Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pelindo Batasi Jumlah Kontainer Buntut Macet Parah Tanjung Priok

    Pelindo Batasi Jumlah Kontainer Buntut Macet Parah Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo menargetkan aktifitas di New Priok Container Terminal (NPCT) 1, Pelabuhan Tanjung Priok akan kembali normal pada, Minggu (20/4/2025).

    Executive Director Regional 2 PT Pelindo Drajat Sulistyo mengatakan, pihaknya melakukan pembatasan beberapa trafik bongkar muat kontainer pada hari ini sampai dengan besok.

    Hal ini dikakukan sebagai upaya pengendalian arus lalu lintas barang guna mengurai kepadatan yang terjadi, dengan harapan proses normalisasi dapat selesai sepenuhnya pada akhir pekan ini.

    “Mudah-mudahan Minggu nanti ini sudah benar-benar clear semua, tidak ada sisa lagi. Senin kita mulai aktivitas untuk minggu selanjutnya,” kata Drajat saat konferensi pers di Tanjung Priok, Jumat (18/4/2025).

    Drajat menyampaikan hari ini fokus diarahkan pada penyelesaian sisa trafik bongkar muat dari malam sebelumnya. Sementara untuk trafik bongkar muat baru, pihak manajemen telah mulai melakukan pembukaan secara selektif.

    “Karena hari ini kita habiskan sisa yang semalam, dan kita mulai buka untuk yang baru,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Drajat menyebut kepadatan di terminal NPCT 1 dipicu oleh keterlambatan kedatangan sejumlah kapal yang seharusnya tiba lebih awal sesuai jadwal.

    Tercatat tiga kapal yang sandar secara bersamaan di NPCT-1. Dua di antaranya seharusnya telah tiba pada minggu lalu, sementara satu kapal lainnya dijadwalkan datang 24 jam sebelum waktu kedatangan aktual.

    “Karena ada delay, volume menumpuk di waktu yang tidak seharusnya. Jadi total ini ada penambahan karena impact dari keterlambatan kapal,” ujar Drajat.

    Pelindo Minta Maaf

    PT Pelindo angkat bicara soal kemacetan panjang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga menyebabkan pengiriman barang truk logistik terhambat.

    Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat maupun pihak yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

    Menurutnya, padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4).

    Alhasil, Pelindo berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal, meskipun terjadi peningkatan volume logistik.

    “Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Adi dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

  • Pemerintah Perlu Kasih Paham Amerika soal Manfaat QRIS dan GPN saat Nego Tarif Trump

    Pemerintah Perlu Kasih Paham Amerika soal Manfaat QRIS dan GPN saat Nego Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mendorong pemerintah agar menjelaskan manfaat Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS maupun sistem Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN kepada Amerika Serikat, sebagai upaya negosiasi soal tarif Trump. 

    Pasalnya, dua hal tersebut ternyata menjadi sorotan US Trade Representative (USTR) dalam penetapan tarif resiprokalnya kepada Indonesia. 

    Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang percaya, apabila pemerintah melalui dialog dan kerja sama yang konstruktif, Indonesia dapat menjelaskan manfaat dan tujuan dari implementasi QRIS dan GPN kepada mitra internasional.

    “Hal ini dapat membuka peluang bagi kolaborasi yang lebih erat dalam pengembangan sistem pembayaran yang inklusif dan efisien, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

    Dengan demikian, perhatian dari Amerika Serikat dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat sistem pembayaran digitalnya, meningkatkan transparansi, dan mendorong inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia mendorong penggunaan QRIS baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan penggunaan mata uang lokal. 

    Bank Indonesia pun saat ini tengah memperluas akseptasi QRIS di sejumlah negara, termasuk ke China, Jepang, dan Arab Saudi. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk sektor keuangan yang dikeluhkan AS tersebut. 

    “Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/4/2025). 

    Meskipun demikian, dirinya belum menjelaskan secara perinci hal apa yang akan dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadapi tarif Trump. 

    Dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025—yang terbit pada akhir Maret 2025, hanya beberapa hari sebelum Trump mengumumkan tarif resiprokal—tercantum deretan aturan Bank Indonesia yang AS sebut sebagai “trade barriers”. 

    Salah satunya, AS menyoroti Peraturan BI No. 21/2019, Indonesia QRIS untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia. 

    Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, menyatakan keprihatinan bahwa selama proses pembuatan kebijakan ini, para pemangku kepentingan internasional tidak diberitahu tentang sifat dari potensi perubahan atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem semacam itu, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi dengan sistem pembayaran yang ada.

    Sementara pada Mei 2023, BI mengamanatkan agar kartu kredit bank milik pemerintah diproses melalui GPN dan mewajibkan penggunaan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah. 

    “Perusahaan-perusahaan pembayaran AS khawatir bahwa kebijakan baru ini akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik AS,” tulis USTR dalam dokumen NTE. 

  • Pelabuhan Tanjung Priok Macet, INSA Buka Suara

    Pelabuhan Tanjung Priok Macet, INSA Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyebut kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan sinyal positif dari kegiatan ekspor Tanah Air.

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan peningkatan kegiatan ekspor di tengah situasi tekanan situasi global akibat tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika menjadi berkah tersendiri.

    “Memang terjadi kemacetan yang harus jadi catatan perbaikan ke depan, tapi peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Priok di tengah tekanan tarif resiprokal adalah berkah tersendiri yang mesti disyukuri,” kata Carmelita dalam keterangannya, Jumat (18/04/2025).

    INSA, lanjutnya, telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pelindo terkait dengan kondisi kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Dia menuturkan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah bersikap responsif dan mengambil langkah terukur dengan memaksimalkan area-area buffer dan lapangan yang dapat dijadikan kantor parkir dan pengalihan lalu lintas truk ke dalam gate pos 9.

    Menurutnya, para pelaku usaha juga memahami, bahwa Pelindo tengah melakukan penanganan jangka panjang untuk mencegah kemacetan terulang kembali. Salah satunya dengan membangun area jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tol maupun jalan arteri di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

    Namun, pembangunan jalan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta dan lembaga instansi lainnya.

    “Bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi kita harus mendorong Pelindo untuk lebih baik ke depan dengan memberikan layanan terbaik, termasuk pencegahan kemacetan jalan masa depan.”

    Sebelumnya, Pelindo menargetkan aktivitas di New Priok Container Terminal (NPCT) 1, Pelabuhan Tanjung Priok akan kembali normal pada, Minggu (20/4/2025).

    Executive Director Regional 2 PT Pelindo Drajat Sulistyo telah melakukan pembatasan beberapa trafik bongkar muat kontainer pada hari ini sampai dengan besok.

    Hal ini dikakukan sebagai upaya pengendalian arus lalu lintas barang guna mengurai kepadatan yang terjadi, dengan harapan proses normalisasi dapat selesai sepenuhnya pada akhir pekan ini.

    “Mudah-mudahan Minggu nanti ini sudah benar-benar clear semua, tidak ada sisa lagi. Senin kita mulai aktivitas untuk minggu selanjutnya,” kata Drajat saat konferensi pers di Tanjung Priok, Jumat (18/4/2025).

    Drajat menyampaikan hari ini fokus diarahkan pada penyelesaian sisa trafik bongkar muat dari malam sebelumnya. Sementara untuk trafik bongkar muat baru, pihak manajemen telah mulai melakukan pembukaan secara selektif.

    Lebih lanjut, Drajat menyebut kepadatan di terminal NPCT 1 dipicu oleh keterlambatan kedatangan sejumlah kapal yang seharusnya tiba lebih awal sesuai jadwal.

  • Harapan Pengusaha RI soal Hasil Negosiasi Tarif Trump

    Harapan Pengusaha RI soal Hasil Negosiasi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis proses negosiasi yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terkait penerapan tarif resiprokal akan berbuah hasil positif bagi kedua negara.

    Adapun, tim delegasi Indonesia yang menjadi perwakilan dalam perundingan pada 16-23 April 2025 yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pelaku usaha meyakini proses negosiasi akan memberikan dampak positif. Pihaknya juga mengapresiasi pemerintah yang telah menerima masukkan dunia usaha dalam proses perumusan negosiasi nasional.

    “Kami percaya bahwa negosiasi yang sedang berlangsung dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya menjaga hubungan strategis Indonesia-AS, tetapi juga memperkuat daya saing nasional dan perlindungan terhadap industri dalam negeri,” kata Shinta, Jumat (18/4/2025).

    Menurut Shinta, pemerintah juga cukup tanggap dalam memberikan langkah strategis untuk merespons dinamika kebijakan tarif Trump. Sejumlah masukan strategis dunia usaha juga masuk dalam pertimbangan posisi negosiasi pemerintah.

    Masukan Dunia Usaha

    Dia menyebutkan beberapa masukan seperti mengidentifikasi komoditas-komoditas AS yang dapat ditingkatkan impornya tanpa mengganggu industri dalam negeri, seperti kapas, kedelai, gandum, crude oil, dan lainnya.

    Apindo juga merekomendasikan penyelesaian hambatan non-tarif (non-tariff measures) seperti mekanisme import licensing, local content (TKDN berbasis insentif), quantitative restrictions, sertifikasi halal, dan lain-lain.

    Selain itu, pelaku usaha juga mendorong penguatan mekanisme trade remedies, seperti: Anti-dumping, Countervailing duties (anti-subsidi), dan safeguard measures untuk melindungi pasar domestik dari potensi limpahan barang impor pascapenerapan tarif resiprokal AS.

    Pihaknya juga yang merekomendasikan dan mengusulkan deregulasi agar mendukung daya saing industri dalam negeri.

    “Lebih dari itu, Apindo juga telah memfasilitasi kerjasama antara mitra usaha di dalam dan luar negeri untuk memastikan bahwa komitmen peningkatan impor (buying commitment) dari AS dapat dicapai secara terukur, tanpa menimbulkan gangguan terhadap industri dan produksi dalam negeri,” jelasnya. 

    Di samping itu, pengusaha juga mendorong agar proses ini dapat menjadi pintu masuk menuju kemitraan strategis (strategic partnership) yang lebih luas antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk dalam pengembangan sektor critical minerals, teknologi, pendidikan, dan lainnya. 

    Shinta menuturkan bahwa dunia usaha siap mendukung dan menindaklanjuti inisiatif-inisiatif konkret di bidang ini melalui kolaborasi kerjasama investasi, penguatan rantai pasok, dan pembentukan ekosistem yang kompetitif.

    “Kami memahami bahwa saat ini belum ada kesepakatan final antara Indonesia dan AS, dan proses negosiasi secara resmi telah dimulai dengan tenggat waktu penyelesaian dalam 60 hari,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, dia menuturkan, Apindo menghormati bahwa proses negosiasi tersebut merupakan ranah kesepakatan antar-pemerintah (G2G). 

    Sementara itu, dunia usaha juga ikut berperan dalam menjalankan perannya dengan mengidentifikasi peluang dan memberikan masukan berbasis kondisi lapangan serta menjajaki potensi kerja sama konkret yang bisa dimobilisasi sebagai bagian dari kompromi yang konstruktif.

    “Dari sisi dunia usaha, fokus utama kami sekarang tetap pada pembenahan struktural di dalam negeri, terutama deregulasi yang memang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam berusaha,” terangnya. 

    Namun, dia menegaskan, langkah tersebut juga bukan hanya menjadi perhatian dari AS atau mitra dagang lainnya, tapi memang pain point yang dirasakan oleh pelaku usaha kita sendiri. 

    “Karena itu kami terus mendorong percepatan agenda deregulasi dan debirokratisasi, serta berharap agar pembentukan Satgas Deregulasi yang pernah dibahas bisa segera direalisasikan dan melibatkan kalangan dunia usaha secara aktif,” pungkasnya. 

  • Ngeri! 1,2 Juta Buruh RI Terancam PHK Massal Imbas Tarif Trump

    Ngeri! 1,2 Juta Buruh RI Terancam PHK Massal Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan berdampak negatif terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. 

    Dalam proyeksi Center of Economic and Law Studies (Celios), setidaknya sebanyak 1,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor yang berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran kinerja ekspor Indonesia ke AS yang terancam turun signifikan.

    Direktur Celios Nailul Huda mengatakan proyeksi tersebut dihitung berdasarkan cara perhitungan International Monetary Fund (IMF), di mana setiap kenaikan tarif impor sebesar 1% akan berdampak pada penurunan permintaan sebesar 0,8%.

    “Dari perhitungan kami, penurunan ekspor ke AS diperkirakan mencapai 20%-24% per item barang. Akibatnya, sekitar 1,2 juta pekerja Indonesia berpotensi terkena PHK,” ujar Nailul kepada wartawan, dikutip Jumat (18/4/2025). 

    Salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia memperkirakan sekitar 191.000 tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan. 

    Di sisi lain, Nailul menegaskan bahwa ancaman ini tidak hanya menyasar sektor formal. Sektor informal seperti petani yang menjadi pemasok bahan baku untuk industri makanan dan minuman juga diprediksi akan terdampak. 

    Selain itu, sektor kimia dasar dan industri minyak nabati, seperti Crude Palm Oil (CPO), termasuk yang berpotensi terkena imbas. Untuk sektor CPO sendiri, diperkirakan sekitar 28.000 tenaga kerja dapat terdampak PHK.

    Nailul menjelaskan, kebijakan tarif Trump membuat harga barang Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, sehingga permintaan menurun secara signifikan. Apalagi, Indonesia belum memiliki kesiapan untuk segera mengalihkan tujuan ekspor ke negara lain.

    “Ketika permintaan menurun, produksi ikut ditekan. Perusahaan kemudian melakukan rasionalisasi produksi, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” jelasnya.

    Dalam hal ini, menurut Nailul, dampak dari kebijakan tarif ini tidak hanya berhenti pada penurunan produksi, tetapi juga merambat pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor industri. 

    Nailul menyebut, kondisi ini harus diwaspadai karena bisa menimbulkan efek domino yang luas terhadap perekonomian nasional. Terlebih, pemerintah Indonesia berencana untuk melonggarkan kebijakan TKDN dan syarat pertimbangan teknis (pertek) impor. 

    Hal ini dapat memicu penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi akibat industri manufaktur yang makin lesu. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa turun ke angka 4,3%-4,1% jika tidak ada perlindungan industri. 

  • Pengusaha Truk Rugi Rp120 Miliar Imbas Macet Parah Tanjung Priok

    Pengusaha Truk Rugi Rp120 Miliar Imbas Macet Parah Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengungkap estimasi kerugian yang ditanggung pengusaha truk akibat kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mencapai Rp120 miliar.

    Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan estimasi kerugian tersebut terhitung selama dua hari atau sejak 16 April sampai dengan 17 April 2025.

    “Rp120 miliar [estimasi kerugian] dari tanggal 16 sampai 17 [April],” kata Gemilang kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

    Dengan adanya estimasi angka kerugian ini, Gemilang menyebut pihaknya meminta adanya uang ganti rugi dari pihak operator yakni PT New Priok Container Terminal One (NPCT1).

    Melansir dari laman resmi, NPCT1 merupakan tahap pertama dari Pengembangan New Priok dan mulai beroperasi pada 18 Agustus 2016. Perusahaan ini dimiliki oleh empat pemegang saham Pelindo II (IPC), Mitsui & Co., Ltd., PSA International Pte Ltd, dan Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE).

    “Kita tuntut ganti rugi pelabuhan, ke NPCT1,” ucapnya.

    Adapun, lintas di kawasan Tanjung Priok terpantau masih padat sampai Jumat siang (18/4/2025) akibat antrean aktivitas bongkar muat logistik.

    Penyebab Macet

    Berdasarkan laporan TMC Polda Metro Jaya melalui akun X @TMCPoldaMetro, sejumlah jalan di Traffic light Pos 8 Enggano menuju arah Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok masih cukup padat.

    Sebelumnya, Gemilang menyebut ada dua hal yang menjadi penyebab utama kemacetan horor di Pelabuhan Tanjung Priok. Pertama, karena adanya pembatasan operasional truk selama 16 hari pada periode Lebaran 2025.

    Sebagai pengingat, para pengusaha truk dikenakan pembatasan angkutan barang Lebaran 2025 selama 16 hari mulai dari 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025, baik di ruas jalan tol maupun non-tol.

    “Penyebab kedua, sekarang ini kan ada kebijakan tarif Trump. Dalam waktu 90 hari ke depan, kan mereka menaikkan tarif. Jadi eksportir buru-buru mengejar itu, supaya bisa kirim ke sana tidak kena tarif AS,” katanya.

    Pelindo Minta Maaf

    PT Pelindo angkat bicara soal kemacetan panjang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga menyebabkan pengiriman barang truk logistik terhambat.

    Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat maupun pihak yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

    Menurutnya, padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4).

    Alhasil, Pelindo berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal, meskipun terjadi peningkatan volume logistik.

    “Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Adi dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

  • Fitch Ratings Tegaskan Peringkat Outlook Stabil untuk Pertamina Gas (Pertagas)

    Fitch Ratings Tegaskan Peringkat Outlook Stabil untuk Pertamina Gas (Pertagas)

    Bisnis.com, JAKARTA — Fitch Ratings Indonesia menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Pertamina Gas (Pertagas) pada level ‘AA+(idn)’ dengan Outlook Stabil.

    Sebagai bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero), Pertagas meraih peringkat AA+ selama 2 tahun berturut-turut, mencerminkan risiko gagal bayar Pertagas sangat rendah yang didorong kestabilan pendapatan, kekuatan posisi pasar, dan peran strategisnya dalam sektor energi nasional.

    Dalam keterangannya, Direktur Utama Pertamina Gas Gamal Imam Santoso menyebut, Pertagas memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mendukung ketahanan energi Indonesia. Pertagas mengelola jaringan pipa transmisi gas terpanjang di Indonesia dan menyediakan infrastruktur penting untuk transportasi gas bumi, LNG, dan minyak bumi.

    Dengan adanya infrastruktur tersebut, imbuhnya, memberikan keunggulan kompetitif yang besar untuk membantu memastikan akses pasar yang luas di seluruh Indonesia. Pertagas juga mendukung berbagai proyek pengembangan bisnis energi nasional, seperti pengelolaan infrastruktur pasokan gas untuk Refinery Unit V Balikpapan dan pengaliran pipa minyak di wilayah operasi Rokan serta berbagai infrastruktur penyaluran energi yang sangat penting bagi sektor-sektor industri strategis di Indonesia.

    Tidak heran jika Pertagas disebut-sebut turut berperan krusial dalam mewujudkan swasembada energi Indonesia.

    “Peringkat [AA+(idn) dengan Outlook Stabil] ini mencerminkan keberhasilan kami dalam menjalankan misi strategis untuk mendukung ketahanan energi Indonesia melalui pengelolaan infrastruktur gas yang andal dan berkelanjutan,” kata Gamal dikutip Jumat (18/4/2025).

    Adapun, Fitch memprediksi Pertagas akan terus mencatatkan pertumbuhan stabil dalam transportasi gas dan minyak, dengan kontribusi pendapatan yang didorong oleh kontrak jangka panjang dan tarif transmisi gas yang diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

    Dalam beberapa tahun mendatang, kapasitas gas yang diperkirakan meningkat sekitar 10% per tahun akan menjadi faktor utama yang mendukung proyeksi pertumbuhan pendapatan Pertagas.

    Terlebih, Pertagas tidak hanya berfokus pada pengelolaan infrastruktur gas, tetapi juga menyongsong transisi energi hijau dengan mengembangkan layanan transportasi hidrogen dan bahan bakar alternatif.

    Ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung agenda keberlanjutan energi Indonesia dan berperan aktif dalam memitigasi perubahan iklim.

    Gamal mengatakan, Pertagas percaya bahwa transisi energi bukan hanya tantangan global, tetapi juga peluang besar untuk berinovasi dalam menciptakan solusi energi yang lebih bersih dan efisien. “Pertagas siap memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi energi hijau Indonesia,” ujarnya.

    Sebagai gambaran, peringkat AA+ yang diberikan Fitch Ratings Indonesia tersebut setara dengan peringkat induk perusahaan Pertagas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN, yang merupakan subholding gas dari Pertamina, serta perusahaan yang memiliki pengaruh besar dalam sistem distribusi gas dan energi nasional.

    Fitch Ratings merupakan lembaga pemeringkat kredit internasional yang menilai kelayakan kredit perusahaan dan negara. Penetapan ‘AA+(idn)’ mencerminkan pandangan positif Fitch terhadap kinerja keuangan dan peran strategis Pertagas dalam sektor energi nasional.

    Fitch dalam laporannya mengingatkan bahwa perekonomian gas dan energi nasional menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan batasan harga regulasi yang mempengaruhi margin perdagangan gas.

    Namun, dengan struktur pendapatan yang sangat terdiversifikasi serta didorong oleh kontrak jangka panjang dan tarif yang diatur, Pertagas mampu mengatasi tantangan tersebut dan melanjutkan kontribusinya terhadap pertumbuhan PGN dan Pertamina.

    Fitch juga memandang bahwa dengan likuiditas yang kuat dan beban utang yang rendah, Pertagas berada pada posisi yang solid untuk menghadapi kebutuhan pembiayaan jangka panjang terkait ekspansi infrastruktur.

  • BPKH Serahkan Uang Tunai 750 Riyal untuk 203.320 Jemaah Haji

    BPKH Serahkan Uang Tunai 750 Riyal untuk 203.320 Jemaah Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyerahkan uang tunai atau banknotes sebesar 750 riyal atau sekitar Rp3,18 juta kepada 203.320 jemaah haji reguler.

    Pemberian uang tunai dalam mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR) dengan total 152,49 juta riyal tersebut sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan living cost jemaah haji reguler tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Langkah itu merupakan bagian dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 serta kesimpulan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menetapkan bahwa living cost harus dikembalikan dalam bentuk mata uang SAR.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf dalam keterangannya menyebutkan bahwa penyediaan banknotes tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BPKH dalam memastikan kenyamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah di Tanah Suci.

    “Dana living cost tidak hanya untuk kebutuhan harian jemaah, tetapi juga sebagai cadangan apabila terjadi kondisi darurat, serta membantu pembayaran dam atau kurban,” kata Amri dikutip Jumat (18/4/2025).

    Menurut Amri, pengadaan banknotes tersebut juga merupakan bagian dari misi besar BPKH dalam memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang terus meningkat setiap tahun. “Misi pertama kami adalah memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, termasuk dalam menyiapkan segala kebutuhan jemaah di Tanah Suci,” tuturnya.

    Dia menjelaskan bahwa efisiensi biaya menjadi fokus utama BPKH bersama Kementerian Agama dalam merumuskan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Tahun ini, total biaya haji berhasil ditekan menjadi Rp89,4 juta per jemaah, turun dari Rp93,4 juta pada tahun sebelumnya.

    “Hanya Rp55,4 juta yang dibebankan kepada jemaah. Sisanya, sebesar Rp33,9 juta ditanggung oleh BPKH sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan haji. Bahkan dari Rp55,4 juta itu, jemaah masih menerima kembali dana dalam bentuk living cost sebesar SAR750 atau setara dengan sekitar Rp3 juta,” ujarnya.

    Sebagai gambaran, misi ketiga BPKH adalah menyentuh aspek kemaslahatan umat, khususnya bagi jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji, baik dalam bentuk pelayanan langsung maupun dukungan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

    Selain itu, BPKH juga menyampaikan perlunya dukungan dari regulator dan pihak perbankan dalam memberikan relaksasi kebijakan operasional. Hal ini mengingat proses distribusi banknotes belum termasuk dalam pembahasan anggaran bersama DPR, sehingga menimbulkan beban operasional tambahan bagi BPKH.

    Adapun, acara serah terima banknotes tersebut berlangsung di Auditorium Brilian Center, Gedung BRI, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4/2025), dan dihadiri oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama M. Arfi Hatim, Direktur Treasury and International Banking Bank Rakyat Indonesia (BRI) Farida Thamrin, dan Direktur Operational BRI Hakim Putratama.

    Sejak 2019 BPKH telah empat kali melaksanakan pengadaan banknotes SAR, yakni pada 2019, 2022, 2024, dan 2025. Sementara itu pada 2023, living cost diberikan dalam bentuk rupiah.

    Dengan langkah ini, BPKH menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan haji secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

  • Indonesia Diversifikasi Negara Tujuan Ekspor untuk Mitigasi Dampak Tarif Trump

    Indonesia Diversifikasi Negara Tujuan Ekspor untuk Mitigasi Dampak Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia terus mempersiapkan mitigasi menghadapi risiko penurunan ekspor ke Amerika Serikat imbas kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah mendiversifikasi pasar tujuan ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.

    “Tentu kami bicara dengan mitra lain, salah satunya ke Uni Eropa. Kami akan segerakan supaya Indonesia-EU CEPA itu bisa diselesaikan. Kemarin kami dengan kawasan Eurasia juga punya target [kesepakatan dagang] sampai dengan Juni,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers: Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat, yang akan diselenggarakan secara daring, Jumat (18/4/2025).

    Airlangga juga menyebut dukungan Australia yang menyatakan kesiapan untuk meningkatkan impor dari Indonesia. Terdapat pula dorongan untuk akses dan keikutsertaan Indonesia dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    Langkah-langkah ini, kata Airlangga dinilai penting tidak hanya untuk menjaga kinerja ekspor nasional, tetapi juga memastikan keberlangsungan lapangan kerja dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika global yang cepat berubah.

    “Karena dengan aksesi CPTPP maka pasar Meksiko akan terbuka, pasar Inggris akan terbuka, dan beberapa lagi di negara Amerika Latin,” tambah Airlangga.

    Seiring dengan upaya diversifikasi pasar, Indonesia juga tengah bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif yang baru-baru ini diumumkan Presiden Trump. Airlangga yang saat ini tengah berada di Washington DC untuk berunding dengan perwakilan AS mengaku optimistis negosiasi selama 60 hari ke depan akan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. 

    “Jadi tentu kami akan memitigasi penurunan ekspor ke Amerika akibat tarif yang lebih tinggi. Namun Indonesia optimistis perundingan 60 hari diharapkan bisa mencapai harga nilai yang positif,” ujarnya.

    Airlangga menyebut, perhatian utama pemerintah tertuju pada sektor-sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja seperti garmen, alas kaki (footwear), furnitur, dan sektor perikanan. Selain itu, sektor elektronik juga menjadi perhatian, terutama karena pemberlakuan tarif yang belum merata.

    “Sebagai contoh, HP itu sudah dibebaskan, demikian pula untuk semikonduktor. Tetapi belum semua daripada consumer goods elektronik, termasuk home appliance. Ini yang kami minta agar mendapatkan treatment yang sama,” ucapnya.

    Dia melanjutkan bahwa Pemerintah juga mendorong agar kerangka kerja sama ekonomi Indonesia–AS mencakup harmonisasi tarif secara menyeluruh, baik terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS maupun sebaliknya.

    Saat ini, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menyumbang sekitar 10% dari total ekspor nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa total ekspor Indonesia ke AS pada 2024 mencapai US$26,31 miliar, sementara impor dari negara tersebut bernilai US$11,96 miliar. Kondisi ini membuat Indonesia menikmati neraca perdagangan surplus US$14,34 miliar terhadap AS.

  • Negosiasi Tarif Trump, AS Turut Permasalahkan Penggunaan QRIS & GPN

    Negosiasi Tarif Trump, AS Turut Permasalahkan Penggunaan QRIS & GPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti penerapan Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional/GPN sedikit banyak merugikan negaranya.  

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk sektor keuangan tersebut. 

    “Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/4/2025).  

    Meski demikian, dirinya belum menjelaskan secara detail hal apa yang akan dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadapi tarif Trump.  

    Airlangga bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu baru saja melakukan pertemuan dengan US Trade Representative (USTR) maupun US Secretary of Commerce pada Kamis (17/4/2025) waktu setempat. 

    Dalam pertemuan tersebut membahas opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS, dengan prinsip adil dan imbang.  

    Adapun, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang masuk dalam rombongan ke Washington tersebut memperjelas, bahwa pada dasarnya ada beberapa perhatian USTR kepada Bank Indonesia (BI) dan OJK. 

    Hal tersebut tercantum dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025, yang terbit pada akhir Maret. Hanya beberapa hari sebelum Trump mengumumkan tarif resiprokal. 

    “Yaitu terkait beberapa PBI [Peraturan Bank Indonesia] mengenai Penyelenggara Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pembayaran. Juga terkait National Payment Gateway [GPN] dan Penggunaan QRIS,” ujar Susi kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025). 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia mendorong penggunaan QRIS baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan penggunaan mata uang lokal. 

    Menelisik dokumen NTE, nyatanya USTR lebih banyak menyoroti peraturan BI ketimbang OJK. Misalnya, berdasarkan Peraturan BI No. 21/2019, Indonesia QRIS untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia. 

    Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, menyatakan keprihatinan bahwa selama proses pembuatan kebijakan ini, para pemangku kepentingan internasional tidak diberitahu tentang sifat dari potensi perubahan atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem semacam itu, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi dengan sistem pembayaran yang ada.

    Sementara pada Mei 2023, BI mengamanatkan agar kartu kredit pemerintah diproses melalui GPN dan mewajibkan penggunaan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah.  

    “Perusahaan-perusahaan pembayaran AS khawatir bahwa kebijakan baru ini akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik AS,” tulis USTR dalam dokumen NTE. 

    Adapun, proses negosiasi tarif masih akan berlangsung dalam 60 hari ke depan atau hingga Juni 2025. Termasuk kesepakatan apa saja yang nantinya akan tercapai bagi kedua negara.