Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Satgas PHK Segera Terbentuk, BPJS Ketenagakerjaan Harap Klaim JKP Landai

    Satgas PHK Segera Terbentuk, BPJS Ketenagakerjaan Harap Klaim JKP Landai

    Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Ketenagakerjaan buka suara ihwal wacana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) terhadap klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, adanya rencana pembentukan Satgas PHK diharapkan dapat menekan angka PHK di Indonesia. Dengan begitu, klaim JKP akan lebih landai.

    “Harapannya tentu saja dengan Satgas PHK harusnya [perusahaan] PHK nggak seperti semau-maunya kan, harapannya begitu. Dengan begitu JKP harusnya akan lebih landai,” kata Anggoro saat ditemui di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    Namun, dia memastikan bahwa ketahanan dana JKP saat ini masih aman. “Tapi JKP kan nggak ada masalah, orang dananya juga cukup,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah menggodok regulasi tentang pembentukan Satgas PHK. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, draft pembentukan Satgas PHK sudah ada di tangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sedang memasuki tahap finalisasi.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyusunan draft pembentukan Satgas PHK melibatkan lintas kementerian/lembaga. Dari sisi Kemnaker sendiri, kata dia, rumusan Satgas PHK sudah rampung dilakukan.

    “Satgas PHK itu draftnya sudah ada di Menko, karena ini kan lintas kementerian jadi bukan hanya kami. Nah tunggu aja, tunggu hasil akhirnya seperti apa,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    Dia mengatakan, proses finalisasi draft pembentukan Satgas PHK akan dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. 

    “Ini sekarang sedang finalisasi di Kemenko [Perekonomian],” ujarnya.

  • Bahlil Ancam Cabut Sebagian Wilayah Tambang PTBA Bila Tak Lanjutkan DME

    Bahlil Ancam Cabut Sebagian Wilayah Tambang PTBA Bila Tak Lanjutkan DME

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) untuk tetap menjalankan komitmen proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

    Dia pun mengancam akan mencabut sebagian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) PTBA jika Perseroan tak menjalankan proyek itu.

    Bahlil mengatakan, pihaknya segera memberikan penugasan secara resmi kepada perusahaan pelat merah itu agar menjalankan proyek DME. Sekalipun, PTBA telah merumuskan alternatif hilirisasi lain seperti gas sintetis, grafit sintetis hingga asam humat.

    “Nanti kita akan kasih tugas [laksanakan DME], kalau tidak, kita ambil sebagian wilayahnya,” tegas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pun menjelaskan, arah hilirisasi batu bara ditentukan oleh pemerintah lewat Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    Asal tahu saja, PTBA mendapat penugasan untuk menggarap gasifikasi batu bara menjadi DME pada era Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, proyek yang diharapkan menjadi alternatif pengganti impor liquefied petroleum gas (LPG) itu masih jalan di tempat.

    Terlebih, usai investor utamanya dari Amerika Serikat (AS) Air Products memutuskan untuk mundur dari kerja sama dengan PTBA pada 2023 silam. Belakangan PTBA telah menemukan mitra baru, yakni perusahaan asal China East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. (ECEC).

    Direktur PTBA Arsal Ismail menjelaskan, faktor keekonomian menjadi tantangan utama dalam menggarap penugasan gasifikasi batu bara. Dalam hal ini, PTBA telah melakukan perhitungan dan kajian yang menunjukkan harga produk DME justru jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan impor LPG.

    “Pertama itu tantangan keekonomian, di mana estimasi harga DME hasil produksinya masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dan juga analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor,” ucap Arsal dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (5/5/2025).

    Dia menyebut, ECEC mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.

    Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton. Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021, yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi.

    Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024. Padahal, diharapkan dapat menjadi alternatif energi bersih yang kompetitif dan dapat digunakan sebagai substitusi LPG bagi kebutuhan rumah, tangga, dan industri.

    Proyek DME dirancang untuk memanfaatkan sekitar 6 juta batu bara per tahun dengan target produksi sekitar 1,4 juta ton DME per tahun.

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun. 

  • Nasib Karyawan GS Supermarket yang Bakal Tutup di RI Akhir Mei

    Nasib Karyawan GS Supermarket yang Bakal Tutup di RI Akhir Mei

    Bisnis.com, JAKARTA — GS Supermarket akan menutup seluruh cabang pada 31 Mei 2025 di Indonesia. Raksasa ritel asal Korea Selatan itu akan diambil alih oleh investor baru. Lantas, bagaimana nasib para karyawan GS Supermarket?

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menuturkan para karyawan GS Supermarket diharapkan bisa dipekerjakan kembali oleh investor baru yang nantinya akan mengambil alih ritel ini.

    “Semoga karyawan [GS Supermarket] bekerja kembali harapannya. Itu [karyawan] nanti pasti akan dipanggil ulang, interview ulang,” kata Budihardjo saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Budihardjo menerangkan GS Supermarket memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bisnisnya di Indonesia. Nantinya, GS akan diambil alih oleh investor yang tengah masih dalam proses negosiasi.

    Sayangnya, dia tidak mau memberikan informasi secara detail siapa investor yang akan mengambil alih GS Supermarket di Indonesia. Dia hanya meminta agar masyarakat menunggu informasi resmi dari investor ataupun pihak GS Supermarket.

    “Belum bisa ngomong ya. Nanti tunggulah bulan Mei nanti siapa yang akan ngambil, kan kita tunggu. Mungkin ada investor yang masih lagi negosiasi,” kata Budihardjo saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Budihardjo memastikan GS Supermarket akan diambil alih oleh sesama peritel, meski tak diketahui apakah akan berasal dari lokal atau asing.

    “No comment dulu deh [diambil alih oleh investor asing atau lokal], tunggu aja. Pokoknya sesama peritel pastinya,” tuturnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di GS Supermarket Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025) pukul 11.35 WIB, suasana depan gerai GS The Fresh tampak tak ada tanda-tanda akan menutup cabang, maupun spanduk atau banner diskon besar-besaran.

    Saat memasuki gerai tersebut, hanya terlihat beberapa pengunjung dan suasana yang terasa tampak lengang dengan musik yang disiarkan berupa lagu barat dan lokal. Produk yang terpantau diskon hanya produk tempat makan Lock n Lock dan masker Sensi, sedangkan lainnya tak terpampang ada penurun harga di label.

    Adapun, GS The Fresh by GS Supermarket Mampang memiliki beragam segmen produk, mulai dari bakery, vegetable, fruit, meat, fish, beverage and dairy, hingga Korean food.

    Tepat di depan bagian meat and fish, terlihat ada gerai mini makanan Korea berkonsep open kitchen, yakni Mr. Shin, dengan dua pelanggan yang tengah menyantap hidangannya.

    Saat Bisnis menyisir tiap segmen, rak terpantau tetap dipenuhi beragam produk. Namun, tak sedikit pula ada beberapa produk di rak etalase yang juga berdebu.

    Sementara itu, produk Korean food berada di pojok kiri dengan rak yang dipenuhi beragam makanan, minuman, hingga snack Korea, seperti permen, cokelat, biskuit, mie, hingga toppoki instan. Sesekali terlihat seorang karyawan yang merapikan sudut rak makanan.

    Kemudian saat menuju meja kasir, hanya tersedia 2 kasir. Padahal, totalnya ada 4 kasir. Namun, hanya kasir 1 yang terlihat melayani para pembeli. Padahal, meja kasir di konter nomor 2 terpantau menyala.

    “Mohon maaf kasir tutup,” demikian yang tertulis di antara kasir 3 dan 4.

    Di samping meja kasir 4, terdapat konter layanan pelanggan (customer service) dengan seorang karyawan yang duduk di sana.

    Hingga waktu menunjukkan pukul 14.20 WIB, beberapa pembeli terpantau mulai ramai melakukan transaksi di meja kasir di konter 1.

    Salah seorang karyawan GS The Fresh Supermarket Mampang yang berjaga di meja customer service membenarkan GS The Fresh Supermarket akan tutup pada akhir Mei 2025. Dia menyebut kepemilikan GS akan diambil alih oleh peritel lain yang bukan berasal dari Korea.

    “GS ditutup per tanggal 31 Mei. Nanti diambil alih sama ritel lain. [Mau diambil alih oleh perusahaan Korea juga?] engga,”  kata seorang customer service saat ditemui Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Sementara itu, salah seorang karyawan GS The Fresh Supermarket Mampang menuturkan gerai masih akan tetap buka di tengah proses pergantian kepemilikan.

    Selain itu, dia juga menjelaskan para karyawan lain tetap bekerja seperti biasa. “Barang-barang masih kami display, tetap kerja kayak biasa, masuk [kerja],” katanya.

  • Menaker Ungkap Strategi Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK

    Menaker Ungkap Strategi Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran, dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, berbagai kementerian teknis memiliki pusat-pusat penciptaan lapangan kerja. Untuk itu, Kemnaker aktif menjalin silaturahmi dengan kementerian terkait guna memastikan penyerapan tenaga kerja di pusat-pusat penciptaan lapangan kerja.

    “Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama pusat-pusat penciptaan lapangan kerja itu ada di berbagai kementerian teknis,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Yassierli mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. 

    Pada Februari 2024, sektor ini menyerap sekitar 890.000 orang, menempatkannya sebagai lapangan usaha kedua terbesar setelah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang tercatat sebanyak 980.000 orang.

    Menurutnya, tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sejalan dengan adanya program pemerintah yakni swasembada pangan.

    Selain itu, kata dia, lapangan usaha akomodasi dan makan minum juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, yakni mencapai 370.000 orang. 

    “Ini kan sejalan juga nanti bagaimana harapan dari Pak Presiden [Prabowo] makan bergizi gratis itu juga bisa memberikan solusi terhadap penciptaan lapangan kerja,” tuturnya. 

    Kemnaker juga tengah memetakan potensi lapangan kerja yang ada di Indonesia, termasuk kebutuhan tenaga kerja. Salah satunya, dengan mendorong perusahaan-perusahaan untuk Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). 

    Strategi lainnya, dengan menggenjot program apprenticeship atau magang dan membangun entrepreneurial. 

    “Ini PR, kita akan kolaborasi nanti dengan Kementerian Diktisaintek,” pungkasnya. 

  • Menaker Minta Maaf di Depan Puluhan Ojol Soal BHR yang Belum Optimal

    Menaker Minta Maaf di Depan Puluhan Ojol Soal BHR yang Belum Optimal

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan permohonan maaf kepada para pengemudi transportasi online lantaran pelaksanaan bonus hari raya (BHR) belum optimal.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan Yassierli di depan puluhan pengemudi transportasi online yang hadir dalam sambutannya pada diskusi publik yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan di BPJAMSOSTEK, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    “Saya juga mohon maaf kalau BHR kemarin, saya dan Pak Wamen itu belum optimal,” kata Yassierli dalam sambutannya, Kamis (8/5/2025).

    Yassierli mengakui, pelaksanaan BHR sendiri belum optimal. Pasalnya, pembahasan dilakukan dalam waktu yang terbatas. Apalagi, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan aplikator yang tidak fleksibel sehingga pihaknya perlu membuat keputusan dengan cepat.

    Dia juga mengakui kebijakan pemberian BHR sempat menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Menurut sejumlah akademisi, kata dia, tidak ada negara yang menerapkan kebijakan BHR untuk pekerja dengan status mitra.

    “Saya katakan, saya sudah selesai dengan teori manajemen apapun dan ternyata saya melihat ada hal yang berbeda dan itu adalah keunggulan kita bahwa kita memiliki yang disebut dengan kearifan lokal,” tuturnya.

    Mempertimbangkan hal itu, Kemnaker kemudian mengeluarkan imbauan pemberian BHR Keagamaan bagi pengemudi dan kurir online.

    “Kalau sudah bicara kearifan lokal saya lebih cenderung tidak bicara regulasi. Makanya kemarin kita muncul dengan imbauan,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Yassierli melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan BHR kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi.

    Melalui surat edaran itu, Yassierli menuturkan bahwa pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik mendapat bonus secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. 

    Perhitungannya, yakni sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Sementara, pengemudi dan kurir di luar kategori tersebut, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. 

    Mengenai skema pemberian bonus, pemerintah menyerahkannya kepada masing-masing perusahaan. 

    “[Skema pemberian bonus] Itu kita serahkan kepada masing-masing perusahaan aplikasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

  • Asus Catat Penjualan Laptop Segmen B2B Melonjak 150% pada Kuartal I/2025

    Asus Catat Penjualan Laptop Segmen B2B Melonjak 150% pada Kuartal I/2025

    Bisnis.com, BATAM — Asus Indonesia mencatatkan pertumbuhan penjualan segmen komersial (business to business/B2B) hingga 150% (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2025 untuk lini produk ExpertBook dan ExpertCenter. 

    Raksasa teknologi itu kini makin fokus di segmen pasar komersial usai mengantongi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 40% untuk berbagai Expert series. Serial laptop ini khusus ditawarkan untuk sektor pemerintah dan bisnis. 

    Country Commercial Product Marketing at ASUS Indonesia Aldy Ramadiansyah mengatakan, kenaikan penjualan segmen tersebut didorong permintaan dari berbagai sektor usaha, tak hanya di kalangan pemerintah, tetapi bisnis secara umum.

    “Kalau B2B secara general, year-on-year itu naik sekitar 150%. Overall tapi kalau itu enggak government saja, termasuk enterprise,” kata Aldy saat ditemui wartawan di Batam, Kamis (8/5/2025). 

    Dia mencontohkan beberapa pendorong pertumbuhan penjualan tahun lalu karena permintaan yang meningkat dari salah satu perbankan pelat merah dengan kisaran kebutuhan 8.000-12.000 unit. 

    Tak hanya itu, terdapat transaksi pembayaran rutin atau recurring dari sejumlah klien enterprise yang juga menopang penjualan melesat lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya. 

    Di samping itu, Aldy menuturkan, Asus kini menyasar potensi dari segmen di ranah pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya menggenjot nilai TKDN lebih dari 40% untuk memenuhi peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. 

    “Untuk [TKDN] 40% sebenernya sudah dari tahun lalu, cuma yang sekarang baru itu, yang line up yang barunya kayak all-in-one sama desktop,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, dia menerangkan terdapat tantangan pemenuhan TKDN dari sisi shipment atau pengiriman sejumlah part atau bagian untuk dirakit di Indonesia melalui mitranya, yaitu PT Sat Nusapersada Tbk. (PTSN). 

    “Untuk TKDN 40% itu content dari apa aja? Pertama, labour [tenaga kerja] karena kan assemble-nya di sini, jadi semua part-nya yang udah dikirim, itu disusun disini, MCB [miniature circuit breaker] kita bikin disini, di lokal, PCB [printed circuit board] itu bikin di lokal, kardus cetak-cetak, headset, charger itu juga udah dibikin di lokal,” tuturnya. 

  • Trump Segera Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Inggris

    Trump Segera Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Inggris

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan perjanjian perdagangan dengan Inggris dalam konferensi pers pada Kamis (8/5/2025) waktu setempat. 

    Trump membocorkan pengumuman itu di sebuah postingan media sosial pada Rabu (7/5/2025) malam, dengan mengatakan dia akan mengadakan konferensi pers Oval Office untuk membahas kesepakatan perdagangan besar dengan perwakilan negara besar dan sangat dihormati. 

    Rincian perjanjian tidak segera jelas. Orang-orang yang akrab dengan rencana menggambarkan mereka dengan syarat anonim.

    Trump menghadapi tekanan politik untuk mencari jalan keluar dari rencananya untuk menaikkan tarif AS ke level tertinggi dalam satu abad, karena jajak pendapat menunjukkan orang Amerika kecewa dengan pengelolaan ekonominya.

    Dia mengisyaratkan kesepakatan yang akan dibahasnya akan menjadi yang pertama dari banyak kesepakatan karena ia ingin menghapuskan hambatan ekspor AS dan menenangkan gejolak pasar yang didorong oleh cakupan tarifnya yang luas. 

    Namun, kesepakatan apa pun akan disertai dengan peringatan yang signifikan. Pakta perdagangan skala penuh biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dinegosiasikan, dan pembicaraan dengan beberapa negara berpusat pada kesepakatan garis atas tentang komitmen dan niat yang mungkin meninggalkan banyak detail yang secara tradisional termasuk dalam perjanjian perdagangan komprehensif untuk dinegosiasikan nanti.

    Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang negara yang terlibat atau cakupan kesepakatan potensial apa pun. Kedutaan Besar Inggris di Washington juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Jadwal publik Gedung Putih untuk hari Kamis, yang dirilis Rabu malam setelah unggahan Trump, hanya menjelaskan acara tersebut dengan mengatakan Presiden membuat Pengumuman Perdagangan. The New York Times pertama kali melaporkan bahwa pengumuman tersebut akan dilakukan dengan Inggris.

    Pejabat pemerintahan Trump tengah melakukan serangkaian negosiasi simultan dengan sejumlah negara, setelah presiden menghentikan tarif menyeluruh terhadap lebih dari 50 negara yang memiliki defisit perdagangan substansial dengan AS serta pungutan global sebesar 10% yang diterapkan pada hampir semua mitra dagang AS. 

    Gedung Putih juga telah mengeluarkan tarif sektoral termasuk pada baja dan mobil, dan mengancam lebih banyak lagi pada berbagai industri mulai dari farmasi hingga kayu hingga film buatan luar negeri.

    Kesepakatan Kerangka Kerja 

    Trump telah memberikan sedikit indikasi tentang garis besar kesepakatan perdagangan yang dapat diterima, meskipun para pembantunya telah mengindikasikan bahwa pengumuman awal kemungkinan akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk negosiasi tambahan di kemudian hari.

    Inggris dan AS telah melakukan diskusi intensif tentang perjanjian ekonomi yang akan mengurangi dampak beberapa tarif, dengan tim pejabat Inggris di Washington untuk merundingkan persyaratan minggu ini, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

    Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris mengatakan awal minggu ini bahwa pembicaraan masih berlangsung, tetapi mereka tidak akan memberikan komentar tentang rincian diskusi yang sedang berlangsung atau menetapkan jadwal apa pun.

    “Kami akan terus mengambil pendekatan yang tenang dan mantap terhadap pembicaraan dan bertujuan untuk menemukan resolusi guna membantu meredakan tekanan pada bisnis dan konsumen Inggris,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Inggris mengumumkan kesepakatan dagang baru dengan India pada Selasa lalu, yang merupakan kesepakatan dagang terbesar yang ditandatangani Inggris sejak meninggalkan Uni Eropa, karena negara itu berupaya memperdalam hubungan ekonomi dengan negara-negara lain di tengah dampak tarif Trump.

    Negara-negara lain yang melakukan pembicaraan di tingkat tinggi termasuk Jepang, India, dan Israel. Trump mengejutkan negosiator Jepang dengan secara pribadi bergabung dalam pembicaraan bulan lalu, sementara Wakil Presiden JD Vance melakukan perjalanan ke India untuk berdiskusi yang mencakup perdagangan. Presiden AS juga menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih untuk membicarakan masalah perdagangan.

  • Kemendag Respons Potensi Transhipment dari China

    Kemendag Respons Potensi Transhipment dari China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait potensi transhipment alias ekspor barang yang diproduksi dari China ke Indonesia untuk dikirim ke AS guna menghindari tarif tinggi yang dikenakan Presiden Donald Trump.

    Untuk diketahui, produk transhipment merupakan barang dengan bahan baku dari luar, dalam hal ini China, yang kemudian dikirim ke Indonesia hanya untuk dijahit sebelum diekspor ke AS.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kemendag telah mengantisipasi potensi transhipment dengan menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) imbas dari kebijakan Trump.

    “Sudah kami antisipasi dan kami juga sudah sampaikan kepada pelaku usaha dan mereka juga tidak akan melakukan [transhipment],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menjelaskan nantinya Kemendag akan mengontrol barang yang masuk melalui KSA. Ini artinya, SKA akan digunakan sebagai barang bukti bahwa barang tersebut diproduksi dari Indonesia.

    “Kami akan melakukan penertiban atau kontrol melalui SKA. Kami bisa mengontrol melalui itu,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah harus membuktikan Indonesia bukan menjadi pintu ekspor perdagangan China untuk masuk ke AS dengan menjadi transphiment, di tengah masih bergulirnya proses negosiasi antara AS—China dan negosiasi AS—Indonesia.

    “Indonesia harus membuktikan bahwa negara kita itu tidak menjadi transhipment dari China, artinya kita harus membuktikan bahwa Indonesia bukan pintu China masuk ke AS,” kata Andry kepada Bisnis,Rabu (7/5/2025).

    Menurut dia, jika Indonesia bisa membuktikan hal tersebut, maka ada peluang Presiden AS Donald Trump akan menurunkan tarif resiprokal terhadap Indonesia.

    Selain itu, Andry meminta agar pemerintah berhati-hati jika ada investasi asing yang masuk ke Indonesia, termasuk dari China.

    “Karena tarif resiprokal itu diberikan karena ketakutan akan berpindahnya pabrik dan pusat produksi dari China ke Indonesia,” tuturnya.

    Di samping itu, dia menyebut pemerintah juga harus menjaga dan memproteksi pasar dalam negeri agar tak terjadi banjir impor barang dari China.

  • RI Krisis Kelapa Bulat, Kemendag Usul Kenakan Pungutan Ekspor hingga Moratorium

    RI Krisis Kelapa Bulat, Kemendag Usul Kenakan Pungutan Ekspor hingga Moratorium

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengusulkan kebijakan tarif pungutan ekspor dan moratorium ekspor kelapa bulat seiring dengan terjadinya krisis kelapa bulat di dalam negeri.

    Untuk diketahui, kondisi kelapa bulat di dalam negeri tengah dilanda krisis, ditambah dengan lonjakan ekspor ke China dan produksi yang hanya mencapai 40–50%. Alhasil, harga kelapa bulat melambung di pasar tradisional.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan mulai membahas kebijakan tarif PE kelapa bulat paling lambat pekan ini.

    “Kami minggu ini atau besok rapat, jadi kami usulkan ada PE, pungutan ekspor [kelapa bulat] kita usulkan,” kata Budi dalam acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut, kebijakan ini diharapkan dapat segera diputuskan pada rapat tersebut. “Minggu ini rapat ya, dirapatkan. Mudah-mudahan langsung bisa diputuskan [ada pungutan ekspor kelapa bulat],” imbuhnya.

    Selain pungutan ekspor, Budi mengungkap Kemendag juga mengusulkan agar diberlakukannya moratorium sementara untuk ekspor kelapa. Hal ini sebagaimana permintaan asosiasi yang menginginkan kebijakan ini.

    Sebelumnya, Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (Hipki) Rudy Handiwidjaja menilai pemerintah perlu memberikan moratorium ekspor kelapa dengan jangka waktu paling lambat 6 bulan.

    Sebab, menurut dia, jika moratorium ekspor dilakukan dengan jangka waktu terlalu lama maka akan berdampak pada harga kelapa di dalam negeri yang turun sehingga bisa merugikan petani dan pedagang.

    Sayangnya, Rudy mengaku pengajuan moratorium ekspor kelapa yang bergulir sejak September tahun lalu ini belum mendapatkan respons dari pemerintah.

    “Jangankan 6 bulan, kami mengajukan moratorium saja pemerintah ini sampai sekarang belum dengarkan, belum laksanakan. Padahal kami sudah berjuang dari mulai September 2024,” ujar Rudy saat dihubungi Bisnis.

    Selain itu, Hipki juga berharap pemerintah perlu mengenakan PE kelapa di kisaran 100–200% untuk menekan laju ekspor kelapa. Sebab, kata dia, selama ini komoditas kelapa bulat tidak dikenakan tarif pajak.

    Padahal, kelapa bulat tengah dalam krisis dan ditambah dengan ekspor yang melonjak ke China. Kurangnya bahan baku ini bukan hanya terjadi di konsumsi rumah tangga alias pasar tradisional, melainkan juga untuk industri.

    Berdasarkan data Hipki, harga kelapa di pasar tradisional kini dibanderol di kisaran Rp25.000–Rp30.000 per butir. Di samping harganya yang melonjak, komoditas ini juga sulit ditemukan lantaran produksi kelapa di industri yang hanya mencapai 40%—50%.

    Rudy menjelaskan, kondisi ini terjadi lantaran dipengaruhi dua faktor. Pertama, imbas cuaca tahun lalu, di mana terjadi El Nino yang menyebabkan produksi kelapa di tingkat petani hanya mencapai 40%.

    “Ditambah lagi karena semua negara-negara itu kekurangan kelapa dan sudah tidak boleh ekspor, hanya Indonesia yang boleh ekspor sehingga negara-negara dari luar itu membeli kelapa dari Indonesia,” tandasnya. 

  • Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Tarif Trump Bikin Industri Padat Karya Menjerit, Pemerintah Godok Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) membawa posisi industri padat karya RI semakin terjepit. Pemerintah pun mengaku sedang mengodok insentif baru, demi mengantisipasi agar sektor riil tak makin lesu.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menjelaskan kebijakan Presiden AS Donald Trump itu akan memberikan dampak nyata buat geliat industri padat karya nasional dari sisi pelemahan permintaan ekspor maupun domestik. 

    Terlebih, sektor seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, hingga produk olahan daging dan ikan, betul-betul mengandalkan pasar AS sebagai tujuan ekspor utama.

    “Jadi kebanyakan yang kena adalah industri padat karya, dan memang yang saat ini terbilang sedang susah karena mengalami pelemahan daya saing,” ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (7/5/2025).

    Sebagai contoh, produk pakaian dan aksesori pakaian rajutan mengapalkan sampai 61% dari total ekspornya buat pasar Negeri Paman Sam. Begitu juga dengan produk furnitur, lampu, dan lain-lain (59%); olahan daging, ikan, krustasea, dan mollusca (56%); barang-barang dari kulit (56%), tercatat mengirim lebih dari separuh porsi ekspornya buat AS.

    Di samping itu, produk lain yang mengandalkan porsi ekspor ke pasar AS secara signifikan, antara lain pakaian dan aksesori pakaian bukan rajutan (49%); mainan, permainan, dan perlengkapan olahraga (45%); alas kaki (33%); produk dari bahan anyaman (33%); karet dan barang dari karet (30%); serta barang dari batu, semen, asbes, dan mika, dll (30%).

    Berikutnya, di samping potensi penurunan permintaan ekspor, melemahnya permintaan domestik juga menjadi ancaman. Terlebih, karena pasar lokal dibanjiri produk impor dari negara-negara kompetitor.

    “Pemerintah harus melindungi industri dalam negeri. Jangan sampai justru Indonesia menjadi tempat buangan produk-produk negara kompetitor yang tak bisa lagi ke AS, karena mereka melihat pasar di sini sangat besar,” ungkapnya.

    Dampak-dampak itu pun belum ditambah peningkatan beban produksi akibat volatilitas nilai tukar, turunnya minat investasi dan ekspansi bisnis sektor padat karya, hingga pelemahan ekonomi akibat minimnya penyerapan tenaga kerja.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkap bahwa pemerintah tengah berupaya menjawab berbagai tantangan tarif Trump tersebut lewat guyuran insentif, demi mendukung dunia usaha menjadi semakin kompetitif.

    “Kemarin, baru saja kami evaluasi skema insentif untuk industri padat karya kita. Mulai dari TPT, furnitur, alas kaki, dan sebagainya, dari skema insentif fiskal yang sebelumnya kita berikan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

    Sebagai pengingat, beberapa insentif tersebut, antara lain pajak penghasilan (PPh 21) ditanggung pemerintah, subsidi kredit modal kerja untuk revitalisasi mesin industri, juga bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ada empat sampai lima jenis insentif fiskal yang kita dedikasikan untuk industri padat karya, kemarin kita evaluasi kembali dan kita gulirkan di kuartal II/2025,” tambahnya.

    Pelaku Industri Waswas

    Sisi lain, pelaku industri RI kompak ketar-ketir dengan kondisi ketidakpastian global terkini, terutama mereka yang terdampak langsung oleh potensi pelemahan ekspor ke AS, maupun efek tak langsung dari fenomena perang dagang AS-China.

    Mewakili sektor TPT, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menekankan kepastian hukum dari pemerintah merupakan kunci, terutama dalam rangka membendung impor ilegal.

    “Pasar TPT domestik Indonesia sangat besar, sehingga penguatan market buat industri dalam negeri sangat penting. Kepastian sangat ditunggu dunia usaha. Terlebih, negara lain produsen TPT dan pakaian jadi pun akan terus membidik market domestik Indonesia,” ungkapnya.