Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Harga Pangan Hari Ini Jumat (9/5): Cabai Rawit Merah Turun, Bawang Putih Mahal

    Harga Pangan Hari Ini Jumat (9/5): Cabai Rawit Merah Turun, Bawang Putih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga aneka cabai seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting mulai mengalami penurunan. Sementara itu, harga bawang putih bonggol masih melambung di tingkat konsumen.

    Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (9/5/2025) pukul 10.49 WIB, harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional tembus Rp56.543 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya hampir mendekati batas atas harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Aneka cabai lainnya juga mengalami penurunan, yakni harga rata-rata cabai merah keriting yang dibanderol Rp52.401 per kilogram. Harganya berada di rentang HAP nasional Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata cabai merah besar adalah Rp47.657 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata bawang merah dibanderol Rp39.719 per kilogram, atau harganya berada di rentang Rp36.500–Rp41.500 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata bawang putih bonggol dibanderol Rp42.993 per kilogram secara nasional, sedangkan HAP nasional adalah Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

    Beralih ke beras, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp15.587 per kilogram secara nasional, sedikit melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang semestinya Rp14.900 per kilogram.

    Di sisi lain, harga rata-rata beras medium dibanderol Rp13.747 per kilogram secara nasional. Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog Rp12.635 per kilogram, atau sedikit melampaui dari HET nasional Rp12.500 per kilogram.

    Panel harga Bapanas juga menunjukkan, rata-rata daging sapi murni di tingkat konsumen dibanderol seharga Rp135.831 per kilogram. Untuk rata-rata daging kerbau segar lokal dibanderol seharga Rp140.517 per kilogram dan daging kerbau beku impor seharga Rp105.000 per kilogram di tingkat konsumen.

    Masih di tingkat konsumen, harga rata-rata daging ayam ras dibanderol Rp34.395 per kilogram secara nasional atau di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata telur ayam ras dibanderol Rp29.031 per kilogram di tingkat konsumen.

    Untuk harga pangan lainnya seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng secara nasional rata-ratanya dibanderol Rp41.546 per kilogram, Rp34.364 per kilogram, dan Rp34.349 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.845 per liter dan Rp17.841 per liter. Harga rata-rata Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.553 per liter atau masih melampaui HET Rp15.700 per liter.

    Untuk harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.532 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp11.643 per kilogram di tingkat konsumen.

    Lebih lanjut, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing seharga Rp12.983 per kilogram dan Rp9.794 per kilogram.

    Lalu, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp6.223 per kilogram, sedangkan harga rata-rata kedelai biji kering impor adalah Rp10.685 per kilogram.

  • Harga Pangan Hari Ini Jumat (9/5): Cabai Rawit Merah Turun, Bawang Putih Mahal

    Harga Pangan Hari Ini Jumat (9/5): Cabai Rawit Merah Turun, Bawang Putih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga aneka cabai seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting mulai mengalami penurunan. Sementara itu, harga bawang putih bonggol masih melambung di tingkat konsumen.

    Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (9/5/2025) pukul 10.49 WIB, harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional tembus Rp56.543 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya hampir mendekati batas atas harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Aneka cabai lainnya juga mengalami penurunan, yakni harga rata-rata cabai merah keriting yang dibanderol Rp52.401 per kilogram. Harganya berada di rentang HAP nasional Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata cabai merah besar adalah Rp47.657 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata bawang merah dibanderol Rp39.719 per kilogram, atau harganya berada di rentang Rp36.500–Rp41.500 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata bawang putih bonggol dibanderol Rp42.993 per kilogram secara nasional, sedangkan HAP nasional adalah Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

    Beralih ke beras, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp15.587 per kilogram secara nasional, sedikit melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang semestinya Rp14.900 per kilogram.

    Di sisi lain, harga rata-rata beras medium dibanderol Rp13.747 per kilogram secara nasional. Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog Rp12.635 per kilogram, atau sedikit melampaui dari HET nasional Rp12.500 per kilogram.

    Panel harga Bapanas juga menunjukkan, rata-rata daging sapi murni di tingkat konsumen dibanderol seharga Rp135.831 per kilogram. Untuk rata-rata daging kerbau segar lokal dibanderol seharga Rp140.517 per kilogram dan daging kerbau beku impor seharga Rp105.000 per kilogram di tingkat konsumen.

    Masih di tingkat konsumen, harga rata-rata daging ayam ras dibanderol Rp34.395 per kilogram secara nasional atau di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata telur ayam ras dibanderol Rp29.031 per kilogram di tingkat konsumen.

    Untuk harga pangan lainnya seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng secara nasional rata-ratanya dibanderol Rp41.546 per kilogram, Rp34.364 per kilogram, dan Rp34.349 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.845 per liter dan Rp17.841 per liter. Harga rata-rata Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.553 per liter atau masih melampaui HET Rp15.700 per liter.

    Untuk harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.532 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp11.643 per kilogram di tingkat konsumen.

    Lebih lanjut, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing seharga Rp12.983 per kilogram dan Rp9.794 per kilogram.

    Lalu, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp6.223 per kilogram, sedangkan harga rata-rata kedelai biji kering impor adalah Rp10.685 per kilogram.

  • DPR Kasih Lampu Hijau DJP Pungut Pajak Penghasilan Netflix hingga Meta

    DPR Kasih Lampu Hijau DJP Pungut Pajak Penghasilan Netflix hingga Meta

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen siap membantu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memungut PPh Badan alias pajak perusahaan jasa digital multinasional seperti Netflix hingga Meta.

    Misbakhun melihat PPh Badan ekonomi digital memang menjadi isu internasional. Padahal, sambungnya, banyak masyarakat Indonesia ‘membayar’ layanan perusahaan digital multinasional, tetapi pemerintah tidak bisa menarik PPh Badan perusahaan-perusahaan itu.

    “Pasti semua korporasi akan berusaha menghindar pajak, dengan strategi dan metodologi yang mereka pakai. Tetapi kita kalau mengetahui ada pembayaran dan kita bisa menarik pajak itu kan harus kita kuatkan. Jangan sampai kita memperlemah diri sendiri dalam rangka memungut pajak itu,” kata Misbakhun usai rapat dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (9/5/2025).

    Oleh sebab itu, legislator Fraksi Partai Golkar itu menyatakan Komisi XI DPR siap membantu apabila otoritas pajak memerlukan bantuan politik seperti pembentukan aturan yang memungkinkan pemungutan pajak perusahaan digital multinasional yang tak memiliki kantor fisik di Indonesia.

    “Kita ingin memperkuat kedaulatan. Kalau memang butuh sifatnya yang mengandung aturan di mana butuh dikuatkan, makanya kan saya tawarkan tadi mereka membutuhkan apa? Instrumen aturan apa yang dibutuhkan, gitu,” ungkap Misbakhun.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengaku akan meninjau potensi untuk memungut PPh Badan perusahaan jasa digital multinasional.

    Sebagai informasi, perusahaan jasa digital raksasa seperti Netflix maupun Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) memiliki banyak pengguna di Indonesia. Artinya, korporasi tersebut meraup banyak penghasilan dari Indonesia.

    Masalahnya, Netflix maupun Meta tidak mempunyai kantor fisik di Indonesia sehingga pemerintah sulit menarik PPh Badan mereka. Selama ini, pemerintah hanya memajaki Netflix maupun Meta lewat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

    “Ada isu mengenai transaksi digital di dalam negeri dan juga antar negara, ini yang mungkin menjadi concern [kekhawatiran] pada waktu kita nanti mendudukkan akan seperti apa kita lakukan pemajakan. Ini coba kami terus review [tinjau],” ujar Suryo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (7/5/2025).

    Cara Tarik Pajak Netflix, Meta, dkk.

    Suryo mengakui bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sudah mengusulkan penerapan dua pilar pajak global pada 2021, agar mengurangi praktik pengemplangan pajak global dan menciptakan keadilan perpajakan global di era digital.

    Caranya, lewat dua pilar. Pilar 1 mengharuskan alokasi sebagian hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional, terkhusus perusahaan digital besar (seperti Netflix dan Meta), kepada negara-negara di mana mereka memiliki konsumen atau pengguna—meski pun tak memiliki kantor di negara tersebut.

    Sementara Pilar 2 mengharuskan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan pajak antarnegara (race to the bottom) untuk menetapkan tarif pajak rendah untuk menarik investasi bisa berkurang.

    Per 1 Januari 2025, pajak minimum global 15% berlaku di Indonesia sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Memang negara yang tidak menerapkan Pilar 2 akan rugi karena ada backstop mechanism: jika suatu negara tidak ikut ketentuan pajak minimum global maka hak pemajakannya akan menjadi hak negara lain.

    Hanya saja, mekanisme serupa tidak berlaku untuk Pilar 1. Permasalahan makin pelik usai Presiden AS Donald Trump menolak terapkan Pilar 1, padahal AS merupakan lokasi banyak induk utama perusahaan grup multinasional.

    Akhirnya, upaya pemerintah Indonesia untuk memajaki perusahaan digital macam Netflix hingga Meta akan menjadi semakin sulit.

  • OPINI : Menanti Insentif Pajak UMKM

    OPINI : Menanti Insentif Pajak UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah, khu­­­susnya Direktorat Jenderal Pa­­­jak se­­­­­­­dang meng­­­go­­­­dok be­­­­leid pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Me­­­ne­­­­­ngah) secara lebih me­­­­nyeluruh.

    Upaya ini ber­­­tu­­­ju­­­an untuk mendorong ekstensifikasi peningkatan pajak ke kalangan UMKM. Dalam aspek perpajakan yang termasuk dalam peng­­usa­ha yang digolongkan UMKM adalah mereka yang memiliki omzet (peredaran bruto) sebesar Rp4,8 miliar per tahun.

    Sudah menjadi viral di me­­­dia online secara terbu­ka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pada Senin, (16/12/2024) akan diumumkan perpanjangan periode pemanfaatan Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi UMKM.

    Kebijakan ini akan diumumkan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pereko­nomian, Jakarta, pukul 10.00 WIB. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian hukum soal perpanjangan pajak UMKM yang dihitung dengan PPh Final tarif 0,5% dari omset (peredaran bruto).

    Fungsi UMKM

    Sejatinya perkembangan perekonomian di Indonesia dijiwai konsep pembangunan yang meletakkan akumulasi kapital sebagai determinan penting.

    Semangat ini telah menyebabkan terputusnya diskursus ekonomi berbasis kerakyatan atau UMKM, padahal seharusnya pemerintah memperhatikan sektor UMKM. Mengingat saat ini berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekono­mian Indonesia. Dengan jum­­lah unit usaha yang mencapai sekitar 66 juta, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    Jika 66 juta UMKM dirata-ratakan mendapatkan om­­­zet atau peredaran bruto Rp100.000 per UMKM dikali­kan dengan jumlah UMKM maka akan diperoleh Rp6,6 triliun per hari dan Rp2.376 triliun per tahun. Produk Do­­mestik Bruto (PDB) di Indonesia tahun 2025 yang sekitar Rp24.479 triliun maka dari estimasi ini omzet UMKM menyumbang 9,7% ke PDB, angka yang cukup siginifikan.

    Perhitungan ter­­­se­­­but adalah analisa pe­­nu­­­lis semata sedangkan ber­­­dasarkan penelitian yang yang lebih akurat yang diteliti oleh dua ekonom senior kelahiran Jerman, Enste dan Scheneider, persentase ekonomi UMKM di negara maju bisa mencapai 14%—16% da­­ri PDB.

    UMKM juga merupakan sa­­­lah satu pilar kekuatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan bukan sekadar omong kosong. Pada saat kemelut ekonomi di kurun waktu 1997—1999, keberadaan UMKM yang membuat pereko­nomian Indonesia tetap berjalan. Pada saat itu denyut perekonomian terus berdetak karena adanya andil besar kalangan UMKM.

    Dari data ini, seharusnya pe­­merintah memberikan per­hatian khusus dan membayar lunas kesetiaan para pengusaha UMKM yang telah membantu perekonomian In­­­do­nesia, salah satu nya de­­­ngan memberikan insentif perpajakan dengan tarif rendah sehingga mereka bisa bertahan dalam menjalankan praktek bisnis yang penuh persaingan ketat.

    Beleid Pajak UMKM

    Sebenarnya pemerintah telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto tertentu atau untuk UMKM. Sehingga UMKM memungkinkan WP hanya perlu melakukan pencatatan atas omzet yang diterima setiap bulannya tanpa harus membuat pembukuan yang rumit dan memakan biaya adminstrasi. Tarif 0,5% yang diberlakukan untuk UMKM dapat dinilai adil, sehingga dapat diterapkan dalam semua sektor UMKM tanpa mengganggu.

    Sejatinya beleid pemberian tarif PPh Final 0,5% bagi UMKM merupakan manifestasi pemerintah mendukung masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi nonformal. Kebijakan tersebut direalisasikan melalui upaya pemberian kemudahan dan keadilan untuk wajib pajak yang memiliki omzet tertentu selama jangka waktu tertentu.

    Sejarah pada mulanya tarif UMKM adalah sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Setelah itu diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 23/2018 (PP 23/2018), tarif tersebut disesuaikan menjadi 0,5%.

    Dilanjutkan PP 55/2022 yang memberikan fasilitas pajak tambahan untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan bebas (pengusaha) dibebaskannya pembayaran PPh atas omzet sampai dengan Rp500 juta pertahun. Guna menerapkan petunjuk pelaksanaan (Jutlak) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

    Mengapa beleid insentif pajak UMKM perlu diperpanjang? Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 55/2022, WP OP mendapatkan fasilitas pemanfaatan PPh Final diberi waktu selama 7 tahun. Apabila orang pribadi telah terdaftar sejak 2018 atau sebelum diberlakukan PP 23/2018 maka WP OP hanya dapat memanfaatkan tarif 0,5% hingga 2024.

    Dampaknya setelah tahun 2024 WP OP tersebut harus menggunakan pembukuan atau menggunakan pencatatan omzet dan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Sehingga menyebabkan UMKM membayar pajak lebih tinggi atau menggunakan tarif normal, jika menggunakan pembukuan harus menggunakan Undang-Undang PPh pasal 31 E dengan tarif 11 % dari laba dan jika menggunakan NPPN harus dikenakan tarif progresif sesuai UUN PPh pasal 17 sebesar 5%, 15%, 25%, 30% dan 35 % sesuai dari jumlah laba yang didapati. Bukankah hal ini akan memberatkan wajib pajak UMKM.

    Dari analisa di atas sudah seyogianya beleid insentif pajak UMKM dengan tarif 0,5% segera diperpanjang agar sektor UMKM dapat menarik napas lega dalam membayar pajak tanpa menganggu cash flow dan UMKM dapat menjual produk dengan harga yang terjangkau dan dapat bersaing dengan produk impor. Semoga cepat terealisasi.

  • Bursa Asia Bergerak Variatif jelang Pertemuan AS-China Bahas Perang Dagang

    Bursa Asia Bergerak Variatif jelang Pertemuan AS-China Bahas Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Saham-saham Asia menguat pada perdagangan Jumat (9/5/2025) seiring dengan rencana pembicaraan antara AS dan China soal perdagangan pada akhir pekan ini.

    Sebelumnya, AS dan Inggris telah menyepakati perjanjian dagang yang menimbulkan keyakinan perang dagang mereda.

    Dilansir Bloomberg, Jumat (9/5/2025), indeks Jepang Topix menguat 1,5% selama 11 hari, yang merupakan reli paling panjang sejak Oktober 2017, bursa Hong Kong meningkat 0,5%. Bursa Australias S&P ASX 200 juga menguat sebesar 0,5%.

    Namun, saham di Korea Selatan mengalami pelemahan usai Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyampaikan kesepakatan dagang antara AS dengan Korsel dan Jepang butuh lebih banyak waktu ketimbang Inggris. The Shanghai Composite juga turun 0,5%.

    Pasar saat ini fokus pada hasil perundingan dagang akhir pekan setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan yakin negosiasi tersebut dapat menghasilkan kemajuan nyata, dengan China membuat konsesi.

    Pasar merasa sedikit lega dan saham AS menguat pada perdagangan Kamis kemarin, saat Trump mengajukan kerangka kerja perdagangannya dengan Inggris sebagai langkah pertama dalam upayanya untuk merombak ekonomi global.

    “Terdapat tingkat optimisme yang lebih tinggi bahwa akan ada beberapa pembatalan kenaikan tarif yang sangat ekstrem yang telah diberlakukan,” kata Marc Franklin, seorang manajer portofolio senior di Manulife Investment Management.

    Dia menambahkan jika optimisme telah sampai pada titik di mana orang berpikir akan ada solusi yang cepat dan mudah untuk negosiasi atau keterlibatan China-AS, maka hal itu mungkin terbukti tidak berdasar. Dalam skenario seperti ini, volatilitas pasar akan kembali, katanya.

    Sebelumnya, Trump juga mengatakan bahwa berita perdagangan yang menjanjikan yang dipadukan dengan upaya Partai Republik untuk meloloskan undang-undang yang memperpanjang dan memperluas pemotongan pajak seharusnya menjadi alasan untuk optimisme investor.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer akan bertemu di Swiss dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng. Trump mengatakan bahwa jika pembicaraan berjalan dengan baik, dia dapat mempertimbangkan untuk menurunkan tarif 145% yang telah dikenakannya pada banyak barang China.

    “Kita juga dapat mengharapkan beberapa kemajuan dalam perjanjian mendatang dengan negara-negara lain. Sentimen risiko menyebar sebagai respons terhadap kinerja saham AS yang kuat,” kata Hideyuki Suzuki, seorang manajer umum di SBI Securities di Tokyo.

  • Indeks Keyakinan Konsumen April 2025 Naik, Akhiri Penurunan Tiga Bulan Beruntun

    Indeks Keyakinan Konsumen April 2025 Naik, Akhiri Penurunan Tiga Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme atau keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi mengalami peningkatan per April 2025.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik menjadi 121,7 pada April 2025 atau lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 121,1.

    “Terjaganya keyakinan konsumen pada April 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini [IKE] dan Indeks Ekspektasi Konsumen [IEK],” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (9/5/2025).

    Capaian IKE tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya, yakni pada April 2025 sebesar 113,7 atau naik dari Maret 2025 sebesar 110,6.

    Adapun, IEK April 2025 tercatat sebesar 129,8, turun dari posisi Maret 2025 sebesar 131,7.

    Melihat hasil survei secara rinci, keyakinan konsumen pada April 2024 hanya meningkat di sejumlah kategori pengeluaran, yakni masyarakat yang mencatatkan pengeluaran (spending) Rp2,1 juta—3 juta dan di kelompok Rp4,1 juta—5 juta.

    Masyarakat di kelompok pengeluaran terendah yakni Rp1 juta—2 juta justru mencatatkan penurunan IKK, sementara kelompok tertinggi atau spending di atas Rp5 juta mencatatkan IKK yang sama.

    Keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian barang tahan lama tercatat meningkat pada mayoritas kelompok pengeluaran, utamanya dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran di atas Rp5 juta serta kelompok usia 20—30 tahun dan 31—40 tahun.

    Secara spasial, sejumlah besar kota mencatatkan peningkatan IKE, terbesar di Kota Bandung (16,2 poin), disusul Palembang (9,7 poin) dan Jakarta (4,1 poin).

    Di sisi lain, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan variatif di beberapa kota, dengan sebagian besar mengalami penurunan.

    Secara spasial, beberapa kota mencatat peningkatan IEK, terbesar di Medan (naik 8,0 poin), diikuti Makassar (5,4 poin), dan Bandung (2,1 poin). Namun, beberapa kota mencatatkan penurunan IEK yang cukup tinggi, seperti Bandar Lampung (turun 24,8 poin), Palembang (turun 14,8 poin), dan Denpasar (turun 13,1 poin).

    Adapun rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi, proporsi pembayaran cicilan/utang, dan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan, tercatat relatif stabil dari bulan sebelumnya, yakni sebesar 74,8%, 10,5%, dan 14,8%.

    Untuk diketahui, Survei Konsumen yang BI lakukan dilakukan terhadap 4.600 responden rumah tangga di 18 kota. Survei ini menjadi informasi dini mengenai konsumsi rumah tangga, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan rumah tangga.

  • GS Supermarket-Lulu Hypermarket Tutup, Sunset Ritel Modern Kian Nyata?

    GS Supermarket-Lulu Hypermarket Tutup, Sunset Ritel Modern Kian Nyata?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar tutupnya GS Supermarket hingga Lulu Hypermarket menambah daftar panjang gerai ritel modern yang berguguran.

    GS Supermarket, jaringan ritel modern asal Korea Selatan, disebut akan menutup seluruh cabangnya di Indonesia pada 31 Mei 2025.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di GS Supermarket Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025), kabar penutupan dibenarkan oleh karyawan GS Supermarket Mampang yang sedang bertugas. Menurutnya, kepemilikan GS akan diambil alih oleh peritel lain.

    “GS ditutup per tanggal 31 Mei. Nanti diambil alih sama ritel lain,” kata seorang customer service saat ditemui Bisnis.

    Salah seorang karyawan GS lainnya menuturkan gerai masih akan tetap buka di tengah proses pergantian kepemilikan. Selain itu, dia juga menjelaskan para karyawan lain tetap bekerja seperti biasa.

    “Barang-barang masih kami display, tetap kerja kayak biasa, masuk [kerja],” ujarnya.

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah juga membenarkan bahwa GS Supermarket memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bisnisnya di Indonesia dan akan diambil alih oleh investor lain.

    Sayangnya, Budihardjo enggan memberikan informasi secara detail siapa investor yang akan mengambil alih GS Supermarket di Indonesia. Namun, dia memastikan investor baru yang akan mengambil alih masih bergerak di bisnis ritel.

    “Belum bisa ngomong ya. Nanti tunggulah bulan Mei nanti siapa yang akan ngambil, kan kita tunggu. Mungkin ada investor yang masih lagi negosiasi,” kata Budihardjo saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Sebelumnya, Lulu Hypermarket juga menutup permanen jaringan gerainya di Indonesia pada 30 April 2025, setelah hampir 10 tahun beroperasi. Perusahaan ritel asal Uni Emirat Arab (UEA) ini beroperasi di Indonesia sejak 2016. Cabang pertamanya hadir di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

    Budihardjo mengungkap, setidaknya ada tiga ritel yang tutup sepanjang 5 bulan pertama 2025. Selain GS Supermarket dan Lulu Hypermarket, ada pula ritel skala kecil yang menutup cabangnya.

    “Lulu [Lulu Hypermarket] kan mau tutup juga, GS Supermarket. Ada Scan and Go, itu supermarket kecil ada tiga cabang. Yang saya tahu baru tiga brand itu [yang tutup]. Yang luar Pulau belum tahu saya,” kata Budihardjo.

    Menurutnya, fenomena ritel berguguran ini merupakan siklus normal lantaran tren bisnis ritel terus mengalami pasang-surut. Meski demikian, dia juga tak memungkiri penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu alasan bagi ritel menutup bisnisnya.

    “Tetapi juga ada yang buka, ada yang tutup, ada yang ramai, ada yang sepi. Kalau kami bilang saat ini lebih ke kompleks juga, bisa juga karena itu [penurunan daya beli], bisa karena persaingan usaha, bisa juga karena pergeseran orang belanja [pola gaya hidup],” katanya.

    Sebelumnya, Budihardjo juga mengungkapkan bahwa tingginya biaya operasional menjadi salah satu pemicu gerai ritel berguguran. Dia menyebut, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki toko.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Enggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai ritel juga imbas dari perang dagang Amerika Serikat (AS)-China. Berkaca dari sana, dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi.

    “Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT [bantuan langsung tunai], itu akan menyelamatkan [industri ritel],” tuturnya.

    Kendati demikian, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah toko ritel yang berguguran, seiring dengan populasi penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta.

    Perubahan Pola Belanja

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, tren gerai ritel yang berguguran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain.

    Dia mengatakan penutupan gerai ritel juga terjadi di Singapura lantaran tak bisa mengadopsi pola belanja masyarakat yang telah berubah. Sayangnya, Budi tak menginformasikan secara detail berapa banyak jumlah gerai ritel yang tutup di Tanah Air.

    “Nanti saya cek ya [jumlah gerai ritel yang tutup], itu enggak hanya di Indonesia lho ya, di Singapura juga tren itu ada [tren gerai ritel yang tutup],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut, Kemendag telah berdiskusi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) perihal gerai ritel yang tutup di tahun ini. Berdasarkan informasi yang diterima Kemendag, Budi mengungkap konsep ritel besar tidak hanya sekadar tempat berbelanja, melainkan juga harus mengadopsi pola belanja dan gaya hidup masyarakat modern.

    “Ketika kami diskusi [dengan APPBI], makanya mal, department store, atau pusat perbelanjaan modern yang bertahan itu apabila dia ada experience dan journey. Jadi orang belanja itu kan sambil pengin jalan-jalan, pengin makan, pengin mungkin hangout sama keluarga dan teman-temannya,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Budi, ritel besar juga akan kalah saing dengan gerai daring (online). Untuk itu, dia menegaskan bergugurnya gerai ritel di Indonesia bukan disebabkan penurunan daya beli masyarakat, melainkan pola gaya hidup yang telah berubah.

    “Jadi itu karena pola belanja masyarakat yang berubah, daya belinya enggak berpengaruh kan hanya pindah saja mereka,” tandasnya.

    Pelemahan Daya Beli Pemicu Utama

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut bergugurannya ritel modern lebih disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga juga menunjukkan perlambatan ke level 4,89% pada kuartal I/2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,98%.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, fenomena penutupan gerai ritel merupakan implikasi dan dampak dari pelemahan daya beli dari masyarakat.

    “Tidak hanya ritel supermarket saja, tetapi ritel yang lain seperti pusat perbelanjaan mal, itu juga mengalami penurunan yang sama,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Andry menjelaskan, penurunan pengunjung maupun tingkat okupansi di pusat perbelanjaan akan mengurangi jumlah pembeli di supermarket. Adapun, penyebab utamanya dipicu daya beli masyarakat yang menurun.

    Menurut Indef, jika pemerintah tak memberikan paket stimulus sepanjang 2025, maka daya beli masyarakat berpeluang terus melemah, bahkan bisa semakin buruk di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Di sisi lain, Andry menyebut, persoalan yang tengah dihadapi industri ritel tak hanya sebatas persaingan antara toko fisik (offline) dan toko daring (online). Sebab, lanjut dia, sejatinya peritel sudah menyadari akan pergeseran ini dan mulai beralih ke penjualan online.

    Lebih lanjut, dia juga mengkhawatirkan jika daya beli masyarakat masih terus mengalami penurunan maka akan menggerus kinerja industri ritel di Tanah Air, sebab tidak ada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    “Perlu diperhatikan bahwa implikasi dari penurunan daya beli masyarakat itu cukup besar dan jika itu dibiarkan sampai dengan tahun ini berlangsung, maka tidak ada pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi dan pada akhirnya itu akan menggerus kinerja industri ritel di dalam negeri,” tuturnya.

  • Mendag AS Ungkap Negosiasi Tarif dengan Negara Asia Butuh Waktu Lebih Lama

    Mendag AS Ungkap Negosiasi Tarif dengan Negara Asia Butuh Waktu Lebih Lama

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick mengatakan kesepakatan dagang dengan Korea Selatan dan Jepang dapat memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan daripada kerangka perjanjian AS-Inggris, sebagai sinyal bahwa beberapa mitra Asia mungkin harus menunggu keringanan tarif.

    “Anda harus menghabiskan banyak waktu dengan Jepang dan Korea Selatan. Ini tidak akan menjadi kesepakatan yang cepat,” kata Lutnick dalam sebuah wawancara dikutip dari Bloomberg, Jumat (9/5/2025).

    Lutnick menambahkan bahwa India telah berusaha keras dan negara itu berpeluang menjadi salah satu negara berikutnya yang mencapai kesepakatan. Namun, dia memperingatkan bahwa untuk mencapai hal itu banyak pekerjaan yang harus ditempuh.

    “Ketika Anda berbicara tentang India, mungkin ada 7.000 baris tarif yang harus diubah atau dimodifikasi berdasarkan kesepakatan hipotetis. Itu hanya butuh waktu, dan itu hanya butuh kerja keras. Jadi, beri kami kesempatan, jangan memaksa dan terburu-buru,” ujar Lutnick.

    Pada saat yang sama, Lutnick berharap kesepakatan awal dapat berfungsi sebagai contoh bagi masing-masing wilayah, membantu menggambarkan konsesi seperti apa yang dicari Trump sebagai imbalan atas keringanan tarif.

    “Kami mencoba menunjukkan kepada orang-orang kerangka kerja tentang cara berbisnis sehingga kami dapat bergerak lebih cepat, bukan?” kata Lutnick.

    Kepala Departemen Perdagangan AS itu mengatakan bahwa tarif dasar 10% Trump tetap menjadi garis bawah, tetapi banyak negara akan mengalami tarif yang lebih tinggi kecuali mereka bergerak agresif untuk membuka ekonomi mereka. 

    Dia juga mengatakan kesepakatan Inggris menunjukkan cara-cara agar negara-negara dapat melihat Trump mencabut tarif sektoral yang dikenakannya pada produk-produk seperti mobil dan logam yang dianggap presiden sebagai prioritas keamanan nasional.

    Lutnick berbicara beberapa jam setelah Trump mengungkap kerangka perjanjian, yang memberi AS akses pasar yang lebih besar dan proses bea cukai yang lebih cepat untuk ekspor dengan imbalan keringanan terbatas dari pungutan atas mobil, baja, dan aluminium. 

    Namun, pejabat di Inggris dan AS mengakui masih ada rincian penting yang harus diselesaikan, serta kekhawatiran yang belum terselesaikan tentang masalah yang sudah berlangsung lama seperti pajak layanan digital dan standar pangan Inggris.

    Setelah pengumuman tersebut, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia sangat dekat untuk menandatangani lebih banyak perjanjian. “Kami memiliki banyak kesepakatan,” kata Trump.

    Trump mengungkap kesepakatan Inggris tersebut sesaat sebelum Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dijadwalkan berangkat ke Jenewa, untuk pertemuan akhir pekan dengan pejabat China terkait perdagangan. 

    AS dan China telah saling mengenakan tarif yang memberatkan menyusul pengumuman Trump awal tahun ini, dalam aksi saling balas yang mengancam ekonomi global.

    Upaya tersebut kemungkinan akan jauh lebih rumit daripada upaya Trump untuk mendapatkan konsesi dari sekutu dan mitra tradisional, meskipun Trump pada hari Kamis mengisyaratkan bahwa dia bersedia mengurangi tarif jika pembicaraan berjalan dengan baik. “Saya pikir kita akan memiliki hubungan yang sangat baik,” katanya.

  • Indeks Kenyamanan Investasi Asing: RI Kalahkan Vietnam, Masih di Bawah Thailand-Malaysia

    Indeks Kenyamanan Investasi Asing: RI Kalahkan Vietnam, Masih di Bawah Thailand-Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Laporan Kearney bertajuk ‘The 2025 Kearney FDI Confidence Index: World at inflection’ menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mendapatkan sentimen positif dari investor global.

    Dalam riset yang menggambarkan persepsi investor terhadap arus penanaman modal asing (PMA atau foreign direct investment/FDI) dalam tiga tahun ke depan itu, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-12 pada klasemen khusus negara berkembang, masih sama dengan capaian tahun sebelumnya. 

    Lantas, dibandingkan para jiran sesama negara Asia Tenggara (Asean), Tanah Air ternyata hanya kalah oleh Thailand di peringkat ke-10 dan Malaysia di peringkat ke-11. Sementara itu, Filipina berada di peringkat ke-16 dan Vietnam hanya mampu menempati peringkat ke-19. 

    Presiden Direktur Kearney Indonesia Shirley Santoso menjelaskan bahwa keberhasilan Thailand, Malaysia, dan Indonesia menempati posisi 15 besar ditopang persepsi akan kualitas sumber daya manusia (SDM) negara terkait. 

    “Para investor menyebut kualitas dan keterampilan tenaga kerja sebagai alasan utama berinvestasi. Tepatnya di Indonesia sebesar 32% [dari total responden], Thailand 34%, dan Malaysia 30%,” jelasnya dalam keterangan resmi pada laporan tersebut, Kamis (8/5/2025).

    Selain faktor SDM, sebanyak 28% investor menyebut Indonesia juga menonjol berkat kekayaan sumber daya alamnya. Terutama, sebagai produsen nikel terbesar di dunia dan penghasil utama tembaga, emas, bauksit, serta industri logam.

    Indonesia hadir sebagai destinasi utama untuk proyek greenfield (pengembangan kawasan dari nol), salah satunya ditandai oleh investasi senilai US$11 miliar dari Xinyi Group, produsen kaca dan produk tenaga surya asal China.

    “Indonesia menawarkan peluang investasi yang sangat menarik, didorong oleh populasi muda, kelas menengah yang terus berkembang, serta lokasi yang strategis,” tambah Shirley. 

    Menurutnya, upaya berkelanjutan Indonesia untuk membuka ekonominya terhadap PMA telah berperan penting dalam mempertahankan posisinya pada urutan ke-12 pada 2023, dan kembali mempertahankannya di peringkat tersebut pada 2024. 

    Sebaliknya, beberapa negara jiran Indonesia tampak mengalami penurunan peringkat. Misalnya, Thailand dan Malaysia turun satu peringkat dari tahun lalu karena perkembangan pesat Afrika Selatan yang berhasil merangsek dari posisi ke-11 menjadi posisi ke-7.

    Alhasil, sejumlah reformasi yang membuat Indonesia semakin ramah investor patut menjadi catatan positif. Mulai dari deregulasi, penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kepastian berusaha, hingga insentif pajak yang beragam.

    Terlebih, riset yang digelar pada Januari 2025 dengan melibatkan 536 responden eksekutif perusahaan multinasional ini mencatat bahwa efisiensi proses legal dan regulasi sebagai indikator paling penting dalam keputusan investasi, tepatnya dipilih 16% dari total responden.

    Performa ekonomi domestik juga tampak menjadi prioritas para responden (16%). Menyusul kemudian, ada kemampuan inovasi & teknologi (15%), kemudahan arus kapital keluar-masuk (14%), perpajakan yang jelas dan mudah (13%), kualitas infrastruktur (13%), serta loyalitas pemerintah memberikan insentif buat investor (13%).

    Selain itu, investor juga mencermati kelihaian partisipasi pemerintah negara tersebut dalam berbagai perjanjian bilateral, keberagaman rantai pasok, beban biaya karyawan, serta potensi pangsa pasar domestik, sebagai indikator yang dipilih di atas 10% dari total responden.

    Namun, patut dicatat bahwa optimisme investor terhadap Thailand masih jauh lebih tinggi dari Indonesia, menjadikannya negara berkembang di Asean dengan peringkat tertatas, alias paling dekat dengan Singapura yang notabene telah masuk klasemen khusus negara maju. 

    “Meskipun tantangan global dan kompleksitas regulasi masih menjadi perhatian investor, komitmen pemerintah Indonesia terhadap pengembangan infrastruktur dan reformasi regulasi telah menciptakan lingkungan investasi yang semakin menarik dan kompetitif,” tutupnya.

  • Cek Progres Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek yang Telan Anggaran Rp1,4 Triliun

    Cek Progres Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek yang Telan Anggaran Rp1,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengungkap progres konstruksi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek di Gorontalo mencapai 65%.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, mengatakan bahwa proyek tersebut memiliki nilai investasi mencapai Rp1,4 triliun. Di mana, Pelabuhan Anggrek itu merupakan pelabuhan transhipment pertama di Indonesia Timur yang digarap dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta. 

    Secara lebih terperinci, Adjib menjelaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Anggrek yang digarap Hutama Karya terbagi menjadi dua area utama, dengan progres pekerjaan sisi laut telah mencapai 85% sementara sisi darat masih sekitar 30%.

    “Untuk sisi laut, pekerjaan utama yang telah diselesaikan mencakup pembangunan struktur dermaga, trestle (jalan akses), serta pekerjaan pemancangan dan proteksi pantai,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (9/5/2025).

    Dengan capaian tersebut, Adjib mengaku optimistis dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sisi laut pada akhir bulan Agustus 2025.

    Meski berkomitmen merampungkan proyek sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, Adjib menyebut pengerjaan sisi darat proyek memang disebut masih menghadapi sejumlah tantangan pembebasan lahan.

    Sebagai informasi, Pelabuhan Anggrek didesain untuk dapat menampung hingga tiga kapal besar secara bersamaan, area penampungan kontainer seluas 19.000 meter persegi, depo empty seluas 9.700 meter persegi, area pergudangan, perkantoran, dan area pengelolaan limbah. 

    Secara keseluruhan, Pelabuhan Anggrek dirancang dalam area pengembangan seluas 4,8 hektar dari total luas 9,3 hektare sesuai Rencana Induk Pelabuhan.

    Nantinya, Pelabuhan Anggrek akan berfungsi sebagai pelabuhan transhipment atau pelabuhan alih muat yang berperan dalam memfasilitasi perpindahan barang, khususnya peti kemas, dari kapal besar ke kapal-kapal feeder untuk didistribusikan ke pelabuhan-pelabuhan pengumpul lainnya di Kawasan Timur Indonesia. 

    Pelabuhan ini akan terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Makassar, Bitung, Ternate, Sorong, serta pelabuhan besar di Indonesia bagian barat.

    “Pengembangan Pelabuhan Anggrek akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dan kawasan sekitarnya. Dengan kapasitas sekitar 30.000 sd 35.000 TEUs per tahun, biaya logistik diperkirakan dapat turun hingga 15-25% dibandingkan sebelumnya,” tambahnya.

    Selain itu, pengembangan Pelabuhan Anggrek juga diyakini bakal meningkatkan daya saing  komoditas lokal seperti jagung, ikan, dan hasil perkebunan serta menciptakan sekitar 500 hingga 700 lapangan kerja baru.