Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Jadi Ketua Himperra Jakarta, Iwan Hermawan: Optimistis Bangun 5.000 Rumah di Jabodetabek

    Jadi Ketua Himperra Jakarta, Iwan Hermawan: Optimistis Bangun 5.000 Rumah di Jabodetabek

    Bisnis.com, JAKARTA – Iwan Hermawan resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Daerah Khusus Jakarta. 

    Usai pemilihannya dalam Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta pada Kamis (17/4/2025), Iwan mengaku optimistis bakal membangun sebanyak 5.000 unit rumah subsidi di wilayah Jabodetabek.

    “Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi,” jelasnya di Hotel RA Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Adapun, sebagian besar anggota Himperra Jakarta membangun di kawasan penyangga Jakarta. Mulai dari Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

    Dia menjelaskan bahwa pada 2024 Himperra Jakarta telah merealisasikan penyediaan hunian subsidi sebanyak 3.100 unit rumah. Artinya, target realisasi penyediaan rumah pada tahun ini meningkat hingga 61,2%.

    Terlebih, tambah Iwan, saat ini kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Jakarta dan sekitarnya masih tinggi. Di mana, ketimpangan pemilikan rumah atau backlog di Jakarta mencapai 1,2 juta unit.

    “Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit. Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerja sama membantu pemerintah mendukung program 3 juta rumah, khususnya hunian vertikal, agar  bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta,” ujarnya.

    Iwan berharap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta mendukung hal tersebut dengan menyediakan regulasi yang tepat agar terjadi percepatan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau bagi masyarakat Jakarta. 

    “Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi, ” pungkasnya.

  • MPR Minta Pemerintah Turun Tangan Usut Perusahaan Potong Gaji Karyawan karena Salat Jumat

    MPR Minta Pemerintah Turun Tangan Usut Perusahaan Potong Gaji Karyawan karena Salat Jumat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meminta kementerian maupun pemerintah daerah mengusut soal kabar pemotongan gaji karyawan oleh perusahaan karena melaksanakan ibadah salat Jumat. 

    Perusahaan dimaksud adalah UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana di Surabaya, Jawa Timur. Selain pemotongan gaji karena ibadah, perusahaan itu diduga menahan ijazah karyawan yang sudah tak lagi bekerja di sana. 

    Menanggapi kasus tersebut, Eddy Soeparno meminta dugaan pemotongan gaji karyawan karena melaksanakan salat Jumat itu diusut tuntas. Bagi Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, tidak sepatutnya perusahaan memberikan sanksi untuk karyawan yang melaksanakan ibadah. 

    “Kalau benar ada praktik seperti ini maka perusahaan tersebut harus diperingatkan dan kalau perlu diberikan sanksi. Perusahaan seharusnya memberikan ruang kebebasan bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah dari ajaran agamanya masing-masing. Bukan justru mengekang dan memberikan sanksi,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Minggu (20/4/2025).

    Eddy lalu meminta kementerian terkait dan pemerintah daerah mengusut kasus tersebut seterang-terangnya dan sejelas-sejelasnya. Penanganan kasus itu secara tuntas menjadi dasar bagi perlindungan beribadah bagi pekerja. 

    “Ditangani sebaik-baiknya dan memberikan hak beribadah bagi pekerja secara tuntas. Bukan hanya di Surabaya tapi juga di tempat-tempat lain, perlindungan beribadah bagi pekerja adalah hal yang dasar dan fundamental,” lanjutnya.

    Mantan Sekjen PAN itu juga menyoroti soal dugaan penahanan ijazah karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di sana. Dia turut meminta agar dugaan itu diusut tuntas. 

    Eddy mengatakan persoalan waktu beribadah dan produktivitas jam kerja bisa menjadi konsensus bersama perusahaan dan pekerja. Poin pentingnya adalah saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. 

    “Perusahaan membutuhkan jam kerja yang produktif sementara karyawan berhak untuk melaksanakan Ibadahnya. Karena itu mengenai waktu dan fasilitas serta sarana ibadah lainnya bisa dibicarakan antar pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan. Bukan langsung dipotong gaji tanpa alasan jelas,” pungkasnya. 

    Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, UD Sentosa Seal berdiri pada 2022 dan merupakan distributor resmi NOK Oil Seal di Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki stok produk oil seal, hidrolik seal, mechanical dan waterpump serta berbagai jenis o-rings. 

    Selain NOK OIl Seal, perusahaan itu menjadi dealer resmi Mitsubishi Automotive and Industrial Belts dan ditributor resmi Tokico Shock Absorbers. 

  • Soal Barang Bajakan di Mangga Dua, Pedagang: Ada, Tapi Nggak Banyak

    Soal Barang Bajakan di Mangga Dua, Pedagang: Ada, Tapi Nggak Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengakui ada beberapa pedagang yang menjual barang bajakan alias barang tiruan (KW) di Mangga Dua, Jakarta. Namun, jumlahnya hanya segelintir.

    Hal ini merespons isu barang bajakan di Mangga Dua, Jakarta, yang disorot Amerika Serikat (AS) dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.

    Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri memperkirakan hanya ada sekitar 5–7% dari 1.000 pedagang yang menjual barang bajakan di Mangga Dua.

    Bahkan, dia juga mengakui barang bajakan yang dijual para pedagang di Mangga Dua sudah lama terjadi atau puluhan tahun.

    Kendati demikian, Mansuri menuturkan dirinya juga menghadapi situasi yang sulit lantaran harus melindungi pedagang. Di sisi lain, lanjutnya, dia juga mengakui tindakan menjual barang bajakan merupakan hal yang salah dan melanggar.

    “Segmentasi produk KW atau produk yang melangggar hak cipta itu di Mangga Dua tidak begitu banyak. Kalau 1.000 pedagangku di Mangga Dua, itu estimasiku sekitar 5–7% [yang menjual barang bajakan]. Jadi tidak cukup berpengaruh pada persaingan antara produk dalam negeri dan produk yang dijual [KW],” kata Mansuri kepada Bisnis, Minggu (20/4/2025).

    Selain itu, Mansuri mengungkap para pedagang yang menjual barang bajakan yang melanggar hak cipta alias ilegal ini memiliki segmentasi tersendiri dengan cakupan yang kecil.

    “Segmentasi yang kecil ini menurut saya tetap ada segmentasinya walaupun memang tidak begitu besar,” ujarnya.

    Terlebih, Mansuri menyampaikan praktik barang bajakan ini sudah terjadi puluhan tahun imbas dari pemerintah yang tidak memberikan edukasi, pemahaman, pelatihan, maupun stimulus kepada para pedagang.

    “Ini [pedagang menjual barang bajakan] karena sudah terjadi lama dan segmentasinya tidak terlalu besar, menurut saya treatment-nya juga tidak perlu ‘wah’, biasa saja menurut saya,” ucapnya.

    Menurutnya, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan memberikan stimulus kepada para pedagang untuk menjual produk lokal di tengah omzet yang tengah turun.

    “Kami berharap ada stimulus yang diberikan pemerintah terhadap pedagang, berupa permodalan, edukasi tentang bahayanya barang-barang ilegal, tapi harus ada sosialiasi lebih awal karena peralihan itu nggak mudah,” terangnya.

    Namun, Mansuri mengatakan, meski pemerintah memberikan stimulus berupa permodalan tidak serta-merta membuat barang bajakan ini menghilang di pasar Tanah Air.

    “Nggak juga, untuk menghilangkan itu memang nggak mudah. Barang ilegal itu punya segmen sendiri walaupun kecil. Untuk menghilangkan total menurut saya bukan hal yang mudah,” tuturnya.

    Meski begitu, dia berharap stimulus tersebut bisa membuat para pedagang beralih untuk menjual produk UMKM dengan pengawalan dan pendampingan oleh pemerintah.

    “Saya berharap agar pemerintah lebih banyak memperhatikan pedagang dari sisi edukasi dan sosialisasi, itu penting. Dan saya rasa peran pemerintah kurang maksimal dalam menjaga itu, buktinya puluhan tahun [masih ada barang bajakan] tetapi tetap dibiarkan saja kan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dibuat oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Berdasarkan laporan tersebut, pembajakan hak cipta yang tersebar luas dan pemalsuan merek dagang, termasuk online dan di pasar fisik, di Indonesia menjadi perhatian utama AS.

    “Pasar Mangga Dua di Jakarta terus terdaftar dalam Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan 2024 [Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy] (Daftar Pasar Terkenal [Notorious Markets List]), bersama dengan beberapa pasar online Indonesia,” demikian yang dikutip dari laporan tersebut, Minggu (20/4/2025).

    Untuk itu, USTR mendesak Indonesia untuk memanfaatkan gugus tugas penegakan HKI untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum di antara lembaga penegak hukum dan kementerian yang relevan.

    Jika menengok laporan 2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy, USTR menyebut Mangga Dua yang berlokasi di Jakarta itu dikenal sebagai pasar yang banyak menjual barang palsu alias KW, mulai dari tas, dompet, hingga pakaian.

    “Mangga Dua tetap menjadi pasar populer untuk berbagai barang palsu, termasuk tas tangan, dompet, mainan, barang kulit, dan pakaian. Ada sedikit atau tidak ada tindakan penegakan hukum terhadap penjual palsu,” demikian yang tertulis dalam laporan itu.

    Dalam laporan itu pua USTR menyampaikan para pemangku kepentingan terus melaporkan surat peringatan yang dikeluarkan kepada penjual sebagian besar tidak efektif dan mereka menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya penuntutan pidana.

    “Indonesia harus mengambil tindakan penegakan hukum yang kuat dan diperluas di pasar ini dan pasar lainnya, termasuk melalui tindakan oleh Gugus Tugas Penegakan HKI,” tandasnya.

  • Investasi 1 Juta Rumah Qatar Belum Terealisasi, Kapan Dibangun?

    Investasi 1 Juta Rumah Qatar Belum Terealisasi, Kapan Dibangun?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen investasi pemerintah Qatar yang bakal membangun 1 juta rumah rakyat hingga saat ini belum terealisasi. Padahal, nota kesepahaman (MoU) investasi itu telah dilakukan sejak awal 8 Januari 2025.

    Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang memberi sinyal proyek investasi 1 juta rumah tersebut selambat – lambatnya bakal dilakukan pada Mei 2025.

    “Kita telah tulis surat kepada mereka, untuk mereka [merealisasikan pembangunan] selambat-lambatnya bulan Mei. Tetapi bulan April dia harus datang di bulan ini untuk melaksanakan persyaratan formal,” tegasnya saat ditemui di Menara Mandiri I, dikutip Minggu (20/4/2025).

    Pasalnya, tambah Bonny, komitmen investasi yang disampaikan oleh Qatar baru sebatas tandatangan MoU. Untuk dapat segera merealisasikan proyek tersebut, Qatar perlu terlebih dahulu melalui sejumlah tahap.

    Salah satu yang harus dipenuhi yakni membentuk badan usaha yang bakal mengeksekusi proyek tersebut.

    “Dia [Qatar] harus punya kantor, jalan-jalan. Kayak sekarang nih kita mau ngomong saya harus terbang ke Doha. Iya dong [harus buat badan usaha], di Indonesia,” tegasnya.

    Adapun sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa groundbreaking perdana program 3 juta rumah lewat skema investasi asing itu bakal dilakukan di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. 

    “Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR di Kalibata,” kata Fahri saat ditemui di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa proyek perdana 3 juta rumah itu bakal dibangun di atas lahan seluas 24 hektare (Ha). Di mana 20 Ha berada di dalam kompleks perumahan dan 4 Ha lainnya berada di luar blok lantaran terbatas rel kereta api.

    Berdasarkan perhitungan Kementerian PKP, realisasi investasi dari Qatar itu bakal membangun hingga 20.000 unit hunian vertikal. 

    “Ya kalau total-total di situ bisa 20.000-an unit ya. 20.000 unit Rusunami, kita mengarah kepada milik, semuanya mengarah kepada milik, tapi ya itu kan transisi ya. Artinya nanti kalau di tahap awal ada kepentingan menyewakan, yang saya bilang tadi demand side itu,” ujarnya.

  • Menperin Ungkap Potensi Kerja Sama RI-Arab Saudi, Petrokimia hingga Hilirisasi

    Menperin Ungkap Potensi Kerja Sama RI-Arab Saudi, Petrokimia hingga Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan potensi kerja sama di sektor industri dengan Arab Saudi. Salah satu potensi kemitraan itu adalah pengembangan industri petrokimia.

    Hal itu Agung ungkapkan usai menerima kunjungan Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi Bandar bin Ibrahim Alkhorayef di Jakarta pekan ini.

    Agus merinci, potensi kerja sama yang dapat dijalin kedua negara dalam pengembangan sektor industri, antara lain industri petrokimia, industri pengolahan kayu, industri halal, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

    Lalu, pengembangan kawasan industri, serta peningkatan kapasitas SDM dan alih teknologi serta bekerja sama dalam penyediaan tenaga kerja terampil. Di sektor petrokimia, kata Agus, Indonesia masih membutuhkan untuk sektor hilir dalam upaya mendukung sektor-sektor turunannya.

    “Apalagi, industri petrokimia merupakan mother of industry selain industri logam. Sementara itu, Arab Saudi ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan hilirisasi mineral untuk juga menjadi pemain global,” ungkap Agus melalui keterangan resmi dikutip MInggu (20/4/2025).

    Menurut Agus,  Indonesia dengan memiliki pengalaman yang lebih panjang dalam membangun sektor industri manufaktur, akan dapat menjadi model bagi pengembangan industri di Arab Saudi.

    “Mereka juga akan tukar pikiran dengan Indonesia dalam mengembangkan kawasan industri, di mana Indonesia sudah dapat mengelolanya dengan baik, yang saat ini sudah mencapai lebih dari 150 kawasan industri,” imbuh Agus.

    Dia berharap upaya dalam meningkatkan kerja sama di sektor industri ini akan menjadi motor penggerak kemitraan strategis yang lebih luas dan mendalam antara kedua negara.

    “Kami juga menyambut baik dialog dan inisiatif lanjutan untuk merealisasikan peluang-peluang tersebut secara konkret dalam suatu komitmen yang mengikat, demi kemajuan bersama,” ungkapnya.

    Terlebih, kedua negara telah memiliki visi besar yang selaras dalam melaksanakan transformasi ekonomi, termasuk dalam meningkatkan diversifikasi industri dan investasi global. Indonesia dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Arab Saudi dengan Visi Saudi Vision 2030.

    “Melalui pertemuan ini juga kami berharap, hubungan kedua negara agar semakin kuat, dan dengan komitmen untuk sinergi yang terarah dan berkelanjutan, Indonesia dan Arab Saudi dapat membangun kemitraan industri yang strategis,” kata Agus.

    Berdasarkan catatan Kemenperin, hubungan perdagangan dan investasi kedua negara pada sektor industri terus meningkat. Total perdagangan antara Indonesia dan Arab saudi, khususnya untuk produk nonmigas mencapai US$3,3 miliar pada 2024.

    Angka itu tumbuh sebesar 14,5% dari 2020-2024. Sementara itu, dalam periode 2019–2024, total realisasi investasi Arab Saudi di Indonesia mencapai US$23,6 juta, dengan meliputi sebanyak 437 proyek.

  • Prabowo Telah Salurkan 147.265 Rumah Subsidi Selama Memimpin

    Prabowo Telah Salurkan 147.265 Rumah Subsidi Selama Memimpin

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengeklaim telah menyalurkan sebanyak 147.265 rumah subsidi selama menjabat. Tepatnya, sejak periode 20 Oktober 2024 hingga April 2025.

    Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa 147.265 rumah yang telah tersalurkan itu terhitung hingga 16 April 2025. 

    “Pembangunan perumahan sejak pemerintahan Bapak Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024 hingga 16 April 2025 telah terealisasi sebanyak 147.265 unit rumah,” jelasnya saat ditemui di Menara Mandiri I, Kamis (17/4/2025).

    Sementara itu, terhitung pada periode 1 Januari 2025 hingga 16 April 2025, total rumah subsidi yang telah disalurkan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KPR Tapera sebanyak 105.319 unit.

    Sekadar informasi, perumahan FLPP adalah perumahan yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah dengan cara memberikan pembiayaan atau kredit dengan bunga yang sangat ringan.

    Heru menegaskan, bila dibandingkan secara tahunan (year-on-year/YoY), penyaluran FLPP pada periode kuartal I/2025 sebesar 66.029 unit meningkat hingga 1.273%. Adapun, pada kuartal I/2024 total FLPP yang tersalurkan hanya sebanyak 4.229 unit.

    “Jika kita melihat secara year-on-year per triwulan 1 di tahun 2024, di mana capaian pada saat itu hanya 4.229 unit, maka pada periode yang sama di 2025 terjadi lompatan. Rumah subsidi yang bisa kita biayai mencapai 66.107 unit rumah atau naik kurang lebih 1.273%,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, total kuota FLPP yang tersedia pada tahun ini yakni sebanyak 220.000 unit. Artinya, penyaluran sebanyak 105.319 unit selama periode 1 Januari – 16 April 2025 telah mencapai 47,87% dari kuota yang tersedia. 

    Adapun, total anggaran yang diguyurkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah subsidi sepanjang tahun ini yakni Rp28,2 triliun.

  • Pemberantasan Barang Bajakan, Celios Pesimistis: Banyak Pintu Masuk di Perbatasan

    Pemberantasan Barang Bajakan, Celios Pesimistis: Banyak Pintu Masuk di Perbatasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut barang bajakan yang masih menjamur di Indonesia akan sulit untuk diberantas, termasuk di kawasan Mangga Dua, Jakarta, yang tengah disorot Amerika Serikat (AS). Terlalu banyak pintu masih di perbatasan. 

    Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan sulitnya memberantas barang bajakan di Tanah Air lantaran pintu masuk di jalur perbatasan yang juga tersebar.

    Terlebih, Bhima mengungkap ada sekitar Rp291 triliun peredaran barang palsu pada 2022 silam. Porsinya setara 10% dari total produk domestik bruto (PDB) sektor perdagangan besar dan eceran.

    “Barang bajakan masih sulit diberantas, karena pintu masuk barang ilegal di perbatasan cukup banyak,” kata Bhima kepada Bisnis, Minggu (20/4/2025).

    Selain itu, Bhima juga menyebut terdapat permasalahan pengawasan pada barang bajakan yang diproduksi di dalam negeri. Ditambah, kondisi daya beli yang terbatas membuat masyarakat lebih condong memilih barang bajakan.

    “Konsumen dengan daya beli yang terbatas memang memilih barang bajakan dibanding barang asli,” ujarnya.

    Untuk itu, menurut Bhima, langkah yang harus diambil dan ditangani pemerintah adalah dengan memperketat pengawasan masuknya barang impor ilegal di kawasan pabean hingga perbatasan atau jalur tikus.

    Bhima menambahkan, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda untuk membeli barang asli.

    Di samping itu, Bhima menyarankan agar pemerintah memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha kepada pedagang dan produsen yang menjual barang bajakan.

    “Sanksi kepada pedagang dan produsen barang palsu di dalam negeri, misalnya pencabutan izin usaha hingga pidana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ronald Jenri Silalahi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga seiring adanya isu yang disorot AS terkait barang bajakan di Mangga Dua, Jakarta.

    “Kementerian perdagangan selalu bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pengawasan barang yang beredar yang tidak ketentuan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya,” ujar Ronald kepada Bisnis, Minggu (20/4/2025).

    Dia menjelaskan, koordinasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Permendag 69/2018).

    Berdasarkan Permendag 69/2018, ruang lingkup pengawasan terdiri dari standar, label, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, dan klausula baku.

    Kemendag juga akan bekerja sama dengan kementerian terkait dalam menangani permasalahan yang menyangkut hak cipta.

    “Kementerian Perdagangan juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Hak Cipta,” ujarnya.

  • PLN IP Bakal Penuhi Kebutuhan Hidrogen dari 13 Fasilitas Produksi

    PLN IP Bakal Penuhi Kebutuhan Hidrogen dari 13 Fasilitas Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA — PLN Indonesia Power (PLN IP) siap memenuhi kebutuhan hidrogen hijau di Tanah Air dari 13 Green Hydrogen Plant (GHP).

    Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra mengatakan hidrogen hijau merupakan hasil inovasi PLN yang menjadi solusi di tengah tantangan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.

    “Hidrogen hijau ini karya engineer PLN Grup yang sumbernya dari dalam negeri, jadi jika dikembangkan dan dimanfaatkan secara masif dampaknya besar sekali,” kata Edwin melalui keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

    Dia merinci, 13 GHP milik PLN IP terdapat di PLTU Pangkalan Susu, PLTU Suralaya 1-7, PLTU Suralaya 8, PLTGU Cilegon, PLTU Labuan, dan PLTU Lontar. Lalu, PLTGU Tanjung Priok, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTGU Tambak Lorok, PLTG Pemaron, PLTU Grati, PLTU Adipala, serta PLTP Kamojang.

    “Salah satu pembangkit PLN Indonesia Power yang memproduksi hidrogen hijau adalah PLTP Kamojang. Ini menjadi pembangkit panas bumi pertama yang memproduksi hidrogen,” tutur Edwin.

    Dia menuturkan, dengan 13 unit GHP ini PLN IP mampu memproduksi 80 ton hydrogen hijau per tahun. Ini berkontribusi 40% dari total GHP PLN. 

    Adapun dari hasil produksi hidrogen hijau tersebut, sebanyak 32 ton per tahun digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit (cooling generator). Sementara, 48 ton lainnya bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan.

    Edwin melanjutkan, di sisi hilir PLN IP pun telah  menghadirkan Hydrogen Refueling Station (HRS) pertama di Indonesia, sebagai penunjang fasilitas kendaraan berbahan bakar hidrogen. 

    Tidak hanya pada kendaraan, PLN IP juga melakukan pengembangan pemanfaatan hidrogen yang dikonversi menjadi green ammonia untuk energi primer di PLTU.

    Edwin menyebut, pemanfaatan green ammonia diterapkan di PLTU Labuan 2 x 300 Megawatt. Hal ini ditandai dengan keberhasilan uji ammonia cofiring sebesar 3% selama 8 jam dengan penggunaan 50 ton ammonia.

    “Hidrogen hijau merupakan sumber energi bersih tidak meninggalkan residu di udara sehingga tidak menghasilkan emisi karbon sebab hanya mengeluarkan uap air,” kata Edwin.

  • Bapanas soal Impor Komoditas 2025: Beras Stop, Daging dan Bawang Putih Lanjut

    Bapanas soal Impor Komoditas 2025: Beras Stop, Daging dan Bawang Putih Lanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah tidak membuka keran importasi terhadap komoditas beras pada 2025. Adapun untuk daging dan bawang putih tetap dilakukan.

    Direktur Ketersediaan Bapanas Indra Wijayanto mengatakan bahwa pemerintah hanya akan mengimpor pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi dan bawang putih.

    “Impor pangan kebutuhan konsumsi daging sapi dan bawang putih,” kata Indra kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (20/4/2025).

    Indra menyampaikan, sesuai dengan neraca komoditas, pemerintah akan mengimpor 500.000 ton bawang putih dan 180.000 ton daging sapi.

    “Sesuai neraca komoditas, volume 180.000 ton untuk daging sapi dan bawang putih sekitar 500.000 ton. Kalau untuk beras tidak ada impor,” ungkapnya.

    Namun saat ditanya lebih lanjut terkait importasi beras industri, Indra menyebut importasi tersebut merupakan kewenangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Dalam catatan Bisnis, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan total produksi beras Indonesia akan melimpah dan mencapai 16,62 juta ton beras sepanjang Januari—Mei 2025.

    Produksi beras diperkirakan naik 12,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya menyentuh 14,78 juta ton beras. Artinya, produksi beras Indonesia akan bertambah 1,83 juta ton.

    “Produksi beras sepanjang Januari—Mei 2025 diperkirakan akan mencapai 16,62 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,83 juta ton atau 12,40% dibandingkan dengan periode yang sama 2024,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (8/4/2025).

    Sepanjang Maret—Mei 2025, produksi beras diperkirakan mencapai 13,14 juta ton. Produksinya naik 0,62 juta ton atau 4,96% dibandingkan Maret—Mei 2024. Namun, angka produksi beras pada periode Maret—Mei 2025 merupakan angka potensi.

    Berdasarkan hasil amatan survei kerangka sampel area (KSA), potensi luas panen padi pada Maret—Mei 2025 diperkirakan akan mencapai 4,30 juta hektare. Angkanya mengalami peningkatan seluas 0,23 juta hektare atau 5,53% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Alhasil, luas panen padi sepanjang Januari—Mei 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan seluas 0,64 juta hektare dari 4,83 juta hektare menjadi 5,47 juta hektare. Atau, bertambah 13,29% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Angka realisasi bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka potensi. Hal ini bergantung pada kondisi pertanaman pada sepanjang Maret—Mei tahun ini,” ujarnya.

    Sejalan dengan gambaran luas panen, Habibullah menambahkan bahwa produksi padi sepanjang Maret—Mei 2025 diperkirakan akan mencapai 22,81 juta ton GKG, mengalami peningkatan sebesar 1,08 juta ton GKG atau 4,95% dibandingkan yang sama tahun lalu.

    Alhasil, produksi padi sepanjang Januari—Mei 2025 diperkirakan mencapai 28,85 juta ton gabah kering giling (GKG). Produksi padi akan naik 3,18 juta ton GKG atau 12,40% dibandingkan Januari—Mei 2024.

  • Lego Pilih Bangun Pabrik Senilai Rp16,84 Triliun di Vietnam, RI Minggir Dulu

    Lego Pilih Bangun Pabrik Senilai Rp16,84 Triliun di Vietnam, RI Minggir Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA — LEGO Group membuka pabrik canggih baru atau LEGO Manufacturing di provinsi Binh Duong, Vietnam.  Ini merupakan pabrik keenam perusahaan di seluruh dunia dan kedua di Asia. Pabrik dibangun untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Lego di Asia.

    LEGO Manufacturing Vietnam akan beroperasi dengan 100% energi terbarukan pada awal 2026. pabrik itu dibangun di atas lahan seluas 44 hectare. LEGO juga berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal lewat pabrik tersebut. 

    CEO LEGO Group Niels B Christiansen mengatakan, pembukaan LEGO Manufacturing menandai tonggak sejarah yang menggembirakan bagi perusahaan. Jumlah investasi untuk pembangunan pabrik itu mencapai US$1 miliar atau setara Rp16,84 triliun (asumsi kurs Rp16.841 per US$).

    “Lokasi canggih ini mencerminkan komitmen kami terhadap pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan, menghadirkan lebih banyak pengalaman bermain LEGO bagi anak-anak dan penggemar kami di kawasan Asia-Pasifik melalui peningkatan kapasitas produksi,” tutur Christiansen melalui keterangan resmi, Minggu (20/4/2025)..

    Bangunan pabrik itu akan terdiri dari lima gedung dengan luas 150.000 meter persegi. bangunan itu mencakup ruang kantor, pusat energi, cetakan, bangunan pengepakan, gudang tinggi, dan bangunan lain yang penting untuk operasi pabrik.

    Selain 12.400 panel surya atap milik pabrik, perusahaan mengumumkan perjanjian penting dengan Vietnam-Singapore Industrial Park (VSIP) untuk pusat energi di lahan yang berdekatan.

    Adapun pusat energi tersebut akan menampung solusi penyimpanan baterai pertama dalam skalanya di Vietnam dan akan beroperasi pada akhir 2025. Kebutuhan energi terbarukan yang tersisa akan dipenuhi melalui perjanjian pembelian listrik.

    Sementara itu, COO LEGO Group  Carsten Rasmussen mengatakan, pihaknya bangga dengan kemajuan keberlanjutan lingkungan di Vietnam. Menurutnya, hal ini memperkuat dampak positif perusahaan secara lokal sekaligus mendukung ambisi global. 

    “Penggunaan solusi penyimpanan baterai dan perjanjian pembelian daya untuk meningkatkan energi terbarukan bukan hanya yang pertama bagi LEGO Group, tetapi juga yang pertama bagi perusahaan mana pun di Vietnam,” ucap Rasmussen.

    Serap Tenaga Kerja Lokal

    Rasmussen mengatakan, LEGO Group berkomitmen untuk merekrut dan membangun kumpulan bakat berketerampilan tinggi di Provinsi Binh Duong. 

    Pada musim panas 2024, perusahaan meluncurkan program pelatihan internal yang menggabungkan pelatihan langsung di pabrik LEGO lainnya dengan instruksi di tempat kerja. Pelatihan tersebut berlanjut hingga kini dengan dukungan di tempat dari lebih dari 100 pelatih global.

    LEGO Manufacturing Vietnam juga menjadi andalan konsep Future Factory Workplace milik LEGO Group, yang menciptakan tempat kerja yang menginspirasi dan inklusif.

    Menurut Perusahaan, konsep ini mencakup lingkungan kerja yang hijau dan sehat, ruang bermain, keterlibatan masyarakat lokal di pabrik, dan fasilitas seperti ruang salat dan laktasi, ruang kebugaran, ruang istirahat dalam dan luar ruangan, akses kursi roda, dan banyak lagi.

    Selain LEGO Manufacturing, LEGO Group juga akan membuka pusat distribusi regional di provinsi Dong Nai, Vietnam pada akhir 2025. Ini sebagai bagian dari strateginya untuk meningkatkan fleksibilitas dan kelincahan dalam jaringan rantai pasokannya.

    Ini akan menjadi pusat distribusi kedua perusahaan di Asia dan akan dioperasikan oleh Kuehne+Nagel.