Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Profil Taipan Pemilik Indorama yang Bakal Bangun Pabrik Blue Ammonia di AS

    Profil Taipan Pemilik Indorama yang Bakal Bangun Pabrik Blue Ammonia di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Indorama Corporation, grup usaha multinasional milik pengusaha asal Indonesia Sri Prakash Lohia, kembali menjadi sorotan setelah disebut akan membangun pabrik blue ammonia di Amerika Serikat (AS). 

    Rencana tersebut diumumkan pertama kali oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melaporkan hasil kunjungan ke AS dalam rangka negosiasi tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump kepada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Dia mengatakan bahwa Indorama berencana berinvestasi senilai US$2 miliar atau sekitar Rp33 triliun di Louisiana, AS.

    “Kami sampaikan juga dari perusahaan Indorama untuk investasi US$2 miliar di Louisiana untuk blue ammonia,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden.

    Untuk diketahui, blue ammonia yang diproduksi menggunakan hidrogen rendah karbon dan proses penangkapan karbon (carbon capture) merupakan komoditas penting dalam peta energi masa depan, terutama untuk industri pupuk dan bahan bakar alternatif. Proyek ini memperkuat posisi Indorama di sektor energi terbarukan dan bahan kimia global.

    Profil Bisnis Indorama Corp

    Dikutip dari situs resminya, Indorama Corporation didirikan oleh konglomerat RI yaitu Sri Prakash Lohia pada tahun 1976. Hingga saat ini, Indorama Corporation dimiliki dan dipimpin oleh keluarga Lohia. 

    Pendiri dan Chairman-nya adalah Sri Prakash Lohia, sementara sang putra, Amit Lohia, kini menjabat sebagai Vice Chairman dan CEO Grup. Keluarga ini termasuk dalam jajaran taipan industri global yang memiliki pengaruh besar di sektor kimia dan tekstil dunia.

    Indorama kini berkantor pusat di Singapura. Meski demikian, akarnya berawal dari Indonesia, tepatnya dari berdirinya PT Indorama Synthetics Tbk di Purwakarta, Jawa Barat. 

    Perusahaan ini awalnya fokus pada produksi benang pintal. Namun, berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri petrokimia, poliester, dan serat sintetis.

    Indorama saat ini memiliki jaringan bisnis yang tersebar di lebih dari 30 negara, dengan lini usaha yang mencakup pupuk, tekstil, PET resin, poliolefin, dan berbagai bahan kimia industri. Di sektor pupuk dan kimia, Indorama juga mengoperasikan pabrik-pabrik besar di Nigeria, Mesir, dan AS.

    Di Indonesia, Indorama tetap menjadi kekuatan industri yang signifikan. PT Indorama Synthetics Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1990 merupakan produsen tekstil dan serat sintetis terkemuka dengan pasar ekspor yang menjangkau lebih dari 70 negara. 

    Tak hanya itu, grup ini juga memiliki anak usaha seperti PT Indorama Polychem Indonesia dan PT Indorama Polypet Indonesia yang beroperasi di Purwakarta dan Cilegon, dengan fokus pada produk kimia dan resin PET.

    Perusahaan ini juga tampak aktif dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Salah satu pabriknya di Indonesia menggunakan teknologi rendah emisi yang mampu mengurangi jejak karbon hingga 100.000 ton CO₂ ekuivalen setiap tahun.

    Profil Sri Prakash Lohia

    Dilansir dari Forbes Real Time Net Worth pada Rabu (30/4/2025), kini Lohia memiliki total kekayaan sebesar US$8,5 miliar atau setara dengan Rp141,8 triliun. Lohia juga menjadi orang terkaya ke-5 di Indonesia. 

    Sri Prakash Lohia lahir di Kolkata, India, pada 11 Juli 1952. Lohia merupakan pendiri perusahaan raksasa di bidang petrokomia dan tekstil, yakni Indorama Corporation. 

    Dirinya merupakan lulusan dari Bachelor of Commerce di Universitas Delhi dan berpindah ke Indonesia pada tahun 1973 bersama dengan orang tuanya. Bersama dengan ayahnya, Mohan Lal Lohia, Lohia akhirnya merintis perusahaan tekstil bernama Indorama Synthetics sekitar pada sekitar tahun 1976. 

    Indo berasal dari nama untuk Indonesia dan Rama berasal dari Dewa Rama. Pada awal perjalanan, Indorama merupakan produsen benang pintal. Kemudian Indorama melakukan diversifikasi, hingga akhirnya berkembang ke industri serat polyester.

    Kini, Indorama telah berkembang dan bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik petrokimia. 

    Dilansir dari laman resmi perusahaan Indorama, Indorama Corporation juga telah menjadi produsen pupuk urea dan fosfat terbesar di Afrika Sub-sahara, produsen poliolefin terbesar di Afrika Barat, dan produsen sarung tangan sintetis terbesar ketiga di dunia. 

  • Target Hapus Piutang Macet 1 Juta UMKM Belum Tercapai, Ini Kata Menteri Maman

    Target Hapus Piutang Macet 1 Juta UMKM Belum Tercapai, Ini Kata Menteri Maman

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengungkap nasib 1 juta debitur UMKM yang masuk dalam daftar hapus buku Himbara tetapi belum mendapatkan fasilitas penghapusan piutang. Padahal, kebijakan penghapusan piutang macet akan berakhir pada 5 Mei 2025.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, pemerintah sebelumnya menargetkan sekitar 1.097.155 debitur yang berpotensi dihapus tagih piutangnya dengan total nilai piutang sekitar Rp14,8 triliun. 

    Kendati begitu, berdasarkan syarat yang diatur dalam pasal 250 ayat (3) Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), hanya 67.668 debitur yang memenuhi syarat hapus tagih piutang macet. Itu artinya, masih ada 1.029.487 debitur yang belum mendapat fasilitas penghapusan piutang.

    “Per hari ini, kita belum bisa mencapai angka 1 juta karena kompleksitas situasi, peraturan, yang memang harus kita amankan dan kita jaga untuk antisipasi agar kedepan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelas Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Namun, Maman mengatakan, dengan adanya Undang-undang No.1/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.19/2003 tentang BUMN, pemerintah berencana untuk menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) untuk menyelesaikan penghapusan piutang 1.029.487 debitur.

    Maman menuturkan, melalui Pasal 62DUU BUMN yang baru, BUMN memiliki wewenang untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih. Lalu, merujuk Pasal 62E, BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan Menteri untuk Perum dan Badan untuk Persero. 

    Kemudian, dalam Pasal 62H disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas aset BUMN dan hapus tagih serta tata cara pelaporan ditetapkan dalam peraturan menteri.

    “Hari ini saya laporkan, dengan adanya UU BUMN artinya hari ini kita untuk menyelesaikan yang 1 juta yang macet itu cukup dengan mengeluarkan Permen yang disetujui dalam hal ini Danantara,” kata Maman.

    Maman menuturkan, sejak pekan lalu Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk membahas Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM yang masa berlakunya akan berakhir pada 5 Mei 2025.

    Dia mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri usai PP yang mengatur soal penghapusan piutang macet pada UMKM tak lagi berlaku.

    “Kita akan terbitkan peraturan menteri untuk meng-cover yang kurang lebih 1 jutanya ini,” ujarnya.

    Adapun, dari total 67.668 debitur, hapus tagih piutang UMKM per 11 April 2025 baru terealisasi sebanyak 19.375 debitur dengan nilai mencapai Rp486,10 miliar.

    Secara terperinci, BRI telah menghapus tagih piutang macet 12.176 debitur dengan nilai piutang mencapai Rp380,4 miliar, Bank Mandiri 7.176 debitur dengan nilai Rp101 miliar, BNI sebanyak 19 debitur dengan nilai piutang Rp4,51 miliar, dan BTN 4 debitur dengan nilai Rp67,7 juta. 

  • Xinfung Industry Bangun Pabrik Serat di Subang Smartpolitan

    Xinfung Industry Bangun Pabrik Serat di Subang Smartpolitan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Xinfung Industry Indonesia telah memulai pembangunan pabrik barunya di kawasan industri Subang Smartpolitan. Untuk fase pertama, perusahaan manufaktur asal China itu menggelontorkan investasi US$30 juta atau setara Rp498,2 miliar. 

    Entitas usaha Jiangsu Xinfang Technology Group ini telah resmi melakukan peletakan batu bertama hari ini, Rabu (30/4/2025). Adapun, perusahaan manufaktur ini juga merupakan eksportir di bidang pewarnaan serat dan tops, serta benang mewah (fancy yarn). 

    General Manager Jiangsu Xinfang Technology Group James Chen mengatakan, pada fase pertama pembangunan pabrik ini akan dibangun diatas lahan seluas 4 hektare.

    “Keputusan kami untuk berinvestasi di Indonesia didasari oleh ketersediaan pasokan tenaga kerja yang melimpah, budaya yang kondusif, lingkungan bisnis yang stabil, serta daya inovasi yang kuat. Kami memproyeksikan Indonesia akan menjadi pemain utama manufaktur dalam waktu dekat,” ujar James dalam siaran pers, Rabu (30/4/2025). 

    Pihaknya memproyeksi nilai investasi untuk pengembangan fase kedua dan fase ketiga diproyeksikan dapat mencapai hingga tiga kali lipat dari nilai investasi fase awal.

    Pembangunan fase pertama ditargetkan selesai pada akhir 2025, selanjutnya operasional produksi diestimasikan mulai penuh pada akhir Februari 2026. 

    Implementasi mesin operasional otomatis dan semi-otomatis oleh Xinfung Industry Indonesia diperkirakan akan menciptakan lebih dari 300 lapangan pekerjaan baru pada fasilitas tahap pertama.

    Dia menyebut, fasilitas produksi ini nantinya akan menghasilkan berbagai varian fancy yarn yang menggunakan material dasar benang alami dan/atau benang yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.

    Seluruh hasil produksi akan diekspor langsung ke negara-negara di Asia Tenggara meliputi Vietnam, China, Thailand serta negara lain yang memerlukan produk tersebut. 

    Tak hanya itu, James menerangkan bahwa pihaknya memilih Subang Smartpolitan sebagai destinasi investasi mereka karena lokasi yang strategis dan kelengkapan fasilitasnya.

    Menurut James, Subang Smartpolitan yang memiliki aksesibilitas terhadap infrastruktur utama seperti Jalan Tol Trans Jawa, Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati yang akan meningkatkan efisiensi produksi, logistik serta proses ekspor perusahaan secara signifikan.

    Dalam kesempatan yang sama, Marketing & Tenant Relations Suryacipta Abednego Purnomo menilai setiap investasi membawa dampak positif terhadap Indonesia, khususnya masyarakat Subang. 

    “Tidak melihat jumlah karyawan total, namun setiap satu orang yang dipekerjakan dapat menciptakan tiga lapangan kerja tambahan. Inilah yang disebut multiplier effect,” terangnya. 

    Terlebih, perusahaan tersebut akan produksi 100% untuk ekspor sehingga berkontribusi positif terhadap trade balance Indonesia. 

  • Indonesia Maritime Week 2025 Segera Digelar, Dorong Investasi di Sektor Perkapalan

    Indonesia Maritime Week 2025 Segera Digelar, Dorong Investasi di Sektor Perkapalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pameran maritim terbesar di Tanah Air, Indonesia Maritime Week 2025 akan digelar di Jakarta pada 26-28 Mei 2025. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, pameran Indonesia Maritime Week 2025 diharapkan dapat menjadi peluang baru untuk mendorong investasi di sektor perkapalan di Indonesia.

    Selain itu, lanjutnya, pameran perdana Indonesia Maritime Week 2025 juga bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara anggota International Maritime Organization (IMO), organisasi maritim dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kita juga ingin menarik investasi asing dari luar negeri yang berkaitan dengan shipping. Sehingga itu akan membuat shipping kita semakin kuat,” ujar Antoni saat  Konferensi Pers Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut Antoni mengatakan, setelah nanti pameran pertama ini sukses diselenggarakan, ke depannya Indonesia Maritime Week akan terus digelar di lokasi yang berbeda dengan tema-tema yang juga berbeda. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan para pelaku usaha di bidang perkapalan.

    “Kalau kita belum bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing, kapal asing dan sebagainya, problemnya adalah mungkin kita perlu alih teknologi, perlu alih manajemen, kita perlu investasi,” katanya.

    Adapun, pameran ini menjadi platform strategis untuk memamerkan dan memajukan industri maritim nasional di panggung global. 

    Dengan kontribusi sektor maritim Indonesia sebesar 7% terhadap PDB nasional dan memiliki potensi besar untuk mendorong industri maritim Asean maju, acara ini memperkuat ambisi Indonesia untuk menjadi pusat maritim global terkemuka.

    Pada saat yang sama, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto menambahkan, pameran ini tidak hanya menguntungkan Indonesia dalam mengekspos industri maritim, tetapi juga mendukung kepentingan dari negara lain untuk mempelajari terkait regulasi yang ada di Indonesia.

    “Sehingga kalau mereka [perusahaan kapal asing] ingin bekerja sama dengan perusahaan lokal, mereka sudah cukup mempelajari regulasi yang ada di Indonesia,” ujar Carmelita.

    Sebagai tambahan informasi, Indonesia Maritime Week 2025 akan digelar pada 26-28 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) yang memiliki luas sekitar 30.000 meter persegi.

    Pameran itu akan mempertemukan para pemimpin industri maritim terkemuka, tokoh bisnis berpengaruh, pembuat kebijakan, dan inovator dari seluruh Asia. 

  • Menteri UMKM Ancam Setop Bayar Subsidi Bunga Bila Bank Minta Agunan KUR Mikro

    Menteri UMKM Ancam Setop Bayar Subsidi Bunga Bila Bank Minta Agunan KUR Mikro

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengancam tidak akan membayar subsidi bunga kepada bank-bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) yang meminta agunan untuk KUR plafon di bawah Rp100 juta.

    Maman mengatakan, jika pemerintah menerima laporan dan bank terkait terbukti melakukan pelanggaran tersebut, pemerintah tidak akan membayar subsidi bunga/subsidi marjin KUR.

    “Apabila ada laporan dan terbukti melakukan tadi pelanggaran-pelanggaran, itu tidak dibayarkan. Jadi itu menjadi beban dari masing-masing bank penyalur,” tegas Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.1/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Melalui pasal 14 ayat (3) beleid itu, pemerintah mengatur bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta.

    “Dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta, penyalur KUR dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/subsidi marjin KUR tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan,” demikian bunyi pasal 14 ayat (5), dikutip Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Maman menyebut bahwa Kementerian UMKM berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan dan Pemberdayaan UMKM. Dengan kehadiran Satgas ini, pihaknya dapat menindak langsung pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor UMKM.

    “Makanya menjadi sebuah kebutuhan yang cukup penting untuk membentuk satgas tersebut. Jadi ada satuan tugas yang bisa langsung melakukan penindakan dan 24 jam bisa ditelepon,” ujarnya. 

    Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Maman untuk menanggapi laporan-laporan yang masuk dari Komisi VII DPR RI. Dalam rapat kerja hari ini, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkap bahwa masyarakat kesulitan untuk mengajukan KUR.

    Pasalnya, kata Saleh, pihak bank meminta agunan tambahan. Padahal, masyarakat mengajukan pinjaman di bawah Rp100 juta. Selain itu, masyarakat juga dipersulit selama proses administrasi.

    “Mereka datang ke bank, mereka kira ada perubahan aturan sehingga mereka boleh pinjam uang Rp100 juta atau kurang tidak pakai agunan. Ternyata dia bilang, bukan hanya agunan yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit,” tutur Saleh. 

  • Kemenkeu Tegaskan Cukai Motor & Batu Bara Masih Sebatas Kajian

    Kemenkeu Tegaskan Cukai Motor & Batu Bara Masih Sebatas Kajian

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani membenarkan adanya kajian terkait pungutan cukai sepeda motor maupun batu bara dalam instansinya. 

    Askolani menyampaikan bahwa hal tersebut hanya bersifat kajian rutin yang menjadi tugas instansinya setiap tahun. Ditjen Bea Cukai memiliki tugas untuk mengkaji dua topik setiap tahunnya terkait pungutan berupa cukai.

    Dia menegaskan bahwa kajian cukai motor dan batu bara tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat. 

    “Kajian mengenakan cukai sepeda motor dan batu bara, tidak ada implementasi itu, masih jauh sekali,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (30/4/2025). 

    Sekalipun pemerintah akan mengenakan pungutan cukai baru alias ekstensifikasi, hal tersebut akan disampaikan secara transparan melalui Undang-Undang (UU) APBN. 

    “Selama tidak masuk dalam UU APBN, tidak akan ada perubahan kebijakan cukai,” lanjut Askolani. 

    Sebagaimana dalam UU APBN 2025, mencantumkan mengenai cukai baru berupa cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). 

    Askolani menyebut, sekalipun kebijakan baru sudah masuk UU APBN, implementasinya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan masyarakat, selayaknya implementasi MBDK yang tak kunjung terealisasi. 

    Adapun, wacana cukai motor dan batu bara terungkap dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2024.

    Dalam dokumen tersebut, Bea Cukai memaparkan evaluasi internalnya terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) DJBC periode 2020-2024. Salah satu Renstra tersebut adalah “Penerimaan Negara yang Optimal”.

    Disebutkan, salah satu upaya untuk mewujudkan penerimaan negara yang optimal adalah dengan melakukan “kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara.

    Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai senilai Rp301,6 triliun. Hingga Maret 2025, telah terealisasi senilai Rp77,5 triliun atau 25,7% dari target. 

  • Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyoroti sederet pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada usaha sawit.

    Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Giyanto mengatakan, isu pelanggaran HAM pada bisnis perkebunan sawit adalah adanya isu perdagangan orang.

    Berdasarkan penelitian OPPUK-Medan (2019), terdapat dugaan praktik modern trafficking alias perdagangan manusia dalam rekrutmen buruh harian lepas.

    “Bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orang, dokumen, identitas, isu-isu lahan, perbudakan, perdagangan orang,” kata Giyanto dalam Diskusi Publik bertajuk Peluang Standarisasi Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit di Asean: Strategi Bisnis dan HAM Menghadapi Perang Dagang di Arya Duta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Isu lainnya adalah adanya rekrutmen tanpa dokumen identitas lengkap, dugaan pemalsuan identitas, informasi perusahaan yang tujuan tidak jelas bagi calon pekerja hingga indikasi terhadap praktik perbudakan modern sejak 1990-an hingga kini.

    Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran HAM pada usaha sawit terhadap hak anak. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada 2016, ditemukan isu anak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Di sana, Yayasan PKPA melaporkan adanya dampak buruk dari perkebunan sawit yang tidak hanya terkait isu pekerja anak, melainkan juga melanggar hak-hak anak lainnya, baik anak-anak di perkebunan maupun anak-anak lingkar kebun

    Giyanto menuturkan, isu utama dari dampak perkebunan sawit terhadap anak adalah hilangnya tempat bermain anak, terbatasnya sumber air bersih hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerja anak.

    Kemudian, lingkungan yang tidak aman, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI/TKW karena hilangnya akses pekerjaan di desa, serta banyak orang tua yang bekerja di perkebunan.

    Di sisi lain, dia menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada 2015. Dengan tingkat produksi yang tinggi, maka industri minyak sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia, utamanya di Sumatra dan Kalimantan.

    Hingga 2019, sebaran perkebunan kelapa sawit telah mencapai 26 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Tercatat, total luas perkebunan sawit indonesia menurut keputusan menteri pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019, mencapai 16.381.959 hektare.

    Adapun, daerah terluas perkebunan sawit berada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, dan Bengkulu.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan HAM.

    Namun, Wahyudi menyebut isu perang dagang yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit ke depan.

    ”Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen,” ujar Wahyudi.

    Salah satunya, sambung dia, yang berkaitan dengan larangan deforestasi alias kebijakan yang melarang masuknya produk ke pasar Uni Eropa jika terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, maupun yang terkait dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak melanggar HAM (human rights due diligence).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengembangan standarisasi sawit yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan HAM di dalam pengembangan standar keberlanjutan.

    “Sehingga kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian haknya juga dipenuhi dan dilindungi,” tandasnya.

  • Strategi Indonesia Jaga Kerja Sama dengan China Di Tengah Gempuran Tarif Trump

    Strategi Indonesia Jaga Kerja Sama dengan China Di Tengah Gempuran Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berkomitmen untuk terus menjalankan prinsip bebas-aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai negara, termasuk China, di tengah tingginya ketidakpastian global akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Fungsional Madya Direktorat Asia Timur Kementerian Luar Negeri Dino R. Kusnadi menuturkan baik Indonesia dan China telah sama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama strategis pada berbagai bidang. 

    Dia mengatakan, hal tersebut telah tertuang dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) yang telah ditandatangani Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, serta Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pada 21 April 2025 lalu.

    “Comprehensive Strategic Dialogue ini dibutuhkan agar Kita juga dapat memenuhi tujuan-tujuan domestik sesuai dengan Asta Cita,” jelas Dino dalam diskusi Celios bertajuk Continuity & Change: China–Indonesia Relations at 75 di Jakarta pada Rabu (30/4/2025).

    Dino memaparkan, nota tersebut bukan hanya berisi soal mekanisme kerja sama. Dia mengatakan, komitmen itu juga memperluas basis kerja sama yang didasarkan pada lima pilar, yaitu politik, keamanan, ekonomi, maritim, dan pertukaran antar masyarakat.

    Dia menuturkan, dalam merealisasikan kerja sama pada lima pilar tersebut, Indonesia akan terus menjaga hubungan dengan China sesuai dengan prinsip bebas aktifnya. Hal tersebut juga semakin penting mengingat kondisi global yang sedang tidak menentu akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS).

    Dino melanjutkan, Indonesia akan melanjutkan keterlibatan kemitraan strategis yang komprehensif dan melaksanakan kerja sama bilateral yang konkret dengan China.

    Adapun, beberapa posisi dan kepentingan Indonesia yang berupaya dikerjasamakan dengan China salah satunya melalui peningkatan kerja sama ekonomi strategis. Dia memaparkan, Indonesia menginginkan dukungan China yang berkelanjutan untuk hilirisasi pembangunan infrastruktur dan industrialisasi

    Selain itu, Indonesia akan berupaya mendorong kemitraan untuk mendukung kemandirian RI dalam sektor ketahanan pangan, energi, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian, adanya penguatan kerja sama perdagangan menuju perdagangan yang seimbang dan berkelanjutan.

    “Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, R&D, dan kerja sama kesehatan,” katanya.

    Pada bidang politik dan keamanan, Indonesia berniat untuk berkolaborasi dengan China terkait dukungan untuk isu Papua, pencalonan ke organisasi internasional, isu Palestina, sentralitas ASEAN, serta stabilitas dan perdamaian di kawasan.

  • Kisah Pilu Konsumen Meikarta: 8 Tahun Tak Kunjung Dapat Unit

    Kisah Pilu Konsumen Meikarta: 8 Tahun Tak Kunjung Dapat Unit

    Bisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menghadap DPR RI melaporkan pengembangan hunian vertikal Meikarta yang hingga saat ini tak kunjung serah terima unit.

    Salah satu konsumen Meikarta, Rumondang menyebut dia membeli hingga 2 unit hunian di Meikarta pada 2017 sebagai untuk investasi. Namun, niat tersebut hingga saat ini belum kunjung terealisasi lantaran pembangunan apartemen yang masih terkendala. 

    “Jadi saya pas pensiun, suami saya pada 2017, ada penawaran Meikarta. Saya pikir, oh buat investasi nanti kita bisa sewakan, karena daerah industri. Saya beli dua unit,” kata Rumondang saat menyampaikan aspirasinya ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Namun demikian, setelah 8 tahun berlalu unit tersebut tidak kunjung selesai. Alhasil, modal yang telah dikucurkan sejak 2017 itu mandek tanpa return sama sekali.

    Meski demikian, Rumondang tidak merinci berapa uang yang dikucurkan pada 2017 tersebut. Hanya saja, rata-rata harga jual unit Meikarta di kisaran Rp300 jutaan.

    “Ya Bapak bayangkan lah, uang pensiun 8 tahun yang lalu, kita investasikan ke situ dengan berharap mendapatkan sesuatu, ternyata tidak,” pungkasnya.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu menyebut bahwa pihaknya bakal mengawal terus penyelesaian aspirasi yang disampaikan oleh para konsumen Meikarta. 

    Akan tetapi, karena pihak pengembang telah berkomitmen untuk melakukan pembayaran ganti rugi pada 23 Juli 2025 maka BAM DPR RI bakal terlebih dahulu menunggu itikad baik tersebut.

    “Kalau kemudian 24 Juli 2025 belum ada, Bapak bisa kemari, atau 24 Juli 2025 jam 00.00 bapak bisa bersurat lagi,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, manajemen Lippo Group bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang dilayangkan oleh ratusan konsumen Meikarta selambat-lambatnya pada 23 Juli 2025. 

    Dalam laporan yang disampaikan, hingga saat ini Kementerian PKP telah menampung 118 aduan dan tela melakukan kalkulasi penghitungan kerugian pada 102 mencapai Rp26,85 miliar.

    Adapun, Lippo Group sendiri menargetkan pembangunan dan serah terima unit Meikarta akan sepenuhnya rampung pada 2027.

  • Sawit Watch: Ketergantungan Tinggi pada Sawit Bahayakan Ekonomi

    Sawit Watch: Ketergantungan Tinggi pada Sawit Bahayakan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Struktur sektor perkebunan dan industri pengolahan yang hanya bertumpu pada segelintir komoditas seperti sawit dinilai dapat membahayakan perekonomian. Sawit Watch mengimbau agar pemerintah membuka ruang untuk diversifikasi.

    Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menilai pemerintah semestinya memberikan batasan terhadap pengembangan kelapa sawit. Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas global dengan harga fluktuatif dia sebut berdampak signfikan pada perekonomian secara keseluruhan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya yang merupakan salah komoditas unggulan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai US$2,19 miliar pada Maret 2025. Nilai ekspor itu turun 3,55% secara bulanan (Month-to-Month/MtM) dibandingkan dengan bulan sebelumnya di angka US$2,27 miliar.

    Meski turun secara bulanan, nilai ekspor pada Maret 2025 tercatat lebih tinggi daripada Maret 2025 yang kala itu hanya bernilai US$1,56 miliar. Artinya, ada kenaikan hingga 40,85%.

    “Seharusnya negara membatasi [ekspansi sawit]. Karena kalau tidak, akan menarik lebih banyak aktivitas ekonomi. Namun saat perekonomian kolaps, seluruh negeri ikut kolaps. Jangan sampai kita hanya bergantung ke satu komoditas, itu tidak baik secara ekonomi menurut saya,” kata Achmad dalam Forum Editor: Potret Konflik Sawit dan Pentingnya Penerapan Prinsip Keberlanjutan di Aryaduta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Makin menggeliatnya ekonomi yang bertumpu pada sawit turut tecermin dari ekspansi yang kini merambah wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Papua, bahkan wilayah Nusa Tenggara yang terkenal dengan iklim keringnya.

    Riset yang dilakukan Sawit Watch menunjukkan bahwa kehadiran sawit di daerah-daerah baru ini diikuti dengan konversi lahan komoditas yang sempat menjadi andalan masyarakat setempat, seperti kakao dan karet.

    “Ekspansi [sawit] terjadi juga di Jawa, sehingga memicu konversi dari komoditas yang ada, konversi dari kakao karet menjadi sawit. Bahkan di Jawa Timur yang kita anggap sebagai lumbung pangan nasional, ini juga sawit juga bisa dikembangkan,” tuturnya.

    Dia pun meminta adanya kebijakan pemerintah yang tegas terkait pengembangan kelapa sawit ke depan. Adapun laporan teranyar Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa luas tutupan sawit mencapai 17,3 juta hektare (ha) pada 2024. Luas tutupan ini naik dibandingkan dengan 16,38 juta ha yang tertuang dalam Kepmen Nomor 833/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia.