Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menilik Skema MBG India yang Telah Berjalan Lama, Bisa jadi Rujukan?

    Menilik Skema MBG India yang Telah Berjalan Lama, Bisa jadi Rujukan?

    Bisnis.com, JAKARTA — India telah lama menjalankan program makan bergizi gratis, tepatnya sejak 15 Agustus 1995. Setelah tiga dekade berlangsung, Indonesia turut melirik India sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan pemberian makanan bagi anak-anak sekolah.

    Tidak lama setelah terpilih sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka melakukan komunikasi dengan Duta Besar India untuk Indonesia Shandeep Chakravorty. Pertemuan pada April 2024 itu di antaranya membahas program makan bergizi gratis (MBG), juga topik terkait kesehatan, bioteknologi, hingga pertanian.

    “Kami menyiapkan skema terbaik dengan belajar dari negara-negara lain yang menjalankan program ini [makan bergizi gratis]. Efeknya seperti apa ke anak-anak, ke murid, lalu kami belajar pendistribusian logistik seperti apa, central kitchen seperti apa, keterlibatan ahli gizinya seperti apa,” ujar Gibran.

    Setelah pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga mengungkap bahwa sebelum MBG berjalan, Menteri Luar Negeri Sugiono telah membidik India sebagai salah satu negara yang memiliki peluang kerja sama terkait program makan bergizi itu.

    Menurut Dadan, Sugiono telah mengunjungi India dan kembali menegaskan bahwa ada peluang kerja sama meskipun belum terdapat pembahasan teknis.

    “Pak Menlu [menteri luar negeri] menyampaikan peluang kerja sama. India menjadi salah satu negara yang menjadi target kunjungan 2024, sebelum program MBG berjalan,” ujar Dadan pada Rabu (5/11/2025), dilansir dari Antara.

    Sebenarnya, bagaimana program makan bergizi gratis berjalan selama 30 tahun di India?

    Pada 15 Agustus 2025, pemerintah India meluncurkan Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar atau National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE), yang dikenal sebagai Mid-Day Meal Scheme.

    Anggaran dari pemerintah digelontorkan untuk menyediakan makanan, dengan tujuan meningkatkan kehadiran anak-anak di sekolah sembari meningkatkan kualitas gizi mereka.

    Berdasarkan keterangan di situs resmi Kementerian Pendidikan India, program makan bergizi gratis bahkan sudah ada di negara itu sejak 1925, tetapi dalam skala yang lebih kecil, yakni bagi anak-anak kurang mampu oleh Madras Municipal Corporation (lembaga kota tertua India).

    Pada pertengahan 1980-an program serupa dijalankan oleh tiga negara bagian India, yakni Gujarat, Kerala, dan Tamil Nadu, beserta Universitas Terbuka Pondichery. Mereka menggunakan sumber dayanya sendiri untuk memberi makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah dasar (SD).

    Setelah resmi menjadi program nasional pada 1995, Mid-Day Meal (MDM) berlaku di seluruh India pada 1997—1998. Kemudian, pada 2002, pemerintah India memperluas cakupannya dari semula anak-anak kelas I—V SD negeri dan sekolah daerah, tetapi juga ke segmen lainnya.

    Pada November 2001, Mahkamah Agung India mengeluarkan perintah interim agar negara-negara bagian menyediakan makanan matang di semua sekolah dasar yang dibiayai pemerintah. Hal itu mempercepat perluasan skema Mid-Day Meal.

    Awalnya bantuan pemerintah pusat dalam skema Mid-Day Meal adalah pasokan biji-bijian seperti beras dan gandum 100 gram per anak per hari sekolah, juga subsidi biji-bijian.

    Seiring berjalannya waktu serta berbagai masukan dan evaluasi, pemerintah India merevisi skema itu, yakni dengan menyediakan makan siang matang mengandung 300 kalori dan 8—12 gram protein. Pemerintah juga merevisi bantuan, yang termasuk biaya memasak, subsidi transportasi untuk operasional program di negara bagian kategori khusus, hingga penyediaan makan siang selama libur musim panas di daerah yang terdampak kekeringan.

    Pada Oktober 2007 India mengembangkan program makan bergizi gratisnya, yakni memperluas agar anak-anak kelas VI—VIII di blok pendidikan terbelakang turut mendapatkan makanan. Nilai kalori makanan bagi mereka pun ditetapkan minimal 700 kalori dan 20 gram protein, dengan menyertakan 150 gram biji-bijian berupa beras atau gandum.

    Sejak 2009 terdapat revisi lagi dengan memastikan pola makan seimbang dan bergizi, yakni menaikkan porsi kacang-kacangan menjadi 30 gram dan sayuran 75 gram, serta menurunkan kadar minyak dan lemak menjadi 7,5 gram. Terdapat pula revisi komponen biaya, honorarium juru masak dan asisten, hingga biaya satuan umum konstruksi gudang dapur.

    Kini, program makan bergizi gratis India itu bernama Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan).

    Peluang dan Tantangan

    Tiga dekade program Mid-Day Meal atau PM-Poshan bukan tanpa tantangan. Kasus kontaminasi pernah terjadi pada 2013 di Bihar, petugas investigasi menemukan adanya kontaminasi terhadap minyak yang digunakan dapur. Selain itu, terdapat pula temuan makanan yang tidak segar hingga kondisi dapur yang kurang higienis.

    Selain itu, dilansir dari Reuters, tingginya inflasi India pada 2023—2024 turut memengaruhi kualitas bahan pangan untuk program PM-Poshan. Dalam kurun Juni 2020 hingga Juni 2024, inflasi pangan India naik rata-rata 6,3%, padahal dalam kurun empat tahun sebelumnya kenaikan rata-rata adalah 2,9%.

    Tidak adanya penyesuaian anggaran membuat beberapa sekolah mengurangi porsi sayur atau buah, atau mengganti bahan makanan dengan yang lebih murah.

    “Meskipun pemerintah menyediakan biji-bijian gratis untuk program ini, hal tersebut tidak mengkompensasi pengurangan bahan-bahan bergizi lainnya seperti sayuran, kacang-kacangan, susu, dan telur karena anggaran yang tidak cukup,” ujar ekonom independen, Dipa Sinha, dilansir dari Reuters.

    Selain tantangan, terdapat juga peluang dan manfaat dari program tersebut. Dilansir dari Bloomberg, salah satu penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi bagian dari program pemberian makanan sekolah di India selama lima tahun menunjukkan peningkatan 18% dalam nilai ujian membaca dan peningkatan 9% dalam nilai matematika dibandingkan dengan mereka yang berpartisipas kurang dari satu tahun.

    World Food Programme (WFP) menjelaskan bahwa pemberian makan siang gratis dapat membuat lebih banyak anak—terutama perempuan—untuk bersekolah, juga memungkinkan mereka untuk belajar dan menjaga kesehatannya dengan lebih baik.

    Lembaga itu pun memperkirakan bahwa setiap US$1 yang diinvestasikan dalam bentuk makanan sekolah dapat menghasilkan keuntungan ekonomi hingga US$9 atau sembilan kali lipat. Keuntungan itu dapat berasal dari peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas anak ke depannya.

    India barangkali memiliki sejumlah kesamaan dengan Indonesia sehingga menjadi rujukan bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Negara itu memiliki populasi besar dan sama-sama masih berstatus negara berkembang.

    Berbagai tantangan yang pernah terjadi di India itu dapat menjadi pelajaran penting bagi pelaksanaan program makan bergizi di Tanah Air.

  • DPR: Negara Pernah Ambil Pajak dari Perdagangan Baju Impor Bekas

    DPR: Negara Pernah Ambil Pajak dari Perdagangan Baju Impor Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa pemerintah pernah mengenakan pajak pada perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting yang kini dinyatakan ilegal.

    Adian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang perubahan aturan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Aturan ini telah dicabut dengan PMK No. 6/PMK.010/2017.

    “Tahun 2015, PMK No. 132 ada pajak untuk barang-baju bekas impor besarnya 35%, tetapi PMK itu sudah dihapus. Artinya, ada sejarah itu pernah dilegalkan dan negara pernah mengambil uang dari situ,” kata Adian usai kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

    Menurutnya, hal ini menjadi gambaran bahwa pedagang baju impor bekas bukan merupakan kompetitor langsung pedagang baju lokal, selain karena adanya segmentasi pasar yang berbeda.

    Dia lantas mencontohkan bahwa di Blok III Pasar Senen, pedagang pakaian impor bekas terpusat di lantai 2, sedangkan pedagang atau UMKM pakaian lokal berada di lantai 1 bersama usaha lain yang berkaitan.

    Situasi serupa, jelas Adian, juga berjalan di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Menurutnya, pedagang pakaian lokal dan pakaian bekas impor justru menopang keberlanjutan ekosistem pasar yang mencakup usaha terkait pakaian, seperti penjahit hingga jasa pencucian.

    Oleh karenanya, Adian meminta pemerintah mempertimbangkan secara saksama faktor ini agar geliat perdagangan pakaian di pasar tak surut.

    “Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu akan mematikan mata rantai ekosistem ini,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku telah menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting. Menurutnya, pedagang meminta agar pemerintah melonggarkan larangan impor balpres pakaian bekas dengan penerapan kuota.

    “Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.

    Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.

    “Kita belum masuk ke situ [penerapan kuota impor]. Cuma ini ada aspirasi, ada saran masukan dari teman-teman asosiasi. Dan itu akan kita rumuskan yang terbaik,” terangnya.

  • Harga Emas dan Pangan Lebih Stabil, Laju Inflasi November 2025 Diprediksi Tertahan

    Harga Emas dan Pangan Lebih Stabil, Laju Inflasi November 2025 Diprediksi Tertahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan harga alias deflasi pada komoditas pangan strategis serta normalisasi harga emas perhiasan diprediksi menjadi faktor utama yang meredam laju inflasi November 2025.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengungkapkan bahwa tekanan harga emas yang sempat melonjak tajam pada Oktober 2025 mulai kehilangan tenaganya. Dia pun meyakini inflasi inti, komponen yang mencerminkan kecenderungan harga jangka menengah, akan turun signifikan.

    “Pelemahan tekanan inflasi bulanan terutama berasal dari normalisasi harga emas. Lonjakan inflasi inti pada Oktober banyak didorong oleh kenaikan harga emas, sehingga pada November [2025] efek dorongnya mulai menghilang,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

    Josua memproyeksikan inflasi inti bulanan bakal turun tajam dari kisaran 0,39% menjadi hanya 0,11% (month to month/MtM).

    Selain emas, Josua menyoroti peran beras sebagai penyeimbang di kelompok harga bergejolak (volatile food). Meskipun ada tekanan musiman dari daging ayam dan bawang merah, perbaikan pasokan dan program stabilisasi pemerintah sukses menekan harga beras.

    “Kondisi ini sebagian diimbangi oleh deflasi beras seiring perbaikan pasokan, sehingga tekanan kenaikan harga pangan tidak sekuat beberapa bulan lalu,” tambahnya.

    Secara tahunan, Josua memprediksi inflasi berada di level 2,70% (year on year/YoY), turun tipis dari posisi bulan sebelumnya sebesar 2,86% (YoY).

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mencatat daftar komoditas pangan yang mengalami koreksi harga cukup dalam sehingga menjaga inflasi tetap rendah.

    Berdasarkan catatannya, cabai rawit menjadi komoditas dengan penurunan harga paling tajam, yakni mencapai -8,5%. Penurunan ini diikuti oleh komoditas pokok lain yang pasokannya mulai melimpah.

    “Harga bergejolak diperkirakan semakin melunak didukung deflasi beras [-1,2%], daging ayam [-0,9%], bawang putih [-0,8%], dan bawang merah [-1,2%],” jelas Asmo dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (30/11/2025).

    Kombinasi antara koreksi harga pangan (food deflation) dan melambatnya harga emas ini membuat Andry memproyeksikan inflasi umum November 2025 akan melandai ke level 0,2% (MtM), lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 0,3% (MtM). Secara tahunan, Asmo mematok angka inflasi di level 2,7% (YoY).

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan IHK periode November 2025 pada Senin (1/12/2025) esok.

    Konsensus Ekonom

    Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi turun moderat pada November 2025, baik secara bulanan maupun tahunan.

    15 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada November 2025 mengalami inflasi sebesar 0,20% secara bulanan (MtM). Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 0,28% (MtM) pada bulan sebelumnya atau Oktober 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang sebesar 0,29% (MtM). Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Australia & New Zealand Banking Group Ltd Krystal Tan sebesar 0,10% (MtM).

    Sedangkan secara tahunan (YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada November 2025 berada di zona inflasi sebesar 2,74%. Nilai tersebut juga turun tipis dibandingkan realisasi inflasi sebesar 2,86% YoY pada Oktober 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,9% yang dikeluarkan oleh Ekonom Oxford Economics Ltd Adam Ahmad Samdin. Sebaliknya, estimasi terendah di angka 2,60% oleh Goldman Sachs & Co LLC.

  • Ketum Kadin Anindya Bakrie Ajak Pengusaha Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra

    Ketum Kadin Anindya Bakrie Ajak Pengusaha Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyerukan solidaritas para pelaku usaha untuk membantu korban banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dia mengajak seluruh peserta untuk ikut berprihatin, mendoakan, dan menggalang bantuan bagi masyarakat di tiga provinsi tersebut.

    “Sehingga kita bisa menggalang suatu kekuatan untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana,” kata Anindya dalam acara Parallel Session Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kadin Indonesia di Jakarta pada Minggu (30/11/2025).

    Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir besar di wilayah tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan. BNPB melaporkan terdapat 174 orang meninggal dunia, 79 orang hilang, dan 12 orang luka-luka akibat bencana tersebut.

    Rapimnas Kadin 2025 mengusung tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”, dengan fokus pada strategi peningkatan inovasi, produktivitas, investasi, dan perdagangan. Rangkaian kegiatan dimulai pada 30 November 2025 melalui fun walk, pembukaan resmi, serta penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dan Kadin.

    Acara tersebut menonjolkan agenda penguatan ekosistem ekonomi kreatif hingga peluncuran platform pelatihan daring Kadin AI Academy. 

    Pada 1 Desember 2025, pembahasan bergeser ke prospek ekonomi dan stabilitas nasional 2026 melalui sesi pleno bersama Bank Indonesia, Kementerian Pertahanan, hingga Menko Perekonomian.

    Setelah itu, sejumlah sesi paralel digelar untuk membahas strategi pemerintah 2026 di berbagai sektor, mulai dari pangan, kesehatan, ketenagakerjaan, konektivitas, industri, pertanian, riset, perdagangan, hingga hubungan luar negeri. Sejumlah MoU strategis dengan kementerian terkait juga ditandatangani dalam kesempatan tersebut.

    Pada 2 Desember 2025, Rapimnas memasuki tahap pembahasan internal organisasi melalui Sidang Pleno Pertama dan Kedua, yang mencakup penetapan jadwal acara, tata tertib, laporan tahunan, serta pandangan umum Kadin provinsi dan Anggota Luar Biasa. Rangkaian Rapimnas kemudian ditutup dalam Sidang Pleno Ketiga melalui penetapan hasil akhir Rapimnas 2025.

  • Selain Pasar Senen, Menteri UMKM Sidak Pusat Thrifting di Bandung hingga Bali

    Selain Pasar Senen, Menteri UMKM Sidak Pusat Thrifting di Bandung hingga Bali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bakal memeriksa aktivitas perdagangan pakaian impor bekas di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Bandung hingga Bali.

    Maman menyampaikan hal tersebut usai meninjau aktivitas thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (30/11/2025). Menurutnya, hal ini dilakukan di tengah polemik larangan impor balpres baju bekas yang dinilai merugikan para pedagang.

    “Saya dengar di Bandung juga ada [pusat thrifting], kita akan ke sana juga. Di Bali juga ada, kita akan lihat. Saya yakin di Medan juga pasti ada. Kita akan lihat kondisi riilnya seperti apa,” kata Maman kepada wartawan.

    Dia lantas berujar bahwa peninjauan langsung dan duduk bersama pedagang ini merupakan langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil terkait perdagangan pakaian bekas impor.

    Maman menegaskan bahwa praktik perdagangan produk pakaian impor bekas dinyatakan ilegal berdasarkan aturan yang berlaku.

    Namun, dia menyebut telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas pedagang pakaian bekas ini harus tetap berlanjut, selagi pemerintah mengupayakan adanya jalan tengah.

    “Dan ini kan [pedagang thrifting] bagian dari anak bangsa juga, bagian dari rakyat Indonesia juga, sehingga menurut saya harus kita pikirkan solusi dan jalan tengahnya segera,” tutur Maman.

    Ketika ditanya perihal opsi regulasi yang akan ditetapkan, Maman belum dapat memberikan gambaran. Menurutnya, permasalahan pakaian impor bekas ini bukan hanya ranah Kementerian UMKM, melainkan juga sejumlah lembaga lainnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

    Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

    “Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

  • Konsensus Ekonom Ramal Surplus Dagang RI Turun ke US,8 Miliar pada Oktober 2025

    Konsensus Ekonom Ramal Surplus Dagang RI Turun ke US$3,8 Miliar pada Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan surplus neraca perdagangan Indonesia akan berlanjut pada Oktober 2025 atau 66 bulan secara beruntun. Kendati demikian, surplus diproyeksikan akan menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama Oktober 2025 pada Senin (1/12/2025) esok.

    Berdasarkan konsensus proyeksi 18 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada Oktober 2025 diproyeksikan sebesar US$3,80 miliar. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau September 2025 senilai US$4,34 miliar.

    Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh Ekonom Barclays Bank PLC Brian Tan dengan nominal US$4,75 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual dengan angka US$2 miliar.

    David menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang hanya naik 0,05% secara tahunan (year on year/YoY) dan 2,78% secara bulanan (month on month/MoM). Di sisi lain, impor naik lebih tinggi sebesar 2,23% YoY dan 8,87% MoM.

    “Trade balance [neraca dagang] turun di Oktober karena ekspor tumbuh lebih lambat. Ini juga terindikasi dari data impor negara-negara lain, terutama ekspor ke China, Jepang, dan India,” jelas David kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

    Dari sisi harga, David mencatat bahwa komoditas ekspor cenderung stagnan kecuali tembaga dan timah yang naik.

    Sementara itu, impor naik terutama dari Singapura. Menurut David, kenaikan itu diimbangi oleh harga komoditas impor yang sebagian besar juga turun.

    “Terutama minyak, batu bara dan komoditas pertanian seperti coklat,” tutupnya.

  • Rapimnas Kadin 2025: Fokus Penguatan Industri Kreatif dan Lapangan Kerja

    Rapimnas Kadin 2025: Fokus Penguatan Industri Kreatif dan Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 pada 1–2 Desember 2025 di Jakarta. Tema acara tahun ini adalah Kadin Gotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya akan fokus pada penciptaan lapangan kerja, salah satunya melalui penguatan industri kreatif. Menurut dia, sektor ini memiliki potensi besar dalam penciptaan nilai tambah dan peluang kerja.

    Dia menilai industri kreatif telah menunjukkan bukti kuat lewat karya lokal yang mampu menarik jutaan penonton di dalam negeri.

    “Teman-teman Jumbo meraih lebih dari 10 juta penonton. Bagi saya sangat mengagetkan, karena biasanya kita [hanya] bicara mengenai kartun luar negeri seperti Disney, Nickledeon,” kata Anindya dalam acara Parallel Session Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kadin Indonesia di Jakarta pada Minggu (30/11/2025).

    Dia menambahkan, film Agak Laen yang mencapai 1 juta penonton hanya dalam tiga hari penayangan memperlihatkan besarnya kekuatan pasar dan peluang perkembangan industri kreatif nasional. Anindya juga menekankan pentingnya penguatan intellectual property (IP) sebagai salah satu fondasi pertumbuhan industri kreatif Indonesia.

    Dia berharap upaya pemerintah dalam diplomasi regional di forum internasional seperti Association of Southeast Asian Nations (Asean), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS), dan Group of Twenty (G20) dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempromosikan karya kreatif Indonesia.

    “Ini bisa sama-sama kita sosialisasikan,” katanya.

    Anindya menegaskan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah akan terus mendukung kebijakan nasional, termasuk inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Pihaknya percaya keberhasilan pemerintah akan berdampak pada keberhasilan dunia usaha dan perekonomian. Dia menyebutkan Kadin telah berkontribusi dalam sejumlah program besar pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Selain itu, Kadin juga aktif memfasilitasi tenaga kerja migran. 

    “Kami juga ribuan bahkan puluhan ribu hasilnya kita sudah membuat, mengorganisir untuk bisa mengirim keluar negeri tapi bukan saja tenaga kerja domestik,” tambahnya.

    Menutup paparannya, Anindya mengatakan Rapimnas 2025 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong Indonesia naik kelas.

    “Marilah sama-sama kita dukung industri kreatif, dan saya yakin kalau bersama, kita bisa. Dan terakhir, kita nih fokus kepada Indonesia Inc, incorporated. Jadi artinya gotong royong antar pemerintah dan pengusaha untuk supaya naik kelas,” tutupnya.

    Dalam Rapimnas 2025, Kadin juga menandatangani dua nota kesepahaman (MoU), yaitu antara Kadin Indonesia dengan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI’56) serta dengan Asosiasi Komik Seluruh Indonesia (AKSI).

    Kerja sama ini diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, terutama dalam pengembangan konten dan kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI) nasional.

  • Pemerintah Kaji Kuota Impor Pakaian Bekas Untuk Pedagang Thrifting

    Pemerintah Kaji Kuota Impor Pakaian Bekas Untuk Pedagang Thrifting

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji penerapan kuota impor pakaian bekas sebagai jalan tengah atas polemik aktivitas perdagangan thrifting.

    Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai meninjau aktivitas perdagangan pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025). Dirinya mengaku menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting.

    “Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.

    Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.

    Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak bisa secara gegabah mengambil keputusan terkait perdagangan pakaian impor bekas, meskipun telah dipertegas dalam aturan yang berlaku.

    Menurutnya, pemerintah juga memiliki kepentingan bahwa aktivitas perekonomian dari perdagangan thrifting yang melibatkan UMKM tak boleh berhenti.

    Pada saat bersamaan, pihaknya juga berupaya mendorong produk pakaian lokal agar menjadi pilihan konsumen dibandingkan pakaian impor ilegal.

    “Nanti kita akan cari formulasi terbaik. Formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan ini,” ujar Maman.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberantas praktik ilegal perdagangan pakaian impor bekas.

    Purbaya menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama instansi terkait akan lebih ketat mengawal pelabuhan-pelabuhan yang kerap menjadi celah masuk impor ilegal tersebut.

    “Kita akan investigasi lebih dalam. Dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan kita tahu nanti siapa pengimpornya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lepas lagi,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Jumat (21/11/2025).

  • Ekonom Proyeksi Inflasi November 2025 Turun Moderat, Terpengaruh Harga Emas

    Ekonom Proyeksi Inflasi November 2025 Turun Moderat, Terpengaruh Harga Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi turun moderat pada November 2025, baik secara bulanan maupun tahunan.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode November 2025 pada Senin (1/12/2025) besok.

    Berdasarkan proyeksi 15 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah atau median IHK November 2025 mengalami inflasi sebesar 0,20% secara bulanan (month to month/MtM). Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 0,28% (MoM) pada bulan sebelumnya atau Oktober 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang sebesar 0,29% (MtM). Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Australia & New Zealand Banking Group Ltd Krystal Tan sebesar 0,10% (MtM).

    Sedangkan secara tahunan (year on year/YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada November 2025 berada di zona inflasi sebesar 2,74%. Nilai tersebut juga turun tipis dibandingkan realisasi inflasi sebesar 2,86% (YoY) pada Oktober 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,9% yang dikeluarkan oleh Ekonom Oxford Economics Ltd Adam Ahmad Samdin. Sebaliknya, estimasi terendah di angka 2,60% oleh Goldman Sachs & Co LLC.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan IHK November 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,15% (MtM). Angka ini melambat dibandingkan realisasi Oktober 2025 yang mendekati 0,28% (MtM).

    Secara tahunan, Josua memprediksi inflasi berada di level 2,70% (YoY), turun tipis dari posisi bulan sebelumnya sebesar 2,86% (YoY).

    “Gambaran umumnya adalah inflasi tetap positif, tetapi dengan tekanan harga yang mulai mereda. Pelemahan tekanan inflasi bulanan ini terutama berasal dari normalisasi harga emas,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

    Josua menjelaskan, lonjakan inflasi inti pada Oktober 2025 lalu banyak didorong oleh kenaikan harga emas yang memuncak. Hanya saja pada November, efek dorong tersebut mulai menghilang, yang tecermin dari proyeksi inflasi inti bulanan yang diprediksi turun tajam dari kisaran 0,39% menjadi hanya 0,11%.

    Dari sisi harga bergejolak (volatile food), Josua melihat masih adanya tekanan inflasi ringan dari daging ayam ras, cabai, dan bawang merah akibat faktor musiman. Namun, kondisi ini diredam oleh deflasi beras seiring perbaikan pasokan dan program stabilisasi pemerintah.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memproyeksikan inflasi umum akan berada di level 0,2% MoM pada November 2025, melandai dari 0,3% (MtM) pada bulan sebelumnya. Secara tahunan, Asmo mematok angka inflasi di level 2,7% (YoY).

    Berbeda dengan Josua yang melihat kenaikan harga ayam, Asmo justru mencatat adanya deflasi pada sejumlah komoditas pangan utama.

    “Harga bergejolak diperkirakan semakin melunak, didukung oleh deflasi berkelanjutan pada komoditas pangan utama seperti beras [-1,2%], daging ayam [-0,9%], bawang putih [-0,8%], dan bawang merah [-1,2%],” jelas Asmo dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/11/2025).

    Selain itu, dia menyoroti koreksi tajam pada harga cabai rawit sebesar -8,5% yang turut menjaga inflasi harga bergejolak tetap rendah.

    Meski tekanan harga melandai, Asmo mencatat adanya sedikit tekanan dari sisi permintaan, yang tercermin dari Mandiri Spending Index (MSI) yang naik 6,2% (MtM) pada awal kuartal IV/2025.

    Selain itu, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) diproyeksikan meningkat tipis didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara jelang akhir tahun dan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi.

  • Respons Menteri UMKM Soal Rencana Pemprov DKI Tertibkan Thrifting Pasar Senen

    Respons Menteri UMKM Soal Rencana Pemprov DKI Tertibkan Thrifting Pasar Senen

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman buka suara perihal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan aktivitas perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting, salah satunya di Pasar Senen.

    Maman menjelaskan bahwa substitusi pakaian impor bekas dengan produk lokal berkualitas bukan hanya merupakan kepentingan Pemprov Jakarta, melainkan juga kepentingan kementeriannya.

    “Namun, substitusi itu kan tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini kan butuh proses, step by step,” kata Maman kepada wartawan usai meninjau kegiatan thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

    Menurutnya, hal yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengatur kegiatan thrifting adalah adanya perputaran ekonomi yang harus diselamatkan.

    Dia mengaku telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas jual beli antara pedagang dengan pelanggan terus berlanjut.

    Di sisi lain, dia tak menamlik bahwa aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

    Oleh karenanya, Maman berujar bahwa kesempatan duduk bersama asosiasi pedagang pakaian impor bekas ini merupakan langkah positif untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil.

    “Di satu sisi ada aturan, di sisi lain juga ada kepentingan pedagang, aktivitas ekonomi juga harus diselamatkan. Nah, ini nanti kita akan coba cari dalam formulasinya,” ujar politisi Partai Golkar ini.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan Kementerian Keuangan terkait larangan praktik thrifting atau penjualan barang bekas impor.

    Menurut Pramono, aktivitas para pedagang pakaian bekas impor tersebut justru merugikan pedagang dan produsen lokal, termasuk pegadang grosir di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen. Pemprov pun berencana memberikan pelatihan agar para pedagang tak hanya menjadi reseller.

    “Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan support dan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta,” kata Pramono, Jumat (24/10/2025), sebagaimana dikutip dari portal berita Pemprov DKI.