Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Investor China & Malaysia Minat Investasi Rp62,3 Triliun di Jateng

    Investor China & Malaysia Minat Investasi Rp62,3 Triliun di Jateng

    Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing asal Malaysia dan China disebut berminat menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan nilai investasi sebesar Rp62,3 triliun.

    Rencana masuknya dua investasi asing itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi. Dia menyatakan bahwa para investor tersebut sudah melakukan penandatanganan Letter Of Intent (LoI) atas niatan untuk investasi tersebut.

    “Totalnya ada Rp62,3 triliun. Dari Malaysia sekitar Rp6,9 triliun, dan dari Fujian, China mencapai Rp55,4 triliun,” kata Luthfi di Semarang seperti dikutip dari Antara, Sabtu (29/11/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Provinsi Fujian China dengan Jateng sudah menjalin hubungan kerja selama 20 tahun menjadi sister province, dan Fujian berkomitmen investasi besar yang mencakup berbagai sektor.

    Sektor tersebut mulai dari pembangunan jalan, pendirian pabrik beton dan material konstruksi, industri komponen mobil, hingga infrastruktur perumahan, termasuk perusahaan barang pecah belah serta industri energi terbarukan.

    “Mereka tertarik ke Jawa Tengah karena tenaga kerja kita kompetitif, daerah kita padat modal dan padat karya, serta iklim investasinya nyaman. Perizinan investasi juga kita permudah,” katanya.

    Selain investasi, Pemprov Jateng dan Provinsi Fujian juga akan bekerja sama untuk bidang pendidikan. Bahkan, sudah ada kesepakatan beasiswa dan magang SMK bidang teknologi informasi antara Jateng dan perusahaan Ruijie Network, China.

    Kerja sama yang dimotori Dinas Pendidikan Provinsi Jateng tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para siswa di Jateng, terutama di sektor vokasi.

    “Kami siapkan sekolah vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Apa yang dibutuhkan industri, itu yang kami latih,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa Pemprov Jateng juga berkomitmen membuka penerbangan langsung Fujian–Semarang, namun realisasi rute masih terkendala panjang landasan pacu bandara.

    Hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan Angkasa Pura agar runway Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang bisa segera diperpanjang.

    Sementara untuk jalur laut, Pelabuhan Tanjung Emas saat ini sudah memiliki rute langsung ke Fujian dengan frekuensi dua minggu sekali.

    Meski demikian, revitalisasi pelabuhan tetap dibutuhkan agar layanan semakin optimal dan Pemprov Jateng sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan terkait kebutuhan revitalisasi tersebut.

    Dari sisi perdagangan, Gubernur juga menyebut adanya kerja sama antara Asian Trade, Tourism and Economic Council (ATTEC) bersama para pengusaha Asia untuk mendorong peningkatan investasi di Jateng, dimotori Kadin dan Hipmi.

    Luthfi optimistis seluruh kerja sama tersebut akan memperkuat posisi Jateng sebagai magnet investasi baru.

    Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal, diikuti dengan serapan 326.462 tenaga kerja.

  • Bulog: Stok Beras Premium Capai 150.000 Ton Sambut Nataru

    Bulog: Stok Beras Premium Capai 150.000 Ton Sambut Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyebut ketersedian beras premium yang dikelola mencapai 150.000 ton menjelang periode hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya pihaknya terus menjaga stabilitas pasokan beras, khususnya pada periode permintaan tinggi di akhir tahun.

    “Stok beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog saat ini berada pada tingkat yang sangat aman, yaitu 3,8 juta ton, termasuk kesiapan 150.000 ton beras premium yang tersebar di berbagai gudang besar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan,” kata Rizal dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

    Terbaru, Bulog telah melakukan pengiriman 48 ton beras premium ke kawasan Batam, antara lain terdiri dari dua jenis merek yakni Befood Setra Ramos 5 kg dan Befood Punokawan 5kg. 

    Beras tersebut dikirimkan dalam dua tahap, yakni pengiriman pertama sebanyak 24 ton menuju Gudang Bulog Batu Merah Batam, dan pengiriman berikutnya sebanyak 24 ton menuju gudang Bulog Sungai Raya Karimun.

    Selain sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama Nataru, Rizal menyebut hal ini juga dilakukan agar masyarakat dapat menghindari potensi disinformasi terkait isu impor beras.

    “Adapun total ketersediaan stok beras di wilayah Kanwil Riau dan Kepulauan Riau mencapai 19 Ribu ton,” jelas Rizal.

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga bahan pangan menjelang Nataru tetap stabil.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan saat ini harga pangan masih normal dan tidak ada indikasi kenaikan signifikan. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

    “Kan normal semua [harga pangan jelang Nataru], besok saya mau ke Solo mau ngecek harga [pangan]. Sementara sih normal semua,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

  • Geger Isu BBM Langka Usai Banjir, Warga Medan Antre Berjam-jam di SPBU

    Geger Isu BBM Langka Usai Banjir, Warga Medan Antre Berjam-jam di SPBU

    Bisnis.com, MEDAN — Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra bagian Utara (Sumbagut) membantah stok bahan bakar minyak (BBM) di depot perseroan langka pascabanjir yang melanda Medan dan sekitarnya beberapa hari lalu.

    Sales Area Manager Retail Medan Tito Rivanto mengatakan distribusi bahan bakar sempat terkendala cuaca ekstrem dan banjir. Antrean panjang BBM di beberapa SPBU pun tak terelakkan karena sejumlah SPBU disebut kehabisan stok akibat distribusi terhambat.

    “Stok BBM kami tidak langka. Memang ada terkendala pengiriman tapi kami jamin tidak ada kelangkaan,” kata Tito usai menghadap Wali Kota Medan, Sabtu (29/11/2025).

    Tito menuturkan pihaknya mengalami banyak kendala dalam pendistribusian BBM dan LPG kepada masyarakat. Selain akses jalan yang terendam banjir, dua kapal pengangkut pertalite dan biosolar pertamina sempat gagal sandar pada Minggu (23/11/2025) akibat gelombang tinggi dan angin kencang di area Single Point Mooring Belawan.

    Tito menyebut Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai upaya untuk mempercepat normalisasi penyaluran. Saat ini, kata dia, stok di depot (fuel terminal) rata-rata di angka 10-11 hari.

    Dia pun mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM dalam jumlah berlebihan sembari pihaknya mempercepat distribusi bahan bakar.

    “Kami berupaya semaksimal mungkin, mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan situasi aman, stok di SPBU dalam situasi yang aman juga,” ujar Tito.

    Sebelumnya, antrean kendaraan mulai tampak di sejumlah SPBU di Medan sejak Kamis (27/11/2025) malam karena banyak SPBU kehabisan stok.

    Hingga Sabtu (29/11/2025) malam, antrean masih terus terjadi dan bertambah seiring kembalinya masyarakat Medan beraktivitas pasca banjir.

    Pantauan Bisnis di 5 SPBU yang terletak di Jalan Juanda, Jalan Gajah Mada, Jalan Tugu Guru Patimpus, Jalan Soemarsono, dan Jalan H. Adam Malik Medan pada Sabtu (29/11/2025), antrean kendaraan yang ingin mengisi bensin semakin mengular hingga memakan badan jalan.

    Iqbal, salah seorang pengendara yang tengah antre di SPBU Jalan Soemarsono mengatakan hendak mengisi bahan bakar sepeda motornya yang sudah hampir habis. Dia menyebut telah antre hampir 2 jam untuk mendapatkan bensin. Namun, dia tak punya pilihan karena antrean di SPBU lainnya juga panjang.

    “Saya mau pulang ke rumah di Klambir 5. Bensin motor memang sudah hampir habis. Tapi hampir semua SPBU antriannya panjang. Ini saya sudah antre hampir 2 jam,” kata Iqbal kepada Bisnis, Sabtu (29/11/2025).

    Hal serupa disampaikan pengendara mobil yang ditemui di SPBU Jalan Gajah Mada Medan. Dia mengatakan sudah mendatangi beberapa SPBU karna bensin mobilnya hampir habis. Tapi stok bensin di beberapa SPBU yang dia datangi kosong.

    “Kami mau jemput anak ke Bandara Kualanamu. Untuk pergi ke sana masih cukup bensinnya. Tapi untuk pulang, tidak cukup,” ujarnya kepada Bisnis. (240)

  • Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 6,5% di 38 Kabupaten & Kota

    Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 6,5% di 38 Kabupaten & Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut tengah merumuskan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang bakal diikuti oleh kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Saat ini kalangan buruh juga masih menantikan pengumuman UMK Jawa Timur 2026.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah masih memfinalisasi peraturan pemerintah (PP) bari tentang pengupahan, yang memuat formula hingga rentang kenaikan upah minimum tahun depan.

    “Kita berharap sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan bulan Januari. Sekali lagi karena kita sedang menyiapkan PP yang baru, tidak ada kemudian kita harus sesuai dengan PP yang lama,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).

    Ketika ditanya perihal ketentuan indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP 2026, Yassierli enggan memberikan bocoran. Dia hanya berujar bahwa kenaikan UMP tahun depan tidak ditetapkan satu angka sebagaimana UMP 2025 yang naik 6,5%.

    Sementara pada kesempatan sebelumnya, para pekerja melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Adapun, besaran UMK Provinsi Jawa Timur tahun ini diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2025.

    Pada daftar UMK Jawa Timur 2025, Kota Surabaya masih menempati posisi tertinggi dengan Rp4.961.753,00. Sementara daerah terendah adalah Kabupaten Situbondo dengan Rp2.335.209,00.

    Berikut asumsi UMK Jawa Timur apabila posisinya dinaikkan minimal 6,5%.

    Kota Surabaya Rp5.284.267,00
    Kabupaten Gresik Rp5.190.951,65
    Kabupaten Sidoarjo Rp5.187.094,22
    Kabupaten Pasuruan Rp5.183.237,85
    Kabupaten Mojokerto Rp5.171.667,696
    Kabupaten Malang Rp3.784.510,457
    Kota Malang Rp3.735.692,05
    Kota Batu Rp3.578.896,29
    Kota Pasuruan Rp3.576.864,21
    Kabupaten Jombang Rp3.340.909,26
    Kabupaten Tuban Rp3.248.676,00
    Kota MojokertoRp3.227.983,00
    Kabupaten Lamongan Rp3.207.929,66
    Kabupaten Probolinggo Rp3.183.608,46
    Kota Probolinggo Rp3.063.639,71
    Kabupaten Jember Rp3.023.153,73
    Kabupaten Banyuwangi Rp2.992.798,04
    Kota Kediri Rp2.739.564,46
    Kabupaten Bojonegoro Rp2.689.265,58
    Kabupaten Kediri Rp2.654.843,72
    Kota Blitar Rp2.642.744,25
    Kabupaten Tulungagung Rp2.631.402,00
    Kabupaten Lumajang Rp2.587.698,66
    Kota Madiun Rp2.579.551,82
    Kabupaten Blitar Rp2.570.902,31
    Kabupaten Magetan Rp2.563.175,74
    Kabupaten Sumenep Rp2.562.996,82
    Kabupaten Nganjuk Rp2.561.617,08
    Kabupaten Ponorogo Rp2.559.172,34
    Kabupaten Madiun Rp2.556.361,87
    Kabupaten Ngawi Rp2.553.813,32
    Kabupaten Bangkalan Rp2.553.410,75
    Kabupaten Trenggalek Rp2.533.415,96
    Kabupaten Pamekasan Rp2.531.105,91
    Kabupaten Pacitan Rp2.517.985,66
    Kabupaten Bondowoso Rp2.499.957,34
    Kabupaten Sampang Rp2.487.507,96
    Kabupaten Situbondo Rp2.487.026,59

  • Mubadala dan PLN Sepakati Jual Beli Gas Blok South Andaman

    Mubadala dan PLN Sepakati Jual Beli Gas Blok South Andaman

    Bisnis.com, JAKARTA – Mubadala Energy dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) telah menandatangani heads of agreement (HoA) untuk jual beli gas dari lapangan gas di Laut Andaman. 

    Melalui kemitraan strategis ini, Mubadala, perusahaan energi global yang berkantor pusat di Abu Dhabi, dan PLN EPI, Sub Holding PLN di bidang penyediaan energi primer, akan bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan energi Indonesia dengan mengoptimalkan gas bumi yang lebih bersih dan bersumber dari dalam negeri dalam rangka memastikan keandalan pasokan listrik dan transisi energi.

    HoA ini menjadi dasar untuk memprioritaskan pasokan energi bagi wilayah Sumatra Utara dan Aceh, termasuk memanfaatkan potensi lapangan gas Tangkulo yang terletak sekitar 65 kilometer dari lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra, yang memiliki cadangan gas lebih dari 2 trillion cubic feet (TCF).

    Abdulla Bu Ali, President Director Mubadala Energy Indonesia, menyampaikan bahwa kesepakatan ini mencerminkan komitmen Mubadala terhadap masa depan energi Indonesia. Dengan bekerja sama dengan PLN EPI, Mubadala bertujuan untuk menghadirkan solusi energi yang andal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan domestik serta memperkuat keamanan energi nasional.

    ”Ini merupakan langkah penting dalam rencana pengembangan proyek gas Tangkulo di Blok South Andaman,” Kata Abdulla melalui siaran pers, Sabtu (29/11/2025).

    Sektor energi khususnya kelistrikan di Indonesia tumbuh rata-rata 5,3% per tahun hingga 2034 sehingga membutuhkan pengembangan infrastruktur dan diversifikasi sumber pasokan demi memastikan ketahanan energi jangka panjang.

    Dengan menggabungkan keahlian global dan keunggulan operasional Mubadala Energy, serta rencana pertumbuhan dan kapabilitas domestik PLN EPI, kolaborasi ini bertujuan menghadirkan solusi yang menjamin energi yang andal dan berkelanjutan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan strategi Indonesia untuk meningkatkan keamanan energi, mengoptimalkan sumber daya domestik, dan membangun ekosistem energi yang tangguh yang sekaligus mendorong transisi energi bersih.

    Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Rakhmad Dewanto mengatakan, PLN EPI mendukung pengembangan lapangan gas baru di Indonesia dan menyambut baik pengembangan lapangan gas Tangkulo di Blok South Andaman oleh Mubadala Energy.

    ”Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari pengembangan portofolio pasokan gas untuk kelistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi dan transisi energi di Indonesia,” ujar Rakhmad.

    Penandatanganan HoA ini disaksikan oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong kolaborasi antara pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

    Djoko menuturkan, dengan ditandatanganinya HoA ini selanjutnya Mubadala segera mengajukan plan of development (PoD) untuk pengembangan lapangan gas Tangkulo Blok South Andaman kepada SKK Migas.

    SKK Migas, kata Djoko, berkomitmen akan menyelesaikan PoD kurang dari 1 bulan atau pada Desember dan selanjutnya SKK Migas segera menyampaikan ke Menteri ESDM untuk mendapat persetujuan.

    “Dengan diselesaikannya PoD ini maka RRR [reserve replacement ratio] 2025 yang merupakan salah satu KPI SKK Migas, telah mencapai target lebih dari 100% sebagaimana yang ditugaskan kepada SKK Migas oleh Komwas [Komisi Pengawas] SKK Migas di bawah pimpinan menteri ESDM selaku ketua Komwas SKK Migas.”, pungkas Djoko.

    HoA ini menjadi landasan untuk pembahasan lebih lanjut terkait kerangka teknis dan komersial. Komitmen Mubadala Energy untuk mendukung kebutuhan domestik menegaskan perannya sebagai mitra jangka panjang terpercaya di Indonesia, serta PLN EPI yang terus memimpin inisiatif untuk menjamin pasokan energi yang andal dan berkelanjutan bagi bangsa.

  • Bulog Bakal Salurkan 1.245 Ton Beras ke Korban Banjir Aceh-Sumatra

    Bulog Bakal Salurkan 1.245 Ton Beras ke Korban Banjir Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog bakal menyalurkan 1.245 ton beras untuk membantu warga yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

    Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 1.245.255 kg beras atau 1.245 ton beras, untuk memenuhi kebutuhan pangan selama 14 hari bagi warga terdampak di tiga provinsi tersebut.

    “Total untuk dukungan beras 14 hari ke depan di tiga provinsi adalah 1.245.255 kilogram beras,” kata Rizal dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

    Dia menuturkan, jumlah beras yang akan disalurkan itu berdasarkan pengajuan yang diusulkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, sehingga perhitungan kebutuhan beras dilakukan berdasarkan jumlah jiwa terdampak dan standar jatah konsumsi harian yang telah ditetapkan pemerintah.

    Untuk Provinsi Aceh, tercatat 158.752 jiwa terdampak banjir dan membutuhkan pasokan sebesar 555.632 kilogram beras selama 14 hari, yang seluruhnya telah mulai disalurkan Bulog.

    “Permohonan bantuan beras dampak banjir untuk Provinsi Aceh yang diajukan 158.752 jiwa, dikalikan 250 gram per hari, dikalikan 14 hari, sehingga total beras untuk masyarakat Aceh di tahap awal 14 hari ke depan ini adalah 555.632 kilogram beras,” ujarnya.

    Sementara untuk Sumatra Barat ditujukan bagi 101.805 jiwa dengan kebutuhan mencapai 356.318 kilogram beras, yang pendistribusiannya segera diperkuat melalui jaringan gudang regional.

    Kemudian untuk Sumatra Utara menerima alokasi 333.305 kilogram beras bagi 95.230 jiwa, sehingga seluruh wilayah terdampak dipastikan memperoleh pasokan sesuai perhitungan kebutuhan dua pekan. 

    Bulog menyiapkan seluruh stok bantuan melalui kantor wilayah dan cabang di setiap kabupaten dan kota, memastikan distribusi dilakukan cepat, tepat jumlah, dan aman hingga ke titik-titik bencana.

    “Ini yang disiapkan Bulog di masing-masing Pinwil (Pimpinan Wilayah) ataupun Pinca (Pimpinan Cabang) yang ada di daerah kabupaten/kota masing-masing, yang tersedia di masing-masing gudang,” ucapnya.

    Rizal menegaskan, seluruh laporan pendistribusian telah diterima dari tim Bulog daerah, memastikan bahwa bantuan berjalan lancar sebagai wujud kehadiran negara mendukung masyarakat di tengah bencana.

    “Dan ini sudah terdata dan sudah terlaporkan oleh rekan-rekan Bulog yang ada di masing-masing kabupaten/kota yang terdampak bencana,” imbuhnya.

    Sebelum adanya pengajuan beras itu, Rizal mengaku pihaknya sebelumnya telah menyalurkan bantuan beras 155.802 kilogram untuk korban bencana alam di tiga provinsi tersebut dengan rincian Aceh 73.193 kg; Sumatra Utara 40.000 kg; dan Sumatra Barat 42.609, 25 kg.

  • Kalah Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Dihukum Bayar Royalti Rp755 Miliar

    Kalah Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Dihukum Bayar Royalti Rp755 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan menolak gugatan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo melawan menteri sekretaris negara (Setneg) dalam sengketa lahan Hotel Sultan.

    Juru Bicara Hakim PN Jakpus Sunoto menjelaskan bahwa majelis hakim telah memutus dua perkara terkait pengelolaan Hotel Sultan, yakni perkara 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait perbuatan melawan hukum dan perkara No. 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait wanprestasi.

    Pada perkara No. 287, majelis hakim PN Jakpus mengabulkan gugatan konvensi negara terhadap PT Indobuildco terkait royalti penggunaan tanah hak pengelolaan (HPL) sehingga Indobuildco harus membayar US$45,35 juta atau sekitar Rp755,08 miliar (asumsi kurs Rp16.647 per US$).

    “PT Indobuildco dihukum membayar royalti penggunaan tanah HPL untuk periode 2007–2023 sebesar US$45.356.473, dikonversi ke rupiah saat dibayar,” kata Sunoto dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

    Selain itu, majelis hakim juga menolak gugatan rekonvensi alias gugatan balik yang dilayangkan Indobuildco dalam perkara yang sama. Entitas bisnis milik Pontjo Sutowo itu pun dihukum membayar biaya perkara senilai Rp530.000.

    Sementara itu, pada perkara No. 208, PN Jakpus menyatakan negara adalah pemilik sah lahan melalui HPL No. 1/Gelora. Menurut Sunoto, hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan juga telah hapus demi hukum sejak 2023 sehingga tindakan negara melakukan pengambilalihan juga dinyatakan sah.

    “PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan tanah dan bangunan Hotel Sultan dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu [uitvoerbaar bij voorraad],” terang dia.

    Adapun, putusan perkara telah dibacakan majelis hakim PN Jakpus pada Jumat (28/11/2025). Perkara No. 208 diadili oleh majelis hakim Guse Prayudi selaku ketua majelis, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, serta Ledis Meriana Bakara.

    Pada saat pembacaan putusan, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa digantikan oleh Zeni Zenal Mutaqin karena cuti, sedangkan panitera pengganti yang bertugas adalah Ambar Arum Dahliani.

    Dalam perkembangan terakhir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut bahwa PT Indobuildco tetap bersikeras berhak atas kepemilikan Hotel Sultan dan menolak skema HPL.

    Asal tahu saja, PT Indobuildco sebelumnya mengantongi sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Hotel Sultan di atas HPL Setneg. Akan tetapi, hak tersebut telah habis dan dinyatakan tidak diperpanjang pemerintah.

    “Dia [SHGB] sudah dua kali diperpanjang dari tahun 1971. Nah sekarang tidak kita perpanjang ya sudah selesai, negara membutuhkan yang lain,” jelas Nusron saat ditemui di sela-sela Perayaan Hari Santri Nasional, Selasa (22/10/2025) lalu.

  • Kalah Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Dihukum Bayar Royalti Rp755 Miliar

    Kalah Sengketa Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Dihukum Bayar Royalti Rp755 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan menolak gugatan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo melawan menteri sekretaris negara (Setneg) dalam sengketa lahan Hotel Sultan.

    Juru Bicara Hakim PN Jakpus Sunoto menjelaskan bahwa majelis hakim telah memutus dua perkara terkait pengelolaan Hotel Sultan, yakni perkara 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait perbuatan melawan hukum dan perkara No. 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait wanprestasi.

    Pada perkara No. 287, majelis hakim PN Jakpus mengabulkan gugatan konvensi negara terhadap PT Indobuildco terkait royalti penggunaan tanah hak pengelolaan (HPL) sehingga Indobuildco harus membayar US$45,35 juta atau sekitar Rp755,08 miliar (asumsi kurs Rp16.647 per US$).

    “PT Indobuildco dihukum membayar royalti penggunaan tanah HPL untuk periode 2007–2023 sebesar US$45.356.473, dikonversi ke rupiah saat dibayar,” kata Sunoto dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

    Selain itu, majelis hakim juga menolak gugatan rekonvensi alias gugatan balik yang dilayangkan Indobuildco dalam perkara yang sama. Entitas bisnis milik Pontjo Sutowo itu pun dihukum membayar biaya perkara senilai Rp530.000.

    Sementara itu, pada perkara No. 208, PN Jakpus menyatakan negara adalah pemilik sah lahan melalui HPL No. 1/Gelora. Menurut Sunoto, hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan juga telah hapus demi hukum sejak 2023 sehingga tindakan negara melakukan pengambilalihan juga dinyatakan sah.

    “PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan tanah dan bangunan Hotel Sultan dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu [uitvoerbaar bij voorraad],” terang dia.

    Adapun, putusan perkara telah dibacakan majelis hakim PN Jakpus pada Jumat (28/11/2025). Perkara No. 208 diadili oleh majelis hakim Guse Prayudi selaku ketua majelis, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, serta Ledis Meriana Bakara.

    Pada saat pembacaan putusan, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa digantikan oleh Zeni Zenal Mutaqin karena cuti, sedangkan panitera pengganti yang bertugas adalah Ambar Arum Dahliani.

    Dalam perkembangan terakhir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut bahwa PT Indobuildco tetap bersikeras berhak atas kepemilikan Hotel Sultan dan menolak skema HPL.

    Asal tahu saja, PT Indobuildco sebelumnya mengantongi sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Hotel Sultan di atas HPL Setneg. Akan tetapi, hak tersebut telah habis dan dinyatakan tidak diperpanjang pemerintah.

    “Dia [SHGB] sudah dua kali diperpanjang dari tahun 1971. Nah sekarang tidak kita perpanjang ya sudah selesai, negara membutuhkan yang lain,” jelas Nusron saat ditemui di sela-sela Perayaan Hari Santri Nasional, Selasa (22/10/2025) lalu.

  • DJP Ultimatum 137 Raksasa Sawit, Diduga Lakukan Underinvoicing & Faktur Fiktif

    DJP Ultimatum 137 Raksasa Sawit, Diduga Lakukan Underinvoicing & Faktur Fiktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada ratusan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menyusul temuan berbagai modus ketidaksesuaian data mulai dari underinvoicing hingga penggunaan faktur fiktif.  

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah pemerintah, termasuk operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang membongkar penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025, bukan bertujuan untuk menebar ketakutan.

    Upaya itu, sambungnya, dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai koridor hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.  

    Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis sektor sawit di Kantor Pusat DJP pada Jumat (28/11/2025), Purbaya meminta para pengusaha untuk terbuka jika menghadapi kendala di lapangan.  

    “Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” tegasnya, dikutip dari rilis DJP, Jumat (28/11/2025). 

    Purbaya, yang hadir secara mendadak dalam agenda tersebut, menekankan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, namun tetap menuntut kontribusi maksimal bagi kas negara.  

    “Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo [Dirjen Pajak] tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak,” ujarnya.  

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa otoritas pajak telah mengantongi data modus pelanggaran ekspor terbaru. Selain itu, DJP mengidentifikasi dugaan praktik penghindaran pajak lainnya seperti under-invoicing dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.  

    Bimo mengimbau para “raja sawit” tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembetulan secara sukarela sebelum otoritas melangkah ke ranah penegakan hukum (gakkum).  

    “Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” kata Bimo.  

    Bimo memastikan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa menghambat aktivitas ekonomi, demi memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan akuntabel. 

    Adapun, kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh jajaran Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), termasuk Ketua Satgassus Herry Muryanto dan Wakil Ketua Novel Baswedan, serta perwakilan Kejaksaan RI.

  • Kereta Kilat Pajajaran Muncul, Airlangga: Whoosh Jalan Terus

    Kereta Kilat Pajajaran Muncul, Airlangga: Whoosh Jalan Terus

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara soal kemunculan layanan Kereta Api Kilat Pajajaran dan potensi dampaknya terhadap Kereta Cepat Whoosh.

    Airlangga menuturkan, Kereta Cepat Whoosh akan tetap beroperasi meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengumumkan rencana layanan Kereta Api Kilat Pajajaran.

    “Silakan saja, tidak apa-apa, Whoosh [tetap] jalan terus,” ujar Airlangga singkat saat di acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2025 di Jakarta pada Sabtu (29/11/2025).

    Adapun, Kereta Api Kilat Pajajaran merupakan layanan baru hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT KAI.

    Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memaparkan rencana kereta cepat rute Pajajaran yang akan menghubungkan Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, bahkan dapat dipersingkat hingga 1 jam.

    “Pengembangan kereta listrik dari Padalarang ke Cicalengka. Lalu, pembangunan jalur Nambo-Citayam. Kelima, Kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir–Bandung menjadi sekitar 1,5 jam,” ungkapnya dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Barat, Sabtu (29/11/2025).

    Adapun, layanan kereta api kilat tersebut juga direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar 2 jam.

    KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat.

    Dia berharap sinergi antara Pemda Jawa Barat, PT KAI, dan para mitra lainnya dapat terjalin dengan baik agar berbagai program strategis tersebut dapat segera diwujudkan.