Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Respons MTI Soal Status Internasional Terbaru 3 Bandara

    Respons MTI Soal Status Internasional Terbaru 3 Bandara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemberian status internasional pada sebuah bandara dinilai tidak otomatis menarik maskapai penerbangan untuk membuka rute baru. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan bahwa hal yang lebih penting adalah kesiapan wilayah sekitar bandara dalam menyediakan pasar yang cukup serta konektivitas ekonomi dengan kota-kota global.

    Ketua Umum MTI Tory Damantoro mengatakan  pemulihan status internasional tiga bandara yaitu Ahmad Yani (Semarang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), dan H.A.S. Hanandjoeddin (Belitung), perlu diperhatikan bahwa daya tarik utama bagi maskapai bukan semata label internasional, melainkan potensi pasar dan hubungan ekonomi kawasan tersebut.

    Tory menilai bahwa bandara-bandara yang memiliki rekam jejak penerbangan internasional sebelumnya, seperti Ahmad Yani dan Sultan Mahmud Badaruddin II memiliki peluang yang lebih kuat untuk kembali menarik maskapai asing, terutama karena keduanya berada di wilayah yang sedang mengembangkan kawasan industri.

    Sebaliknya, ada sejumlah contoh di mana pemberian status internasional justru tidak menghasilkan peningkatan trafik penerbangan. Bandara Kertajati di Majalengka merupakan salah satu kasus yang sering dikritik. Sejak diresmikan sebagai bandara internasional pada 2018, Kertajati kesulitan menarik minat maskapai untuk membuka rute, terutama karena minimnya penduduk dan aktivitas ekonomi di sekitarnya serta konektivitas darat yang belum memadai.

    “Kertajati itu outlier, jangan disamakan. Itu contoh salah perencanaan sejak awal. Prakondisinya tidak mencukupi untuk ada bandara internasional sebesar itu,” kata Tory kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Tory juga mengatakan bahwa banyak bandara kecil yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir lebih didorong oleh janji politik atau permintaan pemerintah daerah. Bandara semacam ini kerap tidak memiliki pasar yang cukup dan berisiko menjadi infrastruktur yang mubazir jika tidak ada rencana jangka panjang yang matang.

    Dalam hal ini, MTI menilai perlu adanya penataan ulang sistem kebandarudaraan nasional yang lebih terstruktur. Peran masing-masing pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah perlu diperjelas, dan kebijakan terkait status bandara harus berbasis pada kebutuhan riil dan data permintaan pasar penerbangan.

    Seperti yang diketahui sebelumnya, Kementerian Perhubungan menetapkan tiga bandar udara di Indonesia menjadi bandar udara internasional. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 April 2025.

    Tiga bandara yang ditetapkan sebagai bandara internasional adalah Bandar Udara S.M. Badaruddin II di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang.

    Penetapan status ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang telah diubah dengan PM 40 Tahun 2023.

  • Bulog Serap 1,68 Juta Ton Setara Beras, Tertinggi Sejak Berdiri

    Bulog Serap 1,68 Juta Ton Setara Beras, Tertinggi Sejak Berdiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengungkap realisasi serapan telah mencapai 1,68 juta ton setara beras sampai dengan 28 April 2025, atau tertinggi sejak Bulog berdiri sejak 1967 silam. Angkanya setara dengan 50,09% dari target 3 juta ton setara beras pada tahun ini.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengatakan realisasi yang mencapai 1,68 juta ton setara beras itu terdiri dari 2,05 juta ton gabah kering panen (GKP) dan 563.518 ton beras. Jika kembali dirinci, realisasi GKP telah mencapai 82,67% dan 33,83% beras.

    Adapun, target penyerapan GKP di tahun ini adalah sebanyak 2,5 juta ton GKP dan 1,66 juta ton beras. Sehingga, target serapan di tahun ini adalah 3 juta ton setara beras.

    Selain itu, Bulog juga mencatat terdapat pemasok sebanyak 25.679 petani/Gapoktan dan 1.667 mitra penggilingan.

    Bahkan, Novi juga menyebut serapan 1,7 juta ton setara beras, terutama gabah, merupakan angka sepanjang sejarah sejak Bulog berdiri.

    “Ini merupakan serapan gabah sepanjang 1967 Bulog itu berdiri dan ini merupakan sesuatu yang sangat masif, saya melihatnya petani khususnya bahagia, kita juga bahagia,” kata Novi dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi VI di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, jika menengok pada periode Januari—April 2020, Bulog mencatat penyerapan setara beras hanya mampu mencapai 176.148 ton. Pada periode yang sama 2021, angka penyerapannya mencapai 572.889 ton, atau naik lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sayangnya, angka penyerapan setara beras turun menjadi 262.290 ton pada 2022. Namun, angkanya kembali merangkak menjadi 296.300 ton setara beras pada 2023. Serta, sebanyak 259.976 ton setara beras yang diserap Bulog pada 2024.

    Ini artinya, penyerapan setara beras pada periode Januari—April 2025 melonjak lebih dari 6 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Saya berpikir ini jalan yang benar yang harus dilakukan karena keberpihakan kepada para petani,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan Bulog juga mengambil 10% pengolahan beras atau sekitar 3 juta ton setara beras. Begitu pun dengan gabah yang terus mengalami peningkatan.

    “Bahkan, berapa puluh tahun ke belakang, khususnya untuk serapan gabah ini memang sesuatu yang sangat masif di tahun ini pada bulan yang sama,” tandasnya.

  • Pertumbuhan Investasi Melambat, Ekonom Ungkap Penyebab dan Dampaknya

    Pertumbuhan Investasi Melambat, Ekonom Ungkap Penyebab dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I/2025 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan permintaan dari dalam dan luar negeri diyakini menjadi penyebabnya.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan secara eksternal, ketidakpastian global yang timbul akibat eskalasi perang dagang bisa menjadi pemicu penurunan investasi langsung.

    Yusuf mencontohkan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat (AS) dan China berpotensi mengalami perlambatan akibat perang dagang. Akibatnya, terjadi penurunan permintaan komoditas utama ekspor Indonesia seperti minyak sawit (CPO) dan batu bara dari  negara-negara tersebut.

    “Hal ini diperparah penurunan indeks harga komoditas energi dari 100,8 pada 2024 menjadi 94,5 pada 2025. Penurunan harga ini tidak hanya menekan pendapatan ekspor, tetapi juga mengurangi daya tarik sektor ekstraktif bagi investor,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Selain tekanan eksternal, dia meyakini faktor domestik turut memperlemah kinerja investasi. Menurutnya, ketidakpastian politik dan kebijakan fiskal di masa transisi pemerintahan mendorong pelaku usaha untuk bersikap menunggu dan mengawasi (wait-and-see).

    Akibatnya, pelaku usaha menunda ekspansi sampai regulasi dan insentif yang akan diberikan pemerintah baru sudah lebih jelas.

    Di sisi lain, sambungnya, deflasi yang terjadi pada Januari–Februari 2025 menjadi sinyal melemahnya permintaan domestik. Meskipun secara teknis menurunkan harga barang, Yusuf melihat deflasi tersebut mencerminkan turunnya daya beli masyarakat.

    “Yang pada akhirnya mengurangi prospek pasar domestik sebagai tujuan investasi dan juga menahan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi menjadi lebih besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Yusuf melihat kondisi moneter global dan domestik juga mempengaruhi investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal. Prospek ketidakpastian global dan kenaikan harga-harga barang impor membuat bank-bank sentral cenderung menahan suku bunga.

    Dia mencontohkan Bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed yang diprediksi hanya menurunkan suku bunga sebesar 0,5% pada 2025, yang mana lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya. Akibatnya, bank sentral negara lain seperti Indonesia akan turut lebih lama mempertahankan suku bunga tinggi agar menahan modal asing dari pasar keuangan dalam negeri.

    Sejalan dengan itu, Yusuf meyakini biaya pinjaman akan semakin meningkat. Setidaknya itu terlihat dari adanya indikasi perlambatan pertumbuhan kredit perbankan dari 10,3% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Februari menjadi 9,16% YoY pada Maret 2025.

    “Meskipun kredit investasi masih tumbuh cukup tinggi 13,36% YoY, perlambatan pada kredit konsumsi dan modal kerja menunjukkan menurunnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang akhirnya menahan ekspansi sektor riil,” ungkapnya.

    Masalahnya, sambung Yusuf, investasi menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB). Sepanjang tahun lalu misalnya, investasi berkontribusi hingga 29,15% terhadap pembentukan PDB Indonesia (tertinggi kedua setelah konsumsi rumah tangga).

    “Ketika pertumbuhan PMTB [investasi] melambat, kontribusinya terhadap PDB pun menurun. Dengan demikian, perlambatan investasi menjadi salah satu faktor utama di balik melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2025,” tutup Yusuf.

    Data Perlambatan Investasi

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% YoY.

    Kendati demikian, jika dibandingkan dengan pertumbuhan investasi pada periode yang sama tahun lalu maka terjadi perlambatan pertumbuhan.

    BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024, yang mana angka tersebut tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

    Rosan tidak mau mengomentari terkait perlambatan pertumbuhan investasi tersebut. Kendati demikian, dia juga menyoroti sejumlah persoalan.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyatakan pihaknya ingin terus melakukan penyempurnaan iklim investasi Tanah Air.

    “Bagaimana kita lebih memberikan kepastian baik dari segi waktu, baik dari perizinan,” jelas Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Selain itu, dia juga menyoroti persoalan premanisme yang mengganggu iklim investasi. Rosan mengaku sudah menerima keluhan dari investor terkait permasalahan tersebut.

    “Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk,” kata Rosan.

  • Prabowo Buka Peluang Ekspor Beras, Bulog Pastikan Stok Melimpah

    Prabowo Buka Peluang Ekspor Beras, Bulog Pastikan Stok Melimpah

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah di tengah adanya peluang Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuka keran ekspor beras.

    Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto menuturkan pihaknya akan mengekspor beras jika Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan kepada Bulog. Terlebih, dia mengeklaim cadangan beras saat ini juga melimpah.

    Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras yang dimiliki telah mencapai 3.306.486 ton sampai dengan 28 April 2025. 

    “Kalau diperintahkan [ekspor beras], kita siaplah, wong cadangannya banyak kok,” kata Prihasto saat ditemui di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).  

    Namun, dia menjelaskan keran ekspor beras dalam negeri yang dikirim Bulog tergantung dari titah Kepala Negara RI. Meski demikian, Bulog sampai saat ini masih menyimpan beras sebagai cadangan pangan pemerintah.

    “Tergantung penugasan [dari Presiden Prabowo] semuanya. Kalau ditugaskan untuk gelontor, [kami] gelontor. Kalau ditugaskan untuk ekspor, [kami] ekspor. Kalau ditugaskan untuk simpan, [kami] simpan. Bulog bukan regulator, Bulog hanya operator,” terangnya.

    Sebelumnya dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto menuturkan sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” kata Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Orang nomor satu di RI itu menegaskan Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Lebih lanjut, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya, yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal.

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” katanya.

  • DPR Cecar Bos Bulog soal 300.000 Ton Beras Berkutu, Kerugian Tembus Rp3,6 Triliun

    DPR Cecar Bos Bulog soal 300.000 Ton Beras Berkutu, Kerugian Tembus Rp3,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI mencecar bos Perum Bulog terkait temuan 300.000 ton beras di gudang Bulog berkutu yang sempat menghebohkan pada awal 2025. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp3,6 triliun. 

    Hal itu disampaikan Anggota DPR Komisi VI Mufti Anam di hadapan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi VI di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Menurut kalkulasi dari fraksi dari PDI Perjuangan itu, kerugian dari 300.000 ton beras yang berkutu di gudang Bulog hampir mencapai sekitar Rp3,6 triliun.

    “Di awal 2025 ada berita yang sedikit mengganggu pikiran kami yaitu ada 300.000 ton beras di gudang Bulog yang rusak. Kalau saya hitung-hitung 300.000 ton x 1.000 kg x Rp12.000 itu duitnya banyak sekali, pak, Rp3,6 triliun duit negara yang dibuang sia-sia, Pak Novi,” kata Mufti.

    Untuk itu, dia meminta agar Perum Bulog melakukan langkah mitigasi agar tidak terjadi kejadian serupa di masa mendatang di gudang Bulog.

    “Harapan kami apa yang terjadi itu untuk bagaimana dimitigasi agar ke depan tidak terjadi lagi sesuatu yang sia-sia,” ujarnya.

    Menurut Mufti, Perum Bulog perlu melakukan kerja sama dengan instansi yang memiliki gudang, lantaran gudang yang dimiliki Bulog juga terbatas. Namun, dia meminta agar Perum Bulog menginformasikan standarisasi gudang penyimpanan, seperti standar kelembaban untuk menjaga beras agar tetap aman.

    Menanggapi hal itu, Novi menjelaskan bahwa beras 300.000 ton yang berkutu sudah memasuki usia simpan 6 bulan. Meski begitu, dia mengeklaim kondisi dari 300.000 ton beras tersebut masih dalam kondisi baik.

    “Beras yang 300.000 ton kemarin itu adalah usianya memang antara simpan 6 bulan, cuma masih dalam kondisi baik. Kita melaksanakan pemeliharaan itu secara berkala dan sudah dilaksanakan kemarin beras yang ada,” terangnya.

    Dalam hal susut beras, lanjut dia, batas toleransi Bulog adalah 0,02% per bulan dan Bulog akan menyimpan setelah memasuki 6 bulan.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengaku menemukan beras sisa impor tahun lalu di dalam gudang Bulog di Yogyakarta yang sudah terserang kutu.

    “Kami meninjau gudang Bulog, di situ kami menemukan masih banyak beras-beras sisa impor yang lalu di dalam gudang bulog itu yang sudah banyak kutunya,” kata Titiek dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di DPR, Selasa (11/3/2025).

    Untuk itu, Titek menilai kondisi beras impor yang terserang kutu sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat. Dia pun meminta agar Kementan untuk menindak lebih lanjut temuan beras yang berkutu itu.

    “Beras sisa impor kemarin itu, kan ada di dalam gudang Bulog, itu diapain? Kalau ditunggu lagi takut nanti, kalau dilepas ke pasar nggak untuk dijual, sudah nggak bisa dijual lagi, orang saya ke sana sudah ada kutunya kok,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Perum Bulog telah melaporkan ada sebanyak 100.000–300.000 ton beras sisa impor di gudang Bulog yang sudah tak layak konsumsi.

    “Memang Bulog sudah melaporkan juga ada 100.000—300.000 [ton] seluruh Indonesia dari 2 juta [ton], ini sudah masuk dalam list, termasuk Yogya. tetapi nanti kami tanya lagi, kalau bisa dipercepat yang di Yogya,” terang Amran.

    Namun, Amran menegaskan bahwa Kementan sudah sepakat beras yang terserang kutu itu tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, beras tersebut juga tidak boleh diperuntukkan menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Kami sudah sepakat tidak boleh untuk masyarakat. tidak boleh untuk sphp, tidak boleh untuk bantuan, itu dikeluarin, nanti itu diperhitungkan karena tidak serta merta busuk langsung kita keluarin,” tandasnya.

  • Airlangga Bakal Panggil Industri Padat Karya Jelang Hari Buruh, Bahas Apa?

    Airlangga Bakal Panggil Industri Padat Karya Jelang Hari Buruh, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal memanggil pelaku industri padat karya pada Rabu (30/4/2025), menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

    Langkah ini menyikapi salah satu rencana tuntutan buruh terkait upah yang dinilai belum sebanding dengan kenaikan biaya hidup.

    “Ya tentu kan masing-masing perusahaan itu punya kebijakan terkait dengan renumerasi karyawannya, tetapi kalau kita lihat tergantung situasi perindustriannya. Besok [pengusaha] industri padat karya saya panggil,” kata Airlangga, dikutip dari Antara, Selasa (29/4/2025). 

    Adapun pemanggilan pengusaha sektor padat karya itu dilakukan menjelang perayaan Hari Buruh yang akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Perayaan ini diprediksi diikuti sekitar 200.000 buruh dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, hingga Cilegon.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam aksi May Day pada 1 Mei nanti, kalangan buruh akan menyuarakan enam tuntutan ke pemerintah.

    “Isu yang disuarakan dengan harapan akan dapat respons positif kebijakan positif [dari pemerintah], ada 6 isu,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Keenam poin itu yakni, pertama meminta pemerintah menghapus outsourcing. Kedua, pemberian upah layak.

    Selama Prabowo menjabat sebagai Kepala Negara, Said Iqbal meyakini bahwa kenaikan upah minimum tidak jauh dari angka yang ditetapkan untuk upah minimum 2025 yakni 6,5%. Menurutnya, upah layak yaitu kenaikan upah sama dengan inflasi plus alfa kali pertumbuhan ekonomi. 

    “Alfa itu adalah indeks tertentu dan indeks tertentu tahun 2025 dalam hitungan kami kemarin sudah diputuskan Pak Prabowo adalah 1,1,” jelasnya. 

    Dia mengharapkan, angka itu terus bertahan hingga 2029, bahkan meningkat. “Itu yang kami sebut upah layak,” ujarnya.

    Ketiga, membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kemudian, keempat mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru yang melindungi buruh.

    Tuntutan kelima, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan tuntutan yang terakhir adalah segera mengesakan RUU Perampasan Aset.

  • TransNusa Naik Kelas ke Medium Service, Cek Perbedaan Kelas Maskapai Penerbangan!

    TransNusa Naik Kelas ke Medium Service, Cek Perbedaan Kelas Maskapai Penerbangan!

    Bisnis.com, JAKARTA — TransNusa baru saja naik kelas menjadi maskapai medium service carrier atau maskapai pelayanan standar menengah mulai 25 April 2025. Sebelumnya, TransNusa merupakan maskapai kelas penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier). 

    Maskapai penerbangan umumnya dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jenis layanan yang ditawarkan, yaitu low cost carrier (LCC), medium service carrier  (MSC), dan full service airline. Klasifikasi ini mencerminkan perbedaan harga tiket serta fasilitas yang disediakan untuk penumpang.

    LCC adalah maskapai yang menawarkan tiket dengan harga murah dan layanan yang minimal. Maskapai ini umumnya tidak menyertakan fasilitas seperti bagasi tercatat, makanan dan minuman, serta hiburan di pesawat dalam harga tiket. Penumpang dapat memilih untuk membeli layanan tambahan jika diperlukan. Beberapa contoh maskapai LCC adalah AirAsia, Citilink, dan Lion Air.

    LCC cocok bagi penumpang yang mengutamakan harga tiket yang terjangkau, terutama untuk perjalanan singkat atau wisata hemat. Meskipun fasilitas terbatas, maskapai jenis ini banyak dipilih oleh mereka yang tidak memerlukan layanan tambahan selama penerbangan.

    Lalu, maskapai MSC menawarkan layanan yang lebih lengkap dibandingkan LCC. Namun, tetap dengan harga yang terjangkau. Maskapai MSC biasanya menyediakan bagasi gratis dengan batasan tertentu, makanan ringan, serta hiburan sederhana di pesawat. Layanan ini memberikan kenyamanan tambahan tanpa mengorbankan harga tiket yang masih cukup bersaing.

    Teranyar, maskapai TransNusa mengumumkan perubahan kelas menjadi MSC dan mengeklaim transformasi tersebut menjadikan layanan penerbangan lebih nyaman. Pelayanan MSC tersebut termasuk bagasi gratis 20 kilogram hingga 30 kilogram tergantung dari kelas dan rute penerbangan. Selain itu, terdapat makanan ringan dan air mineral tanpa biaya tambahan untuk seluruh penerbangan domestik. 

    Sementara itu, maskapai full service airline adalah maskapai yang menawarkan layanan penuh kepada penumpang, termasuk fasilitas seperti bagasi tercatat, makanan dan minuman, hiburan di pesawat, serta akses ke lounge bandara. Maskapai jenis ini juga sering menawarkan program loyalitas bagi penumpang setia. 

    Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan Cathay Pacific adalah contoh maskapai full service. Maskapai ini lebih cocok bagi penumpang yang mengutamakan kenyamanan maksimal, baik dalam hal layanan di pesawat maupun fasilitas di bandara.

    Dari sisi harga, tiket LCC biasanya yang paling ekonomis, sedangkan MSC menawarkan harga menengah dengan fasilitas tambahan. Sementara itu, full service airline menawarkan harga lebih tinggi sesuai dengan kelengkapan layanan yang diberikan. Setiap jenis maskapai dirancang untuk memenuhi kebutuhan penumpang dengan berbagai preferensi perjalanan.

  • Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa sebanyak 493 daerah masih bergantung kepada pendanaan pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah atau TKD. 

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapatan (RDP) Komisi II DPR dengan Sejumlah Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ribka menyampaikan bahwa 493 daerah tersebut tergolong memiliki kategori fiskal rendah. 

    “[Sebanyak] 493 daerah, 15 provinsi, 402 kabupaten, dan 70 kota masuk dalam kategori fiskal lemah,” ujarnya, Selasa (29/4/2025). 

    Dalam hal ini, daerah dengan kategori fiskal rendah memiliki kemampuan yang terbatas untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Untuk itu, daerah kategori tersebut lebih mengandalkan dana dari Bendahara Negara alias Kementerian Keuangan. 

    Ribka menjelaskan berdasarkan hasil rekapitulasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, terdapat 546 daerah dengan 26 daerah, 11 provindi, 4 kabupaten, dan 11 kota yang termasuk kategori fiskal kuat. 

    Artinya, daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana TKD sehingga lebih mandiri membiayai program pembangunan daerahnya. 

    Sementara itu, sebanyak 27 daerah, 12 provinsi dan 4 kabupaten dan 12 kota masuk pada kategori fiskal sedang yang ditandai dengan PAD dan TKD yang seimbang. 

    Ribka menegaskan bahwa pada dasarnya TKD bertujuan untuk mengurangi ketimpangan serta mendorong peningkatan kualitas belanja daerah yang efisien dan efektif. 

    “Penyaluran dana itu untuk memberikan support kepada daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih pro kepada rakyat,” ungkapnya. 

    Salah satu cara membuat daerah lebih mandiri dan dapat meningkatkan pelayanan publik, yakni melalui keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

    Dirinya menyampaikan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 

    Dalam APBN 2025, pemerintah telah menganggarkan TKD senilai Rp919,9 triliun. Hingga 31 Maret 2025, telah terealisasi Rp207,1 triliun atau 22,5% dari pagu. 

    Tercatat penyaluran TKD dioptimalkan untuk mendukung layanan publik daerah seperti sekolah dan puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) NF BOS dan BOK. 

    Selain itu, juga mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya untuk mendukung pembayaran THR ASN daerah. 

  • Resmi! Pemerintahan Prabowo Bentuk Satgas Sekolah Rakyat

    Resmi! Pemerintahan Prabowo Bentuk Satgas Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat yang bakal beroperasi selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun, keputusan pembentukan Satgas Sekolah Rakyat itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025.

    “Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Satgas Sekolah Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri,” demikian bunyi keputusan pertama beleid tersebut, dikutip Selasa (39/4/3025).

    Adapun, Kepmen PU Nomor 446/KPTS/M/2025 itu telah resmi berlaku sejak diundangkan pada 11 April 2025.

    Beleid itu juga memutuskan susunan Satgas yang terdiri dari Pengarah, Ketua Satgas, Sekretaris, Tim Pelaksana Dukungan, serta Tim Sekretariat.

    Nantinya, pengarah bertugas untuk memberikan pengarahan terkait kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan program yang diperlukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

    Sementara itu, Ketua Satgas bertugas untuk melaksanakan arahan Pengarah hingga menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

    Satgas Sekolah Rakyat ini akan bertugas selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, atau tepatnya hingga 2029.

    “Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ada pencabutan atau paling lambat pada tanggal 31 Desember 2029,” bunyi aturan tersebut.

    Berikut susunan pengurus Satgas Sekolah Rakyat:

    – Pengarah: Dody Hanggodo (Menteri PU)

    – Pengarah: Diana Kusumastuti (Wamen PU)

    – Ketua Satgas: Maulidya Indah Junica (Dirjen Sarana dan Prasarana Strategis)

    – Sekretaris Satgas: Essy Asiah (Sekretaris Ditjen Sarana dan Prasarana Strategis)

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.

    Perintah tersebut ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Dalam Diktum Kedua Inpres tersebut, Prabowo mengatur tiga strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

    Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

    Dalam pelaksanaan tiga strategi kebijakan tersebut, Prabowo menginstruksikan 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) beserta para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

    Khusus untuk Sri Mulyani, Prabowo memberi tugas terkait penyediaan dana seperti yang diatur dalam Diktum Keempat Poin 25 Inpres 8/2025:

    Menteri Keuangan untuk:

    a. menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    b. memberikan dukungan yang dapat dilakukan melalui insentif kepada daerah yang berkinerja baik dalam penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem

    Dalam Diktum Kelima, dijelaskan pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan hingga 31 Desember 2029.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengingatkan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp306 triliun. Menurutnya, hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan ke sejumlah program unggulan Presiden Prabowo seperti sekolah rakyat.

    “Itu dialokasikan untuk program prioritas seperti MBG, lalu menyangkut energi seperti jaringan energi, saluran gas, sekolah yang diperbaiki, kita juga mendukung berbagai macam pemeriksaan kesehatan gratis, kita buat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin, kita mendukung ketahanan pangan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025).

  • LG Tak Sepenuhnya Cabut, Siap Tambah Rp28 Triliun di Pabrik Baterai Karawang

    LG Tak Sepenuhnya Cabut, Siap Tambah Rp28 Triliun di Pabrik Baterai Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap rencana LG Energy Solution untuk meningkatkan investasi pada pabrik sel baterai di Indonesia yang saat ini sudah berjalan. 

    Proyek tersebut merupakan joint venture (JV) ke-4 dalam pengembangan rantai pasok ekosistem baterai di Indonesia yang digarap oleh PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang telah beroperasi sejak Juli 2024. 

    Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, LG tetap berkomitmen penuh pada ekspansi pabrik sel baterai tersebut. Hingga saat ini, investasi yang telah tertanam yakni senilai US$1,1 miliar atau setara Rp18,46 triliun. 

    “Mereka sudah ada pembicaraan awal dengan pihak kami mereka ingin menambah investasinya yang US$1,1 miliar itu mau ditambah lagi US$1,7 miliar [sekitar Rp28,5 triliun] untuk pengembangan ekspansi dari investasi tersebut,” kata Rosan dalam konferensi pers, Selasa (29/4/2025). 

    Dia pun mengaku akan berkunjung ke pabrik tersebut besok pagi untuk membahas lebih lanjut rencana ekspansi tersebut. Pihaknya mengapresiasi LG untuk tetap berkomitmen secara konkret pada pabrik sel baterai yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu. 

    Adapun, Rosan menegaskan bahwa JV 4 yang merupakan usaha patungan antara Hyundai dan LG ini merupakan salah satu bagian dari rencana grand package proyek baterai yang telah berhasil terealilsasi. 

    “JV 4 ini total investasinya itu bisa mencapai nanti kalau sudah selesai JV 4 ini US$2,8 miliar yang sesuai dengan target awal untuk di JV 4,” jelasnya. 

    Namun, LG tetap batal untuk berinvestasi pada JV 1-3 dalam megaproyek tersebut. Rosan tak memungkiri bahwa grand package ekosistem baterai RI ini merupakan transaksi yang besar dan memiliki struktur yang kompleks. 

    “Total investasinya LG [awalnya] kalau tidak salah US$9,8 miliar terbagi dalam empat bagian, jadi dari setiap bagian, ada 1 JV ada sendiri, kedua ada JV sendiri, ketiga ada JV sendiri, yg ke 4 juga ada JV sendiri, karena nilainya sangat besar, partnernya juga berbeda,” tuturnya. 

    Dia menerangkan pada JV 1, LG merupakan pemegang saham minoritas di proyek hulu pertambangan bersama BUMN Indonesia, Aneka Tambang (ANTM). Kemudian, pada JV 2-3 merupakan proyek pengolahan bahan baku baterai, yakni smelter HPAL dan pabrik prekursor/katoda.

    “Tambangnya ini kemudian diolah jadi produk sendiri namanya nickel matte, diproduksi lagi jadi nikel sulfat, kemudian jadi prekursor, katoda, anoda, kemudian cells battery, battery pack, sampai recycle battery, ini kerja sama yang berbeda,” jelasnya. 

    Dia pun tak begitu ambil pusing dengan hengkangnya LG di JV 1-3 lantaran negosiasi alot pada transaksi sebesar itu disebut wajar. Apalagi, pemerintah telah menemukan pengganti LG yaitu Zhejiang Huayou Cobalt Co. 

    “Huayou yang memang sudah berinvestasi di Morowali dan Weda Bay yang berada di Sulawesi dan Maluku Utara ini berminat untuk menggantikan posisi LG. Kami pun sudah bertemu dengan Huayou,” terangnya.