Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kebijakan Baru Trump: Produk Farmasi-Semikonduktor Bakal Kena Tarif

    Kebijakan Baru Trump: Produk Farmasi-Semikonduktor Bakal Kena Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan berencana untuk mengenakan tarif khusus untuk impor produk farmasi dan semikonduktor. Padahal sebelumnya, farmasi dan semikonduktor masuk dalam daftar produk yang dikecualikan dari tarif Trump.

    Melansir Bloomberg, Selasa (15/4/2025), pembahasan terkait dengan pengenaan tarif khusus terkait 2 komoditas tersebut tengah dimulai di Departemen Perdagangan AS. 

    Pertimbangan pengenaan tarif khusus untuk impor farmasi dan bahan bakunya serta peralatan semikonduktor telah dimulai pada 1 April dan diperintahkan berdasarkan Undang-Undang Perluasan Perdagangan.

    Sekretaris Perdagangan AS berharap keputusan atas pertimbangan tarif produk-produk tersebut dapat disampaikan dalam waktu 270 hari, tapi Trump dan pejabat lainnya telah mengisyaratkan upaya ini dapat diselesaikan lebih cepat.

    Trump disebut telah lama mengecam produksi obat-obatan dan semikonduktor asing sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan mengancam akan mengenakan tarif impor dalam upaya untuk menghidupkan kembali manufaktur Amerika atas produk-produk tersebut. 

    Di sisi lain, rencana tersebut juga dinilai dapat berisiko mendatangkan malapetaka pada rantai pasokan dan menaikkan biaya bagi konsumen di Amerika.

    Pungutan baru mengancam untuk mengguncang industri semikonduktor yang mencetak lebih dari US$600 miliar dalam penjualan global semikonduktor yang penting untuk produk mulai dari mobil hingga pesawat terbang dan ponsel hingga elektronik konsumen. 

    Adapun, pengumuman tarif baru untuk produk farmasi dan semikonduktor datang beberapa hari setelah AS disebut berencana menunda tarif impor tinggi untuk semikonduktor, ponsel, komputer, dan impor elektronik lainnya.

    Sebelumnya, pembebasan tarif itu dipandang sebagai anugerah bagi raksasa teknologi seperti Apple Inc. dan Nvidia Corp., tetapi Trump dan penasihatnya dengan cepat mengatakan relaksasi itu hanya bersifat sementara dan bahwa tarif khusus akan diterapkan pada produk semikonduktor.

    Rencana pengenaan tarif semikonduktor ini berisiko mempengaruhi kinerja berbagai perusahaan yang telah berinvestasi miliaran dolar AS.

    Pengenaan tarif farmasi juga akan berlaku untuk seluruh produk obat-obatan, baik obat generik dan non-generik jadi, serta bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya. 

    Juru bicara kelompok perdagangan PhRMA, Alex Schriver, mengatakan industri farmasi dapat mendukung tujuan Trump untuk meningkatkan manufaktur AS, tapi industri harus bekerja keras dalam prosesnya. 

    “Obat-obatan secara historis telah dikecualikan dari tarif karena dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan kekurangan obat-obatan yang menyelamatkan nyawa,” ujarnya. 

  • Revisi UU UMKM, Dorong Ojol Biar Kebagian Subsidi BBM hingga KUR

    Revisi UU UMKM, Dorong Ojol Biar Kebagian Subsidi BBM hingga KUR

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mewacanakan akan memasukkan ojek online (ojol) Grab-Gojek Cs sebagai kriteria UMKM melalui revisi Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku bahwa pihaknya tengah mempersiapkan rencana untuk merevisi UU UMKM yang akan didorong pada tahun depan.

    Maman menjelaskan masuknya driver atau pengemudi ojol ke dalam revisi UU UMKM ini agar memiliki payung hukum yang jelas.

    “Sampai hari ini kan aspirasinya kan sebetulnya bagaimana dengan status secara hukum teman-teman kita yang ada di ojol ini, inilah nanti akan kita siapkan,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Namun, lanjut dia, Kementerian UMKM perlu melakukan konsolidasi secara internal untuk melakukan pengajuan revisi UU UMKM. Nantinya, ojol bisa mendapatkan beraneka macam alokasi subsidi, seperti bahan bakar minyak (BBM).

    “Nah kalau memang ojek online itu masuk dalam kategori UMKM, berarti teman-teman kita punya hak fasilitas untuk mendapatkan subsidi BBM,” ujarnya.

    Selain itu, subsidi lain yang diterima driver ojek online jika masuk ke dalam kriteria UMKM adalah terkait LPG 3 kilogram. “Mereka [ojol] juga saudara-saudaranya keluarga-keluarganya punya hak secara administrasi untuk bisa menggunakan LPG 3 kilogram,” imbuhnya.

    Maman menambahkan, driver ojol juga bisa mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), yakni berupa bunga 6% dan pinjaman dari Rp1 juta—100 juta yang tidak dikenakan agunan tambahan.

    “Dan nanti beberapa fasilitas-fasilitas yang lain, terus insentif pajak 0,5% bagi omzet pendapatan yang di bawah Rp4,8 miliar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Maman mengungkap driver ojol juga akan mendapatkan peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).

    “Artinya semua beberapa fasilitas-fasilitas yang selama ini kita berikan kepada UMKM, ke depan juga akan kita berikan kepada teman-teman ojek online,” pungkasnya.

  • Xi Jinping Akhirnya Tiba di Malaysia untuk Bahas Tarif Trump

    Xi Jinping Akhirnya Tiba di Malaysia untuk Bahas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping tiba di Malaysia pada Selasa malam (15/4/2025), melanjutkan rangkaian lawatannya ke Asia Tenggara. 

    Mengutip Bloomberg, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Negeri Tirai Bambu untuk mempererat hubungan regional di tengah meningkatnya tensi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Malaysia menjadi persinggahan kedua Presiden China Xi Jinping di Asia Tenggara setelah sebelumnya mengunjungi Vietnam

    Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebutkan bahwa Xi dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Keduanya akan membahas penguatan kerja sama bilateral serta bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global.

    Selain pertemuan bilateral, Xi dan Anwar juga dijadwalkan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman, perjanjian, dan dokumen penting antara kedua negara.

    Presiden Xi menyatakan, kunjungan ini menjadi momentum untuk memperdalam persahabatan dan memperkuat saling percaya di bidang politik. Dia juga mendorong kerja sama di sektor modernisasi, meningkatkan pembelajaran bersama, serta peningkatan kemitraan dalam membangun komunitas China–Malaysia yang lebih erat.

    Di sisi lain, analis dari MIDF Amanah Investment Bank Bhd mencatat bahwa hubungan China dan Malaysia diprediksi akan semakin dekat, terutama di tengah ketegangan antara China dan AS.

    “Terutama jika kedua negara memilih untuk memperluas perdagangan bilateral sebagai bagian dari strategi diversifikasi, untuk merespons tarif dari AS dan perlahan mengurangi ketergantungan pada pasar AS,” tulis analis dalam laporannya. 

    Sebagai informasi, sebelum tiba di Malaysia, Xi terlebih dahulu berkunjung ke Vietnam. Di sana, ia menyerukan kerja sama untuk menentang “intimidasi sepihak” yang dinilainya mengganggu stabilitas perdagangan bebas global dan rantai pasokan.

    Adapun, selama beberapa tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara telah menjadi jalur utama ekspor China menuju AS, terutama sejak pemerintahan Donald Trump menaikkan tarif terhadap produk China pada masa jabatannya yang pertama.

  • Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewaspadai indeks keyakinan konsumen yang menurun selama tiga bulan terakhir, memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di tingkat produsen maupun membuat investor menunda rencana penanaman modalnya.  

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat penurunan optimisme konsumen tersebut dapat berdampak negatif terhadap berbagai macam hal, termasuk rencana kegiatan produksi dan persepsi investor. 

    Dengan menurunannya persepsi konsumen, termasuk di dalamnya indeks ekspektasi ekonomi (IEK), maka para produsen di Indonesia mungkin dapat menurunkan kapasitas produksinya dalam jangka waktu dekat dan memilih untuk menggunakan stok yang sudah ada. 

    “Jika penurunan IKK tersebut terus berlanjut secara berkepanjangan, maka investor juga dapat melihat hal tersebut dan menunda kegiatan investasi mereka,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/4/2025).

    Sementara pemerintah telah menargetkan investasi senilai Rp1.905 triliun. Lebih tinggi dari realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun pada 2024.

    Per Maret 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatat penurunan 5,3 poin dari 126,4 pada Februari 2025 menjadi 121,1. Sebelumnya, juga terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,8 poin Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 dan 0,5 poin pada Januari 2025.

    IKE tercatat sebesar 110,6, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 114,2. Begitu juga IEK yang berada di level optimis 131,7, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 138,7. 

    IEK menjadi indeks yang turun paling dalam, yakni sebesar 7 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha yang juga turun 6,4 poin, indeks ekspektasi penghasilan turun 6,3 poin, dan penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang turun 5,9 poin.

    Josua lebih lanjut melihat pemerintah perlu melakukan intervensi untuk memperkuat konsumsi maupun keyakinan konsumen akan ekonomi, bukan hanya untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga kelas menengah dan aspiring middle class.

    “Diperlukan juga dukungan pemerintah, misalnya melakukan spending dengan lebih efektif dan tepat sasaran untuk bisa membantu meningkatkan kepercayaan konsumen,” tuturnya. 

    Pasalnya, melihat data Mandiri Spending Index (MSI) per 6 April 2025, kelompok bawah tergerus daya beli, sementara kelompok menengah menahan belanja. 

    Terbukti bahwa tingkat tabungan kelompok bawah yang biasanya meningkat di periode Ramadan (84,4 pada Maret 2024), namun tahun ini terus melambat dan berada di level terendah ke level 79,8 (Maret 2025). Dengan kata lain, kondisi ini menunjukkan daya beli yang semakin tergerus. 

    Sementara tingkat tabungan kelompok menengah stabil dan relatif sama dengan di Ramadan 2024, dari 101,1 (Maret 2024) menjadi 101,8 (Maret 2025). 

    Di sisi lain, tingkat tabungan kelompok atas dalam tren melambat, dari 97,4 (Maret 2024) menjadi 93,3 (Maret 2025). Kondisi ini mengindikasikan belanja lebih banyak dilakukan oleh kelompok atas. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau Bank BCA David Sumual pun melihat kebiasaan masyarakat akan bergeser untuk membeli barang tahan lama yang lebih murah (downtrading).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati irit bicara saat disodorkan pertanyaan soal keyakinan konsumen yang menurun dalam tiga bulan terakhir. Padahal, terdapat Ramadan maupun Lebaran yang menjadi momen peningkatan daya beli. 

    “Kita akan tingkatkan [keyakinan konsumen],” ujarnya sambil masuk ke mobil usai menghadiri Taklimat Media di Gedung Kemendiktisaintek, Selasa (15/4/2025).

    Sementara saat ditanya terkait langkah pemerintah untuk memperkuat keyakinan konsumen, Sri Mulyani memilih diam. 

  • Keyakinan Konsumen Lesu Tiga Bulan Beruntun, Daya Beli Makin Tertekan

    Keyakinan Konsumen Lesu Tiga Bulan Beruntun, Daya Beli Makin Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks keyakinan konsumen melanjutkan tren penurunan untuk ketiga kalinya pada Maret 2025, ke level 121,1, terendah sejak Oktober 2024. 

    Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan bahwa penurunan yang berkelanjutan ini menggarisbawahi tekanan yang semakin besar terhadap daya beli rumah tangga. 

    Terlebih, tekanan tersebut terjadi di tengah menyusutnya jumlah kelas menengah dan meningkatnya beban biaya, terutama di daerah perkotaan. 

    “Keenam sub-komponen indeks turun, menandakan pesimisme yang luas di kalangan konsumen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).

    Tekanan itu pun bertepatan dengan adanya sekitar 96.575 pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak tahun 2024 dan perilaku belanja yang lesu pada kuartal pertama tahun ini. 

    Menurut data SSI, PHK terbanyak terjadi di kawasan Jawa Tengah yang totalnya mencapai 23.807 orang pada periode yang sama. 

    Sementara melihat data milik Bank Indonesia (BI), memang enam sub-komponen turun, bahkan terdapat indeks yang mendekati skor 100. Jika indeks di atas 100 berarti optimistis, di bawah 100 pesimistis. 

    Utamanya, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) atau ekspektasi 6 bulan yang akan datang dibandingkan dengan kondisi saat ini, yang turun 7 poin menjadi 131,7 dan ekspektasi pendapatan turun 6,3 poin menjadi 137.

    Ekspektasi akan ketersediaan pekerjaan turun tajam sebesar 8,3 poin menjadi 125,9, sementara pandangan terhadap kondisi pekerjaan dibandingkan dengan enam bulan yang lalu merosot mendekati ambang batas netral 100 poin, turun 5,9 poin menjadi 100,3.

    “Mengindikasikan meningkatnya ketidakamanan pekerjaan,” lanjutnya. 

    Sub-indeks kondisi ekonomi (IKE) saat ini turun menjadi 110,6, yang mencerminkan berkurangnya kepercayaan terhadap keuangan rumah tangga jangka pendek. 

    Fithra melihat jika erosi yang terus berlanjut pada sentimen konsumen menimbulkan risiko yang signifikan terhadap permintaan domestik, terutama konsumsi, yang tetap menjadi mesin utama pertumbuhan PDB. 

    Dengan inflasi yang masih moderat namun rupiah tertekan dan upah riil yang stagnan, hambatan terhadap pengeluaran diskresioner (konsumsi tersier) dapat meningkat, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah yang rentan.

    Sentimen yang melemah dapat mendorong pergeseran perilaku rumah tangga ke arah tabungan untuk berjaga-jaga, yang selanjutnya dapat menekan aktivitas ritel dan jasa.

    Penurunan kepercayaan konsumen yang berkelanjutan dapat memberikan tekanan pada konsumsi rumah tangga, yang merupakan pendorong utama PDB Indonesia.

    “Jika daya beli terus melemah, bisnis-bisnis yang bergantung pada permintaan domestik-seperti ritel, barang konsumsi, dan jasa-mungkin akan menghadapi pertumbuhan yang lebih lambat,” ujarnya.

    Untuk itu, Fithra meyakini akan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Dirinya pun merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini, dari 4,97% menjadi 4,8% di tambah dengan tekanan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. 

  • Menteri Maman: Realisasi KUR Baru Rp57,51 Triliun Kuartal I/2025

    Menteri Maman: Realisasi KUR Baru Rp57,51 Triliun Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengungkap realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) UMKM baru mencapai Rp57,51 triliun pada kuartal I/2025.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan realisasi ini telah diterima kepada 1,014 juta debitur dengan total penyaluran KUR untuk sektor produksi mencapai Rp33,86 triliun sepanjang Januari—Maret 2025.

    “Pencapaian realisasi KUR di triwulan I [2025] sebesar Rp57,51 triliun dan debitur penerimanya kurang lebih sekitar 1,014 juta, dan total penyaluran sektor KUR untuk sektor produksinya sekitar Rp33,86 triliun yang kita konversi dalam persentase sekitar 58,9%,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Meski realisasi penyaluran KUR UMKM pada tiga bulan pertama 2025 masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Maman optimistis target penyaluran KUR senilai Rp300 triliun di tahun ini akan tercapai.

    “Insyaallah dengan kami berani menyampaikan ini kepada publik sebagai bentuk transaparansi dan keterbukaan kami, berarti kami siap untuk mengejar tarhget yang harapkan dan juga diamanahkan kepada kementerian kami,” ujarnya.

    Maman juga mengungkap Kementerian UMKM telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM sebanyak 739.000. Artinya, pihaknya telah menerbitkan NIB sebanyak 12,27 juta, atau setara dengan 80% dari total target penerbitan NIB sebanyak 15 juta.

    Di samping itu, Maman menyebut pihaknya juga terus mendorong penerbitan sertifikasi halal. Tercatat, Kementerian UMKM telah menerbitkan 25.500 sertifikat halal pada kuartal I/2025 dengan jumlah produk sekitar 162.754 produk.

    “Dan ini dari target nasional kurang lebih sekitar 3,5 juta sertifikat halal,” imbuhnya.

    Pada periode yang sama, Maman mengungkap sebanyak 94.530 pengusaha UMKM telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dari total target 926.696 pengusaha.

  • Pemerintah Akan Evaluasi Ketentuan Usia Maksimal dan Ijazah sebagai Syarat Kerja

    Pemerintah Akan Evaluasi Ketentuan Usia Maksimal dan Ijazah sebagai Syarat Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengevaluasi ketentuan batas usia maksimal dan ijazah pendidikan sebagai syarat diterima kerja. 

    Rencana ini merupakan respons atas penyusutan angka pendatang ke Jakarta pascaLebaran – yang dinilai mengindikasikan terjadinya pemerataan perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia.

    Sekadar informasi, data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKJ merekam jumlah pendatang usai Lebaran pada 2022 lalu sebanyak 27.478 orang, kemudian turun menjadi 25.918 pada warsa selanjutnya, dan tahun lalu hanya sebanyak 16.207 orang.

    Pada momentum Lebaran tahun ini pun, jumlah pendatang diestimasi menyusut menjadi 10.000—15.000 orang, terendah dalam lima warsa terakhir.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan pemerintah sudah memiliki sedikitnya 3 strategi menyangkut ihwal tersebut.

    Pertama, melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam mendapatkan pekerjaan. Termasuk, ketentuan mengenai batas usia maksimal dan persyaratan berupa ijazah pendidikan.

    Terkait dengan ihwal batas usia, dia menilai ketentuan tersebut tidak relevan serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ke depan, kata dia, pemerintah akan memberikan perintah kepada pemberi kerja untuk menghapus ketentuan tersebut.

    “Kami akan perintahkan pelaku industri menghapus ketentuan tersebut karena bertentangan dengan undang-undang. Paradigma bahwa di umur tertentu seseorang tidak lagi bisa bekerja tidak relevan. Makanya, ada orang yang sudah pensiun meninggal dunia. Harus diubah. Kita bisa menyontoh Jepang, Singapura, dan negara-negara di Eropa,” kata dia kepada Bisnis baru-baru ini.

    Menyoal evaluasi ketentuan-ketentuan akademik, tambanya, negara bakal mempertimbangkan sertifikasi sebagai syarat bekerja untuk profesi tertentu alih-alih ijazah pendidikan.

    Kedua, meningkatkan pengembangan kawasan industri di luar area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Termasuk, pengembangan kawasan-kawasan industri lain di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di antaranya Karawang, Sukabumi, Cianjur, serta Batang.

    Menurut hemat dia, kawasan-kawasan tersebut cukup efektif menjadi kanal anyar bagi masyarakat urban yang merantau demi mencari sumber penghidupan baru, serta cukup ampuh dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

    “Kenapa? Karena kawasan-kawasan industrial memiliki salary yang juga lumayan,” kata pria yang akrab dipanggil Noel itu.

    Ketiga, menggaungkan kembali substansi aturan tentang laporan lowongan pekerjaan memeratakan peluang kerja di Tanah Air. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

    Sebagaimana diatur dalam beleid tersebut, pemberi kerja wajib melaporkan setiap slot pekerjaan yang tersedia kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

    “Selama ini, regulasi tersebut tidak pernah digaungkan. Pemberi kerja manapun harus lapor ke kami agar pencari kerja tidak lagi kesulitan dalam mencari pekerjaan, atau menghadapi para calo yang pasti merugikan,” kata Noel.

    Lebih jauh, Kemenaker akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dalam waktu dekat. Tujuannya, kata Noel, membentuk komunikasi serta koordinasi antarlembaga yang lebih baik dalam meng-handle ketersediaan peluang kerja, di sektor formal maupun informal.

    Menyinggung pergeseran dari pekerjaan formal ke sektor informal, dia melihat hal ini sebagai fenomena temporer. Selain itu, juga mengindikasikan adanya peningkatan wawasan angkatan kerja di Tanah Air mengenai peluang kerja di luar sektor formal.

     

  • Kopdes Merah Putih vs BUMDes: Kolaborasi atau Substitusi?

    Kopdes Merah Putih vs BUMDes: Kolaborasi atau Substitusi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berambisi memajukan perekonomian di tingkat perdesaan lewat Koperasi Desa Merah Putih. 

    Tak main-main, Prabowo melalui kementerian terkait siap menggelontorkan dana hingga Rp5 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih yang ditargetkan terbangun 80.000 unit.

    Presiden Prabowo Subianto pun telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada 27 Maret 2025.

    “Perlu langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ditegaskan Presiden Prabowo dalam Inpres yang dapat diakses pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Lebih lanjut, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan. Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih akan mendukung pemberantasan kemiskinan di perdesaan. 

    “Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya” ujar Budi Arie dilansir dari laman resmi Setkab. 

    Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih akan memaksimalkan potensi ekonomi di perekonomian nasional.

    Dia menyebutkan bahwa 44% penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.

    “Di Jepang, 84 persen atau 86% tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” ujar Tito.

    Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.

    Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

    BUMDes Jadi Lawan atau Kawan? 

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada. 

    Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, untuk menjawab kekhawatiran sejumlah Kepala Desa terhadap kehadiran KopDes Merah Putih.

    “Ini banyak pertanyaan dari Kepala Desa, ribuan BUMDes yang sudah maju itu tidak dimatikan, tidak ditiadakan,” tegas Yandri dalam Kick-Off & Sosialisasi Inpres No.9/2025 di Kantor Kemenko Pangan, Senin (14/4/2025).

    Yandri menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyusun petunjuk teknis (Juknis) mengenai hubungan kelembagaan antara BUMDes dengan KopDes Merah Putih.

    Dia menyebut, ada kemungkinan bahwa KopDes Merah Putih menjadi bagian dari BUMDes ataupun sebaliknya.

    “Bisa jadi koperasi bagian dari BUMDes atau BUMDes bagian dari koperasi,” ujarnya.

    Untuk itu, Yandri mengimbau seluruh Kepala Desa agar tidak khawatir keberadaan BUMDes terancam dengan hadirnya KopDes Merah Putih 

    Dia juga memastikan, BUMDes yang sudah maju, utamanya yang menghasilkan pendapatan tinggi per tahunnya tidak akan ditiadakan. Justru, kata dia, BUMDes tersebut akan semakin diperkuat dengan kehadiran KopDes Merah Putih.

    “Jadi tidak perlu khawatir pak Kades, BUMDes yang sudah maju apalagi satu tahun pendapatannya Rp17 miliar, Rp24 miliar itu tidak akan tiadakan, justru kita perkuat dengan keberadaan Kopdes Merah Putih,” tuturnya.

    Diketahui, berdasarkan data terkini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), jumlah BUMDes secara nasional mencapai lebih dari 64.000 unit. 

  • Indeks Keyakinan Konsumen Melorot ke 121,1 Maret 2025, Turun 3 Bulan Beruntun

    Indeks Keyakinan Konsumen Melorot ke 121,1 Maret 2025, Turun 3 Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Keyakinan Konsumen mencatat penurunan 5,3 poin dari 126,4 pada Februari 2025 menjadi 121,1 pada Maret 2024. Survei yang dilakukan Bank Indonesia itu menandai penurunan keyakinan konsumen dalam tiga bulan belakangan secara beruntun.

    Sebelumnya, juga terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,8 poin Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 dan 0,5 poin pada Januari 2025.

    IKK menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

    IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada Maret 2025 (121,1) masih berada di zona optimis atau di atas nilai acuan.

    “Survei Konsumen Bank Indonesia pada Maret 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

    Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Maret 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang juga masih berada di level optimis.

    Hanya saja, IKE tercatat sebesar 110,6, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 114,2. Begitu juga IEK yang berada di level optimis 131,7, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 138,7.

    IEK menjadi indeks yang turun paling dalam, yakni sebesar 7 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha yang juga turun 6,4 poin, indeks ekspektasi penghasilan turun 6,3 poin, dan penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang turun 5,9 poin.

    Berdasarkan kategori pengeluaran responden, indeks keyakinan konsumen pada Maret 2025 juga mengalami penurunan di seluruh kategori dari bulan sebelumnya.

    Penurunan terbanyak tercatat pada responden pengeluaran Rp2,1 juta—Rp3 juta (dari 123,4 menjadi 112,4), kemudian pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta (dari 128,8 menjadi 123), pengeluaran Rp3,1 juta—Rp4 juta (dari 126 menjadi 120,6), pengeluaran >Rp5 juta (dari 129 menjadi 127,9), dan pengeluaran Rp1 juta—2 juta (dari 119,2 menjadi 118,3).

    Sementara berdasarkan usia, indeks keyakinan konsumen juga mengalami penurunan hampir di seluruh kelompok usia.

    Penurunan terbanyak tercatat pada responden usia 51—60 tahun (dari 123,6 menjadi 115,3), kemudian usia 41—50 tahun (dari 126,8 menjadi 119,7), usia 20-30 tahun (dari 131,4 menjadi 126,3), usia 31-40 tahun (dari 127,9 menjadi 122,5). Hanya kelompok usia >60 tahun yang mengalami kenaikan keyakinan (dari 112,7 menjadi 115,9).

    Secara spasial, IKK meningkat di beberapa kota yang disurvei, tertinggi di Banjarmasin, diikuti oleh Banten, dan Denpasar.

  • AMRO Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 5,0%, Imbas Tarif Trump

    AMRO Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 5,0%, Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — The Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,0% pada 2025.

    Hal itu tercantum dalam laporan terbaru AMRO bertajuk the Asean+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2025, yang menyoroti ketahanan kawasan Asean dan kapasitas kebijakan dalam menghadapi guncangan perdagangan global.

    Berdasarkan laporan edisi Oktober 2024 AMRO memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh 5,2%. Terdapat revisi dalam laporan edisi Januari 2025 bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan hanya 5,1%, tetapi angka itu kemudian kembali turun.

    Dikutip dari laporan edisi April 2025, AMRO memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 akan mencapai 5,0%, dengan proyeksi inflasi 2,2%.

    Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor menilai bahwa pengumuman tarif impor atau tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan perkembangannya menambah lapisan kompleksitas signifikan terhadap prospek ekonomi kawasan Asean+3.

    “Namun demikian, ekonomi Asean+3 saat ini lebih tangguh dan terdiversifikasi dibandingkan saat menghadapi guncangan global sebelumnya, serta lebih siap dalam menghadapi guncangan tarif yang sedang berlangsung,” ujar Khor pada Selasa (15/4/2025).

    Khor mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan makroekonomi yang solid harus dijaga oleh Indonesia.

    Dia menilai bahwa disiplin fiskal dan moneter menjadi landasan penting dalam menjaga perekonomian Indonesia. Namun, untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia harus terus melakukan reformasi struktural.

    Menurut Khor, upaya itu telah dilakukan pemerintahan sebelumnya dengan melonggarkan pasar tenaga kerja dan kebijakan investasi untuk menarik investor asing. Dia juga menilai bahwa kebijakan penghiliran atau hilirisasi berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekspor.

    “Kebijakan-kebijakan ini menjadikan Indonesia semakin menarik bagi investor global. Meskipun begitu, stabilitas makro harus tetap dijaga. Karena itu, Indonesia perlu terus menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang ketat agar iklim investasi tetap stabil,” ujar Khor.

    Adapun, AMRO memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan Asean+3 bisa melebihi 4,0% pada 2025 2026. Namun, ketidakpastian dari arah kebijakan tarif Trump bisa membuat ekonomi Asean+3 melemah ke bawah 4,0% pada 2025, dan berlanjut melemah ke 3,4% pada 2026.

    “Asean+3 telah berulang kali membuktikan ketangguhannya di tengah berbagai guncangan global. Dalam lanskap perdagangan yang bergejolak ini, persatuan dan aksi yang terkoordinasi akan sangat penting. Tidak ada pemenang dalam perang dagang—tetapi bersama-sama, kita dapat bangkit lebih kuat,” ujar Khor.