Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Budi Arie: Skema Pembiayaan Koperasi Merah Putih di Tangan Sri Mulyani

    Budi Arie: Skema Pembiayaan Koperasi Merah Putih di Tangan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyerahkan skema pembiayaan untuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Hal itu disampaikan Menkop Budi Arie saat meluncurkan situs resmi KopDes Merah Putih di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Merujuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 KopDes Merah Putih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Sumber dana lainnya adalah dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumber lain.

    Adapun, pembentukan KopDes Merah Putih membutuhkan dana Rp3 miliar—Rp5 miliar per desa atau per koperasi. Sehingga, total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp400 triliun untuk membangun 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Soal skema pembiayaan nanti kita serahkan sesuai Inpres ke Menteri Keuangan [Sri Mulyani] dan Menteri BUMN [Erick Thohir], tanya ke mereka saja soal pembiayaan [80.000 KopDes Merah Putih],” kata Budi.

    Di sisi lain, Budi juga mengakui Kemenkop memerlukan tambahan anggaran untuk mendukung KopDes Merah Putih, mengingat pihaknya juga harus melatih pengawas KopDes Merah Putih. Namun, dia menekankan anggaran ini masih dirumuskan.

    “Pasti perlu [tambahan anggaran], konsekuensi. Untuk memperkuat ini kita perlu dukungan anggaran. Memang melatih orang tidak perlu biaya? Lapangan? Ya kan pasti. Kita sedang merumuskan secara baik-baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi juga menegaskan bahwa Kemenkop tengah melakukan diskusi secara intensif secara internal agar permintaan untuk menambah anggaran tepat sasaran, efektif, dan efisien.

    “Menurut kamu tugas begini berat perlu anggaran tambahan enggak? Ya, gini, itu konsekuensi penambahan tugas ini memerlukan tenaga tambahan, jumlah [tambahan anggaran] nanti dirumuskan,” pungkasnya.

    Anggaran Koperasi Merah Putih

    Untuk diketahui, KopDes Merah Putih akan mengelola enam jenis gerai usaha, mulai dari sembako, apotek, klinik, cold storage/logistik, simpan pinjam, dan kantor koperasi.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian mengatakan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih terkait dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko. Pelatihan ini akan berlangsung pada Agustus hingga akhir 2025 yang akan dilakukan serentak.

    Herbert memperkirakan bahwa setiap pengawas Kopdes Merah Putih yang akan dilatih membutuhkan anggaran senilai Rp5 juta per orang. Adapun, nantinya akan ada 3 pengawas Kopdes Merah Putih.

    Ini artinya, KopDes Merah Putih akan memiliki 240.000 pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Alhasil, Kemenkop setidaknya membutuhkan anggaran tambahan minimal Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih.

    “Realistis, mungkin lebih dari itu [Rp1,2 triliun]. Karena untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendanaan,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Nantinya, sebanyak 240.000 pengawas KopDes Merah Putih ini akan mendapatkan pelatihan seperti dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko hingga transparansi bagi KopDes/Kelurahan Merah Putih. Pelatihan ini juga dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir pencucian uang di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Jadi tahun ini serentak 80.000 [KopDes Merah Putih melatih 240.000 pengawas] supaya segera meminimalisir tidak terjadi fraud,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert mengaku bahwa hingga saat ini Kemenkop masih mengalami efisiensi anggaran, termasuk melakukan agenda secara virtual.

    Namun, dia menyampaikan bahwa sejatinya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran tambahan.

  • Produsen Sepatu Butuh Stimulus Tembus Pasar Ekspor Potensial Selain AS

    Produsen Sepatu Butuh Stimulus Tembus Pasar Ekspor Potensial Selain AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempermudah ekspor produk alas kaki ke pasar potensial di Uni Eropa. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi dampak pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).  

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, pengusaha alas kaki yang berorienstasi ekspor saat ini sangat mendukung penyelesaian perjanjian dagang yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). 

    “IEU-CEPA sebagai FTA [free trade agreement] yang didorong teman-teman asosiasi saat pertemuan Kemenko untuk dapat segera dirampungkan agar Eropa menjadi akses alternatif pasar bagi Indonesia,” kata Billie kepada Bisnis, dikutip Senin (21/4/2025). 

    Selain itu, pihaknya tetap berharap selama pengenaan tarif tinggi bea masuk ke AS ditunda 90 hari, pihaknya mendukung pemerintah untuk melakukan negosiasi sebagai jalan yang dipilih agar tarif yang dikenakan terhadap barang asal Indonesia tidak tinggi.

    Untuk diketahui, pada 2 April 2025, pemerintah AS memutuskan untuk menerapkan tarif resiprokal sebesar 32% atas produk asal Indonesia. Tarif tersebut akan menjadi tarif tambahan dari tarif dasar 10% sehingaa menjadi 42%. 

    Sebelumnya, Aprisindo juga tengah berupaya mencari pasar ekspor yang potensial lainnya selain Eropa, seperti Timur Tengah, Asia, dan lainnya. Pengusaha juga akan memanfaatkan peluang dari perjanjian perdagangan bebas yang telah dimiliki Indonesia dengan berbagai negara. 

    Hingga saat ini, AS merupakan pangsa pasar ekspor utama bagi industri alas kaki nasional. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor alas kaki (HS 64) ke AS pada kuartal I/2025 memberikan pangsa sebesar 34,16% sebanyak 33.370 ton. 

    Selanjutnya, ekspor alas kaki ke Belanda mengambil andil 8,40% atau sebanyak 8.180 ton, disusul ke Belgia sebanyak 6.950 ton atau berkontribusi 7,14%, kemudian ke Jepang 5.750 ton atau 5,90% dan ke China sebanyak 5.470 ton atau 5,61%.  

    Adapun, nilai ekspor alas kaki ke AS pada Januari-Maret 2025 naik 16,62% menjadi US$657,90 juta dari periode yang sama tahun lalu seniai US$564,13 juta. 

  • Melihat Solusi dan Peluang Kerja Sama QRIS dengan AS

    Melihat Solusi dan Peluang Kerja Sama QRIS dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengusulkan solusi dan melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dari keresahan Amerika Serikat akan implementasi QRIS. 

    Bagi Amerika Serikat (AS)—selaku rumah bagi raksasa fintech seperti PayPal, Stripe, dan Visa—kebijakan Indonesia dianggap menghambat ekspansi bisnis mereka. Namun, Indonesia harus memprioritaskan kepentingan 277 juta warganya. 

    Protes AS mirip dengan reaksi mereka terhadap kebijakan data lokal (data localization) di Uni Eropa melalui GDPR. 

    “Jika Indonesia menyerah pada tekanan ini, bisa jadi ini menjadi preseden buruk di mana kebijakan publik ditentukan oleh lobi korporasi, bukan kepentingan rakyat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (21/4/2025). 

    Achmad menjelaskan bahwa liberalisasi sistem pembayaran tanpa penyaringan bisa mematikan startup fintech lokal yang belum siap bersaing dengan perusahaan multinasional. 

    Sebagai contoh di Afrika, dominasi M-Pesa (sejenis mobile banking) justru mempersempit ruang bagi pengembang lokal untuk menciptakan solusi yang lebih kontekstual, meski sukses meningkatkan inklusi keuangan.

    Selain itu, tuntutan AS agar Bank Indonesia (BI) “lebih transparan” dalam penyusunan kebijakan perlu dikritisi. Padahal, setiap negara berdaulat dan berhak merumuskan regulasi sesuai kebutuhan nasionalnya tanpa intervensi asing.

    Untuk itu, hal pertama yang dapat dilakukan oleh BI dan pemerintah dalam negosiasai soal QRIS dengan AS, yakni pertama, BI dapat membuka ruang konsultasi terbatas dengan perusahaan asing tanpa mengorbankan prinsip kebijakan. 

    Misalnya, mengizinkan partisipasi asing dalam pengembangan teknologi QRIS dengan syarat transfer pengetahuan dan penggunaan server lokal.

    Kedua, pemerintah perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menjelaskan bahwa QRIS bukan hambatan, tetapi peluang kolaborasi. 

    Standar QRIS bisa dipromosikan sebagai model bagi negara berkembang lain, sehingga perusahaan AS yang ingin ekspansi ke Asia Tenggara harus beradaptasi dengannya.

    Ketiga, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan “interoperabilitas bertahap”. 

    Misalnya, memastikan QRIS kompatibel dengan sistem pembayaran regional seperti SGQR (Singapura) atau PromptPay (Thailand) terlebih dahulu, sebelum melangkah ke integrasi global. 

    “Langkah ini akan mengurangi kekhawatiran AS sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional,” tuturnya. 

    Adapun, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti enggan memberikan penjelasan terkait keluhan AS akan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). 

    Dirinya hanya menekankan bahwa pada dasarnya, implementasi QRIS antarnegara tergantung kesiapan masing-masing negara. Destry pun tidak menutup peluang kerja sama Indonesia melalui QRIS dengan AS. 

    “Tapi intinya, QRIS ataupun fast payment lainnya kerja sama kita dengan negara lain itu memang sangat tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Jadi kita tidak membeda-bedakan kalau Amerika siap, kita siap, kenapa enggak?” ujarnya saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin (21/4/2025). 

    Destry juga menegaskan bahwa sistem pembayaran asal AS, yakni Visa maupun Mastercard masih mendominasi pembayaran di Indonesia, meski Indonesia memiliki QRIS maupun GPN

    “Sekarang pun kartu kredit yang selalu diributin, Visa, Mastercard, masih dominan, jadi itu nggak ada masalah sebenarnya,” tuturnya. 

  • Wamenaker Bakal Jembatani Driver Ojol & Grab Perkara GrabBike Hemat

    Wamenaker Bakal Jembatani Driver Ojol & Grab Perkara GrabBike Hemat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana untuk membangun komunikasi antara mitra pengemudi dengan perusahaan aplikator, menyusul adanya penolakan program GrabBike Hemat yang dinilai merugikan para mitranya. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menanggapi rencana aksi demo serikat pengemudi ojek online (ojol) untuk menolak dan berharap program layanan GrabBike Hemat dihapus.

    “Kita lagi coba membangun komunikasi antara driver dan aplikatornya ya karena sekali lagi, ini kan menjadi penolakan kawan-kawan driver paket hemat ini,” kata Noel, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Gedung Vokasi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (21/4/2025).

    Noel menilai perusahaan transportasi online salah menafsirkan definisi kemitraan. Pasalnya, kata dia, prinsip kemitraan adalah saling menguntungkan, bukan saling merugikan.

    Dengan adanya keberatan dari para mitra terhadap program tersebut, dia melihat bahwa perusahaan tidak melibatkan para mitra dalam membuat sebuah keputusan.

    “Makanya jangan-jangan, maaf nih saya sampaikan sekali lagi, aplikator jangan memanipulatif definisi soal mitra itu, ada penyimpangan soal kemitraan,” ujarnya. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, kalangan serikat pengemudi ojol berencana melakukan aksi demo terhadap layanan orderan hemat yang dinilai merugikan. 

    Serikat driver ojol tersebut antara lain, Koalisi Ojol Nasional (KON), Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI), dan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). 

    Ketua Presidium KON Andi Kristiyanto mengatakan, aksi demo dilakukan untuk menolak dan berharap program Layanan Grab Hemat untuk dihapus. 

    “[Aksi demo] ini dilakukan ketika usaha maksimal yang dilakukan mitra pengemudi tidak sepadan atau bahkan berbanding terbalik dengan hasil,” katanya dalam siaran pers, Minggu (20/4/2025).

    Dia menuturkan, layanan Grab Hemat ini muncul dengan skema berbayar dengan nominal variatif antara lain yakni 1-2 trip dengan potongan Rp3.000, lalu 3-4 trip potongan Rp8.500, berikutnya 5-6 trip potongan Rp13.600, lalu 7-9 trip potongan Rp18.000 dan 10 trip ke atas potongan hingga mencapai Rp20.000. 

    Andi menambahkan potongan tersebut di luar potongan 15% plus 5% yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan pada 2022 sebesar 15% untuk biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi dan 5% sebagai biaya penunjang dukungan kesejahteraan bagi Mitra driver. 

    Ketua FKDOI Rahman juga sedang mempertimbangkan menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes layanan Grab Hemat. 

    “Kami sedang mengkaji kemungkinan apakah akan menggelar aksi serupa atau tidak,” ujarnya.

  • Istana Janji Ada Koordinasi Intensif untuk Hadapi Dampak Tarif Trump

    Istana Janji Ada Koordinasi Intensif untuk Hadapi Dampak Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pihak Istana Kepresidenan memastikan untuk terus memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam merespons kebijakan tarif global, khususnya kenaikan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa koordinasi dilakukan secara intensif guna mengantisipasi dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional.

     “Sangat intens, khusus terutama masalah tarif dunia. Kebijakan tarif dari Amerika,” ujar Prasetyo saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut, tim pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, secara aktif terlibat dalam diskusi dan negosiasi.

    Menurutnya, perkembangan kebijakan tarif global ini juga menjadi momentum introspeksi bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan dari dalam negeri.

    Lebih lanjut, Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah juga menjajaki peluang ekspansi pasar ke wilayah lain di luar Amerika Serikat.

    “Termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kami diskusikan,” pungkas Prasetyo.

  • Impor RI pada Maret 2025 Capai US,92 Miliar, Naik 5,34% YoY

    Impor RI pada Maret 2025 Capai US$18,92 Miliar, Naik 5,34% YoY

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja impor Indonesia pada Maret 2025 tercatat senilai US$18,92 miliar. Nilai ini naik sebesar 5,34% secara year on year (YoY).

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan kinerja impor tersebut naik 0,38% jika dibandingkan dengan Februari 2025.

    “Impor migas sebesar US$3,13 miliar atau naik 9,07% secara bulanan. Sementara itu, impor nonmigas senilai US$15,79 miliar yang mengalami penurunan secara bulanan sebesar 1,18%,” ujarnya dalam Rilis Berita Resmi Statistik, Senin (21/4/2025).

    Amalia menyebutkan peningkatan nilai impor secara bulanan didorong oleh kenaikan impor migas yang memberikan andil sebesar 1,38%.

    Secara tahunan, impor nonmigas naik 7,91% dan impor migas turun sebesar 5,98%. BPS mencatat peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh kenaikan impor nonmigas dengan andil kenaikan terhadap total impor sebesar 6,45%.

    Berdasarkan penggunaan, terjadi peningkatan impor barang konsumsi dan barang modal secara bulanan. Nilai impor barang konsumsi naik 18,73%, sedangkan terutama terjadi di beberapa komoditas sayuran dan buah-buahan, seperti bawang putih dan apel segar.

    Sementara, kinerja ekspor Indonesia pada periode yang sama mencapai US$23,25 miliar atau tumbuh 3,16% YoY. Jika dibandingkan dengan kinerja bulan sebelumnya, ekspor pada Maret 2025 naik 5,95%.

    “Kinerja tersebut didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), nikel (HS 75), serta mesin dan perlengkapan elektrik dan perlengkapannya (HS 85),” ujar Amalia.

  • BPS: China Penyumbang Defisit Perdagangan Nonmigas Terdalam Maret 2025

    BPS: China Penyumbang Defisit Perdagangan Nonmigas Terdalam Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap, Indonesia mengalami defisit perdagangan nonmigas terdalam dengan China pada Maret 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara, dengan China menjadi negara penyumbang defisit perdagangan nonmigas mencapai US$1,11 miliar pada Maret 2025.

    “Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara dan yang terbesar adalah China US$1,11 miliar,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (21/4/2025).

    Secara terperinci, Amalia mengungkap bahwa defisit perdagangan dengan China utamanya disumbang oleh mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) yakni -US$1,41 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) -US$1,30 miliar, dan kendaraan dan bagiannya (HS 87) -US$351 juta.

    Selain dengan China, Australia dan Thailand menjadi dua negara lainnya sebagai penyumbang defisit terbesar pada Maret 2025. Amalia mengungkap, Australia menyumbang defisit sebesar US$0,35 miliar, dan Thailand US$195 juta pada Maret 2025.

    Untuk Australia, Amalia menuturkan bahwa defisit terbesar dikontribusikan oleh komoditas serealia (HS10) terutama dari komoditas gandum yakni sebesar -US$103 juta, kemudian logam mulia dan perhiasan (HS71) -US$91,2 juta, dan bahan bakar mineral (HS27) -US$83,4 juta.

    Sementara untuk Thailand, BPS mencatat bahwa komoditas penyumbang defisit nonmigas terbesar yakni defisit terbesar dikontribusikan oleh gula dan kembang gula (HS17) -US$96,5 juta, plastik dan barang dari plastik (HS39) -US$68,7 juta, serta mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS84) -US$68,5 juta. 

    Sementara itu, Indonesia tercatat mengalami surplus perdagangan barang pada kelompok nonmigas dengan beberapa negara. Tiga terbesar diantaranya adalah AS US$1,98 miliar, India US$1,04 miliar, Filipina US$714 juta.

  • AS Sumbang Surplus Dagang Terbesar ke RI pada Maret 2025

    AS Sumbang Surplus Dagang Terbesar ke RI pada Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Amerika Serikat menjadi negara yang memberi surplus perdagangan terbesar dengan Indonesia pada Maret 2025, meski ada ancaman tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan surplus perdagangan nonmigas Indonesia dengan AS senilai US$1,98 miliar.

    Surplus tersebut lebih besar dari bulan sebelumnya atau Februari 2025, yang mana AS menyumbang surplus perdagangan ke Indonesia sebesar US$1,57 miliar.

    “Komoditas penyumbang surplus terbesar dengan Amerika seperti biasa ini didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagian [US$465 juta], alas kaki [US$239,7 juta], dan lemak dan minyak hewan nabati [US$238,7 juta],” ungkap Amalia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    Negara selanjutnya yang penyumbang surplus perdagangan terbesar ke Indonesia adalah India yaitu sebesar US$1,04 miliar, yang kemudian diikuti oleh Filipina yaitu sebesar US$714,1 juta.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara. Tiga negara penyumbang defisit terbesar yaitu China (US$1,11 miliar), Australia (US$353,2 juta) dan Thailand (US$195,4 miliar).

    Sementara itu, secara keseluruhan BPS mengumumkan neraca perdagangan tercatat surplus senilai US$4,33 miliar pada Maret 2025. Amalia mengatakan nilai surplus tersebut naik US$1,23 miliar secara bulanan. “Indonesia mencatatkan surplus 59 bulan beruntun sejak Mei 2020,” ujarnya.

    Amalia menyebutkan surplus ditopang komoditas nonmigas dengan surplus perdagangan senilai US$6 miliar. Sejumlah komoditas pendorong surplus antara lain lemak dan hewan minyak nabati, bahan bakan mineral, serta besi dan baja.

    “Pada saat yang sama, neraca perdagangan migas defisit US$1,67 miliar dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pemerintah sendiri sedang melakukan negosiasi tarif resiprokal Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi menyerahkan proposal tawaran negosiasi ulang penerapan tarif resiprokal yang dikenakan ke Indonesia sebesar 32% ke Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick di Washington DC, AS pada Sabtu (19/4/2025) waktu setempat.

    Airlangga menyampaikan Indonesia menawarkan untuk meningkatkan pembelian dan impor barang AS agar menyeimbangkan defisit perdagangan antar kedua negara. Memang, Indonesia merupakan negara penyumbang defisit terbesar ke-15 ke neraca perdagangan AS pada tahun lalu.

  • Sumatra Barat Catat Peningkatan Harga Bawang Merah Tertinggi April 2025

    Sumatra Barat Catat Peningkatan Harga Bawang Merah Tertinggi April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bawang merah dan cabai merah perlu menjadi perhatian pemerintah, seiring terjadinya kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) terhadap kedua komoditas ini pada minggu ketiga April 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pada minggu ketiga April 2025, komoditas andil kenaikan IPH meliputi bawang merah dan cabai merah.

    Pada periode ini, terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 14 provinsi yang mengalami penurunan IPH, dan 1 provinsi stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

    Perinciannya, Sumatera Barat menjadi provinsi dengan perubahan IPH tertinggi atau mencatatkan perubahan IPH sebesar 4% pada minggu ketiga April 2025.

    Disusul, Riau sebesar 3,55%, Papua Selatan 2,47%, Sumatera Utara 1,91%, Maluku 1,56%, Kepulauan Bangka Belitung 1,48%, Aceh 1,29%, DKI Jakarta 1,09%, dan Jambi 1,08%.

    “Mayoritas di daerah-daerah tersebut karena disumbang oleh komoditas cabai merah, bawang merah, kemudian sebagian juga ada cabai rawit dan juga bawang putih,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (21/4/2025).

    Jika ditelusuri menurut wilayah, BPS mencatat kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dengan nilai perubahan IPH 7,09%.

    Sementara itu, komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah di Pulau Sumatera didominasi oleh cabai merah, bawang merah, dan sebagian daging ayam ras.

    Untuk Pulau Jawa, kenaikan IPH tertinggi masih terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan nilai perubahan IPH sebesar 2,6%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah Pulau Jawa didominasi oleh bawang merah dan cabai merah.

    Lebih lanjut, untuk kenaikan IPH tertinggi di luar Pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kabupaten Mappi, Papua Selatan dengan nilai perubahan IPH sebesar 5,55%.

    Data BPS menunjukkan, komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 10 wilayah di luar Pulau Jawa dan Sumatera adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

    Lebih lanjut, jika ditinjau dari jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga antara lain bawang merah, cabai merah, hingga bawang putih.

    Pada minggu ketiga April 2025, Amalia menyampaikan sebanyak 294 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga bawang merah, 217 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga cabai merah, dan 199 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga bawang putih.

  • Nilai Ekspor Nonmigas RI ke AS dan China Meningkat, India Turun 14% Maret 2025

    Nilai Ekspor Nonmigas RI ke AS dan China Meningkat, India Turun 14% Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, China, Amerika Serikat (AS), dan India masih menjadi tiga besar tujuan ekspor Indonesia pada Maret 2025. Kendati begitu, nilai ekspor ke India tercatat turun pada bulan tersebut. 

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai ekspor ke India mencapai US$1,41 miliar pada Maret 2025 atau turun signifikan 14,54% (Month-to-Month/MtM), dari bulan lalu US$1,65 miliar.

    “Nilai ekspor ke India tercatat US$1,41 miliar atau turun 14,54% dibanding bulan sebelumnya,” ungkap Amalia dalam konferensi pers, Senin (21/4/2025).

    Sementara itu, nilai ekspor ke China dan AS mengalami peningkatan pada Maret 2025. Amalia mengungkap, nilai ekspor nonmigas ke China tercatat mencapai US$5,20 miliar atau naik 21,50% dibanding Februari 2025 yang tercatat sebesar US$4,28 miliar.

    Dibanding Maret 2024, nilai ekspor non migas ke China juga mengalami peningkatan, mengingat pada Maret tahun lalu, nilai ekspornya mencapai US$4,75 miliar.

    Kemudian ke AS, BPS mencatat nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai US$2,63 miliar. Nilai tersebut meningkat 12,08% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat mencapai US$2,35 miliar.

    “Nilai ekspor nonmigas ke China tercatat US$5,20 miliar atau naik 21,50% dibanding Februaru 2025. Nilai ekspor non migas ke AS tercatat US$2,63 miliar atau naik 12,08% dibanding bulan lalu,” ujarnya.

    Secara tahunan, Amalia menyebut bahwa nilai ekspor non migas ke negara dan kawasan tujuan utama mengalami peningkatan, kecuali ke India.

    Menurut paparan yang disampaikan Amalia, nilai ekspor non migas ke India pada Maret 2025 mencapai US$1,41 miliar atau turun dibanding Maret 2024 yang mencapai US$1,78 miliar.

    “Secara tahunan, nilai ekspor non migas ke negara dan kawasan tujuan utama mengalami  peningkatan, kecuali ke India,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, nilai ekspor non migas tiga negara, yakni China, AS, dan India memberikan share sekitar 42,37% dari total ekspor non migas Indonesia pada Maret 2025.