Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • ASDP Siapkan Puluhan Kapal Jelang Libur Panjang Waisak 2025

    ASDP Siapkan Puluhan Kapal Jelang Libur Panjang Waisak 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan puluhan kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama libur panjang Hari Raya Waisak yang jatuh pada Senin (12/5/2025) dan cuti bersama Selasa (13/5/2025).

    Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyatakan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kelancaran layanan penyeberangan nasional yang tertib, aman, dan nyaman. ASDP menyatakan telah melakukan berbagai persiapan sejak jauh hari guna mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur tersebut.

    “Perusahaan juga melakukan penguatan fasilitas terminal, peningkatan kapasitas ruang tunggu, dan peninjauan ulang prosedur keselamatan sebagai bentuk kesiapan operasional,” kata Shelvy dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025). 

    Untuk lintasan Merak–Bakauheni, ASDP menyiapkan hingga 47 kapal dengan kapasitas angkut harian mencapai 25.000 kendaraan. Sedangkan lintasan Ketapang–Gilimanuk akan dilayani oleh 28 unit kapal yang beroperasi 24 jam, dengan kapasitas angkut sekitar 13.000 hingga 15.000 unit kendaraan kecil setiap harinya.

    Selain menyiagakan armada, ASDP juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepolisian, Dinas Perhubungan, Kantor KSOP, dan Balai Pengelola Transportasi Darat. Koordinasi ini bertujuan memastikan kelancaran jadwal kapal, kesiapan fasilitas pelabuhan, serta keamanan dan kenyamanan pengguna jasa.

    Shelvy mengatakan penjualan tiket di pelabuhan sudah tidak tersedia. Pengguna jasa dapat memanfaatkan pembelian tiket online melalui platform Ferizy. Pengguna jasa wajib membeli tiket maksimal H-1 sebelum keberangkatan melalui aplikasi atau situs resmi Ferizy, serta mitra seperti Alfamart dan Indomaret.

    Seluruh penumpang diwajibkan mengisi data pribadi dan kendaraan secara lengkap dan benar saat pembelian tiket. Data ini akan diverifikasi saat proses check-in, dan hanya penumpang yang terdaftar dalam tiket yang diizinkan menyeberang. Ketepatan waktu keberangkatan sesuai jadwal yang tercantum dalam tiket juga menjadi syarat utama kelancaran layanan.

    Sebagai bagian dari perluasan digitalisasi layanan, ASDP juga telah menerapkan sistem tiket online di Pelabuhan Bungus, Padang mulai 5 Mei 2025 dan Pelabuhan Tuapejat, Kepulauan Mentawai sejak 6 Mei 2025. 

  • Bye-Bye AS, China-Uni Eropa Bakal Perluas Kerja Sama Dagang

    Bye-Bye AS, China-Uni Eropa Bakal Perluas Kerja Sama Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — China akan memperluas kerja sama dengan para pemimpin Uni Eropa, juga mengatasi berbagai gesekan dan perbedaan, di tengah tekanan ekonomi global setelah pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat.

    Dilansir dari Reuters, berdasarkan laporan kantor berita Xinhua, Presiden China Xi Jinping menyampaikan komitmen perluasan kerja sama itu dalam peringatan 50 tahun hubungan diplomatik China-Uni Eropa. Kedua pihak berupaya mencairkan hubungan di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat tarif Trump.

    Beijing sangat ingin menjalin hubungan ekonomi dan politik yang lebih erat dengan Eropa untuk membatasi dampak dari tarif resiprokal terhadap perdagangan China ke Amerika Serikat (AS). Walaupun begitu, dalam pernyataannya Xi tidak menyebut AS.

    “Hubungan China-Uni Eropa yang sehat dan stabil tidak hanya mendorong pencapaian bersama, tetapi juga mencerahkan dunia,” ujar Xi Jinping pada Selasa (6/5/2025), dilansir dari Reuters.

    Xi juga meminta Uni Eropa untuk bersama-sama menjaga keadilan dan kesetaraan, serta menentang intimidasi sepihak. Hal itu menggambarkan hubungan mereka sebagai salah satu yang paling berpengaruh di dunia.

    Beijing akan menyambut baik kunjungan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada waktu yang tepat untuk bersama-sama mengadakan putaran baru pertemuan para pemimpin kedua belah pihak.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan negaranya dan Uni Eropa akan mengadakan dialog tingkat tinggi tentang strategi, ekonomi dan perdagangan, pembangunan hijau, serta digitalisasi di antara serangkaian acara tahun ini.

    Kementerian tersebut juga mengonfirmasi bahwa China dan Parlemen Eropa telah memutuskan untuk membebaskan pertukaran timbal balik.

    Pekan lalu, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bahwa China akan mencabut sanksi terhadap anggota Parlemen Eropa dan subkomitenya tentang hak asasi manusia. Sanksi tersebut dijatuhkan pada 2021 atas tindakan Barat terhadap pejabat China yang dituduh melakukan penahanan massal terhadap Muslim Uighur di wilayah paling barat Xinjiang.

    “Dalam situasi saat ini, kedua belah pihak percaya bahwa sangat penting bagi China dan Eropa untuk memperkuat dialog dan kerja sama,” kata Lin.

    Dia menegaskan keyakinannya bahwa pembicaraan yang diperbarui akan menyuntikkan dorongan baru dalam pengembangan hubungan China-Uni Eropa.

  • Harga Impor LPG Masih Lebih Murah Jadi Alasan Proyek DME Mandek

    Harga Impor LPG Masih Lebih Murah Jadi Alasan Proyek DME Mandek

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengungkap alasan dibalik mandeknya proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) atau pengganti LPG yakni nilai ekonomis yang belum tercapai. 

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan ongkos produksi proyek DME ini masih lebih tinggi dibandingkan harga jual yang dipatok Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan lebih tinggi dari ongkos impor LPG. 

    “Estimasi harga DME hasil produksi masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM dan analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor,” kata Arsal dalam RDP Komisi XII DPR RI, Senin (5/5/2025).

    Menurut perhitungan, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton atau lebih besar dari harga patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021 yakni sebesar US$617 per ton yang merupakan harga pasar, namun belum termasuk subsidi. 

    Dengan demikian, masih terdapat gap atau selisih yang kurang lebih mencapai US$300 per ton DME yang berpotensi memperbesar nilai subsidi dari pemerintah. 

    Di samping itu, Arsal memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.

    Angka tersebut lebuh besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun. 

    Kendati demikian, terdapat sejumlah tantangan teknis yang disampaikan oleh Pertamina sebagai offtaker proyek DME dalam Forum Satgas Hilirisasi yang kami lakukan rapat pada tanggal 19 Maret 2025. 

    Adapun, tantangan dari Pertamina yakni terkait dengan kebutuhan konversi infrastruktur seperti jalur distribusi dan perangkat kompor rumah tangga yang kompatibel dengan DME. 

    “Jadi jaraknya itu kurang lebih 172 kilometer serta perlunya kesiapan jaringan niaga dan distribusi ban bakar alternatif ini secara luas,” imbuhnya. 

    Pihaknya berharap seluruh tantangan tersebut dapat diselesaikan melalui kajian yang komprensif, objektif dan melibatkan semua pihak secara menyeluruh. 

    “Kami PTBA tentunya terbuka terhadap evaluasi dan arahan lanjutan agar proyek ini dapat dikembangkan secara terukur, akuntabel dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” jelansya. 

  • BGN Catat Ada 327 Siswa Sempat Alami Keracunan Program MBG

    BGN Catat Ada 327 Siswa Sempat Alami Keracunan Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menerpa 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan dan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut.

    “Kejadian [siswa memakan makanan basi] dari program MBG yang pertama tersebar itu sebenarnya dulu tanggal 13 Januari di Sukoharjo, ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai,” jelasnya dalam RDP bersama Komis IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

    Dia merinci, total siswa yang terdampak keracunan di Sukoharjo pada 13 Januari 2025 mencapai 40 siswa.

    Kemudian, kejadian keracunan juga sempat terjadi pada 6 Januari 2025 di Cianjur yang berdampak pada 72 siswa. Dadan menjelaskan, kasus tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelidikan uji lab.

    Kejadian siswa keracunan Makan Bergizi Gratis kemudian berlanjut pada 17 Februari 2025. Di mana, pada hari itu terdapat 3 kasus keracunan sekaligus yang tersebar di beberapa lokasi mulai dari Tasikmalaya (Jawa Barat) 51 siswa , Batang (Jawa Tengah) 60 siswa, dan Pali (Sumatra Selatan) 4 siswa.

    “Di Batang ini kejadiannya masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu, tapi kemudian di sekolah ada acara. Sehingga, makanan itu terlambat dimakan oleh siswa,” tegasnya. 

    Terbaru, kasus keracunan kembali terjadi pada 17 Maret 2025 di Bandung. BGN mencatat setidaknya terdapat 100 siswa terdampak dalam peristiwa tersebut.

    Namun demikian, dia belum dapat menjelaskan seperti apa kronologi kejadian keracunan di Bandung itu. Pasalnya, saat ini pihaknya masih menunggu laporan hasil dari evaluasi di lapangan.

    “Yang [keracunan] di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi jadi SPPG dan set-nya pun set resto, jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan sudah higienis sudah memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan [hasil evaluasinya],” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa hanya terdapat sekitar 200 orang yang mengalami keluhan pencernaan pasca-keracunan, dengan total lima orang yang memerlukan perawatan inap.

    Kepala negara menyampaikan bahwa skala dan capaian MBG menunjukkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan program sosial berskala besar secara cepat dan efektif. 

    Keberhasilan ini, menurutnya, juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan kebijakan berpihak pada rakyat kecil dengan manajemen modern dan hasil nyata. 

    “Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya gak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta. Kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%,” pungkas Prabowo.

  • Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Pemerintah Percepat Belanja usai Ekonomi Kuartal I/2025 Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan konsumsi atau belanja pemerintah akan terus dipercepat dan mitigasi dampak ketidakpastian terus dilakukan, usai ekonomi tumbuh 4,87% secara tahunan pada kuartal I/2025. 

    Sri Mulyani menyampaikan dari sisi domestik, pemerintah terus memperluas cakupan implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025). 

    Sebagaimana diketahui, program MBG telah ditambah anggarannya menjadi Rp171 triliun. Sementara realisasinya mulai terjadi percepatan sejak Maret dan mencapai Rp2,3 triliun per April. Sebelumnya dalam dua bulan pertama tahun ini, realisasi hanya mencapai Rp300 miliar. 

    Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220.000.

    Adapun, belanja pemerintah memang sempat tertahan akibat efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan pada awal tahun. Alhasil, belanja K/L tertahan sejak Januari hingga Sri Mulyani membuka blokir anggarannya pada Maret 2025. 

    Pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah yang kontraksi 1,38% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    Sementara dalam menghadapi ketidakpastian global yang berdampak pada ekonomi domestik, Sri Mulyani mengamini perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian. 

    Di antaranya melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. 

    Selain itu, pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global.

    Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan Asean+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar Asean+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.

    “Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakuan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global,” ujarnya. 

    Termasuk, kata Sri Mulyani, kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.

  • Berkshire Hathaway, Pabrik Tekstil yang Disulap Warren Buffett Jadi Raksasa Investasi

    Berkshire Hathaway, Pabrik Tekstil yang Disulap Warren Buffett Jadi Raksasa Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Investor legendaris Warren Buffett akan mengundurkan diri dari posisi CEO di perusahaan miliknya, Berkshire Hathaway, yang dia pimpin selama lebih dari enam dekade.

    Berkat Buffett, Berkshire Hathaway kini memiliki kapitalisasi pasar hingga US$1,16 triliun dan menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia.

    Namun, mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa perusahaan ini awalnya merupakan produsen tekstil yang nyaris bangkrut sebelum diakuisisi Buffett.

    Sejarah Berkshire Hathaway berawal pada merger dua perusahaan abad ke-19, Berkshire Fine Spinning Assicoates dan Hathaway Manufacturing Company, pada tahun 1955. Perusahaan ini awalnya berfokus pada manufaktur tekstil.

    Merger tersebut ternyata tidak berjalan baik. Buffett mengatakan hasil merger ini sempat menjadi raksasa tekstil di New England, AS, namun nyatanya menjadi perjanjian yang merugikan. Dalam tujuh tahun setelah penggabungan, perusahaan merugi secara keseluruhan, dan nilai bersihnya tergerus 37%.

    ”Di sisi lain, perusahaan mulai menutup pabrik demi pabrik, dan sebagian hasil likuidasi digunakan untuk membeli kembali saham. Pola itu yang menarik perhatian saya,” ungkap Buffett dalam suratnya, dilansir dari Berkshirehataway.com.

    Melalui perusahaan investasi yang dia kelola, Buffett Partnership Ltc. (BPL), Buffett tertarik membeli saham Berkshire pada Desember 1962 di harga US$7,50, jauh di bawah nilai per saham yang sebesar US$10,25 dan nilai buku Us$20,20.

    ”Membeli saham tersebut ibarat memungut puntung cerutu di trotoar—jelek, basah, dan tak menarik, tapi masih ada satu hisapan gratis di dalamnya,” katanya.

    Tipe investasi Buffett di masa lalu berbeda dengan saat ini. Dahulu, dia lebih suka mencari saham dengan valuasi rendah dan menjualnya kembali dengan lebih tinggi.

    Pada 1964, Berkshire Hathaway yang saat itu dipimpin oleh Seabury Stanton menawarkan buyback 225.000 saham perusahaan dengan harga US$11,375 per saham.

    Tawaran tersebut membuat Buffett kecewa. Hal ini karena sebelum penawaran dikirim ke para pemegang saham, Stanton bertanya ke dirinya, di harga berapa BPL bersedia melepas sahamnya? Buffett menjawab US$11,50 dan Stanton mengiyakan.

    “Namun, karena kecewa terhadap tindakan Stanton yang mencoba mengakali kesepakatan, saya menolak tawaran tersebut dan justru mengambil langkah berani: membeli saham Berkshire dengan lebih agresif,” ungkap Buffett.

    Kantor pusat Berkshire Hathaway Inc. di Omaha, Nebraska, AS./Reuters-Brendan McDermid

  • CATL Dikabarkan Cari Pinjaman Rp16,4 Triliun untuk Ekspansi Pabrik di RI

    CATL Dikabarkan Cari Pinjaman Rp16,4 Triliun untuk Ekspansi Pabrik di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen baterai kendaraan listrik Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) asal China sedang mencari pinjaman sekitar US$1 miliar atau setara Rp16,4 triliun untuk mendanai investasi di Indonesia.

    Dilansir Bloomberg pada Selasa (6/5/2025), informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak ingin diungkapkan identitasnya. Sumber menyebutkan pendanaan tersebut bisa dalam jangka waktu 5 hingga 7 tahun.

    “Dana itu akan membiayai usaha patungan perusahaan, yang berencana membangun fasilitas produksi sel baterai di Karawang, Jawa Barat,” ungkap sumber.

    Pembicaraan dengan calon pemodal saat ini juga disebutkan sedang berlangsung dan rincian pinjaman dapat berubah. Saat dihubungi Bloomberg, CATL tidak menanggapi permintaan komentar.

    Adapun, upaya CATL untuk meningkatkan fasilitas produksi baterainya di Indonesia dilakukan saat raksasa baterai kendaraan listrik China itu mulai mengukur minat investor untuk penjualan saham senilai US$5 miliar yang berpotensi menjadi pencatatan terbesar di Hong Kong dalam beberapa tahun.

    Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka memperkirakan akan melihat sedikit dampak dari tarif yang dikenakan pemerintahan Trump terhadap China karena eksposur perusahaan di AS cukup kecil.

    Pada bulan Oktober, CATL, melalui anak perusahaannya CBL International Development, membentuk JV dengan Indonesia Battery Corp milik pemerintah.

    Usaha patungan tersebut berencana untuk menginvestasikan US$1,2 miliar di negara Asia Tenggara tersebut, meningkatkan produksi baterai perusahaan yang berbasis di Fujian tersebut menjadi 15 gigawatt per tahun.

  • Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai peluang untuk menarik investor merelokasi bisnis sektor manufaktur ke Indonesia masih terbuka lebar di tengah ketidakpastian imbas perang tarif global. 

    Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan prospek penanaman modal asing (PMA) tetap terbuka luas, utamanya bagi sektor strategis seperti manufaktur di bidang elektronik, otomotif, hingga tekstil. 

    “Namun, untuk benar-benar menjadi tujuan utama relokasi industri, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand,” ujar Saleh kepada Bisnis, Selasa (6/5/2025).

    Saleh menuturkan terdapat beberapa langkah kunci agar Indonesia dapat menangkap peluang relokasi pabrik dari sejumlah negara yang terkena tarif tinggi resiprokal dari AS. 

    Pertama, Indonesia disebut harus segera melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan dan kepastian hukum investasi. Kedua, penguatan infrastruktur dari sisi logistik, kawasan industri, pelabuhan. 

    Ketiga, menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil dan fleksibilitas ketenagakerjaan,m. Terakhir, konsistensi dan sinergi kebijakan pusat-daerah, serta jaminan gangguan keamanan disekitar lokasi pabrik. 

    “Jika reformasi struktural yang dijanjikan dalam UU Cipta Kerja dan transformasi kelembagaan bisa direalisasikan secara konsisten, PMA berpotensi tumbuh lebih besar,” kata Saleh.  

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi porsi PMA pada kuartal I/2025 mencapai Rp 230,4 triliun. Sementara PMDN mencapai angka Rp 234,8 triliun. Biasanya, porsi realisasi dari PMA lebih besar dibandingkan PMDN.

    Namun, kondisi tersebut tidak berarti realisasi investasi PMA menyusut. Sebab, pertumbuhan kinerja PMDN mengalami peningkatan yang cukup pesat.

    Capaian nilai investasi PMDN di kuartal I-2025 mengalami peningkatan 19,1% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan pertumbuhan PMA pada periode kali ini hanya berada di angka 12,7%.

    “Pertumbuhan investasi dapat dikatakan cukup inklusif karena disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, yaitu diperkirakan mencapai 594.104 orang atau meningkat sebesar 8,5% dari tahun sebelumnya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengungkap biang kerok mandeknya rencana relokasi pabrik dan investasi sektor tekstil dan produk tekstil(TPT) dari China ke Indonesia.

    APSyFI menyebut kendala relokasi pabrik dan investasi sektor TPT dari China ke Indonesia utamanya diadang masalah perizinan birokrasi. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan potensi peningkatan investasi TPT ke dalam negeri sangat besar dari China imbas perang tarif antara negara tersebut dengan AS. 

    “Namun investasi ini terkendala perizinan akibat dipermainkan oknum birokrasi, jadi masalah utamanya adalah birokrasi yang kotor,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Senin (24/3/2025). 

    Dia menerangkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai negara potensial untuk ditanami modal perusahaan asal China yang kabur demi terhindar dari tarif bea masuk tinggi ke AS.

  • Dapat Pembiayaan, PLTP Muara Laboh Unit 2 Ditargetkan Rampung 2027

    Dapat Pembiayaan, PLTP Muara Laboh Unit 2 Ditargetkan Rampung 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) muara Laboh Unit 2 rampung pada 2027.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, target itu seiring dengan proyek PLTP Muara Laboh Unit 2 dengan kapasitas 80 MW dan unit 3 dengan kapasitas 60 MW di Sumatera Barat ini telah mencapai financial close.

    Dia menyebut, financial close PLTP Muara Laboh merupakan kelanjutan dari penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) pada 16 Desember 2024 lalu.

    “Salah satu agenda pertemuan bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang hari ini yaitu bidang energi, dengan tercapainya tercapainya financial close PLTP Muara Laboh Unit 2 yang ditargetkan selesai pada tahun 2027,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Selasa (6/5/2025).

    Adapun pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Jepang dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (5/5/2025). Pertemuan ini membahas berbagai isu global dan kerja sama di masa depan yang berkelanjutan, rendah karbon, dan terkait energi bersih melalui kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). 

    Dalam hal ini Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri ESDM Yuliot tanjung. Sementara, pemerintah Jepang diwakili delegasi Perdana Menteri Jepang periode 2021-2024, Fumio Kishida, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang (House of Representatives).

    “Pertemuan dengan Jepang hari ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar negara dalam mengakselerasi transisi energi, dan bukti nyata kemajuan kerjasama ini”, kata Yuliot.

    Yuliot mengatakan, pendanaan proyek PLTP Muara Laboh ini diperoleh PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) dari lembaga keuangan terkemuka, yakni Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB), serta lembaga keuangan swasta seperti Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), MUFG Bank, dan The Hyakugo Bank.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, PLTP Muara Laboh Unit 2 & 3 memiliki tarif yang berbeda dengan unit 1.

    “Ini negosiasi unit pertama dulu, itu kan harga masih dengan harga yang lama. Nah unit kedua dan ketiga sudah dengan sesuai Perpres 112 Tahun 2022 [tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik] itu yang menjadi keputusan di sini,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, sambung Eniya, pengembangan PLTP Muara Laboh Unit 2 dan 3 akan mendorong investasi baru senilai total US$992 juta atau setara Rp16,34 triliun (asumsi kurs Rp16.476 per US$).

    Selain proyek PLTP Muara Laboh Unit 2 dan 3, beberapa proyek energi lain yang sudah masuk dalam kerangka AZEC. Proyek tersebut yaitu pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Legok Nangka, Sustainable Aviation Fuel, PLTP Sarulla, serta jaringan transmisi dari Jawa-Sumatera.

  • Angka Pengangguran RI Naik saat Prabowo Getol Efisiensi dan Kebut MBG

    Angka Pengangguran RI Naik saat Prabowo Getol Efisiensi dan Kebut MBG

    Bisnis.com, JAKARTA —  Jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2025, di tengah upaya pemerintah menggenjot efisiensi untuk mendanai sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. 

    Pada Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengamankan dana sebesar Rp300 triliun. Dana tersebut selama ini terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Dana tersebut ke depan akan dikelola oleh Danantara Indonesia. 

    Adapun di tengah upaya efisiensi tersebut, angka pengangguran Indonesia mengalami peningkatan. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau menganggur di Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2025 dibanding Februari 2024.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76% dari total angkatan kerja pada Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang.

    “Jumlah orang menganggur 7,28 juta orang. Dibanding Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang menganggur meningkat 83.000 orang yang naik 1,11%,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5/5/2025).

    Di Sulawesi Selatan, jumlah pengangguran menembus 238.800 orang, dari total angkatan kerja di wilayah ini yang mencapai 4,82 juta orang.

    Angka pengangguran tersebut meningkat 8.123 orang atau 3,97% sejak Februari 2024 yang saat itu ada sebanyak 230.670 orang.

    Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau mengalami kenaikan menjadi 4,12% pada Februari 2025. Angka ini naik 0,27 persen poin dibandingkan Februari 2024. 

    Menaker Yassierli

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan bahwa angka pengangguran meningkat pada Februari 2025.

    Meski belum bisa berkomentar banyak, Yassierli menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melihat berapa banyak penambahan pengangguran dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada.

    “Kita sadar bahwa pengangguran itu ada, nanti kita harus lihat berapa penambahan pengangguran dibandingkan dengan kesempatan kerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (5/5/2025).

    Yassierli mengungkap, Kemnaker besok akan menerima kunjungan dari tim BPS pada Selasa (5/5/2025). Dalam kesempatan itu, Yassierli berencana untuk melihat data ketenagakerjaan di Indonesia untuk kemudian menentukan langkah-langkah yang diambil Kemnaker ke depan.

    Untuk itu, Yassierli menyebut bahwa pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai kondisi ketenagakerjaan, sebagaimana dilaporkan oleh BPS.

    “Tapi sekali lagi, data Sakernas itulah yang akan kita jadikan sebagai dasar kita untuk pengambilan kebijakan ke depan,” ujarnya. 

    Program MBG Buka Lapangan Kerja

    Sementara itu pada April 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk memacu kemandirian masyarakat.

    Dia menjelaskan,  dalam satu SPPG dibutuhkan sekurangnya tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

    “Sedangkan yang bekerja di SPPG, mulai dari yang membantu masak dan lain-lain, atau menjadi relawan mitra, dibayar melalui dana operasional yang diberikan BGN kepada mitra,” ujar dia dilansir dari Antara.

    Selain itu, lanjut dia, peluang peningkatan ekonomi juga akan dirasakan oleh para penyalur bahan baku, karena tiap SPPG minimal membutuhkan 15 penyalur baru.

    “Jika masing-masing penyalur mempekerjakan 2-5 orang kan itu lapangan kerja yang tidak langsung,” ucapnya.

    Program MBG dijalankan di salah satu sekolah

    Di sisi lain, program MBG juga dapat memberi kesempatan bagi para pengusaha atau yayasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mendaftar sebagai mitra untuk SPPG melalui situs web resmi mitra.bgn.go.id.

    Dadan mengemukakan, program MBG merupakan langkah strategis Bangsa Indonesia dan investasi besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena penduduk Indonesia masih tumbuh enam orang per menit, 3 juta per tahun, dan akan mencapai 324 juta jiwa di tahun 2045.

    “Sumber pertumbuhan penduduk ini rata-rata lama pendidikannya hanya sembilan tahun, dan klasifikasi anggota rumah tangganya, pertumbuhan penduduk lahir dari kelas miskin dan rentan miskin. Persentase anak yang lahir dari keluarga miskin itu 4,78, artinya kalau ada satu ibu dan satu bapak, rata-rata anaknya tiga atau dua. Presiden itu resah karena anak-anak lahir dari keluarga dengan pendidikan rata-rata sembilan tahun, dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp1 juta,” paparnya.

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

    Menurutnya, sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu, program ini telah menjangkau lebih dari 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bahkan, pelaksanaan program berjalan secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Hingga awal Mei 2025, MBG telah digelar di lebih dari 1.000 titik.

    “Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025). 

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dari sisi logistik, pelaksanaan program ini sangat kompleks dan menantang, bahkan melebihi penyelenggaraan katering skala besar.

    “Kami selenggarakan katering untuk upacara perkawinan tamu 3.000 orang saja setengah mati katering. Dan tidak jarang bahwa katering itu ada yang keracunan. Biasanya katering di kawinan ya makan begitu-begitu saja, sudah mahal,” ujarnya.