Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Mencari Solusi Persoalan Thrifting: Opsi Kuota Impor hingga Jual Produk Lokal

    Mencari Solusi Persoalan Thrifting: Opsi Kuota Impor hingga Jual Produk Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting kembali mencuat setelah Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

    Kehadiran Maman disambut antusias oleh para pedagang yang berharap pemerintah tidak mematikan usaha mereka.

    Saat berkeliling di lantai 2 Blok III, sejumlah pedagang menyampaikan keluhan langsung. Mereka meneriakkan aspirasi agar aktivitas thrifting tidak ditutup pemerintah.

    “Thrifting jangan dihapus, Pak,” seru beberapa pedagang yang menghampiri Maman.

    Sejumlah lainnya bahkan mengangkat poster dari kardus dengan tulisan bahwa pedagang thrifting juga membayar pajak.

    Menurut para pedagang, kegiatan thrifting merupakan satu-satunya sumber nafkah yang mereka andalkan. Hal ini juga disampaikan dalam dialog singkat dengan Maman.

    Usai peninjauan, Maman menegaskan bahwa pemerintah memahami dilema yang dihadapi para pedagang. Di satu sisi, impor pakaian bekas secara tegas dilarang oleh undang-undang. Namun, di sisi lain, aktivitas ekonomi yang melibatkan ribuan pedagang tak bisa serta-merta dihentikan.

    “Kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar Maman.

    Opsi Kuota Thrifting

    Dalam kesempatan yang sama, Maman mengungkap bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi penerapan kuota impor pakaian bekas sebagai salah satu solusi. Menurutnya, ide tersebut muncul dari aspirasi pedagang setempat.

    “Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” ujar Maman.

    Namun, opsi tersebut masih perlu dikaji secara lintas kementerian karena persoalan thrifting tidak hanya terkait UMKM, tetapi juga menyangkut regulasi perdagangan, perpajakan, dan pengawasan barang impor.

    Maman menegaskan bahwa pemerintah perlu berhati-hati karena keputusan apa pun akan berdampak luas pada ekosistem UMKM maupun pasar dalam negeri.

    “Nanti kita akan cari formulasi terbaik. Formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan ini,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa larangan impor pakaian bekas tetap berlaku, terlepas dari kesiapan pedagang untuk membayar pajak. Baginya, pajak tidak mengubah status hukum barang impor bekas.

    “Kalau membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang,” tegas Budi.

    Mendag menjelaskan bahwa pengecualian impor hanya berlaku untuk barang modal tidak baru seperti mesin industri, bukan untuk pakaian bekas. Karena itu, legalisasi melalui skema pajak dianggap tidak sesuai dengan kerangka regulasi yang ada.

    Dari sisi penegakan hukum, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap masuknya barang ilegal melalui pelabuhan.

    “Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lepas lagi,” ujarnya menegaskan komitmen untuk mengurangi penyelundupan.

    Dorongan Beralih ke Produk Lokal dan Akses Pembiayaan

    Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, pemerintah mendorong pedagang thrifting untuk beralih ke produk lokal UMKM, yang dinilai lebih berkelanjutan dan sesuai regulasi.

    Untuk mendukung transisi tersebut, para pedagang akan difasilitasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program peningkatan kapasitas.

    “Bisa dong [eks pedagang thrifting dapat KUR], sangat bisa. Justru arahnya kita kan ke sana,” kata Maman dalam konferensi pers sebelumnya.

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini fokus melakukan “sterilisasi pasar” dari barang ilegal, agar produk lokal mendapat ruang yang lebih adil untuk berkembang. Menurut Maman, selama barang ilegal masih membanjiri pasar, pedagang lokal sulit bersaing.

    “Ini mau kita bersihin dulu, kita sapu dulu. Sudah bersih? Ayo produk-produk lokal kita harus jadi tuan di lapangannya sendiri,” tutur Maman.

    Suara Pengusaha

    Pengusaha menilai langkah pemerintah menertibkan impor pakaian bekas (thrifting) membuat persaingan yang lebih sehat bagi industri tekstil, garmen, hingga UMKM dalam negeri.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai kebijakan pemerintah menekan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mendorong substitusi produk lokal sebagai langkah strategis untuk memperkuat pondasi industri dalam negeri.

    Apalagi, Shinta menyebut, selama bertahun-tahun industri formal menghadapi tekanan dari pakaian bekas impor yang masuk tanpa standar, tidak melalui jalur legal, dan dijual jauh di bawah harga produksi lokal.

    “Secara prinsip, kebijakan ini dapat menciptakan level playing field yang lebih adil bagi pelaku industri lokal,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

    Shinta menilai kebijakan ini juga berpotensi memperluas ruang pasar bagi UMKM dan merek lokal. 

    Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal melalui Kementerian UMKM, yang diharapkan mendorong pertumbuhan industri fesyen domestik dan rantai pasok yang lebih sehat.

    Namun, Shinta menyampaikan, pakaian bekas impor selama ini mengisi ceruk harga ultra-murah yang sulit ditandingi produk baru, termasuk UMKM lokal.

    “Ketika pasokan di segmen ini ditekan, sementara substitusi produk lokal masih berada pada level harga yang lebih tinggi, maka konsumen berpendapatan rendah akan menghadapi kenaikan biaya untuk memenuhi kebutuhan berpakaian,” tuturnya.

    Menurutnya, pengetatan impor bisa meningkatkan biaya bagi konsumen berpendapatan rendah, sehingga kebijakan perlu diposisikan sebagai re-desain pasar untuk memastikan produk lokal tetap terjangkau, berkualitas, dan tersedia merata.

  • DJP Kejar Pajak Pengusaha Sawit Kakap, Dorong Integrasi Data Tambang

    DJP Kejar Pajak Pengusaha Sawit Kakap, Dorong Integrasi Data Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan pengusaha batu bara dan sawit pada pekan lalu. Otoritas pajak menuntut mereka supaya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada ratusan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menyusul temuan berbagai modus ketidaksesuaian data mulai dari underinvoicing hingga penggunaan faktur fiktif.  

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah pemerintah, termasuk operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang membongkar penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025, bukan bertujuan untuk menebar ketakutan.

    Upaya itu, sambungnya, dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai koridor hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.  

    Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis sektor sawit di Kantor Pusat DJP pada Jumat (28/11/2025), Purbaya meminta para pengusaha untuk terbuka jika menghadapi kendala di lapangan.  

    “Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” tegasnya, dikutip dari rilis DJP, Jumat (28/11/2025). 

    Purbaya, yang hadir secara mendadak dalam agenda tersebut, menekankan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, namun tetap menuntut kontribusi maksimal bagi kas negara.  

    “Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo [Dirjen Pajak] tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak,” ujarnya.  

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa otoritas pajak telah mengantongi data modus pelanggaran ekspor terbaru. Selain itu, DJP mengidentifikasi dugaan praktik penghindaran pajak lainnya seperti under-invoicing dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.  

    Bimo mengimbau para “raja sawit” tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembetulan secara sukarela sebelum otoritas melangkah ke ranah penegakan hukum (gakkum).  

    “Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” kata Bimo.  

    Bimo memastikan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa menghambat aktivitas ekonomi, demi memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan akuntabel. 

    Adapun, kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh jajaran Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), termasuk Ketua Satgassus Herry Muryanto dan Wakil Ketua Novel Baswedan, serta perwakilan Kejaksaan RI.

    Integrasi Data Tambang

    Direktur Jenderal Pajak alias DJP Bimo Wijayanto mendorong supaya data Minerba-One yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM bisa segera terintegrasi dengan Coretax milik otoritas pajak.

    Hal ini ditujukan agar seluruh data dapat dimanfaatkan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Selain itu, Bimo juga mengemukakan bahwa DJP juga telah sepakat dengan Ditjen Minerba untuk memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) .

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini merupakan upaya bersama dalam mengelola kekayaan negara, baik oleh Pemerintah selaku regulator maupun wajib pajak selaku pelaku kegiatan ekonomi dari sektor pertambangan mineral dan batubara. 

    “Pesan Pak Presiden kembali ke pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, yaitu pentingnya 
    prinsip gotong royong,” ujar Bimo, dikutip Jumat (28/11/2025). 

    Berdasarkan data internal DJP, dalam lima tahun terakhir jumlah populasi wajib pajak dari sektor pertambangan minerba cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertambahan sekitar 3%.

    Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.321 wajib pajak hingga pada tahun 2025 tumbuh menjadi 7.128 wajib pajak. Selain itu, penerimaan sektor pertambangan 
    mineral logam mampu meningkat lebih dari 10 kali lipat dari sebesar Rp4 triliun (2016) 
    menjadi Rp45 triliun (2024). 

    Sedangkan penerimaan pajak sektor pertambangan batubara mengalami fluktuasi sejalan dengan pergerakan harga komoditas global.“Kami tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak ada sumbangsih dari bapak ibu selaku pelaku ekonomi (sektor minerba) yang menyumbang 20 sampai 25 persen dari penerimaan negara,” ujar Bimo. 

  • PMI Manufaktur China Masih Kontraksi, Perlambatan Ekonomi Kian Dalam!

    PMI Manufaktur China Masih Kontraksi, Perlambatan Ekonomi Kian Dalam!

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks manufaktur China mencatatkan kontraksi meski mulai menunjukkan perbaikan pada November 2025, memperpanjang tren pelemahan menjadi rekor terlama seiring dengan semakin dalamnya perlambatan ekonomi negara tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Senin (1/12/2025) Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur versi pemerintah China tercatat di level 49,2, tetap berada di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi untuk bulan kedelapan berturut-turut. Angka ini juga sedikit lebih rendah dari estimasi median ekonom yang disurvei Bloomberg sebesar 49,4.

    Sementara itu, PMI nonmanufaktur yang mencerminkan aktivitas konstruksi dan jasa turun ke 49,5, setelah sempat naik ke level 50,1 pada Oktober, menurut data Biro Statistik Nasional China yang dirilis Minggu (30/11/2025). Catatan itu menjadi kontraksi pertama indeks tersebut dalam hampir tiga tahun, dipicu oleh melemahnya sektor properti dan jasa perumahan.

    Rilis data tersebut memberikan gambaran awal kinerja ekonomi China, ekonomi terbesar kedua di dunia, sepanjang November setelah dilanda gejolak perdagangan global selama berbulan-bulan serta penurunan investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

    Pada kuartal berjalan, pertumbuhan produksi industri tercatat menjadi yang terendah sejak awal tahun, sementara ekspor secara mengejutkan mengalami kontraksi lantaran lemahnya permintaan global gagal mengimbangi penurunan pengiriman ke Amerika Serikat.

    Di sisi lain, ketegangan perdagangan dengan AS cenderung mereda usai tercapainya gencatan sementara bulan lalu, setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan. 

    Namun, sejumlah detail kesepakatan, termasuk terkait ekspor logam tanah jarang (rare earth) dari China, masih dalam tahap negosiasi, menandakan rapuhnya perjanjian tersebut.

    Ketidakpastian perdagangan juga bertambah setelah muncul ketegangan diplomatik dengan Jepang dalam beberapa pekan terakhir, di tengah wacana Beijing untuk menyiapkan langkah-langkah balasan ekonomi.

    Di luar risiko geopolitik, lemahnya permintaan domestik masih membayangi prospek sektor manufaktur China. Pertumbuhan penjualan ritel melambat untuk bulan kelima berturut-turut pada Oktober, menjadi periode perlambatan terpanjang sejak aktivitas belanja sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 lebih dari empat tahun lalu.

    Meski ekonomi menunjukkan pelemahan, peluang stimulus tambahan dalam waktu dekat dinilai masih terbatas. Para pembuat kebijakan China belum terburu-buru bertindak, mengingat target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5% untuk 2025 dinilai masih berada dalam jangkauan.

    Sebelumnya, pemerintah China telah menggelontorkan stimulus tambahan senilai 1 triliun yuan atau sekitar US$141 miliar sejak akhir September. 

    Paket tersebut mencakup pemanfaatan kuota obligasi daerah yang belum terpakai untuk mendorong investasi dan membayar tunggakan pemerintah kepada perusahaan, serta penyertaan modal baru ke bank kebijakan guna mengakselerasi investasi.

    Dalam lima tahun ke depan, Beijing menegaskan akan tetap menjadikan sektor teknologi dan manufaktur sebagai prioritas utama, sekaligus berkomitmen meningkatkan secara signifikan porsi konsumsi dalam struktur ekonomi nasional. Sepanjang tahun ini, ekspor bersih menyumbang hampir sepertiga pertumbuhan ekonomi China.

    Adapun pertumbuhan ekonomi China pada kuartal lalu melambat ke level terendah dalam setahun. Para analis memperkirakan perlambatan akan berlanjut, dengan proyeksi kinerja kuartal berjalan menjadi yang terlemah sejak kuartal IV/2022, ketika negara itu masih berada di fase akhir kebijakan pengetatan pandemi Covid-19.

  • Perusahaan Teknologi China Topband Penetrasi EBT di Indonesia

    Perusahaan Teknologi China Topband Penetrasi EBT di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA—Perusahaan teknologi global asal China Topband, resmi meluncurkan Ecosolex di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas ketersediaan solusi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pengisian daya kendaraan listrik (EV Charger).

    General Manager APAC Topband Bevan Zhang menyampaikan bahwa perusahaan telah mengembangkan teknologi baterai dan sistem penyimpanan energi sejak 2009, beriringan dengan pertumbuhan kebutuhan energi baru secara global. Saat ini, Topband mengoperasikan lima lini usaha utama, termasuk perangkat rumah tangga, power tools, energi terbarukan, automation, dan solusi teknologi informasi.

    “Peluncuran ini menjadi bagian dari langkah strategis Topband dalam memperluas investasi serta mendukung percepatan transisi energi bersih di Indonesia,” jelasnya dalam siaran pers, Senin (1/12/2025).

    Ekosistem teknologi yang dikembangkan Topband mencakup produksi battery cell, sistem manajemen baterai (BMS), hingga perangkat konversi energi, yang menjadi fondasi bagi pengembangan sistem penyimpanan energi (ESS). Ecosolex hadir sebagai sub-brand yang mengintegrasikan beberapa teknologi tersebut untuk menjawab kebutuhan sektor residensial, komersial, hingga industri.

    Riko Sugiyanto, Country Manager Topband Indonesia, menyampaikan kehadiran Ecosolex merupakan langkah strategis untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan di berbagai sektor.

    “Prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan kolaborasi menjadi dasar kami dalam memperkuat integrasi energi bersih di berbagai wilayah di Indonesia,” ujar Riko.

    Riko menambahkan bahwa tren penggunaan PLTS semakin terlihat dengan meningkatnya minat terhadap sistem off-grid dan hybrid. Penurunan harga komponen utama, seperti baterai LFP, turut mendorong pertumbuhan tersebut, terutama di kawasan yang selama ini menghadapi tantangan pasokan listrik seperti pertambangan, perkebunan dan daerah terpencil.

    Untuk mendukung implementasi Ecosolex di Indonesia, Topband menunjuk PT Sirus Eco Energy sebagai distributor resmi. Penunjukan ini mencakup tanggung jawab dalam penyediaan stok lokal dan layanan purna jual, serta ketersediaan unit pengganti apabila terjadi cacat produksi.

    CEO PT Sirus Eco Energy Agustinus Sitorus menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung keandalan ekosistem energi bersih.

    “Kami memastikan produk Ecosolex tersedia di gudang lokal dan siap dikirim kapan pun dibutuhkan. Jika ada kendala teknis, kami tidak hanya memperbaiki, tetapi siap mengganti unit baru agar operasional mitra tidak terganggu,” ujarnya.

    Agustinus menambahkan bahwa Sirus Eco Energy tidak hanya bertindak sebagai distributor, tetapi juga mitra strategis untuk membangun ekosistem bersama kontraktor, developer, dan reseller di berbagai wilayah Indonesia.

    Dengan hadirnya Ecosolex, Topband dan Sirus Eco Energy berharap dapat memperkuat ekosistem energi terbarukan serta mendukung perluasan infrastruktur PLTS dan pengisian kendaraan listrik yang sejalan dengan agenda nasional.

  • Citanusa Mulai Proyek Hunian Seluas 4 Ha di Karawang Barat

    Citanusa Mulai Proyek Hunian Seluas 4 Ha di Karawang Barat

    Bisnis.com, JAKARTA—Citanusa Group mulai melakukan ground breaking kawasan residensial seluas 4 hektare (Ha) bertajuk Grahayana Homes di Karawang Barat.

    Direktur Citanusa Group Nerisa Arviana menyampaikan prosesi ini menandai dimulainya pembangunan massal untuk seluruh konsumen yang telah melakukan pembelian pada fase awal. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (29/11/2025) itu juga menunjukkan komitmen Citanusa untuk memastikan proses konstruksi berjalan sesuai rencana dan target serah terima.

    Karawang Barat dipilih sebagai lokasi pengembangan proyek Grahayana Homes karena fondasi pertumbuhan wilayah ini sangat kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang per Agustus 2024, jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 1,15 juta orang, meningkat sekitar 30.730 orang dibanding tahun sebelumnya.

    Dari jumlah tersebut, sektor manufaktur menyerap 32,22% tenaga kerja. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil menurun dari 8,95% menjadi 8,04%.

    Kemudian mengutip data dari Databoks, jumlah penduduk di Kabupaten Karawang tercatat mencapai 2,57 juta jiwa per 2024. Usia produktif tercatat mendominasi hingga 1,7 juta atau 65,96% dari total jumlah penduduk di Karawang.

    “Beragam indikator ini menunjukkan bagaimana Karawang terus berkembang menjadi pusat industri dan investasi yang strategis,” ujar Nerisa dalam keterangan resmi, Senin (1/12/2025).

    Di tengah denyut aktivitas industri yang dinamis dan tingginya kelompok usia produktif, kebutuhan akan hunian yang representatif, nyaman, serta dekat dengan pusat aktivitas keluarga menjadi semakin penting dan meningkat.

    Nerisa menyebut, potensi besar kawasan Karawang Barat sebagai wilayah hunian masa depan yang menjanjikan. Pertumbuhan industri yang masif dan kebutuhan hunian yang terus meningkat menjadikan Karawang Barat sebagai wilayah dengan nilai investasi yang sangat progresif.

    Kawasan Grahayana Homes seluas 4 Ha ini menghadirkan pendekatan arsitektur modern tropis yang menekankan pencahayaan natural, ventilasi silang yang optimal, jendela besar yang menghadirkan kesejukan alami, serta ruang-ruang yang minim sekat untuk memberikan kenyamanan bergerak bagi penghuni.

    Dengan desain berplafon tinggi dan bentuk atap yang menyesuaikan iklim tropis, keseluruhan karakter rumah menghadirkan suasana elegan dan sehat.

    Dalam tahap pemasaran awal ini, Grahayana Homes merilis 70 unit hunian sebagai bagian dari pendekatan penjualan yang terukur. Seluruh unit tersebut mencakup tiga tipe rumah yang disiapkan untuk berbagai kebutuhan keluarga.

    Unit tersebut mencakup meliputi tipe Alaya dengan luas 6×10, LT/LB: 36/60 m2 menjadi pilihan bagi pasangan muda yang baru memulai perjalanan keluarga. Tipe Denaya dengan luas 6×12, LT/LB 59/72 m² menawarkan ruang lebih leluasa bagi keluarga yang berkembang.

    Kemudian tipe Kaanti dengan luas 7×12, LT/LB 90/88 m² dirancang untuk keluarga yang menginginkan hunian dengan ruang lebih luas dan atmosfer yang lebih premium. Ketiga tipe tersebut hadir dengan kisaran harga mulai dari Rp500 jutaan hingga Rp900 jutaan, dengan kemudahan cicilan mulai Rp3 jutaan per bulan.

    Selain hunian residensial, kawasan ini juga menghadirkan ruko yang dipasarkan mulai Rp800 jutaan untuk mendukung aktivitas bisnis di lingkungan sekitar.

    Akses Kawasan juga menjadi salah satu nilai tambah Grahayana Homes. Lokasi yang strategis dan hanya berjarak satu menit dari Jl. Tuparev, pusat perniagaan Kota Karawang. Penghuni dapat mencapai pusat perbelanjaan, stasiun kereta api, dan pasar tradisional hanya dalam 5 menit.

    Rumah Sakit, pusat pemerintahan, dan universitas dapat dijangkau dalam 7 menit, sementara akses ke Tol Karawang Barat membutuhkan sekitar 15 menit perjalanan. Keberadaan fasilitas publik ini memastikan bahwa kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan mudah dan efisien.

    Pada tahun pertama pembangunan, Citanusa menargetkan penyelesaian land development dan utilitas kawasan, sekaligus memulai konstruksi unit-unit awal yang direncanakan dapat diserahterimakan sekitar 18 bulan sejak pemesanan.

    Pada fase ini, sekitar 70 unit atau 30% dari total pengembangan tahap pertama dipasarkan, dengan target penyerapan 30%–35% hingga akhir tahun 2025. Target ini ditetapkan agar progres pembangunan dan pemasaran berjalan seimbang serta memberikan kepastian yang jelas bagi konsumen sejak awal.

    Sebagai informasi, Citanusa Group mulai bertransformasi menjadi pengembang atau developer pada 1997 dengan proyek pembangunan Pasar Pagi Cirebon yang menjadi pusat perdagangan terbesar di kota Cirebon saat itu.

    Kini Citanusa Group terus melakukan ekspansi di berbagai sektor komersial dan residensial di berbagai wilayah yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Cirebon, Batam, dan Karawang.

  • OPEC+ ’Kekeuh’ Mau Tahan Laju Produksi Minyak Mentah Awal 2026

    OPEC+ ’Kekeuh’ Mau Tahan Laju Produksi Minyak Mentah Awal 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau OPEC+ akan tetap pada rencana untuk menghentikan kenaikan produksi minyak mentah pada kuartal I/2026, seiring munculnya semakin banyak indikasi surplus di pasar global.

    Melansir Bloomberg, Senin (1/12/2025), Arab Saudi dan sejumlah anggota OPEC utama lainnya menegaskan adanya jeda pasokan selama tiga bulan setelah rangkaian konferensi video pada Minggu. Dalam pernyataan resmi, mereka menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan ekspektasi melemahnya kondisi pasar secara musiman.

    OPEC+ juga meratifikasi mekanisme baru untuk meninjau kapasitas produksi masing-masing anggota, sebuah proses sensitif yang akan menjadi dasar penetapan kuota pada 2027. Konsultan energi asal Dallas, DeGolyer and MacNaughton, dipilih untuk melakukan sebagian besar penilaian teknis tersebut.

    Analis Rystad Energy AS Jorge Leon mengatakan OPEC+ memutuskan untuk tidak mengambil langkah agresif dan tetap berpegang pada strategi yang sudah ditempuh.

    “Pesan mereka tegas, yakni stabilitas menjadi prioritas dibanding ambisi pada saat prospek pasar tengah merosot dengan cepat,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg.

    Harga minyak berjangka telah merosot 15% sepanjang tahun sehingga diperdagangkan mendekati US$63 per barel di London. Lonjakan pasokan dari AS, ditambah peningkatan output OPEC+, melampaui pertumbuhan permintaan.

    Badan Energi Internasional (EIA) memperkirakan kelebihan pasokan terbesar pada 2026, sementara Goldman Sachs dan JPMorgan memperkirakan harga akan terus melemah.

    Jeda produksi memberi OPEC+ ruang untuk menilai risiko geopolitik yang meningkat pada pasokan, termasuk ketegangan terbaru antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Venezuela.

    Pada Sabtu, Trump memperingatkan maskapai untuk menghindari wilayah udara negara itu, bagian dari kampanye tekanan terhadap dugaan perdagangan narkotika.

    Penurunan harga juga terjadi di tengah dorongan Trump untuk menekan harga bahan bakar, isu yang sensitif bagi pemilih. Bulan ini, presiden menyambut hangat Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih dan mengesahkan pembelian jet tempur F-35 serta chip kecerdasan buatan oleh kerajaan.

    Keputusan delapan negara kunci OPEC+ untuk mempercepat pemulihan produksi pada April lalu sempat mengejutkan pasar. Langkah itu dilihat sebagai strategi Riyadh untuk merebut kembali pangsa pasar dari produsen serpih AS dan memberi tekanan pada anggota yang gagal mematuhi kuota.

    Namun pelemahan harga yang menyusul kemudian menimbulkan tekanan fiskal pada Arab Saudi, memperlebar defisit anggaran dan memaksa penyesuaian sejumlah proyek strategis.

    Sejauh ini, OPEC+ telah memulihkan sekitar 70% dari dua lapisan pemangkasan produksi yang diberlakukan pada 2023, menyisakan sekitar 1,1 juta barel per hari untuk dikembalikan. Satu lapisan pemangkasan lainnya, sekitar 2 juta barel per hari untuk kelompok 22 negara, tetap diberlakukan hingga akhir 2026.

    Namun, kenaikan produksi bulanan sering kali lebih kecil dari rencana karena beberapa negara harus mengoreksi kelebihan produksi sebelumnya, sementara lainnya mengalami kendala teknis untuk meningkatkan output.

    Inilah yang membuat tinjauan kapasitas jangka panjang menjadi penting. Penetapan kapasitas yang lebih akurat akan membantu menyelaraskan kuota dengan kenyataan, sekaligus membuat pemangkasan produksi di masa depan lebih kredibel.

  • Jababeka (KIJA) Ramal Investor China dan Asia Timur Masih Mendominasi pada 2026

    Jababeka (KIJA) Ramal Investor China dan Asia Timur Masih Mendominasi pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) memproyeksikan permintaan lahan industri pada 2026 masih akan didominasi oleh investor asal China dan negara-negara Asia Timur.

    Sekretaris Perusahaan KIJA Muljadi Suganda menuturkan permintaan tahun depan diperkirakan tetap berasal dari sektor-sektor yang selama ini menjadi pendorong utama, mulai dari manufaktur ringan hingga menengah, termasuk komponen otomotif dan elektronik.

    Selain itu, sektor logistik dan pergudangan juga terus mendorong permintaan lahan industri, seiring meningkatnya kebutuhan rantai pasok domestik

    Minat terhadap sektor data center juga meningkat secara bertahap, disusul sektor hilirisasi industri seperti metal processing dan turunannya.

    “Dari sisi asal negara, permintaan tahun depan diperkirakan masih didominasi investor Asia Timur, yakni China, Korea, dan Jepang, serta Asia Tenggara. Perusahaan lokal juga mulai meningkatkan kapasitas,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

    Secara umum, Muljadi menilai prospek lahan industri pada 2026 tetap positif. Indonesia dinilai masih menjadi tujuan utama investor manufaktur di Asia Tenggara, didukung stabilitas ekonomi nasional dan keberlanjutan arus investasi dari sektor-sektor strategis.

    “Minat terhadap kawasan industri terintegrasi dengan infrastruktur logistik yang kuat, seperti yang kami miliki, diperkirakan tetap tinggi,” ujarnya.

    Beberapa katalis positif yang menjaga permintaan antara lain kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan industri, insentif hilirisasi, kemudahan berusaha, serta relokasi dan diversifikasi rantai pasok global, terutama dari China ke Asia Tenggara.

    Selain itu, meningkatnya kebutuhan fasilitas logistik dan distribusi seiring pertumbuhan perdagangan digital dan perbaikan infrastruktur konektivitas turut menopang permintaan.

    Adapun tantangan tahun depan mencakup ketidakpastian global yang berpotensi memengaruhi keputusan investasi, fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, persaingan antarzona industri di Asia Tenggara, serta proses perizinan dan ketersediaan tenaga kerja terampil yang perlu ditingkatkan.

    Hingga kuartal III/2025, KIJA membukukan marketing sales sebesar Rp2,92 triliun, naik 22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,4 triliun. Kenaikan ini mencerminkan minat investor dan permintaan lahan industri yang tetap kuat, baik di Cikarang maupun Kendal.

  • Menilik Skema MBG India yang Telah Berjalan Lama, Bisa jadi Rujukan?

    Menilik Skema MBG India yang Telah Berjalan Lama, Bisa jadi Rujukan?

    Bisnis.com, JAKARTA — India telah lama menjalankan program makan bergizi gratis, tepatnya sejak 15 Agustus 1995. Setelah tiga dekade berlangsung, Indonesia turut melirik India sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan pemberian makanan bagi anak-anak sekolah.

    Tidak lama setelah terpilih sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka melakukan komunikasi dengan Duta Besar India untuk Indonesia Shandeep Chakravorty. Pertemuan pada April 2024 itu di antaranya membahas program makan bergizi gratis (MBG), juga topik terkait kesehatan, bioteknologi, hingga pertanian.

    “Kami menyiapkan skema terbaik dengan belajar dari negara-negara lain yang menjalankan program ini [makan bergizi gratis]. Efeknya seperti apa ke anak-anak, ke murid, lalu kami belajar pendistribusian logistik seperti apa, central kitchen seperti apa, keterlibatan ahli gizinya seperti apa,” ujar Gibran.

    Setelah pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga mengungkap bahwa sebelum MBG berjalan, Menteri Luar Negeri Sugiono telah membidik India sebagai salah satu negara yang memiliki peluang kerja sama terkait program makan bergizi itu.

    Menurut Dadan, Sugiono telah mengunjungi India dan kembali menegaskan bahwa ada peluang kerja sama meskipun belum terdapat pembahasan teknis.

    “Pak Menlu [menteri luar negeri] menyampaikan peluang kerja sama. India menjadi salah satu negara yang menjadi target kunjungan 2024, sebelum program MBG berjalan,” ujar Dadan pada Rabu (5/11/2025), dilansir dari Antara.

    Sebenarnya, bagaimana program makan bergizi gratis berjalan selama 30 tahun di India?

    Pada 15 Agustus 2025, pemerintah India meluncurkan Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar atau National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE), yang dikenal sebagai Mid-Day Meal Scheme.

    Anggaran dari pemerintah digelontorkan untuk menyediakan makanan, dengan tujuan meningkatkan kehadiran anak-anak di sekolah sembari meningkatkan kualitas gizi mereka.

    Berdasarkan keterangan di situs resmi Kementerian Pendidikan India, program makan bergizi gratis bahkan sudah ada di negara itu sejak 1925, tetapi dalam skala yang lebih kecil, yakni bagi anak-anak kurang mampu oleh Madras Municipal Corporation (lembaga kota tertua India).

    Pada pertengahan 1980-an program serupa dijalankan oleh tiga negara bagian India, yakni Gujarat, Kerala, dan Tamil Nadu, beserta Universitas Terbuka Pondichery. Mereka menggunakan sumber dayanya sendiri untuk memberi makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah dasar (SD).

    Setelah resmi menjadi program nasional pada 1995, Mid-Day Meal (MDM) berlaku di seluruh India pada 1997—1998. Kemudian, pada 2002, pemerintah India memperluas cakupannya dari semula anak-anak kelas I—V SD negeri dan sekolah daerah, tetapi juga ke segmen lainnya.

    Pada November 2001, Mahkamah Agung India mengeluarkan perintah interim agar negara-negara bagian menyediakan makanan matang di semua sekolah dasar yang dibiayai pemerintah. Hal itu mempercepat perluasan skema Mid-Day Meal.

    Awalnya bantuan pemerintah pusat dalam skema Mid-Day Meal adalah pasokan biji-bijian seperti beras dan gandum 100 gram per anak per hari sekolah, juga subsidi biji-bijian.

    Seiring berjalannya waktu serta berbagai masukan dan evaluasi, pemerintah India merevisi skema itu, yakni dengan menyediakan makan siang matang mengandung 300 kalori dan 8—12 gram protein. Pemerintah juga merevisi bantuan, yang termasuk biaya memasak, subsidi transportasi untuk operasional program di negara bagian kategori khusus, hingga penyediaan makan siang selama libur musim panas di daerah yang terdampak kekeringan.

    Pada Oktober 2007 India mengembangkan program makan bergizi gratisnya, yakni memperluas agar anak-anak kelas VI—VIII di blok pendidikan terbelakang turut mendapatkan makanan. Nilai kalori makanan bagi mereka pun ditetapkan minimal 700 kalori dan 20 gram protein, dengan menyertakan 150 gram biji-bijian berupa beras atau gandum.

    Sejak 2009 terdapat revisi lagi dengan memastikan pola makan seimbang dan bergizi, yakni menaikkan porsi kacang-kacangan menjadi 30 gram dan sayuran 75 gram, serta menurunkan kadar minyak dan lemak menjadi 7,5 gram. Terdapat pula revisi komponen biaya, honorarium juru masak dan asisten, hingga biaya satuan umum konstruksi gudang dapur.

    Kini, program makan bergizi gratis India itu bernama Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan).

    Peluang dan Tantangan

    Tiga dekade program Mid-Day Meal atau PM-Poshan bukan tanpa tantangan. Kasus kontaminasi pernah terjadi pada 2013 di Bihar, petugas investigasi menemukan adanya kontaminasi terhadap minyak yang digunakan dapur. Selain itu, terdapat pula temuan makanan yang tidak segar hingga kondisi dapur yang kurang higienis.

    Selain itu, dilansir dari Reuters, tingginya inflasi India pada 2023—2024 turut memengaruhi kualitas bahan pangan untuk program PM-Poshan. Dalam kurun Juni 2020 hingga Juni 2024, inflasi pangan India naik rata-rata 6,3%, padahal dalam kurun empat tahun sebelumnya kenaikan rata-rata adalah 2,9%.

    Tidak adanya penyesuaian anggaran membuat beberapa sekolah mengurangi porsi sayur atau buah, atau mengganti bahan makanan dengan yang lebih murah.

    “Meskipun pemerintah menyediakan biji-bijian gratis untuk program ini, hal tersebut tidak mengkompensasi pengurangan bahan-bahan bergizi lainnya seperti sayuran, kacang-kacangan, susu, dan telur karena anggaran yang tidak cukup,” ujar ekonom independen, Dipa Sinha, dilansir dari Reuters.

    Selain tantangan, terdapat juga peluang dan manfaat dari program tersebut. Dilansir dari Bloomberg, salah satu penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi bagian dari program pemberian makanan sekolah di India selama lima tahun menunjukkan peningkatan 18% dalam nilai ujian membaca dan peningkatan 9% dalam nilai matematika dibandingkan dengan mereka yang berpartisipas kurang dari satu tahun.

    World Food Programme (WFP) menjelaskan bahwa pemberian makan siang gratis dapat membuat lebih banyak anak—terutama perempuan—untuk bersekolah, juga memungkinkan mereka untuk belajar dan menjaga kesehatannya dengan lebih baik.

    Lembaga itu pun memperkirakan bahwa setiap US$1 yang diinvestasikan dalam bentuk makanan sekolah dapat menghasilkan keuntungan ekonomi hingga US$9 atau sembilan kali lipat. Keuntungan itu dapat berasal dari peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas anak ke depannya.

    India barangkali memiliki sejumlah kesamaan dengan Indonesia sehingga menjadi rujukan bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Negara itu memiliki populasi besar dan sama-sama masih berstatus negara berkembang.

    Berbagai tantangan yang pernah terjadi di India itu dapat menjadi pelajaran penting bagi pelaksanaan program makan bergizi di Tanah Air.

  • DPR: Negara Pernah Ambil Pajak dari Perdagangan Baju Impor Bekas

    DPR: Negara Pernah Ambil Pajak dari Perdagangan Baju Impor Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa pemerintah pernah mengenakan pajak pada perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting yang kini dinyatakan ilegal.

    Adian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang perubahan aturan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Aturan ini telah dicabut dengan PMK No. 6/PMK.010/2017.

    “Tahun 2015, PMK No. 132 ada pajak untuk barang-baju bekas impor besarnya 35%, tetapi PMK itu sudah dihapus. Artinya, ada sejarah itu pernah dilegalkan dan negara pernah mengambil uang dari situ,” kata Adian usai kunjungan bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

    Menurutnya, hal ini menjadi gambaran bahwa pedagang baju impor bekas bukan merupakan kompetitor langsung pedagang baju lokal, selain karena adanya segmentasi pasar yang berbeda.

    Dia lantas mencontohkan bahwa di Blok III Pasar Senen, pedagang pakaian impor bekas terpusat di lantai 2, sedangkan pedagang atau UMKM pakaian lokal berada di lantai 1 bersama usaha lain yang berkaitan.

    Situasi serupa, jelas Adian, juga berjalan di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Menurutnya, pedagang pakaian lokal dan pakaian bekas impor justru menopang keberlanjutan ekosistem pasar yang mencakup usaha terkait pakaian, seperti penjahit hingga jasa pencucian.

    Oleh karenanya, Adian meminta pemerintah mempertimbangkan secara saksama faktor ini agar geliat perdagangan pakaian di pasar tak surut.

    “Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu akan mematikan mata rantai ekosistem ini,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku telah menerima masukan dari pedagang yang terjerat larangan aktivitas thrifting. Menurutnya, pedagang meminta agar pemerintah melonggarkan larangan impor balpres pakaian bekas dengan penerapan kuota.

    “Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” kata Maman kepada wartawan.

    Namun demikian, Maman mengaku masih mengkaji opsi tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya berada dalam lingkup Kementerian UMKM, melainkan juga lintas lembaga.

    “Kita belum masuk ke situ [penerapan kuota impor]. Cuma ini ada aspirasi, ada saran masukan dari teman-teman asosiasi. Dan itu akan kita rumuskan yang terbaik,” terangnya.

  • Harga Emas dan Pangan Lebih Stabil, Laju Inflasi November 2025 Diprediksi Tertahan

    Harga Emas dan Pangan Lebih Stabil, Laju Inflasi November 2025 Diprediksi Tertahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan harga alias deflasi pada komoditas pangan strategis serta normalisasi harga emas perhiasan diprediksi menjadi faktor utama yang meredam laju inflasi November 2025.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengungkapkan bahwa tekanan harga emas yang sempat melonjak tajam pada Oktober 2025 mulai kehilangan tenaganya. Dia pun meyakini inflasi inti, komponen yang mencerminkan kecenderungan harga jangka menengah, akan turun signifikan.

    “Pelemahan tekanan inflasi bulanan terutama berasal dari normalisasi harga emas. Lonjakan inflasi inti pada Oktober banyak didorong oleh kenaikan harga emas, sehingga pada November [2025] efek dorongnya mulai menghilang,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

    Josua memproyeksikan inflasi inti bulanan bakal turun tajam dari kisaran 0,39% menjadi hanya 0,11% (month to month/MtM).

    Selain emas, Josua menyoroti peran beras sebagai penyeimbang di kelompok harga bergejolak (volatile food). Meskipun ada tekanan musiman dari daging ayam dan bawang merah, perbaikan pasokan dan program stabilisasi pemerintah sukses menekan harga beras.

    “Kondisi ini sebagian diimbangi oleh deflasi beras seiring perbaikan pasokan, sehingga tekanan kenaikan harga pangan tidak sekuat beberapa bulan lalu,” tambahnya.

    Secara tahunan, Josua memprediksi inflasi berada di level 2,70% (year on year/YoY), turun tipis dari posisi bulan sebelumnya sebesar 2,86% (YoY).

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mencatat daftar komoditas pangan yang mengalami koreksi harga cukup dalam sehingga menjaga inflasi tetap rendah.

    Berdasarkan catatannya, cabai rawit menjadi komoditas dengan penurunan harga paling tajam, yakni mencapai -8,5%. Penurunan ini diikuti oleh komoditas pokok lain yang pasokannya mulai melimpah.

    “Harga bergejolak diperkirakan semakin melunak didukung deflasi beras [-1,2%], daging ayam [-0,9%], bawang putih [-0,8%], dan bawang merah [-1,2%],” jelas Asmo dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (30/11/2025).

    Kombinasi antara koreksi harga pangan (food deflation) dan melambatnya harga emas ini membuat Andry memproyeksikan inflasi umum November 2025 akan melandai ke level 0,2% (MtM), lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 0,3% (MtM). Secara tahunan, Asmo mematok angka inflasi di level 2,7% (YoY).

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan IHK periode November 2025 pada Senin (1/12/2025) esok.

    Konsensus Ekonom

    Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi turun moderat pada November 2025, baik secara bulanan maupun tahunan.

    15 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada November 2025 mengalami inflasi sebesar 0,20% secara bulanan (MtM). Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 0,28% (MtM) pada bulan sebelumnya atau Oktober 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang sebesar 0,29% (MtM). Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Australia & New Zealand Banking Group Ltd Krystal Tan sebesar 0,10% (MtM).

    Sedangkan secara tahunan (YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada November 2025 berada di zona inflasi sebesar 2,74%. Nilai tersebut juga turun tipis dibandingkan realisasi inflasi sebesar 2,86% YoY pada Oktober 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,9% yang dikeluarkan oleh Ekonom Oxford Economics Ltd Adam Ahmad Samdin. Sebaliknya, estimasi terendah di angka 2,60% oleh Goldman Sachs & Co LLC.