Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kemenekraf dan Kemenkum Kaji Revisi Aturan Hak Cipta

    Kemenekraf dan Kemenkum Kaji Revisi Aturan Hak Cipta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah mengkaji revisi kebijakan perlindungan hak cipta, khususnya mengenai sistem lisensi dan pembayaran royalti.

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menyampaikan, upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kemenekraf dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang adil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan.

    “Sebagai salah satu perancang kebijakan, Kemenekraf berupaya menyusun policy brief berdasarkan kajian kualitatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Teuku Riefky dalam keterangannya, dikutip Selasa (29/4/2025).

    Salah satu temuan penting dari kajian yang telah dilakukan kedua kementerian yakni adanya pengaturan yang berpeluang terjadinya multitafsir. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan peraturan dalam penerapannya.

    Menanggapi temuan itu, Direktur Musik Kemenekraf Mohammad Amin telah mengusulkan pembaruan sistem lisensi bidang musik dengan menerapkan skema hybrida, yaitu menerapkan blanket license system berdampingan dengan direct license system.

    Mohammad Amin menuturkan, keduanya memanfaatkan sistem berbasis teknologi digital melalui platform digital yang terverifikasi, guna menjamin akurasi, transparansi, dan akuntabilitasnya.

    “Blanket license system dapat diterapkan untuk lisensi atas pemanfaatan karya rekaman atau phonograms maupun videograms, sedangkan direct license diterapkan secara voluntary untuk live performance atau konser musik,” tuturnya.

    Kemenekraf juga mendorong digitalisasi pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang transparent, accurate, accountable, dan trustworthy, sebagaimana standar yang harus ada dalam sistem berbasis teknologi digital.

    Sistem ini juga diharapkan dapat lebih menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penerapan sistem lisensi, lantaran dapat menghilangkan atau mengurangi banyaknya middleman yang selama ini berpotensi mengurangi pendapatan para pelaku seni, khususnya bidang musik.

    “Jika diperlukan oleh para pemangku kepentingan, Kemenekraf juga dapat membantu merumuskan sistem lisensi dan sistem pembayaran royalti yang lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. 

    Kemenekraf mengharapkan, adanya kebijakan baru dapat menciptakan ekosistem industri musik Indonesia menjadi lebih sehat, transparan, dan berkembang. Selain itu, memberikan insentif yang layak dan adil bagi para pelaku ekonomi kreatif. 

  • Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

    Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

    Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Selain itu, Kementerian PKP bakal menggandeng badan usaha untuk menggunakan anggaran CSR miliknya mendukung pembangunan rumah rakyat seperti yang sudah dijalankan oleh Sugianto Kusuma hingga Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, berapa usulan anggaran yang dibutuhkan Kementerian PKP pada tahun depan, Fahri masih enggan untuk menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan penyusunan. 

    “Kalau regulasi teknisnya selesai. Baru masif betul itu tahun depan. [Anggarannya berapa] belum, tenang saja sabar,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, anggaran Kementerian PKP tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,46 triliun.  

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengaku gencar mencetuskan konsep gotong royong guna memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah minimnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. 

    “Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah. 

  • Mentan Amran: RI Setujui Tawaran Jepang soal Impor Susu, Asalkan…

    Mentan Amran: RI Setujui Tawaran Jepang soal Impor Susu, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Jepang membahas potensi peningkatan kerja sama di sektor pertanian, utamanya untuk komoditas susu sapi, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), dan beras.

    Peluang kerja sama RI-Jepang tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang Taku Eto di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Dalam pertemuan itu, Amran mengungkap bahwa Jepang meminta agar produksi susu dari Negeri Sakura bisa masuk ke pasar Indonesia. 

    Penawaran tersebut lantas menjadi pertimbangan Indonesia, mengingat Indonesia masih membutuhkan pasokan susu dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    “Susu diminta untuk masuk ke Indonesia. Kan kita butuh, masih butuh banyak susu. Aku katakan oke,” kata Amran dalam konferensi pers, Selasa (29/4/2025). 

    Sebagai gantinya, Amran meminta agar ekspor CPO ke Jepang dapat ditingkatkan. Adapun melansir laman resmi Malaysian Palm Oil Council (MPOC), Selasa (29/4/2025), Jepang merupakan salah satu importir minyak sawit terbesar di kawasan ini. 

    Malaysia dan Indonesia merupakan negara eksportir komoditas ini ke Jepang, dengan Malaysia mendominasi 65% pangsa pasar diikuti Indonesia sebanyak 35%.

    Selain susu dan CPO, kedua negara juga membahas peluang kerja sama teknologi untuk memitigasi risiko iklim yang tidak menentu, utamanya untuk tanaman padi 

    Dalam hal ini, Amran menyebut bahwa Taku Eto sempat menanyakan varietas tanaman padi yang dapat dibudidayakan di segala situasi.

    “Jenis varietasnya adalah infarabiosaline. Kemudian yang kedua, padi gogo. Jadi dua itu, kita Indonesia menciptakan benih yang adaptasi pada air asin, adaptasi pada lingkungan, adaptasi pada kekeringan, adaptasi pada air tawar dan asin. Itu kata kunci, itu yang ditanyakan tadi,” tuturnya. 

  • Kemendag dan Kemenko Perekonomian Kaji Usulan Moratorium Ekspor Kelapa 6 Bulan

    Kemendag dan Kemenko Perekonomian Kaji Usulan Moratorium Ekspor Kelapa 6 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi permintaan pengusaha kelapa yang meminta agar diberlakukannya moratorium ekspor kelapa selama 6 bulan. Permintaan ini seiring dengan terjadinya krisis bahan baku kelapa yang terjadi di dalam negeri.

    Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir menuturkan pengaturan larangan dan pembatasan untuk ekspor-impor harus disepakati pada rakor yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Farid menjelaskan hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Perdagangan (PP 29/2021).

    “Oleh sebab itu, proses usulan moratorium saat ini masih dibahas bersama di Menko Perekonomian,” kata Farid kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) Rudy Handiwidjaja sebelumnya memandang pemerintah perlu melakukan moratorium ekspor kelapa lantaran sudah banyak industri yang sudah tidak bisa memproduksi kelapa bulat.

    “Hipki selalu mengusulkan kepada pemerintah untuk kita lakukan moratorium ekspor kelapa, jadi kita larang ekspor kelapa selama 6 bulan,” kata Rudy saat dihubungi Bisnis, Jumat (25/4/2025).

    Adapun, alasan di balik perlunya moratorium ekspor kelapa paling lama 6 bulan ini agar tidak berdampak buruk pada penurunan harga kelapa di dalam negeri yang bisa merugikan petani dan pedagang.

    Namun, Rudy menyebut pengajuan moratorium ekspor kelapa ini sudah bergulir sejak September tahun lalu dan belum mendapatkan sinyal dari pemerintah.

    “Jangankan 6 bulan, kita mengajukan moratorium aja pemerintah ini sampai sekarang belum dengarkan, belum laksanakan. Padahal kami sudah berjuang dari mulai September 2024,” ungkapnya.

    Kondisi Dalam Negeri

    Lebih lanjut, Rudy menyampaikan kondisi kelapa bulat dalam negeri tengah dalam krisis, ditambah pula dengan ekspor yang melonjak ke China. Kurangnya bahan baku ini bukan hanya terjadi di konsumsi rumah tangga alias pasar tradisional, melainkan juga untuk industri.

    Alhasil, Rudy menyampaikan harga kelapa di pasar tradisional kini dibanderol di kisaran Rp25.000–Rp30.000 per butir. Di samping harganya yang menanjak, komoditas ini juga sulit ditemukan lantaran produksi kelapa di industri yang hanya mencapai 40%—50% lantaran cuaca hingga pohon kelapa yang sudah menua.

    “Bahkan ada industri kita, anggota dari Hipki itu yang sudah tidak jalan sama sekali. Sudah tidak jalan sama sekali karena memang kekurangan bahan baku,” ungkapnya.

    Rudy menjelaskan, kondisi ini terjadi lantaran dipengaruhi dua faktor. Pertama, imbas cuaca tahun lalu, di mana terjadi El Nino yang menyebabkan produksi kelapa di tingkat petani hanya mencapai 40%.

    “Ditambah lagi karena semua negara-negara itu kekurangan kelapa dan sudah tidak boleh ekspor, hanya Indonesia yang boleh ekspor, sehingga negara-negara dari luar itu membeli kelapa dari Indonesia,” tandasnya.

  • Investasi Korsel di Indonesia Meningkat pada Kuartal I/2025, Meski LG Hengkang

    Investasi Korsel di Indonesia Meningkat pada Kuartal I/2025, Meski LG Hengkang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi dari Korea Selatan meningkat meskipun LG Energy Solution hengkang dari salah satu proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memaparkan investasi dari Korea Selatan (Korsel) mencapai US$683,29 juta pada kuartal I/2025. Jumlah tersebut meningkat 18,17% secara kuartalan, yang mana realisasi investasi dari Korsel sebesar US$559,1 juta pada Kuartal IV/2024.

    Rosan mengaku bahwa LG memang membatalkan sejumlah proyek yang didanainya di Indonesia, tetapi tidak semuanya. Menurut Rosan, LG tetap berkomitmen menanamkan modalnya ke empat proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Dari empat proyek tersebut, Rosan menyatakan satu proyek sudah terealisasikan investasinya sehingga terus berjalan. Malah, dia mengaku LG sudah berkomitmen menambah nilai investasi di proyek tersebut.

    “Pembicaraan selanjutnya mereka akan expand [ekspansi] lagi, nilainya kurang lebih US$1,7 miliar, yang sudah terealisasi US$1,1 miliar,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu ia berencana kunjungi lokasi pabrik dari hasil investasi LG tersebut pada Rabu (30/4/2025) esok.

    Rosan pun menggarisbawahi bahwa Korsel masih mempunyai komitmen besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia meski ada sejumlah proyek yang batal.

    “Yang kemarin diumumkan tidak jadi, sebenarnya itu tidak semuanya tidak jadi, tapi ada satu bagian yang jadi mengenai baterai dan ekspansinya akan dilakukan segera,” jelasnya.

    Sebelumnya, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar.

    Pada Februari 2025, IBC (anak usaha anak MIND ID, PLN, Pertamina, dan Antam) melaporkan bahwa kerja sama dengan konsorsium LG masih dalam status sedang berlangsung (on progress) untuk fase pembahasan studi kelayakan (feasibility study). Hanya saja, beberapa waktu lalu terungkap konsorsium LG itu batal investasi di Indonesia.

    Kabar Beda Perlakuan Korea Selatan dan China

    Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengungkap konsorsium LG mengundurkan diri dari proyek baterai nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia karena takut rugi.

    Dradjad mengaku sudah bertemu dengan pihak dari Korsel, termasuk LG. Dia pun coba merunut persoalannya.

    Menurut Dradjad, awalnya pemerintah mengundang konsorsium LG untuk berinvestasi di proyek baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Menurutnya, pihak LG sepakat untuk berinvestasi sekitar US$2 miliar.

    Saat itu, Hyundai Ioniq Electric memerlukan baterai. LG pun siap untuk menyediakan kebutuhan sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki.

    “Mereka penuhi semua peraturan, TKDN mereka penuhi, semua mereka penuhi,” ungkap Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Setelah dihitung dengan segala pertimbangan biaya produksi di Indonesia, mobil listrik Ioniq tersebut bisa dijual dengan harga sekitar Rp700 juta—Rp800 juta.

    Ternyata di luar dugaan, produsen mobil listrik asal China BYD Auto Co. Ltd. tidak bisa menjual produknya di Eropa karena perang dagang. Akibatnya, BYD menjual produknya ke negara-negara lain di luar Eropa termasuk Indonesia.

    Saat masuk ke Indonesia, pemerintah ternyata memberikan BYD berbagai kemudahan sehingga harganya bisa jauh lebih murah. Masalahnya, berbagai kemudahan tersebut tidak diberikan kepada LG.

    “Ya otomatis enggak bisa bersaing. Harganya Ioniq sekitar 50%—60% di atas harga BYD dengan spesifikasi yang sama, ya gimana bisa bersaing?” ujar anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 itu.

    Akibatnya, permintaan terhadap Ioniq menurun. LG pun memikirkan ulang rencana investasinya.

    “LG mikir dong kalau mau investasi terus, pasarnya turun kok, kami enggak diperlakukan sama kok dengan teman-teman dari China,” kata Dradjad.

    Menurut ekonom senior Indef ini, perbedaan perlakuan atas perusahaan asal Korea Selatan dengan China itu karena adanya konstelasi politik. Dradjad pun meminta seharusnya tidak ada perlakuan khusus seperti itu ke depannya.

  • Pertumbuhan Investasi Melambat, Premanisme hingga Perizinan Jadi Sorotan

    Pertumbuhan Investasi Melambat, Premanisme hingga Perizinan Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I/2025 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Otoritas pun menyoroti permasalahan premanisme hingga perizinan usaha.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% secara tahunan (year on year/YoY).

    Sementara itu, realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024 atau tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

    Rosan tidak mau mengomentari terkait perlambatan pertumbuhan investasi tersebut. Kendati demikian, dia juga menyoroti sejumlah persoalan.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyatakan pihaknya ingin terus melakukan penyempurnaan iklim investasi Tanah Air.

    “Bagaimana kita lebih memberikan kepastian baik dari segi waktu, baik dari perizinan,” jelas Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Selain itu, dia juga menyoroti persoalan premanisme yang mengganggu iklim investasi. Rosan mengaku sudah menerima keluhan dari investor terkait permasalahan tersebut.

    “Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk,” kata Rosan.

    Sebelumnya, pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat diusik oleh aksi premansime berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ujarnya melalui akun Instagramnya dikutip Senin (21/4/2025).

    Dia menegaskan aksi premanisme berkedok ormas itu berpotensi membuat investor kabur lantaran tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi di Tanah Air.

  • Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Bapanas: Kita Penuhi Cadangan Pangan Dulu

    Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Bapanas: Kita Penuhi Cadangan Pangan Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengutamakan cadangan beras pemerintah atau CBP terpenuhi, sebelum memutuskan untuk mengekspor komoditas ini ke negara-negara lain.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pemerintah saat ini terus menyiapkan cadangan pangan nasional. Apabila cadangan pangan dirasa telah mencukupi, langkah selanjutnya adalah menghitung ulang, apakah stok yang ada mencukupi hingga akhir tahun.

    “Tapi Presiden kita bilang, boleh silahkan kalau mau di ekspor, tapi kalau saya menyarankan, sebaiknya kita penuhi cadangan pangan dulu,” kata Arief saat ditemui wartawan di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Arief menuturkan, kebutuhan beras nasional tahun ini sekitar 30,5 juta. Dia meyakini, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, mengingat stok beras yang di gudang Perum Bulog diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.  

    “Insya Allah kalau panennya semua normal aja, sampai 2027 itu cukup, 2026 atau 2027. Insya Allah kalau normal, kita nggak pernah tahu, sehingga cadangan pangan itu penting,” tuturnya. 

    Presiden Prabowo Subianto telah mengizinkan Indonesia untuk membuka keran ekspor ke sejumlah negara yang tengah membutuhkan beras. 

    “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat,” ujarnya.

    Kepala Negara sebelumnya mengungkap, sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Mentan Amran dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” kata Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Dia menegaskan, Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Atas nama kemanusiaan, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal. 

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” tegasnya.

  • Hadapi Perang Dagang Global, Ini Saran Bos ADB untuk Negara-Negara Asia

    Hadapi Perang Dagang Global, Ini Saran Bos ADB untuk Negara-Negara Asia

    Bisnis.com, JAKARTA – Asian Development Bank menilai negara-negara Asia harus mendiversifikasi mitra dagang mereka dan meningkatkan permintaan domestik agar dapat bertahan dari dampak perang dagang global yang dipicu tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Presiden Asian Development Bank (ADB) Masato Kanda menyebut ekonomi negara-negara di kawasan ini yang didorong oleh ekspor lebih kuat daripada sebelumnya, tetapi tidak ada ruang untuk berpuas diri karena AS terus melanjutkan strategi tarif tinggi di hampir setiap negara di dunia.

    “Ini adalah waktu bagi Asia untuk meningkatkan permintaan domestik, menjalankan kebijakan ekonomi yang baik, dan mendiversifikasi industri dan mitra dagang,” kata Kanda dikutip dari Bloomberg, Selasa (29/4/2025).

    Selain tarif terhadap China yang telah melipatgandakan biaya impor China ke AS, negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam dan Thailand yang bergantung pada ekspor telah terkena beberapa tarif AS tertinggi.

    Sementara itu, tren “jual AS” yang telah terjadi sejak pemerintahan Trump meluncurkan serangan tarifnya telah menghasilkan keuntungan dalam mata uang Asia, yang selanjutnya merusak daya saing eksportir di kawasan tersebut.

    Kanda, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat mata uang utama Jepang, mengatakan fluktuasi liar di pasar merupakan alasan lain bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk mendiversifikasi basis ekonomi mereka. 

    “Yang dapat kita lakukan adalah melindungi ekonomi regional dari guncangan eksternal dan membangun ketahanan terhadap guncangan di masa mendatang,” katanya.

    Kanda juga mengatakan ketika AS menyuarakan kekhawatiran tentang negara-negara lain yang secara artifisial menurunkan nilai mata uang mereka untuk membantu eksportir, pendekatan Jepang untuk memisahkan pembahasan tentang mata uang dan pasar keuangan dari negosiasi tarif adalah tepat.

    “Semuanya saling terkait, tetapi perdagangan dan mata uang adalah hal yang sangat berbeda. Keduanya perlu dinegosiasikan dari sudut pandang profesional masing-masing,” katanya. 

  • Maskapai Arab Saudi Riyadh Air Lirik Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    Maskapai Arab Saudi Riyadh Air Lirik Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai Arab Saudi Riyadh Air dikabarkan siap membeli pesawat Boeing yang semula ditujukan untuk maskapai-maskapai China jika pengiriman dibatalkan akibat peningkatan perang dagang Amerika Serikat dan China.

    Mengutip pemberitaan Reuters, Senin (28/4/2025), CEO Riyadh Air Tony Douglas mengatakan maskapai rintisan asal Arab Saudi tersebut siap membeli pesawat Boeing yang sebelumnya ditujukan untuk maskapai-maskapai China jika pengiriman dibatalkan akibat meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    “Apa yang telah kami lakukan adalah memperjelas kepada Boeing bahwa jika itu benar-benar terjadi, kami dengan senang hati akan mengambil semuanya,” kata Douglas.

    Boeing saat ini berupaya menjual kembali puluhan pesawat yang terhambat masuk ke China karena tarif perdagangan, setelah mengembalikan satu pesawat lagi ke Amerika Serikat dalam sengketa pengiriman. Boeing juga secara terbuka mengungkapkan potensi penjualan pesawat ini dalam pertemuan dengan para analis pekan lalu, dengan mengatakan bahwa dalam kondisi pasar pesawat yang ketat saat ini, Boeing tidak akan kekurangan pembeli.

    Sementara itu, Riyadh Air telah memesan pesawat dari Boeing maupun Airbus menjelang peluncurannya, termasuk 60 pesawat narrow-body keluarga A321 dari Airbus pada Oktober lalu dan hingga 72 Boeing 787 Dreamliner yang dipesan pada Maret 2023.

    Maskapai ini memperkirakan masalah keterlambatan pengiriman dari kedua pabrikan tersebut tidak segera terselesaikan.

    Douglas menambahkan bahwa Riyadh Air tidak melihat adanya dampak terhadap permintaan perjalanan dari dan ke ibu kota Arab Saudi akibat ketidakpastian ekonomi global. Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaan berencana mengumumkan pemesanan pesawat berbadan lebar (wide-body) pada musim panas ini. 

    Maskapai yang menargetkan peluncuran pada kuartal IV/2025 telah mempekerjakan 500 karyawan dan berencana meningkatkan jumlah tenaga kerja menjadi 1.000 orang dalam 9 hingga 12 bulan ke depan. Setelah itu, rekrutmen pilot dan awak kabin akan terus dilakukan seiring dengan pengiriman pesawat.

    Arab Saudi saat ini tengah berupaya mengambil pangsa industri perjalanan global, termasuk segmen perjalanan bisnis, dengan menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun proyek-proyek raksasa guna mendiversifikasi ekonominya dari ketergantungan terhadap minyak dan gas. 

    Douglas menyebut salah satu rute yaitu Dubai–Riyadh, yang kerap digunakan oleh bankir, pengacara, konsultan, dan influencer adalah rute paling menguntungkan di dunia dari sisi pendapatan per kilometer.

  • Siap-siap! Tarif Tol Jagorawi Dijadwalkan Naik Mulai Juli 2025

    Siap-siap! Tarif Tol Jagorawi Dijadwalkan Naik Mulai Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui entitas usahanya yakni PT Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor membahas rencana penataan kembali area Jalan Tol Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi).

    Asal tahu saja, Tol Jagorawi memang sudah memenuhi kriteria untuk melakukan penyesuaian tarif pada tahun ini. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diterima Bisnis, tarif Tol Jagorawi dijadwalkan dapat dilakukan penyesuaian pada Juli 2025.

    Jelang rencana kenaikan tarif itu, JSMR bersama dengan pemerintah kabupaten bakal melakukan peningkatan kualitas layanan Jalan Tol Jagorawi yaitu meningkatkan kapasitas transaksi di Gerbang Tol (GT) Sentul 2 dan GT Sentul Selatan 2 serta penataan akses masuk dan keluar Citereup.

    Senior Manager RO1 JMT Alvin Andituahta Singarimbun menyebut, pihaknya juga bakal melakukan peningkatan di sejumlah titik Tol Jagorawi yang rawan mengalami kepadatan.

    “Jasa Marga akan melakukan peningkatan pelayanan di beberapa titik gerbang Tol Jagorawi, terutama di titik-titik rawan kepadatan seperti Kawasan Citeureup, Sentul dan Ciawi. Tidak hanya di dalam kawasan, namun juga setelah akses keluar jalan tol,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (28/4/2025).

    Selain itu, terdapat empat pengerjaan yang juga bakal dilakukan dalam rangka meningkatkan SPM jalan Tol Jagorawi. Pertama yakni meningkatkan kapasitas GT Sentul 2, sebelumnya tiga gardu menjadi empat gardu dan menambahan mobile reader.

    Kedua, peningkatan kapasitas GT Sentul Selatan 2 dari sebelumnya tujuh gardu menjadi sembilan gardu dan tambahan mobile reader. Ketiga, melakukan perbaikan dan penambahan area perkerasan di sekitar gerbang tol.

    Terakhir, melakukan penataan kawasan setelah akses keluar jalan tol yang berpotensi menimbulkan kepadatan.

    “Jasa Marga bersama Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dalam pengembangan dan penataan kawasan demi peningkatan kualitas layanan masyarakat baik di dalam maupun di luar jalan tol,” pungkas Alvin.