Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Industri RI Hanya 3,8% pada 2025

    Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Industri RI Hanya 3,8% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia atau World Bank meramalkan pertumbuhan sektor industri Indonesia hanya mencapai 3,8% pada 2025, lebih rendah daripada 2024 yang sebesar 5,2%.

     Dalam laporan terbarunya, Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan sebesar -1,4% akibat kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengganggu perdagangan global.  

    “Ketidakpastian kebijakan perdagangan, melemahnya harga komoditas, dan ketidakpastian kebijakan dalam negeri dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan,” tulis Bank Dunia, dikutip pada Minggu (27/4/2025). 

    Dari tiga faktor yang menyumbang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil, industri diperkirakan anjlok paling dalam. Adapun sektor jasa diperkirakan terkoreksi 0,5% dari 6,4% pada 2024 menjadi 5,7% pada 2025. 

    Sementara faktor agriculture atau pertanian diyakini bakal menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena menjadi satu-satunya yang sektor dengan pertumbuhan naik dari 0,7% pada 2024 menjadi 3,6% pada 2025.

    Melambatnya sektor industri tersebut turut tercermin dalam data Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia. Tren penurunan kinerja dari Industri Furnitur diperkirakan akan berlanjut pada kuartal II/2025, menuju zona kontraksi di level 47,8% dari 52,95% pada kuartal I/2025. 

    Industri Tekstil dan Pakaian Jadi—yang hasil outputnya menjadi komoditas ekspor unggulan ke Amerika Serikat—masih di level kontraksi sebesar 49,27% pada kuartal I/2025. Kontraksi yang lebih dalam diperkirakan terjadi pada kuartal berikutnya, menjadi 46,5%. 

    Bank Dunia sendiri turut merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7% dari awalnya 5,1%. Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2027 diperkirakan sebesar 4,8%.

    Apabila melihat pertumbuhan PDB riil menurut pengeluaran, koreksi pertumbuhan tersebut sejalan dengan melambatnya konsumsi. 

    Konsumsi pribadi atau private consumption diprediksi terkoreksi 0,2% menjadi 4,9%. Konsumsi pemerintah turut memperlihatkan tren serupa dan kontraksi yang lebih dalam, dari pertumbuhan 6,6% pada 2024 menjadi terkoreksi 2,1% pada 2025.

    Sementara itu, ekspor dan impor diramal masih menunjukkan pertumbuhan meski melambat dari tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 4,8% dan 4,5%. 

    Hanya gross fixed capital investment atau investasi modal tetap bruto yang menunjukkan pertumbuhan dari 4,6% (2024) menjadi 6,1% pada tahun ini.

    Bank Dunia menilai bahwa terlepas dari pondasi makroekonomi yang kuat, Indonesia mengalami perlambatan dalam pertumbuhan produktivitas.

    Hambatan struktural menghambat alokasi sumber daya yang lebih efisien ke sektor-sektor yang paling produktif, sehingga terjadi penurunan berkelanjutan dalam pertumbuhan produktivitas (total factor productivity growth), dari 2,3% menjadi 1,2% antara 2011 hingga 2024.

    “Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia dapat mendorong reformasi efisiensi, termasuk melalui pendalaman sektor keuangan serta perbaikan iklim investasi, perdagangan, dan usaha,” demikian tulis Bank Dunia dalam laporannya.

  • IMF-Bank Dunia Sepakati Langkah-Langkah Jaga Stabilitas Hadapi Tarif Trump

    IMF-Bank Dunia Sepakati Langkah-Langkah Jaga Stabilitas Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan musim semi alias spring meetings IMF-Bank Dunia menyepakati Global Policy Agenda yang mencakup langkah yang diperlukan menghadapi tingginya ketidakpastian global, termasuk efek tarif Trump.  

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa hasil kesepakatan mencakup langkah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi

    Sebagaimana diketahui ekonomi global dan regional diprediksi terkoreksi akibat kebijakan tarif tinggi Trump. 

    “Rekomendasi dari IMF, yakni pertama, menyelesaikan ketegangan perdagangan secepat mungkin melalui kesepakatan antar negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem yang stabil dan adil agar manfaat perdagangan tersebar secara merata,” ujar Perry dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (27/4/2025). 

    Kedua, menjaga stabilitas dengan memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan sektor keuangan. 

    Ketiga, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.

    Adapun dalam pertemuan yang berlangsung selama 22 April hingga 26 April 2025 di Washington D.C. tersebut, Indonesia turut menyuarakan langkah penting dalam menghadapi tantangan global.

    Indonesia menyampaikan perlunya peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan.

    Gubernur BI Perry Warjiyo juga menegaskan dalam forum tersebut bahwa negara Asean berkomitmen untuk menjalankan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based—bertolak belakang dengan sistem perdagangan yang berorientasi hubungan bilateral sebagaimana diinginkan Trump.

    Selain itu, Bank Indonesia turut menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan pengawasan yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara. 

    Perry turut memamerkan pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF. Bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi, serta melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga. 

    “BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation [CMIM], serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota,” tuturnya. 

  • Iran dan AS Buka Peluang Kesepakatan soal Nuklir

    Iran dan AS Buka Peluang Kesepakatan soal Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA—Iran dan Amerika Serikat (AS) membuka peluang kesepakatan soal nuklir dalam diskusi terbaru oleh kedua negara tersebut.

    Dikutip dari Bloomberg, Sabtu (26/4/2025) pukul 23.42 WIB, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa terdapat negosiasi yang lebih serius tentang peluang kerja sama program nuklir. Pernyataan itu dia ungkapkan kepada saluran televisi pemerintah setelah babak ketiga diskusi dilakukan di Muscat, Oman.

    “Kami secara bertahap memasuki diskusi yang lebih detail dan teknis,” katanya.

    Diskusi berlangsung selama 5 jam, menandai pertemuan paling lama antara pihak Iran dan AS sejak Oman memediasi pertemuan pada awal bulan ini. Delegasi pun menyetujui perbincangan keempat pada pekan depan, ujar Araghchi, tnpa menyebutkan tempatnya.

    Araghchi yang memimpin tim negosiasi Iran, bermitra dengan pihak AS Steve Witkoff, menyebut bahwa dia puas dengan laju dan progress diskusinya. Namun, dia mengakui tetap berhati-hati dengan perbedaan utama.

    “Terkadang, keinginan saja tak cukup dan perbedaan bisa begitu serius sehingga kesepakatan tak bisa tercapai,” katanya.

    Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi yang memfasilitasi perbincangan menyebut melalui kanal X, bahwa kedua negara telah mengidentifikasi aspirasi bersama untuk mencapai kesepakatan berdasarkan rasa saling menghormati dan komitmen bersama.

    “Prinsip utama, objektif, dan kekhawatiran teknis akan disinggung,” katanya.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan perbincangan berada di suasana serius. Hal itu terlihat dengan ahli ekonomi, perbankan, dan nuklir terlibat dalam diskusi tersebut yang fokus pada membangun kepercayaan terhadap program nuklir Iran, menjaga hak Iran untuk menggunakan energi nuklir dengan prinsip perdamaian, dan mengamankan bantuan dari sanksi.

    Perbincangan terbaru ini hadir di tengah optimisme terkait kemungkinan kesepakatan baru. Dalam wawancara terbaru yang dilansir Majalah Time, Presiden AS Donald Trump menyebut Israel bisa menetapkan keputusannya untuk mengarahkan serangan ke fasilitas nuklir Iran kendati bisa juga kesepakatan dibuat tanpa serangan.

    Sebelumnya, Trump berjanji tak akan membuka peluang Iran mengembangkan senjata nuklir dan mencari kesempatan melakukan negosiasi untuk menggantikan kesepakatan pada 2015. Di sisi lain, Iran masih mempertahankan sikapnya untuk mengembangkan nuklir dengan perdamaian sebagai tujuannya sambil menjaga kemampuannya memperkaya uranium.

  • Menhub Tinjau Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase 1-2

    Menhub Tinjau Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase 1-2

    Bisnis.com, JAKARTA — Proyek pengembangan Pelabuhan Patimban fase 1-2 yang berjalan sesuai rencana dan ditarget rampung pada tahun ini.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau proyek pengembangan Pelabuhan Patimban fase I-II, yang mencakup pembangunan Car Terminal dan Container Terminal, Sabtu (26/4/2025). Menhub Dudy menyampaikan bahwa progres pembangunan berjalan sesuai rencana dan diharapkan dapat selesai tepat waktu untuk mendorong peningkatan kapasitas logistik nasional. Dia menekankan pentingnya keberadaan Pelabuhan Patimban dalam mempercepat distribusi barang ekspor.

    “Secara garis besar, progres pembangunan Car Terminal dan Container Terminal di Pelabuhan Patimban sudah berjalan dengan baik. Saya berharap pekerjaan dapat selesai tepat waktu sehingga mampu meningkatkan kapasitas di pelabuhan serta yang terpenting, mampu meningkatkan daya saing logistik secara nasional,” ujar Menhub Dudy.

    Pembangunan Car Terminal, yang saat ini telah mencapai progres 78,90%, ditargetkan rampung pada 28 Oktober 2025. Sementara itu, pembangunan Container Terminal, dengan progres 73,87%, direncanakan selesai pada 3 November 2025.

    Setelah penyelesaian pembangunan, kapasitas terminal kendaraan Pelabuhan Patimban akan meningkat dari 218.000 completely built unit (CBU) menjadi 600.000 CBU. Sementara itu, kapasitas terminal peti kemas akan naik dari 250.000 TEUs menjadi 1,9 juta TEUs.

    Peningkatan kapasitas ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi Pelabuhan Patimban sebagai pusat ekspor kendaraan nasional. Selama ini, ekspor kendaraan dari Patimban telah menjangkau sejumlah negara seperti Filipina, Brunei Darussalam, dan Jepang.

    Selain itu, arus impor kendaraan melalui Patimban terus bertumbuh, dengan negara pengimpor utama di antaranya Jepang, Malaysia, China, dan Thailand. 

    Pengembangan Pelabuhan Patimban turut menjadi perhatian perusahaan swasta. Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia mengatakan rencana investasi pembangunan terminal peti kemas Pelabuhan Patimban mencapai lebih dari US$1 miliar. Investasi tersebut akan dilakukan bersama mitra konsorsiumnya yaitu Africa Global Logistics SAS (AGL) dan Toyota Tsusho Corporation (TTC). 

    “Kami bertugas membangun suprastruktur. Rencana investasi yang dibutuhkan untuk total Pelabuhan Patimban atau terminal petikemas patimban ini adalah hampir lebih dari US$1 miliar dan ini tentunya akan dilakukan bersama diantara konsorsium,” kata Bani dalam paparan publik, Rabu (26/3/2025). 

    Bani menjelaskan nantinya pembangunan akan dilakukan secara bertahap sejalan dengan konsesi yang diberikan yaitu selama 37 tahun. Adapun sampai dengan rampungnya pembangunan, terminal tersebut akan memiliki kapasitas hingga 3,7 juta TEUs. 

    Dia juga mengatakan saat ini JV yang dibentuk yaitu PT Patimban Global Gateway Terminal (PGT) sedang melakukan pemesanan alat bongkar muat untuk Pelabuhan Patimban. Meski demikian Bani menargetkan operasional dapat segera dilakukan dengan menggunakan mobile crane atau kapal dengan crane. 

    “Progresnya saat ini infrastruktur dasar yang dibangun pemerintah, Kemenhub dan Jepang melalui JICA sudah semakin baik progresnya, konektivitas akses ke pelabuhan patimban juga semakin tersambung,” katanya. 

  • Mentan Amran Pastikan Harga Daging Ayam Kembali Normal Pekan Depan

    Mentan Amran Pastikan Harga Daging Ayam Kembali Normal Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian memastikan harga daging ayam, baik di tingkat produsen maupun konsumen, kembali normal paling lambat pekan depan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pihaknya telah meminta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan) untuk terus melakukan pemantauan harga dan terjun langsung ke lapangan.

    “Kami janji satu minggu sudah normal kembali. Bila satu minggu tidak normal, aku yang turun tangan,” ujar Amran ketika ditemui wartawan di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    Menurutnya, tingginya harga daging ayam saat ini terjadi lantaran produksi yang tinggi. Menurutnya, solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan mengekspor kelebihan daging ayam tersebut.

    Kondisi ini serupa dengan komoditas telur yang sempat melambung beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, akan ada sekitar 40 kontainer yang siap di ekspor ke sejumlah negara, termasuk ke Jepang.

    “Memang produksi kita tinggi, makanya solusinya adalah ekspor,” katanya. 

    Melansir laman Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Sabtu (26/4/2025) pukul 16.45 WIB, harga daging ayam ras secara rata-rata nasional mencapai Rp34.339 per kilogram. Harga tersebut dibawah harga acuan pembelian (HAP) di tingkat konsumen Rp40.000 per kg.

    Adapun harga daging ayam ras tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar Rp46.579 per kg, sedangkan harga terendah terjadi di Sulawesi Selatan Rp27.035 per kg. 

    Sementara itu di tingkat produsen, harga ayam ras pedaging hidup secara rata-rata nasional berada di level Rp19.565 per kg, atau di bawah HAP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp25.000 per kg.

    Harga ayam ras pedaging hidup tertinggi terjadi di Sumatra Barat sebesar Rp24.000 per kg dan terendah di Sumatra Selatan yakni sebesar Rp14.563 per kg. 

  • Ini Penyebab Negosiasi Tarif AS-Uni Eropa Mandek

    Ini Penyebab Negosiasi Tarif AS-Uni Eropa Mandek

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa masih belum mencapai kesepakatan dalam negosiasi pengenaan tarif pada barang satu sama lain. 

    Komisioner Ekonomi Uni Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan bahwa jalan masih panjang bagi Eropa dan AS untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang dapat mencegah saling balas tarif atas barang-barang masing-masing.

    Dalam wawancara di sela-sela pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, Dombrovskis menyebut perundingan masih jauh dari kata final, meski tenggat waktu kian mendekat.

    Amerika Serikat sejak Maret telah memberlakukan tarif 25% atas mobil, baja, dan aluminium dari Eropa, ditambah tarif 20% untuk sejumlah barang lain sejak April. Tarif 20% itu dipotong separuh hingga 8 Juli, sehingga memberikan waktu negosiasi selama 90 hari.

    Sebagai langkah balasan, Uni Eropa menangguhkan tarif atas beberapa produk asal AS dan mengusulkan penghapusan penuh tarif untuk seluruh barang industri di kedua sisi Atlantik. Namun, tanggapan dari Washington dinilai masih minim.

    “Masih banyak hal yang perlu disepakati. Kita harus menyusun parameter yang konkret dan area kerja sama yang memungkinkan kita menghindari pelaksanaan tarif,” ujar Dombrovskis seperti dikutip Reuters, Sabtu (26/4/2025).

    Salah satu ganjalan utama adalah perbedaan pandangan soal pajak pertambahan nilai (PPN). AS menilai sistem PPN Eropa sebagai hambatan perdagangan non-tarif, namun UE menepis anggapan tersebut.

    “PPN bukan hambatan perdagangan. Itu pajak konsumsi, setara dengan pajak penjualan di negara bagian AS, dan tidak relevan untuk dibicarakan dalam konteks ini,” tegasnya.

    Ia juga menambahkan bahwa PPN menjadi sumber penerimaan vital bagi keuangan negara-negara Eropa dan anggaran UE secara keseluruhan.

    Siaga Hadapi Potensi Banjir Produk China

    Selain soal tarif, Dombrovskis juga menyuarakan kekhawatiran baru terhadap potensi membanjirnya produk China ke pasar Eropa setelah AS menutup rapat pintunya bagi barang-barang dari negeri Tirai Bambu lewat tarif 145% terhadap seluruh produk China.

    Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral China, Dombrovskis menyampaikan permintaan langsung agar Beijing tidak mengalihkan kelebihan ekspornya ke Eropa.

    “Mereka mengaku memahami kekhawatiran kami, namun belum menyampaikan langkah konkret apa yang akan diambil untuk mencegah banjir produk tersebut di pasar Eropa,” pungkasnya.

  • Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Mentan Amran Mau Perkuat Dulu Stok Dalam Negeri

    Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Mentan Amran Mau Perkuat Dulu Stok Dalam Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kebutuhan beras domestik harus mencukupi, sebelum memutuskan menjual komoditas ini ke luar negeri.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menatakan di tengah kondisi iklim yang tidak menentu, Indonesia harus memiliki stok beras yang cukup bahkan lebih untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

    “Yang penting kita dulu cukup dalam negeri. Kita harus siap, lebih dari cukup bila perlu,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025).

    Pihaknya tidak ingin Indonesia seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina yang saat ini tengah kekurangan pasokan beras. Untuk itu, pihaknya akan berupaya untuk memperkuat stok beras dalam negeri.

    Hal tersebut disampaikan Amran, sekaligus menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan Indonesia untuk membuka keran ekspor ke sejumlah negara yang tengah membutuhkan beras.

    “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat,” katanya. 

    Presiden Prabowo Subianto menuturkan sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Mentan Amran dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” ucap Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Dia menegaskan Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Atas nama kemanusiaan, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal. 

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” tuturnya.

  • Wamentan Sebut Ada Pihak Ingin Indonesia Tetap Impor Beras

    Wamentan Sebut Ada Pihak Ingin Indonesia Tetap Impor Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut ada pihak yang menginginkan Indonesia untuk terus melakukan impor beras setiap tahun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan cita-cita swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa oknum-oknum tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri yang ingin menjual berasnya ke Indonesia.

    “Biasanya setiap tahun ada pihak yang selalu mengharapkan kita ini impor beras setiap tahun,” katanya dalam agenda Koordinasi Nasional Bersama 5.000 Penyuluh Pertanian di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    Sudaryono menjelaskan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menutup keran impor beras tahun ini. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menghentikan impor sejumlah komoditas seperti beras, jagung, garam konsumsi, dan gula konsumsi di 2025.

    Sebagaimana diketahui, laporan Rice Outlook April 2025 yang dirilis oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA) merevisi stok akhir beras pada 2024/2025. Sebagian besar terkonsentrasi di Asia Tenggara.

    USDA merevisi ke atas untuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Melalui laporannya, stok akhir Indonesia naik paling tinggi yakni 0,6 juta ton menjadi hampir 5 juta ton lantaran panen yang lebih besar.

    Dengan luas panen 11,4 juta hektare, luas panen naik 200.000 hektare dari estimasi sebelumnya, dan hampir 4 persen lebih besar dari tahun sebelumnya.

    “Panen tanaman musim utama, sekitar 45% dari total produksi, sedang berlangsung sekarang. Panen tambahan diharapkan terjadi pada bulan Juli-Agustus dan November-Desember,” jelas USDA dikutip Sabtu (26/4/2025).

    Di sisi lain, Indonesia telah berkomitmen untuk menghentikan impor beras tahun ini. Kondisi tersebut turut memberikan dampak terhadap penjualan beras Thailand tahun ini. 

    USDA memperkirakan, ekspor beras dari Negeri Gajah Putih itu anjlok 29,2% dibanding tahun sebelumnya. 

    “Penjualan ke Indonesia khususnya lemah karena Indonesia telah mengurangi pembelian beras secara drastis. Selain itu, Thailand saat ini merupakan eksportir Asia dengan harga tertinggi,” jelas USDA dalam laporannya. 

  • Produksi Beras Global Diramal Sentuh Rekor Tertinggi, Disumbang oleh India-Indonesia

    Produksi Beras Global Diramal Sentuh Rekor Tertinggi, Disumbang oleh India-Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Produksi beras global pada periode 2024/2025 diperkirakan menyentuh rekor tertinggi yakni sebesar 535,8 juta ton, dengan India menyumbang hampir dua pertiga dari revisi ke atas, diikuti oleh Indonesia, Kamboja, Brasil, Taiwan, dan Venezuela.

    Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA) dalam laporan Rice Outlook April 2025 menyebutkan bahwa proyeksi tersebut meningkat 3,1 juta ton dari perkiraan sebelumnya, dan naik 13,7 juta ton bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Secara tahunan, USDA menyebut bahwa Brasil, Kamboja, China, Uni Eropa, India, Indonesia, Irak, Peru, Sri Lanka, dan Vietnam menyumbang sebagian besar peningkatan produksi pada  2024/2025. Saat ini, India menjadi negara penghasil beras terbesar di dunia.

    “India menyumbang hampir dua pertiga dari revisi ke atas, diikuti oleh Indonesia, Kamboja, Brasil, Taiwan, dan Venezuela yang lebih dari sekadar mengimbangi sedikit penurunan untuk Uni Eropa (UE), Jepang, dan Maroko,” tulis USDA dalam laporannya, dikutip Sabtu (26/4/2025).

    Pasokan beras pada 2024/2025 diperkirakan mencapai level 715,3 juta ton. Perkiraan tersebut meningkat 3,1 juta ton dari proyeksi sebelumnya, akibat perkiraan produksi yang lebih besar, dan 12,3 juta ton lebih besar dari tahun sebelumnya.

    USDA juga memperkirakan adanya peningkatan penggunaan domestik dan residual global di tahun ini yakni mencapai 532,1 juta ton atau 1,4 juta ton lebih besar dari proyeksi sebelumnya, dan 8,6 juta ton lebih besar dari tahun sebelumnya.

    Meningkatnya konsumsi global pada bulan ini sebagian besar didorong oleh peningkatan di beberapa negara Sub-Sahara, terutama Angola, Kamerun, Pantai Gading, Madagaskar, Nigeria, dan Senegal, karena pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pertumbuhan populasi, dan peralihan pola makan ke beras sebagai makanan pokok.

    Selain beberapa pertumbuhan dalam produksi domestik di kawasan tersebut, peningkatan permintaan diharapkan dapat dipenuhi oleh peningkatan impor, terutama dari India, mengingat pasokannya yang besar dengan harga yang kompetitif.

    Adapun USDA memperkirakan stok akhir global pada 2024/2025 mengalami peningkatan dibanding proyeksi sebelumnya. 

    “Stok akhir global pada tahun 2024/25 meningkat 1,7 juta ton dari perkiraan sebelumnya menjadi 183,2 juta, yang terbesar sejak 2021/22,” demikian bunyi laporan tersebut. 

    STOK RI DIREVISI

    USDA mengungkap, revisi bulanan dalam stok akhir pada 2024/2025 sebagian besar terkonsentrasi di Asia Tenggara. Dalam hal ini, USDA merevisi ke atas untuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam.

    Dalam laporannya, USDA mencatat stok akhir Indonesia naik paling tinggi yakni 0,6 juta ton menjadi hampir 5 juta ton lantaran panen yang lebih besar.

    USDA mencatat, dengan luas panen 11,4 juta hektare, luas panen naik 200.000 hektare dari estimasi sebelumnya, dan hampir 4 persen lebih besar dari tahun sebelumnya.

    “Panen tanaman musim utama, sekitar 45% dari total produksi, sedang berlangsung sekarang. Panen tambahan diharapkan terjadi pada bulan Juli-Agustus dan November-Desember,” jelas USDA.

    Sebaliknya, stok akhir India diturunkan 0,5 juta ton menjadi 43,5 juta, masih merupakan rekor, karena perkiraan ekspor pasar-tahun yang lebih besar lebih dari sekadar mengimbangi panen yang lebih besar.

    “Meskipun terjadi pengurangan 0,5 juta ton ini, stok India menyumbang sebagian besar peningkatan stok akhir global tahun ke tahun, dengan stoknya naik 1,5 juta ton dari tahun sebelumnya,” tuturnya. 

  • Mentan Amran Pede, Produksi Beras RI Lampaui 34 Juta Ton Tahun Ini

    Mentan Amran Pede, Produksi Beras RI Lampaui 34 Juta Ton Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) meyakini produksi beras dalam negeri dapat mencapai 34 juta ton atau melampaui target nasional sebesar 32,83 juta ton tahun ini. 

    Keyakinan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada sambutannya dalam agenda Koordinasi Nasional Bersama 5.000 Penyuluh Pertanian di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/4/2025).

    “Ada keyakinan kami produksi tahun ini di atas daripada ditargetkan pemerintah,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025).

    Sebagaimana diketahui, Kementan sebelumnya mematok target produksi beras sebesar 34 juta ton tahun ini. 

    Dalam catatan Bisnis, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, produksi tahun ini memiliki pola yang mirip dengan pola produksi di 2022, dengan puncak produksi terjadi pada Maret. 

    “Ini berbeda dengan pola produksi tahun lalu yang puncak panennya di April,” katanya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025). 

    Dia mengatakan, produksi yang cukup baik ini didukung oleh iklim cuaca yang normal. Khudori merujuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, cuaca tahun ini diperkirakan normal. 

    Dengan demikian, besar kemungkinan di bulan-bulan berikutnya, produksi juga tidak tertekan seperti 2023 imbas adanya fenomena El Nino. Melihat kondisi tahun ini, Khudori optimistis produksi tahun ini lebih besar dibanding tahun lalu.  

    Merujuk data KSA BPS, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan masyarakat mencapai 30,62 juta ton. Jumlah tersebut turun sebanyak 480.040 ton atau 1,54% dibanding produksi beras di 2023 yang mencapai 31,10 juta ton. Khudori mengatakan, produksi di 2024 merupakan yang terendah dalam 7 tahun terakhir.  

    Sementara itu, Khudori memperkirakan bahwa produksi beras tahun ini tak jauh berbeda dengan produksi di 2022. Masih merujuk data KSA BPS, produksi beras di tahun tersebut mencapai sekitar 31,54 juta ton, atau naik sebesar 184,50 ribu ton atau 0,59% dibandingkan produksi beras di 2021. 

    “Perkiraan saya, produksi tahun ini tak jauh dari produksi 2022,” ucapnya.