Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Produksi Migas Pertamina Hulu Energi Naik Jadi 1,043 Juta MBOEPD Kuartal I/2025

    Produksi Migas Pertamina Hulu Energi Naik Jadi 1,043 Juta MBOEPD Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,043 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) per kuartal I/2025.

    Angka produksi itu meningkat dibandingkan dengan kuartal I/2024 yang sebesar 1,042 MBOEPD. Hingga Maret 2025, PHE juga menyelesaikan kerja pengeboran 5 sumur eksplorasi, 206 sumur pengembangan, 248 sumur workover, dan 9.207 well service.

    Pencapaian kuartal I/2025 ini meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu dengan jumlah penyelesaian kerja pengeboran 3 sumur eksplorasi, 163 sumur pengembangan, 219 sumur workover, dan 8.323 well service.

    Direktur Utama PHE Chalid Said Salim mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menggali potensi dari berbagai aspek untuk pencapaian target yang telah ditentukan.

    Upaya itu diantaranya melalui akselerasi Put on Production (POP) sumur eksplorasi Akasia Prima, discovery sumur appraisal East Pondok Aren-2, Gas on Stream Sumur Sumber-1A, dan Put on Injection EOR Steamflood Lapangan North Duri Development Area-14.  

    Chalid mengatakan, seluruh capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh Perwira di lingkup Subholding Upstream Pertamina serta dukungan dari para mitra kerja dan pemangku kepentingan.

    “[Ini terwujud karena] komitmen pada keberlanjutan dari seluruh Perwira dan Mitra Kerja serta dukungan terus menerus dari stakeholder PHE dalam upaya mewujudkan ketahanan energi nasional yang selaras dengan program Asta Cita,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (2/5/2025).

    Dia menuturkan, pada kuartal I/2025, PHE mencatatkan survei Seismik 3D sepanjang 373 km2. PHE juga berhasil mendapat tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) sebesar 42,75 juta barel setara minyak (MMBOE).

    Ini terdiri dari minyak sebesar 28,19 juta barel minyak (MMBO) dan gas 84,33 miliar standar kaki kubik (BSCF). Selain itu, PHE telah menemukan cadangan migas terbukti (P1) sebesar 12,41 juta barel setara minyak (MMBOE).

    Chalid mengatakan, penemuan cadangan terbukti (P1) terdiri dari minyak sebesar 3,50 juta barel minyak (MMBO) dan gas 51,62 miliar standar kaki kubik (BSCF).

    Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari strategi PHE dalam melakukan akselerasi peningkatan produksi dalam menjaga ketahanan energi nasional. Ini khususnya melalui pengelolaan baseline produksi, pelaksanaan rencana kerja yang masif dan efektif, serta mendorong peningkatan cadangan migas dengan selalu mengedepankan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).

    Chalib menambahkan bahwa PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE, kata dia, juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan.

  • BPS: Produksi Jagung Diprediksi 8,07 Juta Ton Januari-Juni 2025

    BPS: Produksi Jagung Diprediksi 8,07 Juta Ton Januari-Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, total produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% meningkat pada periode Januari-Juni 2025, dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% diperkirakan mencapai 8,07 juta ton pada Januari-Juni 2025. Jumlah tersebut meningkat 0,92 juta ton atau 12,88% dibanding Januari-Juni 2024.

    “Total produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang Januari-Juni 2025 diperkirakan sebanyak 8,07 juta ton,” kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (2/5/2025). 

    Adapun perkiraan ini sejalan dengan luas panen jagung pipilan. Berdasarkan hasil survei amatan Kerangka Sampel Area BPS Maret 2025, Pudji menyebut bahwa luas panen jagung pipilan mencapai 0,29 juta hektare pada Maret 2025. Angka ini kata dia, lebih rendah dibanding Maret 2024 yang tercatat seluas 0,36 juta hektare. 

    Sementara itu, potensi luas panen jagung sepanjang April-Juni 2025 diproyeksi mencapai 0,58 juta hektare, turun 0,08 juta hektare atau turun 12,52% dibanding periode April-Juni 2024.

    Dengan demikian, kata Pudji, total luas panen jagung pipilan sepanjang Januari-Juni 2025 diperkirakan seluas 1,42 juta hektare. Perkiraan tersebut meningkat sebesar 0,15 juta hektare atau 11,64% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

    Pudji mengatakan, potensi luas panen tersebut sudah termasuk tanaman jagung yang akan dipanen bukan untuk dipipil, misalnya yang dipanen muda atau dipanen untuk hijauan pakan ternak.

    “Angka realisasinya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka potensi, tergantung pada kondisi pertanaman jagung di sepanjang Maret-Juni 2025 ini,” pungkasnya.

  • BPS: Rata-Rata Pengeluaran Turis Asing Rp21,2 Juta Kuartal I 2025

    BPS: Rata-Rata Pengeluaran Turis Asing Rp21,2 Juta Kuartal I 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) mencapai US$1.277,17 atau setara Rp21,2 juta (kurs Jisdor BI Rp16.679) pada kuartal I/2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan, rata-rata pengeluaran di kuartal I/2025 turun dibanding rata-rata pengeluaran di kuartal IV/2024 maupun kuartal I/2024. Kendati begitu, dia tidak mengungkap berapa persen penurunannya.

    “Pada kuartal I/2025, rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan mencapai US$1.277,17 atau mengalami penurunan dibanding rata-rata pengeluaran, baik di kuartal IV/2024, dan juga kuartal I/2024,” kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (2/5/2025).

    Berdasarkan jenis pengeluarannya, Pudji menuturkan bahwa proporsi pengeluaran wisman pada kuartal I/2025 dialokasikan untuk akomodasi, yakni sebesar 38,07%.

    Kemudian, diikuti pengeluaran untuk makan dan minum sekitar 19,40%, belanja dan cinderamata 11,90%, hiburan 8,22%, dan paket tour lokal 5,36%.

    “Pola pengeluaran ini relatif tidak berubah jika dibandingkan dengan pola pengeluaran pada kuartal IV/2024,” ujarnya.

    Adapun, data BPS mencatat, kunjungan wisman melalui pintu masuk utama mencapai 841.030 kunjungan pada Maret 2025. Pudji mengatakan, jumlah tersebut turun 2,18% (month-to-month/MtM) secara bulanan dan turun signifikan 5,63% (Year-on-Year/YoY) secara tahunan.

    Sebagai informasi, yang dimaksud pintu masuk utama adalah melalui bandar udara internasional, pelabuhan internasional, dan melalui pos lintas batas. 

    Secara kumulatif, Pudji mengungkap bahwa total kunjungan wisman melalui pintu masuk utama mencapai 2.735.472 kunjungan. Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama meningkat 7,83% dibanding periode Januari-Maret 2024 yang mencapai 2,53 juta kunjungan.

    “Sepanjang Januari-Maret 2025, total kunjungan wisman melalui pintu masuk utama mencapai 2.735.472 kunjungan atau meningkat 7,83% dibanding periode yang sama tahun lalu,” tuturnya.

  • Respons Pengusaha Soal Rencana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Respons Pengusaha Soal Rencana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha menyambut baik ide Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Tugas pokok dan fungsinya tengah dinanti oleh pelaku usaha.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan, pengusaha saat ini tengah menunggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam Dewan tersebut.

    “Apakah nanti dari kalangan pengusaha juga akan terlibat di sana, tentu kita tunggu,” kata Sarman kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    Sarman mengharapkan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya dapat menjadi think tank Presiden, yang dapat memberikan masukan-masukan, tidak hanya kepentingan buruh, tetapi juga aspirasi dari pelaku usaha. Misalnya, masukan-masukan komprehensif dari sisi produktivitas pekerja, dari sisi skill kemampuan pekerja, dan sebagainya. 

    “Itu harus diberikan masukan-masukan yang komprehensif bagaimana kita mampu memperbaiki dari tahun ke tahun kualitas daripada sumber daya manusia, pekerja-pekerja kita dalam hal ini,” tuturnya.

    Selain itu, kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan buruh juga menjadi penting. Sebab menurutnya, kesejahteraan buruh tak hanya menjadi tanggung jawab pengusaha, tetapi juga pemerintah. 

    Menurutnya, pemerintah bisa hadir dengan memberikan kemudahan pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitas diskon transportasi umum bagi pekerja/buruh.

    Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan bahwa Dewan Kesejahteraan sebaiknya mengkaji hal-hal yang bersifat jangka panjang.

    Misalnya, dengan membentuk Central Provident Fund (CPF) yang juga telah dilakukan oleh Singapura. Sebagai informasi, CPF merupakan sistem jaminan sosial komprehensif yang memungkinkan Warga Negara Singapura dan penduduk tetap yang bekerja untuk menyisihkan dana untuk masa pensiun. Sistem ini juga mencakup perawatan kesehatan, kepemilikan rumah, perlindungan keluarga, dan peningkatan aset.

    Dalam hal ini, Bob mengharapkan adanya pengurangan pajak untuk buruh, sehingga dana tersebut dikompensasi dalam bentuk tabungan yang disebut dengan Provident Fund. 

    “Tabungan inilah yang nanti dipakai untuk kesejahteraan buruh. Jadi memang butuh perspektif jangka panjang,” jelas Bob kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025). 

  • Airlangga Sebut Deregulasi Bakal Perbaiki PMI Manufaktur RI yang Terkontraksi

    Airlangga Sebut Deregulasi Bakal Perbaiki PMI Manufaktur RI yang Terkontraksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa upaya pemerintah melakukan deregulasi dapat membantu dunia industri manufaktur bernapas, setelah PMI Manufaktur terkontraksi.

    Pasalnya, data PMI S&P Global Purchasing Managers’Index (PMI) yang rilis pada Jumat (2/5/2025) menunjukkan bahwa indeks manufaktur Indonesia berada di level 46,7. Angka itu turun drastis dari bulan sebelumnya yang sebesar 52,4 sekaligus terjadi kontraksi, karena posisi PMI berada di bawah 50.

    Airlangga melihat anjloknya indikator manufaktur ini lebih akibat perang dagang yang terjadi. 

    “PMI turun kan karena perang dagang. Jadi dunia kan perdagangan shrinking, pertumbuhan Amerika juga negatif. Jadi ini namanya optimisme yang terganggu oleh trade war,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025). 

    Terlebih, Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri Tanah Air akan melandai pada tahun ini menjadi 3,8% dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,2%. 

    Dalam laporan terbarunya, Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan sebesar -1,4% tersebut akibat kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengganggu perdagangan global.  

    Airlangga melihat perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China yang terhenti karena perang dagang memberikan efek negatif ke industri dalam negeri. 

    Di mana Indonesia turut menjadi bagian dari supply chain atau rantai pasok perdagangan global. 

    “Jadi kami lakukan saja ke depan apa-apa yang harus dilakukan agar biaya untuk manufaktur itu tidak ada biaya tinggi, [yakni] deregulasi,” lanjutnya. 

    Ke depan, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap industri Tanah Air akan tetap positif. Apalagi, pemerintah telah membuat satgas deregulasi yang akan menyiapkan sejumlah paket kebijakan. 

    Terlebih, Airlangga memandang kawasan regional, alias Asean, relatif aman. Pemerintah juga mendorong percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk mendorong perdagangan dengan Eropa. 

     “Memang sudah waktunya untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan menurunkan hambatan tarif. Kalau kita turun, yang lain juga menurunkan, maka produk kita akan lebih kompetitif ke depan,” tuturnya. 

    Sebagaimana diketahui dalam menanggapi tarif Trump, pemerintah sedang dalam pembahasan terkait dengan perizinan impor, terkait dengan Angka Pengenal Impor (API), Online Single Submission (OSS), deregulasi perpajakan dan kepabeanan. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hambatan perdagangan dan non-perdagangan saat ini menjadi fokus Pemerintah Indonesia. Secara berkelanjutan, Indonesia melakukan evaluasi terhadap berbagai hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, guna menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka dan efisien. 

    “Di sisi tarif, sebagian besar tarif Indonesia sebenarnya sangat rendah, tetapi kami akan selalu mengevaluasi dan melihat apakah ada area yang dapat kami tingkatkan di sisi tarif,” ujarnya.

    Terkait hambatan non-tarif, Menkeu mengakui bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah mekanisme yang kerap menjadi perhatian karena dianggap mencegah perdagangan.

    “Baik dalam bentuk proses administrasi, misalnya dalam proses bea cukai saat mengimpor barang, atau dalam hal penilaian, prosedur perpajakan, atau karantina untuk produk pertanian,” lanjutnya. 

  • BPS: Produksi Beras Diprediksi Capai 18,76 Juta Ton hingga Juni 2025

    BPS: Produksi Beras Diprediksi Capai 18,76 Juta Ton hingga Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat meningkat sepanjang Januari-Juni 2025 dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan, produksi beras sepanjang periode ini diperkirakan tembus 18,76 juta ton atau naik 11,79% dibanding Januari-Juni 2024.

    “Produksi beras sepanjang Januari-Juni 2025 diperkirakan mencapai 18,76 juta ton beras,” kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (2/5/2025).

    Adapun, perkiraan tersebut datang dari potensi produksi beras sepanjang April-Juni 2025 yang diprediksi mencapai 10,15 juta ton. Jumlah tersebut turun 1,04 juta ton atau sekitar 9,29% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Pudji juga mengungkap, perkiraan sepanjang Januari-Juni 2025 juga sejalan dengan luas panen padi dan produksi padi. 

    Dia menuturkan, luas panen padi sepanjang periode ini diproyeksi mencapai 6,22 juta hektare atau mengalami peningkatan sekitar 0,66 juta hektare. Capaian itu meningkat sekitar 11,90% dibandingkan periode Januari-Juni 2024. 

    “Angka realisasi ini tentu bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibanding angka potensinya, tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang April-Juni tahun ini,” tuturnya.

    Sejalan dengan gambaran luas panen, Pudji mengatakan potensi produksi padi diperkirakan mencapai 17,61 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun 1,81 juta GKG dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Dengan demikian, kata dia, produksi padi sepanjang Januari-Juni 2025 diproyeksikan mencapai 32,57 juta ton GKG atau meningkat sebesar 3,27 juta GKG atau 11,17% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    “Produksi padi sepanjang Januari-Juni 2025 diperkirakan mencapai 32,57 juta ton GKG,” pungkasnya. 

  • KAI Angkut 21,60 Juta Barang pada Januari-April, Mayoritas Batu Bara

    KAI Angkut 21,60 Juta Barang pada Januari-April, Mayoritas Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mencatatkan layanan angkutan barang selama periode Januari – April 2025 mencapai 21,60 juta ton barang, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. 

    Vice President Public Relation KAI Anne Purba mengatakan secara kumulatif, KAI telah mengangkut 21.601.203 ton barang (unaudited), meningkat 3% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 21.012.853 ton.

    “Peningkatan volume angkutan ini menegaskan peran strategis KAI dalam mendukung ketahanan energi, distribusi logistik nasional, serta pembangunan ekonomi daerah,” kata Anne dalam keterangan resmi, Jumat (2/5/2025). 

    Adapun, mayoritas barang yang diangkut KAI pada periode tersebut masih didominasi oleh komoditas batu bara dengan porsi 83,07% atau sebanyak 17.945.049 ton dari total angkutan barang.

    Pada April 2025, volume angkutan barang tercatat sebanyak 5.542.306 ton atau meningkat 6% dibandingkan April 2024 yang berjumlah 5.227.539 ton. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh naiknya volume angkutan batu bara yang mencapai 4.684.439 ton, serta kontribusi stabil dari angkutan non-batu bara.

    Angkutan pupuk menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga April 2025, KAI mengangkut 9.120 ton pupuk, naik 155% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.570 ton.

    Pertumbuhan juga terjadi pada angkutan barang retail, yang naik 17% dari 66.654 ton pada Januari–April 2024 menjadi 77.859 ton pada periode yang sama tahun ini. Komoditas ini mencakup barang konsumsi, kebutuhan industri kecil dan menengah (IKM), serta produk lokal dari berbagai daerah di Indonesia.

  • CEO Kohl’s Dipecat Akibat Cawe-cawe Bisnis dengan Kekasihnya

    CEO Kohl’s Dipecat Akibat Cawe-cawe Bisnis dengan Kekasihnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan ritel Kohl’s Corp. Memecat CEO Ashley Buchanan karena mendorong kerja sama bisnis dengan salah satu vendor yang ternyata memiliki hubungan pribadi dengannya. Pemecatan ini terjadi setelah Buchanan menjabat sebagai CEO selama lebih dari 100 hari.

    Buchanan diketahui menjalankan urusan bisnis dengan seorang wanita bernama Chandra Holt, yang memiliki hubungan romantis alias kekasihnya. Pada akhir 2010, keduanya pernah bekerja bersama di Sam’s Club, jaringan diskon milik Walmart Inc. Kendati, Holt mengaku dirinya tidak menerima kompensasi apapun dari Kohl’s untuk bisnisnya. 

    “Saya sudah mengenal Ashley Buchanan selama 10 tahun, tetapi saya tidak menerima kompensasi apapun dari Kohl’s untuk bisnis Incredibrew saya,” ujar Holt sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Jumat (2/5/2025).

    Adapun, pemecatan Buchanan ini merupakan hasil investigasi eksternal yang diawasi oleh komite audit dewan direksi. Investigasi tersebut menemukan dua pelanggaran.

    Pertama, Buchanan menginstruksikan perusahaan untuk menjalin kerja sama bisnis dengan vendor yang didirikan oleh seseorang yang memiliki hubungan pribadi dengannya dan dengan syarat yang sangat tidak lazim serta menguntungkan vendor tersebut.

    Kedua, dia turut mendorong perusahaan untuk menandatangani kontrak konsultasi bernilai jutaan dolar dengan tim yang di dalamnya juga terdapat Chandra Holt. Tim konsultan ini berasal dari Boston Consulting Group (BCG), tempat Holt menjabat sebagai penasihat.

    Juru bicara (jubir) BCG mengaku terkejut dengan hubungan antara Chandra Holt dan Ashley Buchanan. Dengan demikian, BCG mengklaim pihaknya telah mengakhiri kontrak dengan Holt.

    “Kami memiliki aturan ketat yang mewajibkan penasihat senior kami mengungkap potensi konflik kepentingan. Karena ketidakterbukaan ini, kami telah mengakhiri kontrak Chandra Holt,” ucap jubir tersebut.

    Sementara itu, Kohl’s menyatakan bahwa dalam kedua kasus tersebut, Buchanan tidak mengungkapkan hubungan pribadi itu. Padahal, hal tersebut diwajibkan dalam kode etik perusahaan.

    Dengan demikian, Buchanan dipecat dan diwajibkan mengembalikan dana sebesar US$2,5 juta dari bonus penandatanganannya. Meski dia dipecat, Kohl’s menekankan bahwa pemecatannya tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

    Untuk mengisi kekosongan jabatan Buchanan itu, Kohl’s menunjuk Michael Bender sebagai CEO sementara dan pencarian CEO permanen sedang dilakukan Kohl’s saat ini.

  • Harga Beras di Tingkat Grosir dan Eceran Kompak Turun April 2025

    Harga Beras di Tingkat Grosir dan Eceran Kompak Turun April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata harga beras turun pada April 2025, baik di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan, rata-rata harga beras di penggilingan pada April 2025 mencapai Rp12.734 per kilogram (kg) atau turun 1,9% (Month-to-Month/MtM) dibandingkan bulan sebelumnya Rp12.887 per kg.

    “Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada April 2025 turun sebesar 1,19% secara Month-to-Month dan turun 2,14% secara Year-on-Year,” kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (2/5/2025).

    Penurunan harga beras juga terjadi di tingkat grosir. Pudji mengatakan, harga beras di tingkat grosir mencapai Rp13.728 per kg, atau turun 0,21% dibanding bulan lalu sebesar Rp13.757 per kg. Dibanding tahun lalu, harga beras di tingkat grosir juga turun sebesar 0,80%.

    “Di tingkat grosir terjadi deflasi sebesar 0,21% secara bulanan dan deflasi 0,80% secara tahunan,” ungkapnya.

    Kondisi serupa juga terjadi di tingkat eceran. Rata-rata harga beras di tingkat eceran tercatat mencapai Rp14.787 per kg atau turun tipis 0,05% dibanding bulan lalu Rp14.794 per kg.

    Pudji mengatakan, secara tahunan harga beras di tingkat eceran juga mengalami penurunan sebesar 1,42% dibanding Maret 2024. Sebagai informasi, rata-rata harga beras eceran sejak Januari 2024 dihitung dari cakupan 150 kabupaten/kota indeks harga konsumen (IHK). 

    “Di tingkat eceran terjadi deflasi sebesar 0,05% secara bulanan dan deflasi 1,42% secara tahunan,” ujarnya. 

    Adapun, kata Pudji, harga beras yang disampaikan BPS merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga seluruh wilayah di Indonesia.

  • Menaker Tengah Siapkan Peraturan Soal Outsourcing

    Menaker Tengah Siapkan Peraturan Soal Outsourcing

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang alih daya atau outsourcing. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai outsourcing pada perayaan May Day 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, arahan tersebut akan menjadi landasan Kemnaker dalam menyusun regulasi terkait outsourcing.

    “Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun,” kata Yassierli dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

    Yassierli mengatakan, pernyataan Kepala Negara mengenai outsourcing menjadi bukti bahwa Presiden sangat aspiratif dan memahami kegundahan pekerja/buruh Indonesia.

    Sebagai Menaker, Yassierli menegaskan bahwa dia menyambut baik rencana tersebut. Dia juga menyatakan siap menjalankan arahan yang diberikan oleh Kepala Negara mengenai outsourcing.

    Menurutnya, persoalan outsourcing telah menjadi isu yang kerap disuarakan oleh kalangan pekerja dalam beberapa waktu terakhir. Dalam praktiknya, Yassierli menyebut bahwa outsourcing kerap menimbulkan berbagai permasalahan.

    Diantaranya, pengalihan kegiatan inti (core business), ketidakpastian pekerjaan, tidak adanya kejelasan karir, upah rendah, kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), lemahnya perlindungan jaminan sosial, hingga sulitnya membentuk serikat pekerja.

    Padahal, kata dia, segala kebijakan ketenagakerjaan harus sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

    Adapun saat ini Kemnaker tengah melakukan kajian untuk menyiapkan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagai mandat dari Kepala Negara sekaligus Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/2023 terkait Undang-Undang No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.

    Yassierli juga menyebut, Kemnaker saat ini tengah menindaklanjuti salah satu putusan MK terkait Peraturan Menteri tentang alih daya. 

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Nantinya, Kepala Negara akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja. 

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya.