Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kemenkop Gandeng Aspenda Jamin 80.000 Kopdes Merah Putih

    Kemenkop Gandeng Aspenda Jamin 80.000 Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mulai menjajaki peluang kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) untuk menjamin pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian menuturkan penjajakan kerja sama antara Kemenkop dengan Aspenda ini untuk memastikan lembaga penjaminan daerah dilibatkan dalam ekosistem pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Menurut Herbert, keberadaan lembaga penjaminan mempunyai peran besar dalam ekosistem usaha perkoperasian, terutama dalam usaha simpan pinjam (KSP). Hal ini mengingat KSP masuk ke dalam risiko yang sangat besar (high risk business).

    Terlebih, keberadaan lembaga penjamin dapat meminimalisir risiko yang timbul dari aktivitas bisnis seperti pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF). 

    Untuk itu, dia berharap, dengan sinergi yang akan dilakukan ini dapat meningkatkan aspek kesehatan bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dari Kopdes Merah Putih. 

    “Dalam pengembangan usaha koperasi khususnya KSP masih banyak yang belum menunjukkan kinerja yang maksimal karena kurang melibatkan lembaga penjamin,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Dia mengungkap, salah satu rencana kerja sama yang tengah dijajaki adalah terkait dengan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih. Dalam hal ini, lembaga penjaminan daerah akan masuk di dalam ekosistem terutama pada unit bisnis KSP di setiap desa.

    Langkah ini, sambung dia, dilakukan untuk memitigasi risiko dan meningkatkan kinerja Kopdes setelah nanti terbentuk pada Juli 2025.

    Menurutnya, dengan potensi kebutuhan pembiayaan Kopdes Merah Putih di setiap desa mencapai Rp5 miliar, maka sudah semestinya lembaga penjamin dilibatkan di dalam ekosistem bisnis koperasi.

    “80.000 Koperasi Desa Merah Putih ini segmen pasarnya sangat besar, apakah dalam rangka penyaluran kredit melalui gerai KSP nanti akan dijaminkan, maka inilah yang akan kita jajaki bersama untuk kerja samanya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar sekaligus Ketua Umum Aspenda Agus Subrata menyebut Kopdes akan menjadi peluang baru bagi perusahaan penjamin di daerah untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya. 

    Di samping itu, kata dia, keberadaan Kopdes Merah Putih juga akan menjadi peluang bagi perusahaan penjamin di daerah untuk terlibat dalam upaya mendorong peningkatan perekonomian di desa ketika nantinya lembaga penjamin di daerah tergabung dalam ekosistem Kopdes Merah Putih.

    “Kami memiliki corporate guarantee sehingga aktivitas penjaminan kami bisa dipertanggungjawabkan karena pemegang saham kami adalah Pemda,” tutupnya.

  • Penambang Nikel Keberatan Tarif Royalti Naik, Tawarkan Solusi Lain

    Penambang Nikel Keberatan Tarif Royalti Naik, Tawarkan Solusi Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengaku prihatin atas terbitnya aturan baru terkait kebijakan penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba). Pelaku usaha meminta pemerintah mengevaluasi ulang dan mengusulkan revisi formula harga patokan mineral (HPM). 

    Adapun, aturan baru tarif royalti minerba tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM. 

    Beleid tersebut diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025 dan mulai berlaku efektif 15 hari sejak tanggal pengundangan.

    Sekjen APNI Meidy Katrin mengatakan, pemerintah menaikkan tarif royalti nikel di momen yang tidak tepat. Pasalnya, harga nikel global saat ini turun drastis imbas ketegangan geopolitik dan eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. 

    “Kenaikan tarif royalti di tengah ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan akan menambah tekanan terhadap industri nikel nasional, baik di hulu maupun di hilir, dan berisiko mengurangi daya saing serta kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional,” ujar Meidy dalam siaran persnya, Rabu (16/4/2025). 

    Bukan tanpa alasan, APNI mengaku keberatan sebab kenaikan tarif royalti tersebut dinilai tidak realistis dan progresif. Adapun, tarif royalti untuk bijih nikel naik ke kisaran 14-19% dan produk olahan feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI) menjadi 5-7%. 

    Menurut dia, angka tersebut tidak mempertimbangkan kondisi riil industri. Saat ini, harga nikel global terus mengalami penurunan sehingga beban royalti yang meningkat justru menggerus margin usaha yang sudah tipis.  

    Tak hanya itu, biaya operasional melonjak akibat kenaikan harga biosolar B40, upah minimum (UMR +6.5%), PPN 12%, dan kewajiban DHE ekspor 100% selama 12 bulan.  

    Dia juga menyoroti dari sisi investasi smelter yang padat modal dan resiko tinggi dengan biaya pembangunan mencapai US$1,5-2 miliar per smelter, belum termasuk biaya reklamasi, PNBP, PPM, dan pajak global (global minimum tax 15%).  

    “Kenaikan tarif royalti akan menekan margin produksi penambang dan smelter secara signifikan, berpotensi mengurangi penerimaan negara dari royalti produk smelter yang tidak dapat terjual karena kurang kompetitifnya harga produk di pasar,” jelasnya. 

    Meidy menegaskan bahwa saat ini industri pertambangan menanggung 13 beban kewajiban yang signifikan, termasuk biaya operasional tinggi, pajak dan iuran (PPN 12%, PBB, PNBP PPKH, iuran tetap tahunan), serta kewajiban non-fiskal seperti reklamasi pascatambang dan rehabilitasi DAS.  

    Oleh karena itu, APNI mengusulkan agar pemerintah untuk merevisi formula HPM bijih nikel, feronikel, dan NPI. 

    “Saat ini, formula HPM dinilai terlalu rendah dibandingkan indeks harga pasar seperti Shanghai Metals Market (SMM) sehingga dalam 2 tahun terakhir berpotensi menyebabkan kerugian nilai pasar hingga US$6,3 miliar,” terangnya. 

    Pihaknya menilai formula HPM perlu diperbarui dengan memasukkan nilai keekonomian dari kandungan besi pada bijih saprolit dan kobalt pada bijih limonit, yang selama ini belum dimonetisasi. 

    Dalam perhitungannya menunjukkan bahwa penyesuaian ini dapat meningkatkan HPM hingga lebih dari 100%, tergantung karakteristik bijih dan efisiensi ekstraksi.

    Meidy juga menerangkan sejumlah dampak positif dari revisi formula HPM, seperti peningkatan penerimaan negara tanpa perlu menaikkan tarif royalti, meningkatnya margin usaha bagi perusahaan tambang untuk eksplorasi dan pengelolaan lingkungan.

    Selain itu, peningkatan cadangan akibat penurunan cut-off grade, kenaikan nilai ekspor produk hilir seperti NPI dan feronikel, serta insentif pengembangan teknologi ekstraksi dan hilirisasi mineral ikutan seperti besi dan kobalt.

    “APNI juga mengusulkan evaluasi atas corrective factor [CF] HPM untuk feronikell yang kini tidak lagi relevan, serta penyesuaian satuan transaksi dari US$/dmt ke US$/ton nikel murni atau US$/nikel unit sesuai praktik pasar internasional,” tuturnya. 

    Dalam hal ini pihaknya juga tetap akan mendukung agenda hilirisasi nasional dan mendorong agar kebijakan fiskal di sektor minerba dapat diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

    “Diharapkan, pemerintah bersedia membuka ruang pembahasan lebih lanjut agar implementasi kebijakan PP No. 19 Tahun 2025 dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif,” pungkasnya. 

  • Melawat ke Malaysia, Xi Jinping Bahas Kerja Sama di Bidang Kereta Api hingga AI

    Melawat ke Malaysia, Xi Jinping Bahas Kerja Sama di Bidang Kereta Api hingga AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Xi Jinping mendorong perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi dan memulai bisnis di Malaysia. Hal tersebut merupakan upayanya untuk mempererat hubungan di Asia Tenggara di tengah tekanan perang dagang dari AS. 

    Melansir Kantor Berita Xinhua pada Rabu (16/4/2025), Xi Jinping bertemu dengan Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar dan mengatakan Beijing menyambut lebih banyak produk pertanian Malaysia.

    Xi juga meminta kedua negara untuk memajukan proyek-proyek besar seperti East Coast Rail Link pada sektor perkeretaapian dan program Two Countries, Twin Parks. Selain itu, Xi juga menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), ekonomi digital, dan pembangunan hijau.

    “China dan Malaysia harus memperdalam sinergi strategi pembangunan, memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk saling menguntungkan dan mencapai hasil yang saling menguntungkan, serta bersama-sama mengejar modernisasi,” jelas Xi.

    Dia melanjutkan, China juga mendukung Malaysia dalam perannya sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Asean.

    Xi menuturkan, China siap bekerja sama dengan Malaysia untuk melaksanakan Prakarsa Pembangunan Global (Global Development Initiative), Prakarsa Keamanan Global (Global Security Initiative), dan Prakarsa Peradaban Global (Global Civilization Initiative).

    China juga siap mendorong upaya negara-negara Selatan untuk mencapai kemajuan kolektif yang didorong oleh solidaritas dan pembangunan bersama.

    Sementara itu, melansir Bloomberg, Kunjungan Xi ke Malaysia menandai persinggahan keduanya di kawasan tersebut saat Beijing berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada ekspor yang terguncang oleh perang dagang Presiden Donald Trump yang semakin memanas. 

    Perjalanan tersebut dilakukan saat negara-negara berupaya mencapai kesepakatan mereka sendiri dengan Washington setelah Trump memukul mitra dagang dengan tarif timbal balik. Trump kemudian mengumumkan jeda selama 90 hari. Malaysia, khususnya, berupaya menurunkan tarif 24% dan mengamankan beberapa pengecualian ekspor.

    Dalam unggahan di laman Facebook resminya, Sultan Ibrahim mengatakan dia yakin Malaysia dan China akan terus memperkuat kerja sama meskipun terdapat berbagai kesenjangan geopolitik di seluruh dunia.

    “Ada potensi besar bagi perusahaan dan investor China untuk mengeksplorasi peluang di Malaysia karena sejalan dengan pentingnya konektivitas regional dan pembangunan berkualitas tinggi di bawah program Belt and Road China,” katanya.

    Adapun, Xi mendarat di Malaysia pada Selasa (15/4/2025) malam setelah mengakhiri kunjungan dua hari ke Vietnam dan disambut oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menjelang kedatangannya, pemimpin China tersebut mengatakan dirinya melihat perjalanannya sebagai kesempatan untuk lebih mempererat hubungan bilateral dan memperkuat rasa saling percaya politik. 

    Setelah dari Malaysia, Xi akan singgah ke Kamboja yang menjadi tujuan terakhirnya dalam kunjungan kali ini mulai Kamis (17/6/2025) besok.

    Tur regionalnya menggarisbawahi posisi sulit yang dialami negara-negara Asia Tenggara. Sejak Trump mengenakan tarif tinggi pada China selama masa jabatan pertamanya, banyak dari negara-negara ini telah menjadi rute utama bagi ekspor China untuk mencapai AS. 

    Kini, AS menekan mereka untuk memutus jalur bisnis yang menguntungkan itu dengan mitra dagang terbesar mereka atau menghadapi tarif AS yang melumpuhkan.

    Malaysia menganggap China dan AS sebagai salah satu mitra dagang terbesarnya, dan telah mempertahankan hubungan terbuka dengan kedua negara tersebut. 

    Namun, sebagai negara yang bergantung pada perdagangan, negara ini merasakan tekanan. Pemerintah sedang meninjau perkiraan pertumbuhannya untuk tahun ini karena perang dagang yang meningkat.

    Kunjungan kenegaraan terakhir Xi ke Malaysia adalah pada 2013, ketika kedua negara meningkatkan hubungan mereka menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif. Tahun lalu, mereka merayakan ulang tahun ke-50 pembentukan hubungan diplomatik, yang menyoroti kerja sama yang berkembang selama beberapa dekade.

  • RUU Koperasi Ditargetkan Sah Bulan Ini, KSP Bisa Dijamin Jamkrida Cs

    RUU Koperasi Ditargetkan Sah Bulan Ini, KSP Bisa Dijamin Jamkrida Cs

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan disahkan menjadi UU pada April 2025.

    Nantinya, lembaga pembiayaan maupun lembaga perkreditan, seperti Jamkrida Cs bisa mendukung pengembangan usaha koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP).

    Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian menuturkan bahwa hingga saat ini tidak ada lagi isu yang menjadi perdebatan dalam penyelesaian RUU Perkoperasian.

    “Semuanya sudah disepakati sejauh ini, tetapi kita sedang mencari waktu antara pemerintah dengan DPR untuk kita bisa bertemu dan menunggu juga dari DPR untuk mereka melakukan jadwal paripurnanya,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Apalagi, Herbert menjelaskan bahwa biasanya, ada banyak RUU yang tengah menunggu giliran untuk segera diparipurnakan oleh DPR.

    “Jadi kami tinggal menunggu [paripurna], mudah-mudahan bulan ini bisa diselesaikan [RUU Perkoperasian menjadi UU], tetapi tidak ada lagi isu-isu yang menjadi perdebatan sejauh ini,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa RUU Perkoperasian sudah siap untuk diundangkan menjadi UU dan kini tinggal selangkah dibawa ke paripurna.

    “Mungkin juga karena ada banyak Undang-Undang yang nanti akan diparipurnakan bersama dengan UU Perkoperasian,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert juga menyampaikan bahwa Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono meminta agar dalam pengembangan usaha koperasi, khususnya usaha simpan pinjam (KSP), mendapatkan dukungan dari lembaga pembiayaan atau lembaga perkreditan.

    Terlebih, KSP memiliki risiko yang sangat besar atau tergolong dalam high risk business. Hal ini mengingat ada beberapa koperasi yang masih dalam proses revitalisasi imbas masalah gagal bayar, seperti KSP Indosurya Cipta.

    Herbert menyebut, banyaknya koperasi bermasalah di Tanah Air disebabkan mereka belum maksimal mengikutsertakan lembaga penjaminan ke dalam kegiatan usaha simpan pinjam.

    “Peran lembaga penjamin simpanan itu nanti akan diformulasikan dalam rancangan Undang-Undang Perkoperasian, sehingga nanti aktivitas usaha koperasi itu akan didukung oleh lembaga penjamin simpanan,” ungkapnya.

    Untuk itu, Kemenkop berharap lembaga penjaminan daerah melalui Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) bisa mendukung kegiatan koperasi yang mempunyai risiko sangat besar, terutama KSP.

  • Proyek Gas Jadestone Senilai Rp2 Triliun di Jambi Resmi Beroperasi

    Proyek Gas Jadestone Senilai Rp2 Triliun di Jambi Resmi Beroperasi

    Bisnis.com, JAMBI — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung meresmikan Akatara Gas Processing Facility (AGPF) milik Jadestone Energy (Lemang) Pte. Ltd di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi pada Rabu (16/4/2025).

    Yuliot menyebut, investasi pada proyek yang berada di Wilayah Kerja Lemang tersebut mencapai US$130 juta atau setara Rp2,18 triliun (asumsi kurs Rp16.837 per US$).
     
    “Jadi nilai ini kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek yang sejenis, ini adalah proyek yang relatif efisien,” kata Yuliot.

    Jadestone Energy plc adalah perusahaan hulu migas independen yang berfokus di kawasan Asia-Pasifik. Perusahaan ini memiliki portofolio aset yang sudah berproduksi dan terdiversifikasi di Australia, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam.

    Yuliot menyebut, proyek AGFP itu bisa menghasilkan gas pipa, LPG, dan kondensat. Dia pun berharap fasilitas tersebut dapat menekan impor LPG.

    Apalagi, 80% kebutuhan LPG dalam negeri saat ini masih berasal dari impor. Yuliot menuturkan, nilai impor LPG tersebut mencapai Rp500 triliun per tahun.

    “Jadi dengan adanya proyek Akatara yang akan menghasilkan gas, menghasilkan penyangga besar, yang berarti ini juga akan meningkatkan ketersediaan energi dalam negeri,” imbuh Yuliot.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memerinci, Akatara Gas Plant itu akan menjual gas pipa sebanyak 20,5 BButd kepada PT PLN Batam.

    Adapun, gas pipa itu akan dihargai US$5,6 per MMBtu. Lalu, fasilitas itu juga akan menjual LPG sebanyak 72 ton per hari kepada PT Pertamina Patra Niaga dan kepada PT Kimia Yasa sebanyak 108 ton per hari.

    Sementara itu, untuk kondensat akan dijual kepada PT Laban Raya Samodra sebanyak 1.000 bpd. 

    “Produksi LPG ini sangat kami syukuri karena dapat memperkuat produksi LPG dalam negeri, mengurangi impor, serta LPG dari lapangan ini dipasok untuk kebutuhan dalam negeri. Penyaluran dilakukan setiap hari,” imbuh Djoko.

    Dia juga menyampaikan, proyek ini dilaksanakan dengan jumlah pekerja mencapai 63 orang. Namun, pada saat konstruksi, proyek menyerap tenaga kerja hingga 1.600.

    “Dari TKDN [tingkat komponen dalam negeri] alhamdulillah mencapai 52%,” kata Djoko.

  • RI Fokus Perkuat Pariwisata Gastronomi hingga MICE untuk Hadapi Efek Tarif AS

    RI Fokus Perkuat Pariwisata Gastronomi hingga MICE untuk Hadapi Efek Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan fokus mengembangkan pariwisata domestik untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini M. Paham menyampaikan, pariwisata menjadi sektor yang dapat membantu Indonesia dalam menghadapi gejolak global akibat tarif Trump. Untuk itu, pemerintah akan fokus mengembangkan pariwisata domestik.

    “Kita fokusnya di domestik turis dan di regional tourism,” kata Diah, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers 37th CAP-CSA di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

    Diah meyakini, pasar pariwisata domestik tetap kuat ditengah kondisi perang tarif. Untuk mendukung hal tersebut, Diah menyebut bahwa akan ada beberapa destinasi yang difokuskan untuk investasi dan juga difokuskan untuk program wisata.

    Diantaranya, wellness, gastronomi, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), dan event. Dia optimistis, keempat daya tarik wisata ini menjadi salah satu kunci yang dapat dikembangkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

    Misalnya untuk gastronomi, Diah menuturkan bahwa pemerintah memiliki program Indonesia Spice Up the World (ISUTW). Sebagai informasi, ISUTW merupakan program pemerintah untuk mempromosikan kuliner dan rempah Indonesia. 

    Dia mengatakan, program ini bertujuan untuk memperkuat peluang dan kekuatan para pemangku kepentingan dalam hal pengembangan gastronomi. 

    “Tentu saja, ini salah satu program yang ingin kita dorong,” ujarnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana sebelumnya mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang dari perubahan dinamika global, dengan mengintegrasikan kesiapan destinasi, produk wisata, usaha pariwisata, tenaga kerja, hingga promosi.

    Dari sisi pemerintah, Widiyanti menyebut bahwa Kemenpar akan terus mengembangkan desa wisata dan mendorong aktivitas ekonomi berbasis pariwisata di seluruh Indonesia.  

    Harapannya, langkah ini dapat membuat distribusi ekonomi menjadi lebih merata dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekspor manufaktur yang terkena dampak tarif dagang AS. 

    “Didukung upaya promosi dan pengembangan yang Pemerintah lakukan, Kemenpar optimistis upaya ini akan menjadi sumber devisa yang tinggi, memitigasi dinamika global dan menjadi ekspor jasa penyeimbang,” kata Widiyanti dalam keterangannya. 

  • BI Proyeksi Penjualan Eceran Maret 2025 Tumbuh 0,5% YoY

    BI Proyeksi Penjualan Eceran Maret 2025 Tumbuh 0,5% YoY

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memproyeksikan kinerja penjualan eceran pada Maret 2025 yang bertepatan dengan Ramadan dan menjelang Idulfitri, akan tumbuh 0,5% secara tahunan (year-on-year/YoY). 

    Indeks Penjualan Riil (IPR) memang masih tercatat tumbuh meski tipis dari 235,4 pada Maret 2024 menjadi 236,7 pada Maret 2025. 

    Pertumbuhan tersebut terpantau lebih lambat dari Maret 2024 yang mencapai 9,3% YoY maupun dari Februari 2025 yang sebesar 2%. 

    “Kinerja penjualan eceran tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori [6,4% YoY], Barang Budaya dan Rekreasi [1,6%], serta Makanan, Minuman dan Tembakau [1,4%],” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025). 

    Secara umum, hanya tiga dari delapan kelompok yang mengalami pertumbuhan. Sementara sisanya terkontraksi.

    Utamanya kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi yang terkontraksi 9% YoY, Pelengkapan Rumah Tangga Lainnya kontraksi 7,5%, serta subkelompok Sandang negatif 2,6%. 

    Selain itu, kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kontraksi 1,1% YoY pada Maret 2025, kemudian kelompok Barang Lainnya kontraksi 1%. 

    Berbeda jika dibandingkan secara bulanan, penjualan eceran pada Maret 2025 diperkirakan tumbuh 8,3% month to month (MtM), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,3%.

    Mayoritas kelompok mengalami peningkatan penjualan, terutama Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi, Makanan, Minuman dan Tembakau, serta Subkelompok Sandang. 

    “Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan permintaan masyarakat saat Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional [HBKN] Idulfitri, serta strategi retailer yang memberikan potongan harga,” ujar Denny.

    Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi 3 bulan yang akan datang, yaitu pada Mei 2025, akan melandai. Sementara tekanan inflasi 6 bulan yang akan datang, yaitu pada Agustus 2025, diprakirakan relatif stabil. 

    Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Mei 2025 yang tercatat sebesar 148,3, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 159,6. 

    Sementara itu, IEH Agustus 2025 tercatat sebesar 155,5, relatif stabil dengan periode sebelumnya sebesar 155,4.

  • 240.000 Pengawas KopDes Akan Dilatih Manajemen Risiko, Kemenkop Minta Rp1,2 Triliun

    240.000 Pengawas KopDes Akan Dilatih Manajemen Risiko, Kemenkop Minta Rp1,2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan membekali 240.000 pengawas internal Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih dengan literasi seputar manajemen risiko. Butuh anggaran tambahan Rp1,2 triliun. 

    Hal itu dilakukan untuk memitigasi adanya gagal bayar hingga fraud di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih.

    Adapun, pembentukan 80.000 KopDes Merah Putih secara badan hukum akan terbit pada Juli mendatang, atau tepat pada Hari Koperasi 12 Juli 2025.

    Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian mengatakan pelatihan terhadap 240.000 pengawas ini nantinya berkaitan dengan dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Herbert menjelaskan bahwa pada dasarnya pelatihan ini dilakukan untuk meminimalisir praktik fraud di KopDes Merah Putih.

    “Namanya manusia ya kalau dilatih, terus punya niat selanjutnya, punya niat yang enggak-enggak [melakukan kecurangan], tapi paling [tidak] kita mau minimalisir itu [fraud],” kata Herbert sata ditemui seusai konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Sejumlah pelatihan dasar ini terdiri dari pengenalan anti pencucian uang hingga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. 

    Dia memperkirakan, setidaknya 240.000 pengawas KopDes ini akan menghabiskan waktu sekitar 5 hari dalam satu kali pelatihan.

    Untuk diketahui, KopDes Merah Putih akan memiliki 5 orang pengurus, tiga orang pengawas, dan anggota sebanyak-banyaknya. Di mana, tiga orang pengawas harus dilatih dan ditingkatkan kapasitas terkait dengan dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    “Itu akan dilakukan kepada 240.000 pengawas internal Koperasi Desa Merah Putih mulai bulan Agustus sampai dengan akhir 2025,” jelasnya.

    Herbert menambahkan 240.000 pengawas KopDes Merah Putih ini akan dilatih oleh Training of Trainer.

    “Nanti kami melakukan Master of Training, kemudian Master of Training dilakukan lagi Training of Trainer, kemudian Training of Trainer ini trainer-trainer yang sudah di-training inilah yang melatih pengawas-pengawas ini,” terangnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pelatihan ini pada dasarnya untuk mengantisipasi koperasi bermasalah yang akan muncul apabila itu tidak dimitigasi sedini mungkin.

    “Khususnya 80.000 [KopDes Merah Putih] ini yang memang banyak kritik muncul di masyarakat, ‘ini kayaknya nih terbentuk langsung pada fraud gitu, bubar, apalagi kalau dana dikasih ke desa’,” ujarnya.

    Namun, Herbert menjelaskan bahwa Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sudah mewanti-wanti permasalahan yang muncul di KopDes Merah Putih.

    “Pak Menteri juga sangat meyakini akan segera menghadapi masalah, terutama pada saat secara simultan kan dana akan disalurkan,” tandasnya.

  • Melunak, Trump Minta China Negosiasi soal Tarif Dagang

    Melunak, Trump Minta China Negosiasi soal Tarif Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta China untuk menghubunginya guna memulai negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan eskalasi perang dagang antara kedua negara.

    “Bola ada di tangan China. Mereka perlu membuat kesepakatan dengan kita. Kita tidak harus membuat kesepakatan dengan mereka,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt saat membacakan pernyataan yang disebut didiktekan Trump seperti dilansir Bloomberg, Rabu (16/4/2025). 

    “Tidak ada perbedaan antara China dan negara lain, kecuali mereka jauh lebih besar, dan China menginginkan apa yang kita miliki, apa yang diinginkan setiap negara, apa yang kita miliki — konsumen Amerika — atau dengan kata lain, mereka membutuhkan uang kita,” lanjut pernyataan itu.

    Komentar tersebut merupakan tanda baru bahwa AS dan China terus bersikukuh, yang menunjukkan tidak ada akhir yang terlihat dari pertikaian yang telah menyebabkan kedua belah pihak meningkatkan hambatan perdagangan ke tingkat yang mengejutkan.

    China memerintahkan maskapai penerbangan untuk tidak menerima pengiriman jet Boeing Co. lebih lanjut, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Hal ini menandai langkah terbaru Beijing untuk membalas keputusan Trump untuk menaikkan pungutan hingga 145% atas barang-barang China.

    Presiden AS mengkritik China dalam sebuah unggahan media sosial pada Selasa sebelumnya, dengan mengatakan bahwa pemerintah “baru saja mengingkari kesepakatan besar Boeing” yang ditandatangani selama pemerintahan pertamanya.

    Pemerintahan Trump mengatakan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan puluhan mitra dagang lainnya untuk menurunkan hambatan perdagangan dengan imbalan keringanan tarif yang lebih tinggi yang dikenakan presiden AS kepada mereka. Bea masuk tersebut dihentikan selama 90 hari pada tanggal 10 April untuk memberikan waktu bagi perundingan.

    Leavitt menambahkan, Trump sedang mempertimbangkan sedikitnya 15 proposal dari negara lain. Dia menyebut Trump juga telah menjelaskan kepada tim perdagangannya bahwa dia ingin secara pribadi menandatangani semua kesepakatan tersebut.

    “Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami sangat memahami hal itu, tetapi kami yakin bahwa kami dapat mengumumkan beberapa kesepakatan segera,” tambah Leavitt tanpa menyebutkan negara mana yang hampir mencapai kesepakatan.

    Namun, AS dan China sejauh ini belum terlibat di tingkat tinggi, dengan kedua negara saling menghina dan menaikkan tarif lebih tinggi. China mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka akan mengenakan tarif 125% pada semua barang AS mulai 12 April, peningkatan terbaru yang dimulai pada 2 April ketika Trump mengenakan bea masuk 34% pada impor China. 

    Presiden AS menaikkan bea masuk tersebut lebih tinggi setiap kali China mengumumkan tindakan tanggapan. Gedung Putih juga bersikeras bahwa China harus menghubungi terlebih dahulu untuk memulai pembicaraan, sementara Beijing telah mengindikasikan bahwa mereka tidak jelas tentang tuntutan AS.

  • Suntikan Tenaga Tambang Escondida

    Suntikan Tenaga Tambang Escondida

    Bisnis.com, JAKARTA – Operator tambang tembaga terbesar dunia Escondida di Chili, BHP, bakal melakukan sejumlah strategi guna mempertahankan posisinya sebagai jawara produsen ‘prime mineral’ global.

    Hal tersebut terungkap dalam ajang CRU World Copper Conference 2025 belum lama ini. Dalam ajang tersebut, Presiden Escondida di BHP Alejandro Tapia mengungkapkan sejumlah peluang dan tantangan yang bakal dihadapi Chili untuk dapat memenuhi permintaan tembaga di pasar global, yang diperkirakan meningkat 70% pada 2050.

    Dia mengungkapkan bahwa BHP bermaksud untuk melanjutkan rencana investasinya yan diumumkan untuk tiga operasinya di Chili dengan total nilai US$13 miliar, yang akan dilaksanakan selama satu dekade ke depan.

    Alejandro menjelaskan bahwa agar rencana ini dapat berkembangkan, maka harus bertindak dengan rasa urgensi apabila menginginkan proyek-proyek pertumbuhan.

    “Persaingan akan ketat di luar negeri, dan Chili tidak boleh melewatkan kesempatan atau posisi kepemimpinannya,” katanya dalam keterangan resminya, Senin (14/4/2025) waktu setempat, atau Selasa (15/4/2025) WIB.

    Dia menambahkan bahwa apabila perusahaan memenuhi persyaratan yang diperlukan dan standar lingkungan yang tinggi, maka proyek investasi tidak akan memakan waktu yang lama untuk dilaksanakan.

    Menurutnya, operasi BHP di Chili mencakup 27% dari produksi negara ini dan memebrikan kontribusi yang dignifikan terhadap pembangunan ekonomi Chili. Bahkan, imbuhnya, menjadi kontributor terbesar di negara tersebut saat ini.

    Alejandro mengungkapkan bahwa pada tahun fiskal 2024, aset BHP di Chili menyumbang US$9,4 miliar atau hampir 3% dari produk domestik bruto (PDB) negara ini dalam bentik royalti dan pajak, melalui investasi sosial, pemasok, dan tenaga kerja.

    Dalam konteks ini, imbuhnya, tambang Escondida pada tahun lalu mengumumkan rencana investasi hingga US$10 miliar, dengan optimalisasi konsentrator Laguna Seca sebagai proyek perdana, yang melibatkan investasi sekitar US$2,3 miliar. Untuk inisiatif ini, perusahaan baru-baru ini juga mulai memproses Environmental Impact Declaration (DIA).   

    “Kami siap memulai pelaksanaan bahkan tahun ini jika kami memperoleh persetujuan izin yang diperlukan,” ujarnya.

    Sementara itu, pada tambang Spence di Chili, BHP juga telah mengalokasikan investasi sebesar US$1,3 miliar untuk rencana pertumbuhannya yang mencakup penyerahan Environmental Impact Study pada Februari guna memperpanjang umur operasi hingga 2039.

    Khusus untuk tambang Cerro Colorado, imbuhnya, BHP secara aktif menjajaki kemungkinan pembukaan kembali pada 2028 dengan tujuan memperpanjang umur tambang setidaknya 20 tahun tambahan yang diproyeksi membutuhkan investasi sebesar US$1,3 miliar.

    Alejandro menegaskan bahwa hal ini adalah rencana pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang berlandaskan pada keunggulan operasional dan standar lingkungan tertinggi.

    Ini tidak hanya akan berdampak positif pada perusahaan tetapi juga akan memberikan nilai tambah yang substansial bagi negara, masyarakatnya, dan wilayah tempat kami beroperasi. Di BHP, kami siap untuk melaksanakannya,” jelasnya.

    Data Nasdaq Inc. (operator tiga pasar saham di Amerika Serikat) menunjukkan bahwa Chili memproduksi 5,3 juta ton tembaga pada 2024. Hal ini menjadikan negara ini sebagai jawara produsen tembaga dunia yang menyumbang sekitar 23% pasokan tembaga dunia pada tahun lalu.

    Data yang dipublikasikan pada Februari 2025 itu menunjukkan bahwa Escondida merupakan tambang tembaga terbesar dunia dengan rata-rata produksi tahunan mencapai 2 juta ton.

    Sementara itu, data S&P Global menunjukkan bahwa produksi tembaga Chili diperkirakan pulih dan mencapai 6 juta ton pada 2025 seiring dengan mulai berproduksinya tambang-tambang baru di negara ini.