Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah mengalami kontraksi pada kuartal I/2025, yakni sebesar 1,38% secara tahunan (year on year/YoY). Hal itu turut memengaruhi struktur produk domestik bruto alias PDB, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah.

    Amalia menuturkan kontraksi yang terjadi akibat adanya efek belanja pemilu yang dilakukan pada kuartal I/2024.

    “Tahun lalu ada Pemilu, tahun ini tidak ada pemilu, itu salah satunya [penyebab kontraksi],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia juga buka suara soal dampak efisiensi anggaran ke pertumbuhan ekonomi, karena adanya belanja yang tertahan. Menurutnya, efisiensi atau realokasi anggaran itu membuat belanja tidak terjadi pada kuartal I/2025 tetapi akan tetap terealisasi.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan pada kuartal II/2025 dan seterusnya, karena kuartal I/2025 masih ada proses administrasi untuk direalokasi menjadi kegiatan pemerintah atau kegiatan ekonomi lainnya,” ujar Amalia.

    Distribusi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berdasarkan pengeluaran. / dok BPS

    Alhasil, pertumbuhan ekonomi secara tahunan mecapai 4,87% atau lebih rendah dari kuartal IV/2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I/2024 yang sebesar 5,11%.

    Meski demikian, perlambatan ini sudah diprediksi oleh para ekonom. Baik akibat efek belanja Pemilu maupun efisiensi yang pemerintah Prabowo lakukan sejak awal tahun.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% (YoY).

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah hingga 19,9% (YoY) dan memberikan kontribusi sebsar 6,25% pada kuartal I/2024.

    Sementara melihat pada kuartal sebelumnya atau kuartal IV/2024, Konsumsi Pemerintah tumbuh 4,17% (YoY) dengan kontribusi sebesar 9,96% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada kuartal I/2025 akibat efek efisiensi belanja pemerintah.

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    David menyampaikan bahwa selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyadari akan adanya perlambatan ekonomi akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal tahun.

    Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 mengamanatkan hemat belanja operasional perkantoran, kegiatan seremonial, rapat/seminar, honor kegiatan, jasa profesi, souvenir, sewa gedung/peralatan, hingga perjalanan dinas yang totalnya mencapai Rp306,7 triliun.

    Terdiri dari efisiensi belanja K/L senilai Rp256,1 triliun pada 99 K/L dan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) seniali Rp50,6 triliun.

    “Dengan pengalihan, akan ada pelambatan. Tapi, nanti akan dikejar karena yang kita hemat, tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan,” ujar Prabowo beberapa waktu lalu, seperti yang ditayangkan sejumlah media, seperti Kompas dan Detik.

    Kini, Prabowo telah mengizinkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka blokir anggaran dari efisiensi tersebut. Harapannya, belanja yang sebelumnya tertahan dapat terakselerasi pada bulan-bulan berikutnya.

  • Breaking: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I/2025 hanya 4,87%

    Breaking: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I/2025 hanya 4,87%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 tercatat sebesar 4,87% (year on year/YoY).

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal I/2025 mencapai Rp5.665,9 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.264,5 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi indonesia pada triwulan I/2025 adalah 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan I/2024 atau year on year,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia juga menjabarkan bahwa ekonomi Indonesia terkoreksi 0,98% secara kuartalan, yakni apabila membandingkan kinerja kuartal I/2025 dengan kuartal IV/2024.

    Berdasarkan konsensus yang dihimpun Bloomberg dari 19 lembaga, nilai tengah (median) proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 adalah 4,9%. Proyeksi itu menunjukkan sinyal bahwa ekonomi triwulan I/2025 akan tumbuh di bawah 5% dan melambat dari kuartal I/2024 sebesar 5,11%.

    Adapun estimasi tertinggi sebesar 5,1% diberikan sejumlah lembaga yaitu ING Group, Indo Premier Securities, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan United Overseas Bank. Sementara estimasi terendah di angka 4% yang diberikan oleh S&P Global.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,91% (YoY) pada kuartal I/2025. Dia pun menjelaskan perkembangan empat komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yang sebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025.

    Pertama, konsumsi rumah tangga—penopang utama perekonomian Indonesia— yang diproyeksikan tumbuh 4,5% YoY pada kuartal I/2025. Nilai tersebut melambat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91% (YoY) pada kuartal I/2024.

    Kedua, belanja pemerintah yang diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% (YoY) pada kuartal I/2025. Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024.

    Menurut Josua, kontraksi belanja pemerintah tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025 yang mencapai 17,1% dari pagu belanja tahunan.

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp 17,5 triliun,” ujar Josua, Minggu (4/5/2025).

    Ketiga, investasi (PMTB) yang diperkirakan tumbuh 3,11% (YoY). Pertumbuhan tersebut relatif stabil secara tahunan tetapi secara kuartalan diperkirakan terkontraksi 6,50%.

    Keempat, ekspor barang dan jasa tumbuh yang tumbuh 9,52% (YoY). Josua melihat pertumbuhan kuat ekspor berkat hilirisasi dan ekspor manufaktur bernilai tambah. Hanya saja, impor juga naik 5,07% (YoY) yang mencerminkan permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya.

    Sementara itu, ketika ditanya apakah pemerintah tetap optimistis ekonomi triwulan I/2025 akan tumbuh 5%, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di kisaran itu.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025).

  • Warren Buffett Kritik Kebijakan Tarif Trump: Perdagangan Bukan Senjata

    Warren Buffett Kritik Kebijakan Tarif Trump: Perdagangan Bukan Senjata

    Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan Warren Buffett mengkritik kebijakan perdagangan garis keras yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump.

    Melansir CNBC International pada Senin (5/5/2025), tanpa menyebut nama Trump secara langsung, Buffett mengatakan bahwa mengenakan tarif hukuman pada seluruh dunia adalah kesalahan besar.

    “Perdagangan seharusnya tidak menjadi senjata. Saya pikir semakin makmur seluruh dunia, itu tidak akan merugikan kita, semakin makmur kita, dan semakin aman kita, dan anak-anak Anda akan merasa suatu hari nanti,” kata Buffett pada rapat pemegang saham Berkshire Hathaway.

    Dia menyebut, perdagangan dan tarif “bisa menjadi tindakan perang” dan dia menyebut kebijakan Trump tersebut mengarah pada hal-hal buruk. 

    “Hanya sikap yang ditimbulkannya. Di Amerika Serikat, maksud saya, kita harus berusaha untuk berdagang dengan seluruh dunia dan kita harus melakukan apa yang terbaik bagi kita dan mereka harus melakukan apa yang terbaik bagi mereka,” lanjutnya.

    Buffett menjelaskan bahwa kebijakan proteksionis dapat memiliki konsekuensi negatif dalam jangka panjang bagi AS, setelah menjadi negara industri terkemuka di dunia.

    “Menurut saya, itu adalah kesalahan besar, ketika ada tujuh setengah miliar orang yang tidak menyukai Anda, dan ada 300 juta orang yang bersorak-sorai tentang seberapa baik kinerja mereka – menurut saya itu tidak benar, dan menurut saya itu tidak bijaksana,” kata Buffett. 

    “Amerika Serikat menang. Maksud saya, kita telah menjadi negara yang sangat penting, dimulai dari nol 250 tahun yang lalu. Tidak ada yang seperti itu sebelumnya.”

    Komentar Buffett, yang paling lantang sejauh ini tentang tarif, muncul setelah Gedung Putih memberlakukan tarif impor tertinggi dalam beberapa generasi yang mengejutkan dunia bulan lalu, memicu volatilitas ekstrem di Wall Street. 

    Presiden kemudian mengumumkan jeda tiba-tiba selama 90 hari pada sebagian besar kenaikan, kecuali untuk China, karena Gedung Putih berupaya membuat kesepakatan dengan negara-negara lain. Jeda tersebut telah menstabilkan pasar.

    Namun, Trump telah mengenakan tarif sebesar 145% pada barang-barang impor China tahun ini, yang mendorong China untuk mengenakan tarif balasan sebesar 125%. China mengatakan minggu lalu bahwa mereka sedang mengevaluasi kemungkinan memulai negosiasi perdagangan dengan AS.

  • Warren Buffett Mundur dari Berkshire Hathaway, Ini Sosok Calon Suksesornya

    Warren Buffett Mundur dari Berkshire Hathaway, Ini Sosok Calon Suksesornya

    Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan sekaligus pemilik Berkshire Hathaway Inc., Warren Buffett telah resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari perusahaan investasi tersebut dan menunjuk penggantinya, yaitu Greg Abel.

    “Saya rasa sudah tiba saatnya Greg menjadi CEO perusahaan pada akhir tahun,” kata Buffett pekan lalu saat menutup rapat tahunan Berkshire di Omaha dikutip dari Reuters, Senin (5/5/2025).

    Buffett menambahkan bahwa dia masih akan berada di sana dan mungkin berguna dalam beberapa kasus tetapi keputusan akhir akan berada di tangan Abel.

    Langkah Buffett akan melambungkan nama Abel ke dalam sorotan di Berkshire. Abel, yang telah lama diidentifikasi oleh Berkshire sebagai penerus Buffett, mungkin tidak memiliki kekuatan bintang seperti Buffett meskipun dia diharapkan dapat melestarikan budaya konglomerat tersebut. 

    Buffett mengatakan Abel dan sebagian besar dewan direksi Berkshire tidak mengetahui rencananya sebelum pengumuman tersebut, meskipun Buffett telah memberi tahu kedua anaknya yang merupakan direktur. Dewan direksi Berkshire akan bertemu pada Minggu waktu setempat untuk membahas transisi tersebut, katanya. 

    Abel, 62 tahun, telah menjadi wakil ketua Berkshire sejak 2018 dan ditunjuk sebagai pengganti Buffett yang diharapkan sebagai CEO pada 2021.

    Abel bergabung dengan Berkshire Hathaway Energy, yang saat itu dikenal sebagai MidAmerican Energy, pada 1992, yang kemudian diambil alih oleh Berkshire, dan menjadi kepala MidAmerican pada 2008.

    Saat ini, Abel mengawasi operasi non-asuransi Berkshire seperti BNSF, Berkshire Hathaway Energy, dan puluhan operasi kimia, industri, dan ritel. Tahun lalu, dirinya juga mengambil alih beberapa tanggung jawab alokasi modal yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Buffett.

    Buffett mengatakan tahun lalu bahwa dia juga ingin Abel memiliki keputusan akhir mengenai portofolio saham publik Berkshire, pekerjaan yang sebelumnya dianggap akan diserahkan kepada orang lain.

    Banyak eksekutif yang bekerja dengan Abel menyebutnya sebagai seorang penanya yang jeli, yang meneliti metrik keuangan dengan saksama dan ingin memahami bisnis serta cara menjalankannya dengan saksama.

    “Pertanyaan Abel memastikan Anda memikirkan arahan dan rencana sebagai sebuah perusahaan. Anda akan lebih cerdas setelah berdiskusi dengannya,” kata Chris Kelly, kepala eksekutif HomeServices of America, pialang real estat perumahan terbesar di AS. 

  • Pemerintah Akan Teruskan Gelar Program Diskon Belanja demi Genjot Konsumsi

    Pemerintah Akan Teruskan Gelar Program Diskon Belanja demi Genjot Konsumsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melanjutkan program diskon BINA atau Belanja di Indonesia Aja dalam hari-hari besar nasional dan daerah selama 2025 untuk menggenjot konsumsi masyarakat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa konsumsi merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    “Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor konsumsi rumah tangga berkontribusi 54% terhadap PDB. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus menggerakkan perekonomian nasional dan mengoptimalkan potensi ekonomi dalam negeri,” ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Salah satu program yang telah digelar pemerintah untuk mendorong konsumsi adalah Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) pada momen Ramadan dan Lebaran beberapa waktu lalu.

    Airlangga mencatat dua program tersebut berhasil meraih nilai transaksi lebih dari Rp100 triliun. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan antusiasme masyarakat dalam berbelanja produk dalam negeri hingga pentingnya kolaborasi untuk mendukung pengembangan usaha lokal.

    Program Friday Mubarak dan BINA Lebaran sendiri menawarkan bazar produk UMKM dan pemberian potongan harga (diskon) hingga 70% di pusat perbelanjaan. 

    Program Friday Mubarak, yang diikuti 150 merek ritel nasional dan berlangsung pada 28 Februari hingga 28 Maret 2025, mencatatkan transaksi sebesar Rp72,3 triliun. Sementara Program BINA Lebaran, yang melibatkan 80 ribu gerai di 402 pusat perbelanjaan dan berlangsung pada 14-30 Maret 2025, mencatatkan transaksi sebesar Rp32,7 triliun.

    “Pemerintah terus mendukung agar program belanja dilanjutkan dan diperluas ke seluruh Indonesia, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah,” kata Airlangga.

    Karena dianggap berhasil, politisi Partai Golkar itu pun menegaskan program BINA akan berlanjut dalam rangka memperingati HUT Jakarta melalui Jakarta Festival, Bazar UMKM serentak di 44 kecamatan di Jakarta, dan Pekan Raya Jakarta. 

    Kemudian, akan ada BINA Back to School atau BINA Holidays pasa masa liburan sekolah. Dilanjutkan pada saat HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 melalui BINA 17-an atau Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) dan Indonesia Shopping Festival. Terakhir, akhir tahun 2025 direncakan akan ada BINA Diskon, Harbolnas, dan EPIC Sale.

    “Kelanjutan program BINA di berbagai agenda tersebut diharapkan akan dapat terus mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini,” tutup Airlangga.

  • LPEM FEB UI: Ketimpangan Pendapatan Masyarakat RI Kian Luas

    LPEM FEB UI: Ketimpangan Pendapatan Masyarakat RI Kian Luas

    Bisnis.com, JAKARTA — Distribusi pendapatan di Indonesia semakin timpang dalam beberapa dekade terakhir, yang mengindikasikan kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kelompok terkaya daripada menengah-bawah.

    Hal tersebut terungkap dalam laporan terbaru LPEM FEB UI bertajuk Indonesia Economic Outlook Q2-2025. Dalam laporan tersebut LPEM FEB UI membagi masyarakat berdasarkan pendapatannya dari tahun ke tahun.

    Pertama, ada kelompok 60% tengah yaitu rumah tangga yang pendapatannya lebih tinggi dari 20% terbawah tetapi masih di bawah 20% teratas. Kedua, kelompok 20% teratas yaitu 20% rumah tangga dengan pendapatan tertinggi. Ketiga, kelompok 20% terbawah yaitu 20% rumah tangga dengan pendapatan terendah.

    Mengolah data Bank Dunia (World Bank), LPEM FEB UI menunjukkan bahwa pada 1999, persentase porsi konsumsi kelompok 60% tengah sebesar 50,42%, kelompok 20% teratas sebesar 40,35%, dan kelompok 20% terbawah sebesar 9,22%.

    Kendati demikian, sejak itu porsi konsumsi kelompok 60% tengah terus tergerus. Sementara kelompok 20% terbawah naik-turun. Sebaliknya, kelompok 20% teratas cenderung terus naik.

    Dari 2000 hingga 2019, pangsa konsumsi kelompok 60% tengah mengalami penyusutan sebesar 1,66 poin persentase; sementara kelompok 20% terbawah mengalami penurunan 1,6 poin persentase; sebaliknya kelompok 20% teratas mencatat kenaikan signifikan sebesar 3,36 poin persentase.

    Pada masa pandemi Covid-19 atau 2019—2021, pangsa konsumsi kelompok 60% tengah kembali mengalami penurunan 0,09 poin persentase; kelompok 1% teratas mengalami penurunan 0,25 poin persentase; sebaliknya kelompok 20% terbawah mengalami kenaikan 0,03 poin persentase.

    Pada masa pemulihan pasca pandemi atau 2022—2023, kelompok 60% tengah terus kehilangan 1,3 poin persentase pangsa konsumsinya. Sebaliknya, kelompok 20% terbawah (bertambah 0,21 poin persentase) dan 20% teratas (bertambah 1,09 poin persentase) mengalami peningkatan.

    Total, dari 2000 hingga 2023, pangsa konsumsi kelompok 60% hilang 2,96%; kelompok 20% terbawah hilang 1,36%; dan sebaliknya kelompok 20% teratas bertambah 4,27%.

    LPEM FEB UI pun menyimpulkan hilangnya porsi konsumsi di kelompok tengah itu mencerminkan rapuhnya fondasi pemulihan ekonomi dan memberikan konteks penting di balik kenaikan ketimpangan yang lambat namun terus-menerus.

    Indeks Gini, misalnya, naik perlahan dari 35,3 pada tahun 2020 menjadi 36,1 pada tahun 2023. Meskipun perubahannya terlihat kecil, angka ini menyembunyikan pergeseran yang lebih dalam.

    “Ketimpangan bukan hanya soal jurang antara si kaya dan si miskin, tetapi juga mengenai tekanan yang mengimpit kelompok menengah secara luas,” tulis LPEM FEB UI dalam laporannya, dikutip Minggu (4/5/2025).

    1746360408_5d968318-7cd4-462b-9ada-40b0c8997b67.Sumber: LPEM FEB UI

  • Tol Palembang-Betung Rampung 2026, Menteri PU Jelaskan Progresnya

    Tol Palembang-Betung Rampung 2026, Menteri PU Jelaskan Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Jalan Tol Palembang – Betung Seksi I (Palembang – Rengas) dapat fungsional pada Lebaran 2026. 

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Jalan Tol Palembang – Betung sendiri merupakan salah satu koridor utama Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

    “Insyaallah mudik Lebaran 2026 bisa kita fungsionalkan untuk Tol Palembang–Betung,” jelas Dody dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Dody menekankan bahwa pihaknya bakal terus mendukung percepatan konstruksi Tol Palembang – Betung agar rampung tepat pada waktunya.

    Asal tahu saja, dari tiga seksi dengan panjang total 69,19 km. Seksi 1 Palembang–Rengas dan Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai sepanjang 54,5 km dan saat ini progres pembangunannya telah mencapai 70,69%.

    Sementara itu, Seksi 3 Pangkalan Balai–Betung sepanjang 14,69 km saat ini progres konstruksinya mencapai 12,65%.

    Adapun, pembangunan jalan tol ini dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

    Kemudian, pembangunan Seksi 1 dan 2 senilai Rp2,67 triliun dilaksanakan oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). Sementara Seksi 3 dikerjakan oleh kontraktor PT Hutama Karya Infrastruktur dengan nilai investasi Rp2,1 triliun.

    Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera, Selatan Hardy Siahaan mengatakan Jalan Tol Palembang–Betung memang menjadi salah satu ruas tol sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Selatan.

    “Kehadiran tol ini sangat membantu pergerakan dari Bakauheni ke Jambi bahkan sampai Aceh. Sesuai arahan Bapak Menteri kami harap tol ini dapat fungsional sebelum Lebaran 2026 karena akan sangat membantu arus mudik dan arus balik,” ucap Hardy.

  • Sinyal Perlambatan Ekonomi RI Kuartal I/2025, dari Daya Beli hingga Belanja Pemerintah

    Sinyal Perlambatan Ekonomi RI Kuartal I/2025, dari Daya Beli hingga Belanja Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat pada kuartal I/2025. Proyeksi tersebut tak lepas adanya indikasi pelemahan daya beli hingga investasi langsung.

    Sebanyak 19 lembaga yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 berada di angka 4,9% secara tahunan atau year on year (YoY).

    Nilai tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode yang sama tahun sebelumnya atau kuartal I/2024 yang mencapai 5,11% YoY.

    Para ekonom menilai, sejumlah faktor menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut seperti adanya indikasi penurunan daya beli, perlambatan pertumbuhan investasi, belanja pemerintah, hingga tekanan eksternal seperti eskalasi perang dagang.

    Daya Beli

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memproyeksikan konsumsi rumah tangga, yang merupakan penopang utama perekonomian Indonesia, tumbuh 4,5% YoY pada kuartal I/2025. Nilai tersebut melambat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91% YoY pada kuartal I/2024.

    Josua menjelaskan indikasi pelemahan daya beli tersebut tercermin dari data makroekonomi seperti survei pelaku usaha dan konsumen serta indikator sektor riil.

    Dia mengakui Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masih berada di atas 100, yang menandakan keyakinan masyarakat masih optimistis.

    Hanya saja, sambungnya, pelemahan indeks pendapatan dan pembelian barang tahan lama—terutama dari kelompok pendapatan menengah bawah—mengindikasikan tekanan daya beli tetap ada.

    “Survei Penjualan Eceran juga menunjukkan bahwa pertumbuhan tahunan masih rendah di beberapa kota utama seperti Jakarta [-12,4% YoY] dan Bandung [-6,3% YoY],” jelas Josua, Minggu (4/5/2025).

    Senada, laporan dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Economics Quarterly Economic Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI menunjukkan bahwa adanya indikasi pelemahan indeks penjualan riil (IPR) pada kuartal I/2025 di level 1%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, IPR tumbuh 5,6%.

    Core melihat Ramadan dan Lebaran, yang biasanya mengerek konsumsi masyarakat, kurang terasa dampaknya pada tahun ini. Tercermin dari IPR kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tumbuh hanya 1,3% pada kuartal I/2025 atau jauh di bawah pertumbuhan periode yang sama tahun lalu yang menyentuh 7,5%.

    Lebih lanjut, konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor pada saat Ramadan dan Lebaran juga justru terkontraksi 1,1% pada Maret 2025. 

    Investasi

    Investasi (29,15%) merupakan komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga (54,04%) pada tahun lalu. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sudah melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% YoY.

    Kendati demikian, jika dibandingkan dengan pertumbuhan investasi pada periode yang sama tahun lalu maka terjadi perlambatan pertumbuhan.

    BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024, yang mana angka tersebut tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

    Josua memproyeksikan pertumbuhan investasi akan mencapai tumbuh 3,11% YoY. Pertumbuhan tersebut relatif stabil secara tahunan namun secara kuartalan diperkirakan terkontraksi 6,50%.

    Menurutnya, kontraksi investasi secara kuartalan itu mencerminkan kehati-hatian investasi asing yang tumbuh lebih lambat (12,7% YoY) dibanding investasi dalam negeri (19,1% YoY).

    “Faktor eksternal seperti tarif dagang AS dan ketegangan geopolitik menjadi risiko penahan ekspansi lebih lanjut, sekalipun sektor hilirisasi logam dasar masih aktif menarik investasi,” ujar Josua.

    Sementara laporan Core Indonesia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah sejak Februari 2025 menjadi salah satu faktor utama pelemahan pertumbuhan investasi.

    Cora menggarisbawahi bahwa investasi domestik di sektor konstruksi selama ini bergantung kepada kinerja BUMN karya dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Masalahnya, pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga diperkirakan investasi akan melambat.

    Dipaparkan bahwa investasi dalam negeri untuk sektor konstruksi pada 2024 berada pada level 1,3% atau lebih rendah ketimbang tahun 2022. Meski nilainya tumbuh 2% dibandingkan 2023, tetapi sepanjang 2025 diperkirakan akan kembali terkontraksi.

    Alasannya, ada pemangkasan anggaran kementerian PU sebesar 45% dari pagu awal sehingga hanya menyisakan Rp50,48 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun. Di sisi lain, beberapa BUMN karya besar justru terjebak utang dan krisis keuangan.

    Begitu juga, perubahan lahan bisnis BUMN karya menjadi fokus di sektor perkebunan, perikanan, dan pangan. Core pun menyimpulkan serangkaian hal ini diperkirakan akan melemahkan investasi di sektor infrastruktur.

  • Paguyuban Pawitandirogo Dorong Perekonomian Daerah, Gelar Sarasehan Juni 2025

    Paguyuban Pawitandirogo Dorong Perekonomian Daerah, Gelar Sarasehan Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Paguyuban Pawitandirogo akan menggelar acara sarasehan ekonomi pembangunan daerah di Madiun, Jawa Timur pada 26 Juni 2025.

    Pawitandirogo sendiri merupakan paguyuban warga Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo yang merantau ke luar daerah.

    Ketua Umum Pawitandirogo Susiwijono Moegiarso mengaku terinspirasi dengan cara sarasehan ekonomi yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Menurutnya, acara tersebut sangat produktif.

    Susi, yang juga menjabat sebagai sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memang terlibat langsung dalam penyelenggaraan sarasehan ekonomi nasional tersebut.

    Oleh sebab itu, dia ingin mereplikasi acara serupa di level daerah terutama untuk membahas ekonomi wilayah Pawitandirogo (Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo).

    “Nanti kita kumpul bersama-sama seluruh pemangku kepentingan di daerah dan kita yang di pusat insyaallah nanti tanggal 26 Juni,” ujar Susi ketika memberi sambutan dalam acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pawitandirogo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Minggu (4/5/2025).

    Dia menjelaskan, 26 Juni 2025 dipilih karena sekaligus adanya perayaan Malam Satu Suro di daerah Pawitandirogo. Susi pun mengaku sudah mengundang tokoh nasional dari Pacitan yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

    Dalam pembicaraannya dengan AHY, Susi menyampaikan bahwa pemerintah pusat ingin agar infrastruktur di wilayah Pawitandirogo terintegrasi. Dengan begitu, wilayah Pawitandirogo bisa berkontribusi besar ke pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Nanti kami akan menyiapkan semuanya, mudah-mudahan menjadi wadah dan forum yang konkret untuk memberikan kontribusi terhadap wilayah Pawitandirogo,” tutup Susi.

    Pada kesempatan yang sama, AHY menekankan pembangunan daerah tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, harus ada orkestrasi dari pemerintah pusat.

    Ketua umum Partai Demokrat itu pun mengaku senang apabila Paguyuban Pawitandirogo rajin mengadakan acara silaturahmi dengan para kepala daerah. Dengan begitu, diharapkan ada sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah.

    “Jika ada Bapak-Ibu yang ingin menyampaikan aspirasi, dari teman-teman, dari kepala-kepala daerah, bisa datang juga ke kantor kami. Sekali lagi, mudah-mudahan ke depan semakin baik dan semakin diberikan atensi,” kata AHY.

    Dia pun mengaku akan berupaya menyempatkan waktu untuk menghadiri acara sarasehan ekonomi pembangunan daerah di wilayah Pawitandirogo pada 26 Juni 2025.

  • Angin Segar Bagi Para Pemburu Kuota Rumah Subsidi 2025

    Angin Segar Bagi Para Pemburu Kuota Rumah Subsidi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengerek kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini.

    Ara menjelaskan bahwa Prabowo bakal menambah kuota FLPP tahun 2025. Penambahan kuota rumah subsidi itu disebut-sebut menjadi yang paling besar sepanjang sejarah.

    “220.000 unit ini akan bertambah. Untuk pertama kali, pemerintahan Presiden Prabowo ini akan menyiapkan paling banyak, sepanjang sejarah Indonesia Merdeka,” jelasnya saat dalam agenda penyerahan kunci Rumah FLPP untuk buruh di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Kendati demikian, Maruarar masih enggan merinci berapa pastinya tambahan kuota yang akan diguyurkan oleh Prabowo. Dia meminta agar masyarakat sabar menanti informasi langsung dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut.

    “Kalau saya umumkan nanti detailnya, kan saya ini cuma Wakil Presiden, anak buah Presiden. Jadi biar Presiden nanti [yang umumkan],” tambahnya.

    Namun demikian, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa kuota FLPP 2025 akan bertambah hingga 350.000 unit.

    Sri Mulyani menjelaskan, usulan itu naik 130.000 unit dari kuota FLPP yang telah dialokasikan pada 2025 yakni sebanyak 220.000 unit.  

    “Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya dari data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220.000 unit akan naik menjadi 350.000 unit,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK yang disiarkan di Kanal YouTube Otoritas Jasa Keuangan, dikutip Senin (28/4/2025).

    Namun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini dirinya masih akan melakukan kalkulasi mengenai penambahan kuota itu.