Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pertumbuhan Investasi Melambat, Premanisme hingga Perizinan Jadi Sorotan

    Pertumbuhan Investasi Melambat, Premanisme hingga Perizinan Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I/2025 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Otoritas pun menyoroti permasalahan premanisme hingga perizinan usaha.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% secara tahunan (year on year/YoY).

    Sementara itu, realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024 atau tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

    Rosan tidak mau mengomentari terkait perlambatan pertumbuhan investasi tersebut. Kendati demikian, dia juga menyoroti sejumlah persoalan.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyatakan pihaknya ingin terus melakukan penyempurnaan iklim investasi Tanah Air.

    “Bagaimana kita lebih memberikan kepastian baik dari segi waktu, baik dari perizinan,” jelas Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Selain itu, dia juga menyoroti persoalan premanisme yang mengganggu iklim investasi. Rosan mengaku sudah menerima keluhan dari investor terkait permasalahan tersebut.

    “Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk,” kata Rosan.

    Sebelumnya, pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat diusik oleh aksi premansime berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” ujarnya melalui akun Instagramnya dikutip Senin (21/4/2025).

    Dia menegaskan aksi premanisme berkedok ormas itu berpotensi membuat investor kabur lantaran tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi di Tanah Air.

  • Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Bapanas: Kita Penuhi Cadangan Pangan Dulu

    Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Bapanas: Kita Penuhi Cadangan Pangan Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengutamakan cadangan beras pemerintah atau CBP terpenuhi, sebelum memutuskan untuk mengekspor komoditas ini ke negara-negara lain.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pemerintah saat ini terus menyiapkan cadangan pangan nasional. Apabila cadangan pangan dirasa telah mencukupi, langkah selanjutnya adalah menghitung ulang, apakah stok yang ada mencukupi hingga akhir tahun.

    “Tapi Presiden kita bilang, boleh silahkan kalau mau di ekspor, tapi kalau saya menyarankan, sebaiknya kita penuhi cadangan pangan dulu,” kata Arief saat ditemui wartawan di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Arief menuturkan, kebutuhan beras nasional tahun ini sekitar 30,5 juta. Dia meyakini, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, mengingat stok beras yang di gudang Perum Bulog diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.  

    “Insya Allah kalau panennya semua normal aja, sampai 2027 itu cukup, 2026 atau 2027. Insya Allah kalau normal, kita nggak pernah tahu, sehingga cadangan pangan itu penting,” tuturnya. 

    Presiden Prabowo Subianto telah mengizinkan Indonesia untuk membuka keran ekspor ke sejumlah negara yang tengah membutuhkan beras. 

    “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat,” ujarnya.

    Kepala Negara sebelumnya mengungkap, sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Mentan Amran dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” kata Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Dia menegaskan, Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Atas nama kemanusiaan, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal. 

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” tegasnya.

  • Hadapi Perang Dagang Global, Ini Saran Bos ADB untuk Negara-Negara Asia

    Hadapi Perang Dagang Global, Ini Saran Bos ADB untuk Negara-Negara Asia

    Bisnis.com, JAKARTA – Asian Development Bank menilai negara-negara Asia harus mendiversifikasi mitra dagang mereka dan meningkatkan permintaan domestik agar dapat bertahan dari dampak perang dagang global yang dipicu tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Presiden Asian Development Bank (ADB) Masato Kanda menyebut ekonomi negara-negara di kawasan ini yang didorong oleh ekspor lebih kuat daripada sebelumnya, tetapi tidak ada ruang untuk berpuas diri karena AS terus melanjutkan strategi tarif tinggi di hampir setiap negara di dunia.

    “Ini adalah waktu bagi Asia untuk meningkatkan permintaan domestik, menjalankan kebijakan ekonomi yang baik, dan mendiversifikasi industri dan mitra dagang,” kata Kanda dikutip dari Bloomberg, Selasa (29/4/2025).

    Selain tarif terhadap China yang telah melipatgandakan biaya impor China ke AS, negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam dan Thailand yang bergantung pada ekspor telah terkena beberapa tarif AS tertinggi.

    Sementara itu, tren “jual AS” yang telah terjadi sejak pemerintahan Trump meluncurkan serangan tarifnya telah menghasilkan keuntungan dalam mata uang Asia, yang selanjutnya merusak daya saing eksportir di kawasan tersebut.

    Kanda, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat mata uang utama Jepang, mengatakan fluktuasi liar di pasar merupakan alasan lain bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk mendiversifikasi basis ekonomi mereka. 

    “Yang dapat kita lakukan adalah melindungi ekonomi regional dari guncangan eksternal dan membangun ketahanan terhadap guncangan di masa mendatang,” katanya.

    Kanda juga mengatakan ketika AS menyuarakan kekhawatiran tentang negara-negara lain yang secara artifisial menurunkan nilai mata uang mereka untuk membantu eksportir, pendekatan Jepang untuk memisahkan pembahasan tentang mata uang dan pasar keuangan dari negosiasi tarif adalah tepat.

    “Semuanya saling terkait, tetapi perdagangan dan mata uang adalah hal yang sangat berbeda. Keduanya perlu dinegosiasikan dari sudut pandang profesional masing-masing,” katanya. 

  • Maskapai Arab Saudi Riyadh Air Lirik Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    Maskapai Arab Saudi Riyadh Air Lirik Pesawat Boeing ‘Buangan’ China

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai Arab Saudi Riyadh Air dikabarkan siap membeli pesawat Boeing yang semula ditujukan untuk maskapai-maskapai China jika pengiriman dibatalkan akibat peningkatan perang dagang Amerika Serikat dan China.

    Mengutip pemberitaan Reuters, Senin (28/4/2025), CEO Riyadh Air Tony Douglas mengatakan maskapai rintisan asal Arab Saudi tersebut siap membeli pesawat Boeing yang sebelumnya ditujukan untuk maskapai-maskapai China jika pengiriman dibatalkan akibat meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    “Apa yang telah kami lakukan adalah memperjelas kepada Boeing bahwa jika itu benar-benar terjadi, kami dengan senang hati akan mengambil semuanya,” kata Douglas.

    Boeing saat ini berupaya menjual kembali puluhan pesawat yang terhambat masuk ke China karena tarif perdagangan, setelah mengembalikan satu pesawat lagi ke Amerika Serikat dalam sengketa pengiriman. Boeing juga secara terbuka mengungkapkan potensi penjualan pesawat ini dalam pertemuan dengan para analis pekan lalu, dengan mengatakan bahwa dalam kondisi pasar pesawat yang ketat saat ini, Boeing tidak akan kekurangan pembeli.

    Sementara itu, Riyadh Air telah memesan pesawat dari Boeing maupun Airbus menjelang peluncurannya, termasuk 60 pesawat narrow-body keluarga A321 dari Airbus pada Oktober lalu dan hingga 72 Boeing 787 Dreamliner yang dipesan pada Maret 2023.

    Maskapai ini memperkirakan masalah keterlambatan pengiriman dari kedua pabrikan tersebut tidak segera terselesaikan.

    Douglas menambahkan bahwa Riyadh Air tidak melihat adanya dampak terhadap permintaan perjalanan dari dan ke ibu kota Arab Saudi akibat ketidakpastian ekonomi global. Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaan berencana mengumumkan pemesanan pesawat berbadan lebar (wide-body) pada musim panas ini. 

    Maskapai yang menargetkan peluncuran pada kuartal IV/2025 telah mempekerjakan 500 karyawan dan berencana meningkatkan jumlah tenaga kerja menjadi 1.000 orang dalam 9 hingga 12 bulan ke depan. Setelah itu, rekrutmen pilot dan awak kabin akan terus dilakukan seiring dengan pengiriman pesawat.

    Arab Saudi saat ini tengah berupaya mengambil pangsa industri perjalanan global, termasuk segmen perjalanan bisnis, dengan menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun proyek-proyek raksasa guna mendiversifikasi ekonominya dari ketergantungan terhadap minyak dan gas. 

    Douglas menyebut salah satu rute yaitu Dubai–Riyadh, yang kerap digunakan oleh bankir, pengacara, konsultan, dan influencer adalah rute paling menguntungkan di dunia dari sisi pendapatan per kilometer.

  • Siap-siap! Tarif Tol Jagorawi Dijadwalkan Naik Mulai Juli 2025

    Siap-siap! Tarif Tol Jagorawi Dijadwalkan Naik Mulai Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui entitas usahanya yakni PT Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor membahas rencana penataan kembali area Jalan Tol Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi).

    Asal tahu saja, Tol Jagorawi memang sudah memenuhi kriteria untuk melakukan penyesuaian tarif pada tahun ini. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diterima Bisnis, tarif Tol Jagorawi dijadwalkan dapat dilakukan penyesuaian pada Juli 2025.

    Jelang rencana kenaikan tarif itu, JSMR bersama dengan pemerintah kabupaten bakal melakukan peningkatan kualitas layanan Jalan Tol Jagorawi yaitu meningkatkan kapasitas transaksi di Gerbang Tol (GT) Sentul 2 dan GT Sentul Selatan 2 serta penataan akses masuk dan keluar Citereup.

    Senior Manager RO1 JMT Alvin Andituahta Singarimbun menyebut, pihaknya juga bakal melakukan peningkatan di sejumlah titik Tol Jagorawi yang rawan mengalami kepadatan.

    “Jasa Marga akan melakukan peningkatan pelayanan di beberapa titik gerbang Tol Jagorawi, terutama di titik-titik rawan kepadatan seperti Kawasan Citeureup, Sentul dan Ciawi. Tidak hanya di dalam kawasan, namun juga setelah akses keluar jalan tol,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (28/4/2025).

    Selain itu, terdapat empat pengerjaan yang juga bakal dilakukan dalam rangka meningkatkan SPM jalan Tol Jagorawi. Pertama yakni meningkatkan kapasitas GT Sentul 2, sebelumnya tiga gardu menjadi empat gardu dan menambahan mobile reader.

    Kedua, peningkatan kapasitas GT Sentul Selatan 2 dari sebelumnya tujuh gardu menjadi sembilan gardu dan tambahan mobile reader. Ketiga, melakukan perbaikan dan penambahan area perkerasan di sekitar gerbang tol.

    Terakhir, melakukan penataan kawasan setelah akses keluar jalan tol yang berpotensi menimbulkan kepadatan.

    “Jasa Marga bersama Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dalam pengembangan dan penataan kawasan demi peningkatan kualitas layanan masyarakat baik di dalam maupun di luar jalan tol,” pungkas Alvin.

  • Perbandingan Rasio Utang Pemerintah RI Vs Asean, Indonesia Posisi Kelima Terendah

    Perbandingan Rasio Utang Pemerintah RI Vs Asean, Indonesia Posisi Kelima Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Rasio utang pemerintahan Prabowo Subianto terhadap produk domestik bruto/PDB tercatat sebesar 39,7% per Januari 2025 dan diprediksi IMF mencapai 40,1% pada akhir tahun nanti. 

    Sejumlah lembaga internasional menyampaikan bahwa posisi utang yang saat ini berjumlah Rp8.909,14 triliun tersebut tergolong rendah. 

    Sementara mengacu ketentuan Undang-Undang (UU) No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60% dari PDB.

    Sejumlah ekonom mengingatkan, meski gap antara realisasi dan batas aman masih ada sekitar 20%, namun kekhawatiran tetap mengintai. Utamanya soal kemampuan bayar pemerintah, mengingat rasio penerimaan pajak tak bergerak naik. 

    Membandingkan rasio utang pemerintah Indonesia dengan negara satu kawasan Asean, benar adanya utang tersebut tercatat cukup rendah. 

    Dalam laporan World Bank Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, rasio utang Indonesia lebih rendah dari negara tetangga Malaysia yang mencapai 64,6% pada 2024 maupun proyeksi 2025 yang mencapai 65%. 

    Vietnam, Kamboja, Timor Leste, dan Brunie Darussalam tercatat memiliki rasio utang yang lebih rendah dari Indonesia. 

    Masing-masing sebesar 37,5%, 27%, 14,3%, dan 2,29% pada 2024. Lalu, masing-masing sebesar 36,9%, 27,8%, 15,1%, dan 2,2% untuk proyeksi 2025. 

    Rasio utang tertinggi tercatat diduduki Singapura yang mencapai 174,3% dari PDB (2024) atau senilai SGD1,29 triliun. Tertinggi kedua ditempati Laos dengan rasio utang mencapai 112,2% terhadap PDB. 

    Secara umum meski terpantau lebih rendah, Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan hal utama yang menjadi kekhawatiran adalah kemampuan bayar pemerintah yang ditunjukkan oleh besaran rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). 

    “Ketika rasio penerimaan utang kita terhadap PDB relatif enggak naik-naik, maka sebenarnya penambahan utang baru itu sangat berisiko,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Per 2024, rasio pajak terhadpa PDB atau tax to GDP ratio tercatat sebesar 10,08% atau turun dari pertumbuhan 10,31% pada 2023. 

    Tauhid menjelaskan risiko dari bertambahnya utang tanpa diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak menimbulkan konsekuensi pembayaran utang menggunakan utang baru alias “gali lubang tutup lubang”.

    Adapun pada tahun ini, pemerintah merencananakan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun untuk membiayai APBN 2025. Per akhir Maret 2025, pemerintah telah menarik utang senilai Rp270,4 triliun. 

    Debt to GDP Ratio 2024/2025 (%):

    Negara 
    2024 (estimasi)
    2025 (proyeksi)

    Brunei Darussalam*
     2,29
    2,2

    Timor Leste 

    14,3
    15,1

    Kamboja 
    27
    27,8

    Vietnam
    37,5

    36,9

    Indonesia 

    39,2

    40,1

    Filipina (national government debt)
    60,7
    60,2

    Myanmar (public sector debt)

    62,2
    62,4

    Thailand 
    63,3
    66

    Malaysia
     64,6
    65

    Laos
    112,2
    112,2

    Singapura*
    174,3
    174,94

    Sumber: Bank Dunia, IMF, diolah

    *data bersumber dari IMF mengacu General Government gross debt

  • PLN Target Proyek Pipa Gas West Natuna Kepri Beroperasi Desember 2025

    PLN Target Proyek Pipa Gas West Natuna Kepri Beroperasi Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menargetkan proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) ke Pulau Pemping, Kepulauan Riau beroperasi atau commercial operation date (COD) pada Desember 2025. 

    Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menuturkan, saat ini proyek itu dalam tahap pengadaan engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) untuk pelaksanaan konstruksi infrastruktur.

    “Sehingga target penyelesaian konstruksi di Desember 2025 dapat tercapai,” kata Rakhmad dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025). 

    Proyek pembangunan pipa itu sebelumnya ditugaskan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN sejak 2016. Pemerintah pun mengalihkan eksekusi proyek itu kepada PLN. 

    Sebab, penugasan kepada PGN itu berjalan lambat. Apalagi, PLN telah membangun sebagian besar infrastruktur dari Pulau Pemping ke Batam.

    Rakhmad memerinci PLN EPI memecah pengadaan proyek guna mengamankan target COD tersebut dengan tiga strategi. Pertama, ⁠subsea ball valve (SBV) dengan durasi lead items selama 32 minggu.

    Kedua, custody gas metering (CGM) dengan durasi lead items selama 34 Minggu. Ketiga, tahap EPCI dengan durasi lead items selama 24 minggu.

    “So far kita on track semua. Jadi harapannya nanti kita bisa mulai pre-construction di bulan Juli dan harapannya kita bisa deliver di Desember 2025,” ujar Rakhmad.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemanfaatan 100% potensi pasokan gas Natuna adalah untuk kebutuhan gas domestik. 

    Dalam paparannya, Kementerian ESDM memberikan penugasan proyek pipa gas WNTS kepada PLN EPI pada 28 Januari 2025. Lebih terperinci, pada 9 Mei 2025 PLN EPI akan menyelesaikan FEED, dilanjut penerbitan LoI EPCI pada Juni 2025. 

    Kemudian, Juli 2025 hingga Desember 2025, proses konstruksi infrastruktur selama 6 bulan. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, PLN akan mulai membangun proyek pipa WNTS pada Mei atau Juni tahun ini. Oleh karena itu, dia berharap proyek itu bisa rampung dalam 6 bulan pengerjaan. 

    “Jadi biasanya karena [panjang pipa] sekitar 4 km [kilometer] itu ya tidak terlalu jauh, jadi sekitar 6 bulan itu bisa diselesaikan. Ya, kita harapkan akhir tahun ini sudah rampung,” kata Yuliot.

    Yuliot mengonfirmasi, pengalihan penggarapan proyek itu juga berkaitan dengan pembatalan perjanjian jual beli gas (PJBG) dari Lapangan Mako, Blok Duyung, lepas pantai cekungan Natuna Barat dengan PGN. 

    Adapun, pembatalan kontrak tepatnya terjadi pada 12 April 2025. PGN selaku pembeli gas dari Lapangan Mako telah menerima surat pemberitahuan penghentian kontrak (Notice of Termination of Gas Sales Agreement/GSA Termination Notice) dari West Natuna Energy Ltd, sebagai penjual bersama dengan mitranya yaitu Empyrean Energy Plc dan Coro Energy Duyung (Singapore) Pte. Ltd. 

    Belakangan, kontrak PJBG itu dialihkan kepada subholding PLN, PLN EPI. Pembatalan kontrak jual beli gas dengan dengan PGN tak lepas dari arahan Kementerian ESDM.

    Yuliot menuturkan, hal ini dilakukan demi efisiensi. Sebab, gas yang tadinya dibeli oleh PGN juga untuk kebutuhan pembangkit. Oleh karena itu, kontrak PJBG langsung oleh PLN EPI dinilai lebih efisien. Terlebih, sudah banyak fasilitas yang dibangun oleh PLN. 

    “Ini sesuai dengan kebutuhan PLN saja. Infrastrukturnya dibangun oleh PLN, ya kemudian gasnya dimanfaatkan oleh PLN. Jadi tidak ada lagi antara atau mid company yang menyuplai untuk PLN. Jadi akan terjadi efisiensi di situ,” Jelas Yuliot. 

  • Bank Dunia Ungkap Rasio Penerimaan Negara RI Terendah di Asean

    Bank Dunia Ungkap Rasio Penerimaan Negara RI Terendah di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mengungkapkan rasio penerimaan negara Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berkembang Asia Tenggara (Asean) lainnya.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia ‘hanya’ sebesar 12,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024.

    Sebagai perbandingan, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan Indonesia terhadap PDB itu jauh lebih rendah dari negara-negara berkembang lain di Asia Tenggara seperti Kamboja (15,2%), Filipina (16,7%), Malaysia (16,8%), Laos (18,2%), Vietnam (18,4%), Myanmar (20%), Thailand (21,3%), dan Timor Leste (40,8%).

    “Pada level 12,7%, penerimaan negara Indonesia terhadap PDB pada 2024 menjadi yang terendah di antara negara pendapatan menengah lainnya,” tulis laporan Bank Dunia tersebut, dikutip Senin (28/4/2025).

    Bank Dunia memperkirakan penerimaan pajak yang hilang diperkirakan mencapai 6,4% dari PDB. Artinya, jika potensi penerimaan pajak tersebut tidak hilang rasio penerimaan negara Indonesia bisa mencapai 19,1%.

    Oleh sebab itu, lembaga keuangan internasional yang bermarkas di Washington DC, AS itu menyarankan agar pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah semakin besar sehingga bisa mendanai berbagai program untuk capai visi Indonesia Emas 2045.

    Target Pemerintah

    Pemerintah menyadari betul rendahnya rasio penerimaan negara tersebut. Sejak masa kampanye Pilpres 2024, Presiden Prabowo Subianto pun sudah menargetkan rasio pendapatan negara mencapai 23% terhadap PDB. 

    Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia masih terlalu rendah. Hashim menjelaskan rasio tersebut tertinggal cukup jauh dari negara-negara tetangga Indonesia.

    “Nanti kita target 23%,” jelas Hashim dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

    Pendiri Arsari Group itu pun mengungkapkan Prabowo sudah memberi penugasan khusus kepada Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk menaikkan penerimaan perpajakan.

    Caranya, Hashim menjelaskan pemerintah ingin mengincar aktivitas ekonomi bayangan alias shadow economy. Dia mengutip temuan Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 25% sampai dengan 30% dari PDB.

    Dengan demikian, dia meyakini jika pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan maka penerimaan negara bertambah drastis. Menurut perhitungannya, akan ada penambahan penerimaan negara paling tidak Rp900 triliun per tahun apabila pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan.

    “Berarti apa? Kita tidak akan ada bujet defisit lagi. Kita akan bujet surplus, tapi kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya,” jelas elite Partai Gerindra itu.

  • Menteri P2MI: Arab Saudi Tawarkan Gaji TKI Minimal Rp6,7 Juta per Bulan

    Menteri P2MI: Arab Saudi Tawarkan Gaji TKI Minimal Rp6,7 Juta per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengungkap bahwa Arab Saudi menawarkan upah bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor domestik minimal 1.500 riyal atau setara Rp6,69 juta per bulan. 

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyebut, penawaran itu disampaikan pemerintah Arab Saudi ketika keduanya tengah membahas nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) penempatan PMI di Arab Saudi.

    “Dalam proses pembahasan MoU dengan kami, mereka sepakat untuk minimal gajinya 1.500 riyal, artinya sekitar Rp6,7-Rp7 juta [per bulan ],” kata Karding dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/4/2025).

    Dia mengatakan, penawaran itu ditujukan bagi PMI yang akan bekerja di sektor domestik.

    “Paling rendah ya, khusus domestik,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (28/4/2025).

    Melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No.1/2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik, pemerintah mengatur tujuh jenis pekerjaan yang dapat dilakukan PMI di sektor domestik.

    Tujuh jenis pekerjaan dimaksud yaitu pengurus rumah tangga (housekeeper), penjaga bayi (baby sitter), tukang masak (family cook), pengurus lansia (caretaker), sopir keluarga (family driver), tukang kebun (gardener), dan penjaga anak (child care worker). 

    Selain menawarkan upah minimum, Karding juga mengungkap bahwa Arab Saudi juga menyediakan asuransi kesehatan dan jiwa bagi pekerja migran, memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan pelindungan finansial dalam situasi darurat.

    Pemerintah Arab Saudi melalui regulasi terbarunya juga mengatur jam kerja yang wajar serta waktu istirahat yang layak, termasuk hak atas hari libur mingguan.

    “Jadi jam kerja diatur 8-10 jam dan ada waktu istirahat,” ungkapnya.

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pencabutan moratorium kerja sama penempatan PMI dengan Arab Saudi. Hal itu disampaikan oleh Karding usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    “Untuk itu kita akan membuka ini dan kami di Kementerian [P2MI, red] sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    Karding mengungkap, alasan di balik moratorium baru ingin dicabut setelah hampir 10 tahun karena ada hal yang merisaukan pihak Indonesia. 

    Misalnya, ada sedikitnya 25.000 orang setiap tahunnya yang berangkat ke Arab Saudi secara ilegal.  Oleh sebab itu, kini di bawah pemerintahan baru, Karding menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Jeddah. 

    “Beliau [Prabowo] alhamdulillah sangat setuju,” terangnya.

  • Perusahaan Kimia China Golden Elephant Bangun Pabrik Rp10 Triliun di Gresik

    Perusahaan Kimia China Golden Elephant Bangun Pabrik Rp10 Triliun di Gresik

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan industri kimia asal China, Golden Elephant (GESC) resmi membeli lahan seluas 20 hektare untuk membangun pabrik bahan kimia ramah lingkungan di Kawasan Industri terintegrasi Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. 

    GESC menggelontorkan investasi senilai US$600 juta atau setara dengan Rp10 triliun untuk melakukan pengembangan proyek tersebut dalam dua tahap. Adapun, serah terima lahan di kawasan JIIPE telah dilakukan. 

    Chairman Golden Elephant Lei Lin mengatakan, investasi baru ini merupakan ekspansi internasional pertama GESC di luar China. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat regional baru bagi pengembangan bisnis mereka di Asia. 

    “Akhirnya kami memilih JIIPE karena kawasan ini menawarkan integrasi antara industri dan pelabuhan laut dalam, infrastruktur kelas dunia, serta dukungan dari pemerintah dan pengelola kawasan. Ini bukan hanya proyek bisnis—ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” kata Lei Lin dalam keterangan resminya, dikutip Senin (28/4/2025). 

    Kawasan JIIPE dipilih GESC berdasarkan hasil diskusi panjang dengan pemerintah Provinsi Sichuan dan mitra strategis seperti ICBC Bank. 

    Dia menerangkan, tahap pertama pembangunan proyek akan menghabiskan dana senilai 1,24 miliar yuan yang mencakup pembangunan fasilitas produksi melamin 120.000 ton/tahun, asam nitrat 150.000 ton/tahun, dan amonium nitrat 200.000 ton/tahun, 

    Tahap kedua dengan nilai 3,06 miliar yuan akan memanfaatkan potensi gas alam Indonesia untuk membangun pabrik amonia sintetis dan urea berkapasitas besar, membentuk rantai nilai tertutup dari gas alam hingga produk hilir kimia strategis.

    Dalam hal ini, Golden Elephant akan membangun fasilitas produksi bahan kimia berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan untuk mendukung kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

    “Kami telah melalui perjalanan panjang, termasuk hampir membangun di Rusia 2 tahun lalu. Namun, setelah pencarian yang mendalam, kami bersyukur bisa menemukan lokasi yang tepat di JIIPE,” tuturnya. 

    Menurut dia, kawasan tersebut memiliki budaya yang sangat baik dan lokasi yang strategis, menjadikannya tempat ideal untuk ekspansi pertama perusahaan di luar negeri.

    Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) Bambang Soetiono mengatakan, sebagai pengelola kawasan JIIPE, pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung realisasi investasi Golden Elephant. 

    “Kami menyambut Golden Elephant sebagai tenant global yang telah menentukan pilihan lokasi investasi internasional pertamanya di JIIPE. Ini adalah validasi kuat atas posisi JIIPE sebagai kawasan industri paling siap dan kompetitif di kawasan, khususnya dalam menyambut era transisi energi dan industrialisasi hijau,” terangnya. 

    Kehadiran Golden Elephant melengkapi ekosistem tenant berskala internasional di JIIPE yang sebelumnya telah diisi oleh PT Freeport Indonesia (tembaga), Hailiang (copper foil), dan Xinyi Glass (kaca industri). 

    Dengan sinergi yang terbangun antar tenant, JIIPE membentuk rantai pasok hilirisasi logam, kimia, dan energi baru yang saling terintegrasi, menjadikan kawasan ini sebagai episentrum pertumbuhan industri berbasis nilai tambah di Indonesia.

    Dengan dukungan status Kawasan Ekonomi Khusus, pelabuhan laut dalam sepanjang 6.200 meter, serta utilitas industri berskala besar yang telah tersedia, JIIPE kembali membuktikan perannya sebagai destinasi utama bagi investasi asing langsung (FDI) di sektor-sektor strategis Indonesia.