ESDM Klaim Harga B40 Diterima Industri, Penyaluran Tembus 4,3 Juta KL April 2025
3 jam yang lalu
Category: Bisnis.com Ekonomi
-
Ekonomi Melambat, Suku Bunga Acuan BI Rate Perlu Dipangkas?
Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi RI yang tumbuh melambat pada awal tahun membutuhkan dorongan, tidak terkecuali dari pelonggaran kebijakan moneter alias suku bunga. Bank Indonesia telah menahan BI Rate sebesar 5,75% dalam tiga bulan terakhir.
Ekonomi Indonesia diprediksikan masih akan melaju lambat pada sisa tahun ini dan sulit mencapai 5%, apalagi pertumbuhan ekonomi 5,2% sesuai harapan pemerintah.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam menilai ekonomi Indonesia masih dapat dipacu, tetapi dengan syarat adanya kebijakan moneter yang lebih longgar. Menurutnya, pemerintah maupun bank sentral perlu melakukan perubahan kebijakan yang cukup mendasar yang mampu mengembalikan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.
“Tidak hanya sekedar menurunkan suku bunga, tetapi operasi moneter yang juga lebih ekspansif untuk mendorong bank-bank menyalurkan kredit,” ujarnya, dikutip pada Selasa (6/5/2025).
Adapun, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat kekhawatiran yang meningkat tentang pertumbuhan yang melambat dapat membuka ruang untuk pelonggaran moneter. Meski demikian, lagi-lagi tetap menanti kondisi global.
“Jika ketidakpastian global berkurang dan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed menguat, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga BI hingga 50 basis poin sepanjang sisa tahun ini,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).
Sementara The Fed pun belum memberikan sinyal pemangkasan. Para pejabat The Fed cenderung mempertahankan suku bunga—meski Trump mendorong pemangkasan—dalam pertemuan Rabu dan Kamis (6—7 Mei 2025).
Senada, Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan belum melihat Bank Indonesia akan memangkas suku bunga acuan pada bulan ini, sekalipun rupiah sudah menunjukkan penguatan.
Saat ini, kebijakan pro pertumbuhan dari BI terus dilakukan melalui insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) ketimbang pemangkasan suku bunga.
“Mungkin BI baru akan mengoreksi itu [memangkas BI Rate] ketika The Fed memberikan sinyal penurunan suku bunga,” ujarnya dalam Diskusi Publik: Ekonomi Melambat, Pertanda Gawat?, Selasa (6/5/2025).
Abdul Manap menyampaikan sekali pun suku bunga sudah dipangkas, pertumbuhan ekonomi hanya dapat terpacu jika suku bunga bunga kredit segera turun.
Sayangnya, kebijakan pemangkasan pada Januari lalu tak kunjung memberikan efek penurunan suku bunga kredit sehingga ekonomi tertahan dan sulit naik lebih tinggi.
Arah Pemangkasan BI Rate
Melansir dari Bloomberg, Selasa (6/5/2025), Bank Indonesia diperkirakan akan melanjutkan pelonggaran moneter setelah mempertahankan suku bunganya tidak berubah selama tiga pertemuan berturut-turut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah kenaikan tarif dan ketidakpastian kebijakan perdagangan.
Para ekonom memperkirakan penurunan seperempat poin pada suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,5% di akhir kuartal kedua, menurut survei Bloomberg terbaru. Mereka melihat penurunan lebih lanjut sebesar 25 basis poin di kuartal ketiga, yang akan membawa suku bunga acuan menjadi 5,25% di akhir tahun.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyebutkan saat ini arah kebijakan BI Rate masih belum berubah, yakni tetap fokus menstabilkan rupiah.
Arah terbaru nantinya akan didiskusikan dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 20—21 Mei 2025 mendatang.
Sebelumnya Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pihaknya terus mencermati ruang penurunan suku bunga.
Perry meyakini inflasi yang rendah selama kuartal I/2025, termasuk inflasi inti sebesar 2,5% (year on year/YoY), akan semakin membuka ruang bagi penurunan BI Rate lebih lanjut.
“Dalam jangka pendek prioritas kami adalah stabilitas rupiah, tetapi setelah stabilitas terjaga, ruang penurunan suku bunga itu semakin terbuka dan itulah waktu-waktu untuk menentukan kebijakan suku bunga lebih lanjut,” ujarnya dalam konferensi pers bulan lalu.
-
ESDM Wajibkan 7 Perusahaan Garap Hilirisasi Batu Bara, Ini Daftarnya
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan tujuh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) wajib melakukan hilirisasi.
Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan, hal itu sudah menjadi perhatian khusus meski terdapat sejumlah kendala.
“Ini masih mengalami beberapa kendala, masih ada diskusi yang perlu. Tetapi, ini sudah jadi atensi,” kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (6/5/2025).
Dia merinci ketujuh perusahaan itu adalah PT Arutmin Indonesia, PT kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, dan PT Berau Coal.
Lebih terperinci, PT Arutmin Indonesia akan memproduksi produk hilir berupa metanol dan amonia dengan kapasitas input batu bara 6 juta ton per tahun dari Blok Sarongga. Adapun rencana investasi perusahaan mencapai US$2,7 miliar.
Sementara, untuk kapasitas output produk ditargetkan mencapai 2,95 juta ton per tahun
Lalu, PT kaltim Prima Coal akan memproduksi metanol dengan kapasitas input batu bara 6,5 juta ton per tahun. Nilai dari investasi proyek tersebut mencapai US$2,1 miliar. Adapun kapasitas output produksi ditargetkan mencapai 1,8 juta ton per tahun.
Kemudian, PT Adaro Indonesia akan memproduksi metanol dan DME dengan kapasitas input batu bara mencapai 6,75 juta ton per tahun dari Pit Wara 1 dan Pit Wara 2.
Nilai investasi untuk proyek metanol dan DME itu masing-masing mencapai US$2,61 miliar dan US$2,83 miliar. Adapun kapasitas output produksi ditargetkan mencapai 2 juta ton per tahun untuk metanol dan 1,34 juta ton per tahun untuk DME.
Selanjutnya, PT Kideco Jaya Agung akan memproduksi amonia dan urea. Adapun kapasitas input batu bara mencapai 566.062 ton per tahun.
Nilai investasi dari proyek ini mencapai US$244,23 juta. Sementara, kapasitas output produknya mencapai 100.000 ton untuk amonia per tahun dan 172.000 ton untuk urea per tahun
Berikutnya, PT Multi Harapan Utama akan memproduksi semikokas dengan kapasita input batu bara sebanyak 1 juta ton per tahun dari Pit Belumpur dan Pit South Sentuk, Blok Gitan.
Nilai investasi dari proyek ini mencapai US$81,3 juta. Adaoun kapasitas output produk mencapai 552.000 ton per tahun untuk semikokas.
Sementara itu, PT Tanito Harum akan memproduksi semikokas dengan kapasitas input batu bara sebesar 300.000 ton per tahun dari Blok Sukodadi. Nilai investasi dari proyek ini mencapai US$42,23 juta. Sementara kapasitas output produk mencapai 150.000 ton per tahun.
Lalu, PT Berau Coal akan memproduksi metanol dengan kapasitas input batu bara 3,49 juta ton per tahun dari Blok Bunungan 10.
Adapun nilai investasi proyek ini mencapai US$774,8 juta. Sementara kapasitas output produk mencapai 940.000 ton per tahun.
-
Stok Beras Tembus 3,5 Juta Ton, Bulog Sewa Gudang BUMN-TNI
Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyatakan pihaknya menyewa gudang milik BUMN hingga TNI untuk menyimpan stok cadangan beras pemerintah yang melimpah. Langkah Bulog menyewa gudang juga untuk menampung gabah petani selama musim panen berlangsung.
Sampai dengan 4 Mei 2025, stok beras di gudang Perum Bulog mencapai 3,5 juta ton beras, yang merupakan angka tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir, atau sejak Perum Bulog berdiri pada 1967. Adapun, pemerintah meminta Bulog untuk menyimpan 4 juta ton beras pada 2025.
Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan PT Bhanda Ghara Reksa yang merupakan perusahaan BUMN penyedia jasa logistik menjadi salah satu tempat yang disewa oleh Bulog untuk menyimpan stok beras.
Pria yang akrab disapa Wiwiet itu merincikan, gudang yang disewa Bulog tersebar di beberapa provinsi produsen seperti Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatra Selatan, dan seluruh Pulau Jawa.
“Gudang kami sewa dari BUMN seperti BGR [PT Bhanda Ghara Reksa] dan swasta juga gudang milik para pengusaha penggilingan padi serta pinjam pakai milik TNI,” kata Wiwiet kepada Bisnis, Selasa (6/5/2025).
Lebih lanjut, Wiwiet menuturkan saat ini Bulog telah menyewa gudang dengan kapasitas 1,1 juta ton untuk menampung gabah petani selama musim panen raya.
Namun, dia menjelaskan bahwa gudang yang kapasitas 1,1 juta ton ini tidak semuanya disewa. “Tetapi Bulog juga memanfaatkan gudang milik mitra pengadaan tanpa sewa [pinjam pakai],” terangnya.
Wiwiet juga menyebut hingga saat ini, Perum Bulog tidak membatasi anggaran untuk penyediaan gudang bagi penyerapan gabah petani.
Adapun, perihal berapa besar anggaran yang harus dibayar oleh Bulog akan diketahui di akhir pemakaian.
“Karena perhitungannya adalah dibayar berdasarkan kuantum penggunaan dan jangka waktu,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Bulog telah menyewa gudang sebanyak 1,1 juta ton untuk menyerap beras selama musim panen raya guna menampung produksi petani.
Amran menuturkan produksi beras dalam negeri yang melonjak salah satunya disebabkan oleh proses intensifikasi dan ekstensifikasi.
“Intensifikasi adalah IP [indeks pertanaman]-nya 1 menjadi 2, IP [dari] 2 bisa menjadi 3. Caranya adalah untuk Pulau Jawa pompanisasi, luar Jawa perbaikan irigasi, [sedangkan] Jawa dan luar Jawa seluruh Indonesia rehab irigasi,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Selain itu, melimpahnya produksi beras dalam negeri juga lantaran adanya pemberian pupuk subsidi yang tepat waktu, tepat volume, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, lanjut Amran, proses intensifikasi akan membuat sebagian wilayah bisa mengalami musim tanam menjadi dua kali dari mulanya hanya satu kali.
Sementara itu, Amran juga menuturkan realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog telah mencapai 1,88 juta ton setara beras pada 5 Mei 2025 pukul 10.41 WIB. Angkanya setara dengan 62,9%. Dia menyebut serapan beras yang diperoleh ini merupakan dalam negeri tanpa keran importasi.
Dalam catatan Bisnis, Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya sempat mengatakan saat ini ada beberapa gudang Bulog yang sudah penuh dengan stok pangan, terutama beras.
Namun, Novi menyatakan Bulog tetap menggandeng BUMN atau instansi lainnya yang bisa digunakan untuk mengamankan stok beras.
Pasalnya, dia menjelaskan gudang yang digunakan tidak boleh sembarang dan harus memenuhi standar, lantaran komoditas ini sangat rentan terkena hama.
“Bagi orang awam mungkin, ‘itu ada gudang kenapa gak ditaruh di situ’, tapi harus ada standarnya. Karena yang kita simpan itu nanti bapak-bapak kalau kunjungan kan ‘wah ini kenapa ada ini ada ini, Pak’,” kata Novi dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi VI di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
-
Rendang Buya, UMK Binaan Bukit Asam (PTBA) yang Bersiap Mendunia 2 jam yang lalu
Rendang Buya, UMK Binaan Bukit Asam (PTBA) yang Bersiap Mendunia
2 jam yang lalu
-
Pemerintah & DPR Bahas Nasib Bulog di RUU Pangan, Ini Bocorannya
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR RI tengah membahas penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga UU No.18/2012 tentang Pangan. Salah satu yang dibahas yakni menjadikan Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebagai Badan Otonom.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyampaikan, transformasi Perum Bulog diperlukan untuk mendukung target swasembada pangan. Mengingat, pemerintah saat ini menargetkan agar swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu dekat.
“Fokusnya transformasi Bulog untuk ke depannya. Jadi perubahan rancangan UU Pangan ini intinya ya transformasi Bulog, Bulog mau dikemanain kelembagaannya,” kata Titiek ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Titiek juga tidak menutup kemungkinan bahwa Perum Bulog akan kembali seperti di masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto. Sebagai informasi, kala itu Bulog bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dia mengatakan, kala itu, Bulog berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan.
“Dulu aja Bulog bisa berfungsi, bisa bikin kita swasembada, kenapa sekarang mesti terlalu banyak lembaga macem-macem,” ujarnya.
Adapun, rencana transformasi kelembagaan Perum Bulog telah bergulir sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog saat itu, Wahyu Suparyono mengungkap, Perum Bulog ke depan akan menjadi lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, Bulog nantinya tak lagi menjadi Badan Usaha.
Wahyu menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan tersebut, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).
“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).
Untuk diketahui, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru.
Setelah melakukan sejumlah perubahan tugas, pemerintah pada 2000 mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.29/2000 Kemudian, melalui Keputusan Presiden No.103 tanggal 13 September 2001, sebagai LPDN Bulog berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Pada 20 Januari 2003, LPND Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog (selanjutnya disebut Perum Bulog) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No.61/2003 tentang Perubahan atas PP No.7/2003 pasal 70 dan 71.
Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah No. 13/2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Perum Bulog yang selanjutnya disebut perusahaan merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN.
-
Petani Minta Harga Gabah Kering Panen Naik Jadi Rp7.000 per Kg
Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah untuk mengerek harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (HPP GKP) dari Rp6.500 per kilogram (kg) menjadi Rp7.000 per kg. Usulan tersebut dinilai dapat menguntungkan petani.
Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah menyampaikan, biaya produksi mencapai Rp6.000 per kg. Dengan HPP GKP yang dipatok sebesar Rp6.500 per kg, petani hanya mendapat untung sebesar Rp500 per kg.
“Menurut perhitungan kami bahwa kalau kita usulkan Rp7.000 per kg itu keuntungan Rp1.000 per kg kan bagi petani. Itu kita mencapai hitungannya adalah 20% dari biaya produksi,” kata Ruli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (6/5/2025).
Ruli mengatakan, usulan HPP GKP sebesar Rp7.000 per kg telah disampaikan SPI kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bahkan usulan tersebut sebetulnya telah diusulkan petani sejak 2023.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg.
Penyesuaian ini dilakukan untuk melindungi petani sehingga tetap semangat berproduksi demi mencapai swasembada pangan.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
“HPP GKP di petani Rp6.500 per kg. Penyesuaian ini dengan tujuan untuk melindungi sedulur petani kita, sehingga tetap dan terus semangat berproduksi demi swasembada pangan,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).
-
Perang Dagang Memakan Korban, Gerai Ritel Berguguran
Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut mahalnya ongkos operasional hingga perang dagang menjadi salah satu penyebab gerai ritel di Tanah Air berguguran.
Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkap selain tingginya biaya operasional, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki toko.
“Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Nggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-China yang mengakibatkan industri ritel berguguran, termasuk di dunia.
Berkaca dari sana, dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi.
“Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT [bantuan langsung tunai], itu akan menyelamatkan [industri ritel],” tuturnya.
Kendati demikian, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah toko ritel yang berguguran, seiring dengan populasi penduduk yang mencapai 270 juta.
Dalam catatan Bisnis, Lulu Hypermarket QBIG BSD menutup toko pada 30 April 2025. Sejalan dengan penutupan itu, perusahaan menggelar diskon hingga 90%.
“Beli cepat harga gila, up to 90% off, Lulu Hypermarket qBIG BSD. Kami tutup toko 30 April 2025,” tulis unggahan tersebut.
Di sisi lain, akun sosial media Lulu Hypermarket juga mengunggah pengumuman diskon cuci gudang hingga 90% di beberapa kategori seperti baju, sepatu, tas wanita, aksesoris, mainan, elektronik dan perlengkapan rumah. Diskon tersebut tersedia sampai persediaan habis.
-
ASDP Siapkan Puluhan Kapal Jelang Libur Panjang Waisak 2025
Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan puluhan kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama libur panjang Hari Raya Waisak yang jatuh pada Senin (12/5/2025) dan cuti bersama Selasa (13/5/2025).
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyatakan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kelancaran layanan penyeberangan nasional yang tertib, aman, dan nyaman. ASDP menyatakan telah melakukan berbagai persiapan sejak jauh hari guna mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur tersebut.
“Perusahaan juga melakukan penguatan fasilitas terminal, peningkatan kapasitas ruang tunggu, dan peninjauan ulang prosedur keselamatan sebagai bentuk kesiapan operasional,” kata Shelvy dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025).
Untuk lintasan Merak–Bakauheni, ASDP menyiapkan hingga 47 kapal dengan kapasitas angkut harian mencapai 25.000 kendaraan. Sedangkan lintasan Ketapang–Gilimanuk akan dilayani oleh 28 unit kapal yang beroperasi 24 jam, dengan kapasitas angkut sekitar 13.000 hingga 15.000 unit kendaraan kecil setiap harinya.
Selain menyiagakan armada, ASDP juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepolisian, Dinas Perhubungan, Kantor KSOP, dan Balai Pengelola Transportasi Darat. Koordinasi ini bertujuan memastikan kelancaran jadwal kapal, kesiapan fasilitas pelabuhan, serta keamanan dan kenyamanan pengguna jasa.
Shelvy mengatakan penjualan tiket di pelabuhan sudah tidak tersedia. Pengguna jasa dapat memanfaatkan pembelian tiket online melalui platform Ferizy. Pengguna jasa wajib membeli tiket maksimal H-1 sebelum keberangkatan melalui aplikasi atau situs resmi Ferizy, serta mitra seperti Alfamart dan Indomaret.
Seluruh penumpang diwajibkan mengisi data pribadi dan kendaraan secara lengkap dan benar saat pembelian tiket. Data ini akan diverifikasi saat proses check-in, dan hanya penumpang yang terdaftar dalam tiket yang diizinkan menyeberang. Ketepatan waktu keberangkatan sesuai jadwal yang tercantum dalam tiket juga menjadi syarat utama kelancaran layanan.
Sebagai bagian dari perluasan digitalisasi layanan, ASDP juga telah menerapkan sistem tiket online di Pelabuhan Bungus, Padang mulai 5 Mei 2025 dan Pelabuhan Tuapejat, Kepulauan Mentawai sejak 6 Mei 2025.
-
Bye-Bye AS, China-Uni Eropa Bakal Perluas Kerja Sama Dagang
Bisnis.com, JAKARTA — China akan memperluas kerja sama dengan para pemimpin Uni Eropa, juga mengatasi berbagai gesekan dan perbedaan, di tengah tekanan ekonomi global setelah pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat.
Dilansir dari Reuters, berdasarkan laporan kantor berita Xinhua, Presiden China Xi Jinping menyampaikan komitmen perluasan kerja sama itu dalam peringatan 50 tahun hubungan diplomatik China-Uni Eropa. Kedua pihak berupaya mencairkan hubungan di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat tarif Trump.
Beijing sangat ingin menjalin hubungan ekonomi dan politik yang lebih erat dengan Eropa untuk membatasi dampak dari tarif resiprokal terhadap perdagangan China ke Amerika Serikat (AS). Walaupun begitu, dalam pernyataannya Xi tidak menyebut AS.
“Hubungan China-Uni Eropa yang sehat dan stabil tidak hanya mendorong pencapaian bersama, tetapi juga mencerahkan dunia,” ujar Xi Jinping pada Selasa (6/5/2025), dilansir dari Reuters.
Xi juga meminta Uni Eropa untuk bersama-sama menjaga keadilan dan kesetaraan, serta menentang intimidasi sepihak. Hal itu menggambarkan hubungan mereka sebagai salah satu yang paling berpengaruh di dunia.
Beijing akan menyambut baik kunjungan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada waktu yang tepat untuk bersama-sama mengadakan putaran baru pertemuan para pemimpin kedua belah pihak.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan negaranya dan Uni Eropa akan mengadakan dialog tingkat tinggi tentang strategi, ekonomi dan perdagangan, pembangunan hijau, serta digitalisasi di antara serangkaian acara tahun ini.
Kementerian tersebut juga mengonfirmasi bahwa China dan Parlemen Eropa telah memutuskan untuk membebaskan pertukaran timbal balik.
Pekan lalu, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bahwa China akan mencabut sanksi terhadap anggota Parlemen Eropa dan subkomitenya tentang hak asasi manusia. Sanksi tersebut dijatuhkan pada 2021 atas tindakan Barat terhadap pejabat China yang dituduh melakukan penahanan massal terhadap Muslim Uighur di wilayah paling barat Xinjiang.
“Dalam situasi saat ini, kedua belah pihak percaya bahwa sangat penting bagi China dan Eropa untuk memperkuat dialog dan kerja sama,” kata Lin.
Dia menegaskan keyakinannya bahwa pembicaraan yang diperbarui akan menyuntikkan dorongan baru dalam pengembangan hubungan China-Uni Eropa.