Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Perang Dagang Makin Panas, Trump Kaji Tarif Baru untuk Mineral Kritis

    Perang Dagang Makin Panas, Trump Kaji Tarif Baru untuk Mineral Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai mengkaji keperluan pengenaan tarif pada mineral kritis yang merupakan tindakan terbaru dalam perang dagang yang menargetkan sektor-sektor utama ekonomi global. 

    Melansir Bloomberg pada Rabu (16/4/2025), perintah tersebut ditandatangani Trump pada Selasa (15/4/2025) waktu setempat. Mengutip lembar fakta Gedung Putih, Trump menginstuksikan menteri perdagangan untuk memulai penyelidikan Bagian 232 berdasarkan Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962 untuk mengevaluasi dampak impor bahan-bahan ini terhadap keamanan dan ketahanan Amerika.

    Jika menteri tersebut menemukan bahwa impor mineral penting mengancam untuk “merusak keamanan nasional dan presiden memutuskan untuk mengenakan tarif,” pungutan tersebut akan menggantikan apa yang disebut bea timbal balik saat ini yang diumumkan Trump awal bulan ini terhadap mitra dagang AS. 

    Perintah tersebut mencakup mineral penting, termasuk unsur tanah jarang, menjadikannya sebagai bahan dasar penting dari basis industri pertahanan AS dan penting untuk membangun mesin jet, sistem kendali rudal, komputer canggih, serta peralatan radar, optik, dan komunikasi. Perintah tersebut juga mencakup uranium serta mineral penting olahan dan produk turunannya.

    Berdasarkan undang-undang tersebut, menteri perdagangan diharapkan menyampaikan hasil penyelidikannya dalam waktu 270 hari.

    Trump telah mengisyaratkan langkah tersebut dalam beberapa hari terakhir, dengan mengisyaratkan bahwa pemerintahannya dapat mempertimbangkan pungutan atas mineral penting, menyusul tarif khusus sektor lain yang telah dikenakannya atas baja dan aluminium, mobil, dan suku cadang mobil. 

    Pada Senin kemarin, pemerintahan juga mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan atas impor semikonduktor dan farmasi — yang juga dipimpin oleh Departemen Perdagangan.

    Trump bulan lalu juga menerapkan kewenangan darurat untuk meningkatkan kemampuan AS dalam memproduksi mineral penting — sebagai bagian dari upaya luas untuk meningkatkan pengembangan sumber daya alam dalam negeri dan membuat negara tersebut tidak terlalu bergantung pada impor asing.

    Perintah tersebut berupaya menyediakan pembiayaan, pinjaman, dan dukungan investasi lainnya untuk memproses mineral penting di dalam negeri.

    Meskipun memiliki beberapa mineral penting, AS saat ini mengimpor dalam jumlah yang signifikan, yang menciptakan risiko ekonomi dan keamanan. Pemerintah menyatakan, AS bergantung pada impor setidaknya 15 mineral kritis dan 70% impor tanah jarang berasal dari China. 

    Mineral kritis digunakan dalam berbagai pertahanan, otomotif, perjalanan luar angkasa, baterai, dan peralatan lainnya, tetapi AS bergantung pada China dan negara-negara lain untuk sebagian besar pasokannya.

    Perintah Trump muncul saat China membalas tarif AS dalam bentuk pembatasan ekspor baru pada mineral tersebut, yang diperkirakan akan berdampak luas di seluruh AS, Eropa, dan Jepang. Daftar terbaru tanah jarang yang dibatasi meliputi samarium, gadolinium, terbium, disprosium, lutetium, skandium, dan itrium, yang digunakan dalam pajangan dan magnet yang kuat, serta teknologi medis yang penting.

    Trump telah menerapkan tarif yang luas dalam upaya untuk meningkatkan produksi manufaktur dan energi AS serta mendatangkan pendapatan baru bagi pemerintah federal. 

    Namun, langkah-langkah tersebut telah mengguncang pasar yang khawatir bahwa pungutan presiden akan membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi, memutus rantai pasokan internasional, dan mengurangi perdagangan — yang berpotensi mendorong ekonomi global ke dalam kemerosotan.

    Trump awal bulan ini menaikkan — dan kemudian dengan cepat menghentikan — tarif yang lebih tinggi pada sekitar 60 mitra dagang AS, dalam upaya untuk memberi negara-negara tersebut waktu untuk menegosiasikan kesepakatan guna menghindari peningkatan bea masuk. Penghentian sementara itu, tidak menghalangi presiden untuk melanjutkan tarif khusus sektoral.

  • Kolaborasi Memperkuat Kemitraan Indonesia-Estonia

    Kolaborasi Memperkuat Kemitraan Indonesia-Estonia

    Bisnis.com, JAKARTA – Pekan depan akan menjadi sejarah baru bagi kemitraan Indonesia dan Estonia lantaran bakal diselenggarakannya CEO Business Forum di Jakarta pada Selasa (22/4/2025).

    Ajang tersebut digelar bersama oleh Kamar Dagang dan Industri Estonia (Kaubandus-Toostuskoda/KTK) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Gelaran tersebut bakal menjadi wadah strategis guna memperkuat kerja sama ekonomi bilateral, mendorong kolaborasi berbasis inovasi, dan menjajaki peluang bisnis antara kedua negara.

    Dalam ajang tersebut, delegasi Estonia akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Estonia Margus Tsahkna yang didampingi oleh Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan Asean Priit Turk, Konsul Kehormatan Estonia untuk wilayah DKI Jakarta Adriana Sri Lestari, dan Konsul Kehormatan Estonia untuk wilayah Bali dan Jawa Timur Bharat Ghansham Advani.

    Dalam keterangan resminya, Menteri Luar Negeri Estonia Margus Tsahkna menekankan pentingnya forum ini secara strategis. Hal ini lantaran sejumlah pembahasan yang akan berfokus pada transformasi digital, keberlanjutan, dan perdagangan bilateral yang menjadi langkah penting untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Estonia.

    “Estonia-Indonesia CEO Business Forum ini dirancang sebagai jembatan antara sektor swasta kedua negara. Forum ini mempertemukan para pengambil keputusan dan visioner yang percaya pada nilai inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas negara,” jelasnya dalam keterangan resmi tersebut, Selasa (15/4/2025).

    Adapun, sejumlah tokoh penting dari delegasi bisnis Estonia yang bakal hadir dalam ajang tersebut a.l CEO Cybernetica Oliver Vaartnou, Co Founder & CEO 5.0 ROBOTICS Carlo Lustrissimi, Export Sales Manager Dipperfox Vallo Visnapuu, Export Business Development Director di AS A. Le Coq Lauri Ottis, CEO Miltto CIO World Lehari Kaustel, dan Chairman Fiesta Reisid OU Heldur Allese.

    Delegasi bisnis tersebut mewakili beragam sektor mulai dari teknologi informasi dan komunikasi, otomasi industri, kehutanan dan pertanian, teknologi industri makanan dan minuman, hingga layanan perjalanan. Para pebisnis tersebut bertujuan untuk membangun kerja sama strategis sesuai dengan karakteristik pasar lokal Indonesia.

    Oleh sebab itu, dalam CEO Business Forum ini juga akan ada sejumlah penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara KTK dan Kadin yang menandai komitmen bersama untuk mendorong perdagangan, pertukaran pengatahuan, dan kolorasi teknologi.

    MoU itu mencakup beberapa tujuan utama. Pertama, peningkatan promosi bisnis dan fasilitasi perdagangan. Kedua, pertukaran informasi ekonomi dan intelijen pasar. Ketiga, delegasi bisnis bersama, pameran, dan kegiatan jejaring. Keempat, pedoman investasi dan dukungan regulasi. Kelima, pencocokan mitra usaha antara perusahaan Estonia dan Indonesia. 

    Adapun, MoU dilandasi oleh keinginan kuat kedua negara untuk mempererat hubungan bisnis dan meninjukkan antusiasme yang makin besar untuk menjelajahi peluang pasar baru. Meski hubungan ekonomi Estonia dan Indonesia masih dalam tahap awal, kesepakatan ini menunjukkan langkah strategis untuk memperdalam kolaborasi dan mempercepat pertumbuhan perdagangan serta investasi bilateral.

    Dengan adanya forum ini, diharapkan adanya kolaborasi di bidang infrastruktur digital, pengembangan layanan digital bersama, beasiswa, dan program peningkatan kapasitas yang sejalan dengan target digitalisasi Asean. 

     

  • Isi Pertemuan RI-Rusia: Bahas Nuklir hingga Perdagangan Minyak Mentah

    Isi Pertemuan RI-Rusia: Bahas Nuklir hingga Perdagangan Minyak Mentah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dengan Rusia kembali membahas penguatan hubungan kerja sama perdagangan, termasuk di dalamnya terkait nuklir dan pembelian minyak mentah.

    Dalam hal ini, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia/Kadin serta K/L terkait melaksanakan The 13th Session of Indonesia-Rusia Joint Comission on Trade, Economic, and Technical Cooperation di gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025). 

    Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan hasil pembahasan tersebut—meski belum spesifik—mencakup perdagangan, investasi, dan teknologi. 

    “Kita hanya memperluas hubungan kerjasama  sama mereka, dan ini bagian dari proses yang sudah disiapkan sejak lama. Kan awalnya 2018, tapi kan kemudian berhenti karena Covid-19. Sekarang kita lanjutkan lagi,” ujarnya usai pertemuan tersebut. 

    Edi menjelaskan bahwa pada dasarnya Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya terhadap investasi dari Rusia, termasuk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

    Meski demikian, belum ada kesepakatan yang terbentuk soal investasi di KEK dari Rusia dalam pertemuan ini. 

    “Kami baru mengeksplor kesempatan untuk itu. Kita memang punya kawasan-kawasan yang khusus, itu kita tawarkan ke mereka,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menjajaki peluang impor minyak mentah dari Rusia. Lagi-lagi, belum ada kesepakatan terkait hal tersebut. 

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menuturkan bahwa pertemuan tersebut turut fokus pada kerja sama terkait minyak dan gas (migas) dan energi baru terbarukan (EBT), utamanya nuklir. 

    Dadan memandang terkait nuklir, masih jauh perjalanan Indonesia untuk menerima investasi energi tersebut. 

    “Kalau nuklir kan keputusannya harus sangat komprehensif, mempertimbangkan, termasuk aspek regulasinya,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan kerja sama pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan Indonesia masih dalam tahap diskusi sambil menunggu perkembangan dari pemerintah. 

    Menurut Tolchenov, pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru dari Indonesia terkait dengan pembentukan organisasi yang akan bertanggung jawab atas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. 

    “Kami menunggu perkembangan tersebut. Setelahnya, kami siap untuk memulai negosiasi resmi dengan Indonesia,” ungkapnya saat bertemu awak media, Kamis (13/3/2025).

  • Ahmad Luthfi: Sritex (SRIL) Diambil Alih, 10.000 Pekerja Dipekerjakan Kembali

    Ahmad Luthfi: Sritex (SRIL) Diambil Alih, 10.000 Pekerja Dipekerjakan Kembali

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan eks pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan kembali dipekerjakan.

    Luthfi menyatakan bahwa permasalahan mengenai Sritex sejatinya sudah selesai dan nantinya sebanyak 10.000 eks pekerja Sritex akan dipekerjakan kembali.

    Dia juga menyebut operasional raksasa tekstil bersandi saham SRIL itu tak lama lagi akan beroperasi.

    “Sudah clear, Sritex sudah clear, nggih. Sudah, sebentar lagi operasional,” kata Luthfi saat ditemui seusai acara Indonesia Investment Summit, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Eks Kapolda Jawa Tengah itu menambahkan bahwa pada dasarnya, Sritex dalam waktu dekat akan diambil alih sehingga bisa kembali beroperasi seperti sedia kala.

    “Tapi prinsip, sebentar lagi [Sritex] di-take over dan akan berjalan Sritex,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mempekerjakan kembali pekerja Sritex yang ter-PHK sebanyak mungkin.

    “Komitmennya kan akan diserap sebanyak mungkin [pekerja Sritex yang ter-PHK]. Sabar saja,” kata Yassierli saat ditemui seusai acara Halal Bihalal Apindo di MidPlaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Yassierli menyebut para pekerja Sritex sudah melakukan penandatangan kontrak untuk kembali bekerja. “Sudah. Sudah tanda tangan kontrak,” ujarnya.

    Adapun saat ini, dia menuturkan administrasi pekerja Sritex yang ter-PHK juga tengah bergulir. Di mana, saat ini restrukturisasi Sritex tengah dalam fase finalisasi administrasi secara business-to-business (B2B), yakni antara kurator dengan investor.

    Di sisi lain, Yassierli menyebut SRIL memiliki aset dan pasar yang luas, sehingga pemerintah mendorong agar produksi Sritex bisa dapat terus berjalan.

    “Kan kita berharap, karena Sritex itu kan asetnya bagus. Kemudian sekali lagi terkait tentang pasarnya ada. Jadi menurut kami dan itu sebelumnya semua itu adalah produksinya jalan lagi. Itu yang kita harapkan,” ujarnya.

    Yassierli menambahkan bahwa Kemnaker sejatinya juga tidak bisa masuk ke dalam semua proses restrukturisasi Sritex.

  • Mendag Budi Susanto Klaim Indonesia Masih Jadi Pasar Investasi

    Mendag Budi Susanto Klaim Indonesia Masih Jadi Pasar Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia merupakan magnet alias pasar investasi.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut Indonesia sebagai tempat yang potensial agar investor bisa menanamkan investasinya di Tanah Air.

    Bahkan, Budi menyampaikan investasi ke Indonesia merupakan langkah yang tepat bagi para investor.

    “Indonesia itu pasar investasi. Jadi kalau mau investasi ke Indonesia, ya enggak salah memang tepat,” kata Budi dalam acara Indonesia Investment Summit, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Terlebih, Budi menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang. Jika dianalogikan sebagai manusia, Indonesia merupakan pemuda yang dibutuhkan banyak orang. Pemuda, kata dia, membutuhkan rumah, kendaraan, hingga uang.

    “Artinya kebutuhan itulah yang menarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Nah Indonesia seperti itu. Indonesia seperti anak muda yang berkembang menuju negara yang maju, sehingga banyak investasi yang diperlukan di Indonesia,” tuturnya.

    Menurutnya, Indonesia juga harus jemput bola untuk menarik investor asing sehingga yakin ini merupakan pasar yang bagus untuk berinvestasi.

    Terlebih, Budi menambahkan bahwa pemerintah juga memiliki rencana untuk membentuk satuan tugas (Satgas) Deregulasi Ekonomi untuk menciptakan iklim usaha yang baik.

    “Karena kalau kita mau menarik investasi ya pasti kita akan membuat bagaimana investor itu nyaman untuk melakukan investasi di Indonesia,” imbuhnya.

    Apalagi, Budi menuturkan bahwa investasi merupakan bersifat jangka panjang. Untuk itu, diperlukan sederet kebijakan pemerintah untuk membuat investor tertarik untuk datang ke Indonesia.

  • Genjot Sektor Perikanan Tangkap, KKP Gelontorkan Rp163 Miliar di Sulawesi Utara

    Genjot Sektor Perikanan Tangkap, KKP Gelontorkan Rp163 Miliar di Sulawesi Utara

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan Rp163 miliar untuk menggenjot sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara selama 2020-2024. 

    Provinsi ini dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia, utamanya tuna dan cakalang.

    Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menyampaikan, bantuan yang mencapai sekitar Rp163 miliar itu disalurkan melalui program KKP secara langsung maupun dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi dan daerah.

    “Sepanjang 2020-2024, KKP telah menggelontorkan bantuan di bidang subsektor perikanan tangkap dengan total lebih dari Rp163 miliar,” kata Latif dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/4/2025).

    Adapun program yang dimaksud yakni mulai dari meningkatkan hasil tangkapan, perlindungan terhadap nelayan, hingga perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pelabuhan kelolaan pemerintah daerah.

    Lebih lanjut, Latif menuturkan bahwa KKP telah menyalurkan bantuan program seperti ribuan unit alat penangkap ikan, mesin kapal, alat keselamatan pelayaran, perbaikan dan pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, tempat pemasaran ikan, hingga pembangunan puluhan ribu meter kubik penahan gelombang di sejumlah pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah daerah.

    Dia menambahkan, kegiatan pelayanan kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sebagai salah satu sentra utama perikanan tangkap di Sulawesi Utara turut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan dukungan pemerintah pusat.

    Hal tersebut terlihat dari jumlah kapal bersandar dan melakukan kegiatan operasional yang mencapai 1.083 unit hingga awal 2024. Selain itu, program PPS Bitung yakni pelatihan Awak Kapal Perikanan (AKP) telah menjangkau 13.899 orang nelayan.

    Di sisi lain, perizinan kapal perikanan di Sulawesi Utara juga tumbuh positif. KKP mencatat, saat ini terdapat 960 kapal dengan izin pusat yang beroperasi di wilayah ini. Total 960 kapal itu terdiri dari 878 kapal penangkap dan 82 kapal pengangkut. 

    Selain itu, KKP mencatat sebanyak 258 kapal berizin daerah yang terdiri dari 238 kapal penangkap, 19 kapal lampu/pendukung operasi, dan 1 kapal pengangkut.

    KKP juga melaporkan sebanyak 357 kapal  telah bermigrasi dari izin daerah menjadi izin pusat, yang terdiri dari 354 kapal penangkap dan 3 kapal pengangkut. Dari jumlah tersebut, 178 kapal telah dipasangi sistem pemantauan kapal (VMS), dengan rincian 176 kapal penangkap dan 2 kapal pengangkut.

    Dari sisi kontribusi ekonomi, Latif menyebut bahwa pelabuhan perikanan di Sulut sepanjang 2024 membukukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp60,84 miliar. 

    Sementara itu, hingga 13 April 2025, nilai PNBP yang telah terkumpul mencapai Rp16,04 miliar.

    KKP juga merekam produksi perikanan dari kapal-kapal berizin pusat yang mendarat di pelabuhan Sulut. Tercatat, perikanan dari kapal tersebut mencapai 75.579 ton. Sementara hingga 13 April 2025, produksi telah mencapai 19.904 ton.

    Dengan capaian ini, pemerintah pusat mengharapkan sinergisitas dan kesepahaman antara KKP dan Pemerintah Daerah dapat terjaga guba memperkuat sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara. 

  • Genjot Sektor Perikanan Tangkap, KKP Gelontorkan Rp163 Miliar di Sulawesi Utara

    Genjot Sektor Perikanan Tangkap, KKP Gelontorkan Rp163 Miliar di Sulawesi Utara

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan Rp163 miliar untuk menggenjot sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara selama 2020-2024. 

    Provinsi ini dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia, utamanya tuna dan cakalang.

    Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menyampaikan, bantuan yang mencapai sekitar Rp163 miliar itu disalurkan melalui program KKP secara langsung maupun dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi dan daerah.

    “Sepanjang 2020-2024, KKP telah menggelontorkan bantuan di bidang subsektor perikanan tangkap dengan total lebih dari Rp163 miliar,” kata Latif dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/4/2025).

    Adapun program yang dimaksud yakni mulai dari meningkatkan hasil tangkapan, perlindungan terhadap nelayan, hingga perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pelabuhan kelolaan pemerintah daerah.

    Lebih lanjut, Latif menuturkan bahwa KKP telah menyalurkan bantuan program seperti ribuan unit alat penangkap ikan, mesin kapal, alat keselamatan pelayaran, perbaikan dan pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, tempat pemasaran ikan, hingga pembangunan puluhan ribu meter kubik penahan gelombang di sejumlah pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah daerah.

    Dia menambahkan, kegiatan pelayanan kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sebagai salah satu sentra utama perikanan tangkap di Sulawesi Utara turut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan dukungan pemerintah pusat.

    Hal tersebut terlihat dari jumlah kapal bersandar dan melakukan kegiatan operasional yang mencapai 1.083 unit hingga awal 2024. Selain itu, program PPS Bitung yakni pelatihan Awak Kapal Perikanan (AKP) telah menjangkau 13.899 orang nelayan.

    Di sisi lain, perizinan kapal perikanan di Sulawesi Utara juga tumbuh positif. KKP mencatat, saat ini terdapat 960 kapal dengan izin pusat yang beroperasi di wilayah ini. Total 960 kapal itu terdiri dari 878 kapal penangkap dan 82 kapal pengangkut. 

    Selain itu, KKP mencatat sebanyak 258 kapal berizin daerah yang terdiri dari 238 kapal penangkap, 19 kapal lampu/pendukung operasi, dan 1 kapal pengangkut.

    KKP juga melaporkan sebanyak 357 kapal  telah bermigrasi dari izin daerah menjadi izin pusat, yang terdiri dari 354 kapal penangkap dan 3 kapal pengangkut. Dari jumlah tersebut, 178 kapal telah dipasangi sistem pemantauan kapal (VMS), dengan rincian 176 kapal penangkap dan 2 kapal pengangkut.

    Dari sisi kontribusi ekonomi, Latif menyebut bahwa pelabuhan perikanan di Sulut sepanjang 2024 membukukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp60,84 miliar. 

    Sementara itu, hingga 13 April 2025, nilai PNBP yang telah terkumpul mencapai Rp16,04 miliar.

    KKP juga merekam produksi perikanan dari kapal-kapal berizin pusat yang mendarat di pelabuhan Sulut. Tercatat, perikanan dari kapal tersebut mencapai 75.579 ton. Sementara hingga 13 April 2025, produksi telah mencapai 19.904 ton.

    Dengan capaian ini, pemerintah pusat mengharapkan sinergisitas dan kesepahaman antara KKP dan Pemerintah Daerah dapat terjaga guba memperkuat sektor perikanan tangkap di Sulawesi Utara. 

  • Rusun Wisma Atlet untuk ASN-MBR Siap Diresmikan Prabowo April

    Rusun Wisma Atlet untuk ASN-MBR Siap Diresmikan Prabowo April

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan renovasi tiga tower Wisma Atlet yang bakal dialihfungsikan menjadi rumah susun (Rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) rampung akhir April 2025.

    Prasetyo Hadi menjelaskan, 3 tower Wisma Atlet yang telah rampung direnovasi itu nantinya bakal kembali dikelola oleh Sekretariat Negara (Setneg). 

    “Sebagian sudah [selesai direnovasi], tiga tower sudah, sudah selesai. Sisanya belum,” kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (15/4/2025). 

    Dia menjelaskan, nantinya proses serah terima itu direncanakan bakal dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Akan tetapi, hal itu masih menunggu kesesuaian jadwal orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Apabila tidak memungkinkan, maka seremoni serah terima baru akan dilakukan ketika renovasi seluruh tower rampung dilakukan. 

    “Kami mengajukan supaya Presiden berkenan [melakukan serah terima], tapi kita inginnya setelah sepuluh-sepuluhnya selesai,” ujarnya singkat.

    Untuk diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025. Di mana, kontrak revitalisasi Wisma Atlet dianggarkan sebesar Rp357 miliar.

    Berdasarkan catatan Bisnis, revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

    Adapun, 3 tower yang telah rampung itu berada di Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.  

    Secara keseluruhan, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada 10 tower. Perinciannya, Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.  

    Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. 

  • Hore! Tol Betung-Tempino-Jambi Bakal Tersambung Penuh 2026

    Hore! Tol Betung-Tempino-Jambi Bakal Tersambung Penuh 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Konstruksi Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi yang masuk ke dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) tahap II saat ini tengah dikebut pembangunannya.

    Executive Vice President (EVP) PT Hutama Karya (HK), Adjib Al Hakim menjelaskan Tol Betung–Tempino–Jambi akan memiliki total panjang mencapai 170 kilometer (Km). Di mana, tol ini bakal meningkatkan konektivitas antar provinsi sekaligus menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Jambi dan Sumatra Selatan. 

    Dia merinci, hingga periode April 2025 progres konstruksi Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 1 (Betung-Tungkal Jaya 62,38 km) mencapai 15,29% untuk tahap konstruksi dan 25,47% pembebasan lahan. 

    Kemudian, Seksi 2 yakni Tungkal Jaya–Bayung Lencir sepanjang 54,32 km progres konstruksinya dilaporkan baru mencapai 4,79%. Sedangkan, proses pembebasan lahan pada seksi ini telah mencapai 20,25%.

    Sementara Seksi 4 (Tempino-Ness 18,5 km) menjadi yang paling progresif dengan 80,04% konstruksi dan 98,72% pembebasan lahan.

    Adjib menjelaskan, proses konstruksi jalan tol itu ditargetkan rampung dan akan tersambung penuh pada kuartal IV/2026.

    “Proyek ini terbagi ke dalam empat seksi, yaitu Seksi 1, 2, dan 4 yang masing-masing direncanakan penyelesaiannya bertahap mulai Juni 2025, hingga kuartal 4 tahun 2026. Sementara Seksi 3 Ruas Tol Bayung Lencir – Tempino telah beroperasi, dan sebelumnya dibangun oleh KSO Hutama Karya dengan skema Dukungan Konstruksi” kata Adjid dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025). 

    Dia juga menambahkan pembangunan tol dikebut dengan inovasi teknologi dan strategi percepatan. 

    Adjib merinci, proyek ini telah menciptakan 4.620 lapangan kerja selama konstruksi. Adapun, Hutama Karya menerapkan Building Information Modelling (BIM) untuk integrasi desain digital, UAV Lidar untuk pemetaan topografi real-time, dan dashboard ArcGIS untuk pemantauan harian progres konstruksi yang terintegrasi dengan data lapangan.

    “Jika rampung, harapannya pembangunan tol ini dapat terus dilanjutkan melalui Tol Jambi–Rengat yang saat ini masih dalam tahap perencanaan agar konektivitas Jalan Tol Trans Sumatra semakin terbuka,” pungkasnya.

  • Menteri UMKM Sebut Bakal Awasi Ketat E-Commerce di RI, Mengapa?

    Menteri UMKM Sebut Bakal Awasi Ketat E-Commerce di RI, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengeklaim telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah banjir barang impor China ke Indonesia di tengah adanya tarif tarif timbal balik atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. Langkah ini dilakukan agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk China.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi banjir impor barang China, salah satunya melalui pemantauan ketat (monitoring) pada setiap perusahaan e-commerce.

    “Salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, Maman menyatakan Kementerian UMKM juga membangun beberapa ekosistem usaha untuk meningkatkan para pelaku UMKM hingga menekan biaya produksi UMKM.

    Menurut Maman, biaya produksi yang ditekan ini akan membuat produk UMKM mampu bersaing dengan produk impor, termasuk China.

    “[Kami] mendorong ongkos biaya produksi UMKM itu kita tekan bagaimana caranya dengan adanya ekosistem usaha itu semakin turun, agar harga dan barang yang dijual pun bisa bersaing dengan produk-produk dari luar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman mengkhawatirkan perang dagang AS-China ini akan mengganggu perdagangan dan menimbulkan efek domino secara global.

    Bahkan, efek dari perang dagang AS-China dikhawatirkan membuat barang impor China bisa membanjiri pasar Indonesia.

    “Yang kami khawatirkan adalah dampak perang dagang China dengan Amerika. Kalau asumsi saya, China bea masuk ke Amerika naik menjadi 125%, sementara negara-negara lain dibebaskan, tentunya perdagangan China dengan Amerika itu kan cukup besar,” kata Adhi saat ditemui seusai acara Halal Bihalal Apindo di MidPlaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Dunia usaha khawatir dampak dari perang dagang tersebut bisa mengganggu pengiriman barang. “Yang kita khawatir adalah mengganggu logistik, sehingga keseimbangan ketersediaan kontainer akan terganggu,” imbuhnya.

    Misalnya, lanjut Adi, jika China tidak mengekspor barang ke AS, maka secara otomatis barang di AS akan kosong. Imbasnya, kondisi ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan kontainer secara global.

    Adhi menyebut kondisi seperti itu pernah terjadi pada saat Covid-19 menghantam. Kala itu, ungkapnya, beberapa kontainer terhambat di satu negara, sehingga negara lain akan kekosongan.

    “Itu menyebabkan waktu itu biaya logistik naik luar biasa ke negara-negara Amerika, negara Amerika Latin, bahkan sampai 3-4 kali lipat. Nah ini yang kita tidak berharap [terjadi perang AS-China],” ujarnya.

    Adhi juga mengkhawatirkan jika dari China tidak bisa mengekspor produk ke AS, maka stok dari produksi di China akan menumpuk. Imbasnya, sejumlah barang dari China akan membanjiri Indonesia.

    “Dan kita khawatir akan meluber atau merembes masuk ke negara-negara tujuan lain, termasuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus waspada,” tutupnya.