Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kabar Baik! Menteri PKP Pastikan Kuota FLPP Naik Jadi 350.000 Unit

    Kabar Baik! Menteri PKP Pastikan Kuota FLPP Naik Jadi 350.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pemerintah bakal menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut saat ini pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakselerasi rencana penambahan kuota rumah subsidi tersebut.

    Ara memastikan, likuiditas untuk menambah kuota itu telah siap. Apabila resmi terealisasi, dia menyebut kuota rumah subsidi yang dialokasikan pemerintah tahun ini menjadi yang paling jumbo sepanjang sejarah.

    “Bersama juga dengan Bank Indonesia, Ibu Sri Mulyani, Pak Dasco di DPR membantu, Komisi X dan XI juga Pak Misbakhun. Kita ada alokasi 350.000 yang sudah ada uangnya. Ini belum ada setahun [pemerintahan Prabowo],” kata Maruarar saat memberikan sambutan di agenda penyerahan kunci rumah subsidi untuk pelaku Industri Media di Cibitung, Selasa (6/5/2025). 

    Melengkapi pernyataan Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa dirinya bersama Kementerian PKP bakal mempercepat proses usulan penambahan kuota rampung pada akhir semester I/2025.

    Hal itu dilakukan guna menambah kesempatan masyarakat memiliki hunian layak. Terlebih, kategori penerima rumah subsidi kini resmi telah diperluas.

    Meski demikian, Heru mengaku belum dapat memastikan kapan tepatnya penambahan itu dapat direalisasikan. Pasalnya, kuota tambahan itu baru dapat disalurkan apabila Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi telah terbit,

    “Oh, kalau itu [kapan mulai bisa disalurkan] kan nanti keputusan dari Kementerian Keuangan ya terkait dengan alokasi fiskalnya yang itu kan kita eksekusi. Kita koordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan,” tegasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7%. Namun demikian, dalam perkembangan terbarunya pemerintah Prabowo disebut bakal menambah kuota naik 130.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

    Hal itu juga telah dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dia menyebut saat ini pihaknya tengah mengkaji pengalokasian tambahan anggaran untuk menambah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

    “Nanti konsekuensi dari FLPP-nya [yang diusulkan naik] kita akan hitung lagi,” tegasnya.

  • Pengusaha Lakukan Efisiensi Imbas Harga Nikel Anjlok

    Pengusaha Lakukan Efisiensi Imbas Harga Nikel Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha ancang-ancang melakukan efisiensi imbas harga nikel yang jeblok. Hal ini juga tak lepas dari biaya produksi yang tinggi.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, penurunan harga nikel tak lepas dari melemahnya permintaan dari China. Menurutnya, industri stainless steel atau baja anti karat di China tengah lesu.

    Padahal, pasokan nikel untuk industri baja anti karat Negeri Tirai Bambu berasal dari Indonesia. Hal ini pun membuat demand nikel RI anjlok sehingga harga turun.

    “Dengan meningkatnya biaya operasional, sementara harga turun membuat perusahaan terus melakukan efisiensi,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (7/5/2025).

    Hendra pun mengingatkan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada para pengusaha. Salah satunya dengan meninjau kembali beberapa regulasi yang membebani perusahaan.

    Dia mengatakan, regulasi yang perlu ditinjau ulang itu seperti pengenaan kewajiban retensi dana hasil ekspor (DHE) sebesar 100% selama 12 bulan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi pada kebijakan penyesuaian tarif royalti nikel.

    Pemerintah telah menetapkan tarif royalti nikel terbaru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025, yang mulai berlaku efektif pada 26 April 2025. Untuk bijih nikel (ore), tarif royalti naik dari sebelumnya 10% menjadi 14% hingga 19%, tergantung pada harga mineral acuan (HMA).

    Menurut Hendra, tarif royalti baru cukup memberatkan pengusaha di tengah pelemahan harga nikel. Tak hanya itu, pengusaha juga tengah dibebankan biaya operasional tinggi (infrastruktur, energi, dan pengolahan) akibat kenaikan biaya biosolar yaitu B40 yang signifikan hingga kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. 

    “Kami harapkan dukungan dari pemerintah dapat meninjau kembali beberapa regulasi yang membebani perusahaan apalagi di tengah tren harga yang rendah,” ucap Hendra.

    Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan, industri nikel RI tengah menghadapi tantangan imbas melemahnya permintaan dari China.

    Adapun, harga mineral acuan (HMA) nikel untuk periode pertama Mei 2025 dipatok US$15.049,23 per dmt. Harga ini pun turun dibanding HMA pada periode pertama April 2025, yakni US$16.126,33 per dmt.

    Sementara itu, FINI mencatat harga nikel global saat ini turun drastis sebesar 16% dalam 1 bulan terakhir dan 23% dalam 6 bulan terakhir, menyentuh level US$13.800 per ton. Angka ini merupakan titik terendah sejak 2020.

    “Di tengah lonjakan produksi yang menyeret harga nikel dunia turun terus sejak 2023. Saat ini, harga nikel mendekati level terendah sejak tahun 2020, dan dampaknya mulai dirasakan di dalam negeri,” kata Arif.

    Dia juga mengatakan pelemahan permintaan dari Negeri Panda dipicu oleh perang dagang yang semakin meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan China.

    “Ini membuat permintaan nikel untuk industri stainless steel dan bahan baku baterai kendaraan listrik berbasis nikel semakin melemah,” ucapnya.

    Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya telah melakukan strategi untuk menstabilkan harga mineral dan batu bara, termasuk nikel. Menurutnya, strategi itu dibuat berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) dengan pada ahli di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Untuk strategi stabilitas harga, perlu kami sampaikan juga pada 2021 kami mencoba melakukan FGD dengan UGM bagaimana cara harga ini tetap stabil di angka harga yang tinggi,” kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (6/5/2025). 

    Adapun, strategi itu seperti perencanaan produksi sesuai dengan kebutuhan nasional dan rencana ekspor.

    Lalu, feasibility study (FS) atau studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses RKAB. Kemudian, evaluasi terhadap persetujuan produksi pada RKAB yang telah diberikan.

    Selanjutnya, penetapan harga batu bara acuan (HBA) dan HMA serta harga patokan batu bara (HPB) dan harga patokan mineral (HPM) sebagai batas bawah harga penjualan sesuai Kepmen ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara).

    Selain itu, Kementerian ESDM juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan agar sesuai dengan good mining practice. 

  • Dirjen Pajak Incar Netflix hingga Meta dengan Pungutan PPh Badan

    Dirjen Pajak Incar Netflix hingga Meta dengan Pungutan PPh Badan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebut tengah meninjau potensi untuk memungut pajak penghasilan atau PPh Badan dari perusahaan digital multinasional.

    Sebagai informasi, perusahaan digital raksasa seperti Netflix maupun Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) memiliki banyak pengguna di Indonesia. Artinya, korporasi tersebut meraup banyak penghasilan dari Indonesia.

    Masalahnya, Netflix maupun Meta tidak mempunyai kantor fisik di Indonesia sehingga pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan mereka. Selama ini, pemerintah hanya bisa memajaki Netflix maupun Meta lewat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

    “Ada isu mengenai transaksi digital di dalam negeri dan juga antar negara, ini yang mungkin menjadi concern pada waktu kita nanti mendudukkan akan seperti apa kita lakukan pemajakan. Ini coba kami terus review,” ujar Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/5/2025).

    Dia mengakui bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah mengusulkan penerapan dua pilar pajak global pada 2021. Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi praktik pengemplangan pajak global dan menciptakan keadilan perpajakan global di era digital.

    Dalam skema dua pilar. Pilar 1 mengharuskan alokasi sebagian hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional, terkhusus perusahaan digital besar kepada negara-negara di mana mereka memiliki konsumen atau pengguna—meski pun tak memiliki kantor di negara tersebut.

    Sementara Pilar 2 mengharuskan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan pajak antarnegara (race to the bottom) untuk menetapkan tarif pajak rendah untuk menarik investasi bisa berkurang.

    Per 1 Januari 2025, pajak minimum global 15% berlaku di Indonesia sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Memang negara yang tidak menerapkan Pilar 2 akan rugi karena ada backstop mechanism: jika suatu negara tidak ikut ketentuan pajak minimum global maka hak pemajakannya akan menjadi hak negara lain. Hanya saja, mekanisme serupa tidak berlaku untuk Pilar 1.

    Presiden AS yang baru berkuasa, Donald Trump juga sudah mengumumkan menolak terapkan Pilar 1. Penolakan karena AS merupakan lokasi banyak induk utama perusahaan grup multinasional. 

    Dampak penolakan akan membuat konsensus Pilar 1 akan sudah tercapai. Akhirnya, upaya pemerintah Indonesia untuk memajaki perusahaan digital macam Netflix hingga Meta menjadi lebih sulit.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan ekonomi digital memang menjadi isu internasional. Padahal, sambungnya, banyak masyarakat Indonesia ‘membayar’ layanan perusahaan digital multinasional namun pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan perusahaan-perusahaan itu.

    “Pasti semua korporasi akan berusaha menghindar pajak, dengan strategi dan metodologi yang mereka pakai. Tetapi kita kalau mengetahui ada pembayaran dan kita bisa menarik pajak itu kan harus kita kuatkan. Jangan sampai kita memperlemah diri sendiri dalam rangka memungut pajak itu,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Oleh sebab itu, legislator Fraksi Partai Golkar itu menyatakan Komisi XI DPR siap membantu apabila otoritas pajak memerlukan bantuan politik seperti pembentukan aturan yang memungkinkan pemungutan pajak perusahaan digital multinasional yang tak memiliki kantor fisik di Indonesia.

    “Kita ingin memperkuat kedaulatan. Kalau memang butuh sifatnya yang mengandung aturan di mana butuh dikuatkan [silakan minta]. Makanya kan saya tawarkan tadi, mereka membutuhkan apa? Instrumen aturan apa yamg dibutuhkan, gitu,” ungkap Misbakhun.

  • Prabowo Mau Bangun 100 Sekolah Rakyat Tiap Tahun, Berapa Anggarannya?

    Prabowo Mau Bangun 100 Sekolah Rakyat Tiap Tahun, Berapa Anggarannya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan sekolah rakyat, Maulidya Indah Junica menyebut telah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan pembangunan 100 Sekolah Rakyat per tahun. 

    Maulidya menyebut, pada tahap awal pemerintah bakal merenovasi 65 sekolah yang bakal diubah statusnya menjadi sekolah rakyat pada tahun ini.

    “Kalau arahan Presiden, total itu 100 sekolah rakyat [per tahun]. Jadi kita masih berproses dengan Kemensos untuk mencapai lokasi yang 100 sekolah rakyat itu,” kata Maulidya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Maulidya menyebut pembangunan 100 Sekolah Rakyat pada tahun ini akan dilakukan lewat 2 tahap pembangunan. Tahap pertama, pemerintah bakal melakukan renovasi pada 65 sekolah di sejumlah wilayah menjadi Sekolah Rakyat.

    Rencananya, renovasi 65 Sekolah Rakyat itu bakal mulai di eksekusi pada minggu ke-3 Mei 2025. Di mana, 65 sekolah yang bakal direnovasi itu merupakan sekolah eksisting milik Kemensos, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, BUMN maupun Swasta. 

    “Nah, tapi yang tahap 2 itu nanti yang untuk tahun ajaran berikutnya. Bukan tahun ajaran ini. Jadi yang 65 sekolah itu yang tahun ajaran 2025-2026 dan tahap 2 itu 2026-2027,” tegasnya. 

    Saat dikonfirmasi berapa anggaran yang telah disiapkan untuk melakukan pembangunan Sekolah Rakyat itu, Maulidya enggan merinci. Dia menyebut, kajian anggaran hingga saat ini masih dilakukan.

    Namun, secara umum anggarannya tak akan jauh berbeda dari yang sempat disebutkan oleh pemerintah sebelumnya berkisar Rp100 miliar per sekolah. 

    “Nah, ini yang lagi masih di-exercise teman-teman. Tapi ya sekitar itu[Rp100 miliar] Karena kan bukan hanya membangun, ada pemetaan lahannya ada mebelnya. Jadi masih exercise semua,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan sekolah rakyat bakal mencapai Rp100 miliar per sekolah.

    “[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025). 

    Menurut Cak Imin, pembangunan Sekolah Rakyat akan segera dimulai, dan tahun ajaran depan sekolah ini sudah bisa menerima siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. 

  • Kemendag Panggil Mecimapro & APMI Imbas Kisruh Konser Day6

    Kemendag Panggil Mecimapro & APMI Imbas Kisruh Konser Day6

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memanggil promotor konser Mecimapro, PT Global Tiket Network (Tiket.com), dan Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) imbas kisruh pengembalian dana (refund) tiket konser Day6 ‘3rd World Tour Forever Young’.

    Adapun, pemanggilan promotor konser Mecimapro, tiket.com, APMI oleh Kemendag dilakukan pada Selasa (6/5/2025).

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengatakan pemanggilan ini bertujuan mengklarifikasi dan menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait pembelian tiket konser Day6 ‘3rd World Tour Forever Young’ yang digelar pada Sabtu (3/5/2025) di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

    “Kemendag menindaklanjuti pengaduan konsumen, khususnya pembeli tiket konser musik Day6, yang merasa dirugikan,” kata Moga dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

    Moga menyatakan Kemendag telah bertemu dan meminta klarifikasi Mecimapro selaku penyelenggara konser musik dan Tiket.com selaku penjual tiket.

    “Langkah ini diambil sebagai peningkatan perlindungan konsumen sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi konsumen Indonesia,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN, pembeli tiket konser Day6 melayangkan sejumlah aduan, seperti masalah pengembalian dana (refund), serta kepindahan lokasi konser yang berimbas pada pengaturan kursi dan persiapan akomodasi.

    Moga menyampaikan, Ditjen PKTN akan mengawal proses pengembalian dana tiket konser ini serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban konsumen.

    Selain itu, Moga menuturkan bahwa pelaku usaha yang terlibat diharapkan selalu mematuhi regulasi yang berlaku dan berupaya semaksimal mungkin untuk tanggap menyelesaikan pengaduan konsumen.

    Dalam pertemuan tersebut, Direktur Mecimapro Fransiska Melani menyatakan pihaknya berkomitmen untuk segera mempercepat pengembalian dana konsumen paling lambat akhir Mei 2025.

    Dia mengeklaim bahwa saat ini, progres pengembalian dana tersebut sudah mencapai kurang lebih 30–40% dari seluruh tiket yang terjual.

    “Mecimapro memerlukan waktu untuk menganalisis data konsumen yang mengajukan pengembalian dengan yang memilih membatalkan pengajuan pengajuan dana atau tetap menonton konser,” ujarnya.

    Dia juga menjelaskan konsumen yang melakukan pembelian tiket melalui mecimashop.com dan dirugikan atas pengajuan pengembalian dan yang belum diterima dapat menghubungi promotor melalui [email protected] untuk diproses lebih lanjut.

    Selain itu, lanjut dia, pembeli tiket yang telah mengajukan pengembalian dana ke tiket.com tetapi sudah menerima nomor kursi atau nomor antrian, tetap dapat menonton konser.

    “Kami akan membuat permohonan maaf atas kejadian ini dan akan melaporkan perkembangan pengembalian dana kepada Kementerian Perdagangan,” imbuhnya.

    Berdasarkan informasi Legal Senior Manager Tiket.com Martino Arnoldi, tiket.com melakukan pengembalian dana pembelian tiket kepada konsumen dikarenakan tidak menerima secara lengkap nomor antrian dan nomor kursi dari Mecimapro.

    Martino mengatakan Tiket.com mengambil langkah proaktif untuk menempatkan kenyamanan konsumen sebagai prioritas utama dengan memproses pengembalian dana kepada konsumen.

    Adapun, konsumen yang membeli tiket melalui tiket.com akan dikembalikan dananya sampai dengan 14 Mei 2025. Dia menambahkan, pengambilan dapat berbentuk dana tunai, saldo Bliblipay, Blibli Tiket point, atau kupon hadiah (gift voucher) yang dapat dicairkan.

  • Ekonom Beberkan Biang Kerok Investasi Asing Masih Minim di RI

    Ekonom Beberkan Biang Kerok Investasi Asing Masih Minim di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengungkap sederet alasan investor asing masih cenderung minim merealisasikan investasinya di Indonesia. Salah satu faktornya adalah perubahan lingkungan bisnis yang tidak pasti.

    Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyebut ada potensi perpindahan investasi dari China, termasuk peluang relokasi di tengah kebijakan tarif resiprokal yang akan dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap beberapa negara.

    “Ketika kondisi seperti sekarang ini terjadi, yang ada adalah adanya perpindahan dari negara-negara yang misalnya terancam oleh kebijakan AS. Contohnya adalah perpindahan investasi dari China. Bagaimana relokasi yang sudah terjadi di negara-negara Asean,” kata Yose dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Diteror Trump dan Diancam Xi Jinping, Bagaimana Nasib Ekonomi Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Sayangnya, keterkaitan Indonesia di dalam rantai pasok global (global supply chain) relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, bahkan dibandingkan dengan China.

    Pada 2024, misalnya, Yose mengungkap terjadi relokasi perusahaan Jepang. Data tersebut menunjukkan, hanya ada 16 perusahaan yang melakukan relokasi ke Indonesia.

    “Dari China itu sekitar ada 176 perusahaan Jepang yang melakukan relokasi ke negara-negara Asean. 90 [perusahaan] atau lebih dari 50% itu perginya ke Vietnam, 25 [perusahaan] perginya ke Thailand, ke Malaysia 19 [perusahaan], ke Indonesia hanya 16 [perusahaan],” ungkapnya.

    Yose menyebut relokasi yang belum berjalan secara optimal ini salah satunya lantaran struktur produksi Indonesia yang berbeda dengan China. Indonesia, kata dia, cenderung berada di bawah dari negara-negara lain, bahkan dibandingkan dengan India.

    “Karena kalau China lebih banyak manufaktur, kemudian Indonesia memang lebih banyak natural resources yang kita produksi. Ketidaksamaan ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tadi akan berpikir ketika memindahkan produksinya ke Indonesia,” jelasnya.

    Apalagi, dia menjelaskan relokasi dari satu negara ke negara lain juga membutuhkan biaya. Namun, jika semakin sama struktur produksi, maka akan semakin mudah untuk China merelokasi pabriknya.

    Selain itu, pemicu lainnya adalah integrasi di dalam global supply chain Indonesia yang rendah. Dia menyebut rantai pasok global berada di bawah rata-rata Asia, seperti India, Kamboja, Vietnam, hingga Filipina.

    Lebih lanjut, Yose menambahkan lingkungan bisnis yang tidak pasti juga menjadi alasan investor menarik diri untuk menginvestasikan di Tanah Air. Alhasil, kondisi ini membuat Indonesia menjadi kurang menarik untuk menjadi sasaran atau destinasi dari relokasi.

    “Oleh karena itu, membuka diri lebih banyak dengan kebijakan-kebijakan yang semakin lebih open terhadap perekonomian dunia, membuat kita menjadi lebih terintegrasi. Itu bisa memberikan keuntungan kita, dan ini adalah momentumnya,” pungkasnya.

  • Wamenkeu Janji Defisit Tak Bengkak Meski Koperasi Merah Putih Butuh Rp400 Triliun 1 jam yang lalu

    Wamenkeu Janji Defisit Tak Bengkak Meski Koperasi Merah Putih Butuh Rp400 Triliun

    1 jam yang lalu

  • Prabowo Revisi Aturan TKDN untuk Belanja Pemerintah/BUMN jadi Minimal 25%

    Prabowo Revisi Aturan TKDN untuk Belanja Pemerintah/BUMN jadi Minimal 25%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan perubahan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2025. 

    Beleid baru tersebut mengatur kewajiban pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memprioritaskan pembelian barang/jasa dengan produk dalam negeri (PDN), ketimbang produk impor. 

    Adapun, aturan lebih detail tercantum dalam pasal 66 dalam beleid tersebut. Pada ayat pertama ditegaskan bahwa kementerian/lembaga/perangkat daerah/institusi lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

    Pada ayat kedua, terdapat penjelasan lebih lanjut terkait prioritas penggunaan produk lokal oleh pemerintah sesuai dengan nilai TKDN. Prioritas pertama penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN minimal 25%. Aturan tersebut berlaku jika produk lokal yang ada memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan (BMP) minimal 40%.

    Prioritas kedua, apabila produk dalam negeri yang dibutuhkan memiliki penjumlahan nilai TKDN di bawah 40% dan volumenya tidak mencukupi kebutuhan, maka pemerintah dapat membeli produk dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. 

    Poin ketiga, jika produk dalam negeri yang dibutuhkan pemerintah tidak tersedia atau secara volume tidak mencukupi, maka menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN kurang dari 25%.

    “Dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan produk dalam negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional,” bunyi beleid pada pasal 66 ayat (2) poin keempat. 

    Kebijakan ini menyoroti nilai TKDN minimal 25% dalam pembelanjaan pemerintah apabila produk dalam negeri tidak mencukup atau belum diproduksi dalam negeri. 

    Pada regulasi TKDN sebelumnya yang tertuang dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, pemerintah dapat langsung membeli produk impor jika produk dalam negeri yang penjumlahan skor TKDN dan BMP belum mampu di atas 40%.

    Untuk aturan tata cara perhitungan nilai TKDN, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tengah melakukan kebijakan reformasi kebijakan sebagai upaya deregulasi yang tengah digencarkan pemerintah. 

    Pemerintah melakukan deregulasi ekonomi guna memberikan kemudahan cara penghitungan, mempercepat proses penghitungan, dan mengurangi beban biaya sertifikasi TKDN sehingga lebih mudah, cepat, murah. 

    Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realitis.  

    Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, beberapa waktu lalu. 

    Untuk itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal. 

  • Pemerintah Terus Dorong Hilirisasi Batu Bara, Apa Kabar Insentif Royalti 0%?

    Pemerintah Terus Dorong Hilirisasi Batu Bara, Apa Kabar Insentif Royalti 0%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan perkembangan terbaru penyusunan aturan terkait insentif tarif royalti 0% bagi perusahaan yang menjalankan hilirisasi batu bara.

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara berupa pengenaan royalti sebesar 0%.

    Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti sebesar 0% akan diatur dalam peraturan menteri (Permen). 

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, penyusunan Permen terkait pengaturan royalti 0% itu hingga saat ini masih belum ada kelanjutan. Sebab, menurutnya belum ada tanda-tanda hilirisasi batu bara berjalan.

    “Permen-nya belum. Lagian belum ada tanda-tanda [hilirisasi] ini kan,” ucap Tri di Komplek DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Adapun, ketentuan mengenai pengenaan royalti sebesar 0% untuk pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 

    Secara umum, pengenaan royalti sebesar 0% tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri (Pasal 3 ayat 1). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pengenaan royalti 0% hanya berlaku terhadap volume batu bara yang digunakan dalam kegiatan peningkatan nilai tambah batubara (Pasal 3, ayat 3).

    Kendati demikian, Tri menjelaskan sekalipun Permen turunan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 25 Tahun 2021 terbit, tetap ada kemungkinan pelaku usaha yang melakukan hilirisasi tidak mendapat royalti 0% sepenuhnya. 

    “Dapat ya [bisa], tapi juga bisa tidak dapat. Karena kalau dia keekonomiannya sudah ok, ya enggak usah dikasih [royalti 0%],” ucapnya.

    Sebelumnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meminta dukungan DPR untuk mempercepat pemberlakukan royalti 0% bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi batu bara. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, royalti 0% diperlukan untuk memberi dukungan fiskal bagi pelaku usaha.

    Apalagi, pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk melakukan hilirisasi batu bara. Kementerian ESDM bahkan mengingatkan tujuh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) wajib melakukan hilirisasi.

    Tri mengatakan, hal itu sudah menjadi perhatian khusus meski terdapat sejumlah kendala.

    “Ini masih mengalami beberapa kendala, masih ada diskusi yang perlu. Tetapi, ini sudah jadi atensi,” kata Tri.

    Dia memerinci ketujuh perusahaan itu adalah PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, dan PT Berau Coal.

  • Pemerintah Bakal Bangun 1.542 Dapur MBG Baru, Butuh Anggaran Rp6 Triliun

    Pemerintah Bakal Bangun 1.542 Dapur MBG Baru, Butuh Anggaran Rp6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap pemerintah bakal membangun sebanyak 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di sejumlah wilayah seluruh Indonesia untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa saat ini, progres pembangunan dapur MBG baru tersebut masih dalam tahap perencanaan. Nantinya, SPPG tersebut juga bakal menyasar hingga daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    “Nah, khusus untuk daerah-daerah terpencil, terluar, tertinggal termasuk pembangunan SPPG di sekolah, ini kami sedang dalam tahap pembuatan perencanaan oleh konsultan perencana yang membangun 1.542 unit SPPG,” jelasnya di DPR RI, Selasa (6/5/2025).

    Dadan menegaskan, pihaknya baru akan melaksanakan proses lelang pengerjaan selambat-lambatnya pada akhir Mei 2025.  Apabila proses lelang berjalan lancar, BGN menargetkan dapat mengantongi identitas kontraktor yang bakal mengeksekusi proyek tersebut pada Agustus 2025.

    Untuk membangun 1.542 SPPG baru tersebut, Dadan mengungkap anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp6 triliun.

    “Ya alokasi anggarannya kurang lebih sekitar 6 triliun. Hanya untuk yang baru ya,” tegasnya.

    Adapun, hingga saat ini BGN mencatat telah memiliki 1.286 SPPG yang telah melayani sebanyak 3,5 juta penerima manfaat.

    “Sampai hari ini sudah dilakukan Makan Bergizi Gratis pada 1.286 SPPG di 38 provinsi dan telah melayani penerima manfaat sebanyak 3.506.941,” jelasnya.

    Pada saat yang sama, Dadan menjelaskan bahwa MBG itu telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga sekolah luar biasa (SLB).

    Tak hanya itu, 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa pondok pesantren, ibu menyusui, ibu hamil, hingga balita.