Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Indonesia Maritime Week 2025 Segera Digelar, Dorong Investasi di Sektor Perkapalan

    Indonesia Maritime Week 2025 Segera Digelar, Dorong Investasi di Sektor Perkapalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pameran maritim terbesar di Tanah Air, Indonesia Maritime Week 2025 akan digelar di Jakarta pada 26-28 Mei 2025. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, pameran Indonesia Maritime Week 2025 diharapkan dapat menjadi peluang baru untuk mendorong investasi di sektor perkapalan di Indonesia.

    Selain itu, lanjutnya, pameran perdana Indonesia Maritime Week 2025 juga bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara anggota International Maritime Organization (IMO), organisasi maritim dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kita juga ingin menarik investasi asing dari luar negeri yang berkaitan dengan shipping. Sehingga itu akan membuat shipping kita semakin kuat,” ujar Antoni saat  Konferensi Pers Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut Antoni mengatakan, setelah nanti pameran pertama ini sukses diselenggarakan, ke depannya Indonesia Maritime Week akan terus digelar di lokasi yang berbeda dengan tema-tema yang juga berbeda. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan para pelaku usaha di bidang perkapalan.

    “Kalau kita belum bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing, kapal asing dan sebagainya, problemnya adalah mungkin kita perlu alih teknologi, perlu alih manajemen, kita perlu investasi,” katanya.

    Adapun, pameran ini menjadi platform strategis untuk memamerkan dan memajukan industri maritim nasional di panggung global. 

    Dengan kontribusi sektor maritim Indonesia sebesar 7% terhadap PDB nasional dan memiliki potensi besar untuk mendorong industri maritim Asean maju, acara ini memperkuat ambisi Indonesia untuk menjadi pusat maritim global terkemuka.

    Pada saat yang sama, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto menambahkan, pameran ini tidak hanya menguntungkan Indonesia dalam mengekspos industri maritim, tetapi juga mendukung kepentingan dari negara lain untuk mempelajari terkait regulasi yang ada di Indonesia.

    “Sehingga kalau mereka [perusahaan kapal asing] ingin bekerja sama dengan perusahaan lokal, mereka sudah cukup mempelajari regulasi yang ada di Indonesia,” ujar Carmelita.

    Sebagai tambahan informasi, Indonesia Maritime Week 2025 akan digelar pada 26-28 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) yang memiliki luas sekitar 30.000 meter persegi.

    Pameran itu akan mempertemukan para pemimpin industri maritim terkemuka, tokoh bisnis berpengaruh, pembuat kebijakan, dan inovator dari seluruh Asia. 

  • Menteri UMKM Ancam Setop Bayar Subsidi Bunga Bila Bank Minta Agunan KUR Mikro

    Menteri UMKM Ancam Setop Bayar Subsidi Bunga Bila Bank Minta Agunan KUR Mikro

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengancam tidak akan membayar subsidi bunga kepada bank-bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) yang meminta agunan untuk KUR plafon di bawah Rp100 juta.

    Maman mengatakan, jika pemerintah menerima laporan dan bank terkait terbukti melakukan pelanggaran tersebut, pemerintah tidak akan membayar subsidi bunga/subsidi marjin KUR.

    “Apabila ada laporan dan terbukti melakukan tadi pelanggaran-pelanggaran, itu tidak dibayarkan. Jadi itu menjadi beban dari masing-masing bank penyalur,” tegas Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.1/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Melalui pasal 14 ayat (3) beleid itu, pemerintah mengatur bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta.

    “Dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta, penyalur KUR dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/subsidi marjin KUR tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan,” demikian bunyi pasal 14 ayat (5), dikutip Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Maman menyebut bahwa Kementerian UMKM berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan dan Pemberdayaan UMKM. Dengan kehadiran Satgas ini, pihaknya dapat menindak langsung pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor UMKM.

    “Makanya menjadi sebuah kebutuhan yang cukup penting untuk membentuk satgas tersebut. Jadi ada satuan tugas yang bisa langsung melakukan penindakan dan 24 jam bisa ditelepon,” ujarnya. 

    Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Maman untuk menanggapi laporan-laporan yang masuk dari Komisi VII DPR RI. Dalam rapat kerja hari ini, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkap bahwa masyarakat kesulitan untuk mengajukan KUR.

    Pasalnya, kata Saleh, pihak bank meminta agunan tambahan. Padahal, masyarakat mengajukan pinjaman di bawah Rp100 juta. Selain itu, masyarakat juga dipersulit selama proses administrasi.

    “Mereka datang ke bank, mereka kira ada perubahan aturan sehingga mereka boleh pinjam uang Rp100 juta atau kurang tidak pakai agunan. Ternyata dia bilang, bukan hanya agunan yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit,” tutur Saleh. 

  • Kemenkeu Tegaskan Cukai Motor & Batu Bara Masih Sebatas Kajian

    Kemenkeu Tegaskan Cukai Motor & Batu Bara Masih Sebatas Kajian

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani membenarkan adanya kajian terkait pungutan cukai sepeda motor maupun batu bara dalam instansinya. 

    Askolani menyampaikan bahwa hal tersebut hanya bersifat kajian rutin yang menjadi tugas instansinya setiap tahun. Ditjen Bea Cukai memiliki tugas untuk mengkaji dua topik setiap tahunnya terkait pungutan berupa cukai.

    Dia menegaskan bahwa kajian cukai motor dan batu bara tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat. 

    “Kajian mengenakan cukai sepeda motor dan batu bara, tidak ada implementasi itu, masih jauh sekali,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (30/4/2025). 

    Sekalipun pemerintah akan mengenakan pungutan cukai baru alias ekstensifikasi, hal tersebut akan disampaikan secara transparan melalui Undang-Undang (UU) APBN. 

    “Selama tidak masuk dalam UU APBN, tidak akan ada perubahan kebijakan cukai,” lanjut Askolani. 

    Sebagaimana dalam UU APBN 2025, mencantumkan mengenai cukai baru berupa cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). 

    Askolani menyebut, sekalipun kebijakan baru sudah masuk UU APBN, implementasinya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan masyarakat, selayaknya implementasi MBDK yang tak kunjung terealisasi. 

    Adapun, wacana cukai motor dan batu bara terungkap dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2024.

    Dalam dokumen tersebut, Bea Cukai memaparkan evaluasi internalnya terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) DJBC periode 2020-2024. Salah satu Renstra tersebut adalah “Penerimaan Negara yang Optimal”.

    Disebutkan, salah satu upaya untuk mewujudkan penerimaan negara yang optimal adalah dengan melakukan “kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara.

    Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai senilai Rp301,6 triliun. Hingga Maret 2025, telah terealisasi senilai Rp77,5 triliun atau 25,7% dari target. 

  • Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyoroti sederet pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada usaha sawit.

    Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Giyanto mengatakan, isu pelanggaran HAM pada bisnis perkebunan sawit adalah adanya isu perdagangan orang.

    Berdasarkan penelitian OPPUK-Medan (2019), terdapat dugaan praktik modern trafficking alias perdagangan manusia dalam rekrutmen buruh harian lepas.

    “Bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orang, dokumen, identitas, isu-isu lahan, perbudakan, perdagangan orang,” kata Giyanto dalam Diskusi Publik bertajuk Peluang Standarisasi Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit di Asean: Strategi Bisnis dan HAM Menghadapi Perang Dagang di Arya Duta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Isu lainnya adalah adanya rekrutmen tanpa dokumen identitas lengkap, dugaan pemalsuan identitas, informasi perusahaan yang tujuan tidak jelas bagi calon pekerja hingga indikasi terhadap praktik perbudakan modern sejak 1990-an hingga kini.

    Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran HAM pada usaha sawit terhadap hak anak. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada 2016, ditemukan isu anak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Di sana, Yayasan PKPA melaporkan adanya dampak buruk dari perkebunan sawit yang tidak hanya terkait isu pekerja anak, melainkan juga melanggar hak-hak anak lainnya, baik anak-anak di perkebunan maupun anak-anak lingkar kebun

    Giyanto menuturkan, isu utama dari dampak perkebunan sawit terhadap anak adalah hilangnya tempat bermain anak, terbatasnya sumber air bersih hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerja anak.

    Kemudian, lingkungan yang tidak aman, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI/TKW karena hilangnya akses pekerjaan di desa, serta banyak orang tua yang bekerja di perkebunan.

    Di sisi lain, dia menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada 2015. Dengan tingkat produksi yang tinggi, maka industri minyak sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia, utamanya di Sumatra dan Kalimantan.

    Hingga 2019, sebaran perkebunan kelapa sawit telah mencapai 26 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Tercatat, total luas perkebunan sawit indonesia menurut keputusan menteri pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019, mencapai 16.381.959 hektare.

    Adapun, daerah terluas perkebunan sawit berada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, dan Bengkulu.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan HAM.

    Namun, Wahyudi menyebut isu perang dagang yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit ke depan.

    ”Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen,” ujar Wahyudi.

    Salah satunya, sambung dia, yang berkaitan dengan larangan deforestasi alias kebijakan yang melarang masuknya produk ke pasar Uni Eropa jika terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, maupun yang terkait dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak melanggar HAM (human rights due diligence).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengembangan standarisasi sawit yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan HAM di dalam pengembangan standar keberlanjutan.

    “Sehingga kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian haknya juga dipenuhi dan dilindungi,” tandasnya.

  • Strategi Indonesia Jaga Kerja Sama dengan China Di Tengah Gempuran Tarif Trump

    Strategi Indonesia Jaga Kerja Sama dengan China Di Tengah Gempuran Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berkomitmen untuk terus menjalankan prinsip bebas-aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai negara, termasuk China, di tengah tingginya ketidakpastian global akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Fungsional Madya Direktorat Asia Timur Kementerian Luar Negeri Dino R. Kusnadi menuturkan baik Indonesia dan China telah sama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama strategis pada berbagai bidang. 

    Dia mengatakan, hal tersebut telah tertuang dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) yang telah ditandatangani Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, serta Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pada 21 April 2025 lalu.

    “Comprehensive Strategic Dialogue ini dibutuhkan agar Kita juga dapat memenuhi tujuan-tujuan domestik sesuai dengan Asta Cita,” jelas Dino dalam diskusi Celios bertajuk Continuity & Change: China–Indonesia Relations at 75 di Jakarta pada Rabu (30/4/2025).

    Dino memaparkan, nota tersebut bukan hanya berisi soal mekanisme kerja sama. Dia mengatakan, komitmen itu juga memperluas basis kerja sama yang didasarkan pada lima pilar, yaitu politik, keamanan, ekonomi, maritim, dan pertukaran antar masyarakat.

    Dia menuturkan, dalam merealisasikan kerja sama pada lima pilar tersebut, Indonesia akan terus menjaga hubungan dengan China sesuai dengan prinsip bebas aktifnya. Hal tersebut juga semakin penting mengingat kondisi global yang sedang tidak menentu akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS).

    Dino melanjutkan, Indonesia akan melanjutkan keterlibatan kemitraan strategis yang komprehensif dan melaksanakan kerja sama bilateral yang konkret dengan China.

    Adapun, beberapa posisi dan kepentingan Indonesia yang berupaya dikerjasamakan dengan China salah satunya melalui peningkatan kerja sama ekonomi strategis. Dia memaparkan, Indonesia menginginkan dukungan China yang berkelanjutan untuk hilirisasi pembangunan infrastruktur dan industrialisasi

    Selain itu, Indonesia akan berupaya mendorong kemitraan untuk mendukung kemandirian RI dalam sektor ketahanan pangan, energi, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian, adanya penguatan kerja sama perdagangan menuju perdagangan yang seimbang dan berkelanjutan.

    “Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, R&D, dan kerja sama kesehatan,” katanya.

    Pada bidang politik dan keamanan, Indonesia berniat untuk berkolaborasi dengan China terkait dukungan untuk isu Papua, pencalonan ke organisasi internasional, isu Palestina, sentralitas ASEAN, serta stabilitas dan perdamaian di kawasan.

  • Kisah Pilu Konsumen Meikarta: 8 Tahun Tak Kunjung Dapat Unit

    Kisah Pilu Konsumen Meikarta: 8 Tahun Tak Kunjung Dapat Unit

    Bisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menghadap DPR RI melaporkan pengembangan hunian vertikal Meikarta yang hingga saat ini tak kunjung serah terima unit.

    Salah satu konsumen Meikarta, Rumondang menyebut dia membeli hingga 2 unit hunian di Meikarta pada 2017 sebagai untuk investasi. Namun, niat tersebut hingga saat ini belum kunjung terealisasi lantaran pembangunan apartemen yang masih terkendala. 

    “Jadi saya pas pensiun, suami saya pada 2017, ada penawaran Meikarta. Saya pikir, oh buat investasi nanti kita bisa sewakan, karena daerah industri. Saya beli dua unit,” kata Rumondang saat menyampaikan aspirasinya ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Namun demikian, setelah 8 tahun berlalu unit tersebut tidak kunjung selesai. Alhasil, modal yang telah dikucurkan sejak 2017 itu mandek tanpa return sama sekali.

    Meski demikian, Rumondang tidak merinci berapa uang yang dikucurkan pada 2017 tersebut. Hanya saja, rata-rata harga jual unit Meikarta di kisaran Rp300 jutaan.

    “Ya Bapak bayangkan lah, uang pensiun 8 tahun yang lalu, kita investasikan ke situ dengan berharap mendapatkan sesuatu, ternyata tidak,” pungkasnya.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu menyebut bahwa pihaknya bakal mengawal terus penyelesaian aspirasi yang disampaikan oleh para konsumen Meikarta. 

    Akan tetapi, karena pihak pengembang telah berkomitmen untuk melakukan pembayaran ganti rugi pada 23 Juli 2025 maka BAM DPR RI bakal terlebih dahulu menunggu itikad baik tersebut.

    “Kalau kemudian 24 Juli 2025 belum ada, Bapak bisa kemari, atau 24 Juli 2025 jam 00.00 bapak bisa bersurat lagi,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, manajemen Lippo Group bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang dilayangkan oleh ratusan konsumen Meikarta selambat-lambatnya pada 23 Juli 2025. 

    Dalam laporan yang disampaikan, hingga saat ini Kementerian PKP telah menampung 118 aduan dan tela melakukan kalkulasi penghitungan kerugian pada 102 mencapai Rp26,85 miliar.

    Adapun, Lippo Group sendiri menargetkan pembangunan dan serah terima unit Meikarta akan sepenuhnya rampung pada 2027.

  • Sawit Watch: Ketergantungan Tinggi pada Sawit Bahayakan Ekonomi

    Sawit Watch: Ketergantungan Tinggi pada Sawit Bahayakan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Struktur sektor perkebunan dan industri pengolahan yang hanya bertumpu pada segelintir komoditas seperti sawit dinilai dapat membahayakan perekonomian. Sawit Watch mengimbau agar pemerintah membuka ruang untuk diversifikasi.

    Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menilai pemerintah semestinya memberikan batasan terhadap pengembangan kelapa sawit. Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas global dengan harga fluktuatif dia sebut berdampak signfikan pada perekonomian secara keseluruhan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya yang merupakan salah komoditas unggulan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai US$2,19 miliar pada Maret 2025. Nilai ekspor itu turun 3,55% secara bulanan (Month-to-Month/MtM) dibandingkan dengan bulan sebelumnya di angka US$2,27 miliar.

    Meski turun secara bulanan, nilai ekspor pada Maret 2025 tercatat lebih tinggi daripada Maret 2025 yang kala itu hanya bernilai US$1,56 miliar. Artinya, ada kenaikan hingga 40,85%.

    “Seharusnya negara membatasi [ekspansi sawit]. Karena kalau tidak, akan menarik lebih banyak aktivitas ekonomi. Namun saat perekonomian kolaps, seluruh negeri ikut kolaps. Jangan sampai kita hanya bergantung ke satu komoditas, itu tidak baik secara ekonomi menurut saya,” kata Achmad dalam Forum Editor: Potret Konflik Sawit dan Pentingnya Penerapan Prinsip Keberlanjutan di Aryaduta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Makin menggeliatnya ekonomi yang bertumpu pada sawit turut tecermin dari ekspansi yang kini merambah wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Papua, bahkan wilayah Nusa Tenggara yang terkenal dengan iklim keringnya.

    Riset yang dilakukan Sawit Watch menunjukkan bahwa kehadiran sawit di daerah-daerah baru ini diikuti dengan konversi lahan komoditas yang sempat menjadi andalan masyarakat setempat, seperti kakao dan karet.

    “Ekspansi [sawit] terjadi juga di Jawa, sehingga memicu konversi dari komoditas yang ada, konversi dari kakao karet menjadi sawit. Bahkan di Jawa Timur yang kita anggap sebagai lumbung pangan nasional, ini juga sawit juga bisa dikembangkan,” tuturnya.

    Dia pun meminta adanya kebijakan pemerintah yang tegas terkait pengembangan kelapa sawit ke depan. Adapun laporan teranyar Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa luas tutupan sawit mencapai 17,3 juta hektare (ha) pada 2024. Luas tutupan ini naik dibandingkan dengan 16,38 juta ha yang tertuang dalam Kepmen Nomor 833/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia.

  • Sri Mulyani Ungkap Curhat Anak Buah Trump: Amerika Terzalimi oleh Sistem Global

    Sri Mulyani Ungkap Curhat Anak Buah Trump: Amerika Terzalimi oleh Sistem Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mendasar pemberlakukan tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump, yakni akibat negara tersebut merasa terzalimi dan adanya ketidakadilan atas sistem global.

    Sri Mulyani yang baru saja kembali dari Washington D.C dalam rangka menghadiri pertemuan G20 dan IMF—World Bank Spring Meetings, menyampaikan bahwa keluhan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan menjadi topik pembicaraan oleh para perwakilan dunia. 

    “Headline dan topik paling menonjol dalam pernyataan AS [dalam pertemuan tersebut] bahwa mereka adalah merasa dizalimi oleh sistem global. Tiba-tiba di forum ini Menteri Keuangan AS mengakatan we are treated unfairly,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4/2025).  

    Padahal, kata Sri Mulyani, rezim global yang saat ini berlangsung diciptakan oleh AS itu sendiri usai memenangkan Perang Dunia II. 

    Sebut saja pembentukan World Trade Organization (WTO), Bank Dunia atau World Bank, International Monetary Fund (IMF). Kini, kebijakan tarif resiprokal dari Trump membuat lembaga-lembaga tersebut tidak lagi memiliki kekuatan. 

    Sri Mulyani melanjutkan bahwa AS menganggap sistem tersebut tidak menguntungkan Negeri Paman Sam. Salah satunya, saat seluruh negara di dunia melakukan praktik investasi perdagangan dengan memberikan umpan berupa subsidi kepada dunia usaha. 

    Dirinya pun sempat menyampaikan dalam forum tersebut, bahwa umumnnya negara yang merasa terzalimi adalah negara-negara berkembang. 

    “Ternyata yang terzalimi tidak hanya negara berkembang, tetapi negara paling kuat dan paling besar ekonominya di dunia merasa bahwa the global system is unfair yang memunculkan ketidakseimbangan,” lanjutnya. 

    Imbas dari kebijakan taris resiprokal Trump ini, terjadi ketidakseimbangan dan berujung pada volatilitas global. Seperti terjadinya aliran modal ke aset dan negara yang dianggap aman, termasuk emas. Sementara itu, suku bunga tertahan tinggi. 

    Dalam pertemuan Sri Mulyani bersama perwakilan dunia tersebut, masih belum muncul konsensus atau kesepakatan untuk menghadapi tantangan global ini. 

    “Kalau globalisasi tidak adil, ketidakseimbangan menyebabkan konsekuensi setiap negara, bagaimana mengoreksi untuk menciptakan keseimbangan baru? Apa yang akan menjadi konsekuensinya dalam equilibrium baru? Ini yang belum terumuskan,” jelasnya.

  • Aset GBK Bakal Dikelola Danantara, Mensesneg Bilang Begini

    Aset GBK Bakal Dikelola Danantara, Mensesneg Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi angkat bicara terkait dengan rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengelola aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

    Prasetyo Hadi menjelaskan, rencana tersebut didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahannya kepada manajemen Danantara dan segenap direksi BUMN pada Senin (28/4/2025).

    Namun demikian, Mensesneg menekankan bahwa realisasi akuisisi aset GBK oleh Danantara itu masih memerlukan waktu.

    “Kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini,” kata Hadi kepada media, Rabu (30/4/2025).

    Pasalnya, saat ini Kawasan GBK sendiri dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kemensetneg yakni Pusat Pengelolaan Komplek gelora Bung Karno (PPK GBK). Di mana, pengalihan asetnya tentu akan berbeda dengan pengalihan aset BUMN.

    Mensesneg juga menegaskan, hingga saat ini belum ada aset di Kawasan GBK yang telah dikelola oleh Danantara. 

    “Bagaimana pun aset GBK di bawah Kemensetneg adalah bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN,” tegasnya.

    Hal senada juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo. Dia menyebut saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman transformasi kawasan GBK usai disebut-sebut bakal dikelola BPI Danantara.

    “Tentunya, setiap proses perubahan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan prinsip tata kelola yang baik serta mengedepankan kepentingan nasional,” kata Rakhmadi kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025). 

    Lebih lanjut, Adi juga mengaku bakal terlebih dahulu menyelesaikan sengketa aset Blok 15 yang merupakan lahan ex-Hotel Sultan. Di mana, hotel itu sebelumnya dikelola oleh PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo. 

    Penyelesaian sengketa itu dilakukan guna memastikan seluruh aset di Kawasan GBK telah clean and clear. 

    “Untuk aset-aset tertentu yang saat ini masih dalam proses penyelesaian hukum, seperti Blok 15 atau lahan ex Hotel Sultan, kami percaya bahwa penyelesaiannya akan tetap mengacu pada prinsip pada kepentingan publik dan kepentingan negara,” tambahnya. 

  • Kinerja Manufaktur China Anjlok Gara-Gara Tarif Trump, Butuh Stimulus Tambahan?

    Kinerja Manufaktur China Anjlok Gara-Gara Tarif Trump, Butuh Stimulus Tambahan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas manufaktur di China merosot ke kontraksi terburuk sejak Desember 2023, menunjukkan dampak awal tarif Donald Trump dan mendorong seruan untuk peningkatan kebijakan yang cepat.

    Data Biro Statistik Nasional (NBS) yang dilansir dari Bloomberg pada Rabu (30/4/2025) mencatat, Indeks purchasing managers’ index (PMI) manufaktur China pada April turun lebih dari ekspektasi menjadi 49 dari 50,5 bulan sebelumnya. Indeks nonmanufaktur menunjukkan aktivitas di bidang konstruksi dan jasa tumbuh kurang dari yang diperkirakan.

    Zhao Qinghe, seorang ahli statistik senior NBS, mengutip basis yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya dan perubahan cepat dalam lingkungan eksternal sebagai penyebab penurunan tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan yang menyertai rilis tersebut, analis resmi tersebut menegaskan kembali sikap pemerintah bahwa perang dagang tidak memiliki pemenang, dan menunjuk pada perlambatan aktivitas manufaktur di negara-negara ekonomi utama termasuk AS, Inggris, dan Jepang.

    Indikator tersebut memberikan gambaran resmi pertama yang mengkhawatirkan tentang kesehatan ekonomi China setelah pemerintahan Trump mengenakan tarif besar-besaran sebesar 145% pada produk-produk China, tingkat yang diperkirakan akan merugikan sektor yang berkontribusi terhadap hampir sepertiga pertumbuhan ekonomi tahun lalu.

    “Ini jelas lebih buruk dari yang diharapkan. Ini menunjukkan tarif mulai berlaku,” kata Robin Xing, kepala ekonom China di Morgan Stanley.

    Dia memperkirakan perlambatan ekonomi yang signifikan pada kuartal ini yang dapat memicu lebih banyak stimulus.

    Perang dagang telah mendorong banyak lembaga keuangan besar, termasuk UBS Group AG dan Goldman Sachs Group Inc, untuk menurunkan perkiraan mereka untuk pertumbuhan China pada 2025 menjadi sekitar 4% atau lebih rendah dalam beberapa minggu terakhir. 

    Indikator yang suram untuk pabrik-pabrik mengikuti tanda peringatan sebelumnya bagi para eksportir China, dengan pengiriman kargo kemungkinan anjlok hingga 60%, menurut satu perkiraan.

    Pesanan ekspor baru turun ke level terendah sejak Desember 2022 dan mencatat penurunan terbesar sejak April tahun itu, ketika Shanghai memasuki karantina wilayah akibat pandemi di seluruh kota. Sebuah sub-pengukur menunjukkan bahwa lapangan kerja di sektor manufaktur mengalami kontraksi pada laju terburuk sejak Februari tahun lalu, menambah tekanan pada otoritas untuk menstabilkan pasar kerja.

    Untuk membantu meringankan tekanan pada eksportir, Beijing minggu ini menyusun rencana untuk membantu perusahaan yang kesulitan mendapatkan pinjaman dan meningkatkan konsumsi domestik, tetapi tidak mengumumkan stimulus ekonomi yang lebih agresif. Sebaliknya, para pejabat berfokus pada pelaksanaan paket stimulus yang disetujui pada awal Maret.

    Beijing juga tampaknya tidak terburu-buru untuk bernegosiasi dengan Washington. Menteri Luar Negeri Wang Yi  memperingatkan negara-negara agar tidak menyerah pada ancaman tarif AS, dengan mengatakan bahwa pelonggaran hanya akan membuat pengganggu semakin berani.

    Sementara itu, PMI manufaktur swasta dari Caixin untuk April 2025 adalah 50,4, lebih tinggi dari perkiraan sebesar 49,7. Angka-angka tersebut menunjukkan pertumbuhan dari bulan sebelumnya meskipun pada kecepatan yang lebih lambat. 

    Indeks pengukur swasta cenderung mencerminkan aktivitas di perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan lebih berorientasi ekspor.

    “Kenaikan tarif AS berdampak pada permintaan eksternal, dengan pesanan ekspor baru menurun pada tingkat tercepat sejak Juli 2023, yang menyebabkan hanya sedikit peningkatan pada total pesanan baru pada bulan April,” kata Wang Zhe, ekonom senior di Caixin Insight Group.