Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Banyak Pengusaha India Minat Investasi di RI, Apindo: Pemerintah Harus Sigap

    Banyak Pengusaha India Minat Investasi di RI, Apindo: Pemerintah Harus Sigap

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bahwa minat perusahaan-perusahaan India untuk berinvestasi di Indonesia semakin tinggi. Menyambut ini, pemerintah harus sigap untuk memberikan fasilitas terbaik agar minat tersebut terealisasi. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, India banyak unggul di sektor inovasi digital, payment system, teknologi, kesehatan, energi terbarukan, hingga pengembangan skill tenaga kerja. Pemerintah harus sigap mengambil peluang tersebut. 

    “Banyak sekali yang tertarik untuk investasi di Indonesia. Ini sekarang kan tinggal gimana caranya bahwa semua yang berminat, yang tertarik, ini benar-benar kita bisa pastikan mereka masuk,” kata Shinta dalam agenda The Innovation Edge: India-Indonesia Collaboration for A Future-Ready Economy, Rabu (23/4/2025). 

    Tak dipungkiri, investor dari India juga banyak mengeluhkan kendala terkait perizinan yang masih rumit di Indonesia. Hal inilah yang menurut Shinta perlu segera dievaluasi dan diberikan fasilitas kemudahan bagi para investor.

    Dalam kesempatan itu, dia membeberkan dua inisiatif utama, yakni pendirian innovation hub dan rencana pembentukan Indian desk. Pertama, innovation hub dibangun untuk perusahaan India yang akan mengembangkan teknologinya di Indonesia. 

    “Basically di situ Indian companies, jadi perusahaan-perusahaan India bisa membangun juga teknologi-teknologi, dan Indian desk itu adalah kesempatan untuk nanti perusahaan India bisa mendapatkan lebih banyak fokus dari segi fasilitasi,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia meyakini investasi India di Indonesia akan terus meningkat. Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai realisasi investasi India di Indonesia sebesar US$173,1 juta pada 2024 atau turun dari tahun sebelumnya US$275,4 juta. Namun, capaian tersebut naik dari tahun 2022 sebesar US$127,6 juta. 

    Lebih lanjut, Shinta juga menyoroti pentingnya kemitraan antara perusahaan India dengan mitra lokal. Terlebih, dalam situasi global yang masih panas imbas perang dagang. Bagi Indonesia, India juga menjadi opsi diversifikasi pasar ekspor yang potensial. 

    “Jadi ini saya rasa kemitraan strategis yang terus dibangun dengan negara lain, termasuk juga diversifikasi ekspor karena kan lalu kita katakan salah satu kita enggak bisa nunggu saja dari Amerika, tapi paralel track kita juga harus diversifikasi ekspor ke pasar-pasar lain,” tuturnya. 

    Senada, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan, India dan Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dalam hal pengembangan teknologi, terlebih untuk industialisasi. 

    “Kita ingin memiliki industri sebagai prioritas dalam pertumbuhan ekonomi. Maka industrialisasi ke arah downstreaming menjadi faktor utama, dan industrialisasi tidak mungkin tanpa teknologi,” ujarnya, dalam kesempatan yang sama. 

    Dengan kemampuan inovasi teknologi yang memadai, India dapat menjadi partner mumpuni bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan kedua negara lewat optimalisasi industrialisasi. 

  • Menhub Bantah Jumlah Pemudik 2025 Menurun Hanya Karena Daya Beli Masyarakat Melemah

    Menhub Bantah Jumlah Pemudik 2025 Menurun Hanya Karena Daya Beli Masyarakat Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan penurunan jumlah pemudik selama periode mudik Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun lalu bukan karena penurunan daya beli masyarakat. 

    Menhub Dudy menyebutkan tahun ini jumlah pemudik tercatat sebesar 154,62 juta jiwa. Angka ini turun 4,67% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 162,2 juta jiwa. Meski demikian, Dudy mengatakan penurunan tersebut tidak dapat disebut sebagai dampak penurunan daya beli masyarakat. 

    “Memang ada penurunan dari realisasi 2024. Penurunan hanya sebesar 4,6%. Penurunan tersebut tidak bisa digeneralisir sebagai penurunan daya beli masyarakat karena kurang dari 5%,” kata Menhub Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Dudy menambahkan pihaknya akan mengkaji penyebab penurunan jumlah pemudik. Dia mengatakan kemungkinan masyarakat memilih tidak mudik tahun ini. 

    “Mungkin barangkali masyarakat memiliki pilihan tidak mudik pada tahun ini ini akan kami kaji lagi dari jumlah 4,6% turun alasannya seperti apa,” jelasnya. 

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 154,62 juta orang atau sekitar 54,89% dari total penduduk Indonesia melakukan perjalanan selama periode H-10 hingga H+10 Lebaran 2025.

    Menhub Dudy menyampaikan bahwa tingkat mobilitas masyarakat selama masa mudik Lebaran 2025 sangat tinggi, berdasarkan mobile positioning data (MPD) yang dihimpun dari tiga operator seluler utama, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata.

    Data tersebut mencatat sebanyak 358.211.415 aktivitas perpindahan selama 21 hari masa libur Lebaran, dengan rata-rata koefisien pergerakan sebesar 2,32.

    Pulau Jawa tercatat sebagai pusat utama aktivitas mudik. Dari total pelaku perjalanan, 60,73% atau sekitar 93,9 juta orang berasal dari Pulau Jawa, terutama wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun sebanyak 65,79% atau sekitar 101,72 juta orang menjadikan Pulau Jawa sebagai tujuan perjalanan.

  • Astra Property Geber Ekspansi Bisnis Pergudangan Tahun Ini

    Astra Property Geber Ekspansi Bisnis Pergudangan Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Astra Property mengungkap rencana ekspansi bisnis perseroan sepanjang 2025. Entitas usaha PT Astra International Tbk. (ASII) itu menyebut bakal mulai merambah ke bisnis pergudangan logistik.

    Presiden Direktur Astra Property Wibowo Muljono menjelaskan bahwa berdasarkan studinya, bisnis area pergudangan menjadi salah satu yang akan bertahan di tengah gejolak dinamika ekonomi.

    “Untuk yang industrial ini, kita sebenarnya sudah pelajari sejak lama dan kita melihat memang portofolio industrial ini adalah langkah ekspansi kita ke depan yang menurut kita sangat prudent,” jelasnya dalam Media Gathering di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Saat ini, Astra Property telah mengembangkan dua proyek area pergudangan yang berlokasi di Cikarang Logistic Park 1&2 serta Cibinong Modern House. Kedua proyek tersebut menggandeng ESR Logos.

    Astra Property juga melirik kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sudah memiliki demand yang kuat untuk mengembangkan pergudangan logistik ke depan. Salah satunya, yakni KEK Kendal yang dinilai berdekatan dengan kawasan industri Semarang.

    “Kita melihat sebenarnya kota-kota besar lainnya, Surabaya, Semarang, dekat KEK Kendal di situ, menjadi potensi untuk kita melihat apakah di situ bisa untuk menjadikan ekspansi logistik berikutnya,” tegasnya.

    Untuk diketahui, saat ini, Astra Property itu memiliki sembilan protofolio bisnis meliputi bisnis perkantoran, retail, hotel, hingga rumah tapak.

    Beberapa portofolio bisnis Astra Property di sektor komersial, di antaranya Menara Astra, The Arumaya Office, Hotel Mandarin Oriental, hingga Resta Pendopo yang terletak di Jalan Tol Trans Jawa arah Semarang – Solo.

    Sementara itu, portofolio properti residensial Astra Property, di antaranya Anandamaya Residence, Asya, Arumaya Residence, Ammaia Ecofirest serta Altea Blvd. 

    Tak hanya aktif membangun portofolio yang diprakarsai sendiri, Astra Property juga berencana melakukan pengembangan proyek residensial bersama Sinar Mas Land. Namun sayangnya, Bowo masih enggan memerinci proyek kolaborasi tersebut saat ini.

  • IMF Ramal Ekonomi dan Perdagangan Dunia Turun Lebih Dalam, Efek Tarif Trump

    IMF Ramal Ekonomi dan Perdagangan Dunia Turun Lebih Dalam, Efek Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% pada 2024 menjadi 2,8% untuk keseluruhan tahun 2025, akibat implementasi tarif resiprokal Trump. 

    Hal itu tercantum dalam dokumen World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025 yang baru saja terbit pada Selasa (22/4/2025). 

    Director Research Department IMF Pierre‑Olivier Gourinchas menekankan bahwa tanpa tarif Trump, pihaknya telah merevisi sedikit penurunan ke level 3,2%. Melalui pengenaan tarif dan pemberian jeda dengan tarif 10% kepada semua negara, ekonomi bakal turun lebih dalam. 

    “Jeda ini, bahkan jika diperpanjang secara permanen, memberikan prospek pertumbuhan yang sama dengan perkiraan referensi, 2,8%, bahkan jika beberapa negara dengan tarif tinggi dapat diuntungkan,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Rabu (23/4/2025). 

    Pierre menyampaikan bahwa meskipun pertumbuhan global masih berada di atas level resesi, semua wilayah terkena dampak negatif tahun ini dan tahun depan. 

    Proses disinflasi global terus berlanjut, tetapi dengan laju yang lebih lambat dengan inflasi yang direvisi naik 0,1 poin persentase di kedua tahun tersebut. 

    Dirinya melihat ketegangan perdagangan ini akan sangat berdampak pada perdagangan global. IMF pun memprediksikan bahwa pertumbuhan perdagangan global akan terpangkas lebih dari setengahnya dari 3,8% tahun lalu menjadi 1,7% tahun ini. 

    Untuk Amerika Serikat sendiri, tarif mewakili guncangan pasokan yang mengurangi produktivitas dan output secara permanen dan meningkatkan tekanan harga untuk sementara. 

    “Hal ini menambah prospek yang sudah melemah dan membuat kami merevisi pertumbuhan turun 0,9% menjadi 1,8%, dengan penurunan 0,4% dari tarif saja. Sementara inflasi direvisi naik,” ujarnya. 

    Adapun, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju 1,4% pada tahun ini, dengan pertumbuhan ekonomi AS turun menjadi 1,8% dari sebelumnya 2,7%. 

    Melihat negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan menjadi 3,7%, dengan penurunan terbesar di negara-negara terdampak tarif Trump—terutama China.

    Di sisi lain bagi mitra dagang, tarif sebagian besar bertindak sebagai guncangan permintaan eksternal yang negatif. Melemahkan aktivitas dan harga, meskipun beberapa negara bisa mendapatkan keuntungan dari pengalihan perdagangan. 

    Hal tersebut menjadi alasan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan China tahun ini menjadi 4% dari 5% pada tahun sebelumnya, sementara inflasi direvisi turun 0,8%, meningkatkan tekanan deflasi. 

    “Semua negara terkena dampak negatif dari lonjakan ketidakpastian kebijakan perdagangan, karena bisnis memangkas pembelian dan investasi, sementara lembaga keuangan menilai kembali eksposur peminjam mereka,” tuturnya. 

    Terlebih, ketidakpastian juga meningkat karena gangguan sektoral yang kompleks akibat tarif yang dapat menyebabkan naik turunnya rantai pasokan, seperti yang kita lihat selama pandemi.

    Berlakunya tarif Trump menjadi variabel besar dalam perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya tarif yang tinggi, ketidakpastian dalam pelaksanaannya pun berisiko memperburuk aktivitas ekonomi.

    Laporan IMF itu menyajikan proyeksi acuan (reference forecast) berdasarkan informasi hingga 4 April 2025, termasuk tarif resiprokal yang berlaku 2 April 2025 dan berbagai respons awalnya. Proyeksi IMF juga disertai dengan berbagai skenario mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi global, berdasarkan asumsi kebijakan perdagangan yang berbeda.

  • Denmark Dorong Penyelesaian Perjanjian Dagang IEU-CEPA

    Denmark Dorong Penyelesaian Perjanjian Dagang IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Lars Løkke Rasmussen menyatakan dukungannya untuk penyelesaian perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa (UE) dengan Indonesia.

    Rasmussen menuturkan, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Denmark mendukung hubungan yang lebih erat antara blok tersebut dengan Indonesia. Oleh karena itu, Denmark sangat mendukung adanya perjanjian perdagangan bebas antara UE dan Indonesia.

    Adapun, saat ini, kedua pihak tengah melakukan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Seiring dengan hal tersebut, Rasmussen menuturkan penyelesaian negosiasi perjanjian tersebut akan menjadi salah satu fokus utama Denmark saat memegang kepresidenan Uni Eropa pada semester II/2025 mendatang. 

    “Saya jamin, ini akan jadi salah satu prioritas utama kami dalam presidensi UE Denmark mendatang,” kata Menlu Rasmussen di Gedung Pancasila, Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025). 

    Sebagai informasi, posisi Ketua atau Kepresidenan Uni Eropa dijalankan selama enam bulan secara bergiliran oleh negara-negara anggotanya. 

    Dalam periode tersebut, negara pemegang kepresidenan UE bertanggung jawab memimpin berbagai rapat pada Dewan Uni Eropa dan memastikan adanya kemajuan pekerjaan dewan tersebut terkait dengan perundang-undangan Uni Eropa.

    Melansir laman resmi Uni Eropa, posisi Ketua blok tersebut saat ini dipegang oleh Polandia yang akan rampung pada Juni 2025. 

    Setelah Polandia, Denmark akan memegang posisi tersebut pada Juli hingga Desember 2025 disusul Siprus pada Januari hingga Juni 2026 kemudian Irlandia (Juli-Desember 2026), Lithuania (Januari-Juni 2027), dan Yunani (Juli-Desember 2027.

  • Gapki Sebut Harga CPO Makin Mahal hingga Lampaui Minyak Kedelai

    Gapki Sebut Harga CPO Makin Mahal hingga Lampaui Minyak Kedelai

    Bisnis.com JAKARTA —  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkap harga minyak sawit alias crude palm oil (CPO) terus mengalami kenaikan, bahkan lebih mahal dari minyak kedelai. 

    Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan harga minyak sawit yang selama ini di bawah harga soft oil, kini telah melambung tinggi. Mukti menyebut harga CPO terus bergerak naik dibandingkan minyak bunga matahari maupun rapeseed.

    “Harga minyak sawit atau harga CPO itu sekarang sudah bergerak terus naik, dan sekarang sudah harganya melebihi daripada harga soft oil, dibandingkan dengan bunga matahari, dengan minyak kedelai, sekarang itu lebih tinggi,” kata Mukti dalam acara Editorial Circle ‘Driving responsible growth for palm oil industry’ di UOB Plaza, Jakarta, Selasa (22/4/2025). 

    Per 20 Februari 2025, harga minyak sawit mencapai US$1.270 per ton. Harganya lebih tinggi dibandingkan jenis minyak lain seperti minyak kedelai (soybean) yang mencatatkan US$1.102 per ton, minyak bunga matahari (sunflower) US$1.240 per ton, dan minyak rapeseed senilai US$1.149 per ton.

    Seiring dengan melonjaknya harga CPO, Mukti menyebut hal ini berdampak pada harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang juga ikut terkerek.

    “Jadi sekarang [harga CPO] sudah lebih tinggi. Otomatis karena ini menjadi komoditas perdagangan di dunia, harga TBS yang dijual petani sudah bagus, petani sangat happy dengan lebih dari Rp3.000 per kilogram. Ini bagi kita bagus,” ujarnya.

    Namun, Mukti mengatakan kenaikan harga CPO yang sudah mulai bergerak naik memicu beberapa negara konsumen sudah mulai bergerak memproduksi minyak nabati alias minyak sayur. Mereka mencari alternatif sawit maupun bunga matahari.

    Di sisi lain, Mukti menuturkan selama enam tahun terakhir produksi minyak sawit dalam negeri relatif stagnan di kisaran 51,2 juta ton—54,8 juta ton. Padahal, konsumsi dalam negeri terus mengalami kenaikan.

    Data Gapki menunjukkan, konsumsi dalam negeri untuk sawit terus bergerak naik menjadi 45,22% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya di angka 42,32%. Bahkan, pada 2020, konsumsi minyak sawit dalam negeri hanya 33,63%.

    Adapun, kenaikan konsumsi minyak sawit didorong oleh penggunaan biodiesel yang mencapai 11,44 juta ton pada 2024. Angkanya sudah melebihi penggunaan untuk pangan yang mencapai 10,2 juta ton. Secara total, konsumsi minyak sawit dalam negeri mampu mencapai 23,85 juta ton pada 2024.

    Sayangnya, total produksi minyak sawit relatif stagnan selama lima tahun terakhir, yakni di kisaran 51,2 juta—54,8 juta ton. Jika menengok periode 2024, produksinya hanya mencapai 52,76 juta ton. Rinciannya, sebanyak 4,59 juta ton produksi Palm Kernel Oil (PKO), sedangkan 48,16 juta ton produksi CPO.

  • Proyek Investasi EV Battery Tetap Berjalan Meski LG Mundur, Pemerintah Pastikan Komitmen Hilirisasi Tetap Kuat

    Proyek Investasi EV Battery Tetap Berjalan Meski LG Mundur, Pemerintah Pastikan Komitmen Hilirisasi Tetap Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa proyek investasi kendaraan listrik (EV) senilai USD9,8 miliar yang telah disepakati antara Indonesia dan LG Energy Solution dari Korea Selatan pada 18 Desember 2020 tetap berjalan sesuai rencana, meskipun LG Energy Solution memutuskan mundur dari sebagian proyek yang tergabung dalam skema “Indonesia Grand Package”. Proyek ini mencakup pengembangan rantai pasok baterai EV secara terintegrasi, mulai dari penambangan hingga produksi baterai.

    Sebagai bagian dari komitmen investasi tersebut, pada 3 Juli 2024, Presiden ke-7 Joko Widodo meresmikan pabrik sel baterai EV pertama di Indonesia yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini adalah hasil kerja sama antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution melalui PT HLI Green Power dan telah beroperasi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 10 Gigawatt hour (GWh).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa secara keseluruhan proyek tidak mengalami perubahan mendasar. Yang terjadi adalah penyesuaian mitra investasi dalam struktur joint venture (JV).

    “Secara konsep, pembangunan dari Grand Package ini tidak ada yang berubah. Infrastruktur dan rencana produksi tetap sesuai dengan peta jalan awal. Perubahan hanya terjadi pada level investor, dimana LG tidak lagi melanjutkan keterlibatannya pada JV 1, 2, dan 3 yang baru, dan telah digantikan oleh mitra strategis dari Tiongkok, yaitu Huayou, bersama BUMN kita,” ungkap menteri asal Papua ini.

    Bahlil juga menanggapi kekhawatiran publik terkait dampak ketegangan geopolitik dan kondisi ekonomi global terhadap kelangsungan proyek.

    “Perlu kami sampaikan bahwa proyek ini tidak terpengaruh oleh dinamika global seperti perang atau ketidakpastian ekonomi. Investasi senilai hampir USD8 miliar untuk pengembangan tahap berikutnya tetap berjalan. Groundbreaking tahap lanjutan direncanakan dilakukan dalam tahun ini, sehingga tidak ada penghentian atau pembatalan investasi sebagaimana yang mungkin dikhawatirkan masyarakat,” jelas Bahlil.

    Secara keseluruhan, Pemerintah kembali menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan proyek hilirisasi baterai kendaraan listrik.

    “Pergantian investor adalah dinamika yang lazim dalam proyek berskala besar. Yang penting bagi kami adalah bahwa semua mitra tetap berkomitmen, dan pemerintah hadir untuk memastikan proses transisi berlangsung lancar. Proyek ini sudah berjalan, sebagian telah diresmikan dan mulai produksi, dan sisanya akan terus kami kawal hingga tuntas sesuai target. Tidak ada yang berubah dari tujuan awal yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat industri kendaraan listrik dunia,” tutup Bahlil.

    Pemerintah, melalui kerja sama lintas sektor antara Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Satuan Tugas Hilirisasi terus berkomitmen memastikan seluruh proyek dalam Grand Package terealisasi tepat waktu dan sesuai standar. Langkah ini merupakan bagian integral dari strategi hilirisasi industri nikel dan transisi energi nasional menuju ekosistem kendaraan listrik yang berdaya saing global.

  • Krisis Beras Hantui Negeri Jiran, Peluang RI Genjot Produksi

    Krisis Beras Hantui Negeri Jiran, Peluang RI Genjot Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia dikabarkan berencana mengimpor beras dari Indonesia. Negeri Jiran kesulitan dan hanya mampu memenuhi 50% dari kebutuhan beras.

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Mohamad Bin Sabu di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa pagi (22/4/2025).

    “[Soal pertemuan dengan Malaysia] menarik, tadi menanyakan apa bisa kami [Malaysia] impor beras dari Indonesia?” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Selasa (22/4/2025).

    Menanggapi permintaan tersebut, Amran menyebut bahwa Indonesia untuk sementara waktu belum bisa mengekspor beras. Pasalnya, Indonesia saat ini fokus menjaga stok beras dalam negeri.

    “Saya katakan untuk sementara kami menjaga stok dulu. Kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersahabat,” ujarnya. 

    Amran mengungkap, harga beras di Negeri Jiran saat ini cukup tinggi lantaran kurangnya pasokan. Dia menyebut, Malaysia saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 40%-50% dari kebutuhan nasional.

    Selain Malaysia, Amran mengatakan bahwa Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang juga berencana untuk datang ke Indonesia  pada 29 April 2025 untuk membahas mengenai stok beras.

    Sama seperti Malaysia, Amran menyebut bahwa harga beras di Negeri Sakura melambung, bahkan mencapai sekitar Rp93.000 – Rp100.000 per kilogram (kg).

    Bekerja mengangkut karung beras

    Stok Indonesia 

    Di tengah potensi permintaan beras, Amran menuturkan stok beras yang ada per hari ini mencapai 3,3 juta ton. Stok tersebut diperkirakan terus bertambah pada musim panen Mei 2025.

    Amran memperkirakan, stok beras nasional dapat tembus 4 juta ton pada Mei 2025. Menurutnya, pasokan beras 4 juta ton tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka. 

    “Kemungkinan di Mei itu masuk 4 juta ton dan itu tidak pernah terjadi selama merdeka. Ini kerja keras kita semua,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, produksi beras dalam negeri diproyeksi cukup bagus tahun ini. 

    Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Februari 2025, total produksi padi pada Januari-Mei 2025 diperkirakan mencapai 34,47 ton GKP. 

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara mencapai sekitar 16,62 juta ton beras pada periode Januari-Mei 2025.

    Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras. 

    Malaysia Menunggu

    Sementara itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Mohamad Bin mengatakan bahwa meski pun saat ini belum ada arahan resmi untuk mendatangkan beras dari Indonesia, pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai rencana tersebut.

    “Sekarang ini belum lagi, tapi kita akan bincang,” kata Mohamad dalam konferensi pers.

    Kendati begitu, dia menegaskan bahwa Malaysia berencana untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia, seperti pertukaran teknologi pertanian dan pelatihan,  utamanya dalam meningkatkan produksi beras di negaranya. 

    Peluang Ekspor Beras

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan kemungkinan Indonesia membuka keran ekspor untuk komoditas beras seiring dengan melimpahnya stok dalam negeri.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, Indonesia bisa saja ekspor beras selama cadangan pangan dalam negeri tercukupi dan produksi melimpah. Adapun, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog minimal 1 juta ton.

    “Kalau cadangan pangan kita sudah siap, kemudian produksinya melimpah, misalnya 32 juta ton, kenapa nggak?” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/4/2025).

    Ilustrasi beras impor

    Kendati begitu, Arief menyebut bahwa keputusan untuk membuka keran ekspor beras ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat, rencana ekspor dan impor harus melalui rapat terbatas (ratas) bersama dengan Kepala Negara.

    “Terserah Pak Presiden, karena kalau mau ekspor, mau impor, itu ratas dengan Pak Presiden,” ujarnya.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori sebelumnya mengatakan, produksi tahun ini memiliki pola yang mirip dengan pola produksi di 2022, dengan puncak produksi terjadi pada Maret. 

    “Ini berbeda dengan pola produksi tahun lalu yang puncak panennya di April,” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025). 

    Dia mengatakan, produksi yang cukup baik ini didukung oleh iklim cuaca yang normal. Khudori merujuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, cuaca tahun ini diperkirakan normal. 

    Dengan demikian, besar kemungkinan di bulan-bulan berikutnya, produksi juga tidak tertekan seperti 2023 imbas adanya fenomena El Nino. 

    Melihat kondisi tahun ini, Khudori meyakini produksi tahun ini lebih besar dibanding tahun lalu.  

    Merujuk data KSA BPS, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan masyarakat mencapai 30,62 juta ton. Jumlah tersebut turun sebanyak 480.040 ton atau 1,54% dibanding produksi beras di 2023 yang mencapai 31,10 juta ton.  

    Khudori mengatakan, produksi di 2024 merupakan yang terendah dalam 7 tahun terakhir.  

    Sementara itu, Khudori memperkirakan bahwa produksi beras tahun ini tak jauh berbeda dengan produksi di 2022. Masih merujuk data KSA BPS, produksi beras di tahun tersebut mencapai sekitar 31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton atau 0,59% dibandingkan produksi beras di 2021. 

    “Perkiraan saya, produksi tahun ini tak jauh dari produksi 2022,” ujarnya.

  • Menkeu Bessent Beberkan Peluang Meredanya Perang Dagang AS vs China

    Menkeu Bessent Beberkan Peluang Meredanya Perang Dagang AS vs China

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent mengatakan kebuntuan tarif dengan China tidak dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak dan bahwa dua ekonomi terbesar di dunia harus menemukan cara untuk meredakan ketegangan.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (23/4/2025), dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh JPMorgan Chase & Co. di Washington, yang tidak terbuka untuk umum atau media, Bessent menyebut peredaan ketegangan itu akan terjadi dalam waktu dekat. 

    Bessent menggambarkan situasi saat ini pada dasarnya sebagai embargo perdagangan, menurut orang-orang yang menghadiri sesi tersebut.

    Dia juga menambahkan bahwa bukan tujuan AS untuk melepaskan diri dari China. Status quo saat ini, yaitu tarif 145% untuk barang-barang China oleh AS dan tarif 125% untuk produk-produk AS oleh China, tidak dapat dipertahankan.

    Dia menyatakan optimisme bahwa ketegangan dapat mereda dalam beberapa bulan mendatang, yang akan membawa kelegaan bagi pasar, tetapi memperingatkan bahwa kesepakatan yang lebih besar dapat memakan waktu lebih lama.

    Bessent juga menyampaikan kesepakatan komprehensif antara kedua negara dapat terjadi dalam dua hingga tiga tahun. Dia juga menegaskan kembali pendapatnya bahwa China telah menghambat ekonomi konsumennya dan lebih mengutamakan manufaktur dengan mengorbankan AS.

    Bessent mengatakan kesepakatan apa pun akan memerlukan penyeimbangan kembali perdagangan yang memungkinkan AS untuk meningkatkan manufaktur. Adapun, dia juga mengatakan, negosiasi dengan China mengenai kesepakatan semacam itu belum dimulai.

  • Kemendag Targetkan Perjanjian IEU-CEPA Rampung Semester I/2025

    Kemendag Targetkan Perjanjian IEU-CEPA Rampung Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan rampung pada semester I/2025.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan perundingan IEU—CEPA akan dikejar sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

    “IEU-CEPA kan targetnya semester I [2025], selesai. Mudah-mudahan. Targetnya seperti itu sih, targetnya. Mudah-mudahan tidak meleset,” kata Punto saat ditemui Bisnis seusai acara Editorial Circle ‘Driving responsible growth for palm oil industry’ di UOB Plaza, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Punto menuturkan perundingan IEU—CEPA yang masih bergulir ini harus melalui berbagai pertimbangan, termasuk kepentingan nasional. Namun, dia berharap perundingan yang telah berlangsung selama 9 tahun ini akan mencapai titik temu.

    “[Perundingan] IEU—CEPA itu kan memang gede, ya.  Market size-nya besar. Kemudian untuk kita compete dengan hampir semua negara kan kalau di IEU—CEPA,” terangnya.

    Adapun, jika perundingan IEU—CEPA ini rampung, dia memastikan ekspor sawit dalam negeri bisa masuk ke Uni Eropa.

    “Pasar EU itu sebenarnya aman kok. Aman, banyak kan CPO kita masuk ke sana,” ujarnya.

    Di sisi lain, Punto menyebut pengaturan Uni Eropa (UE) terkait produk bebas deforestrasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) tidak akan mengganggu perdagangan ekspor sawit.

    “Enggak ada masalah. Sebenarnya kan dengan adanya ISPO [Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil], ISPO itu sebenarnya dari sisi standar, traceability, dan sebagainya itu jauh lebih bagus. Jadi, pasti kita confident,” tuturnya.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemerintah akan dihadapi sederet tantangan jika menuju pasar Uni Eropa yang utamanya berkaitan dengan non-tarif.

    Menurutnya, Indonesia akan dihadapi hambatan perdagangan yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap komoditas tertentu alias non-tariff measures (NTM).

    “Secara umum, sebetulnya kebijakan kita untuk dorong pasar ke Uni Eropa itu banyak dihadapkan pada tantangan hambatan yang paling besar itu hambatan non-tarif,” ujar Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Dia menjelaskan, kebijakan yang diberikan Uni Eropa akan lebih ketat dibandingkan Donald Trump, salah satunya terkait standar lingkungan hingga keamanan.

    “Di sana [Uni Eropa] itu standarnya sangat ketat, standar lingkungan, standar safety, to some extent [sampai batas tertentu] dia lebih ketat daripada Amerika,” tuturnya.

    Untuk itu, Faisal memandang, pemerintah juga harus mendiversifikasi produk dalam negeri yang bisa diekspor dan bisa memenuhi standar Uni Eropa. Mengingat, sengketa dagang sawit Indonesia dengan Uni Eropa juga masih menjadi sorotan.

    “Sekarang kalau bukan sawit terus apa? Nah itu pertanyaannya, jadi jangan sampai kemudian upaya untuk diversifikasinya alih-alih meningkatkan atau meredam penyempitan surplus perdagangan malah nambah jadi defisit,” pungkasnya.