Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Daftar Tarif Pajak BBM di Seluruh Indonesia

    Daftar Tarif Pajak BBM di Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pajak pembelian bahan bakar minyak (BBM) atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sempat menjadi sorotan. Terlebih saat PBBKB DKI Jakarta naik menjadi 10%.

    Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

    Belakangan, Gubernur Jakarta Pramono Anung pun mengaku kaget dengan besaran pajak tersebut. Akhirnya, dia  akan menurunkan PBBKB dari 10% menjadi 5%. Nantinya, keputusan ini akan dibuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan disosialisasikan ke masyarakat.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, PBBKB berlaku di setiap daerah. Pengenaan PBBKB merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

    “Ketentuan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sesuai Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Indonesia,” kata Yuliot kepada Bisnis, Jumat (25/4/2025).

    Berikut besaran tarif pajak BBM di seluruh provinsi di Indonesia:

    – Aceh: 5%, ketentuan ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh

    – Sumatra Utara: 7,5%, Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok

    – Sumatra Barat: 7,5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

    – Riau: 10%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

    – Kepulauan Riau: 10%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    – Jambi: 7,5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

    – Sumatra Selatan: 5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pengurangan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

    – Bengkulu: 10%, Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

    -Lampung: 7,5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

    – Banten: 10%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – DKI Jakarta: 10%, ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menurunkannya menjadi 5%

    – Jawa Barat: 5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Jawa Tengah: 10%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Yogyakarta: 10%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Jawa Timur: 5%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Bali: 5%, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Nusa Tenggara Barat: 5%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Nusa Tenggara Timur: 10%, ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Sulawesi Utara: 7,5%, Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Sulawesi Tengah: 7,5%, ketentuan ini ditaru dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Sulawesi Selatan: 7,5%, ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Sulawesi Tenggara: 10%, ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Gorontalo: 5%, ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Sulawesi Barat: 7,5%, ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Maluku: 10%, ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah

    – Maluku Utara: 10%, ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Papua: 7,5%, ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Papua Barat: 10%, ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Papua Tengah: 7,5%, ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

    – Papua Selatan: 7,5%, ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

    – Papua Pegunungan: Belum ditetapkan

    – Papua Barat Daya: Belum ditetapkan

  • Bank Dunia Proyeksi Rasio Utang Pemerintah Tembus 40,1% pada 2025

    Bank Dunia Proyeksi Rasio Utang Pemerintah Tembus 40,1% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto/PDB akan meningkat ke level 40,1% pada akhir 2025, lebih rendah dari proyeksi Fitch Ratings yang sebesar 40,4%. 

    Rasio tersebut lebih tinggi 0,4% dari posisi akhir 2024 dengan rasio yang mencapai 39,7% terhadap PDB. 

    Bank Dunia dalam laporan terbarunya, Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, melihat rasio utang pemerintah akan stabil dan menuju kisaran 41% pada 2027 mendatang. 

    “Utang akan stabil di kisaran 41% dari PDB, dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi yang mendorong pembayaran bunga menjadi 19% dari total pendapatan,” tulis Bank Dunia, dikutip pada Sabtu (26/4/2025). 

    Lembaga internasional tersebut melihat ketidakpastian atas kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas akan berdampak pada kondisi perdagangan Indonesia dan kepercayaan investor.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia mengandalkan para investor untuk menarik utang baru  salah satunya melalui obligasi berupa Surat Berharga Negara (SBN).

    Dalam laporannya tersebut pula, Bank Dunia memproyeksikan pengeluaran untuk mengakomodasi program-program prioritas baru, meningkatkan defisit fiskal menjadi 2,7% terhadap PDB. 

    Pengeluaran akan bergeser lebih jauh ke arah belanja sosial, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Sementara itu, ketidakpastian kebijakan perdagangan, melemahnya harga komoditas, dan ketidakpastian kebijakan dalam negeri dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan.

    Adapun, belum ada informasi mengenai posisi utang pemerintah terkini, mengingat Kementerian Keuangan belum menggelar konferensi pers APBN Kita edisi April 2025 maupun mempublikasikan buku APBN Kita sejak Januari 2025. 

    Dalam data terakhir yang sempat dipublikasikan namun kemudian dihapus tercatat posisi utang pemerintah pada akhir Januari 2025 mencapai Rp8.909,14 triliun, atau naik Rp108,05 triliun dari posisinya di akhir 2024.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan meski mencatatkan kenaikan outstanding utang pemerintah pusat, namun secara rasio utang terhadap PDB masih terjaga di bawah 40%. 

    “Rasio utang masih relatif tetap. Desember 2024 sebesar 39,7%, Januari 2025 sebesar 39,6%,” ujarnya, Senin (10/3/2025). 

    Suminto menjelaskan bahwa outstanding utang tersebut menggunakan asumsi PDB Januari 2025 yang senilai Rp22.499 triliun.

    Sementara itu, penarikan utang terus meningkat seiring dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Hingga akhir Maret 2025, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp270,4 triliun.  Angka tersebut jauh lebih tinggi dari realisasi akhir Maret 2024 yang hanya senilai Rp105,6 triliun atau meningkat Rp164,8 triliun. 

    Mengingat jatah penarikan utang baru pemerintah melalui penerbitan SBN senilai Rp642,6 triliun pada tahun ini. Per akhir Maret 2025, tersisa Rp360 triliun. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penarikan utang yang dilakukan cukup besar pada awal tahun atau frontloading tersebut termasuk prefunding menjadi langkah antisipasi efek kebijakan Presiden AS Donald Trump.  

    “Memang menjadi kenaikan karena kita melakukan frontloading mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption,” ujarnya dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). 

  • Pertamina Siapkan 95.700 Kiloliter Jelang Musim Haji 2025

    Pertamina Siapkan 95.700 Kiloliter Jelang Musim Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan 95.700 kiloliter (kl) avtur, serta sarana dan fasilitas jelang musim Haji 2025. Adapun, bahan bakar pesawat dan sarfas tersebut dipastikan dalam kondisi aman di 13 bandara embarkasi. 

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan pihaknya juga akan bersiaga 24 jam selama masa pemberangkatan dan kepulangan jamaah haji Indonesia dari tanah suci.

    “Sebanyak 95.700 kiloliter (KL) avtur disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penerbangan haji selama dua fase operasional, yakni keberangkatan 2 Mei – 1 Juni dan kepulangan 10 Juni – 11 Juli 2025,” ujarnya keterangan resmi, Sabtu (26/4/2024).  

    Tak hanya itu, lebih 150 armada pengisian dan ratusan tenaga kerja bersertifikasi telah dikerahkan untuk memastikan pelayanan maksimal selama periode operasional Haji. 

    Adapun, seluruh proses juga didukung sistem after-sales 24/7 untuk memastikan kelancaran di setiap titik.

    “Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jamaah haji tidak terkendala pada proses keberangkatan dan kepulangan sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang,” jelas Heppy.

    Tahun ini, penerbangan Haji dilayani oleh Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air. 

    Maskapai tersebut akan melalui 13 bandara, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

  • Naik Kelas, Maskapai TransNusa Bukan Low Cost Carrier Lagi

    Naik Kelas, Maskapai TransNusa Bukan Low Cost Carrier Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan TransNusa naik kelas menjadi maskapai Medium Service Carrier (MSC) atau Maskapai Pelayanan Standar Menengah dari sebelumnya merupakan maskapai Low Cost Carrier (LCC) atau maskapai berbiaya rendah mulai 25 April 2025.

    Berdasarkan pengumuman resmi maskapai, TransNusa bertransformasi menjadi MSC dan mengklaim transformasi tersebut menjadikan layanan penerbangan lebih nyaman. 

    Pelayanan MSC tersebut termasuk bagasi gratis 20 kilogram hingga 30 kilogram tergantung dari kelas dan rute penerbangan. Selain itu terdapat makanan ringan dan air mineral tanpa biaya tambahan untuk seluruh penerbangan domestik. 

    TransNusa juga mengklaim telah memberikan keleluasaan lebih dengan kebijakan perubahan jadwalpenerbangan oleh penumpang serta ipsi pembatalan dan pengembalian dana sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. 

    Mengutip laman resminya, TransNusa didirikan pada 2005, namun menghentikan operasi pada tahun 2020 karena pandemi. Kemudian, perubahan kepemilikan dan manajemen pada 022 telah menghidupkan kembali maskapai tersebut. Sejak saat itu, TransNusa telah melakukan rebranding sebagai Premium Service Carrier, berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan fleksibilitas yang tak tertandingi kepada pelanggannya.

    Maskapai ini melayani penerbangan dari beberapa bandara utama di Indonesia. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), baik untuk penerbangan domestik maupun internasional, seluruh proses keberangkatan dilayani melalui Terminal 3. Loket check-in tersedia di Island D14-D22, sementara meja bantuan terletak di Island D.

    Untuk Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), penerbangan domestik dilayani melalui Terminal Keberangkatan Domestik, dengan loket check-in berada di Island B21–B23 dan meja bantuan tersedia di Island C.

    Sementara itu, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali (DPS), seluruh penerbangan domestik dilayani di Terminal Keberangkatan Domestik. Penumpang dapat melakukan check-in di counter nomor 41–45, dengan meja bantuan tersedia di counter nomor 40.

    Adapun di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado (MDC), penerbangan domestik dilayani melalui Terminal Keberangkatan Domestik dengan loket check-in yang tersedia di counter nomor 42–45.

  • Promp Manufacturing Index BI Kuartal I/2025 Naik Tipis, Industri Tekstil Masih Kontraksi

    Promp Manufacturing Index BI Kuartal I/2025 Naik Tipis, Industri Tekstil Masih Kontraksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Prompt Manufacturing Index/PMI Bank Indonesia mencatatkan kinerja industri pengolahan terjaga ekspansif di level 51,67% pada kuartal I/2025.  

    Indeks tersebut tercatat naik tipis sekitar 0,09 poin persentase dari kuartal IV/2024 yang sebesar 51,58%. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan semakin terjaganya kinerja industri pengolahan tersebut sejalan dengan mayoritas komponen berada pada fase ekspansi. 

     “Volume Total Pesanan, Volume Persediaan Barang Jadi, Volume Produksi, dan Total Jumlah Tenaga Kerja [ekspansi],” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (26/4/2025). 

    Lebih perinci, utamanya kinerja PMI BI terdorong oleh komponen Volume total Pesanan sebesar 52,94% yang melanjutkan tren peningkatan sejak kuartal sebelumnya yang sebesar 52,89%. 

    Sementara komponen Jumlah Tenaga Kerja menunjukkan angka yang ekspansif pada kuartal I/2025 sebesar 50,49%. Berhasil keluar dari zona kontraksi yang terjadi sejak kuartal II/2024. 

    Meski demikian, Jumlah Tenaga Kerja diperkirakan akan berbalik menurun pada kuartal II/2025 ke batas zona kontraksi, atau ke level 50%.  

    Adapun berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), sebagian besar Sub-LU berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Makanan dan Minuman (53,78%). 

    Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU Industri Pengolahan tetap tumbuh dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 0,67%.

    Sementara indeks kinerja Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya sebesar 50,65 %) dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 52,66%). 

    Beberapa industri lain, antara lain Industri Alat Angkutan (52,97%) dan Industri Furnitur (52,95%) juga tercatat berada pada fase ekspansi, meski lebih rendah dari kuartal sebelumnya.

    Tren penurunan kinerja dari Industri Furnitur diperkirakan akan berlanjut pada kuartal berikutnya, menuju zona kontraksi di level 47,8%. 

    Industri Tekstil dan Pakaian Jadi—yang hasil outputnya menjadi komoditas ekspor unggulan ke Amerika Serikat—masih di level kontraksi sebesar 49,27% pada kuartal I/2025. Kontraksi yang lebih dalam diperkirakan terjadi pada kuartal berikutnya, menjadi 46,5%. 

    Meski demikian, kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan juga tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi yang tecermin dari PMI BI sebesar 51,92%. 

    Denny menjelaskan perkiraan tersebut mengacu berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen diprakirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada komponen Volume Produksi. 

    Kemudian diikuti Volume Total Pesanan, Volume Persediaan Barang Jadi, dan Total Jumlah Tenaga Kerja, sementara komponen Penerimaan Barang Pesanan Input diprakirakan membaik meski masih berada pada fase kontraksi.  

    Mayoritas Sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, diikuti oleh Industri Pengolahan Tembakau dan Industri Logam Dasar.

  • Progres Negosiasi Tarif Trump oleh Sri Mulyani Cs, Hasil Akhir Bakal Turun?

    Progres Negosiasi Tarif Trump oleh Sri Mulyani Cs, Hasil Akhir Bakal Turun?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan upaya negosiasi tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjalan dengan positif.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut  pemerintah AS merespons positif proposal yang diajukan Indonesia. Selain itu, AS juga mengapresiasi kecepatan respons Indonesia untuk segera membuka dialog untuk bernegosiasi.

    “[Proposal Indonesia] termasuk proposal yang paling lengkap dan detail yang menggambarkan suatu kerja sama yang saling menguntungkan,” kata Sri Mulyani dalam sesi Konferensi Pers secara daring, Jumat (25/4/2025).

    Selanjutnya, Sri Mulyani menyebut pihak AS juga mengapresiasi upaya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dan deregulasi. Dia menuturkan, upaya deregulasi akan memberikan manfaat positif baik bagi Indonesia maupun dalam pemecahan masalah bilateral dan global.

    “Ini adalah sebuah pengakuan dari Amerika Serikat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan status Indonesia sebagai beberapa negara yang pertama membuka jalur itu dianggap akan memberikan advantage dalam posisi Indonesia dalam proses perundingan,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, tawaran yang diberikan Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerja sama yang lebih berimbang sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional.

    Dia menuturkan, proposal Indonesia dirancang untuk menjaga perimbangan setidaknya pada lima manfaat. Pertama, memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional

    Kemudian, kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia. Ketiga, deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perdagangan, dan investasi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. 

    “Keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerja sama supply chain atau rantai pasok Industri strategis dan critical mineral. Terakhir, adalah akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang antara lain kesehatan, pertanian, renewable energy,” katanya.

    Wanti-Wanti Tatanan Perdagangan Baru

    Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti dampak dari kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal bisa memengaruhi tatanan perdagangan dunia.

    Bendahara Negara RI itu mengimbau agar pemerintah harus mewaspadai berbagai dampak dari proses negosiasi tarif AS—Indonesia yang masih terus berlangsung, di tengah Negara Paman Sam itu menunda tarif resiprokal selama 90 hari atau 3 bulan.

    Pasalnya, menurut Menkeu Sri Mulyani, penundaan tarif AS ini juga sudah akan memberikan dampak terhadap perdagangan dunia.

    Untuk itu, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus terus menyiapkan berbagai instrumen dan kebijakan untuk bisa memitigasi dampak dari kebijakan tarif Trump yang memengaruhi perekonomian dan perdagangan seluruh dunia.

    Menkeu menuturkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melihat dari berbagai instrumen fiskal yang bisa digunakan di tengah kebijakan fiskal agar bisa meminimalisir dampak dan risiko bagi dunia usaha maupun masyarakat.

    “Karena ini akan memengaruhi seluruh tatanan perdagangan dunia, Indonesia juga harus mengantisipasi tatanan perdagangan dunia baru seperti apa dan untuk bisa menjaga kepentingan nasional, tapi pada saat yang bersamaan melakukan kerja sama,” ujar Sri Mulyani.

  • Jumlah Uang Beredar Naik 6,1% Tembus Rp9.436,4 Triliun per Maret 2025

    Jumlah Uang Beredar Naik 6,1% Tembus Rp9.436,4 Triliun per Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah uang beredar di masyarakat per akhir Maret 2025 yang bertepatan dengan masa Ramadan dan awal Lebaran/Idulfitri tercatat mengalami peningkatan sebesar 6,1% secara tahunan. 

    Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan yang relatif stabil dari bulan sebelumnya tersebut mencatatkan penambahan uang yang beredar di masyarakat sejumlah Rp155,3 triliun, menjadi Rp9.436,4 triliun. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa uang beredar dalam arti luas (M2) yang menjadi indikator likuiditas perekonomian tersebut terungkit oleh perkembangan uang beredar dalam arti sempit (M1). 

    “Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit sebesar 7,1% year on year/YoY dan uang kuasi sebesar 3,0% YoY,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (26/4/2025). 

    Untuk diketahui, M2 terdiri dari M1, uang kuasi, serta surat berharga selain saham yang diterbitkan BI dan bank yang dimiliki sektor swasta domestik. 

    Sementara M1 terdiri dari uang kartal (uang kertas) di luar bank umum dan BPR, giro rupiah (termasuk uang elektronik), serta tabungan rupiah ditarik sewaktu-waktu. 

    Denny menjelaskan perkembangan M2 pada Maret 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. 

  • Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, BP, Hari Ini, Mana Paling Murah?

    Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, BP, Hari Ini, Mana Paling Murah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, hingga Vivo mengalami penurunan yang berlaku per 1 April 2025. 

    Merujuk situs resmi MyPertamina Sabtu (26/4/2025), harga Pertamax (RON 92) dipatok Rp12.500 per liter atau dibandingkan harga pada bulan sebelumnya sebesar Rp12.900 per liter.

    Harga Pertamax Green (RON 95) ikut mengalami penurunan dari Rp13.700 menjadi Rp13.250 per liter. Tak hanya itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) juga turun dari Rp14.000 menjadi Rp13.500 per liter.

    Sementara itu, untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Di sisi lain, SPBU Vivo juga menurunkan harga dua kali bulan ini. Adapun, Revvo 90 dipatok Rp12.800 per liter pada 1 April 2025. Lalu, harga itu kembali turun menjadi Rp12.700 per liter pada 4 April 2025.

    Untuk jenis BBM Vivo lainnya, masih menyesuaikan harga per 1 April 2025. Untuk harga Revvo 92 dipatok Rp12.920 per liter atau turun dibanding harga pada Maret senilai Rp13.950 per liter.

    Sementara itu, Revvo 95 dipatok Rp13.370 per liter. Harga ini turun dibanding Maret yang sebesar Rp14.060 per liter. Lalu, harga Diesel Primus Plus dipatok Rp14.060 per liter atau turun dari bulan sebelumnya yang senilai Rp14.760 per liter.

    Lebih lanjut, SPBU Shell juga menurunkan harga. Adapun, harga BBM Shell Super turun Rp450 dari Rp13.370 menjadi Rp12.920 per liter. Kemudian, Shell V-Power turun dari Rp14.060 menjadi Rp13.370 per liter.

    Kemudian, Shell V-Power Diesel turun dari Rp14.760 menjadi Rp14.060 per liter dan Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp14.420 menjadi Rp13.550 per liter.

    Di samping itu, BBM di SPBU BP per 1 April 2025 untuk BP Ultimate turun dari Rp14.060 menjadi Rp13.370 per liter, sementara harga BP 92 turun dari Rp13.300 menjadi Rp12.800 per liter. Harga BP Ultimate Diesel juga turun dari Rp14.760 menjadi Rp14.060 per liter.

    Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per 14 April 2025:

    1. SPBU Pertamina

    Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter 
    Solar Subsidi: Rp6.800 per liter 
    Pertamax (RON 92): Rp12.500 per liter 
    Pertamax Green (RON 95): Rp13.250 per liter 
    Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.500 per liter 
    Dexlite (CN 51): Rp13.600 per liter 
    Pertamina Dex (CN 53): Rp13.900 per liter

    2. SPBU Shell

    Baca Juga

    Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo 24 April 2025Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP Terbaru 21 AprilDaftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per 14 April, Mana Paling Murah?

    Shell Super: Rp12.920 per liter 
    Shell V-Power: Rp13.370 per liter 
    Shell V-Power Diesel: Rp14.060 per liter 
    Shell V-Power Nitro+: Rp13.550 per liter

    3. SPBU BP

    BP Ultimate: Rp13.370 per liter 
    BP 92: Rp12.800 per liter 
    BP Ultimate Diesel: Rp14.060 per liter 

    4. SPBU Vivo

    Revvo 90: Rp12.700 per liter 
    Revvo 92: Rp12.920 per liter 
    Revvo 95: Rp13.370 per liter 
    Diesel Primus Plus: Rp14.060 per liter 

  • Kebut Pembangunan, Summarecon Mall Bekasi Tahap II Beroperasi Oktober 2025

    Kebut Pembangunan, Summarecon Mall Bekasi Tahap II Beroperasi Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Summarecon Agung Tbk tengah mengebut pembangunan Summarecon Mall Bekasi (SMB) tahap II yang akan beroperasi pada bulan Oktober 2025 mendatang. 

    Direktur PT Summarecon Agung Tbk Soegianto Nagaria mengatakan Summarecon Mall Bekasi telah menjadi destinasi utama bagi masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya sejak dibuka pertama kali pada 2013. Adapun Summarecon Mall Bekasi mencatatkan angka kunjungan yang tinggi yaitu sebesar lebih dari 21 juta pengunjung per tahun pada 2023. 

    “Antusiasme dan sambutan yang meriah hingga saat ini membuat kami memutuskan untuk melakukan perluasan melalui pembukaan Summarecon Mal Bekasi (SMB) Tahap II. Untuk mengakomodir kebutuhan konsumen yang semakin beragam, kami akan melakukan perluasan area The Downtown Walk yang sudah menjadi hangout spot yang ikonik di Bekasi, dan menghadirkan fitur terbaru Sport & Wellness Center yang berlokasi di area rooftop,” ujarnya dilansir Antara, Sabtu (26/4/2025). 

    Adapun Summarecon Mall Bekasi tahap II dibangun di atas lahan seluas 44.311 meter persegi dengan total luas bangunan 87.458 meter persegi dan total area yang dapat disewakan (Net Leasable Area/NLA) seluas40.000 meter persegi.

    Pengembangan tahap ini akan terdiri dari dua lantai parkir bawah tanah (basement) dan empat lantai area ritel dengan keunggulan integrasi akses langsung dengan SMB tahap I melalui lobi The Oval, menciptakan kesinambungan pengalaman berbelanja yang seamless. Pusat belanja dan gaya hidup yang dirancang untuk keluarga ini akan menyempurnakan konsep SMB tahap I dengan menghadirkan lebih dari 200 tenant ternama yang terdiri dari Fashion & Lifestyle, Food & Beverage (F&B), Beauty & Healthy, dan tenant lainnya dari berbagai brand internasional maupun lokal untuk menjawab kebutuhan kelas menengah ke atas. 

  • Gerak Cepat Uni Eropa Rampungkan IEU-CEPA

    Gerak Cepat Uni Eropa Rampungkan IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa (UE) bergegas menyelesaikan negosiasi perjanjian dagang Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah berjalan lebih dari 9 tahun.

    Sejumlah negara anggota Uni Eropa telah mendorong percepatan penyelesaian perjanjian dagang tersebut. Teranyar, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen menyebut target Indonesia untuk menyelesaikan IEU-CEPA pada semester I/2025 mungkin tercapai selama ada kemauan politik.

    “Ini akan sangat membantu Indonesia untuk memenuhi ambisinya di bidang ekonomi. Saya pikir itu (penyelesaian IEU-CEPA) sangat mungkin untuk dilakukan tahun ini,” kata Gerritsen dalam Media Visit di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta pada Kamis (24/4/2025).

    Adapun, dia mengatakan, saat ini sekitar 85% atau lebih dari isi perjanjian kemitraan itu sudah disetujui, sehingga pembahasan yang tersisa hanya tinggal sekitar 15%. Gerritsen menambahkan, ketua negosiator dari Uni Eropa akan datang ke Jakarta pada pekan depan untuk memulai putaran perundingan baru IEU-CEPA.

    Senada, Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Lars Løkke Rasmussen menyatakan dukungannya untuk penyelesaian IEU-CEPA

    Rasmussen menuturkan, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Denmark mendukung hubungan yang lebih erat antara blok tersebut dengan Indonesia. Oleh karena itu, Denmark sangat mendukung adanya perjanjian perdagangan bebas antara UE dan Indonesia.

    Seiring dengan hal tersebut, Rasmussen menuturkan penyelesaian negosiasi perjanjian tersebut akan menjadi salah satu fokus utama Denmark saat memegang kepresidenan Uni Eropa pada semester II/2025 mendatang. 

    “Saya jamin, ini akan jadi salah satu prioritas utama kami dalam presidensi UE Denmark mendatang,” kata Menlu Rasmussen di Gedung Pancasila, Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025). 

    Tantangan Penyelesaian

    Gerritsen menuturkan, salah satu isu penting yang masih harus diselesaikan pada I-EU CEPA adalah berkaitan dengan hambatan non tarif (non-tariff barrier). Hal tersebut mencakup proses birokrasi dan kerangka hukum terkait yang memberikan kemudahan bagi negara-negara Uni Eropa untuk menanamkan modalnya.

    “Setelah hambatan non-tarif ini dihapus dan Uni Eropa telah mengkonfirmasi kesediaannya untuk menurunkan tarif tertentu, maka I-EU CEPA dapat diselesaikan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Komite Perdagangan Internasional Komisi Eropa atau European Parliament’s Committee on International Trade (INTA), Bernd Lange, dalam kunjungannya ke Indonesia pekan lalu mengakui masih ada beberapa topik yang belum terselesaikan terkait kesepakatan I-EU CEPA. 

    Dia menuturkan, pihak Indonesia saat ini masih memiliki pertanyaan terkait pemberlakuan standar pada sektor otomotif. Lange memaparkan, Uni Eropa menggunakan regulasi teknis dan keamanan kendaraan yang mengacu pada United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

    Adapun, poin lain yang masih terus dibahas pada perundingan ini adalah berkaitan dengan situasi ekspor dan perizinannya. Lange menuturkan, Uni Eropa juga masih membahas poin-poin terkait transparansi seperti pengadaan publik (public procurement). 

    Lange berharap, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan pada paruh pertama 2025 mendatang. Dia mengatakan, setelah kesepakatan tercapai, perjanjian tersebut kemudian akan diratifikasi terlebih dahulu oleh Parlemen Eropa. 

    Dia juga berharap kesepakatan itu dapat diterapkan sesegera mungkin. Meski demikian, Lange tidak memperinci secara detail terkait target pemberlakuan I-EU CEPA. 

    Lange menambahkan, kesepakatan dengan Indonesia merupakan hal penting bagi Uni Eropa yang ingin membangun hubungan berdasarkan manfaat bagi kedua pihak.

    “Mengacu pada kesepakatan dagang yang telah kami sepakati, anda melihat bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kedua belah pihak, mulai dari lapangan kerja tambahan, pertumbuhan tambahan, dan kemungkinan tambahan untuk pembangunan ekonomi. Karena itu, saya cukup optimistis bahwa kita dapat segera menyelesaikan perjanjian ini,” pungkasnya.

    Melansir Bloomberg, dalam beberapa bulan terakhir, UE telah memajukan pembicaraan perdagangan dengan sejumlah negara ditengah ancaman tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Tercatat, Uni Eropa tengah membahas perjanjian perdagangan dengan Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, Indonesia, Thailand, dan India. 

    Ancaman tarif tersebut juga telah meningkatkan percakapan antara UE dan Inggris mengenai kesepakatan untuk mengatur ulang hubungan pasca-Brexit. 

    Perjanjian perdagangan bebas mencakup sekitar 45% dari perdagangan Uni Eropa dengan negara-negara luar dan kesepakatan yang masih menunggu adopsi atau ratifikasi sejak tahun lalu akan menambah lebih dari 185 miliar euro nilai perdagangan ke dalam penghitungan blok tersebut.

    Data dari Uni Eropa menyebut, blok tersebut telah memiliki jaringan perjanjian perdagangan terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 75 mitra dan lebih dari 2 triliun euro dalam perdagangan.