Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • RI Krisis Kelapa Bulat, Kemendag Usul Kenakan Pungutan Ekspor hingga Moratorium

    RI Krisis Kelapa Bulat, Kemendag Usul Kenakan Pungutan Ekspor hingga Moratorium

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengusulkan kebijakan tarif pungutan ekspor dan moratorium ekspor kelapa bulat seiring dengan terjadinya krisis kelapa bulat di dalam negeri.

    Untuk diketahui, kondisi kelapa bulat di dalam negeri tengah dilanda krisis, ditambah dengan lonjakan ekspor ke China dan produksi yang hanya mencapai 40–50%. Alhasil, harga kelapa bulat melambung di pasar tradisional.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan mulai membahas kebijakan tarif PE kelapa bulat paling lambat pekan ini.

    “Kami minggu ini atau besok rapat, jadi kami usulkan ada PE, pungutan ekspor [kelapa bulat] kita usulkan,” kata Budi dalam acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut, kebijakan ini diharapkan dapat segera diputuskan pada rapat tersebut. “Minggu ini rapat ya, dirapatkan. Mudah-mudahan langsung bisa diputuskan [ada pungutan ekspor kelapa bulat],” imbuhnya.

    Selain pungutan ekspor, Budi mengungkap Kemendag juga mengusulkan agar diberlakukannya moratorium sementara untuk ekspor kelapa. Hal ini sebagaimana permintaan asosiasi yang menginginkan kebijakan ini.

    Sebelumnya, Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) Rudy Handiwidjaja menilai pemerintah perlu memberikan moratorium ekspor kelapa dengan jangka waktu paling lambat 6 bulan.

    Sebab, menurut dia, jika moratorium ekspor dilakukan dengan jangka waktu terlalu lama maka akan berdampak pada harga kelapa di dalam negeri yang turun sehingga bisa merugikan petani dan pedagang.

    Sayangnya, Rudy mengaku pengajuan moratorium ekspor kelapa yang bergulir sejak September tahun lalu ini belum mendapatkan respons dari pemerintah.

    “Jangankan 6 bulan, kami mengajukan moratorium saja pemerintah ini sampai sekarang belum dengarkan, belum laksanakan. Padahal kami sudah berjuang dari mulai September 2024,” ujar Rudy saat dihubungi Bisnis.

    Selain itu, Hipki juga berharap pemerintah perlu mengenakan PE kelapa di kisaran 100–200% untuk menekan laju ekspor kelapa. Sebab, kata dia, selama ini komoditas kelapa bulat tidak dikenakan tarif pajak.

    Padahal, kelapa bulat tengah dalam krisis dan ditambah dengan ekspor yang melonjak ke China. Kurangnya bahan baku ini bukan hanya terjadi di konsumsi rumah tangga alias pasar tradisional, melainkan juga untuk industri.

    Berdasarkan data Hipki, harga kelapa di pasar tradisional kini dibanderol di kisaran Rp25.000–Rp30.000 per butir. Di samping harganya yang melonjak, komoditas ini juga sulit ditemukan lantaran produksi kelapa di industri yang hanya mencapai 40%—50%.

    Rudy menjelaskan, kondisi ini terjadi lantaran dipengaruhi dua faktor. Pertama, imbas cuaca tahun lalu, di mana terjadi El Nino yang menyebabkan produksi kelapa di tingkat petani hanya mencapai 40%.

    “Ditambah lagi karena semua negara-negara itu kekurangan kelapa dan sudah tidak boleh ekspor, hanya Indonesia yang boleh ekspor sehingga negara-negara dari luar itu membeli kelapa dari Indonesia,” tandasnya. 

  • Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) membawa posisi industri padat karya RI semakin terjepit. Pemerintah pun mengaku sedang mengodok insentif baru, demi mengantisipasi agar sektor riil tak makin lesu.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menjelaskan kebijakan Presiden AS Donald Trump itu akan memberikan dampak nyata buat geliat industri padat karya nasional dari sisi pelemahan permintaan ekspor maupun domestik. 

    Terlebih, sektor seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, hingga produk olahan daging dan ikan, betul-betul mengandalkan pasar AS sebagai tujuan ekspor utama.

    “Jadi kebanyakan yang kena adalah industri padat karya, dan memang yang saat ini terbilang sedang susah karena mengalami pelemahan daya saing,” ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/5/2025).

    Sebagai contoh, produk pakaian dan aksesori pakaian rajutan mengapalkan sampai 61% dari total ekspornya buat pasar Negeri Paman Sam. Begitu juga dengan produk furnitur, lampu, dan lain-lain (59%); olahan daging, ikan, krustasea, dan mollusca (56%); barang-barang dari kulit (56%), tercatat mengirim lebih dari separuh porsi ekspornya buat AS.

    Di samping itu, produk lain yang mengandalkan porsi ekspor ke pasar AS secara signifikan, antara lain pakaian dan aksesori pakaian bukan rajutan (49%); mainan, permainan, dan perlengkapan olahraga (45%); alas kaki (33%); produk dari bahan anyaman (33%); karet dan barang dari karet (30%); serta barang dari batu, semen, asbes, dan mika, dll (30%).

    Berikutnya, di samping potensi penurunan permintaan ekspor, melemahnya permintaan domestik juga menjadi ancaman. Terlebih, karena pasar lokal dibanjiri produk impor dari negara-negara kompetitor.

    “Pemerintah harus melindungi industri dalam negeri. Jangan sampai justru Indonesia menjadi tempat buangan produk-produk negara kompetitor yang tak bisa lagi ke AS, karena mereka melihat pasar di sini sangat besar,” ungkapnya.

    Dampak-dampak itu pun belum ditambah peningkatan beban produksi akibat volatilitas nilai tukar, turunnya minat investasi dan ekspansi bisnis sektor padat karya, hingga pelemahan ekonomi akibat minimnya penyerapan tenaga kerja.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkap bahwa pemerintah tengah berupaya menjawab berbagai tantangan tarif Trump tersebut lewat guyuran insentif, demi mendukung dunia usaha menjadi semakin kompetitif.

    “Kemarin, baru saja kami evaluasi skema insentif untuk industri padat karya kita. Mulai dari TPT, furnitur, alas kaki, dan sebagainya, dari skema insentif fiskal yang sebelumnya kita berikan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

    Sebagai pengingat, beberapa insentif tersebut, antara lain pajak penghasilan (PPh 21) ditanggung pemerintah, subsidi kredit modal kerja untuk revitalisasi mesin industri, juga bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ada empat sampai lima jenis insentif fiskal yang kita dedikasikan untuk industri padat karya, kemarin kita evaluasi kembali dan kita gulirkan di kuartal II/2025,” tambahnya.

    Pelaku Industri Waswas

    Sisi lain, pelaku industri RI kompak ketar-ketir dengan kondisi ketidakpastian global terkini, terutama mereka yang terdampak langsung oleh potensi pelemahan ekspor ke AS, maupun efek tak langsung dari fenomena perang dagang AS-China.

    Mewakili sektor TPT, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menekankan kepastian hukum dari pemerintah merupakan kunci, terutama dalam rangka membendung impor ilegal.

    “Pasar TPT domestik Indonesia sangat besar, sehingga penguatan market buat industri dalam negeri sangat penting. Kepastian sangat ditunggu dunia usaha. Terlebih, negara lain produsen TPT dan pakaian jadi pun akan terus membidik market domestik Indonesia,” ungkapnya.

  • PTPP: Progres Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Capai 98,88%

    PTPP: Progres Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Capai 98,88%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengungkap progres revitalisasi Stasiun Tanah Abang Tahap 1 berjalan sesuai target yang ditetapkan.

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menyebut saat ini realisasi pembangunan revitalisasi Stasiun Tanah Abang telah mencapai 98,88% atau lebih cepat 0,13% dari target yang telah ditentukan.

    “Proyek strategis ini bertujuan mengubah Stasiun Tanah Abang menjadi pusat integrasi transportasi modern, mampu melayani hingga 300.000 penumpang setiap harinya,” jelas manajemen PTPP tersebut, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Adapun, peningkatan kapasitas Stasiun Tanah Abang tersebut merupakan respon terhadap tingginya volume penumpang harian di kawasan Jabodetabek. 

    Joko merinci, proyek revitalisasi Stasiun Tanah Abang itu nilainya mencapai lebih dari Rp280 miliar. Mencakup pembangunan gedung stasiun baru serta rel kereta api baru dan revitalisasi jalur eksisting sepanjang 1.489 meter single track (msp).

    Proses revitalisasi Stasiun Tanah Abang itu melibatkan tiga kontraktor utama, yakni PTPP yang mengerjakan bangunan serta jalur rel, PT Chikal Prima Rasa mencakup pembangunan sistem listrik dan sinyal, serta PT KAPM untuk penataan lanskap dan fasilitas umum.

    “Mengingat Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu stasiun tersibuk, pekerjaan dilakukan pada window time (00.00– 04.00 WIB) demi menjaga kelancaran perjalanan KRL,” pungkasnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, KAI Commuter mencatat bahwa rata-rata jumlah pengguna yang naik dari Stasiun Tanah Abang mencapai 54.000–55.000orang per hari kerja dan 41.000–43.000 orang pada hari libur. 

    Sementara itu, volume pengguna transit di stasiun ini tercatat sekitar 145.000–146.000 orang pada hari kerja dan 124.000–125.000 orang pada hari libur. 

    Mengacu pada data tersebut, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menuturkan, pembangunan stasiun baru di Tanah Abang memang sudah seharusnya dilaksanakan. 

    Selain itu, posisi Stasiun Tanah Abang juga terbilang strategis karena berdekatan dengan kawasan komersial, seperti Pasar Tanah Abang dan kantor-kantor dinas Pemprov DKI Jakarta.

    “Dengan faktor-faktor itu, revitalisasi Stasiun Tanah Abang memang sebuah keharusan dan patut diapresiasi,” jelasnya saat dihubungi pada Rabu (3/5/2023).

  • Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo belakangan getol mendorong terwujudnya rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Dalam berbagai kesempatan, Hashim nampak mempromosikan rencana ambisius RI untuk memiliki PLTN dengan kapasitas 10 gigawatt (GW) pada 2040. Rencana tersebut terungkap dalam wawancaranya bersama Reuters baru-baru ini.

    Hashim mengatakan bahwa kontrak pengembangan proyek-proyek energi terbarukan, termasuk PLTN akan mulai diberikan dalam 5 tahun ke depan guna mengejar target netralitas karbon sebelum 2050.

    “Sebagian besar kontrak akan diberikan dalam 5 tahun ke depan… terutama kontrak nuklir, karena pembangunannya yang memerlukan waktu panjang,” kata Hashim dalam wawancara dengan Reuters dari New York, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Pada 2040, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 103 GW, yang terdiri atas 75 GW tenaga surya, angin, panas bumi dan biomassa; 10 GW dari tenaga nuklir; dan 18 GW sisanya dari gas.

    Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Hashim pun aktif meminta pandangan berbagai tokoh global, seperti pengusaha dan filantropis Bill Gates. Dalam dialog bersama Presiden Prabowo Subianto dan pengusaha nasional dengan Bill Gates, Rabu (7/5/2025), Hashim meminta pendapat Bill soal energi nuklir, lantaran filantropis itu dinilai tertarik pada bidang energi baru dan terbarukan.

    “Saya tahu Anda berinvestasi pada energi nuklir di Wyoming. Anda mungkin tahu bahwa pemerintah kami akan mulai menjajaki program pembangkit listrik tenaga nuklir yang ambisius,” ujarnya kepada Bill di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Hashim bertanya kepada Bill ihwal apa yang akan dilakukannya pada pembangkit listrik tenaga nuklir miliknya. Dia juga bertanya soal pandangannya terhadap solusi berbasis alam dan isu-isu lingkungan.

    Atas pertanyaan Hashim, Bill mengaku mulai menyadari perlunya negara-negara untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan biaya rendah untuk bisa berkembang. Di samping itu, dia menyebut juga teredukasi soal perubahan iklim dan harusnya negara-negara mengurangi emisinya hingga level 0.

    Bill lalu menceritakan sejarah berdirinya TerraPower, perusahaan reaktor nuklir generasi keempat miliknya yang berdiri pada 2006.

    Meski demikian, Bill mengaku bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan reaktor nuklir masih tinggi. Dia menyebut, akan sulit memulai desain baru, meski itu akan memberikan keuntungan yang besar.

    Dia pun menyadari banyak negara yang membutuhkan energi nuklir. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya membuat ongkos pembangunan reaktor nuklir murah.

    “Dan kami harus menunjukkan bahwa rancangannya sangat aman. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, mereka memiliki rencana dan keinginan untuk memggunakan energi nuklir. Namun, saat ini rancangannya mahal,” kata Bill.

    Ke depan, lanjut Bill, perusahaannya berharap bisa membangun 20 reaktor nuklir berbiaya rendah. Caranya dengan membangun kemitraan bersama dengan perusahaan-perusahaan global seperti Hyundai dan SK.

    “Pada 2030, reaktor pertama akan menyala. Dan selama dekade tersebut, kami berharap bisa membangun lebih dari 30 gigawatts listrik [dari nuklir],” terangnya.

    Sebelumnya, bersama Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Hashim juga bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk membahas isu transisi energi, termasuk pengembangan PLTN. Dalam pertemuan pada Selasa (22/4/2025) di Jakarta tersebut, Tony Blair memperkenalkan perusahaan asal Inggris untuk membahas potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular dengan kapasitas kecil di Indonesia.

    Pendekatan Rusia, China, & AS

    Pengembangan PLTN di Indonesia disebut telah dilirik oleh Rusia, China, dan Amerika Serikat (AS). Hashim pernah mengungkapkan bahwa perusahaan asal Rusia, State Atomic Energy Corporation Rosatom (Rosatom) membawa penawaran yang menarik soal rencana investasi PLTN di Indonesia.

    Selain itu, Westtinghouse Electric Corporation asal AS juga berkeinginan untuk membangun PLTN. Lalu, China National Nuclear Corporation (CNNC), perusahaan pelat merah nuklir juga menyatakan minat membangun PLTN.

    “Teman Rusia kita, Rosatom, datang dengan proposal yang bagus,” ujar Hashim dalam forum Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025, Kamis (27/2/2025).

    Namun demikian, pembangunan energi nuklir membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja Cina menawarkan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) selama paling cepat 140 bulan atau sekitar 12 tahun.

    “Maka kita harus mulai segera, nuklir mungkin tahun ini,” katanya.

    Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Aryo Djojohadikusumo menambahkan komitmen tiga negara untuk pengembangan nuklir itu melibatkan peran anggota Kadin. Ketiga perusahaan yang berminat itu sudah berkomunikasi dengan anggota Kadin ihwal kemungkinan untuk investasi pembangkit nuklir di Indonesia.

    “Kebetulan ketiganya itu melibatkan anggota Kadin,” tuturnya.

    Rencana investasi tiga perusahaan nuklir itu masih dalam tahap negosiasi. Namun, pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.

    “Masih dalam tahap negosiasi, belum bisa diumumkan,” ujarnya.

    Dia menuturkan pihak Rusia sudah menyatakan bahwa perusahaan negaranya yakni Rosatom tertarik untuk menjalin kerja sama pembangunan PLTN di Tanah Air. Keinginan Rusia untuk investasi pembangkit nuklir disampaikan lewat Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Kuzhugetovich Shoigu.

    Sementara itu, minat China melalui China National Nuclear Corporation (CNNC) tertangkap saat Kadin menemani lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China akhir 2024 lalu.

    “Tiga negara ini sudah berkomunikasi dengan kita di anggota-anggota Kadin sehingga sudah ada pembicaraan yang serius, bukan hanya China, bukan hanya Rusia, tapi juga Amerika Serikat,” ucap Aryo.

    Ambisi RI Bangun PLTN

    Adapun, pemerintah menargetkan pengoperasian PLTN pertama Indonesia paling cepat pada 2032. Pada tahap awal, rencananya akan dibangun dua PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 megawatt (MW).

    Pembangunan PLTN pun disebut telah masuk dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan, Agus Puji Prasetyono, mengatakan bahwa lokasi PLTN yang potensial sudah teridentifikasi awal, yaitu ada sebanyak 29 lokasi.

    Namun, untuk entry point pada 2032 prioritas ke empat lokasi, yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera.

    “Tahun 2032 sesuai rencana harus ada PLTN yang on grid [masuk ke sistem kelistrikan] dengan kapasitas 250 MW paling tidak di dua tempat yaitu Kalimantan Barat dan Bangka Belitung,” ucap Agus kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Dia pun memastikan, setelah 2032 pembangunan PLTN harus masif. Oleh karena itu, pembangunan PLTN di Indonesia pun tak hanya diarahkan dengan small modular reactor (SMR) atau reaktor nuklir yang lebih kecil.

    “Pembangunan diarahkan bukan hanya SMR tetapi juga skala besar tergantung kebutuhan,” tutur Agus.

    Kendati demikian, Agus mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum bisa menentukan siapa yang akan membangun proyek PLTN itu. Sebab, mekanismenya belum ditentukan.

    Di sisi lain, pihaknya memastikan proses lelang pembangunan PLTN bakal dilakukan sesuai aturan.

    Agus mengeklaim, sebagian besar provider PLTN dunia sudah berkomunikasi dengan DEN, Kementerian ESDM, dan PLN. Menurutnya, para provider itu berkomitmen membangun PLTN di Indonesia.

    “Skemanya ada berbagai opsi seperti EPC [engineering, procurement, construction], EPC+F [engineering, procurement, construction, and finance], BOO [build-own-operate], BOT [build-operate-transfer] dan lain-lain, tergantung situasi dan kondisi kita,” jelas Agus.

    Dalam rapat DEN pekan lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku ketua harian DEN mengatakan, pembangunan PLTN harus rampung pada 2030 atau 2032.

    “Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN,” jelas Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

    Menurutnya, PLTN merupakan energi baru yang murah dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.

    Namun, dia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara massif. Dengan begitu, masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.

  • Mendag Samakan Nasib Ritel di Indonesia dan Singapura: Banyak yang Tutup!

    Mendag Samakan Nasib Ritel di Indonesia dan Singapura: Banyak yang Tutup!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut tren gerai ritel yang berguguran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penutupan gerai ritel juga terjadi di Singapura lantaran tak bisa mengadopsi pola belanja masyarakat yang telah berubah. Sayangnya, Budi tak menginformasikan secara detail berapa banyak jumlah gerai ritel yang tutup di Tanah Air.

    “Nanti saya cek ya [jumlah gerai ritel yang tutup], itu enggak hanya di Indonesia lho ya, di Singapura juga tren itu ada [tren gerai ritel yang tutup],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut Kemendag telah berdiskusi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) perihal gerai ritel yang tutup di tahun ini. Berdasarkan informasi yang diterima Kemendag, Budi mengungkap konsep ritel besar tidak hanya sekadar tempat berbelanja, melainkan juga harus mengadopsi pola belanja dan gaya hidup masyarakat modern.

    “Ketika kami diskusi [dengan APPBI], makanya mal, department store, atau pusat perbelanjaan modern yang bertahan itu apabila dia ada experience dan journey. Jadi orang belanja itu kan sambil pengin jalan-jalan, pengin makan, pengin mungkin hangout sama keluarga dan teman-temannya,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Budi, ritel besar juga akan kalah saing dengan gerai daring (online). Untuk itu, dia menegaskan bergugurnya gerai ritel di Indonesia bukan disebabkan penurunan daya beli masyarakat, melainkan pola gaya hidup yang telah berubah.

    “Jadi itu karena pola belanja masyarakat yang berubah, daya belinya nggak berpengaruh kan hanya pindah saja mereka,” tandasnya.

    Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) sebelumnya menyebut mahalnya ongkos operasional menjadi salah satu penyebab gerai ritel di Tanah Air berguguran.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkap selain tingginya biaya operasional, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki gerai.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Nggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” ungkap Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-China yang mengakibatkan industri ritel berguguran, termasuk di dunia. Dia pun meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi.

    “Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT [bantuan langsung tunai], itu akan menyelamatkan [industri ritel],” tuturnya.

    Meski begitu, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah toko ritel yang berguguran, seiring dengan populasi penduduk yang mencapai 270 juta jiwa.

  • Revisi Permendag 8/2024 Masih Dibahas, Mendag Target Rampung Pekan Ini

    Revisi Permendag 8/2024 Masih Dibahas, Mendag Target Rampung Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih dalam tahap pembahasan.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan revisi Permendag 8/2024 akan rampung pada pekan ini.

    “Sekarang masih dilakukan pembahasan, mudah-mudahan selesai minggu ini. Nanti kami sampaikan isi-isinya apa ya kalau sudah selesai [revisi Permendag 8/2024],” kata Budi dalam acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi mengungkap revisi Permendag 8/2024 nantinya akan memuat deregulasi terhadap produk tertentu untuk menarik investasi investor asing ke Indonesia.

    Di samping itu, Budi menjelaskan revisi Permendag 8/2024 juga akan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk berusaha di Tanah Air. Dia menambahkan bahwa sejumlah poin dalam revisi Permendag 8/2024 itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami akan melakukan deregulasi terhadap produk-produk tertentu untuk menarik investasi, untuk menghasilkan kemudahan berusaha. Jadi deregulasi itu tidak hanya kebijakan impor, kebijakan ekspor, dan kebijakan perdagangan dalam negeri,” tuturnya.

    Padahal sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut revisi Permendag 8/2024 telah rampung dan tinggal menunggu diteken oleh Mendag Budi Santoso.

    Airlangga menuturkan bahwa revisi dalam aturan impor ini mencakup relaksasi sejumlah pertimbangan teknis (Pertek) dan service level agreement (SLA). 

    Adapun, revisi ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta regulasi tersebut dicabut karena dinilai tidak menguntungkan pelaku usaha.

  • Industri Kimia Masih Prospektif Meski Digempur Perang Dagang & Banjir Impor

    Industri Kimia Masih Prospektif Meski Digempur Perang Dagang & Banjir Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – Investasi asing di sektor kimia mengalami perlambatan pada awal tahun ini. Biang keroknya disinyalir polemik pasar domestik yang dibanjiri produk impor serta konflik panas perang dagang.

    Tak heran, jika merujuk pada realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sektor industri kimia dan farmasi, nilainya turun 15,11% menjadi US$913,72 juta (year on year/yoy). Sementara itu, pada kuartal I/2024, realisasi investasi sektor tersebut tercatat mencapai US$1,08 miliar.

    Kendati demikian, secara kuartal realisasi PMA di sektor kimia dan farmasi naik 1,46% dibanding periode sebelumnya (quarter to quarter/qtq). Pada kuartal IV/2024, PMA di sektor itu senilai US$900,6 juta.

    Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida) tak memungkiri kondisi industri tertekan imbas kebijakan relaksasi impor yang memicu produk impor mudah masuk ke pasar dalam negeri. Dinamika global seperti pengenaan tarif impor oleh Amerika Serikat juga memperparah kondisi usaha. 

    Ketua Umum Akida Halim Chandra mengatakan, meski dihadapkan tantangan tersebut, pihaknya masih melihat peluang pertumbuhan, utamanya lewat penguatan program hilirisasi dan peningkatan daya saing produk lokal. 

    “Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar sebagai bahan baku industri kimia dan ini adalah potensi yang perlu dioptimalkan,” kata Halim kepada Bisnis, dikutip Rabu (7/6/2025). 

    Potensi industri kimia sebagai basis bahan baku untuk berbagai industri pengguna dinilai masih prospektif. Akida, yang menaungi industri kimia anorganik untuk bahan penolong bagi industri primer, seperti pupuk, sabun, makanan dan lainnya, berperan krusial. 

    Tak terkecuali pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) sebagai pasar yang tak kalah menarik. Halim meyakini investasi kimia akan terus menggeliat mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yg besar, sumber alam yang melimpah, dan letak geografis yang strategis.

    “Ini membuat Indonesia menjadi alternatif negara untuk berinvestasi saat ini. Khususnya, sumber baterai EV, untuk kendaraan masa depan yang bebas CO2,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga menyorot pengenaan tarif oleh AS terhadap produk China dan negara lain yang menciptakan disrupsi rantai pasok global. Namun, bagi Indonesia, hal ini juga membuka peluang bagi industri kimia untuk mengisi kekosongan di pasar ekspor tertentu.  

    “Tantangan tetap besar jika kita tidak memperkuat struktur industri nasional, terutama dari sisi teknologi, efisiensi energi, dan kapasitas produksi. Jadi, tarif ini bisa menjadi peluang, asalkan kita cepat merespons dan melakukan pembenahan struktural,” jelasnya.

    Namun, Halim menegaskan berbagai peluang tersebut perlu didukung kebijakan yang konsisten dan proindustri agar investasi ini dapat direalisasikan optimal. Menurut halim, Indonesia perlu menentukan industri strategis yang perlu dikembangkan secara konsisten.  

    Hal ini untuk memberikan arah yang jelas bagi investor. Sebab, para investor dan fund manager, pasti mempunyai perhitungan sendiri dalam berinvestasi. Pengalaman membuktikan bahwa pasar domestik, selalu sebagai anchor business dibandingkan dengan pasar ekspor. 

    Beberapa langkah untk mendorong kembali potensi investasi kimia dalam negeri yaitu perlindungan pasar dalam negeri melalui pengawasan ketat atas relaksasi impor dan penegakan SNI.

    Selain itu, insentif investasi untuk pembangunan pabrik bahan baku kimia dasar dan menengah yang terarah, penguatan infrastruktur industri, termasuk pasokan energi dan logistik, serta peningkatan SDM melalui pelatihan vokasi dan riset industri.

    Tak kalah penting, kolaborasi riset dan teknologi antara industri dan lembaga pendidikan untuk mendorong inovasi produk kimia bernilai tambah tinggi.

    “Pekerjaan pemerintah adalah mencegah barang impor ilegal, pengawasan kualitas yang masuk harus sesuai dengan SNI yang ada, insentif bagi dunia usaha lokal yang melakukan ekspansi, mempunyai fasilitas logistik dalam negeri milik Indonesia, seperti kapal antarpulau, kontainer yang cukup karena 85% kapal dan kontainer yang beredar di Indonesia adalah milik asing,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah melibatkan asosiasi industri terkait untuk setiap investasi dari luar negeri di Indonesia melalui BKPM dan Kementerian Perindustrian, atas kebutuhan bahan baku dan bahan jadi investor, agar potensi kebutuhan bahan baku dari dalam negeri bisa dioptimalkan.

  • Profil Rivan Achmad Purwantono Dirut Baru Jasa Marga (JSMR)

    Profil Rivan Achmad Purwantono Dirut Baru Jasa Marga (JSMR)

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Rivan Achmad Purwantono sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar pada Rabu (7/5/2025).

    Rivan masuk ke dalam jajaran direksi JSMR menggantikan Subakti Syukur yang memimpin JSMR selama 5 tahun belakangan. 

    “Perseroan juga menyetujui perubahan nomenklatur dan penetapan jajaran komisaris dan direksi berdasarkan keputusan RUPST,” kata Rivan Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Ari Wibowo dikutip, Rabu (7/5/2025).

    Sebelum resmi menjabat sebagai Dirut JSMR, Rivan merupakan Direktur Utama PTJasa Raharja (Persero) terhitung sejak 17 Juni 2021. Tak hanya itu, pria kelahiran Kudus 59 tahun itu juga akrab dikenal sebagai bankir.

    Karier profesional Rivan dimulai di Lippo Bank mengisi jabatan sebagai Kepala Bagian Kredit Semarang pada 1993-1996. Selain itu, dia juga sempat menjabat sebagai advisor, Kepala Divisi, hingga General Manager di perusahaan yang sama.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Rivan juga sempat menjabat sebagai general manager di Sophie Martin pada tahun 2005. Tak berlangsung lama, pada 2006 Rivan melanjutkan kariernya sebagai Bankir Bank Bukopin yang saat ini dikenal sebagai KB Bank.

    Perjalanannya di KB Bank berlangsung selama 14 tahun, di mana pada 2018 pemegang saham mempercayai sebagai direktur konsumer.

    Lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 1990 itu kemudian di dapuk menjadi Direktur Keuangan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Mei 2020. Hingga akhirnya pada Juni 2020 Rivan kembali menjadi bagian dari KB Bank sebagai direktur Utama hingga Juni 2021.

    Berikut susunan dewan komisaris dan direksi JSMR terbaru: 

    Komisaris  

    – Komisaris Utama: Juri Ardiantoro 

    – Komisaris: Syamsul Bachri Yusuf 

    – Komisaris Independen: Nachrowi Ramli  

    – Komisaris Independen: Seppalga Ahmad  

    – Komisaris Independen: Rudi Antariksawan 

    – Komisaris Independen: Asrorun Ni’am Sholeh 

    Direksi 

    – Direktur Utama: Rivan Achmad Purwantono 

    – Direktur Bisnis: Reza Febriano 

    – Direktur Human Capital & Transformasi: Yoga Tri Anggoro 

    – Direktur Operasi & Layanan: Fitri Wiyanti 

    – Direktur Pengembangan Usaha: Mohamad Agus Setiawa  

    – Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Pramitha Wulanjani

  • Biaya Operasional Bulog Diklaim Tak Terdampak Penetapan HPP GKG

    Biaya Operasional Bulog Diklaim Tak Terdampak Penetapan HPP GKG

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan biaya operasionalnya tetap aman, jika nantinya pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling (HPP GKG). Pasalnya, tidak ada perbedaan signifikan antara membeli gabah kering panen (GKP) dengan GKG.

    Sekretaris Perum Bulog Arwakhudin Widiarso meyakini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam menetapkan HPP GKG telah memperhitungkan sejumlah faktor.

    Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg), sedangkan untuk HPP GKG tengah digodok, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) 6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

    “Sama saja sih itu, jatuhnya kan nanti GKP kalau dibeli sekian maka akan menjadi GKG sekian, menjadi beras sekian. Tentu Bapanas menghitungnya akan seperti itu,” kata Wiwiet, sapaannya, kepada Bisnis, Rabu (7/5/2025).

    Dari sisi penyimpanan, Wiwiet mengatakan bahwa pengadaan dalam bentuk gabah kering giling memberikan fleksibilitas penyimpanan dan kualitas beras yang lebih baik. 

    Dia menuturkan, Perum Bulog saat ini menyerap dalam bentuk GKP. Dalam hal ini, GKP yang diserap harus langsung dikeringkan dan diolah menjadi beras, sehingga stok yang disimpan oleh Perum Bulog dalam bentuk beras. 

    “Kalau tidak diolah, hanya hitungan 2-3 hari bisa berkecambah itu,” ujarnya.

    Berbeda dengan pengadaan dalam bentuk GKG. Wiwiet menuturkan, jika Perum Bulog menyerap dalam bentuk GKG, maka stok yang disimpan Perum Bulog dalam bentuk gabah. 

    Hal ini lantas memberi keuntungan yaitu masa simpan yang lebih panjang dan beras tetap segar, lantaran proses penggilingan akan dilakukan ketika diperlukan.

    “Sekarang stok kita besar dalam bentuk beras, jadi ketika kita punya cadangan gabah kering giling, maka bisa disimpan, punya masa simpan yang lebih panjang,” jelasnya. 

    Di sisi lain, Perum Bulog terus memaksimalkan gudang penyimpanan Bulog, termasuk gudang filial, gudang yang digunakan Perum Bulog yang berlokasi di wilayah sentra produksi, dan dikelola oleh mitra kerja atau pihak ketiga dengan sistem pinjam pakai untuk mempercepat proses pengadaan dan penyerapan gabah/beras dari petani.

    Adapun sampai dengan hari ini, Wiwiet menyebut bahwa Bulog telah menggunakan gudang filial dengan kapasitas 1,2 juta ton. Dia menjelaskan, skema kerja sama penggunaan gudang tersebut dapat dilakukan dengan cara sewa dan pinjam pakai.

    “Gudang tersebut milik sesama BUMN, ada juga milik TNI dan dari masyarakat,” pungkasnya. 

  • Serikat Pekerja Desak Pemerintah Permudah Izin Investasi untuk Dongkrak Daya Beli

    Serikat Pekerja Desak Pemerintah Permudah Izin Investasi untuk Dongkrak Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) mendesak pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi investor memulai kegiatan usahanya di dalam negeri. Apalagi realisasi investasi awal tahun ini dikatakan naik pesat. 

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi nilai investasi pada kuartal I/2025 mencapai Rp465,2 triliun. Angka tersebut meningkat 15,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp401,5 triliun.

    Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan, capaian peningkatan realisasi investasi periode tersebut mesti dioptimalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan menyejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus mempermudah aktivitas usaha para investor. 

    “Di dunia industri Indonesia, ada daftar urutan hambatan investasi. Hambatan nomor satu itu masalah regulasi, mulai dari perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, macam-macam,” kata Jumhur dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2025). 

    Jumhur menilai momentum peningkatan realisasi investasi ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memangkas perizinan sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh industri yang otomatis mengurangi jumlah pengangguran.

    “Izin-izin itu kan duit semua. Nah, pemerintah itu tahu dan bisa, kalau semua itu didrop maka perusahaan-perusahaan bisa tumbuh dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi buruh. Itu tugasnya pemerintah,” jelasnya.

    Dalam hal ini, dia merujuk pada laporan hasil riset Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyebutkan bahwa cost of doing business atau biaya yang dikeluarkan untuk berbisnis pengusaha di Indonesia paling tinggi dibandingkan empat negara tetangga lainnya yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. 

    Kondisi ini menjadikan Indonesia negara yang tidak kompetitif dari kaca mata pelaku industri. Biaya tinggi yang dikeluarkan pengusaha, di antaranya untuk membayar logistik serta bunga pinjaman bank. 

    Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 13%, serta tertinggal jauh dari Singapura yang hanya 8%. Kemudian, suku bunga kredit di Indonesia berkisar antara 8-14%, lebih tinggi dari empat negara lainnya yang hanya 4-6%.

    “Pemerintah harusnya bantu pengusaha di situ. Biaya logistik turunin dong, bayar bunga bank jangan ketinggian dong. Kasihan loh pengusaha. Dia pinjam duit untuk modal harus bayar bunga 14-15%, kan gila,” terangnya. 

    Padahal, bunga pinjaman usaha di negara tetangga disebut hanya di kisaran 6-7%. Dia pun mempertanyakan bunga bank tinggi untuk UMKM dan lain-lain.

    Bunga tinggi yang diminta perbankan sebagai syarat pemberian kredit menurut mantan Kepala BNP2TKI itu adalah salah satu contoh hal tidak produktif yang merugikan Indonesia.

    “Jadi keuntungan sebagian besar diambil untuk hal-hal yang enggak produktif. Tapi kalau itu dikembalikan ke perusahaan, dikembalikan ke buruh, itu menjadi daya beli dan jadi penghidupan lagi bagi yang lain,” ujarnya.

    Sementara itu, menurut Jumhur, dinamika perburuhan hanya menempati urutan ke-11 dari daftar faktor yang menghambat masuknya modal ke Indonesia. Tuntutan peningkatan kesejahteraan yang digaungkan kelompok buruh di Indonesia tidak terlalu berpengaruh ke minat investor.

    “Untuk upah ini kan ada benchmarking-nya. Apa yang dituntut buruh itu masih masuk akal dibandingkan dengan di Vietnam atau Filipina,” imbuhnya.

    Dalam kondisi daya beli masyarakat yang lemah saat ini, Jumhur berpendapat kondisi ini diakibatkan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang harus diurai satu per satu.

    “Carry over yang paling parah dan mengerikan dari kebijakan masa lalu adalah daya beli masyarakat yang terpukul habis. Bayangkan di 2014 itu saldo harian rata-rata rakyat di perbankan masih Rp3,8 juta. Sekarang tinggal Rp1,3 juta, artinya daya beli anjlok. Kalau orang enggak punya duit, industri juga pasti terpukul,” jelasnya.

    Untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat, Jumhur mendesak pemerintah untuk bisa mempermudah investasi yang masuk dan menekan biaya berbisnis yang harus dikeluarkan pengusaha. 

    Dengan demikian, pihaknya berharap semakin banyak pembukaan lapangan kerja, artinya uang yang dibelanjakan para buruh bisa kembali menggerakkan roda perekonomian.

    “Pemerintah sebagai pembuat kebijakan saat ini sangat terbuka untuk mendapat masukan orang-orang yang berkecimpung langsung di bidang-bidangnya. Anggaplah selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini adalah fenomena kesementaraan. Semoga dengan berdialog dan membuat kebijakan yang tepat bisa menghasilkan hasil yang baik bagi rakyat,” pungkasnya.