Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Harga Pangan Hari Ini (14/4): Cabai, Bawang, hingga Beras Kompak Naik

    Harga Pangan Hari Ini (14/4): Cabai, Bawang, hingga Beras Kompak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas harga pangan hari ini mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras, bawang putih bonggol, cabai, daging hingga telur ayam. 

    Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (20/3/2025) pukul 07.45 WIB, harga beras premium berada dikisaran Rp15.5822 atau naik 0,2% hari ini dibandingkan hari sebelumnya. 

    Harga beras SPHP secara nasional juga mengalami kenaikan 0,15% menjadi Rp12.631 per kg hari ini dan harga beras medium naik 0,33% menjadi Rp13.735 per kg. 

    Tak hanya beras, harga bawang putih bonggol juga naik secara nasional sebesar 0,07% menjadi Rp44.969 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah turun 0,01% menjadi Rp45.265 per kg. 

    Komoditas daging sapi murni juga mengalami kenaikan 0,05% menjadi Rp136.546 per kg. Harga daging ayam ras naik 0,06% menjadi Rp35.940 per kg dan telur ayam ras naik 0,31% menjadi Rp29.189 per kg.

    Di sisi lain, harga cabai rawit merah naik 0,83% menjadi Rp80.834 per kg, sementara harga cabai merah keriting naik 1,09% menjadi Rp57.592 per kg dan cabai merah besar naik 1,25% menjadi Rp52.564

    Tak hanya itu, harga kedelai biji kering (impor) turun 0,4% menjadi Rp10.710 per kg, sedangkan harga gula konsumsi naik 0,06% menjadi Rp18.548 per kg. 

    Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan turun tipis di kisaran Rp20.638 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 0,13% menjadi Rp17.935 per kg. 

    Komoditas pangan lainnya yang turun yaitu harga tepung terigu curah turun 0,01% menjadi Rp9.806 per kg dan harga tepung terigu kemasan naik 0,407% menjadi Rp12.949 per kg. Harga jagung tingkat peternak naik 0,53% menjadi Rp6.123 per kg. 

    Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung turun 0,37% menjadi Rp41.610 per kg dan ikan tongkol naik 0,11% menjadi Rpa34.656 per kg, sementara ikan bandeng turun 0,57% menjadi Rp34.533 per kg. 

  • Balik Arah Sikap China Lawan Tarif Trump, dari Diplomasi Jadi Retaliasi

    Balik Arah Sikap China Lawan Tarif Trump, dari Diplomasi Jadi Retaliasi

    Bisnis.com, JAKARTA – China telah mengubah haluan dari diplomasi menjadi retaliasi dalam menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat.

    Di balik layar, para pejabat sipil di Beijing kini diperintahkan bersiaga layaknya dalam masa perang, dan para diplomat dikerahkan dalam ofensif global guna menggalang penolakan terhadap tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump, menurut informasi dari sejumlah sumber yang dikutip Reuters, Senin (14/4/2025).

    Dalam strategi yang kini digerakkan oleh mesin propaganda Partai Komunis, narasi perlawanan digelorakan melalui media sosial dengan potongan pidato Mao Zedong: “Kami tidak akan pernah menyerah.”

    Seruan itu menjadi simbol perlawanan China dalam menghadapi gelombang kebijakan dagang Trump yang tak menentu.

    Sejumlah kementerian, termasuk luar negeri dan perdagangan, diperintahkan membatalkan seluruh jadwal liburan dan siaga penuh 24 jam. Unit-unit khusus ditugaskan kembali, sebagian besar berasal dari tim yang sebelumnya menangani respons terhadap kebijakan Trump di periode pertama.

    Langkah tegas ini diambil setelah Presiden AS Donald Trump mengguncang dunia dengan pengumuman tarif besar-besaran pada 2 April yang dijuluki “Hari Pembebasan.”. Kebijakan tarif Trump yang semula ditujukan ke banyak negara, kini hanya diberlakukan untuk China, bahkan lebih keras dari sebelumnya.

    Hubungan dagang antara kedua negara pun praktis membeku, dengan China mulai menutup akses terhadap jasa dan hiburan AS.

    Padahal sebelumnya, hubungan awal AS-China berjalan cukup lancar usai Trump menjabat pada akhir 2024 lalu. Trump bahkan mengundang Presiden Xi Jinping ke pelantikannya, yang akhirnya diwakili oleh Wakil Presiden Han Zheng.

    Namun, masa tenang itu tak berlangsung lama. Selama pemerintahan Trump yang pertama, China memiliki sejumlah jalur komunikasi tingkat tinggi yang aktif—salah satunya antara Duta Besar Cui Tiankai dan Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat senior Trump.

    Kini, jalur sejenis tidak tersedia. Seorang pejabat di Beijing mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu pasti siapa yang menjadi “penanggung jawab” hubungan bilateral di pihak Trump.

    Seorang pejabat pemerintahan Trump menjawab pertanyaan Reuters dengan menyatakan bahwa AS ingin menjaga komunikasi di tingkat kerja, namun tidak akan melanjutkan dialog yang tidak memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.

    Sebelum pemilu, Duta Besar China Xie Feng dilaporkan mencoba menghubungi Elon Musk, salah satu sekutu penting Trump, namun upaya tersebut gagal, menurut seorang akademisi AS yang baru-baru ini melakukan kunjungan informal ke China. Musk belum memberikan tanggapan atas hal ini.

    Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga tidak berhasil bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio—yang dikenal sebagai pengkritik keras China dan dikenai sanksi oleh Beijing—saat berkunjung ke New York pada Februari lalu untuk memimpin sidang PBB.

    Tidak ada pertemuan resmi antara diplomat tertinggi kedua negara, kecuali satu panggilan telepon dingin pada akhir Januari.

    Upaya Wang untuk bertemu Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz juga menemui jalan buntu, meskipun ia sebelumnya menjalin komunikasi erat dengan Jake Sullivan—termasuk dalam negosiasi pertukaran tahanan yang langka.

    Gedung Putih menganggap bahwa jika pembicaraan ingin diarahkan pada isu perdagangan, maka China seharusnya mengirimkan pejabat ekonomi tingkat tinggi, bukan Menteri Luar Negeri.

    Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan komunikasi dengan China dan menyatakan bahwa Trump ingin langsung berbicara dengan Xi Jinping.

    Trump mengatakan pekan ini bahwa ia bersedia bertemu Xi, yang disebutnya sebagai “teman.” Namun, tidak ada rincian kesepakatan yang dipaparkan.

    Seorang pejabat AS mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali bertanya apakah Xi bersedia menghubungi Trump melalui telepon—jawaban yang diterima selalu “tidak.”

    Pakar hubungan internasional Universitas Fudan Zhao Minghao mengatakan bahwa pendekatan seperti itu tidak sesuai dengan pola pembentukan kebijakan China.

    “Biasanya, diperlukan kesepakatan terlebih dahulu di tingkat teknis, baru kemudian bisa dirancang pertemuan puncak,” ujarnya seperti dikutip Reuters, Senin (14/4/2025).

    Kepala Ekonom ING untuk China Lynn Song menambahkan bahwa cara negara-negara yang mencoba bernegosiasi diperlakukan sejauh ini, justru memperkuat alasan bagi China untuk menjauh dari meja perundingan.

    Meskipun beberapa komunikasi masih berlangsung di level teknis, menurut satu pejabat China dan tiga pejabat AS, banyak forum kerja sama yang dibentuk di era Biden—termasuk di bidang perdagangan, keuangan, dan militer—kini dibekukan sepenuhnya.

  • Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per 14 April, Mana Paling Murah?

    Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per 14 April, Mana Paling Murah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, hingga Vivo mengalami penurunan yang berlaku per 1 April 2025. 

    Merujuk situs resmi MyPertamina, Senin (14/4/2025), harga BBM Pertamax (RON 92) dipatok Rp12.500 per liter atau turun Rp400 dari harga pada bulan sebelumnya sebesar Rp12.900 per liter.

    Harga Pertamax Green (RON 95) ikut mengalami penurunan sebesar Rp450 dari Rp13.700 menjadi Rp13.250 per liter. Tak hanya itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) juga turun Rp500 dari Rp14.000 menjadi Rp13.500 per liter.

    Sementara itu, untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Di sisi lain, SPBU Vivo juga menurunkan harga dua kali bulan ini. Adapun, Revvo 90 dipatok Rp12.800 per liter pada 1 April 2025. Lalu, harga itu kembali turun menjadi Rp12.700 per liter pada 4 April 2025.

    Untuk jenis BBM Vivo lainnya, masih menyesuaikan harga per 1 April 2025. Untuk harga Revvo 92 dipatok Rp12.920 per liter atau turun dibanding harga pada Maret senilai Rp13.950 per liter.

    Sementara itu, Revvo 95 dipatok Rp13.370 per liter. Harga ini turun dibanding Maret yang sebesar Rp14.060 per liter. Lalu, harga Diesel Primus Plus dipatok Rp14.060 per liter atau turun dari bulan sebelumnya yang senilai Rp14.760 per liter.

    Lebih lanjut, SPBU Shell juga menurunkan harga. Adapun, harga BBM Shell Super turun Rp450 dari Rp13.370 menjadi Rp12.920 per liter. Kemudian, Shell V-Power turun dari Rp14.060 menjadi Rp13.370 per liter.

    Kemudian, Shell V-Power Diesel turun dari Rp14.760 menjadi Rp14.060 per liter dan Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp14.420 menjadi Rp13.550 per liter.

    Di samping itu, BBM di SPBU BP per 1 April 2025 untuk BP Ultimate turun dari Rp14.060 menjadi Rp13.370 per liter, sementara harga BP 92 turun dari Rp13.300 menjadi Rp12.800 per liter. Harga BP Ultimate Diesel juga turun dari Rp14.760 menjadi Rp14.060 per liter.

    Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per 14 April 2025:

    1. SPBU Pertamina

    Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter 
    Solar Subsidi: Rp6.800 per liter 
    Pertamax (RON 92): Rp12.500 per liter 
    Pertamax Green (RON 95): Rp13.250 per liter 
    Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.500 per liter 
    Dexlite (CN 51): Rp13.600 per liter 
    Pertamina Dex (CN 53): Rp13.900 per liter

    2. SPBU Shell

    Shell Super: Rp12.920 per liter 
    Shell V-Power: Rp13.370 per liter 
    Shell V-Power Diesel: Rp14.060 per liter 
    Shell V-Power Nitro+: Rp13.550 per liter

    3. SPBU BP

    BP Ultimate: Rp13.370 per liter 
    BP 92: Rp12.800 per liter 
    BP Ultimate Diesel: Rp14.060 per liter 

    4. SPBU Vivo

    Revvo 90: Rp12.700 per liter 
    Revvo 92: Rp12.920 per liter 
    Revvo 95: Rp13.370 per liter 
    Diesel Primus Plus: Rp14.060 per liter 

  • Royalti Minerba: Pengusaha Tambang Berharap Penundaan

    Royalti Minerba: Pengusaha Tambang Berharap Penundaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha tambang berharap rencana penaikkan tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) ditunda implementasinya seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat tensi perang dagang.

    Indonesian Mining Association (IMA) menilai rencana penerapan tarif royalti baru di tengah eskalasi perang dagang dapat memberi tekanan terhadap industri dan kontraproduktif terhadap perekonomian nasional.

    IMA pun berharap pemerintah mau diajak berunding ulang terkait pengenaan tarif royalti baru. Apalagi, sampai saat ini, pelaku usaha belum menerima draf final dari penyesuaian tarif royalti minerba.

    “Sebagai mitra pemerintah, tentu anggota IMA akan mematuhi. Namun, kami mengharapkan bisa dibahas lagi mengingat situasi perang dagang,” ujar Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia kepada Bisnis, pekan lalu.

    Menurutnya, di tengah tekanan perang dagang, industri minerba seharusnya mendapat dukungan pemerintah alih-alih terbebani tarif royalti.

    Pasalnya, industri minerba tak terdampak langsung oleh kebijakan tarif ala Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kondisi tersebut, kata Hendra, harusnya dapat menjadi peluang yang dimanfaatkan Indonesia untuk menggenjot perekonomian nasional.

    “Dalam kondisi perang tarif justru industri minerba kita tidak terdampak langsung sehingga berpotensi menopang perekonomian kita, pelaku usaha perlu didukung, termasuk tidak dibebani kenaikan royalti,” ucap Hendra.

    Senada, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Alexander Barus menilai rencana kenaikan tarif royalti atas komoditas nikel perlu ditinjau kembali secara hati-hati. Apalagi, harga nikel tengah anjlok tajam akibat tekanan geopolitik dan perang dagang antara AS dan China.

    Dia memerinci, harga nikel global saat ini turun drastis sebesar 16% dalam 1 bulan terakhir dan 23% dalam 6 bulan terakhir, menyentuh level US$13.800 per ton. Angka ini merupakan titik terendah sejak 2020.

    Menurut Alexander, penurunan ini terjadi di tengah melambatnya ekonomi global dan ketegangan geopolitik, termasuk perang tarif antara AS dan China, yang secara langsung berdampak pada permintaan nikel dunia.

    Pada saat yang sama, industri nikel juga dibebani kenaikan biaya produksi dari kebijakan domestik seperti kenaikan upah minimum regional (UMR), penggunaan B40, retensi devisa hasil ekspor (DHE), dan penerapan global minimum tax mulai 2025. Oleh karena itu, dia berpendapat penyesuaian tarif royalti nikel saat ini bukan waktu yang tepat.

    “Penyesuaian kebijakan fiskal, seperti kenaikan royalti, harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini yang sedang mengalami penurunan harga agar tidak membebani pelaku industri di tengah upaya menjaga keberlangsungan hilirisasi nikel nasional,” ujar Alexander melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (12/4/2025).

    “Kami berkomitmen mendukung visi Presiden Prabowo dalam memperkuat industrialisasi dan kemandirian ekonomi nasional, dan mengajak pemerintah untuk mengedepankan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada keberlanjutan industri strategis Indonesia,” imbuhnya.

    Efektif April 2025

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan penyesuaian tarif royalti minerba berlaku efektif mulai April 2025.

    Dia mengatakan, revisi peraturan pemerintah (PP) terkait tarif royalti minerba telah rampung. Adapun, revisi PP yang dimaksud adalah PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.  

    “Bulan ini sudah berlaku efektif. Minggunya, mungkin minggu kedua sudah berlaku efektif dan sudah tersosialisasikan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).

    Kenaikan tarif royalti minerba akan menyasar batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah. Besaran kenaikannya diperkirakan berada dalam kisaran 1% hingga 3% dan akan bersifat fluktuatif, menyesuaikan dengan harga komoditas di pasar.

    “Kalau harganya nikel atau emas naik ada range tertentu, tapi kalau tidak naik, itu [tarif royalti] tidak juga naik,” jelas Bahlil.

    Bahlil menyebut, kenaikan tarif royalti minerba dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, dia mengaku belum menghitung secara detail berapa potensi peningkatan PNBP sektor minerba usai kenaikan tarif royalti. 

    Menurut Bahlil, kenaikan harga komoditas akan menguntungkan pengusaha. Oleh karena itu, dia ingin mengambil jalan tengah.
    Dengan kata lain, saat perusahaan untung, maka negara juga harus mendapat pemasukan lebih.

    “Kalau harga naik, otomatis perusahaan dapat untung dong, masa kemudian kamu dapat untung, negara tidak dapat bagian? Kita mau win-win, kita ingin pengusaha baik, negara juga baik,” jelas Bahlil.

    Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno juga menyebut kenaikan tarif royalti minerba dilakukan demi mengerek PNBP. Dia menargetkan PNBP di sektor minerba tembus Rp124,5 triliun tahun ini. 

    Target PNBP di sektor minerba senilai Rp124,5 triliun tersebut mengalami kenaikan dari target 2024 yang sebesar Rp113,54 triliun.

    “Tahun ini target Rp124,5 triliun,” ujarnya, Senin (24/3/2025).

    Tri memastikan kenaikan tarif royalti tidak akan memberatkan para pengusaha. Dia mengeklaim telah melakukan kajian sebelum memutuskan menaikkan royalti minerba. 

    Dia bahkan mengaku telah mempelajari laporan keuangan dari setiap perusahaan. Dari hasil penelaahan laporan keuangan itu, Tri meyakini perusahaan tambang masih mampu jika tarif royalti naik. 

    “Kami sudah melakukan perhitungan. Perhitungan itu berdasarkan pada laporan keuangan dua tahun berturut-turut dari beberapa perusahaan. Kemudian kita evaluasi. Pada saat evaluasi itu dilakukan itu tidak menunjukkan adanya potensi perusahaan itu akan mengalami collaps atau negatif cash flow-nya,” ucapnya.

  • Asing Rem Investasi di Indonesia, Ragu Arah Kebijakan Prabowo

    Asing Rem Investasi di Indonesia, Ragu Arah Kebijakan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Visi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah diuji dengan investor asing yang belum yakin dengan narasi kebangkitan ekonomi yang dibawanya.

    Setelah perubahan kebijakan besar-besaran mengguncang pasar keuangan nasional, para pengelola investasi global memilih bersikap wait and see.

    Hal ini terungkap dari laporan Bloomberg usai wawancara dengan 12 perusahaan manajemen aset. Para pelaku pasar mengakui ada potensi, tapi belum cukup alasan untuk kembali menaruh dana dalam jumlah besar.

    Di saat banyak negara tengah disibukkan oleh lonjakan tarif impor sepihak Presiden AS Donald Trump yang mengacaukan rantai pasok global, Prabowo menghadapi tekanan ganda, yakni menjaga keseimbangan fiskal sembari melanjutkan proyek-proyek strategis berbiaya besar.

    Masuknya modal asing menjadi krusial bagi perekonomian Tanah Air. Tapi arah kebijakan yang dianggap tidak konsisten membuat kepercayaan pasar goyah. Sepanjang kuartal pertama tahun ini, investor asing mencatat net sell sebesar US$1,8 miliar, terbesar dalam sejarah awal tahun sejak krisis 1998.

    Pasar saham Indonesia pun tertinggal dibanding negara-negara berkembang lainnya. Sentimen negatif kian menguat setelah Prabowo mulai menggoyang aturan baku, dari realokasi dana APBN untuk program prioritas, wacana revisi mandat Bank Indonesia, hingga peluncuran Danantara yang langsung berada di bawah kendalinya. Program makan siang gratis bahkan mendekatkan defisit anggaran ke batas 3% dari PDB.

    Carol Lye dari Brandywine Global di Singapura mengatakan kondisi pasar di Indonesia saat ini sangat rentan, sehingga sedikit sentimen negatif bisa memicu aksi jual lanjutan.

    ”Jika isu tata kelola atau pergantian pejabat kunci berlanjut, aksi jual bisa terjadi lagi,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg, Senin (14/4/2025).

    Imbas aksi jual investor asing terasa di pasar. IHSG anjlok, imbal hasil obligasi melonjak, dan rupiah menyentuh level terlemah sejak krisis 1998. Sentimen yang sebelumnya positif kini berubah hati-hati.

    Fund manager Aubrey Capital Management Ltd Rob Brewis mengatakan penurunan ini tidak dipicu oleh satu sentimen besar, namun lebih kepada banyak sentimen negatif kecil yang mengikis pertumbuhan dan kepercayaan investor.

    “Ini adalah arah yang tidak dihargai oleh para investor,” ungkap Brewis. Aubrey Capital bahkan melepas seluruh eksposur langsungnya ke saham Indonesia sejak Februari.

    Ninety One juga mempertahankan posisi underweight, hanya menyasar saham sektor konsumsi yang didukung kebijakan, sambil menjauhi BUMN karena kekhawatiran tata kelola.

    Meski demikian, koreksi tajam ini menciptakan peluang bagi sebagian investor oportunis. REYL Intesa Sanpaolo memburu saham perbankan karena dividen yang menarik. JPMorgan dan Allianz GI mulai masuk ke obligasi, berharap pelonggaran moneter berlanjut.

    “Meski arah kebijakan Prabowo perlu diawasi ketat, kami yakin ia akan mempertimbangkan opini publik, terutama jika berambisi maju di periode berikutnya,” ujar Ze Yi Ang dari AllianzGI. Perusahaan membeli obligasi tenor menengah akhir Maret namun tetap waspada terhadap kredibilitas fiskal.

    Kekhawatiran lain adalah likuiditas. Dari lebih dari 900 emiten di IHSG, hanya 12 yang mencatat transaksi harian di atas US$10 juta. Angka ini menjadi yang terendah se-Asia Tenggara menurut Bloomberg.

    Dengan bobot Indonesia yang hanya 1,2% dalam indeks MSCI Emerging Markets, beberapa manajer investasi mulai mempertanyakan urgensi berinvestasi di pasar domestik.

    “Jika keyakinan tak terbentuk, bobot sekecil itu bizsa membuat investor memilih keluar sepenuhnya,” kata Manajer portofolio RBC Blue Bay Veronique Erp.

    Meski memangkas eksposur dalam 18 bulan terakhir, Erp menilai prospek jangka panjang Indonesia masih menjanjikan di tengah gejolak jangka pendek.

    Pemerintah kini tengah merundingkan pembatalan tarif AS yang berpotensi membawa dampak besar bagi perekonomian. Namun lebih dari itu, Prabowo butuh mengembalikan kepercayaan pasar untuk mewujudkan visinya.

    “Arah tata kelola akan jadi penentu masa depan Indonesia,” tegas Yasmin Chowdhury dari Federated Hermes.

     

  • Investor Pabrik Smartphone Cs Minta Kebijakan TKDN Pertahankan

    Investor Pabrik Smartphone Cs Minta Kebijakan TKDN Pertahankan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) meminta pemerintah untuk mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk melindungi industri yang telah berinvestasi di Tanah Air. 

    Sekretaris Jenderal AIPTI Joegianto mengatakan pihaknya melihat TKDN sebagai salah satu bentuk non-tariff measures (NTM) atau kebijakan non-tarif dalam perdagangan internasional untuk menjaga daya industri lokal. 

    “Yang diharapkan oleh pengusaha HKT [handphone, komputer, tablet] itu tetap dipertahankan, sedangkan untuk TKDN yang memang tidak diperlukan, bisa deregulasi,” kata Joegianto kepada Bisnis, dikutip Minggu (13/4/2025). 

    Di satu sisi, menurut dia, TKDN menjadi salah satu tantangan bagi investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri. Sebab, TKDN membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar. 

    Sementara, bagi Indonesia yang minim hambatan perdagangan, TKDN merupakan penolong bagi industri agar dapat bersaing dengan produk asing di pasar domestik. 

    AIPTI merespons rencana pemerintah yang akan membuat TKDN lebih fleksibel. Dia meyakini bahwa TKDN tidak akan dihilangkan, tapi pemerintah akan mengatur ulang kebijakan tersebut. 

    “Yang mau diungkapkan pemerintah, mungkin itu TKDN yang menjadi hurdle. Hurdle itu kayak halangan-halangan yang menyertai bisnis di Indonesia, supaya kita lebih bersaing,” tuturnya.

    Namun, dia menuturkan, TKDN telah menarik investasi asing untuk membangun fasilitas produksi dalam negeri. Di Indonesia, terdapat 2 komoditas yang memiliki nilai TKDN tinggi yaitu otomotif lebih dari 80% dan industri telematika, termasuk handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) di kisaran 40%. 

    Apabila kebijakan TKDN dari kedua produk tersebut dilonggarkan, secara tidak langsung produk impor akan dengan mudah masuk dan meramaikan pasar domestik. Sementara, struktur biaya produksi dalam negeri dinilai masih tinggi dan belum dapat bersaing dengan produk impor yang murah. 

    Dia menerangkan, misalnya biaya Postel sekitar Rp60 juta, biaya uji Specific Absorption Rate (SAR) Rp250 juta, TKDN Rp30-50 juta. Itu merupakan biaya yang harus ditanggung diluar biaya produksi. 

    “Pertanyaannya ini HKT ini, kalau dibiarkan import utuh, ya sudah selesai, pegawainya yang perakitan handphonenya Samsung, pegawainya Vivo hilang semua, saya rasa enggak mungkin pemerintah membiarkan itu terjadi,” jelasnya. 

    Namun, dia mendukung jika pemerintah mau memberikan kemudahan dalam importasi yang sifatnya bahan baku industr. Sebab, tak dapat dipungkiri masih ada beberapa bahan dasar yang belum ada di Indonesia. 

  • Alasan di Balik Tutupnya Tupperware di RI, Efek Daya Beli Melemah?

    Alasan di Balik Tutupnya Tupperware di RI, Efek Daya Beli Melemah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Tupperware Indonesia resmi mengumumkan menutup bisnisnya di Indonesia usai beroperasi selama 33 tahun di Tanah Air.

    Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025 dan merupakan bagian dari keputusan global.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohammad Faisal memandang penghentian operasional bisnis Tupperware Indonesia umumnya merupakan kombinasi dari kondisi ekonomi secara makro, daya beli masyarakat, dan persaingan bisnis.

    Faisal menyebut sejumlah alasan tersebut memengaruhi daya saing dari suatu produk dan merek, termasuk Tupperware Indonesia. Alhasil, lanjut dia, suatu produk harus bisa menjawab tantangan perubahan kondisi ekonomi dan masyarakat.

    “Jadi di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti dan demand yang cenderung mengalami penurunan, secara global termasuk juga di Indonesia terutama di kalangan menengah, masyarakat tentunya akan semakin selektif dalam membeli barang,” kata Faisal kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

    Dia menjelaskan bahwa dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, maka produk-produk rumah tangga seperti Tupperware harus memperhatikan harga jual untuk bisa bertahan dengan pesaing.

    “Sementara Tupperware kita tahu selama ini secara price memang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk serupa, walaupun itu memang berkorelasi dengan kualitasnya,” ujarnya.

    Namun, Faisal menjelaskan bahwa di saat daya beli masyarakat yang semakin terbatas, mereka tetap akan semakin mengutamakan dari sisi harga yang lebih murah namun tetap berkualitas dan masih bisa diterima.

    “Artinya suatu produk dengan brand tertentu juga harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi ini. Kalau price-nya tetap, sementara banyak produk-produk pesaing dengan harga yang lebih murah, ini sangat kemungkinan akan kalah bersaing dalam kondisi ekonomi seperti ini,“ tuturnya.

    Melansir dari akun Instagram resmi Tupperware Indonesia @tupperwareid, Minggu (13/4/2025), Tupperware Brands Corporation memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di sebagian besar negara, termasuk Indonesia.

    “Dengan berat hati, kami mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025. Keputusan ini adalah bagian dari langkah global perusahaan,” demikian yang dikutip dari Instagram Tupperware Indonesia.

    Perusahaan menyebut sepanjang 33 tahun beroperasi di Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu itu, Tupperware telah menjadi bagian dari dapur, meja makan, dan momen berharga keluarga Indonesia.

    “… Kami bangga telah menemani perjalanan Anda dengan produk yang dirancang untuk menginspirasi gaya hidup sehat, praktis, dan modern,” tulisnya.

    Lebih lanjut, Tupperware Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan direktur eksekutif, tim penjualan, hingga konsumen selama ini kepada perusahaan.

    “Kenangan selama 33 tahun ini akan selalu menjadi bagian dari cerita indah kami,” tandasnya.

  • Peringatan 75 Tahun China-RI: Ini Janji Xi Jinping ke Prabowo

    Peringatan 75 Tahun China-RI: Ini Janji Xi Jinping ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden China Xi Jinping berjanji untuk memperdalam kemitraan strategis antara China dengan Indonesia, melalui panggilan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. 

    Mengutip kantor berita resmi China Xinhua, Xi Jinping menyatakan bahwa China dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka, serta mencapai kemajuan dalam hubungan bilateral dan memiliki persahabatan yang kuat. 

    “China  dan Indonesia telah berdiri bersama dalam suka dan duka dan terlibat dalam kerja sama yang tulus selama 75 tahun terakhir, mencapai kemajuan luar biasa dalam hubungan bilateral dan membina persahabatan yang mengakar kuat antara kedua bangsa,” tulis kantor berita tersebut, Minggu (13/4/2025). 

    Lewat peringatan 75 tahun kerja sama China-Indonesia, Xi Jinping mengaku akan sangat mementingkan perkembangan hubungan China dan Indonesia. 

    Hal-hal yang akan diperdalam lagi adalah dalam kerja sama strategis komprehensif bilateral, memperkuat koordinasi strategis multilateral, serta terus memperkaya dimensi masyarakat Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama yang bercirikan era baru.

    Xi Jinping juga menyebut hubungan kedua negara dapat menjadi contoh solidaritas dan saling percaya di antara negara-negara berkembang utama, model pembangunan bersama, serta pelopor kerja sama Selatan-Selatan. 

    “Sehingga dapat memberikan sumbangsih bersama bagi perjuangan kemajuan manusia,” tulis keterangan tersebut. 

    Kemudian, diinformasikan bahwa Presiden Prabowo atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Xi Jinping dan seluruh rakyat China atas peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–China.

    Prabowo menuturkan bahwa Indonesia dan China telah menjalin persahabatan yang lama dan memiliki kemitraan yang kuat dan dinamis. Kedua negara juga telah membuat kemajuan pesat dalam kerja sama bilateral pada lima pilar, yakni politik, ekonomi, pertukaran antar masyarakat dan budaya, urusan maritim dan keamanan.

    Kemudian, Prabowo menyatakan harapan agar kedua negara dapat terus mempererat kerja sama dan memperdalam persahabatan, demi memberi kontribusi positif bagi perdamaian dan stabilitas dunia.

  • Perang Dagang Memanas, RI Siap Ambil Alih Pangsa Pasar Furnitur China di AS?

    Perang Dagang Memanas, RI Siap Ambil Alih Pangsa Pasar Furnitur China di AS?

    Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengungkap kesiapan industri mebel lokal untuk mengambil alih pangsa pasar China di Amerika Serikat (AS) imbas perang tarif antara AS-China. 

    Terlebih, furnitur asal Indonesia disebut terbebas dari kebijakan tarif resiprokal atau bea masuk tambahan ke AS sebesar 32%. Pasalnya, komoditas tersebut dinilai tak berisiko dan masih saling menguntungkan dalam perdagangan kedua negara. 

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan peluang ekspor furnitur ke AS masih sangat terbuka, bahkan bisa meningkat kala perang dagang berlangsung. Dia pun meminta pelaku usaha agar memanfaatkan momentum saat ini. 

    “Meningkatkan kapasitas produksi dan desain agar bisa mengisi kekosongan pasar akibat tergesernya produk dari negara-negara yang dikenai tarif terutama ceruk pasar yang ditinggalkan China hampir US$10 miliar,” kata Sobur kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025). 

    Sebagaimana diketahui, AS menerapkan tarif timbal balik atas barang asal China sebesar 145%, kecuali peralatan teknologi seperti ponsel pintar hingga semikonduktor. Bagi Indonesia, momentum ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. 

    Sobur menerangkan, meskipun produk furnitur Indonesia tidak terdampak langsung oleh tarif tersebut, pelaku usaha perlu tetap waspada terhadap dampak lanjutan dari ketegangan perdagangan global. 

    “Potensi relokasi permintaan dari buyer AS yang sebelumnya mengambil [furnitur] dari China, yang bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi produsen Indonesia,” jelasnya.

    Pelaku usaha lokal memiliki tantangan untuk menjaga ketepatan waktu dan kualitas sebagai kunci untuk memenangkan kepercayaan buyer AS selain inovasi dan efisiensi. Dia menargetkan agar ekspor furnitur ke AS tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian global. 

    Di sisi lain, Indonesia juga tetap harus berwaspada atas risiko fluktuasi biaya logistik internasional dan perubahan kebijakan bea masuk dari negara lain akibat efek domino dari perang dagang ini.

    Terlebih, ketidakpastian ekonomi global, yang bisa mempengaruhi daya beli konsumen di pasar utama seperti AS dan Eropa. Kendati demikian, Himki tetap ooptimistis dapat meningkatkan kinerja ekspor tahun ini. 

    “Tahun ini kami menargetkan pertumbuhan ekspor furnitur secara nasional sekitar 8–10%, dengan kontribusi signifikan dari pasar AS. Terlebih dengan produk China yang akan sangat mahal ada potebsi Indonesia tumbuh di atas target 8-10% bahkan bisa capai 10-15% dengan penguatan kapasitas produksi,” pungkasnya. 

  • Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mewanti-wanti krisis ekonomi global 1930 atau yang dikenal dengan Great Depression bisa kembali terulang akibat penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dede, sapaan Chatib Basri, menjelaskan bahwa Great Depression terjadi karena retaliasi negara lain akibat kebijakan tarif di AS (Smoot-Hawley Tariff Act). Akibat negara lain membalas dengan menaikkan tarif atas produk AS, volume perdagangan global turun drastis sehingga memperlambat perekonomian global.

    Pada saat Great Depression 1930, lanjutnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam terutama di negara-negara maju.

    “Global trade-nya [perdagangan global] jatuh, ekspor turun. Karena ekspor turun, investasi turun. Investasi turun, GDP turun, consumption [konsumsi] turun, terjadilah Great Depression pada waktu itu,” jelas Dede dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2025).

    Masalahnya, dia melihat pola serupa bisa terjadi dalam kasus penerapan tarif resiprokal Trump belakangan ini. Apalagi usai Trump mengumumkan kebijakan tarif tersebut, sejumlah negara melakukan retaliasi terutama China.

    Belakangan, China menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%. Tarif tersebut merupakan respons Negeri Tirai Bambu setelah AS menaikkan tarif impor terhadap barang asal China menjadi 145%.

    Ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun berharap Trump akan melunak, dengan membuka opsi negosiasi zehingga Great Depression tidak terulang. Menurutnya, jika China melihat keraguan Trump maka Xi Jinping juga akan membuka opsi negosiasi.

    “Jadi upaya untuk mengatasi retaliasi itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

    Dampak Tarif Trump ke RI

    Lebih lanjut, Chatib menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

    Permasalahan itu diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi.

    “Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujarnya. 

    Menurutnya, deregulasi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

    “Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986. Kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

    Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

    Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

    Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.