Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • PMI Manufaktur Diramal Terus Terkontraksi Beberapa Bulan ke Depan

    PMI Manufaktur Diramal Terus Terkontraksi Beberapa Bulan ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) Fithra Faisal Hastiadi memproyeksi kontraksi Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan.

    S&P Global melaporkan, indeks manufaktur Indonesia berada di level 46,7 pada April 2025. Angka itu turun dibanding Maret 2025 yang berada di level 52,4.

    Realisasi tersebut menunjukkan penurunan kesehatan sektor manufaktur Indonesia dalam lima bulan terakhir. Adapun skor PMI di bawah 50 berarti menunjukan penurunan aktivitas manufaktur.

    Fithra mengatakan, pemulihan industri dalam jangka pendek diperkirakan masih moderat mengingat rendahnya kepercayaan bisnis dan kehati-hatian konsumen. Menurutnya, tingginya biaya input akibat tekanan nilai tukar yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan utama.

    Di satu sisi, efisiensi pemasok yang membaik mungkin dapat sedikit mengurangi tekanan produksi. Dia menekankan bahwa, pemulihan sektor secara keseluruhan sangat bergantung pada pemulihan permintaan domestik dan stabilisasi kondisi ekonomi global.

    “Kami memperkirakan pembacaan PMI dalam beberapa bulan mendatang tidak akan terlalu menggembirakan, dibebani oleh ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar, serta sejalan dengan proyeksi pertumbuhan PDB tahun ini sebesar 4,8%,” ucap Fithra dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

    Dia mengungkapkan kontraksi PMI pada April ini tak mengagetkan. Sebab, hal itu sejalan dengan proyeksi dari SSI Research.

    Menurutnya, penurunan skor PMI mencerminkan koreksi musiman setelah ekspansi kuat pada Februari dan Maret. Hal itu sebagian besar didorong oleh produksi yang melebihi permintaan aktual menjelang Ramadan dan Lebaran.

    Selain itu, penurunan output yang signifikan terjadi bersamaan dengan melemahnya pesanan domestik dan ekspor. Di satu sisi, permintaan yang melemah menyebabkan penurunan tingkat ketenagakerjaan dan aktivitas pembelian.

    Meski begitu, kata Fithra, perbaikan dalam kinerja rantai pasok menjadi titik cerah di tengah lemahnya sektor secara keseluruhan. Dia menyebut, peningkatan waktu pengiriman dari pemasok untuk pertama kalinya sejak November menunjukkan tekanan logistik mulai mereda. Hal ini berpotensi mengurangi hambatan operasional ke depannya.

    “Selain itu, meskipun kepercayaan bisnis turun ke level terendah dalam tiga bulan dan tetap di bawah rata-rata historis, optimisme yang masih bertahan, meskipun terbatas, mengindikasikan kesiapan pelaku manufaktur untuk meningkatkan produksi apabila kondisi pasar stabil atau sinyal permintaan menjadi lebih jelas,” jelas Fithra.

    Penurunan Daya Beli Kelas Menengah

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, kontraksi PMI dari 52,4 menjadi 46,7 pada April menunjukan gejala serius pada kondisi industri RI. Menurutnya, penyebab utamanya masih akibat turunnya permintaan baik dari dalam negeri maupun pasar internasional.

    Dia juga menyebut, penurunan permintaan dari pasar domestik ta lepas dari melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah.

    “Para pelaku industri melihat bahwa selama ini ada beberapa kekhawatiran terhadap daya beli kelas menengah, terutama yang jadi penopang utama permintaan dalam negeri,” jelas Faisal kepada Bisnis.

    Sementara, untuk penurunan permintaan dari luar negeri tak lepas dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Faisal menjelaskan, kebijakan itu berdampak kepada penurunan aktivitas perdagangan dan penurunan permintaan secara global.

    “Jadi artinya, bagi pelaku industri adalah bukan hanya pasar domestik yang tertekan, tapi juga ekspor,” kata Faisal.

    Oleh karena itu, Faisal mengingatkan pemerintah harus turun tangan dan menaruh perhatian serius pada kondisi industri dalam negeri.

    Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat ekonomi domestik. Sebab, hal ini menjadi harapan di tengah potensi melemahnya pasar global.

    Faisal menyebut, hal itu dilakukan lewat kebijakan yang sinkron satu sama lain.

    “Bagi pemerintah untuk mengantisipasi ini, terutama dari ekonomi domestik yang harus diperkuat dengan berbagai kebijakan yang satu sama lain harus sinkron. Fokusnya di situ, karena itu yang ada dalam kontrol pemerintah,” jelas Faisal.

    S&P Global melaporkan PMI manufaktur RI terkoreksi ke level 46,7 pada April 2025. Angka tersebut menunjukkan penurunan kesehatan sektor manufaktur Indonesia dalam lima bulan terakhir.

    “Sektor manufaktur Indonesia memasuki triwulan kedua 2025 dengan catatan kurang baik, kontraksi pertama dalam lima bulan di tengah penurunan tajam pada penjualan dan output. Terlebih lagi, headline PMI menunjukkan tanda-tanda penurunan tajam pada kesehatan sektor sejak Agustus 2021,” ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti.

    S&P Global menyebut, kontraksi PMI manufaktur RI disebabkan oleh penurunan tajam volume produksi dan permintaan baru. Permintaan dilaporkan melemah, baik dari pasar domestik maupun luar negeri.

    Menanggapi hal ini, perusahaan-perusahaan memasuki mode pengurangan tenaga kerja dengan mengurangi aktivitas pembelian dan perekrutan pada awal kuartal II/2025 ini.

    Kabar baiknya, tekanan terhadap pemasok berkurang karena tekanan kapasitas produksi menurun. Waktu pengiriman rata-rata meningkat untuk pertama kali sejak November lalu, meski hanya kecil.

    Bhatti menilai, bisnis di sektor manufaktur Indonesia masih optimis bahwa volume produksi akan naik pada tahun mendatang. Meski kuat, tingkat optimisme turun ke level terendah dalam tiga bulan dan di bawah rata-rata jangka panjang.

    “Perkiraan tahun mendatang terlihat positif, perusahaan berharap produksi naik karena kondisi ekonomi akan membaik dan daya beli klien dan pelanggan akan menguat. Namun demikian, ketidakpastian waktu pemulihan menurunkan harapan beberapa perusahaan,” ucap Bhatti.

  • Suramnya Industri Asia, PMI Manufaktur Terkontraksi Massal per April 2025

    Suramnya Industri Asia, PMI Manufaktur Terkontraksi Massal per April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas manufaktur di sebagian besar negara Asia terkontraksi pada April 2025. Perusahaan-perusahaan berjuang menghadapi permintaan yang lebih lemah dan kehilangan pesanan baru akibat tarif dasar 10% dari Presiden AS Donald Trump. 

    Melansir Bloomberg, Jumat (2/5/2025), survei yang diterbitkan oleh S&P Global menunjukkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur untuk negara-negara Asia, termasuk Korea Selatan dan Taiwan, merosot tajam bulan lalu karena ketidakpastian perdagangan global. Kondisi yang menyebabkan penurunan pesanan baru dan pemotongan produksi.

    Indikator perdagangan Taiwan mencatat PMI sebesar 47,8 pada bulan April, terendah dalam 16 bulan dan masih jauh di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi. Bisnis baru turun untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, yang menyebabkan penurunan produksi dan pembelian. 

    Disebutkan permintaan yang lebih lemah di dalam negeri dan di pasar ekspor utama di Asia dan Eropa, dengan beberapa mengaitkannya dengan kenaikan tarif Trump sebagai penyebab kondisi ini.

    “Dampak tarif AS dan ekspektasi pertumbuhan global yang lebih lambat juga meredam proyeksi untuk tahun mendatang,” kata Annabel Fiddes dari S&P Global Market Intelligence dalam sebuah pernyataan tentang data Taiwan. 

    Dia melanjutkan, perusahaan umumnya mengantisipasi produksi akan menurun selama 12 bulan ke depan, dengan tingkat pesimisme yang paling menonjol sejak Januari 2023.

    Sementara itu, PMI Korea Selatan turun menjadi 47,5, angka terlemahnya sejak September 2022. Perusahaan memilih untuk melakukan PHK karena produksi menyusut pada bulan April dan prospek untuk tahun mendatang berubah negatif.

    Di Asia Tenggara, aktivitas pabrik juga menyusut di Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Filipina menjadi yang paling menonjol pada bulan April karena pemilihan umum daerah yang akan datang mendorong PMI-nya ke wilayah ekspansi di angka 53, dari 49,4 pada bulan sebelumnya.

    Data terbaru menunjukkan dampak setelah Trump memberlakukan bea masuk AS tercuram dalam lebih dari satu abad, termasuk tarif 145% pada banyak produk dari China; tarif 25% pada sebagian besar impor dari Kanada dan Meksiko; bea masuk pada beberapa sektor seperti baja dan aluminium; serta tarif dasar 10% pada mitra dagang negara lainnya.

    Presiden AS menangguhkan tarif yang lebih tinggi dan disesuaikan pada sebagian besar negara selama 90 hari. Sejak itu, ada banyak negosiasi karena para pejabat di seluruh dunia berusaha menghindari biaya. 

    Negara-negara Asia akan menjadi yang paling terpukul dalam perang dagang seperti Vietnam dan Kamboja sangat bergantung pada ekspor ke AS.

    Kawasan ini juga telah meningkatkan pengiriman ke AS sejak pandemi dan sengketa dagang pada masa jabatan pertama Trump. Kini, perusahaan manufaktur tengah berupaya mendiversifikasi rantai pasokan untuk menghindari pungutan yang lebih tinggi dan ketidakpastian yang terkait dengan China.

  • Aplikasi Temu Kini Jualan Produk Lokal AS Imbas Tarif Trump

    Aplikasi Temu Kini Jualan Produk Lokal AS Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Platform e-commerce asal China, Temu, akan meninggalkan model yang berpusat pada impor murah dari China yang melambungkan kesuksesannya di AS. Mereka bertujuan hanya menjual barang dari pedagang lokal kepada konsumen Amerika di masa mendatang.

    Dalam pernyataan resmi yang dilansir dari Bloomberg pada Jumat (2/5/2025), platform ritel yang dimiliki PDD Holdings Inc. itu bermaksud beralih ke apa yang disebutnya model “pemenuhan lokal”. 

    Temu menjelaskan, perusahaan tersebut secara aktif merekrut pedagang AS dan hanya akan menjual barang dagangan lokal mereka. Hal itu diharapkan memungkinkan perusahaan milik China tersebut untuk menghindari tarif dan dikatakan bermaksud untuk mempertahankan harga bagi warga Amerika tidak berubah. 

    Pergeseran Temu terjadi saat pengecer dari Shein hingga Alibaba Group Holding Ltd. bergulat tidak hanya dengan melonjaknya pajak impor, tetapi juga dengan pencabutan pengecualian tarif de minimis untuk paket kecil.

    Sebelum langkah tersebut, raksasa e-commerce seperti Temu dan Shein melihat harga melonjak di AS. Presiden Donald Trump memberlakukan pungutan untuk mencoba memaksa Beijing mencari kesepakatan perdagangan yang memangkas defisit perdagangan bilateral, dan mengatakan dia memperkirakan China akan “memakan” tarif tersebut.

    “Langkah ini dirancang untuk membantu pedagang lokal menjangkau lebih banyak pelanggan dan mengembangkan bisnis mereka Ini juga bagian dari penyesuaian berkelanjutan Temu untuk meningkatkan tingkat layanan,” jelas Temu dalam pernyataannya.

    Hingga minggu lalu, unit PDD tampaknya telah meneruskan hampir semua pajak impor baru Donald Trump kepada konsumen AS, dengan menambahkan biaya tambahan yang diberi label jelas bagi pembeli di kasir. Raksasa mode cepat Shein juga menaikkan harga produknya di AS, dengan kenaikan lebih dari 300% untuk barang-barang tertentu.

    Temu telah meminta pabrik-pabrik China untuk mengirimkan barang-barang mereka dalam jumlah besar ke gudang-gudang Amerika pada Februari dalam kerangka kerja yang disebut sebagai “setengah-penahanan”, dengan hanya mengelola pasar daring. 

    Namun, karena persediaan di AS menipis seiring waktu, harga pada akhirnya dapat naik ketika pabrik-pabrik mengisi kembali stok jika tarif impor China tetap tinggi pada 145%.

    Pengecer-pengecer besar AS belum menaikkan harga barang-barang di rak-rak. Namun, mereka terjebak dalam kesulitan, karena pemasok-pemasok China menolak untuk menyerap tarif dan ketidakpastian meningkat mengenai berapa lama pungutan tambahan akan diberlakukan.

    Perusahaan-perusahaan seperti Walmart Inc. dan Target Corp. juga dapat berada di bawah tekanan politik untuk menyerap sebagian — jika tidak semua — kenaikan biaya, yang dapat membantu meredam dampak langsung pada pembeli.

    Amazon.com Inc. menyebut mereka tidak akan menampilkan biaya tarif AS atas produk, setelah Gedung Putih mengecam tindakan yang dilaporkan dan Trump mengeluh kepada Jeff Bezos — menggarisbawahi posisi sulit yang dihadapi pengecer konsumen AS.

  • Efisiensi Anggaran ala Presiden Prabowo: Ekonomi Kuartal I/2025 Diprediksi Tak Sampai 5%

    Efisiensi Anggaran ala Presiden Prabowo: Ekonomi Kuartal I/2025 Diprediksi Tak Sampai 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan melambat dan tak mampu mencapai 5% karena adanya efisiensi belanja yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Ekonom Bank Central Asia (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan di level 4,93% pada kuartal I/2025. Ia mengamini belanja pemerintah yang lebih lambat menjadi salah satu sebab pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. 

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025). 

    David menyampaikan, selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024. 

    Dari kacamata riil, David melihat yang masih membantu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) adalah inflasi yang rendah, khususnya untuk konsumsi (PDB konsumsi riil stagnan). Sementara itu, untuk investasi, sebagian besar indikator menunjukkan perlambatan. 

    Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi -2,88% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024. 

    Pelemahan belanja tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025, yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah baru mencapai 17,1% dari pagu. 

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp17,5 triliun,” ujar Josua. 

    Josua memproyeksikan pertumbuhan kuartal I/2025 sebesar 4,91%, mencerminkan kombinasi dari konsumsi yang masih solid namun melemah, belanja pemerintah yang tertahan, serta investasi dan ekspor yang belum sepenuhnya pulih akibat tekanan global. 

    Ketidakpastian eksternal, khususnya tarif dagang AS dan prospek perlambatan global, menambah risiko terhadap outlook jangka pendek. Dalam konteks ini, kata Josua, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan permintaan domestik di kuartal-kuartal berikutnya.

    Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama ekonomi diperkirakan tumbuh 4,50% YoY, melambat dari 4,91% pada kuartal I/2024. 

    Investasi (PMTB) diperkirakan tumbuh 3,11% YoY, relatif stabil, ditopang oleh realisasi investasi riil yang meningkat 15,9% YoY pada kuartal I/2025 menjadi Rp465,2 triliun. 

    Namun, secara kuartalan, pertumbuhan investasi diperkirakan terkontraksi -6,50%, mengindikasikan kehati-hatian investor, terutama dari sisi PMA yang tumbuh lebih lambat (12,7% YoY) dibanding PMDN (19,1% YoY). 

    Faktor eksternal seperti tarif dagang AS dan ketegangan geopolitik menjadi risiko penahan ekspansi lebih lanjut, sekalipun sektor hilirisasi logam dasar masih aktif menarik investasi.

    Adapun BPS akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 pada pekan depan, Senin (5/5/2025) pukul 11.00 WIB.

  • Daftar Komoditas Penyebab Inflasi April 2025, dari Tarif Listrik, Kopi, hingga Emas

    Daftar Komoditas Penyebab Inflasi April 2025, dari Tarif Listrik, Kopi, hingga Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sejumlah komoditas seperti tarif listrik dan emas menjadi penyumbang inflasi April 2025, baik secara tahunan maupun bulanan. 

    Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan secara umum, tingkat inflasi Indonesia pada April 2025 mencapai 1,95% secara tahunan (year on year/YoY), lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 1,01%. 

    Sementara secara bulanan, Indonesia mencatatkan inflasi 1,17% MtM pada April 2025, lebih rendah dari posisi Maret 2025 di level 1,65% (month to month/MtM). Sementara secara tahun kalender, inflasi tercatat sebesar 1,56%. 

    “Pada April 2025 terjadi inflasi 1,17% secara bulanan atau MtM atau terjadi kenaikan IHK dari 107,22 pada Maret 2025 menjadi 108,47 pada April 2025 ,” ujar Pudji dalam konferensi pers, Jumat (2/5/2025). 

    Adapun, emas menjadi satu dari sekian banyak komoditas yang rutin mencatatkan inflasi sejak September 2023. 

    Bahkan pada April 2025, emas perhiasan mencatatkan inflasi tertinggi dalam 20 bulan terakhir.

    Komoditas penyumbang Inflasi April 2025 secara bulanan (MtM): 

    Tarif Listrik 

    Komoditas tarif listrik kembali menyumbangkan inflasi usai pada dua bulan pertama tahun ini memberikan andil deflasi, setelah pemerintah memberikan diskon tarif 50% pada Januari dan Februari 2025. 

    Tarif listrik mengalami inflasi pada April 2025 sebesar 26,99% dan memberikan andil kepada inflasi secara umum sebesar 0,97% (MtM). Inflasi terjadi karena diskon listrik berakhir pada Maret 2025 dan tagihan penggunaan bulan itu dibayarkan pada April 2025.

    Emas Perhiasan 

    Komoditas kedua penyumbang inflasi April 2025 adalah komoditas emas perhiasan—termasuk dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dan termasuk dalam komponen inti/core inflation—mengalami inflasi sebesar 10,52% dan andil 0,16%. 

    Inflasi yang terjadi pada emas ini bahkan tercatat merupakan tingkat inflasi tertinggi selama 20 bulan inflasi berturut-turut. 

    Bawang Merah 

    Komoditas berikutnya yang menyumbang inflasi bulanan yakni bawang merah, yang berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. 

    Bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk merupakan lima komoditas utama dari kelompok yang menyumbangi inflasi, masing-masing sebesar 0,06%, 0,04%, 0,03%, 0,02%, dan 0,02%. 

    Komoditas dengan Andil Inflasi (YoY) tertinggi pada April 2025: 

    Emas perhiasan memberikan andil 0,52%
    Ikan segar memberikan andil 0,14%
    Tarif air minum PAM memberikan andil 0,14%
    Kopi bubuk memberikan andil 0,11%
    Minyak Goreng memberikan andil 0,11%

  • Defisit Anggaran Melebar, Pengamat Beri Catatan soal Keamanan APBN

    Defisit Anggaran Melebar, Pengamat Beri Catatan soal Keamanan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi fiskal negara menjadi sorotan sejumlah pengamat menyusul defisit anggaran yang terus melebar per Maret 2025.

    Dalam laporan perkembangan APBN 2025 per Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa pendapatan negara mencapai Rp516,1 triliun. Realisasi tersebut turun 16,8% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan dengan Rp620,01 triliun per Maret 2024.

    Turunnya pendapatan negara tersebut tak lepas dari kinerja dua sumber penerimaan yang masih belum pulih.

    Pertama, penerimaan perpajakan yang mencakup pajak serta kepabeanan dan cukai tercatat hanya mencapai Rp400,1 triliun atau turun 13,6% YoY daripada Rp462,91 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turun 26,03% YoY dari Rp156,7 triliun menjadi Rp115,9 triliun per Maret 2025.

    Kontras dengan penurunan penerimaan, besaran belanja negara justru tumbuh dan mencapai Rp620,3 triliun per Maret 2025, 1,34% YoY dari Rp611,94 per Maret 2024. Akibatnya, terjadi defisit anggaran sebesar 0,43% atau setara Rp104,2 triliun per Maret 2025.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengaku cukup khawatir dengan perkembangan fiskal tersebut. Dia mencatat bahwa kondisi defisit anggaran di awal tahun hanya terjadi ketika sedang terjadi krisis, misalnya seperti pada masa pandemi Covid-19.

    “Untuk itu makanya perlu pemerintah memperbaiki manajemen kebijakannya,” ujar Faisal kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025).

    Apalagi, sambungnya, belakangan muncul berbagai tantangan yang tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga eksternal. Faisal meyakini perlunya upaya ekstra dalam menambah pendapatan negara sekaligus manajemen pengeluaran yang lebih selektif.

    Terkait pendapatan, dia menilai perlunya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak terutama dari kelompok masyarakat menengah-atas.

    “Jadi artinya progresivitas dalam pengumpulan pajak, itu satu yang menjadi penting. Yang kedua juga adalah sistem pengumpulan pajak yang lebih efisien dan dimudahkan para pembayar pajak, tidak malah menyusahkan,” jelasnya.

    Sedangkan dari sisi pengeluaran, Faisal menekankan belanja pemerintah harus lebih efektif terutama difokuskan ke program yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

    Dia mendukung upaya efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Namun, realita di lapangan dinilai Faisal justru memperlihatkan adanya pengalihan, alih-alih pencegahan kebocoran dan mark ap anggaran. Alhasil, langkah yang diambil pemerintah justru menurunkan pertumbuhan di satu sektor ke sektor lain.

    “Nah, hal yang perlu diperhatikan menurut saya adalah memperkuat dari sisi pengelolaan, governance, pembelanjaan dari anggaran negara, jangan sampai malah banyak terjadi kebocoran yang tidak diinginkan, meminimalisir terjadinya korupsi,” tutupnya.

    Sementara itu, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menilai perkembangan realisasi APBN masih aman, meskipun harus tetap diwaspadai.

    Dia menekankan otoritas harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dan konsumsi dalam negeri sehingga penerimaan pajak bisa meningkat sehingga memperlebar ruang fiskal pemerintah.

    Bagaimanapun, sambungnya, pertumbuhan ekonomi akan membuka lebih banyak lapangan kerja sehingga memberi dampak positif kepada daya beli dan setoran PPh 21 atau pajak karyawan.

    Selain itu, Prianto menilai pemerintah harus mencermati volatilitas usaha sektor pertambangan seperti tembaga dan bijih logam.

    “Sumbangan positif dari sektor tersebut di Januari–Maret 2025 harus tetap dijaga,” katanya.

    Terpisah, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pemerintah masih mempunyai tugas berat ke depan, terutama menghadapi ancaman penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump. Kebijakan tersebut diyakini akan memperlambat perekonomian global.

    Hal ini tecermin dari laporan terbaru IMF dan Bank Dunia yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% pada 2025.

    “Jika realisasi pertumbuhan ekonomi jauh dari yang diasumsikan dalam APBN maka ada peningkatan risiko pelebaran shortfall penerimaan dan membuat target penerimaan pajak makin sulit untuk dikejar,” kata Fajri, Kamis (1/5/2025).

    Belum lagi beberapa harga komoditas energi seperti batu bara dan minyak bumi diperkirakan akan turun lebih dari 20% dibandingkan tahun lalu, hal ini berisiko mengerek turun pemasukan negara dari bea keluar hingga PNBP.

    Fajri turut mengkhawatirkan risiko eskalasi perang dagang antara AS dan China. Salah satunya adalah meningkatnya impor produk asal China ke dalam negeri, sehingga menambah tekanan pada sektor manufaktur.

    “Pada akhirnya berdampak pada kontribusi penerimaan pajak dari sektor pengolahan. Terlihat, dalam tiga tahun terakhir kontribusi penerimaan pajak dari sektor pengolahan terus menurun,” ujarnya.

    Meski demikian, dia melihat jika kondisi APBN pada tahun ini akan tetap aman selama dikelola secara teknokratis oleh orang yang tepat.

  • Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Diberi Hak yang Adil

    Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Diberi Hak yang Adil

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja meminta agar pemerintah memastikan buruh/pekerja mendapatkan hak yang adil jika sistem kerja alih daya (outsourcing) dihapus.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai penghapusan outsourcing sejatinya juga membutuhkan kajian dan pertimbangan yang matang lantaran akan berdampak luas agar tidak merugikan berbagai pihak, termasuk para buruh.

    Meski begitu, Elly menuturkan, serikat pekerja akan terus mengingatkan kepala negara RI yang memiliki kuasa untuk menghapus sistem outsourcing.

    “Saya kira itu kan tidak mungkin hapus outsourcing besok langsung dihapus, kan ada kajian-kajian, analisa, dan kebijakan lainnya yang akan kita lihat,” kata Elly saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Di sisi lain, jika sistem outsourcing diganti dengan sistem kontrak, Elly meminta agar semua hak pekerja dilindungi dan tak ada diskriminasi, termasuk menerima pesangon, tunjangan hari raya (THR), hingga jaminan sosial.

    “Sistem kontrak atau hal lainnya memang tidak boleh didiskriminasi dari perlindungan apapun, dari menerima pesangon, THR, lalu jaminan sosial, misalnya kecelakaan kerja, kematian, dan yang lainnya,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut agar pemerintah menghapus outsourcing. Dia juga meminta agar karyawan kontrak juga harus dibatasi.

    “Kalaupun outsourcing masih ada, hanya lima jenis pekerjaan, catering, cleaning service, security, driver, dan jasa pertambangan dan perminyakan,” kata Said.

    Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Nantinya, orang nomor satu di Indonesia itu akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja. 

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya.

    Di samping itu, dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional, yang diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

  • Apindo Sebut Gejala Deindustrialisasi makin Nyata di RI, Industri Padat Karya Paling Rentan

    Apindo Sebut Gejala Deindustrialisasi makin Nyata di RI, Industri Padat Karya Paling Rentan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut gejala deindustrialisasi di Indonesia makin kentara di tengah eskalasi tekanan ekonomi global. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menjelaskan gejala deindustrialisasi dini itu ditandai oleh berkurangnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB). Kontribusi sektor ini tercatat menyusut dari 29% pada 2001 menjadi hanya 19% pada 2024.

    “Tren ini menunjukkan bahwa sektor industri, khususnya padat karya, membutuhkan kebijakan yang lebih mendukung agar tetap mampu bersaing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Shinta berpandangan bahwa industri padat karya bakal menghadapi tantangan yang terkait dengan struktur biaya operasional tinggi. Kondisi tersebut diiringi dengan permintaan yang tidak meningkat, tingginya biaya logistik, hingga kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang cukup signifikan.

    Industri padat karya dalam negeri juga menghadapi tekanan dari kompetitor di negara lain yang memiliki upah tenaga kerja lebih rendah. Di sisi lain, perubahan regulasi ketenagakerjaan yang kerap terjadi turut menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada minat investasi di sektor ini.

    “Bagi dunia usaha, PHK [pemutusan hubungan kerja] selalu menjadi pilihan jalan terakhir. Pelaku usaha pada umumnya berupaya keras untuk menghindari langkah tersebut selama masih memungkinkan, mengingat banyak sektor yang sangat bergantung pada skill SDM tertentu,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Apindo menyebut bakal terus berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder guna mencari solusi terbaik bagi dunia usaha dan tenaga kerja, termasuk melalui peningkatan keterampilan baik itu upskilling maupun reskilling, serta kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung peningkatan investasi pada sektor padat karya. 

    Shinta turut mengemukakan bahwa Apindo telah berpesan ke pemerintah untuk memastikan bahwa reformasi struktural terus berjalan. Reformasi ini berfokus pada efisiensi biaya operasional, seperti penurunan biaya logistik, efisiensi rantai pasok, dan penyederhanaan regulasi yang sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha. 

    “Ke depan, Apindo juga akan berperan aktif dalam Satuan Tugas Perluasan Kesempatan Kerja dan mitigasi PHK yang dibentuk pemerintah, dan berharap inisiatif lintas sektor ini dapat menjadi ruang sinergi yang konkret untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat pemulihan sektor usaha yang terdampak,” kata Shinta.

  • InJourney Airports Siapkan 18 Bandara untuk Terbangkan 204.882 Jemaah Haji

    InJourney Airports Siapkan 18 Bandara untuk Terbangkan 204.882 Jemaah Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menyiapkan 18 bandara dalam penyelenggaraan haji 1446 H/2025. Bandara tersebut termasuk bandara embarkasi haji dan bandara embarkasi haji antara. 

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan, sebanyak 13 bandara ditetapkan sebagai embarkasi haji atau titik keberangkatan jemaah haji dari Indonesia langsung menuju Arab Saudi. Sementara itu, lima bandara InJourney Airports ditetapkan sebagai embarkasi haji antara atau tempat keberangkatan jemaah dari kota asal menuju bandara embarkasi haji. 

    “Mulai 2 Mei 2025, 13 bandara InJourney Airports yang menjadi embarkasi haji siap melayani keberangkatan 204.882 jemaah haji yang tergabung di dalam 435 kloter. Dari sisi operasional dipastikan pengaturan slot time penerbangan haji, dan di sisi pelayanan dipastikan ketersediaan fasilitas serta alur keberangkatan jemaah haji,” kata Faik dalam keterangan resmi, Kamis (1/5/2025). 

    Berdasarkan hasil koordinasi antara para pemangku kepentingan, jemaah haji yang diberangkatkan melalui 10 bandara embarkasi akan menjalani proses keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, dan pemeriksaan keamanan di asrama haji.

    Bandara-bandara tersebut meliputi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar, Kualanamu Deli Serdang, SAMS Sepinggan Balikpapan, Hang Nadim Batam, Zainuddin Abdul Majid Lombok, Adisumarmo Solo, Syamsuddin Noor Banjarmasin, dan Kertajati Majalengka.

    Sementara itu, jemaah haji yang berangkat melalui tiga bandara embarkasi lainnya, yaitu Sultan Iskandar Muda Aceh, Minangkabau Padang, dan Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, akan menjalani proses keimigrasian, kekarantinaan, serta pemeriksaan keamanan terhadap barang bawaan kabin di asrama haji. Adapun, proses kepabeanan dilakukan di bandara.

    Faik Fahmi menyampaikan bahwa di asrama haji, InJourney Airports menyiagakan personel aviation security, serta menyediakan mesin x-ray dan handheld metal detector (HHMD) guna mendukung proses pemeriksaan keamanan sebelum jemaah menuju bandara embarkasi.

    Selain itu, terdapat lima bandara lain yang dikelola InJourney Airports yang juga menjadi lokasi embarkasi haji, yaitu Radin Inten II Lampung, Fatmawati Soekarno Bengkulu, Sultan Thaha Jambi, Depati Amir Pangkalpinang, dan Pattimura Ambon.

    Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia, pada musim haji tahun ini melayani keberangkatan 51.227 jemaah yang tergabung dalam 123 kelompok terbang (kloter). InJourney Airports menyediakan terminal khusus untuk mendukung pelayanan bagi jemaah haji di bandara tersebut.

    Faik menjelaskan bahwa Terminal 2F yang telah direvitalisasi disiapkan untuk melayani proses keberangkatan dan kedatangan jemaah. Terminal ini dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk area tunggu berkapasitas hingga 2.000 orang, konter imigrasi, autogate, tujuh ruang tunggu (boarding lounge), masjid seluas 3.000 meter persegi, serta area wudu seluas 2.025 meter persegi.

    Desain interior terminal memadukan unsur modern dan alami, yang terlihat pada konter check-in, area tunggu, dan fasilitas lainnya. Terminal ini juga menyediakan layanan Makkah Route, yaitu proses keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di bandara keberangkatan di Indonesia, menggantikan proses yang biasanya dilakukan di bandara tujuan di Arab Saudi.

    Selain Soekarno-Hatta, layanan Makkah Route juga tersedia di Bandara Adisumarmo Solo yang melayani 33.806 jemaah dalam 94 kloter, serta di Bandara Juanda Surabaya yang melayani 36.809 jemaah dalam 97 kloter.

  • Asosiasi Tekstil Harap Satgas PHK Tak Jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

    Asosiasi Tekstil Harap Satgas PHK Tak Jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha tekstil berharap pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) nantinya jangan sampai menjadi alat untuk mengkriminalisasi pengusaha.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menuturkan, pembentukan Satgas PHK itu adalah bagian dari model resolusi konflik untuk mencegah terjadinya PHK yang masif dan meluas. Menurut Danang, pelaku usaha bisa memahami desakan munculnya Satgas yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

    Namun, dia menggarisbawahi bahwa juga perlu dilihat regulasi-regulasi yang sudah ada. Khususnya, regulasi yang diambil dengan melibatkan tripartit antara pekerja, pemerintah, dan pengusaha.

    “Salah satu pemikiran saya yang perlu dikemukakan adalah fungsionalitas dan tujuan satgas ini. Hal ini cukup mengkhawatirkan siapapun pelaku usaha, terutama sektor padat karya,” kata Danang kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025). 

    Menurutnya, Satgas PHK bisa saja beralih fungsi dari yang sebelumnya adalah misi pencegahan PHK, menjadi satgas audit finansial perusahaan sehingga tujuannya bergeser menjadi hukuman bagi pengusaha.

    Danang berpendapat, dalam pergeseran fungsi macam ini, maka pengusaha akan menjadi korban dan ketakutan untuk membuka usaha atau memperluas usahanya.

    “Satgas PHK jangan sampai menjadi tools untuk kriminalisasi pengusaha,” kata Danang mengingatkan.

    Selain itu, dia juga mengingatkan jangan sampai peran Satgas PHK tumpang tindih dengan berbagai kelembagaan yang sudah ada.

    Lebih lanjut, Danang mengatakan, pada prinsipnya tidak ada dunia usaha tanpa buruh dan tidak ada buruh tanpa pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja adalah dua sisi mata uang. Untuk itu, harus ada saling pengertian dan saling penghormatan.

    Namun, dia mengakui bahwa dalam perjalanannya, hubungan industrial tidak selalu lancar. Sebab, ada kejadian-kejadian yang memicu konflik antara perusahaan dengan pekerja.

    “Bisa saja salah satu unsur itu menjadi penyebab konflik. Contoh kejadian PHK massal di perusahaan sepatu PT Yihong itu ditengarai oleh mogoknya semua pekerja, padahal hanya dipicu oleh konflik kecil beberapa pekerja dengan manajemen,” kata Danang.

    “Ada juga PHK yg diakibatkan oleh kegagalan finansial dari manajemen perusahaan. Misalnya, Yamaha Music atau Sritex karena adanya gugatan kepailitan. Jadi, PHK bisa diakibatkan oleh berbagai macam penyebab,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan ‘kado’ kepada para buruh bertepatan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Kamis (1/5/2025).

    Prabowo memerinci, kado kebijakan itu mencakup pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan Satgas PHK, serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegas Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) siang ini.

    PHK Meningkat di Awal Tahun 2025

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 18.610 pekerja terkena PHK dalam kurun Januari—Februari 2025.

    Lebih terperinci, jumlah PHK pada Januari 2025 mencapai 3.325 orang. Kemudian, jumlah karyawan yang terkena PHK itu melonjak pada Februari, yakni menjadi 18.610 orang.

    Dengan kata lain, terdapat tambahan PHK sekitar 15.285 orang dari Januari ke Februari. Kemenaker juga mencatat jumlah PHK pada Februari 2025 paling banyak berada di Provinsi Jawa Tengah.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemenaker dalam dalam ikhtisar data di situs Satu Data.

    Berdasarkan data Kemenaker, Jumlah PHK di Jawa Tengah mencapai 10.677 orang pada Februari 2025. Ini cukup pesat mengingat pada Januari tidak ada PHK di provinsi tersebut.

    Selanjutnya, jumlah PHK terbanyak pada Februari diikuti oleh Provinsi Riau, yakni 3.530 orang. Jumlah PHK di Riau ini meningkat dibanding Januari yang mencapai 323 orang saja.

    Kemudian, jumlah PHK DKI Jakarta mencapai 2.650 orang pada Februari 2025. Jumlah ini sama dengan PHK pada Januari 2025 di provinsi tersebut.

    Lalu, jumlah PHK di Jawa Timur mencapai 978 orang pada Februari 2025. Angka ini melonjak mengingat tidak ada jumlah PHK di Jawa Timur pada Januari 2025.

    Selanjutnya, jumlah PHK di Provinsi Banten mencapai 411 orang pada Februari 2025. Angka ini juga melonjak dari jumlah PHK pada Januari yang mencapai 149 orang.