Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Prabowo Tegaskan Biaya Haji Harus Lebih Murah lagi, Minta Garuda Efisien

    Prabowo Tegaskan Biaya Haji Harus Lebih Murah lagi, Minta Garuda Efisien

    Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya tak hanya fokus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, tetapi juga berupaya menekan ongkos ibadah haji agar semakin terjangkau. Prabowo meminta maskapai penerbangan Garuda Indonesia lebih efisien.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Minggu (4/5/2025).

    “Saudara-saudara kita paham dan mengerti bahwa bahwa jemaah haji kita telah menabung cukup lama, bahkan juga menunggu cukup lama sehingga pemerintah kita khususnya di bawah kepemimpinan saya akan berusaha sekeras tenaga beri pelayanan terbaik juga kita berjuang keras turunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu,” katanya dalam forum itu.

    Dalam rangka menurunkan biaya haji, Prabowo menyebut bahwa efisiensi di sektor penerbangan menjadi salah satu langkah penting. Ia pun meminta maskapai Garuda Indonesia untuk menghilangkan pembiayaan yang tidak perlu demi menekan biaya.

    “Kita akan bikin efisien, penerbangan, Garuda juga saya minta efisien dilakukan semua upaya untuk menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, efisiensi bisa turunkan biaya dan itu yang kita harus capai,” ujarnya.

    Prabowo juga mengungkapkan bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, pemerintah telah berhasil memangkas biaya haji hingga Rp4 juta. Meski begitu, ia belum merasa puas dan menargetkan agar biaya haji ke depan bisa lebih rendah lagi. 

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan biaya haji Rp4 juta yang sudah dirasakan oleh jemaah tahun ini 203.000, tetapi Rp4 juta saya minta dikurangi lagi, saya belum puas. Kita harus termurah yang bisa kita capai, kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” katanya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta agar pekerjaan rumah ini bisa diselesaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Yusuf Irfan.

    “Saya kira bisa kira-kira Kepala Badan? Menag? Insyaallah ini ditonton lho ini,” pungkas Prabowo.

  • BPS Umumkan Besok, Simak Konsensus Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I/2025

    BPS Umumkan Besok, Simak Konsensus Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus Bloomberg memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di bawah 5% pada kuartal I/2025. Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan angka resmi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 pada Senin (5/5/2025).

    Sebanyak 19 lembaga yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 berada di angka 4,9% secara tahunan atau year on year (YoY). Nilai tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode yang sama tahun sebelumnya atau kuartal I/2024 yang mencapai 5,11% YoY.

    Adapun estimasi tertinggi sebesar 5,1% diberikan sejumlah lembaga yaitu ING Group, Indo Premier Securities, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan United Overseas Bank. Sementara estimasi terendah di angka 4% yang diberikan oleh S&P Global.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,91% YoY pada kuartal I/2025. Dia pun menjelaskan perkembangan empat komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yang sebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025.

    Pertama, konsumsi rumah tangga—penopang utama perekonomian Indonesia— yang diproyeksikan tumbuh 4,5% YoY pada kuartal I/2025. Nilai tersebut melambat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91% YoY pada kuartal I/2024.

    Kedua, belanja pemerintah yang diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% YoY pada kuartal I/2025. Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024.

    Menurut Josua, kontraksi belanja pemerintah tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025 yang mencapai 17,1% dari pagu belanja tahunan.

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp 17,5 triliun,” ujar Josua, Minggu (4/5/2025).

    Ketiga, investasi (PMTB) yang diperkirakan tumbuh 3,11% YoY. Pertumbuhan tersebut relatif stabil secara tahunan namun secara kuartalan diperkirakan terkontraksi 6,50%.

    Menurutnya, kontraksi investasi secara kuartalan itu mencerminkan kehati-hatian investasi asing yang tumbuh lebih lambat (12,7% YoY) dibanding investasi dalam negeri (19,1% YoY). Josua menjelaskan ketegangan geopolitik dan eskalasi perang dagang memang cenderung membuat investor menahan lakukan ekspansi.

    Keempat, ekspor barang dan jasa tumbuh yang tumbuh 9,52% YoY. Josua melihat pertumbuhan kuat ekspor berkat hilirisasi dan ekspor manufaktur bernilai tambah.

    Hanya saja, sambungnya, impor juga naik 5,07% YoY yang mencerminkan permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya.

    “Secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan kuartal I/2025 sebesar 4,91% mencerminkan kombinasi dari konsumsi yang masih solid namun melemah, belanja pemerintah yang tertahan, serta investasi dan ekspor yang belum sepenuhnya pulih akibat tekanan global,” jelas Josua.

    Dia menekankan bahwa ketidakpastian eksternal, khususnya tarif dagang AS dan prospek perlambatan global, menambah risiko perekonomian jangka pendek.

    Oleh sebab itu, Josua menekankan pentingnya koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal agar kebijakannya bisa menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan permintaan domestik pada kuartal-kuartal berikutnya.

    Sementara itu ketika ditanya apakah masih akan optimistis tumbuh 5% pada kuartal pertama tahun ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di kisaran itu.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025). 

  • Beda Nasib Indonesia, Jepang, & Malaysia Soal Stok Beras Terkini

    Beda Nasib Indonesia, Jepang, & Malaysia Soal Stok Beras Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut beras dalam negeri mengalami surplus saat sejumlah negara —Jepang hingga Malaysia— tengah dilanda krisis beras.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan banjir surplus beras ini diperoleh tanpa melalui keran importasi.

    Amran menjelaskan, surplus beras dalam negeri ini sejalan dengan peningkatan kuota pupuk bersubsidi, reformasi sistem distribusi pupuk, hingga kenaikan harga gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram.

    “Saat negara lain menghadapi krisis pangan, Indonesia justru surplus beras tanpa impor. Ini bukti bahwa ketika petani diberi dukungan penuh, hasilnya bisa luar biasa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/5/2025).

    Per 4 Mei 2025, stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 3,5 juta ton di gudang Perum Bulog. Stok CBP ini mencatatkan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, atau sejak Bulog dibentuk oleh Presiden Soeharto.

    Amran mengatakan pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional, sekaligus bukti keberhasilan kerja keras petani dan efektivitas kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

    Namun, dia menyatakan angka stok cadangan beras ini akan terus diperkuat dan dipantau hingga mencapai target 4 juta ton.

    Di sisi lain, Amran menuturkan realisasi serapan beras Bulog mencapai 1,06 juta ton pada April 2025, sehingga secara total sebanyak 1,8 juta ton beras terserap dari Januari—awal Mei 2025.

    “Seluruh beras tersebut merupakan hasil serapan dari petani lokal, tanpa adanya impor beras medium selama periode Januari–Mei 2025,” ungkapnya.

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional diproyeksi akan menembus 18,76 juta ton pada semester I/2025. Angkanya naik 1,89 juta ton beras atau 11,17% dibandingkan produksi beras pada Januari–Juni 2024 yang hanya sebanyak 16,88 juta ton beras.

    Teranyar, United States Department of Agriculture (USDA) memperkirakan, produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton. Menurut Amran, angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan ASEAN, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan strategis di tengah ancaman krisis pangan global.

    Daftar Negara yang Dilanda Krisis Beras

    Berdasarkan catatan Bisnis yang dilansir dari akun Instagram @goodstats.id, Jumat (25/4/2025), berikut adalah daftar negara yang dilanda krisis beras:

    1. Jepang

    Di sana, beras domestik dibanderol 842 yen atau Rp100.000 per kilogram. Harga beras di Jepang naik lebih dari 100% dibanding 2024.

    Kondisi ini membuat pemerintah Jepang harus mengimpor beras dari Korsel lagi sejak terakhir 1999.

    2. Filipina

    Berikutnya, inflasi harga beras di Filipina mencapai level 24,4%, tertinggi dalam 15 tahun. Alhasil, pemerintah Filipina menetapkan status darurat ketahanan pangan di awal 2025.

    3. Malaysia

    Malaysia mencatat rasio swasembada beras turun ke level 56,2%. Di mana, produksi domestik hanya memenuhi kebutuhan di rentang 40%—50%.

  • Dana Koperasi Desa, Zulhas: Pinjaman Himbara Plafon hingga Rp5 Miliar

    Dana Koperasi Desa, Zulhas: Pinjaman Himbara Plafon hingga Rp5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap dana pembentukan 80.000 Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih akan meminjam dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon di kisaran Rp4 miliar—Rp5 miliar.

    Menko Zulhas menuturkan skema pendanaan Rp4–5 miliar dari Himbara ini akan menjadi tumpuan awal dalam pembentukan KopDes Merah Putih.

    “Dana KopDes atau koperasi kelurahan itu nanti dananya pinjaman dari Himbara, plafonnya antara Rp4 miliar–Rp5 miliar,” kata Zulhas dalam unggahan video di akun Instagram miliknya, dikutip pada Minggu (4/5/2025).

    Zulhas menjelaskan, plafon pinjaman dari Himbara ini akan melalui prosedur verifikasi yang ketat layaknya proses di perbankan.

    “Nanti KopDes atau koperasi kelurahan itu akan menggunakan plafon itu sesuai dengan keperluannya, tetapi sebagaimana prosedur perbankan, akan diverifikasi dengan ketat,” jelasnya.

    Jika merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menugaskan kepada Menteri BUMN untuk memberikan dukungan kepada bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah.

    Pendanaan tersebut dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) melalui skema channeling atas kebutuhan investasi KopDes terkait infrastruktur yang mencakup bangunan, saluran air, saluran listrik, atau akses jalan.

    Selain itu, Menteri BUMN juga ditugaskan untuk memberikan dukungan kepada bank Himbara sebagai salah satu penyedia pendanaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas kebutuhan modal kerja KopDes melalui skema executing.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Harian KopDes Merah Putih itu juga menjelaskan bahwa kelembagaan KopDes Merah Putih bisa dibentuk dari gabungan, eksisting, maupun baru.

    Saat ini, terdapat 51.505 koperasi, yang terdiri dari 5.297 koperasi unit desa (KUD) dan 46.208 koperasi non-KUD. Serta, sebanyak 62.464 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di 75.265 desa. 

    Zulhas menambahkan, keberadaan KopDes Merah Putih ini juga membuka 2 juta lapangan kerja di pedesaan. Untuk itu,  dia meminta agar semua pihak memastikan koperasi ini dapat berkelanjutan.

    Untuk diketahui, proses peluncuran 80.000 KopDes Merah Putih rencananya akan dilakukan pada 12 Juli 2025, atau bertepatan saat peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Adapun, pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 KopDes Merah Putih di desa dan kelurahan sebagai strategi membangun ekonomi kerakyatan dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Prabowo Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno Hatta

    Prabowo Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno Hatta

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Terminal Khusus Haji dan Umrah yang berlokasi di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Lalu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Bin Abdullah H. Amodi.

    Setibanya di lokasi, Prabowo langsung meninjau area Terminal Khusus Haji dan Umrah. Dia juga menyapa dan bersalaman dengan sejumlah calon jemaah haji yang sedang berada di terminal tersebut. Presiden bahkan melayani permintaan foto bersama dari para jemaah.

    Setelah itu, Prabowo menyampaikan pidato sambutan sebelum meresmikan terminal dengan menekan tombol dan menandatangani prasasti sebagai simbol peresmian fasilitas tersebut.

    “Sekali lagi selamat dan dengan demikian saya hari ini mendapat kehormatan besar untuk meresmikan Terminal Khusu Haji dan Umrah Terminal 2F Bandara Internsional Soekarno-Hatta,” ucap Prabowo pada Minggu (4/5/2025).

    Usai peresmian, Presiden bersama rombongan terbatas melanjutkan kunjungan untuk meninjau berbagai fasilitas di dalam terminal tersebut.

    Selain meresmikan fasilitas baru ini, Presiden juga dijadwalkan untuk melepas keberangkatan dan menyapa para jemaah haji serta meninjau langsung fasilitas yang tersedia di terminal.

  • Warren Buffett Berencana Mundur dari Jabatan CEO Berkshire Hathaway Akhir 2025

    Warren Buffett Berencana Mundur dari Jabatan CEO Berkshire Hathaway Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia mengumumkan bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Berkshire Hathaway pada akhir tahun 2025.

    Berkshire Hathaway adalah perusahaan konglomerasi yang bermarkas di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat yang memiliki banyak perusahaan subsidiary. 

    Bisnis inti dari Berkshire Hathaway adalah asuransi, termasuk properti dan asuransi jiwa, reinsuransi dan asuransi khusus yang tidak standar.

    Melansir dari Techcrunch, Minggu (4/5/2025) posisi Buffet bakal diserahkan kepada Greg Abel, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua untuk operasi non-asuransi perusahaan.

    “Saya pikir sudah tiba saatnya Greg menjadi kepala eksekutif perusahaan pada akhir tahun,” kata Buffett di akhir rapat pemegang saham tahunan perusahaan.

    Meski akan mundur dari jabatan eksekutif tertinggi, Buffett, yang kini berusia 94 tahun, menegaskan bahwa dirinya tetap akan berkontribusi dalam kapasitas tertentu di dalam perusahaan. 

    Dalam sebuah wawancara, baik Buffett maupun Abel menyatakan bahwa peran formal Buffett setelah pengunduran dirinya akan menjadi topik utama dalam rapat dewan tersebut.

    Greg Abel telah lama disebut-sebut sebagai penerus Buffett. Namun, baru kali ini sang pendiri Berkshire Hathaway menetapkan secara pasti waktu transisi kepemimpinan.

    Di bawah kepemimpinan Buffett, Berkshire Hathaway telah bertransformasi menjadi salah satu konglomerat terbesar di dunia. 

    Meskipun perusahaan memiliki portofolio investasi yang sangat beragam, sektor teknologi telah menjadi bagian penting, terutama melalui investasi besar dalam Apple Inc. 

    Bahkan setelah mengurangi setengah dari kepemilikan sahamnya tahun lalu, Apple tetap menyumbang lebih dari 20% dari keseluruhan portofolio Berkshire.

  • Aguan Renovasi 500 Rumah di Bandung, Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Aguan Renovasi 500 Rumah di Bandung, Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Bos Properti Agung Sedayu Group (ASG), Sugianto Kusuma atau Aguan diketahui kembali mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Terbaru, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa Aguan akan merenovasi sebanyak 500 rumah di Bandung lewat Yayasan Buddha Tzu Chi miliknya.

    “Tadi kita sudah sepakat, akan melaksanakan secara terbuka, open management untuk mulai merenovasi di Kota Bandung, ada 500 ya rumah yang direnovasi dan yang merenov yayasan Buddha Tzu Chi,” jelas Maruarar dalam unggahan di akun Instagramnya, dikutip Minggu (4/5/2023).

    Lebih lanjut, Ara merinci bahwa anggaran yang dikucurkan oleh Buddha Tzu Chi itu sebesar Rp30 juta hingga Rp40 juta per unit.

    Dengan demikian, dapat diketahui bahwa total anggaran yang diguyurkan Aguan untuk mendukung pembangunan 3 Juta Rumah Presiden Prabowo kali ini mencapai Rp15 miliar hingga Rp20 miliar.

    “Biayanya [untuk merenovasi] Rp20 juta – Rp40 juta per rumah. Mulai [dieksekusi] hari Rabu,” pungkas Ara.

    Untuk diketahui, Aguan menjadi salah satu sosok konglomerat yang rajin turun gunung menggarap dukungan program 3 Juta Rumah.

    Sebelumnya, Aguan juga telah melakukan renovasi sebanyak 500 unit rumah di wilayah Jakarta. Tak berhenti sampai di situ, Aguan memang berencana bakal merenovasi sebanyak 2.000 unit rumah secara keseluruhan. 

    Apabila diakumulasi, maka total anggaran yang diguyurkan Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi untuk merenovasi 2.000 unit rumah nantinya akan mencapai Rp60 miliar hingga Rp100 miliar. 

    Selain itu, Aguan juga berkomitmen membangun sebanyak 750 unit rumah rakyat lewat Agung Sedayu Group. Di mana, pada tahap pertama dirinya telah merealisasikan pembangunan sebanyak 250 unit rumah di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang. 

  • Maruarar Sirait Kumpulkan Bos Properti hingga Bank Bahas Program 3 Juta Rumah

    Maruarar Sirait Kumpulkan Bos Properti hingga Bank Bahas Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumpulkan sejumlah pengusaha properti nasional hingga bos perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membahas dukungan program 3 juta rumah.

    Sejumlah bos properti nasional yang turut serta terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yakni A. Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakni Adrianto P. Adhi, serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) yakni Haryanto Tirtohadiguna.

    Ara menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut pihak pengembang hingga perbankan yakni BBCA sepakat bakal menyelesaikan tantangan pembangunan hingga penyaluran program 3 juta rumah.

    “Kami sepakat bahwa tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan juga perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum dan keberlanjutan,” jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @Maruararsirait, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Lebih lanjut, Ara juga menjelaskan bahwa dirinya bersama pengusaha properti dan bankir nasional itu turun membicarakan pemanfaatan lahan negara.

    Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis memastikan ketersediaan lahan bagi pengembang, terutama yang bakal membangun rumah-rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan lahan negara sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan lahan, terutama bagi MBR,” pungkas Ara.

    Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait memang secara terbuka menyebut bakal melibatkan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Alasannya, karena anggaran yang dikucurkan negara lewat APBN untuk mendukung program perumahan dinilai sangatlah sedikit.

    Di samping itu, Ara juga menyebut bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta lantaran biaya yang dikucurkan pemerintah kepada Kementerian PKP sangatlah minim.

    Bahkan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun hanya mampu digunakan untuk menjalankan program eksisting.

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

  • Risiko Masih Tinggi, Pengamat Minta Pemerintah Tahan Diri untuk Ekspor Beras

    Risiko Masih Tinggi, Pengamat Minta Pemerintah Tahan Diri untuk Ekspor Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai adanya potensi beras dalam negeri yang melimpah sebanyak 18,76 juta ton pada semester I/2025 tak serta-merta membuat Indonesia bisa segera tancap gas mengekspor beras.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai pemerintah harus memikirkan jangka panjang jika ingin mengekspor beras, meski saat ini ada potensi 18,76 juta ton beras yang diproduksi sepanjang Januari—Juni 2025.

    Sebab, dia menjelaskan bahwa umumnya, produksi beras akan turun pada tiga bulan terakhir lantaran memasuki periode paceklik.

    Adapun jika perkiraan produksi beras selama enam bulan di tahun ini dikurangi konsumsi selama enam bulan, maka masih ada surplus beras sekitar 3,22 juta ton. Menurutnya, surplus beras ini penting untuk menutup defisit bulanan ketika musim paceklik di akhir tahun nanti.

    “Kita syukuri produksi [beras] naik. Tapi nggak usah terlalu euforia dengan klaim produksi naik tinggi sehingga ada potensi ekspor,” kata Khudori kepada Bisnis, Minggu (4/5/2025).

    Untuk itu, Khudori mewanti-wanti agar pemerintah harus menjaga produksi beras di bulan-bulan berikutnya agar bisa lebih tinggi dari tahun lalu, sehingga kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi.

    “Jangan lantas euforia, saat ini surplus [beras] ada peluang ekspor. Apa yang mau diekspor? Saat ini situasinya masih amat risk-an kalau Indonesia gegabah mengekspor beras ke Malaysia atau negara lainnya,” terangnya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri diperkirakan naik sebanyak 1,89 juta ton beras atau 11,17% dibandingkan produksi beras pada bulan Januari–Juni 2024 yang hanya sebanyak 16,88 juta ton beras menjadi 18,76 juta ton.

    Menurut Khudori, perkiraan produksi beras selama enam bulan yang naik ini salah satunya dipicu cuaca yang normal. Sebab, saat iklim/cuaca normal, maka produksi terbesar terjadi di periode panen raya yang berlangsung di Februari—Mei, yang produksinya bisa di rentang 60–65% produksi nasional.

    Faktor lainnya adalah sumber daya manusia dan anggaran yang saat ini difokuskan ke padi dan jagung. Selain itu, lanjut dia, stok beras di gudang Perum Bulog juga tertinggi sepanjang sejarah. Per 28 April 2025, stok beras yang dimiliki Bulog telah mencapai 3.306.486 ton.

    Sementara itu, Khudori menuturkan bahwa stok beras yang tersedia saat ini mencakup sisa stok dari tahun sebelumnya sebanyak 1,8 juta ton, yang sebagian besar berasal dari beras impor.

    “Stok beras besar kalau tidak jelas peruntukannya justru potensial memunculkan masalah. Beras itu tidak tahan lama,” terangnya.

    Pasalnya, Khudori menjelaskan, semakin lama beras disimpan di dalam gudang, maka ada potensi turun mutu dan rusak. Bahkan, juga bisa membebani anggaran pengelolaan, seperti pemeliharaan hingga sewa gudang.

    Lebih lanjut, Khudori mengungkap ada sederet tantangan bagi Indonesia untuk bisa menjadi eksportir beras, salah satunya harga beras dalam negeri yang diekspor.

    Dia mengungkap sudah berpuluh tahun harga beras Indonesia tidak pernah lebih murah dari harga di pasar dunia. 

    “Saat ini harga beras di Indonesia sekitar 1,7–1,8 kali dari harga beras di pasar dunia, harga beras di sini jauh lebih mahal,” tandasnya.

  • Pengamat Ungkap Alasan Koperasi Desa Merah Putih Tak Layak Disebut Koperasi

    Pengamat Ungkap Alasan Koperasi Desa Merah Putih Tak Layak Disebut Koperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pembentukan 80.000 Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih telah melanggar prinsip sebagai karakter dari koperasi. Bahkan, keberadaan KopDes Merah Putih ini dinilai tak layak disebut sebagai koperasi.

    Untuk diketahui, proses peluncuran KopDes Merah Putih rencananya akan dilakukan pada 12 Juli 2025, atau bertepatan saat peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto menyebut upaya pemerintah untuk mencapai target pembentukan 80.000 KopDes Merah Putih telah melanggar prinsip mendasar koperasi.

    “KopDes Merah Putih itu bahkan sudah tidak layak untuk dapat disebut sebagai koperasi. Sebab, hanya satu denominator koperasi yang sah, ialah jati diri koperasi yang dibentuk karena adanya nilai-nilai dan prinsipnya sebagai karakter koperasi,” kata Suroto dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (4/5/2025).

    Dia juga menilai pembentukan KopDes ini dibentuk tanpa dasar regulasi yang memadai. Pemerintah, kata dia, dalam pembentukan KopDes ini telah melanggar nilai dan prinsip koperasi.

    “Nilai-nilai penting koperasi seperti otonomi, kemandirian, demokrasi, solidaritas, persamaan, keadilan dilanggar secara total,” ujarnya.

    Selain itu, Suroto menyebut otonomi koperasi dilanggar dengan melakukan intervensi terhadap koperasi dan mengesampingkan kemandirian koperasi dengan pembiayaan koperasi yang bersumber dari kas negara.

    Padahal, dia menjelaskan bahwa di dalam praktik terbaik, koperasi sejatinya dibentuk secara sukarela. “Semua didasarkan kemauan dan atas kesadaran masyarakat sendiri untuk membentuk koperasi karena manfaat dan keuggulan koperasi secara natural,” tuturnya.

    Suroto juga mengkritik KopDes Merah Putih tidak memiliki pijakan hukum, serta birokrasi yang sudah melampaui dan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD).

    “Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi, pasal 33 UUD 1945, suatu sistem yang bekerja atas dasar kesadaran partisipatif warga untuk membangun ekonomi mereka melalui koperasi sebagai gerakan menolong diri sendiri secara bersama sama,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia juga mengkritik pembentukan KopDes telah melampaui UUD yang berpotensi bisa menimbulkan moral hazard.

    “Ini sudah melanggar hak rakyat dan berpotensi timbulkan moral hazard yang tinggi,” pungkasnya.