Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • AS Kenakan Bea Masuk Baru untuk Solar Panel dari 4 Negara Asean

    AS Kenakan Bea Masuk Baru untuk Solar Panel dari 4 Negara Asean

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menerapkan bea masuk baru untuk solar panel yang berasal dari empat negara Asia Tenggara (Asean).

    Dilansir Bloomberg pada Selasa (22/4/2025), kebijakan tersebut menjadi angin segar untuk produsen domestik di saat pengembangan sumber energi terbarukan di AS mengalami sejumlah tantangan.

    Bea masuk baru itu diumumkan pada Senin kemarin usai penyelidikan dalam waktu satu tahun menemukan bukti bahwa produsen solar panel di Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Thailand mendapatkan keuntungan dari subsidi pemerintah dan menjual ke AS dengan Harga lebih rendah dari biaya produksi.

    Penyelidikan tersebut diminta oleh produsen solar panel dalam negeri AS dan dimulai sejak pemerintahan Presiden Joe Biden.

    Bea masuk nasional ditetapkan setinggi 3.521% untuk Kamboja, yang mencerminkan keputusan negara tersebut untuk berhenti berpartisipasi dalam penyelidikan, menurut Departemen Perdagangan.

    Perusahaan yang tidak disebutkan namanya di Vietnam dikenakan bea masuk sebesar 395,9% dan Thailand ditetapkan sebesar 375,2%. Tarif nasional untuk Malaysia ditetapkan sebesar 34,4%.

    Jinko Solar dinilai bea masuk sekitar 245% untuk ekspor dari Vietnam dan 40% untuk ekspor dari Malaysia. Trina Solar di Thailand dikenakan pungutan sebesar 375% dan lebih dari 200% dari Vietnam. Modul JA Solar dari Vietnam dapat bea masuk sekitar 120%.

    Meskipun bea masuk itu disebut menguntungkan produsen dalam negeri, tetapi ada risiko merugikan pengembang energi terbarukan AS yang telah lama bergantung pada pasokan asing yang murah, sehingga meningkatkan ketidakpastian bagi sektor yang terombang-ambing oleh perubahan politik dan kebijakan di Washington.

    Pemungutan bea masuk tersebut akan menjadi tambahan bagi bea masuk baru yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump yang telah menganggu rantai pasokan dan pasar global.

    Bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan, sebagaimana dikenal, dirancang untuk mengimbangi nilai subsidi dan penetapan harga yang diduga tidak adil, sebagaimana dihitung oleh Departemen Perdagangan AS.

    Keputusan departemen tersebut merupakan kemenangan bagi manufaktur dalam negeri yang telah coba digalakkan oleh Trump dan Biden. Penerima manfaat potensial termasuk Hanwha Q Cells dan First Solar Inc.

    Meskipun janji subsidi dan permintaan yang dipicu oleh Undang-Undang Pengurangan Inflasi Biden telah membantu mendorong gelombang minat dan investasi di pabrik panel surya domestik baru di seluruh AS, produsen memperingatkan bahwa pabrik-pabrik tersebut terancam oleh pesaing asing yang menjual peralatan mereka dengan harga di bawah harga pasar.

    “Ini adalah kemenangan yang menentukan bagi manufaktur Amerika,” kata Tim Brightbill, wakil ketua praktik perdagangan internasional Wiley dan penasihat hukum utama untuk koalisi perusahaan tenaga surya yang menangani kasus tersebut.

    Adapun, menurut BloombergNEF, AS mengimpor peralatan surya senilai US$12,9 miliar pada tahun lalu dari empat negara yang akan dikenai bea masuk baru. Jumlah tersebut mewakili sekitar 77% dari total impor modul.

  • Pengusaha Protes Kenaikan Tarif Royalti Bikin Rugi, ESDM Minta Data

    Pengusaha Protes Kenaikan Tarif Royalti Bikin Rugi, ESDM Minta Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pengusaha nikel untuk menyerahkan data terkait kerugian atas kenaikan tarif royalti nikel. 

    Adapun pertemuan antara Ditjen Mineral Dan Batu Bara (Minerba) dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) berlangsung di Jakarta, Kamis (18/4/2025) lalu.

    Tarif royalti nikel sendiri naik dari 10% menjadi 14% hingga 19%, sesuai Harga Mineral Acuan (HMA) Ni per US$. Aturan baru untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ini akan berlaku mulai 26 April 2025.

    Dirjen Minerba Tri Winarno mengatakan, pertemuan itu masih tahap penyerapan aspirasi. Maklum, pertemuan digelar merespons protes yang sebelumnya dilontarkan pengusaha.

    Tri pun menyebut belum ada kesepakatan apapun yang diambil dari pertemuan itu. Apalagi, para pengusaha tidak menunjukan data konkret apakah mereka akan rugi jika royalti naik.

    “Jadi jangan hanya komplain doang. ‘Kami sekarang rugi karena kenaikan Royalti.’. Mana catatanmu?” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Senin (21/4/2025) malam.

    Tri mengatakan bahwa dalam merumuskan kenaikan tarif royalti, pihaknya telah melakukan perhitungan. Salah satunya, dengan mempelajari laporan keuangan pengusaha.

    Menurutnya dari hasil riset tersebut, pengusaha seharusnya tidak akan rugi jika tarif royalti nikel naik. Oleh karena itu, Tri siap beradu data dengan para pengusaha.

    “Data-datanya mana? Kalau misalnya [royalti] industri nikel itu dinaikkan, [pengusaha] mengalami kerugian, datanya seperti apa? Ya kita beradu data,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Tri menegaskan hingga saat ini pihaknya belum berencana memberikan insentif atau kebijakan lain terkait royalti. Menurutnya, pengusaha harus menunjukan data-data konkret kalau mereka memang akan dirugikan.

    “Ya mana? datanya dulu,” kata Tri.

    Terpisah, Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno berjanji pihaknya akan membawa data-data konkret yang membuktikan perusahan nikel akan rugi jika royalti naik. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah mau melakukan pertemuan lanjutan.

    “APNI menyiapkan data-data terkait sehingga peningkatan royalti sangat membebani operasi penambangan,” kata Djoko kepada Bisnis.

    Dia juga mengusulkan diskusi kembali dengan pemerintah agar pembahasan mengenai tarif royalti dilakukan dengan dasar pemikiran yang komprehensif. Dengan begitu, bisa tercipta keputusan yang saling menguntungkan.

    “APNI mengharapkan hal itu,” ucap Djoko.

  • Freeport Setor Rp7,73 Triliun kepada Pemerintah Pusat dan Daerah Sepanjang 2024

    Freeport Setor Rp7,73 Triliun kepada Pemerintah Pusat dan Daerah Sepanjang 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan sekitar Rp7,73 triliun bagian pemerintah pusat dan daerah atas keuntungan bersih perusahaan 2024.

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, bagian daerah itu diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil, dan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.

    “Perusahaan senantiasa transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya. Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah,” katanya melalui keterangan resmi dikutip Selasa (22/4/2025).

    Tony merinci, dana sekitar Rp7,73 triliun terbagi untuk pemerintah pusat Rp3,1 triliun. Semantara, pemerintah daerah Rp4,63 triliun. 

    Adapun dana ke daerah terbagi untuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah sekitar Rp1,16 triliun dan Pemerintah Kabupaten Mimika sekitar Rp1,92 triliun. 

    Sedangkan, kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing Rp221,2 miliar. 

    Dengan demikian,total tujuh kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah menerima sekitar Rp1,55 triliun.  

    Pada 2024, secara keseluruhan penerimaan negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya dari PTFI mencapai lebih dari US$4,6 miliar atau setara Rp79 triliun. Angka tersebut termasuk kontribusi ke daerah mencapai lebih dari Rp11,5 triliun. 

    Tony menambahkan, PTFI juga terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial. 

    Dia mengatakan, nilai investasi sosial PTFI mencapai lebih dari Rp2 triliun pada 2024. Menurutnya, jumlah itu akan terus bertambah sekitar US$100 juta atau Rp1,5 triliun per tahun sampai dengan 2041.

    Tony menilai, keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di lingkungan sekitar area operasional meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. 

    “Kami percaya, tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan,” kata Tony. 

  • Neraca Dagang RI di Tengah Pertarungan 2 Gajah: China Defisit, AS Surplus

    Neraca Dagang RI di Tengah Pertarungan 2 Gajah: China Defisit, AS Surplus

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan Indonesia berada di tengah-tengah perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China. Meski ekspor ke kedua negara memiliki nilai yang sama besar, di atas kertas, berdagang dengan AS menghasilkan surplus, berbanding terbalik saat berdagang dengan China.

    Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa Amerika Serikat (AS)  menjadi salah satu penyumbang utama surplus neraca perdagangan Indonesia selama 2015 hingga 2025 atau satu dekade terakhir, bersama dengan India dan Filipina.

    Dia mengatakan pihaknya melakukan tinjauan khusus perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk memberikan gambaran yang relevan terkait penerapan tarif resiprokal oleh negara tersebut.

    Apabila dilihat dari neraca dagang, menurut Amalia volume perdagangan dengan AS mengalami tren peningkatan dalam 10 tahun terakhir yang ditopang peningkatan pesat ekspor nonmigas.

    “Surplus neraca perdagangan tertinggi dengan Amerika Serikat terjadi pada tahun 2022, yakni sebesar 16,57 miliar dolar AS (Rp278,54 triliun, kurs Rp16.810),” katanya.

    Defisit China

    Sementara itu, perdagangan Indonesia dengan China mengalami defisit perdagangan nonmigas pada Maret 2025, bahkam menjadi salah satu defisit yang terdalam. 

    Amalia menyampaikan, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara, dengan China menjadi negara penyumbang defisit perdagangan nonmigas mencapai US$1,11 miliar pada Maret 2025.

    “Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara dan yang terbesar adalah China US$1,11 miliar,” kata Amalia.

    Secara terperinci, Amalia mengungkap bahwa defisit perdagangan dengan China utamanya disumbang oleh mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) yakni -US$1,41 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) -US$1,30 miliar, dan kendaraan dan bagiannya (HS 87) -US$351 juta.

    Pekerja sedang merakit mesin

    Selain dengan China, Australia dan Thailand menjadi dua negara lainnya sebagai penyumbang defisit terbesar pada Maret 2025. Amalia mengungkap, Australia menyumbang defisit sebesar US$0,35 miliar, dan Thailand US$195 juta pada Maret 2025.

    Untuk Australia, Amalia menuturkan bahwa defisit terbesar dikontribusikan oleh komoditas serealia (HS10) terutama dari komoditas gandum yakni sebesar -US$103 juta, kemudian logam mulia dan perhiasan (HS71) -US$91,2 juta, dan bahan bakar mineral (HS27) -US$83,4 juta.

    Sementara untuk Thailand, BPS mencatat bahwa komoditas penyumbang defisit nonmigas terbesar yakni defisit terbesar dikontribusikan oleh gula dan kembang gula (HS17) -US$96,5 juta, plastik dan barang dari plastik (HS39) -US$68,7 juta, serta mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS84) -US$68,5 juta. 

    Sementara itu, Indonesia tercatat mengalami surplus perdagangan barang pada kelompok nonmigas dengan beberapa negara. Tiga terbesar diantaranya adalah AS US$1,98 miliar, India US$1,04 miliar, Filipina US$714 juta.

    Hubungan RI dengan China dan AS

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono menjelaskan bahwa pada dasarnya Indonesia akan tetap membangun hubungan positif dengan sejumlah mitra dagang, termasuk China.

    Pernyataan tersebut juga tanggapan atas pernyataan China yang memperingatkan negara-negara untuk tidak bernegosiasi dengan AS. 

    “Berkait dengan pemerintah RRT [China], saya rasa Indonesia dan RRT juga kita selalu menjunjung tinggi, ya, prinsip perdagangan multilateral. Kita saling menghormati hak dan kewajiban kita masing-masing,” kata Djatmiko dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (21/6/2025).

    Dia juga mengaku enggan berspekulasi mengenai nasib hubungan dagang RI baik dengan Amerika maupun dengan Tiongkok ke depan. 

    Satu hal yang dia pastikan, pada dasarnya pemerintah Indonesia akan menjalin hubungan dengan mitra dagang sebaik mungkin. Djatmiko juga menyebut, pemerintah tidak segan menggelar forum diplomasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra.

    “Kalau pun ada isu, ya, di lapangan selalu akan kita selesaikan di forum diplomasi dan negosiasi perdagangan. Tapi nanti praktiknya seperti apa, kita tunggu saja nanti. Karena ini masih perlu dibicarakan antara pemerintah Indonesia dan AS,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah China menegaskan bakal tetap berpegang teguh dengan keputusannya dan menolak untuk melaksanakan negosiasi dengan AS terkait keputusan tarif baru yang dicanangkan Donald Trump. 

    Melansir AFP, pemerintah China tegas bakal menentang negara-negara yang bakal bersepakat negosiasi dengan AS. 

    “Cina dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Cina,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan China.

  • Trump Desak Bos The Fed Pangkas Suku Bunga, Klaim Tak Ada Inflasi

    Trump Desak Bos The Fed Pangkas Suku Bunga, Klaim Tak Ada Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan ekonomi dapat melambat jika bank sentral tidak segera menurunkan suku bunga, dalam serangan terbarunya terhadap Ketua The Fed Jerome Powell.

    Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada Senin (21/4/2025) bahwa hampir tidak ada inflasi, menunjuk pada harga energi dan pangan yang lebih rendah.

    “Tetapi ekonomi dapat melambat kecuali Tuan Terlambat [Mr. Too Late], menurunkan suku bunga, sekarang,” kata Trump dikutip dari Bloomberg pada Selasa (22/4/2025), mengacu pada Powell.

    Para ekonom secara luas memperkirakan tarif Trump akan meningkatkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan, meskipun hanya sementara. Meski inflasi telah mendingin secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, inflasi tetap tinggi. 

    Powell, bersama dengan beberapa rekannya, telah menggarisbawahi bahwa bank sentral harus memastikan pungutan baru tidak menyebabkan inflasi yang lebih persisten.

    Trump telah mengguncang Wall Street dengan berulang kali mengkritik Powell dan menyatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyingkirkan Ketua Fed sebelum akhir masa jabatannya. Pasar saham AS anjlok pada Senin (21/4/2025) karena para pedagang mempertimbangkan kemungkinan Powell dipecat, dengan Indeks S&P 500 turun lebih dari 3%.

    Trump telah secara pribadi bertanya kepada para penasihatnya tentang kemungkinan menyingkirkan Powell, sementara beberapa pejabat pemerintahan telah memperingatkannya agar tidak melakukannya, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. 

    Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett pekan lalu mengatakan kepada wartawan bahwa Trum sedang mempelajari apakah dia dapat memecat Powell.

    Meski ekonomi AS tumbuh dengan baik tahun lalu, para ekonom melihat penurunan investasi bisnis dan konsumsi yang disebabkan oleh tarif mendorong perlambatan akhir tahun ini.

    Sementara itu, kemajuan dalam mendinginkan inflasi kembali ke target The Fed sebesar 2% telah terhenti, tetapi pertumbuhan harga melambat lagi pada bulan Maret, dengan indeks harga konsumen naik 2,4% dari tahun sebelumnya. 

    Pendinginan bulan lalu itu mendorong beberapa pengamat Fed, dan Trump, untuk memperbarui seruan agar bank sentral menurunkan suku bunga untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan.

    Presiden AS itu melontarkan omelan terhadap Powell minggu lalu tepat sebelum Bank Sentral Eropa menurunkan suku bunga acuannya seperempat poin menjadi 2,25%. Presiden AS berulang kali mengeluh bahwa The Fed tidak memangkas suku bunga dengan cukup cepat.

    Namun, para pembuat kebijakan di kawasan Eropa bergulat dengan pertumbuhan yang sudah rendah. Inflasi di sana juga berada pada jalur yang jauh lebih jelas menuju target 2% ECB, memberi mereka ruang untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. Di AS, pejabat Fed khawatir dengan lambatnya laju disinflasi dan banyak yang khawatir tarif dapat memicu kembali tekanan harga.

    Komentar presiden muncul saat para bankir sentral dan pembuat kebijakan ekonomi dari seluruh dunia akan bertemu di Washington minggu ini untuk pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

    “Saya tidak senang dengannya. Saya sudah memberi tahu dia. Dan jika saya ingin dia keluar, dia akan segera keluar dari sana, percayalah,” kata Trump kepada wartawan selama pertemuan dengan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.

    Dalam pidatonya minggu lalu di Economic Club of Chicago, Powell mengatakan bahwa The Fed harus memastikan tarif tidak memicu masalah inflasi yang sedang berlangsung.

    Powell  menambahkan stabilitas harga sangat penting untuk mencapai pasar tenaga kerja yang kuat. Kepala The Fed, bersama dengan rekan-rekannya, mengatakan bahwa para pejabat ingin menunggu kejelasan yang lebih besar tentang dampak ekonomi dari berbagai perubahan kebijakan pemerintah sebelum menyesuaikan biaya pinjaman.

    Powell juga mencatat bahwa independensi bank sentral adalah masalah hukum. Dia juga mengatakan bahwa para pejabat The Fed tidak dapat disingkirkan kecuali karena alasan tertentu.

  • RI hingga India Bakal Beli Lebih Banyak Migas AS demi Tekan Surplus Perdagangan

    RI hingga India Bakal Beli Lebih Banyak Migas AS demi Tekan Surplus Perdagangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara di Asia berupaya membeli lebih banyak minyak dan gas (migas) untuk menurunkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) dengan harapan dapat meringankan beban tarif di bawah bea masuk baru Presiden Donald Trump.

    Banyak negara Asia yang memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat dan juga merupakan importir energi utama. Tarif Trump, yang telah dihentikan sebagian, telah mengguncang ekonomi dan pasar.

    Berikut ini adalah beberapa langkah yang direncanakan negara-negara Asia untuk meningkatkan pembelian minyak dan gas AS:

    Indonesia

    Melansir Reuters pada Selasa (22/4/2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia akan mengusulkan peningkatan impor minyak mentah dan gas minyak cair (LPG) dari Amerika Serikat sekitar US$10 miliar sebagai bagian dari negosiasi tarifnya.

    Bahlil mengatakan Kementerian ESDM merekomendasikan peningkatan kuota impor LPG untuk AS serta mengimpor lebih banyak minyak mentah AS untuk membantu mencapai target tersebut.

    Pakistan

    Pakistan sedang mempertimbangkan untuk mengimpor minyak mentah dari Amerika Serikat untuk pertama kalinya untuk mengimbangi ketidakseimbangan perdagangan yang memicu tarif AS yang lebih tinggi, menurut sumber pemerintah yang terlibat langsung dengan proposal tersebut dan seorang eksekutif kilang.

    Seorang eksekutif kilang tersebut mengatakan bahwa idenya adalah untuk membeli minyak mentah AS yang setara dengan impor minyak dan produk olahan Pakistan saat ini, atau sekitar US$1 miliar minyak.

    India

    India sedang mempertimbangkan usulan untuk menghapuskan pajak impor gas alam cair (LNG) AS dalam upaya meningkatkan pembelian dan membantu memangkas surplus perdagangan dengan Washington, yang menjadi masalah utama bagi Presiden Donald Trump, menurut empat sumber pemerintah dan industri.

    India juga berencana untuk mengakhiri pajak atas impor etana dan gas minyak cair (LPG) AS.

    Pengimpor LNG terbesar di negara itu, GAIL India Ltd telah mengeluarkan tender untuk membeli hingga 26% saham dalam proyek LNG di Amerika Serikat yang dikombinasikan dengan kesepakatan impor gas selama 15 tahun.

    Thailand

    Thailand mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk mengimpor lebih banyak LNG dan etana AS selama lima tahun ke depan.

    Selain rencana yang ada untuk mengimpor 1 juta metrik ton LNG per tahun senilai $500 juta tahun depan sebagai bagian dari rencana 15 tahun yang dimulai pada tahun 2026 dengan total 15 juta ton, Thailand merencanakan kontrak lain untuk lebih dari 1 juta ton LNG AS selama lima tahun ke depan.

    Thailand juga berencana mengimpor 400.000 ton etana AS senilai US$100 juta selama empat tahun ke depan, kata menteri keuangannya.

  • Biaya Pelatihan Pengawas Kopdes Merah Putih Dipastikan Tak Sampai Rp5 Juta per Orang

    Biaya Pelatihan Pengawas Kopdes Merah Putih Dipastikan Tak Sampai Rp5 Juta per Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memastikan biaya untuk melatih pengawas internal Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mencapai Rp5 juta setiap orang.

    Untuk diketahui, setiap Kopdes Merah Putih akan memiliki 3 pengawas internal. Alhasil, akan ada sebanyak 240.000 pengawas di 80.000 Kopdes Merah Putih.

    Menkop Budi menyebut biaya pelatihan yang berkaitan dengan dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko itu dipastikan akan lebih murah. Meski lebih murah, dia juga menekankan, untuk mengoperasikan Kopdes Merah Putih ini membutuhkan biaya.

    Terlebih, dia menyampaikan situs Kopdes Merah Putih dengan domain Kopdesmerahputih.kop.id juga perlu dilakukan pengamanan sistem.

    “Enggak, enggak. Bisa lebih murah juga [kurang dari Rp5 juta per orang], tapi kan digitalisasi perlu, cyber security-nya, pembangunan sistemnya, kan perlu biaya,” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Sayangnya, Ketua Umum (Ketum) pro Joko Widodo (Projo) itu irit bicara saat ditanya lebih lanjut terkait anggaran yang dibutuhkan untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih.

    “Belum tahu, belum ada kira-kira. Saya takut ngomong kira-kira,” ujarnya.

    Dia hanya menyampaikan bahwa nantinya pelatihan para pengawas Kopdes Merah Putih akan dilakukan secara daring. “Nanti itu lagi diformulasikan, karena kan bisa pakai daring juga biar hemat, pelatihan daring. Bisa juga kan, hybrid,” terangnya.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian memperkirakan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih pada Agustus hingga akhir 2025 yang akan dilakukan serentak.

    Pelatihan ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir pencucian uang di tubuh 80.000 Kopdes Merah Putih.

    Di samping itu, pelatihan dasar ini juga merupakan salah satu mandat yang diberikan Presiden Prabowo kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Inpres 9/2025) yang dikeluarkan pada 27 Maret 2025.

    Dalam Inpres 9/2025, Kepala Negara RI itu memberikan mandat kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang salah satunya untuk memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, dan pelatihan sumber daya manusia perkoperasian untuk penguatan kapabilitas kelembagaan dan kapasitas usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dia memperkirakan, setiap pengawas Kopdes Merah Putih yang akan dilatih membutuhkan anggaran senilai Rp5 juta per orang, atau setidaknya membutuhkan Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih.

    “Realistis, mungkin lebih dari itu [Rp1,2 triliun]. Karena untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendanaan,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

  • LG Mundur dari Proyek Baterai EV, Ini Imbasnya Buat Hilirisasi RI

    LG Mundur dari Proyek Baterai EV, Ini Imbasnya Buat Hilirisasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Hengkangnya LG Energy Solution (LG) dari proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir dinilai dapat berimbas pada rencana hilirisasi Indonesia.

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli mengatakan, langkah LG itu juga memunculkan tantangan bagi RI, seperti mencari investor baru secara lebih kompetitif.

    “Mundurnya Konsorsium LG ini setidaknya akan berpengaruh kepada proyek hilirisasi di Indonesia, baik karena mundurnya waktu yang diperlukan untuk mencari investor baru serta kemungkinan kompetisi dengan negara lain yang lebih menguntungkan investor,” kata Rizal kepada Bisnis, Senin (21/4/2025).

    Dalam proyek baterai RI, konsorsium LG terdiri atas produsen dan manufaktur yang mayoritas berbasis di Korea Selatan, seperti LG Energy Solution, LG Chem, LG Internasional, dan Posco. Sedangkan, satu mitra mereka berasal dari China yakni Huayou Holding. 

    Adapun, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan. Total komitmen investasi dari proyek itu adalah senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. 

    Menurut Rizal, tak menutup kemungkinan LG akan memindahkan tujuan investasinya ke negara lain yang lebih kompetitif, kemudahan berinvestasi, dan jaminan berusaha yang lebih pasti. 

    Oleh karena itu, Rizal mengingatkan agar pemerintah lebih cermat dalam mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ini terutama minyak dan gas bumi (migas) serta batu bara dalam negeri yang dapat digunakan untuk ketahanan energi nasional dan kebangkitan industrialisasi. 

    “Gunakan energi murah agar industri nasional dapat bersaing secara global,” imbuh Rizal.

    Rizal juga menyoroti tantangan utama investasi di Indonesia, yakni birokrasi pemerintah yang belum efisien. Imbasnya, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk pengurusan perizinan dalam berinvestasi dan biaya yang tidak pasti. 

    Rizal menyebut, integrasi perizinan cepat dan efisien yang dijanjikan oleh pemerintah pusat belum dapat diwujudkan. Karena itu, kementerian dan lembaga berjalan dengan caranya masing-masing.

    Apalagi di daerah, banyak hal yang masih perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Walhasil, perizinan akan memakan waktu yang lama. 

    “Belum lagi masalah pengadaan tanah dan masalah sosial lainnya seperti gangguan dari ormas [organisasi masyarakat] yang dapat mengganggu lancarnya investasi,” kata Rizal.

    Sementar itu, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai mundurnya LG dari proyek baterai membuat Indonesia, kehilangan peluang memanfaatkan momentum investasi. Apalagi, saat ini tengah terjadi gejolak perdagangan global akibat perang tarif.

    “Tentu mundurnya LG kita kehilangan peluang memanfaatkan momentum investasi di tengah gejolak global trade akibat perang tarif,” kata Hendra.

    Dia pun menduga LG hengkang lantaran ketidakpastian regulasi di Tanah Air. Pasalnya, dalam melakukan keputusan investasi, investor juga memperhitungkan aspek kepastian hukum atau regulasi di negara bersangkutan.

    Oleh karena itu, perubahan regulasi yang berdampak terhadap perekonomian dari suatu rencana investasi. Hendra pun menuturkan dalam beberapa bulan terakhir ini muncul sejumlah regulasi yang semakin membebani pelaku usaha di sektor pertambangan.

    “Antara lain B40, kenaikan PPN, beban biaya bunga akibat kebijakan DHE [devisa hasil ekspor], kemudian terakhir kenaikan tarif royalti. Faktor-faktor ini yang juga akhirnya menambah aspek ketidakpastian semakin tinggi,” jelas Hendra.

  • Industri Tekstil Lirik Jepang hingga Jerman jadi Pasar Ekspor Alternatif

    Industri Tekstil Lirik Jepang hingga Jerman jadi Pasar Ekspor Alternatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mulai mencari potensi pasar ekspor baru seiring dengan rencana pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32% atas produk asal Indonesia. Negara-negara seperti Jepang, Jerman hingga Arab menjadi pasar potensial. 

    Wakil Ketua API David Leonardi mengatakan, pelaku usaha industri tekstil melihat peluang ekspor ke negara-negara potensial di luar AS yang trennya menunjukkan peningkatan secara konsisten. 

    “Beberapa negara yang kini menjadi tujuan ekspor potensial antara lain Uni Emirat Arab dan negara-negara Timur Tengah karena pertumbuhan sektor ritel dan permintaan produk tekstil yang semakin tinggi,” ujar David kepada Bisnis, Senin (21/4/2025). 

    Tak hanya itu, Jerman dan negara-negara Eropa Timur lainnya juga mencari alternatif pemasok produk tekstil dan garmen selain dari China dan India. Dia pun melihat pasar ini prospektif bagi Indonesia. 

    Di sisi lain, Jepang dan Korea Selatan juga memiliki peluang untuk peningkatan ekspor pasalnya kedua pasar tersebut memiliki preferensi terhadap produk tekstil berkualitas tinggi dari negara berkembang.

    “Australia dan Kanada yang juga menunjukkan ketertarikan terhadap produk dengan nilai tambah seperti produk ramah lingkungan atau fashion modest,” tuturnya. 

    David menuturkan bahwa industri saat ini mulai lebih berhati-hati dalam menjaga neraca dagang dengan AS agar tetap seimbang dan tidak menimbulkan ketergantungan yang berisiko. 

    “Saat ini, dengan ketidakpastian kebijakan tarif, pelaku usaha mencoba menyeimbangkan ekspor ke AS dengan diversifikasi pasar,” imbuhnya. 

    Sebab, potensi surplus perdagangan dari sektor pakaian ke AS bisa mengalami penurunan jika tarif diberlakukan lebih tinggi atau jika akses pasar semakin terbatas. 

    Namun, David meyakini selama produk Indonesia tetap kompetitif dari sisi harga dan kualitas, peluang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan surplus tetap ada, terutama untuk produk niche atau dengan desain khusus.

    Dalam rangka pengalihan pasar ekspor, pihaknya melihat Indonesia perlu memperbaiki beberapa aspek untuk memperluas pasar ekspor, seperti peningkatan kualitas dan inovasi produk, termasuk desain, bahan ramah lingkungan, dan diversifikasi produk jadi.

    Kemudian, penguatan branding dan promosi agar produk tekstil Indonesia lebih dikenal di pasar global dan peningkatan efisiensi logistik dan infrastruktur, untuk menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing.

    “Pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas [FTA] dengan negara-negara non-AS, seperti RCEP, Uni Eropa, atau Afrika,” tambahnya. 

    Lebih lanjut, API mendorong penguatan kemitraan dagang dan promosi melalui pameran internasional, penyesuaian produk dengan kebutuhan dan preferensi pasar lokal dari negara tujuan baru dan mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk go global dengan pelatihan dan fasilitasi ekspor.

  • Driver Ojol Ogah Masuk Kategori UMKM, Wamenaker Bilang Begini

    Driver Ojol Ogah Masuk Kategori UMKM, Wamenaker Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan buka suara terkait rencana Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memasukkan pengemudi transportasi online ke dalam kategori UMKM, melalui revisi UU No.20/2008 tentang UMKM.

    Meski tidak berkomentar banyak mengenai rencana tersebut, Noel, sapaan akrabnya, menilai bahwa ada kepentingan Kementerian UMKM untuk menyelamatkan pengemudi transportasi online.

    “Mungkin ada kepentingan kawan-kawan Kementerian UMKM untuk menyelamatkan driver ojek online. Jadi saya melihatnya ada hal yang positif ya,” kata Noel saat ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Senin (21/4/2025).

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, masuknya para pengemudi ini dalam revisi UU UMKM bertujuan agar memiliki payung hukum yang jelas. 

    “Sampai hari ini aspirasinya kan sebetulnya bagaimana dengan status secara hukum teman-teman kita yang ada di ojol ini, inilah nanti akan kita siapkan,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).  

    Kendati begitu, Maman menyebut bahwa pihaknya perlu melakukan konsolidasi secara internal untuk melakukan pengajuan revisi UU UMKM. Nantinya, ojol bisa mendapatkan beraneka macam alokasi subsidi, seperti bahan bakar minyak (BBM).  

    “Nah, kalau memang ojek online itu masuk dalam kategori UMKM, berarti teman-teman kita punya hak fasilitas untuk mendapatkan subsidi BBM,” ujarnya.

    Adapun, rencana ini mendapat penolakan kerja dari asosiasi pengemudi transportasi online. Diberitakan Bisnis sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak ojek online (ojol), taksi online, dan kurir masuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. 

    Ketua SPAI Lily Pujiati menegaskan, para pekerja ini masuk dalam kategori pekerja tetap sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.  

    “SPAI menolak ojol dikategorikan sebagai UMKM,” tegas Lily dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025). 

    Merujuk UU No.13/2003, Lily menuturkan bahwa para pengemudi ojol, taksi online, dan kurir ini masuk dalam kategori pekerja lantaran hubungan antara perusahaan platform dengan pengemudi ojol merupakan hubungan kerja yang di dalamnya mencakup tiga unsur, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah.

    Menanggapi penolakan ini, Noel sekali lagi meyakini bahwa ada niat baik dari Kementerian UMKM mengenai rencananya memasukan pengemudi transportasi online dalam kategori UMKM.

    “Walaupun ada penolakan dari kawan-kawan driver, tapi sekali lagi saya yakin sekali Kementerian UMKM pasti punya niat baik,” pungkas Noel.