Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Airlangga Bakal Panggil Industri Padat Karya Jelang Hari Buruh, Bahas Apa?

    Airlangga Bakal Panggil Industri Padat Karya Jelang Hari Buruh, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal memanggil pelaku industri padat karya pada Rabu (30/4/2025), menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

    Langkah ini menyikapi salah satu rencana tuntutan buruh terkait upah yang dinilai belum sebanding dengan kenaikan biaya hidup.

    “Ya tentu kan masing-masing perusahaan itu punya kebijakan terkait dengan renumerasi karyawannya, tetapi kalau kita lihat tergantung situasi perindustriannya. Besok [pengusaha] industri padat karya saya panggil,” kata Airlangga, dikutip dari Antara, Selasa (29/4/2025). 

    Adapun pemanggilan pengusaha sektor padat karya itu dilakukan menjelang perayaan Hari Buruh yang akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Perayaan ini diprediksi diikuti sekitar 200.000 buruh dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, hingga Cilegon.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam aksi May Day pada 1 Mei nanti, kalangan buruh akan menyuarakan enam tuntutan ke pemerintah.

    “Isu yang disuarakan dengan harapan akan dapat respons positif kebijakan positif [dari pemerintah], ada 6 isu,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Keenam poin itu yakni, pertama meminta pemerintah menghapus outsourcing. Kedua, pemberian upah layak.

    Selama Prabowo menjabat sebagai Kepala Negara, Said Iqbal meyakini bahwa kenaikan upah minimum tidak jauh dari angka yang ditetapkan untuk upah minimum 2025 yakni 6,5%. Menurutnya, upah layak yaitu kenaikan upah sama dengan inflasi plus alfa kali pertumbuhan ekonomi. 

    “Alfa itu adalah indeks tertentu dan indeks tertentu tahun 2025 dalam hitungan kami kemarin sudah diputuskan Pak Prabowo adalah 1,1,” jelasnya. 

    Dia mengharapkan, angka itu terus bertahan hingga 2029, bahkan meningkat. “Itu yang kami sebut upah layak,” ujarnya.

    Ketiga, membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kemudian, keempat mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru yang melindungi buruh.

    Tuntutan kelima, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan tuntutan yang terakhir adalah segera mengesakan RUU Perampasan Aset.

  • TransNusa Naik Kelas ke Medium Service, Cek Perbedaan Kelas Maskapai Penerbangan!

    TransNusa Naik Kelas ke Medium Service, Cek Perbedaan Kelas Maskapai Penerbangan!

    Bisnis.com, JAKARTA — TransNusa baru saja naik kelas menjadi maskapai medium service carrier atau maskapai pelayanan standar menengah mulai 25 April 2025. Sebelumnya, TransNusa merupakan maskapai kelas penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier). 

    Maskapai penerbangan umumnya dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jenis layanan yang ditawarkan, yaitu low cost carrier (LCC), medium service carrier  (MSC), dan full service airline. Klasifikasi ini mencerminkan perbedaan harga tiket serta fasilitas yang disediakan untuk penumpang.

    LCC adalah maskapai yang menawarkan tiket dengan harga murah dan layanan yang minimal. Maskapai ini umumnya tidak menyertakan fasilitas seperti bagasi tercatat, makanan dan minuman, serta hiburan di pesawat dalam harga tiket. Penumpang dapat memilih untuk membeli layanan tambahan jika diperlukan. Beberapa contoh maskapai LCC adalah AirAsia, Citilink, dan Lion Air.

    LCC cocok bagi penumpang yang mengutamakan harga tiket yang terjangkau, terutama untuk perjalanan singkat atau wisata hemat. Meskipun fasilitas terbatas, maskapai jenis ini banyak dipilih oleh mereka yang tidak memerlukan layanan tambahan selama penerbangan.

    Lalu, maskapai MSC menawarkan layanan yang lebih lengkap dibandingkan LCC. Namun, tetap dengan harga yang terjangkau. Maskapai MSC biasanya menyediakan bagasi gratis dengan batasan tertentu, makanan ringan, serta hiburan sederhana di pesawat. Layanan ini memberikan kenyamanan tambahan tanpa mengorbankan harga tiket yang masih cukup bersaing.

    Teranyar, maskapai TransNusa mengumumkan perubahan kelas menjadi MSC dan mengeklaim transformasi tersebut menjadikan layanan penerbangan lebih nyaman. Pelayanan MSC tersebut termasuk bagasi gratis 20 kilogram hingga 30 kilogram tergantung dari kelas dan rute penerbangan. Selain itu, terdapat makanan ringan dan air mineral tanpa biaya tambahan untuk seluruh penerbangan domestik. 

    Sementara itu, maskapai full service airline adalah maskapai yang menawarkan layanan penuh kepada penumpang, termasuk fasilitas seperti bagasi tercatat, makanan dan minuman, hiburan di pesawat, serta akses ke lounge bandara. Maskapai jenis ini juga sering menawarkan program loyalitas bagi penumpang setia. 

    Garuda Indonesia, Singapore Airlines, dan Cathay Pacific adalah contoh maskapai full service. Maskapai ini lebih cocok bagi penumpang yang mengutamakan kenyamanan maksimal, baik dalam hal layanan di pesawat maupun fasilitas di bandara.

    Dari sisi harga, tiket LCC biasanya yang paling ekonomis, sedangkan MSC menawarkan harga menengah dengan fasilitas tambahan. Sementara itu, full service airline menawarkan harga lebih tinggi sesuai dengan kelengkapan layanan yang diberikan. Setiap jenis maskapai dirancang untuk memenuhi kebutuhan penumpang dengan berbagai preferensi perjalanan.

  • Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa sebanyak 493 daerah masih bergantung kepada pendanaan pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah atau TKD. 

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapatan (RDP) Komisi II DPR dengan Sejumlah Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ribka menyampaikan bahwa 493 daerah tersebut tergolong memiliki kategori fiskal rendah. 

    “[Sebanyak] 493 daerah, 15 provinsi, 402 kabupaten, dan 70 kota masuk dalam kategori fiskal lemah,” ujarnya, Selasa (29/4/2025). 

    Dalam hal ini, daerah dengan kategori fiskal rendah memiliki kemampuan yang terbatas untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Untuk itu, daerah kategori tersebut lebih mengandalkan dana dari Bendahara Negara alias Kementerian Keuangan. 

    Ribka menjelaskan berdasarkan hasil rekapitulasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, terdapat 546 daerah dengan 26 daerah, 11 provindi, 4 kabupaten, dan 11 kota yang termasuk kategori fiskal kuat. 

    Artinya, daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana TKD sehingga lebih mandiri membiayai program pembangunan daerahnya. 

    Sementara itu, sebanyak 27 daerah, 12 provinsi dan 4 kabupaten dan 12 kota masuk pada kategori fiskal sedang yang ditandai dengan PAD dan TKD yang seimbang. 

    Ribka menegaskan bahwa pada dasarnya TKD bertujuan untuk mengurangi ketimpangan serta mendorong peningkatan kualitas belanja daerah yang efisien dan efektif. 

    “Penyaluran dana itu untuk memberikan support kepada daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih pro kepada rakyat,” ungkapnya. 

    Salah satu cara membuat daerah lebih mandiri dan dapat meningkatkan pelayanan publik, yakni melalui keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

    Dirinya menyampaikan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 

    Dalam APBN 2025, pemerintah telah menganggarkan TKD senilai Rp919,9 triliun. Hingga 31 Maret 2025, telah terealisasi Rp207,1 triliun atau 22,5% dari pagu. 

    Tercatat penyaluran TKD dioptimalkan untuk mendukung layanan publik daerah seperti sekolah dan puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) NF BOS dan BOK. 

    Selain itu, juga mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya untuk mendukung pembayaran THR ASN daerah. 

  • Resmi! Pemerintahan Prabowo Bentuk Satgas Sekolah Rakyat

    Resmi! Pemerintahan Prabowo Bentuk Satgas Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat yang bakal beroperasi selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun, keputusan pembentukan Satgas Sekolah Rakyat itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025.

    “Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Satgas Sekolah Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri,” demikian bunyi keputusan pertama beleid tersebut, dikutip Selasa (39/4/3025).

    Adapun, Kepmen PU Nomor 446/KPTS/M/2025 itu telah resmi berlaku sejak diundangkan pada 11 April 2025.

    Beleid itu juga memutuskan susunan Satgas yang terdiri dari Pengarah, Ketua Satgas, Sekretaris, Tim Pelaksana Dukungan, serta Tim Sekretariat.

    Nantinya, pengarah bertugas untuk memberikan pengarahan terkait kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan program yang diperlukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

    Sementara itu, Ketua Satgas bertugas untuk melaksanakan arahan Pengarah hingga menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

    Satgas Sekolah Rakyat ini akan bertugas selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, atau tepatnya hingga 2029.

    “Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ada pencabutan atau paling lambat pada tanggal 31 Desember 2029,” bunyi aturan tersebut.

    Berikut susunan pengurus Satgas Sekolah Rakyat:

    – Pengarah: Dody Hanggodo (Menteri PU)

    – Pengarah: Diana Kusumastuti (Wamen PU)

    – Ketua Satgas: Maulidya Indah Junica (Dirjen Sarana dan Prasarana Strategis)

    – Sekretaris Satgas: Essy Asiah (Sekretaris Ditjen Sarana dan Prasarana Strategis)

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.

    Perintah tersebut ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Dalam Diktum Kedua Inpres tersebut, Prabowo mengatur tiga strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

    Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

    Dalam pelaksanaan tiga strategi kebijakan tersebut, Prabowo menginstruksikan 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) beserta para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

    Khusus untuk Sri Mulyani, Prabowo memberi tugas terkait penyediaan dana seperti yang diatur dalam Diktum Keempat Poin 25 Inpres 8/2025:

    Menteri Keuangan untuk:

    a. menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    b. memberikan dukungan yang dapat dilakukan melalui insentif kepada daerah yang berkinerja baik dalam penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem

    Dalam Diktum Kelima, dijelaskan pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan hingga 31 Desember 2029.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengingatkan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp306 triliun. Menurutnya, hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan ke sejumlah program unggulan Presiden Prabowo seperti sekolah rakyat.

    “Itu dialokasikan untuk program prioritas seperti MBG, lalu menyangkut energi seperti jaringan energi, saluran gas, sekolah yang diperbaiki, kita juga mendukung berbagai macam pemeriksaan kesehatan gratis, kita buat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin, kita mendukung ketahanan pangan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025).

  • LG Tak Sepenuhnya Cabut, Siap Tambah Rp28 Triliun di Pabrik Baterai Karawang

    LG Tak Sepenuhnya Cabut, Siap Tambah Rp28 Triliun di Pabrik Baterai Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap rencana LG Energy Solution untuk meningkatkan investasi pada pabrik sel baterai di Indonesia yang saat ini sudah berjalan. 

    Proyek tersebut merupakan joint venture (JV) ke-4 dalam pengembangan rantai pasok ekosistem baterai di Indonesia yang digarap oleh PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang telah beroperasi sejak Juli 2024. 

    Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, LG tetap berkomitmen penuh pada ekspansi pabrik sel baterai tersebut. Hingga saat ini, investasi yang telah tertanam yakni senilai US$1,1 miliar atau setara Rp18,46 triliun. 

    “Mereka sudah ada pembicaraan awal dengan pihak kami mereka ingin menambah investasinya yang US$1,1 miliar itu mau ditambah lagi US$1,7 miliar [sekitar Rp28,5 triliun] untuk pengembangan ekspansi dari investasi tersebut,” kata Rosan dalam konferensi pers, Selasa (29/4/2025). 

    Dia pun mengaku akan berkunjung ke pabrik tersebut besok pagi untuk membahas lebih lanjut rencana ekspansi tersebut. Pihaknya mengapresiasi LG untuk tetap berkomitmen secara konkret pada pabrik sel baterai yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu. 

    Adapun, Rosan menegaskan bahwa JV 4 yang merupakan usaha patungan antara Hyundai dan LG ini merupakan salah satu bagian dari rencana grand package proyek baterai yang telah berhasil terealilsasi. 

    “JV 4 ini total investasinya itu bisa mencapai nanti kalau sudah selesai JV 4 ini US$2,8 miliar yang sesuai dengan target awal untuk di JV 4,” jelasnya. 

    Namun, LG tetap batal untuk berinvestasi pada JV 1-3 dalam megaproyek tersebut. Rosan tak memungkiri bahwa grand package ekosistem baterai RI ini merupakan transaksi yang besar dan memiliki struktur yang kompleks. 

    “Total investasinya LG [awalnya] kalau tidak salah US$9,8 miliar terbagi dalam empat bagian, jadi dari setiap bagian, ada 1 JV ada sendiri, kedua ada JV sendiri, ketiga ada JV sendiri, yg ke 4 juga ada JV sendiri, karena nilainya sangat besar, partnernya juga berbeda,” tuturnya. 

    Dia menerangkan pada JV 1, LG merupakan pemegang saham minoritas di proyek hulu pertambangan bersama BUMN Indonesia, Aneka Tambang (ANTM). Kemudian, pada JV 2-3 merupakan proyek pengolahan bahan baku baterai, yakni smelter HPAL dan pabrik prekursor/katoda.

    “Tambangnya ini kemudian diolah jadi produk sendiri namanya nickel matte, diproduksi lagi jadi nikel sulfat, kemudian jadi prekursor, katoda, anoda, kemudian cells battery, battery pack, sampai recycle battery, ini kerja sama yang berbeda,” jelasnya. 

    Dia pun tak begitu ambil pusing dengan hengkangnya LG di JV 1-3 lantaran negosiasi alot pada transaksi sebesar itu disebut wajar. Apalagi, pemerintah telah menemukan pengganti LG yaitu Zhejiang Huayou Cobalt Co. 

    “Huayou yang memang sudah berinvestasi di Morowali dan Weda Bay yang berada di Sulawesi dan Maluku Utara ini berminat untuk menggantikan posisi LG. Kami pun sudah bertemu dengan Huayou,” terangnya. 

  • Kemenekraf dan Kemenkum Kaji Revisi Aturan Hak Cipta

    Kemenekraf dan Kemenkum Kaji Revisi Aturan Hak Cipta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah mengkaji revisi kebijakan perlindungan hak cipta, khususnya mengenai sistem lisensi dan pembayaran royalti.

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menyampaikan, upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kemenekraf dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang adil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan.

    “Sebagai salah satu perancang kebijakan, Kemenekraf berupaya menyusun policy brief berdasarkan kajian kualitatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Teuku Riefky dalam keterangannya, dikutip Selasa (29/4/2025).

    Salah satu temuan penting dari kajian yang telah dilakukan kedua kementerian yakni adanya pengaturan yang berpeluang terjadinya multitafsir. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan peraturan dalam penerapannya.

    Menanggapi temuan itu, Direktur Musik Kemenekraf Mohammad Amin telah mengusulkan pembaruan sistem lisensi bidang musik dengan menerapkan skema hybrida, yaitu menerapkan blanket license system berdampingan dengan direct license system.

    Mohammad Amin menuturkan, keduanya memanfaatkan sistem berbasis teknologi digital melalui platform digital yang terverifikasi, guna menjamin akurasi, transparansi, dan akuntabilitasnya.

    “Blanket license system dapat diterapkan untuk lisensi atas pemanfaatan karya rekaman atau phonograms maupun videograms, sedangkan direct license diterapkan secara voluntary untuk live performance atau konser musik,” tuturnya.

    Kemenekraf juga mendorong digitalisasi pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang transparent, accurate, accountable, dan trustworthy, sebagaimana standar yang harus ada dalam sistem berbasis teknologi digital.

    Sistem ini juga diharapkan dapat lebih menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penerapan sistem lisensi, lantaran dapat menghilangkan atau mengurangi banyaknya middleman yang selama ini berpotensi mengurangi pendapatan para pelaku seni, khususnya bidang musik.

    “Jika diperlukan oleh para pemangku kepentingan, Kemenekraf juga dapat membantu merumuskan sistem lisensi dan sistem pembayaran royalti yang lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. 

    Kemenekraf mengharapkan, adanya kebijakan baru dapat menciptakan ekosistem industri musik Indonesia menjadi lebih sehat, transparan, dan berkembang. Selain itu, memberikan insentif yang layak dan adil bagi para pelaku ekonomi kreatif. 

  • Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Fahri Hamzah Akui Program 3 Juta Rumah Belum Optimal, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

    Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

    Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Selain itu, Kementerian PKP bakal menggandeng badan usaha untuk menggunakan anggaran CSR miliknya mendukung pembangunan rumah rakyat seperti yang sudah dijalankan oleh Sugianto Kusuma hingga Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, berapa usulan anggaran yang dibutuhkan Kementerian PKP pada tahun depan, Fahri masih enggan untuk menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan penyusunan. 

    “Kalau regulasi teknisnya selesai. Baru masif betul itu tahun depan. [Anggarannya berapa] belum, tenang saja sabar,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, anggaran Kementerian PKP tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,46 triliun.  

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengaku gencar mencetuskan konsep gotong royong guna memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah minimnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. 

    “Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah. 

  • Mentan Amran: RI Setujui Tawaran Jepang soal Impor Susu, Asalkan…

    Mentan Amran: RI Setujui Tawaran Jepang soal Impor Susu, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Jepang membahas potensi peningkatan kerja sama di sektor pertanian, utamanya untuk komoditas susu sapi, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), dan beras.

    Peluang kerja sama RI-Jepang tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang Taku Eto di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Dalam pertemuan itu, Amran mengungkap bahwa Jepang meminta agar produksi susu dari Negeri Sakura bisa masuk ke pasar Indonesia. 

    Penawaran tersebut lantas menjadi pertimbangan Indonesia, mengingat Indonesia masih membutuhkan pasokan susu dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    “Susu diminta untuk masuk ke Indonesia. Kan kita butuh, masih butuh banyak susu. Aku katakan oke,” kata Amran dalam konferensi pers, Selasa (29/4/2025). 

    Sebagai gantinya, Amran meminta agar ekspor CPO ke Jepang dapat ditingkatkan. Adapun melansir laman resmi Malaysian Palm Oil Council (MPOC), Selasa (29/4/2025), Jepang merupakan salah satu importir minyak sawit terbesar di kawasan ini. 

    Malaysia dan Indonesia merupakan negara eksportir komoditas ini ke Jepang, dengan Malaysia mendominasi 65% pangsa pasar diikuti Indonesia sebanyak 35%.

    Selain susu dan CPO, kedua negara juga membahas peluang kerja sama teknologi untuk memitigasi risiko iklim yang tidak menentu, utamanya untuk tanaman padi 

    Dalam hal ini, Amran menyebut bahwa Taku Eto sempat menanyakan varietas tanaman padi yang dapat dibudidayakan di segala situasi.

    “Jenis varietasnya adalah infarabiosaline. Kemudian yang kedua, padi gogo. Jadi dua itu, kita Indonesia menciptakan benih yang adaptasi pada air asin, adaptasi pada lingkungan, adaptasi pada kekeringan, adaptasi pada air tawar dan asin. Itu kata kunci, itu yang ditanyakan tadi,” tuturnya. 

  • Kemendag dan Kemenko Perekonomian Kaji Usulan Moratorium Ekspor Kelapa 6 Bulan

    Kemendag dan Kemenko Perekonomian Kaji Usulan Moratorium Ekspor Kelapa 6 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi permintaan pengusaha kelapa yang meminta agar diberlakukannya moratorium ekspor kelapa selama 6 bulan. Permintaan ini seiring dengan terjadinya krisis bahan baku kelapa yang terjadi di dalam negeri.

    Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir menuturkan pengaturan larangan dan pembatasan untuk ekspor-impor harus disepakati pada rakor yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Farid menjelaskan hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Perdagangan (PP 29/2021).

    “Oleh sebab itu, proses usulan moratorium saat ini masih dibahas bersama di Menko Perekonomian,” kata Farid kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) Rudy Handiwidjaja sebelumnya memandang pemerintah perlu melakukan moratorium ekspor kelapa lantaran sudah banyak industri yang sudah tidak bisa memproduksi kelapa bulat.

    “Hipki selalu mengusulkan kepada pemerintah untuk kita lakukan moratorium ekspor kelapa, jadi kita larang ekspor kelapa selama 6 bulan,” kata Rudy saat dihubungi Bisnis, Jumat (25/4/2025).

    Adapun, alasan di balik perlunya moratorium ekspor kelapa paling lama 6 bulan ini agar tidak berdampak buruk pada penurunan harga kelapa di dalam negeri yang bisa merugikan petani dan pedagang.

    Namun, Rudy menyebut pengajuan moratorium ekspor kelapa ini sudah bergulir sejak September tahun lalu dan belum mendapatkan sinyal dari pemerintah.

    “Jangankan 6 bulan, kita mengajukan moratorium aja pemerintah ini sampai sekarang belum dengarkan, belum laksanakan. Padahal kami sudah berjuang dari mulai September 2024,” ungkapnya.

    Kondisi Dalam Negeri

    Lebih lanjut, Rudy menyampaikan kondisi kelapa bulat dalam negeri tengah dalam krisis, ditambah pula dengan ekspor yang melonjak ke China. Kurangnya bahan baku ini bukan hanya terjadi di konsumsi rumah tangga alias pasar tradisional, melainkan juga untuk industri.

    Alhasil, Rudy menyampaikan harga kelapa di pasar tradisional kini dibanderol di kisaran Rp25.000–Rp30.000 per butir. Di samping harganya yang menanjak, komoditas ini juga sulit ditemukan lantaran produksi kelapa di industri yang hanya mencapai 40%—50% lantaran cuaca hingga pohon kelapa yang sudah menua.

    “Bahkan ada industri kita, anggota dari Hipki itu yang sudah tidak jalan sama sekali. Sudah tidak jalan sama sekali karena memang kekurangan bahan baku,” ungkapnya.

    Rudy menjelaskan, kondisi ini terjadi lantaran dipengaruhi dua faktor. Pertama, imbas cuaca tahun lalu, di mana terjadi El Nino yang menyebabkan produksi kelapa di tingkat petani hanya mencapai 40%.

    “Ditambah lagi karena semua negara-negara itu kekurangan kelapa dan sudah tidak boleh ekspor, hanya Indonesia yang boleh ekspor, sehingga negara-negara dari luar itu membeli kelapa dari Indonesia,” tandasnya.

  • Investasi Korsel di Indonesia Meningkat pada Kuartal I/2025, Meski LG Hengkang

    Investasi Korsel di Indonesia Meningkat pada Kuartal I/2025, Meski LG Hengkang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi dari Korea Selatan meningkat meskipun LG Energy Solution hengkang dari salah satu proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memaparkan investasi dari Korea Selatan (Korsel) mencapai US$683,29 juta pada kuartal I/2025. Jumlah tersebut meningkat 18,17% secara kuartalan, yang mana realisasi investasi dari Korsel sebesar US$559,1 juta pada Kuartal IV/2024.

    Rosan mengaku bahwa LG memang membatalkan sejumlah proyek yang didanainya di Indonesia, tetapi tidak semuanya. Menurut Rosan, LG tetap berkomitmen menanamkan modalnya ke empat proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Dari empat proyek tersebut, Rosan menyatakan satu proyek sudah terealisasikan investasinya sehingga terus berjalan. Malah, dia mengaku LG sudah berkomitmen menambah nilai investasi di proyek tersebut.

    “Pembicaraan selanjutnya mereka akan expand [ekspansi] lagi, nilainya kurang lebih US$1,7 miliar, yang sudah terealisasi US$1,1 miliar,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu ia berencana kunjungi lokasi pabrik dari hasil investasi LG tersebut pada Rabu (30/4/2025) esok.

    Rosan pun menggarisbawahi bahwa Korsel masih mempunyai komitmen besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia meski ada sejumlah proyek yang batal.

    “Yang kemarin diumumkan tidak jadi, sebenarnya itu tidak semuanya tidak jadi, tapi ada satu bagian yang jadi mengenai baterai dan ekspansinya akan dilakukan segera,” jelasnya.

    Sebelumnya, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar.

    Pada Februari 2025, IBC (anak usaha anak MIND ID, PLN, Pertamina, dan Antam) melaporkan bahwa kerja sama dengan konsorsium LG masih dalam status sedang berlangsung (on progress) untuk fase pembahasan studi kelayakan (feasibility study). Hanya saja, beberapa waktu lalu terungkap konsorsium LG itu batal investasi di Indonesia.

    Kabar Beda Perlakuan Korea Selatan dan China

    Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengungkap konsorsium LG mengundurkan diri dari proyek baterai nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia karena takut rugi.

    Dradjad mengaku sudah bertemu dengan pihak dari Korsel, termasuk LG. Dia pun coba merunut persoalannya.

    Menurut Dradjad, awalnya pemerintah mengundang konsorsium LG untuk berinvestasi di proyek baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Menurutnya, pihak LG sepakat untuk berinvestasi sekitar US$2 miliar.

    Saat itu, Hyundai Ioniq Electric memerlukan baterai. LG pun siap untuk menyediakan kebutuhan sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki.

    “Mereka penuhi semua peraturan, TKDN mereka penuhi, semua mereka penuhi,” ungkap Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Setelah dihitung dengan segala pertimbangan biaya produksi di Indonesia, mobil listrik Ioniq tersebut bisa dijual dengan harga sekitar Rp700 juta—Rp800 juta.

    Ternyata di luar dugaan, produsen mobil listrik asal China BYD Auto Co. Ltd. tidak bisa menjual produknya di Eropa karena perang dagang. Akibatnya, BYD menjual produknya ke negara-negara lain di luar Eropa termasuk Indonesia.

    Saat masuk ke Indonesia, pemerintah ternyata memberikan BYD berbagai kemudahan sehingga harganya bisa jauh lebih murah. Masalahnya, berbagai kemudahan tersebut tidak diberikan kepada LG.

    “Ya otomatis enggak bisa bersaing. Harganya Ioniq sekitar 50%—60% di atas harga BYD dengan spesifikasi yang sama, ya gimana bisa bersaing?” ujar anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 itu.

    Akibatnya, permintaan terhadap Ioniq menurun. LG pun memikirkan ulang rencana investasinya.

    “LG mikir dong kalau mau investasi terus, pasarnya turun kok, kami enggak diperlakukan sama kok dengan teman-teman dari China,” kata Dradjad.

    Menurut ekonom senior Indef ini, perbedaan perlakuan atas perusahaan asal Korea Selatan dengan China itu karena adanya konstelasi politik. Dradjad pun meminta seharusnya tidak ada perlakuan khusus seperti itu ke depannya.