Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Berjibaku Meningkatkan Layanan Haji Indonesia di Arab Saudi

    Berjibaku Meningkatkan Layanan Haji Indonesia di Arab Saudi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia, baik ketika masih berada di dalam negeri maupun nantinya di Arab Saudi.

    Di dalam negeri, Kementerian Agama (Kemenag) mulai tahun ini membuat inovasi digitalisasi layanan akomodasi di asrama haji yang diberi nama Munakosah (Manajemen Unit Layanan Akomodasi Asrama Haji) dan fast track di bandara keberangkatan.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU Kemenag) Arfi Hatim menyebut, dengan adanya Munakosah tersebut, memungkinkan jemaah mengetahui lokasi gedung dan nomor kamar sejak H-2 keberangkatan, baik melalui Surat Perintah Masuk Asrama (SPMA) maupun QR code di situs asramahaji.com.

    “Alhamdulillah, seluruh asrama embarkasi sudah siap 100%. Layanan berjalan lancar dan jemaah merasa terbantu, terutama dengan hadirnya Munakosah yang mempercepat proses masuk kamar tanpa harus menunggu lama,” kata Arfi seperti dikutip Antara, Sabtu (3/5/2025).

    Dia menjelaskan, kini para jemaah tidak perlu membawa tas kabin ke dalam gedung aula tempat mereka melakukan registrasi sehingga proses check-in menjadi lebih cepat dan tertib.

    “Munakosah dirancang untuk membuat jemaah bisa langsung masuk kamar begitu tiba di asrama. Ini sangat bermanfaat, apalagi bagi jemaah lansia dan yang memiliki kebutuhan khusus,” tuturnya.

    Kemudahan lain yang diberikan bagi jemaah sejak di dalam negeri adalah layanan fast track atau Makkah Route. Tahun ini, kata Arfi, layanan yang dirintis sejak 2019 ini juga kembali dioperasikan di Bandara Soekarno-Hatta, Adisoemarmo Solo, dan Juanda Surabaya.

    Menurut dia, sebanyak 122.291 jemaah akan menggunakan fasilitas tersebut, yang memungkinkan proses imigrasi Arab Saudi diselesaikan sepenuhnya di Indonesia.

    “Dengan fast track, jemaah tidak perlu lagi mengantre lama di bandara Arab Saudi. Mereka bisa langsung menuju hotel atau lokasi tujuan setelah mendarat. Ini sangat menghemat waktu dan tenaga,” kata Arfi.

    Adapun, keberangkatan 393 jemaah haji kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-01) disaksikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Kamis (1/5/2025).

    Sejalan dengan Kemenag, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui anak usahanya BPKH Limited meningkatkan sejumlah inovasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

    Sejumlah terobosan tersebut, di antaranya adalah peningkatan pasokan bumbu untuk katering, akomodasi hotel di Mekah dan Madinah, serta penyediaan makanan siap saji.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan bahwa peningkatan pasokan bumbu nusantara untuk dapur-dapur katering yang melayani jemaah haji Indonesia menjadi salah satu terobosan signifikan pada musim haji tahun ini.

    Tahun lalu, pasokan bumbu yang disediakan hanya sebanyak 76 ton, tetapi jumlahnya meningkat pesat pada musim haji 2025 menjadi 475 ton.

    “Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan kualitas makanan yang disediakan bagi jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci, guna mendukung kenyamanan dan kepuasan mereka,” kata Fadlul.

    Akomodasi Hotel Jemaah Haji Indonesia

    Selain itu, BPKH juga telah menyiapkan akomodasi hotel untuk jemaah haji Indonesia. Pada musim haji tahun ini, BPKH telah memesan delapan hotel di Makkah dan satu hotel di Madinah yang khusus disiapkan bagi jemaah haji Indonesia. Hotel-hotel ini telah dikontrak secara bersama dengan Kemenag.

    “Alhamdulillah, kami telah berhasil mengontrak delapan hotel di Makkah dan satu hotel di Madinah untuk digunakan oleh jemaah haji Indonesia. Kami berkomitmen untuk memastikan mereka mendapatkan akomodasi yang layak dan nyaman selama menunaikan ibadah haji,” tuturnya.

    Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan jemaah, BPKH juga akan menyediakan makanan siap saji (ready-to-eat) sebanyak enam kali selama musim haji 2025. Penyediaan makanan ini dijadwalkan pada tanggal 7 Zulhijah (pagi, siang dan malam), 8 Zulhijah (pagi) dan 13 Zulhijah (siang dan malam), dengan total enam porsi makanan.

    “Kami ingin memastikan bahwa jemaah haji Indonesia tidak hanya mendapat makanan yang bergizi, tetapi juga makanan yang praktis dan siap saji, yang akan mendukung kelancaran ibadah mereka,” ujar Fadlul.

    Sebagai gambaran, sejak 2023 BPKH juga telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama, khususnya dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), untuk menyewakan area komersial kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di hotel-hotel yang disewa oleh jemaah haji Indonesia.

    “Kami bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk menyewakan lobi-lobi atau area komersial di 104 hotel yang disewa untuk jemaah haji Indonesia. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan manfaat lebih bagi jemaah haji Indonesia,” ujarnya.

    Adapun, berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), hingga Sabtu (3/5/2025) pukul 08.00 WIB, sebanyak 6.597 jemaah haji Indonesia dari 17 kloter telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah.

  • PLN Mulai Pemulihan Gangguan Jaringan Listrik di Bekasi

    PLN Mulai Pemulihan Gangguan Jaringan Listrik di Bekasi

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) tengah menangani gangguan jaringan listrik yang terjadi di beberapa wilayah Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025).

    PT PLN (Persero) UP3 Bekasi saat ini telah bergerak cepat melakukan upaya penormalan jaringan menyusul terjadinya gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 KiloVolt (kV) yang berdampak pada pasokan listrik di sejumlah wilayah Bekasi.

    Manager PLN UP3 Bekasi, Donna Sinatra, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi.

    PLN Bekasi, kata Donna mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mempercepat penormalan kembali pasokan listrik di wilayah-wilayah terdampak. 

    “Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar proses pemulihan dapat berjalan dengan lancar,” kata Donna dalam keteranganya, Sabtu (3/5/2025).

    Adapun wilayah yang terdampak meliputi Duren Jaya, Perumnas 3 Bekasi Timur, Jl Hasibuan, Jl Sudirman, Perumnas 2, Jl Raya Tambun, Jl Perjuangan Teluk Angsan.

    Kemudian, gangguan juga terjadi di Jl Chairil Anwar, Setia Mekar, Jl Juanda, Jl Kartini, Kelurahan Marga Jaya, Jatimulya, Pr Pondok Hijau, Jl Kalimalang Setia Dharma, Bantar Gebang, Giant Mall dan beberapa area lainnya di wilayah Kota Bekasi.

    PLN UP3 Bekasi mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan jaringan listrik.

    Tim teknik saat ini berada di lapangan guna memastikan sistem kembali beroperasi dengan aman dan andal.

    PLN juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123.

  • BPS: Harga Beras Premium-Medium Turun di Penggilingan pada April 2025

    BPS: Harga Beras Premium-Medium Turun di Penggilingan pada April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras kualitas premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami penurunan pada April 2025.

    Mengutip Berita Resmi Statistik BPS, Sabtu (3/5/2025), pada April 2025, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp13.047 per kilogram, atau turun 1,21% dibandingkan bulan sebelumnya.

    Sama halnya dengan rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp12.555 per kilogram atau turun 1,16% dibandingkan Maret 2025.

    Data BPS juga menunjukkan, rata-rata harga beras kualitas submedium dibanderol Rp12.547 per kilogram atau turun 1,1%, serta rata-rata harga beras pecah di tingkat penggilingan dipatok Rp12.358 per kilogram atau turun 5,23%.

    Jika dibandingkan dengan April 2024, rata-rata harga beras di penggilingan pada April 2025 untuk kualitas premium, medium dan pecah masing-masing turun sebesar 3,44%, 1,60%, dan 0,07%. Sementara itu, kualitas submedium naik sebesar 1,37%.

    Masih mengacu data BPS, harga beras di penggilingan tertinggi sebesar Rp17.500 per kilogram di provinsi Kalimantan Tengah, yaitu beras kualitas premium.

    Di sisi lain, harga beras terendah dibanderol Rp10.000 per kilogram di provinsi Sumatera Selatan (beras kualitas submedium), Kalimantan Selatan (beras kualitas medium), dan Sulawesi Selatan (beras kualitas medium dan submedium).

    Selama April 2024–April 2025, rata-rata harga beras tertinggi untuk kualitas premium dan medium terjadi pada April 2024, masing-masing sebesar Rp13.512 per kilogram dan Rp12.759 per kilogram.

    “Sedangkan beras kualitas submedium terjadi pada Januari 2025 sebesar Rp12.721 per kilogram dan beras kualitas pecah terjadi pada Maret 2025 sebesar Rp13.040 per kilogram,” tulis laporan BPS.

    Sementara itu, rata-rata harga beras terendah untuk kualitas premium terjadi pada November 2024, yakni sebesar Rp12.846 per kilogram.

    Selanjutnya, untuk beras kualitas medium, submedium, dan pecah terjadi pada Mei 2024, yang masing-masing sebesar Rp12.071 per kilogram, Rp11.996 per kilogram, dan Rp11.700 per kilogram.

  • OJK Sebut Literasi Keuangan Pria Masih Lebih Tinggi Dibanding Perempuan

    OJK Sebut Literasi Keuangan Pria Masih Lebih Tinggi Dibanding Perempuan

    Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap tingkat literasi keuangan laki-laki lebih tinggi apabila dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang diumumkan oleh OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan indeks literasi keuangan laki-laki dan perempuan adalah masing-masing sebesar 67,32% dan 65,58%.

    “Sedangkan, indeks inklusi keuangan laki-laki dikatakan sebanding dengan perempuan, yakni masing-masing 80,73% dan 80,28%,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki dalam keterangan resmi pada Jumat (4/5/2025). 

    Lebih lanjut, berdasarkan kelompok usia, kalangan muda dan usia produktif menunjukkan capaian tertinggi dalam literasi keuangan. Kelompok umur 26–35 tahun mencatat indeks literasi keuangan sebesar 74,04%, disusul kelompok 18–25 tahun 73,22%, dan 36–50 tahun 72,05%. Sementara itu, kelompok umur 15–17 tahun 51,68% dan 51–79 tahun 54,55% mencatat indeks terendah.

    Dari sisi inklusi, kelompok umur 18-25 tahun memimpin dengan indeks 89,96%, disusul usia 26-35 tahun 86,10%, dan 36-50 tahun 85,81%. Kelompok 51-79 tahun dan 15-17 tahun berada di posisi terbawah dengan indeks masing-masing 66,88% dan 74,00%.

    Perbedaan juga tampak jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Indeks literasi keuangan masyarakat kota mencapai 70,89% dan inklusi 83,61%, jauh melampaui daerah perdesaan yang masing-masing hanya 59,60% dan 75,70%.

    Tingkat pendidikan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi literasi dan inklusi. Mereka yang menamatkan pendidikan tinggi mencatat indeks literasi keuangan 90,63% dan inklusi 99,10%. Sebaliknya, kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah memiliki indeks literasi hanya 43,20% dan inklusi 56,95%.

    Dari sisi profesi, pegawai/profesional mencatat indeks literasi 85,80% dan inklusi 95,11%. Kelompok pensiunan bahkan mencetak inklusi keuangan sempurna, 100%, meski literasi keuangannya sedikit lebih rendah di angka 74,11%. Sementara itu, petani, peternak, nelayan, dan mereka yang belum bekerja mencatat indeks yang paling rendah di kedua kategori.

    Adapun, indeks literasi dan inklusi keuangan nasional menunjukkan tren peningkatan positif. Indeks literasi keuangan tahun ini tercatat mencapai 66,46%, naik dari 65,43% pada 2024. Sementara itu, indeks inklusi keuangan melonjak menjadi 80,51%, dari sebelumnya 75,02%.

  • TikTok Didenda Rp9,8 Triliun Imbas Langgar Privasi di Uni Eropa

    TikTok Didenda Rp9,8 Triliun Imbas Langgar Privasi di Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA – TikTok dijatuhi denda sebesar 530 juta euro atau sekitar Rp9,8 triliun oleh regulator perlindungan data utama Uni Eropa menyusul kekhawatiran serius terhadap praktik perlindungan data pengguna.

    Regulator juga memerintahkan TikTok untuk menghentikan transfer data ke China dalam waktu enam bulan jika mekanisme pemrosesannya tidak sesuai dengan hukum privasi Eropa.

    Melansir Reuters, Sabtu (3/5/2025), Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC), yang merupakan otoritas utama pengawas privasi di UE untuk perusahaan global, menyatakan bahwa TikTok tidak mampu menunjukkan bahwa data pengguna UE yang diakses secara jarak jauh oleh staf di China dijaga sesuai standar perlindungan tinggi yang diatur dalam hukum UE.

    DPC menegaskan bahwa TikTok tidak memberikan perlindungan memadai atas potensi akses data oleh otoritas China, sebagaimana diatur dalam undang-undang kontra-spionase dan regulasi lain yang disebut TikTok sendiri menyimpang secara signifikan dari norma perlindungan data di Eropa.

    TikTok menyampaikan bantahan keras terhadap keputusan tersebut, menyatakan bahwa pihaknya telah menggunakan mekanisme hukum UE, termasuk klausul kontrak standar, untuk mengatur akses jarak jauh secara terbatas dan diawasi secara ketat. TikTok juga menyatakan akan mengajukan banding atas putusan ini.

    Perusahaan mengklaim regulator mengabaikan sistem keamanan baru yang diterapkan sejak 2023, termasuk pemantauan independen terhadap akses jarak jauh dan penyimpanan data pengguna UE di pusat data khusus di Eropa dan Amerika Serikat.

    TikTok, yang kini memiliki sekitar 175 juta pengguna di Eropa, menekankan bahwa mereka belum pernah menerima permintaan data pengguna dari otoritas China, dan tidak pernah memberikan data tersebut.

    “Keputusan ini berpotensi menciptakan preseden yang berdampak luas terhadap perusahaan dan industri global yang beroperasi di Eropa,” kata TikTok seperti dikutip Reuters, Sabtu (3/5/2025).

    DPC juga menemukan bahwa meskipun TikTok selama proses investigasi selama empat tahun menyatakan tidak menyimpan data UE di China, perusahaan mengungkapkan bulan lalu bahwa mereka baru menyadari pada Februari bahwa sebagian kecil data tersimpan di China dan kini telah dihapus.

    “DPC memandang serius perkembangan ini dan tengah mempertimbangkan apakah langkah regulasi lanjutan perlu diambil,” ujar Wakil Komisioner Graham Doyle.

    Ini merupakan sanksi kedua terhadap TikTok dari DPC. Pada 2023, perusahaan dikenai denda 345 juta euro atas pelanggaran perlindungan data pribadi anak-anak di kawasan UE.

    Sebagai otoritas utama GDPR di Eropa, DPC Irlandia memegang peran kunci dalam menindak perusahaan teknologi global seperti Microsoft, LinkedIn, X (dulu Twitter), dan Meta, berkat keberadaan kantor pusat regional mereka di Irlandia.

    Berdasarkan aturan GDPR yang juga mencakup Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia, regulator dapat menjatuhkan denda hingga 4% dari pendapatan global perusahaan pelanggar.

  • Potensi Produksi Beras RI Tembus 18,76 Juta Ton Semester I/2025, Ini Sebarannya

    Potensi Produksi Beras RI Tembus 18,76 Juta Ton Semester I/2025, Ini Sebarannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan total produksi beras sementara pada semester I/2025 mampu mencapai 18,76 juta ton beras.

    Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS, dikutip pada Sabtu (3/5/2025), produksi beras dalam negeri diperkirakan naik sebanyak 1,89 juta ton beras atau 11,17% dibandingkan produksi beras pada Januari–Juni 2024 yang hanya sebanyak 16,88 juta ton beras.

    Secara terperinci, produksi beras dalam negeri diperkirakan mencapai 1,24 juta ton beras pada Januari 2025, 2,23 juta ton beras pada Februari 2025, dan 5,14 juta ton beras pada Maret 2025.

    Kemudian, produksi beras pada April–Mei 2025 masing-masing diperkirakan mencapai 5,3 juta ton dan 2,63 juta ton. Serta, sebanyak 2,22 juta ton beras pada Juni 2025.

    Jika ditinjau menurut provinsi, produksi beras dalam negeri tertinggi sepanjang Januari–Juni 2025 berasal dari Jawa Timur. Wilayah ini mampu memasok 19,27% dari total perkiraan produksi sepanjang paruh pertama tahun ini.

    Berdasarkan data BPS, produksi beras di Jawa Timur diperkirakan mencapai 3,61 juta ton beras, atau naik 12,64% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 3,21 juta ton beras.

    Produksi terbesar kedua berasal dari provinsi Jawa Tengah dengan perkiraan produksi beras sebanyak 3,12 juta ton pada enam bulan pertama 2025. Angka ini naik 4,88% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2,97 juta ton beras.

    Berikutnya, sebanyak 2,88 juta ton beras diperkirakan akan berasal dari Jawa Barat, atau naik 9,73% dari periode Januari sampai Juni 2024.

    Sumbangan produksi beras tertinggi tak hanya berasal dari pulau Jawa. BPS mengungkap Sulawesi Selatan diperkirakan akan mengalami kenaikan produksi beras sebesar 16,96% dari sebelumnya 1,21 juta ton beras pada Januari–Juni 2024 menjadi 1,41 juta ton beras sepanjang enam bulan pertama di tahun ini.

    Sementara itu, Papua Pegunungan diperkirakan menjadi wilayah dengan produksi beras terendah dengan volume 47 ton. Namun angka ini melonjak 158,5% dibandingkan dengan semester I/2024 sebanyak 18 ton.

    Di sisi lain, data BPS juga menunjukkan bahwa wilayah dengan produksi beras yang terkontraksi paling dalam adalah Papua, yakni sebesar 73,11% dari 1.627 ton beras menjadi 437 ton beras.

  • Trump Bakal Pangkas Anggaran Pendidikan hingga Kesehatan Rp2,6 Kuadriliun

    Trump Bakal Pangkas Anggaran Pendidikan hingga Kesehatan Rp2,6 Kuadriliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengusulkan untuk memotong anggaran belanja domestik senilai US$163 miliar atau setara Rp2,6 kuadriliun.

    Dilansir Reuters pada Sabtu (3/5/2025), usulan belanja domestik itu dilakukan untuk pengurangan biaya pendidikan, perumahan, penelitian medis pada anggaran tahun depan.

    Usulan itu akan memangkas lebih dari US$2 miliar dari dana pajak Internal Revenue Service (IRS) dan akan memotong anggaran National Institutes of Health dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lebih dari 40%.

    Kantor Manajemen dan Anggaran atau OMB menyampaikan pengurangan anggaran direksional non-pertahanan ini bakal dipotong sebesar 23%. Jumlah itu, turun ke tingkat terendah sejak 2017.

    Sementara itu, Trump justru bakal meningkatkan belanja untuk pertahanan dan keamanan perbatasan. Total kenaikan anggaran keamanan ini hampir 65% dibandingkan dengan 2025.

    “Pada momen kritis ini, kita membutuhkan anggaran bersejarah. Anggaran yang mengakhiri pendanaan kemunduran kita, mengutamakan rakyat Amerika, dan memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi militer dan keamanan dalam negeri kita,” kata Direktur OMB Russ Vought, dikutip reuters, Sabtu (3/5/2025).

    Adapun, anggaran pertama Trump sejak kembali menjabat berupaya memenuhi janjinya untuk meningkatkan anggaran keamanan perbatasan sekaligus memangkas birokrasi federal. 

    Di lain sisi, anggota Kongres dari Partai Demokrat mengecam pemotongan anggaran dalam negeri ini. Namun, anggota Partai Republik justru menyerukan agar ada peningkatan anggaran pertahanan dan bidang lainnya.

  • Nike-Adidas Cs Minta Trump Bebaskan Industri Alas Kaki dari Tarif Resiprokal

    Nike-Adidas Cs Minta Trump Bebaskan Industri Alas Kaki dari Tarif Resiprokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi perdagangan distributor dan peritel sepatu AS atau Footwear Distributors & Retailers of America (FDRA) yang mencakup pemilik merek-merek seperti Nike dan Adidas, meminta Presiden AS Donald Trump untuk mempertimbangkan pembebasan tarif timbal balik atau tarif resiprokal terhadap industri alas kaki.

    Melansir dari Bloomberg, Sabtu (3/5/2025), permintaan ini tertulis dalam surat yang ditandatangani oleh Nike, Adidas America, Puma, hingga Skechers.

    Dalam surat tertanggal 29 April 2025, FDRA menyebut tarif tersebut akan menaikkan biaya sepatu di AS dan menyebabkan bisnis ditutup.

    FDRA mendesak agar Presiden Trump untuk mengecualikan produk alas kaki dari tarif timbal balik, lantaran bisnis ini menghadapi ancaman eksistensial akibat peningkatan biaya yang sangat besar.

    “Kami terdampak sangat berat oleh kebijakan tarif ini, karena pemerintah AS sudah membebankan tarif yang tinggi pada industri kami sebelum tarif baru ditambahkan,” demikian bunyi surat tersebut.

    Di samping itu, FDRA juga menyebut tarif ini tidak akan mendorong manufaktur sepatu kembali ke AS, sebab membutuhkan investasi modal yang besar dan perencanaan bertahun-tahun untuk mengubah sumber produksi.

    “Tarif baru ini justru menghilangkan kepastian bisnis yang dibutuhkan untuk melakukan investasi semacam itu dan menghapus hampir seluruh modal yang diperlukan,” tulisnya.

    Terlebih, FDRA menyampaikan tarif timbal balik juga dikenakan atas mesin dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alas kaki di AS.

    Untuk itu, FDRA meminta agar Kepala Negara AS menghapus produk alas kaki dari tarif timbal balik.

    “Jika situasi ini terus berlanjut, para pekerja dan konsumen alas kaki Amerika akan menderita. Ini adalah keadaan darurat yang memerlukan tindakan dan perhatian segera,” katanya.

  • Hong Kong Borong Dolar AS demi Jaga Stabilitas Nilai Tukar

    Hong Kong Borong Dolar AS demi Jaga Stabilitas Nilai Tukar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Hong Kong turun tangan memborong dolar AS dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah untuk mempertahankan sistem patokan mata uang, setelah dolar Hong Kong menguat ke batas atas kisaran perdagangannya.

    Melansir Bloomberg, Sabtu (3/5/2025), Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) menggelontorkan HK$46,539 juta atau setara US$6 miliar (Rp96 triliun), yang merupakan intervensi satu hari terbesar sejak pencatatan dimulai pada 2004.

    Seorang pejabat HKMA di kantor perwakilan New York membenarkan intervensi ini melalui sambungan telepon. Aksi ini menjadi yang pertama sejak 2020.

    Langkah tersebut menyusul pelemahan dolar AS yang membuat dolar Hong Kong nyaris menyentuh batas atas kisaran perdagangannya di level 7,75–7,85 per dolar AS. Dalam beberapa tahun terakhir, HKMA justru lebih sering menjual dolar AS, termasuk pada 2022 dan 2023, untuk menjaga nilai tukar agar tidak tergelincir ke batas bawah kisaran tersebut.

    Intervensi Hong Kong terjadi di tengah gelombang volatilitas nilai tukar yang juga mengguncang kawasan Asia. Pada hari yang sama, bank sentral Taiwan turut memasuki pasar valuta asing setelah dolar Taiwan melonjak 3% terhadap dolar AS, kenaikan harian terbesar sejak 1988.

    Penguatan mata uang Asia dipicu harapan munculnya kembali dialog dagang antara Washington dan Beijing. Ini menjadi sinyal awal bahwa negosiasi bisa kembali dibuka, menyusul keputusan Presiden Donald Trump yang baru saja menaikkan tarif impor bulan lalu.

    Kebijakan dagang Trump telah menciptakan guncangan di pasar keuangan global dan memunculkan keraguan atas peran dolar sebagai mata uang pelindung nilai (safe haven). Investor pun mulai menjauhi aset-aset Amerika Serikat setelah bertahun-tahun mengandalkannya.

    Indeks Bloomberg Dollar Spot—yang melacak kinerja dolar terhadap sejumlah mata uang utama—mencatat performa terburuk sejak 2022 pada bulan April lalu, dan sepanjang tahun ini sudah turun 6,5%.

    Sistem patokan dolar Hong Kong diberlakukan sejak 1983 untuk mengendalikan gejolak nilai tukar saat proses penyerahan kedaulatan dari Inggris ke China. Pada 2005, pemerintah memperlebar kisaran perdagangan menjadi 7,75 hingga 7,85 per dolar AS.

    Meskipun kerap jadi incaran para spekulan, sistem patokan ini tetap kokoh bertahan. Dua nama besar di dunia hedge fund, Kyle Bass dari Hayman Capital dan Bill Ackman dari Pershing Square, diketahui pernah mempertaruhkan modalnya untuk menjatuhkan dolar Hong Kong—namun sejauh ini belum membuahkan hasil.

     

  • Buruh Minta Presiden Bentuk Satgas PHK, Mampu Tangani Gelombang PHK?

    Buruh Minta Presiden Bentuk Satgas PHK, Mampu Tangani Gelombang PHK?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar ketenagakerjaan mempertanyakan tuntutan buruh yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK).

    Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak menilai pembentukan Satgas PHK tidak secara langsung bisa menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan gelombang PHK di Tanah Air.

    “Buruh menuntut Presiden membentuk Satgas PHK? Apa tugasnya? Mampukah Satgas itu meningkatkan produktivitas pekerja supaya perusahaan mampu bertahan tidak melakukan PHK?” ujar Payaman ketika dihubungi, dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

    Terlebih, Payaman menjelaskan gelombang PHK terjadi lantaran ekonomi yang melesu. Alhasil, perusahaan dengan produktivitas dan daya saing yang rendah terpaksa memutus hubungan kerja sebagian karyawannya.

    Namun sebelum melakukan PHK, lanjutnya, biasanya perusahaan harus memberitahukan maksudnya dulu kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

    Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan akan memeriksa kondisi perusahaan, termasuk bantuan untuk menyelamatkan perusahaan supaya tidak perlu melakukan PHK.

    Namun, jika PHK terpaksa harus dilakukan, Dinas Ketenagakerjaan harus memastikan kompensasi atau pesangon harus dibayar, dan kayawan korban PHK diusahakan untuk mengisi lowongan kerja di tempat lain.

    Sementara itu, jika tidak ada kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi kerjanya, Payaman menuturkan bahwa para buruh yang ter-PHK harus dipersiapkan untuk bekerja mandiri.

    “Jadi sebenarnya tidak perlu membentuk Satgas PHK atau badan baru untuk menangani PHK. Yang perlu dilakukan adalah memberdayakan sarana yang telah ada, yaitu Dinas Ketenagakerjaan di semua provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya.

    Payaman mengatakan setiap Dinas Ketenagakerjaan harus memiliki informasi pasar kerja yang lengkap seperti lowongan kerja dan persyaratannya. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga harus memiliki data jumlah pencari kerja, termasuk penganggur dan tenaga ter-PHK dengan kompetensinya.

    Dia menambahkan bahwa setiap Dinas Ketenagakerjaan juga harus berperan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja yang sesuai, serta memantau perusahaan bermasalah dan membantu memberikan solusi supaya tidak perlu melakukan PHK.

    “Dinas Ketenagakerjaan juga harus memastikan pemberian hak-hak pekerja ter-PHK dan bekerja sama dengan instansi lain terkait seperti Kementerian UMKM mempersiapkan pencari kerja untuk bekerja mandiri,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengumumkan akan segera membentuk Satgas untuk menangani kasus PHK.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” kata Prabowo.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya tengah merampungkan konsep pembentukan Satgas PHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    “Kami bersama Kemenko Ekonomi dan Kemensesneg sedang finalisasi konsep Satgas PHK,” kata Yassierli kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).

    Untuk diketahui, Satgas PHK dibentuk untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.