Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Apindo Respons Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%

    Apindo Respons Keputusan Bank Indonesia Tahan BI Rate 5,75%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha meminta Bank Indonesia (BI) dan pemerintah mempertimbangkan kebijakan alternatif seperti stimulus untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah tanpa menaikkan suku bunga acuan.

    Hal ini seiring dengan keputusan BI terhadap suku bunga acuan alias BI Rate yang ditetapkan stabil pada level 5,75% pada April 2025. Meski begitu, dunia usaha menghormati keputusan bank sentral.

    Untuk diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22–23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 5,75%.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan dunia usaha memahami bahwa BI juga berada dalam posisi yang sulit untuk memutuskan arah suku bunga acuan.

    “Karena di satu sisi kita punya kebutuhan untuk menurunkan suku bunga demi menstimulasi pertumbuhan aktivitas ekonomi di dalam negeri yang sluggish [lamban],” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Namun, Shinta menyampaikan pada saat yang sama, BI juga perlu menyeimbangkan dan menjaga daya tarik suku bunga untuk kepentingan penciptaan stabilitas moneter, terutama terkait nilai tukar rupiah yang terus tertekan oleh gejolak geopolitik-ekonomi global.

    “Jadi kami rasa keputusan yang diambil BI saat ini adalah keputusan yang relatif prudent meskipun bukan yang terbaik atau yang terideal bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Namun, di level suku bunga yang ada saat ini, Apindo memproyeksi akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mendongkrak aktivitas ekonomi ke arah yang lebih tinggi ke depan, terutama dengan proyeksi peningkatan tekanan eksternal. Hal ini karena ada ketidakpastian iklim ekonomi global yang meningkat usai Presidensi Trump.

    “Apabila suku bunga acuan yang ada saat ini kita biarkan tetap setinggi ini, akan sangat sulit untuk mendorong pertumbuhan nasional ke level yang lebih tinggi ketika ekonomi nasional sedang mengalami tekanan eksternal yang meningkat,” tuturnya.

    Imbasnya, kata Shinta, potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang ada tahun ini juga berpotensi menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Untuk itu, Apindo mengimbau agar BI dan pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan alternatif untuk menciptakan stabilitas nilai tukar tanpa meningkatkan suku bunga acuan.

    “Bila pun suku bunga acuan harus tetap tinggi pada level ini atau lebih tinggi lagi, pemerintah dan BI perlu menciptakan stimulus moneter dan non-moneter yang efektif,” tuturnya.

    Menurut Shinta, dengan adanya stimulus moneter dan non-moneter bisa menciptakan efisiensi beban usaha di sektor riil agar pertumbuhan kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja terus positif, meski Indonesia diterpa tekanan eksternal.

    “Kalau tidak ada stimulus-stimulus yang efektif, hampir bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat kurang kuat di akhir tahun,” pungkasnya.

  • Respons James Riady soal Kerugian Konsumen Meikarta Rp26,85 Miliar

    Respons James Riady soal Kerugian Konsumen Meikarta Rp26,85 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta manajemen Lippo Group untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diadukan konsumen Meikarta dalam kurun 3 bulan ke depan atau selambat-lambatnya Juli 2025.

    Ara menjelaskan, aduan tersebut ditampung lewat layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

    Dalam laporan yang disampaikan, hingga saat ini Kementerian PKP telah menampung sebanyak 102 aduan dengan nilai kerugian mencapai Rp26,85 miliar. Sejalan dengan hal itu, Ara meminta agar manajemen Lippo Group dapat menindaklanjuti aduan 102 konsumen Meikarta paling lambat Juli 2025. 

    “Boleh gak saya minta waktunya 3 bulan cukup? Berarti 23 Juli 2025,” tanya Ara kepada CEO Lippo Group James Riady di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Menanggapi hal itu, CEO Lippo Group, James Riady memastikan penyelesaian ganti rugi sebesar Rp26,85 miliar dapat rampung sebelum Juli. Pasalnya, tambah James, pada dasarnya PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memiliki likuiditas yang cukup untuk merampungkan proyek Meikarta.

    “Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, ya jadi tolong kalau bisa jangan berlarut. Lebih cepat lebih baik, jadi kuncinya adalah dokumen [konsumen] lengkap,” ujarnya.

    Pada saat yang sama, James juga melayangkan rasa keberatan usai Menteri PKP menyebut bakal turun gunung membayarkan cicilan para konsumen menggunakan uang pribadinya. James berpandangan, upaya itu hanya akan menimbulkan spekulasi bahwa proyek Meikarta kekurangan likuiditas.

    “Saya izin kalau Bapak sampai keluarkan uang, itu kan berarti [seolah-olah] Meikarta-nya kasihan, seperti yang tidak bisa survive,” ucap James.

    Pada saat yang sama, James juga meyakinkan Menteri PKP terkait dengan kesanggupan Lippo Karawaci merampungkan proyek tersebut.

    Pasalnya, dia mengaku hingga saat ini pembangunan terus berlanjut. Bahkan, Lippo Group memastikan telah menyalurkan 16.000 unit apartemen kepada konsumen. 

    “Saya juga tanya apakah mereka [LPKR] memiliki keuangan untuk menyelesaikan semua, karena mereka tidak ada satu sen pun utang. Jadi, mungkin ini juga memberikan satu background, saya juga sudah tanya kepada LPKR sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16.000-an [unit],” pungkasnya. 

  • Terkuak! Alasan Pemerintah Pilih Huayou Gantikan LG di Proyek Baterai

    Terkuak! Alasan Pemerintah Pilih Huayou Gantikan LG di Proyek Baterai

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Badan Penanaman Modal (BKPM) mengungkap alasan pemerintah mempercayakan perusahaan asal China, Huayou untuk menggantikan LG Energy Solution dalam proyek baterai berbasis nikel terintegrasi di Indonesia. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengatakan pemerintah melihat minat yang tinggi dan kemampuan Huayou yang telah mumpuni lantaran sudah lama berinvestasi di Indonesia dalam bidang yang sama. 

    “Huayou ini dia juga sudah investasi sebelumnya di bidang yang hampir sama juga, jadi mereka memahami,” kata Rosan dalam keterangan pers, Rabu (24/4/2025).  

    Adapun, LG Energy Solution mauk dalam konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan investasi US$9,8 miliar atau Rp142 triliun itu. 

    Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar. 

    Dengan keluarnya LG dari konsorsium tersebut, Rosan menuturkan bahwa Huayou akan mengambil porsi dari LG. Huayou juga disebut telah memiliki minat investasi lantaran memiliki teknologi serupa untuk pengembangan sel baterai. 

    “Bahkan mereka sudah jauh lebih besar berinevstasi sebelumnya di Weda Bay, jadi mereka sangat paham mengerti dan disaat bersamaan dia punya sources untuk pegembangan ini ke deapannya,” ujarnya. 

    Rosan juga menuturkan bahwa konsorsium IBC tersebut merupakan bagian dari proyek grand package pengembangan ekosistem baterai berbasis nikel dari hulu ke hilir yang telah disepakati sejak 2020. 

    “Jadi Huayou yang masuk rencananya untuk menggantikan LG, kita sudah bertemu Huayou nya, saya juga sudah bertemu, sangat positif mereka sejak tahun 2024 ini sudah menyatakan minatnya untuk menjadi konsorsium dari LG ini, sebelumnya sudah ada Huayou-nya jadi mereka menjadi leading konsorsium,” tuturnya.

    Untuk diketahui, LG Energy Solution hengkang dari proyek besar ekosistem rantai pasok baterai di Indonesia. Hal ini dikarenakan negosiasi yang alot selama 5 tahun. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani mengatakan pemerintah tidak ingin proyek tersebut berjalan lambat sehingga Indonesia mengeluarkan surat untuk LG agar mundur dari proyek tersebut. 

    “Memang untuk proyek sebesar ini tentunya negosiasi lama dan kita melihat kita ingin investasi ini berjalan oleh karena itu proyek itu tetap berjalan dan digantikan partner lain,” terangnya. 

    Rosan menerangkan bahwa proyek joint venture (JV) LG memiliki nilai investasi senilai US$9,8 miliar untuk ekosistem dari mulai pertambangan, pengolahan nickel matte, nikel sulfur, prekursor, katoda, anoda, battery cells, cells pack, hingga recycle battery. 

    Namun, mundurnya LG tidak akan memengaruhi proyek grand package yang menaungi berbagai konsorsium. Untuk proyek tersebut saat ini sudah berjalan dengan investasi yang telah dikeluarkan senilai US$1,15 miliar.

  • Bos DJP Suryo Utomo: Setoran Pajak Selalu Naik selama Saya Menjabat

    Bos DJP Suryo Utomo: Setoran Pajak Selalu Naik selama Saya Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengaku bangga dengan pencapaian penerimaan pajak yang terus naik dalam lima tahun terakhir.

    Suryo menjelaskan penerimaan pajak merupakan salah satu indikator perekonomian. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat ikut optimistis dengan perekonomian Indonesia karena penerimaan pajak selalu naik secara tahunan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, para Wajib Pajak, dalam lima tahun saya menjabat, alhamdulillah pertumbuhan [penerimaan pajak] bergerak positif,” ujar Suryo dalam AMSC Gathering 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

    Sebagai informasi, Suryo Utomo menjabat sebagai Bos Pajak sejak 2019. Setelahnya, penerimaan pajak memang selalu meningkat.

    Penerimaan pajak mencapai Rp1.072,1 triliun pada 2020, naik menjadi Rp1.278,7 triliun pada 2021, kembali naik ke Rp1.716,8 triliun pada 2022, terus naik menjadi Rp1.867,9 triliun pada 2023, dan terakhir kembali naik ke Rp1.932,4 triliun (unaudited) pada 2024.

    “Alhamdulillah dalam 4 tahun penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan, atas bantuan Bapak, Ibu sekalian,” ujar Suryo.

    Dalam 5 tahun menjabat, lembaga yang dipimpin Suryo itu hanya gagal mencapai target penerimaan pajak pada tahun lalu atau 2024. APBN 2024 menargetkan penerimaan pajak Rp1.988,9 triliun, namun realisasinya hanya Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target.

    Dia pun menjelaskan target penerimaan pajak tahun ini bahkan lebih tinggi dari tahun lalu yaitu sebesar Rp2.189,31 triliun. Oleh sebab itu, Suryo meminta bantuan Wajib Pajak.

    “Kita harus optimistis. Optimistis, optimistis, optimistis yang ada di pemikiran kita. Karena enggak ada yang lain. Kalau kita pesimistis, besok kita tutup, tapi kalau optimistis, ada harapan,” katanya.

    Sementara itu, sepanjang tahun ini atau Januari—Maret 2025, penerimaan pajak mencapai Rp322,6 triliun atau turun 18,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp393,9 triliun.

    Perlu dicermati bahwa rasio pajak mencatatkan tren penurunan meskipun secara nominal angka penerimaan pajak terus naik.

  • Bisnis Indonesia Raih 3 Penghargaan Digital Media Awards Asia 2025

    Bisnis Indonesia Raih 3 Penghargaan Digital Media Awards Asia 2025

    Bisnis.com, KUALA LUMPUR – Bisnis Indonesia Group meraih penghargaan bergengsi di ajang Digital Media Awards Asia 2025 yang diselenggarakan oleh World Association of News Publishers (WAN-IFRA) di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (23/4/2025).

    Tak tanggung-tanggung, Bisnis Indonesia menyabet tiga penghargaan sekaligus yakni Best Digital Subscription/Reader Revenue Project melalui produk Premium Content Bisnis Indonesia, Best Innovative Digital Product The Literacy untuk kegiatan Festival Bisnis Indonesia, dan Best Newsletter.

    Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan penghargaan ini menunjukkan pengakuan global terhadap karya dan inovasi yang dilakukan Bisnis Indonesia Group.

    “Penghargaan ini juga memberikan motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan produk-produk terbaik untuk Indonesia dan dunia. Kami juga  mengadopsi teknologi baru, dan tetap menjaga standar tinggi produk jurnalistik,” ujarnya.

    Digital Media Awards telah digelar oleh World Association of News Publishers (WAN-IFRA) sejak 2009. Pada ajang kali ini sejumlah media di berbagai negara juga mendapatkan penghargaan atas beragam inovasi digital yang mereka lakukan.

    Digital Media Awards Asia 2025 juga menjadi wadah komunikasi bagi para profesional media se Asia Pasifik. Selain penghargaan tersebut, WAN-IFRA turut menggelar sejumlah program pada 22-24 April 2025, antara lain konferensi dengan dua tema utama yakni Revenue Summit dan Technology Summit.

    Ada pula workshop Newsroom AI Catalyst yang memberikan kesempatan bagi perwakilan media dari berbagai negara untuk mengadopsi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk mendukung kegiatan sekaligus mencari peluang baru di ruang redaksi. Workshop tersebut akan digelar berkelanjutan dengan melibatkan sejumlah pakar AI dan praktisi media.

    Menurutnya, Bisnis Indonesia yang pada akhir tahun ini memasuki usia 40 tahun, terus berupaya memberikan navigasi terpercaya dan senantiasa memberikan berita dan pelayanan yang terbaik kepada semua pihak.

  • RUPTL PLN 2025-2034 Siap Disahkan Bulan Ini

    RUPTL PLN 2025-2034 Siap Disahkan Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 sudah final dibahas dan segera diterbitkan dalam waktu dekat. 

    Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu usai rapat tertutup bersama Komisi XII DPR RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Rabu (23/4/2025).

    Jisman mengungkapkan, dokumen RUPTL 2025-2034 selaras dengan rencana ketenagalistrikan yang sudah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060.

    “Segera [terbit]. Targetnya, tanggal berapa sekarang? Ya, segera pokoknya. Yang jelas sudah final ya,” kata Jisman di Kompleks DPR RI.

    Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengatakan, RUPTL 2025-2034 bakal dirilis pada April ini. Menurutnya, saat ini semua pihak masih menunggu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pulang dari dinas luar negeri.

    “Tinggal Pak Menteri balik dari luar negeri itu sudah akan disahkan. Iya bulan ini [disahkan],” katanya. 

    Di satu sisi, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menuturkan, RUPTL 2025-2034 akan bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku. Artinya, penyesuaian bisa terjadi di tengah jalan.

    “Kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demand-nya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana dari pada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan menunda suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” katanya.

    Bambang juga menuturkan, dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Pasalnya, RUPTL sudah disepakati oleh Komisi XII DPR RI bersama dengan pemerintah dan PLN.

    “Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara dirjen gatrik dengan dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” ucap Bambang.

    Adapun, dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah menetapkan akan ada tambahan pembangkit listrik dengan kapasitas 71 gigawatt (GW) dalam RUPTL 2025-2034. Sebanyak 70% dari tambahan kapasitas itu pun disebut akan berasal dari energi terbarukan (EBT). 

    Dalam rencana itu, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas tenaga surya sebesar 17 GW, termasuk sistem baterai pendukung. Kemudian, terdapat rencana penambahan kapasitas tenaga hidro sebesar 16 GW.

    Khusus panas bumi, alokasinya mencapai 5,2 GW pada RUPTL anyar itu. Panas bumi bakal mengejar kapasitas terpasang sebesar 1,1 GW sampai 2029.

    Sebelumnya, PLN memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas setrum terpasang sebesar 71 GW hingga 2034 mencapai Rp2.400 triliun. 

    Belakangan, Kementerian ESDM memberikan porsi sampai 60% untuk keterlibatan pengembang listrik swasta (IPP) dalam menggarap penambahan pembangkit listrik di RUPTL PLN tersebut. 

    RUPTL 2025-2034 sebelumnya direncanakan terbit pada kuartal pertama tahun ini. Namun, rencana itu molor. Pasalnya, para pemangku kepentingan disebut masih melakukan kajian.

  • Rosan Buka-bukaan Penyebab LG Hengkang dari Proyek Baterai RI

    Rosan Buka-bukaan Penyebab LG Hengkang dari Proyek Baterai RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara terkait hengkangnya LG Energy Solution dalam proyek besar ekosistem rantai pasok baterai di Indonesia. Hal ini dikarenakan negosiasi yang alot selama 5 tahun. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani mengatakan pemerintah tidak ingin proyek baterai tersebut berjalan lambat sehingga Indonesia mengeluarkan surat untuk LG agar mundur dari proyek tersebut. 

    “Memang untuk proyek sebesar ini tentunya negosiasi lama dan kita melihat kita ingin investasi ini berjalan oleh karena itu proyek itu tetap berjalan dan digantikan partner lain,” ujar Rosan dalam keterangan pers, Rabu (23/4/2025).

    Rosan menerangkan bahwa proyek Joint Venture (JV) LG memiliki nilai investasi senilai US$9,8 miliar untuk ekosistem dari mulai pertambangan, pengolahan nickel matte, nikel sulfur, prekursor, katoda, anoda, battery cells, cells pack, hingga recycle battery. 

    Namun, mundurnya LG tidak akan mempengaruhi proyek grand package yang menaungi berbagai konsorsium. Untuk proyek tersebut saat ini sudah berjalan dengan investasi yang telah dikeluarkan senilai US$1,15 miliar. 

    “Pihak dari LG pun berkomitmen tetap berinvestasi di bidang lain maupun di bidang sama,” tuturnya. 

    Rosan menerangkan bahwa mundurnya LG bukan dikarenakan keinginan dari perusahaan tersebut, namun keputusan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    “Tetapi di tengah tensi geoppolitik yang meningkat alhamdulilah kita masih mencapai target investasi, walaupun ada berita mengenai LG,” terangnya. 

    Diberitakan sebelumnya, kabar mundurnya LG dari Proyek Titan pertama kali diungkapkan oleh Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dilo tidak secara spesifik menjelaskan alasan LG tidak melanjutkan rencana investasinya. Dia hanya menyebut, terdapat banyak faktor yang membuat negosiasi dengan LG tidak mencapai kesepakatan.

    Dengan hengkangnya LG, Dilo mengungkapkan bahwa pihaknya akan mencari mitra investor baru. Dia menyebut, ada inisiatif untuk menawarkan investasi baterai kepada perusahaan AS.

    Hal tersebut sebagai bagian dari paket negosiasi dalam merespons kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Pasalnya, Indonesia diganjar tarif impor resiprokal sebesar 32% oleh Trump lantaran menjadi salah satu penyumbang defisit perdagangan dengan AS.   

    “Proyek Titan ini kan enggak jadi. Nah, sekarang salah satunya itu yang kita tawarin, sebagai bagian daripada advokasi regulasinya kita negosiasi sama Amerika, kalau mereka mau,” ungkap Dilo.

  • Rosan: Realisasi Investasi Kuartal I 2025 Tembus Rp465,2 Triliun

    Rosan: Realisasi Investasi Kuartal I 2025 Tembus Rp465,2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani melaporkan realisasi investasi pada kuartal I/2025 menembus Rp 465,2 triliun atau mencapai 24,4% dari target investasi nasional pada tahun ini sebesar Rp1.905,6 triliun. 

    “Alhamdullilah, investasi pada kuartal ini sesuai dengan target yang dicadangkan oleh Bappenas. Investasi yang sudah masuk dan direalisasikan dan dikeluarkan mencapai Rp 465,2 triliun ini sesuai dengan target kami,” ujar Rosan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/4/2025). 

    Rosan menyebut bahwa realisasi ini menunjukkan keyakinan dari investor tetap terjaga dan kestabilan baik dari sisi politik dan ekonomi masih terjaga sehingga investasi yang masuk sesuai target. 

    Dia melanjutkan dampak positif dari capaian investasi ini juga tercermin dalam penyerapan tenaga kerja. Tercatat sebanyak 594.104 orang telah terserap dalam berbagai sektor, naik 8,5% secara tahunan (YoY). 

    Pertumbuhan investasi menunjukkan tren positif, dengan peningkatan Year-on-Year (YoY) sebesar 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di angka Rp 401,5 triliun.

    Sementara itu, secara Quarter-on-Quarter (QoQ), realisasi investasi juga mengalami kenaikan sebesar 2,7% dari kuartal IV/2024 yakni di angka Rp 452,8 triliun. 

    Selanjutnya, distribusi investasi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbilang seimbang. PMA menyumbang Rp 230,4 triliun (49,5%), sementara PMDN mencatat Rp 234,8 triliun (50,5%). 

    Secara geografis, investasi di luar Pulau Jawa berhasil sedikit mengungguli Pulau Jawa, dengan realisasi Rp 235,9 triliun (50,7%), dibandingkan Rp 229,3 triliun (49,3%) di Jawa.

    “Dari investasi yang masuk ini Singapura memberikan kontribusi terbesar dan menjadi investor hingga mencapai US$4,6 miliar, lalu Hong Kong US$2,2 miliar,” pungkas Rosan.

  • Kemenhub Akan Evaluasi Program Diskon Tiket Pesawat, Ini Alasannya

    Kemenhub Akan Evaluasi Program Diskon Tiket Pesawat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengevaluasi penerapan diskon tiket pesawat selama Lebaran 2025 karena pertumbuhan penumpang dan jumlah penerbangan yang minimalis. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pertumbuhan minimalis selama periode diskon tiket pesawat akan menjadi bahan evaluasi. Meski demikian, dia tetap mengklaim berapapun pertumbuhannya merupakan representasi animo masyarakat. 

    “Itu sebagai bahan evaluasi kita, tapi kan berarti ada peningkatan, itu menunjukkan bahwa ada animo dari masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif, soal berapa persennya itu, tapi peningkatan juga ada,” kata Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Lebih Lanjut, Dudy mengatakan evaluasi tersebut juga termasuk apakah diskon tiket pesawat akan diterapkan kembali pada momentum-momentum khusus ke depan. 

    Terkait dengan pengumuman penurunan tiket yang disebut mendadak juga akan menjadi catatan. Dia mengatakan penurunan tiket pesawat udara membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak. 

    “Kondisi pada saat pemberlakuan tiket pesawat, jadi banyak-banyak komponen atau banyak hal dan banyak pihak yang terlibat dalam penurunan harga tiket. Harapan saya sih bisa lebih awal lebih baik, karena ini jadi bahan evaluasi, ini jadi bahan evaluasi,” jelasnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mencatat pertumbuhan jumlah penumpang pesawat yang terbatas selama periode diskon tiket 14% pada masa Lebaran 2025, yakni 24 Maret–7 April 2025, di 37 bandara yang dikelolanya. 

    Berdasarkan data dari Posko Pusat Angkutan Lebaran 2025 yang diperoleh Bisnis, jumlah penumpang yang dilayani mencapai 7,39 juta orang. Angka ini hanya meningkat 0,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 7,34 juta penumpang.

    Selama periode 15 hari diskon, kapasitas tempat duduk yang tersedia mencapai 8,6 juta, sementara tingkat keterisian penumpang hanya sebesar 86,1% dari total kapasitas tersebut. Sementara itu, jumlah penerbangan tercatat mengalami penurunan sebesar 5,1% menjadi 51.261 penerbangan, dibandingkan dengan 54.023 penerbangan pada periode yang sama tahun lalu. Jumlah tersebut hampir setara dengan rencana penerbangan yang ditetapkan sebanyak 51.263 penerbangan.

    Pemerintah sebelumnya mengumumkan penurunan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13–14% untuk periode 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan masa pembelian tiket berlangsung dari 1 Maret hingga 7 April 2025.

  • IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Ekonom Soroti Kurs Rupiah Hingga Daya Beli

    IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Ekonom Soroti Kurs Rupiah Hingga Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — International Monetary Fund atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025, yang sebelumnya 5,1% menjadi 4,7%. Para ekonom pun menyoroti nilai tukar rupiah hingga daya beli.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan menilai penurunan proyeksi tersebut tak lepas dari pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra. Dia mencontohkan IMF menurunkan proyeksi Peru ekonomi Amerika Serikat (AS) dari yang awalnya 2,7% menjadi hanya 1,8%.

    Menurutnya, anjloknya proyeksi AS yang signifikan tersebut turut berdampak ke penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,2%—0,4%.

    Fadhil menjelaskan penurunan ekonomi AS akan memberi empat negatif ke perekonomian nasional. Pertama, dampak negatif ke sektor perdagangan.

    “[Sebanyak] 10% ekspor Indonesia ke US sementara share ekspor dalam ekonomi Indonesia sebesar 25%,” ungkapnya, Rabu (23/4/2025).

    Kedua, terjadi penurunan harga komoditas primer yang merupakan ekspor Indonesia yang signifikan karena melemahnya permintaan.

    Ketiga, terjadi arus modal keluar yang mengakibatkan depresiasi nilai tukar rupiah, naik imbal hasil obligasi, dan ketatnya likuiditas.

    Keempat, munculnya sentimen negatif dari pelaku pasar dan keyakinan konsumen menurun. Sentimen tersebut otomatis berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

    Senada, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia mencerminkan kekhawatiran serius terhadap dampak jangka pendek dari ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionis.

    “Ketika Presiden Trump menaikkan tarif secara agresif terhadap hampir seluruh mitra dagangnya, termasuk Tiongkok, Eropa, dan negara-negara berkembang, pasar global merespons dengan ketidakpastian dan volatilitas tinggi,” ujar Syafruddin, Rabu (23/4/2025).

    Bagi Indonesia, sambungnya, turunnya proyeksi tersebut menandakan bahwa fondasi ekspor dan konsumsi nasional tertekan akibat kombinasi dari perlambatan ekonomi mitra dagang utama, fluktuasi harga komoditas, dan pelemahan daya beli domestik.

    Syafruddin menekankan pemerintah harus menganggap laporan IMF sebagai sinyal penting peringatan bahwa Indonesia harus segera mengambil kebijakan penyeimbang.

    “Tidak hanya untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik, tetapi juga untuk menyusun ulang strategi dagang dan investasi luar negeri agar lebih adaptif di tengah tekanan global yang terus berubah,” jelasnya.