Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah dalam memberikan paket stimulus yang cenderung menyasar masyarakat kelas bawah pada kuartal II/2025 dinilai tepat untuk menjaga daya beli kelompok tersebut di tengah risiko perlambatan ekonomi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menuturkan bahwa stimulus yang akan digelontorkan pemerintah pada kuartal II/2025 secara eksplisit menyasar masyarakat kelas bawah, seperti diskon tarif listrik untuk pelanggan

    Dia menuturkan, stimulus-stimulus tersebut bertujuan menjaga daya beli segmen yang paling rentan terhadap gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini mengingat tingkat inflasi tetap terjaga rendah di 1,95% (year on year/YoY) tetapi komponen administered price dan harga emas mendorong tekanan harga.

    “Langkah ini dinilai tepat secara sosial dan politis karena menjangkau mayoritas rumah tangga yang terdampak perlambatan ekonomi dan melemahnya konsumsi barang tahan lama di segmen bawah,” kata Josua saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, kelompok berpengeluaran rendah pada kisaran Rp1 juta—2 juta justru mengalami penurunan optimisme. Dengan demikian, dia menilai stimulus tersebut dapat menopang sisi permintaan agregat, khususnya pada sektor-sektor seperti makanan, transportasi, dan energi.

    Meski demikian, Josua menilai pemberian stimulus ini hanya akan memberikan efeknya yang terbatas terhadap percepatan pertumbuhan secara agregat. Dia mengatakan, langkah tersebut perlu didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah dan investasi swasta yang lebih agresif.

    Sementara itu, berkurangnya insentif yang akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah berpotensi melemahkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan. Konsumen kelas menengah, dengan pengeluaran Rp3 juta—5 juta memiliki peran penting dalam pengeluaran barang tahan lama, transportasi, dan rekreasi.

    Dia mengatakan, saat ini keyakinan konsumen kelas menengah secara keseluruhan tetap tinggi pada level 121,7. Josua mengatakan, kelompok berpengeluaran Rp4,1 juta—5 juta mencatatkan IKE dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama tertinggi, menandakan daya belinya cukup kuat dan sensitif terhadap stimulus.

    Namun, pelemahan stimulus untuk segmen menengah dapat memperlambat pemulihan konsumsi barang non-esensial seperti elektronik, perabot rumah tangga, dan rekreasi, yang telah menunjukkan tren penurunan berdasarkan survei penjualan eceran BI. Beberapa daerah bahkan mencatat kontraksi IPR (indeks penjualan ritel) tahunan di atas 10%.

    “Ketika konsumsi menengah melemah, multiplier effect terhadap sektor industri, jasa, dan investasi ikut teredam. Ini bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDB dari sisi permintaan, khususnya dalam komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan sektor-sektor konsumsi yang padat karya,” jelas Josua.

    Josua melanjutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2025 menjadi semakin menantang jika kebijakan fiskal tidak sepenuhnya bersifat ekspansif atau hanya terbatas pada segmen terbawah. Dia pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 pada kisaran 4,8%.

    Josua menuturkan, tanpa dorongan yang cukup dari kelas menengah—yang daya konsumsinya lebih besar dalam nominal dan berperan penting dalam sektor jasa dan manufaktur ringan—kontribusi terhadap pertumbuhan bisa tidak optimal. Apalagi, realisasi belanja negara hingga April 2025 masih relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan potensi pelemahan permintaan agregat dari sisi pemerintah.

    Lebih jauh, tekanan eksternal seperti kebijakan tarif Trump yang menurunkan permintaan ekspor Indonesia juga mempersempit ruang pertumbuhan dari sisi eksternal, sehingga beban mendorong pertumbuhan semakin bertumpu pada konsumsi domestik.

    “Tanpa peran aktif kelas menengah dan pelaku usaha yang biasa disasar lewat stimulus fiskal menengah, misalnya pemotongan PPh 21, insentif konsumsi kredit, maka proyeksi 5% menjadi terlalu optimistis kecuali didukung oleh akselerasi belanja modal publik dan pemulihan ekspor jasa,” ujarnya.

    Stimulus Pemerintah

    Sebagai informasi, Pemerintah telah mengummkan sejumlah paket stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat pada kuartal II/2025. Gelontoran stimulus ini seiring dengan upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 pada kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, stimulus Ekonomi kuartal II/2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5/2025) lalu yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait.

    “Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar pria yang akrab disapa Susi itu dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Susi mengatakan, pemerintah menyiapkan 6 paket kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal II/2025.

    Berikut rincian stimulus ekonomi terbaru:

    1. Diskon Transportasi

    Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025) antara lain:

    Diskon Tiket Kereta sebesar 30%
    Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%
    Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%

    Penerapan Program oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN.

    2. Diskon Tarif Tol

    Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025).
    Skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.
    Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA)
    Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari—Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025)
    Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

    4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    Tambahan Kartu Sembako Rp200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan
    Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM
    Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000 per bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)
    Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025
    Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer)

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026)
    Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Bos Pupuk Indonesia Bocorkan Skema KopDes Merah Putih Sebagai Agen Pupuk

    Bos Pupuk Indonesia Bocorkan Skema KopDes Merah Putih Sebagai Agen Pupuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pelat merah, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkap skema pendistribusian alur pupuk bersubsidi yang akan masuk ke dalam salah satu unit usaha di Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Untuk diketahui, sebanyak 80.000 KopDes Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 dan akan beroperasi pada 28 Oktober 2025 mendatang. Nantinya, salah satu unit usaha KopDes Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu adalah sebagai agen pupuk.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan skema pendistribusian pupuk bersubsidi akan dipetakan ke dalam setiap desa. Hal ini mengingat Pupuk Indonesia memiliki sekitar 27.000 kios yang tersebar di Tanah Air.

    “Kan kalau Pupuk [Indonesia] itu punya kios-kios, sekarang jumlahnya 27.000 kios. 27.000 kios kalau dibagi dengan jumlah desa, kira-kira 1 kios melayani 3 desa,” kata Rahmad seusai acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Rahmad menjelaskan Pupuk Indonesia akan mendukung keberadaan KopDes Merah Putih yang diharapkan dapat memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga dapat diterima baik oleh masyarakat. Adapun untuk skemanya, 1 pengecer pupuk bersubsidi akan ada di setiap KopDes Merah Putih.

    “Nah kita men-support ini kalau KopDesnya nanti berdiri, artinya kan 1 desa akan ada 1 pengecer. Artinya, pelayanan publik semakin dekat ke masyarakat,” terangnya.

    Rahmad juga berharap dengan adanya 80.000 KopDes Merah Putih akan meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi secara luas.

    Sampai dengan saat ini, Pupuk Indonesia mencatatkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah melampaui tiga tahun terakhir, dengan kontribusi pada produksi pangan mencapai 62%.

    “Harapannya dan saya meyakini dengan serapan Pupuk yang ada, memang produksi pangan pasti akan meningkat,” jelasnya.

    Keuntungan Kopdes …

  • Strategi Asean Hadapi Ketidakpastian Global Imbas Tarif Trump

    Strategi Asean Hadapi Ketidakpastian Global Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemimpin negara Asia Tenggara menekankan pentingnya kesatuan regional dan fleksibilitas dalam menjalin kemitraan dagang di tengah volatilitas global, yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan tarif impor AS. 

    Hal itu diungkapkan para pemimpin negara kawasan tersebut di tengah berlangsungnya KTT Asean di Malaysia pada 26—27 Mei 2025.

    Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menekankan bahwa Asean harus mampu beradaptasi secara fleksibel dan efektif terhadap setiap perubahan dalam lanskap global. 

    Melansir Channel News Asia pada Selasa (27/5/2025), Chinh menyebut, dunia tengah mengalami transformasi yang cepat dan kompleks yang ditandai oleh polarisasi politik, pemisahan ekonomi, fragmentasi kelembagaan, dan ketimpangan pembangunan.

    “Lebih dari sebelumnya, Asean harus memperkuat solidaritas internal, menegakkan peran utamanya, dan menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara besar dengan memanfaatkan sepenuhnya mekanisme kerja sama yang ada di blok tersebut,” katanya.

    Chinh menyerukan pemanfaatan jaringan kemitraan ekonomi Asean yang lebih efektif, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dan mendesak kemajuan dalam menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan mitra seperti Kanada. 

    Selain itu, Chinh juga mendorong peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang ada dengan China dan India untuk membantu diversifikasi pasar, produk, dan rantai pasokan.

    RCEP yang digerakkan Asean terdiri dari 10 anggota blok tersebut serta Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Kesepakatan adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 30% dari total produk domestik bruto dan populasi dunia.

    Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dia mendukung upaya Timor-Leste untuk menjadi anggota penuh Asean secepatnya dan mengusulkan agar Papua Nugini juga berpartisipasi dalam blok tersebut.

    Pada Maret 2025, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan bahwa negaranya dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara sambil membuka koridor ekonomi untuk Pasifik.

    “Mereka juga telah menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Asean,” kata Prabowo, merujuk pada Papua Nugini.

    Prabowo mengatakan, dalam situasi ketidakpastian geopolitik saat ini, semakin kuat Asean, semakin banyak pula suara kita yang akan didengar dalam wacana negara-negara besar. 

    “Kita tahu sekarang bahwa hanya mereka yang kuat yang akan dihormati,” ujarnya.

    Sementara itu, menurut situs web berita Thailand, The Nation, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra juga menyerukan persatuan regional dan pendekatan baru untuk melawan pergeseran global dan memastikan ketahanan ekonomi.

    Paetongtarn memperingatkan tentang dampak signifikan tarif AS, dengan mengatakan bahwa tarif tersebut membentuk kembali dinamika perdagangan global dan menantang prospek ekonomi Asean.

    Dia pun mendesak para pemimpin blok tersebut untuk segera mengevaluasi kembali strategi mereka dan memperkuat persatuan regional, menyerukan jaringan rantai pasokan yang terintegrasi, integrasi regional yang lebih dalam, dan kemitraan baru untuk menavigasi lanskap ekonomi yang tidak stabil.

    Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan multilateralisme dan globalisasi sedang dalam keadaan mundur. Menurutnya, nilai platform Asean yang ada harus ditingkatkan karena membantu mendorong kolaborasi dan dialog. 

    “Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menerapkan Pandangan Asean tentang Indo-Pasifik, atau AOIP, secara konkret dan praktis. Ini dapat membantu membentuk kebiasaan konsultasi dan kerja sama, mengelola perbedaan, dan mencegah konflik langsung,” jelasnya.

    Wong mengatakan, Asean harus menjajaki kemitraan baru, karena, terlepas dari semua masalah yang tengah dihadapi di dunia, Asia tetap menjadi pusat pertumbuhan global.

    “Di kawasan ini, negara-negara seperti China, Jepang, Korea, dan India akan tertarik untuk berbuat lebih banyak dengan kami,” imbuhnya.

    AOIP menempatkan sentralitas Asean sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin Asean, seperti KTT Asia Timur, sebagai platform untuk dialog dan implementasi kerja sama.

    Asean juga dapat berupaya mengembangkan, jika sesuai, kerja sama dengan mekanisme regional dan sub-regional lain di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia pada area-area tertentu yang menjadi kepentingan bersama untuk melengkapi inisiatif-inisiatif yang relevan.

  • RUU Statistik & Fondasi Kebijakan Berbasis Data

    RUU Statistik & Fondasi Kebijakan Berbasis Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah dinamika perkembangan zaman yang makin cepat, kebutuhan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu menjadi isu krusial bagi pengambilan keputusan di tingkat nasional.

    Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan statistik resmi di Indonesia, kini menghadapi tantangan dan tuntutan untuk diperbarui.

    Pentingnya pembaruan ini menjadi sorotan utama dalam rapat pleno pengambilan keputusan tentang RUU perubahan atas UU ini yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI.

    Panitia Kerja (Panja) telah melakukan rapat dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pakar, untuk penyusunan RUU Statistik.

    Pembahasan intensif materi muatan RUU Statistik dilakukan pada 28—30 April 2025. Materi RUU terdiri dari 15 bab dan 95 pasal, termasuk penyusunan konsideran menimbang, perbaikan tujuan penyelenggaraan statistik, dan perbaikan rumusan terkait sistem statistik nasional.

    Dalam proses pengambilan keputusan mengenai RUU tentang statistik, beberapa pihak yang terlibat antara lain; Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, lalu ada Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ketua Panja Penyusunan RUU yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan hasil kerja tentang penyusunan RUU kepada anggota Badan Legislasi dan mengawasi proses penyusunan RUU, ada Fraksi-fraksi di DPR, dan tenaga ahli yang membantu dalam kajian dan analisis mengenai RUU yang disusun juga berperan dalam memberikan masukan berbasis data dan informasi terkait statistika.

    Partisipasi beragam pihak ini bertujuan untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil adalah komprehensif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

    Dalam penyusunan RUU tentang statistik, beberapa langkah yang diambil adalah sebagai berikut: pengumpulan pandangan, penyusunan laporan, pengesahan RUU, penandatanganan draf RUU, dan integrasi dan kolaborasi data.

    Langkah-langkah ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa RUU tentang statistik memberikan solusi yang relevan terhadap kebutuhan data dalam konteks pembangunan nasional dan tata kelola yang lebih baik.

    Adapun materi RUU tentang Statistik antara lain; pengumpulan data melalui sensus dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 tahun, mekanisme akuisisi data memperhatikan hak dan kewajiban serta pengintegrasian data statistik dalam sistem informasi data statistik, dan pengaturan mengenai statistik resmi negara atau official statistik untuk memastikan data statistik yang dihasilkan BPS dan kementerian atau lembaga berkualitas.

    Proses penyusunan RUU ini dimulai dengan memahami bahwa UU yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian. Perubahan yang masif dalam cara pengolahan dan pendistribusian data akibat perkembangan teknologi informasi menuntut adanya struktur hukum yang lebih adaptif.

    Arah Kebijakan Pembangunan

    Data statistik bukan sekadar angka-angka, tetapi sebuah aset strategis yang dapat menentukan arah kebijakan, perencanaan, serta evaluasi pembangunan nasional. Dalam rapat tersebut, tiap fraksi di DPR RI memberikan pandangan yang konstruktif, menandakan bahwa isu statistik mengemuka sebagai bagian penting dari kepentingan publik.

    Salah satu poin menarik dari diskusi adalah komitmen dari semua pihak untuk tidak hanya merevisi, tetapi juga menyediakan kerangka hukum yang dapat menjamin kualitas dan keandalan data statistik.

    Dalam konteks ini, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, dengan tegas menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi canggih dalam pengolahan data, disertai dengan regulasi yang ketat untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin data yang diperoleh memenuhi standar ilmiah.

    Hal ini menunjukkan kesadaran akan kebutuhan untuk menjaga integritas statistik di era digital. PAN juga berpendapat ketentuan pada pasal 15 dan pasal 27 RUU statistik yang memberikan hak BPS mengakses sumber data, mengkompilasi, mengakuisisi data dan data statistik dari lembaga lain dan akuisisi data individu dimana perlu diselaraskan secara ketat dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP).

    Rapat pleno juga mencerminkan kesepakatan bahwa RUU yang disusun tidak hanya menjadi sekadar dokumen hukum, tetapi harus mampu menjadi solusi nyata bagi tuntutan masyarakat.

    Berbagai usulan mengenai penguatan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga independen untuk pengelolaan data, pengaturan mengenai interopabilitas sistem informasi statistik, serta perluasan hak dan kewenangan dalam pengawasan statistik sektoral, menjadi bagian integral dari pembahasan.

    Ada pula penekanan pada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan statistik, menjadikan setiap individu sebagai bagian dari proses pengumpulan data.

    Dalam kerangka ini, posisi Badan Legislasi DPR RI sangat strategis, dengan memastikan bahwa hasil dari pembahasan RUU ini bukan hanya memenuhi kepentingan administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung kepada rakyat.

    Setiap pasal dan kebijakan yang dilahirkan harus mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas. Seperti diungkapkan dalam rapat, implementasi dari RUU ini diharapkan dapat menciptakan sistem statistik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

    Adapun penandatanganan draf RUU yang dilakukan setelah rapat adalah simbolisasi dari kesepakatan semua pihak untuk melangkah lebih jauh dalam proses legislatif, sehingga diharapkan RUU ini dapat segera disahkan dalam rapat paripurna mendatang.

    Proses ini bukanlah akhir, tetapi justru awal dari komitmen untuk mewujudkan sistem statistik yang berbasis pada data yang valid dan berguna untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

    Secara keseluruhan, proses pengambilan keputusan mengenai RUU perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik di DPR RI menunjukkan era baru dalam penyelenggaraan data statistik di Indonesia yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

    Hal ini harus diimbangi dengan accountability lembaga statistik melalui regulasi yang jelas dan kuat, selain perlunya dukungan semua stakeholder untuk memastikan keberhasilan implementasi statistik yang sesungguhnya.

    Ke depan, harapan besar tertuju kepada BPS dan lembaga terkait dalam mengawal pelaksanaan UU yang baru agar data statistik tidak hanya menjadi angka-angka, tetapi berfungsi maksimal sebagai alat pengambilan keputusan demi kesejahteraan masyarakat.

    Ketika statistik dikelola dengan baik, ia akan menjadi pilar kebijakan publik yang tangguh, menjamin setiap aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, adil, dan makmur.

    Dalam situasi inilah, pembaruan undang-undang statistik tidak hanya sebuah kebutuhan hukum tetapi juga penting untuk memastikan Indonesia dapat bersaing dalam dunia yang serba data.

    Upaya ini wajib didukung oleh semua pihak, karena pada akhirnya, keberhasilan dalam penyelenggaraan statistik yang baik adalah indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • DPR: Prabowo Sudah Kirim Nama Calon Deputi Gubernur BI dan Bos LPS

    DPR: Prabowo Sudah Kirim Nama Calon Deputi Gubernur BI dan Bos LPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk periode 2025—2030. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan III Tahun 2024/2025, Selasa (27/5/2025). 

    Adies menyampaikan setidaknya terdapat lima surat yang telah Prabowo sampaikan kepada DPR. Namun, dirinya belum menyampaikan secara perinci nama-nama yang kan menduduki jabatan-jabatan tersebut. 

    “Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah terima surat-surat dari Presiden RI [Prabowo Subianto] yaitu… R22/Pres/05/2025 6 mei 2025 hal calon deputi gubernur Bank Indonesia,” tuturnya. 

    Bukan hanya nama calon deputi gubernur BI maupun calon wakil DK LPS, Adies menyampaikan Prabowo juga telah mengirimkan nama calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana. 

    Selain itu, terdapat pula permohonn pertimbangan calon duta besar LBPP negara sahabat untuk Indonesia serta permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI untuk beberapa nama. 

    Adapun melihat masa jabatan di antara dewan gubernur BI yang saat ini menjabat, terpantau jabatan Deputi Gubernur Doni P. Joewono akan berakhir pada tahun ini. 

    Mengacu pemberitaan Bisnis sebelumnya, Mahkamah Agung, pada Selasa (11/8/2020), resmi mengambil sumpah jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih Doni Primanto Joewono pada Selasa (11/8/2020). 

    Doni P. Joewono akan menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2020-2025 menggantikan Erwin Rijanto. Penunjukkan Doni sebagai Deputi Gubernur BI sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 78/P/2020 tanggal 30 Juli 2020.

    Panitia Seleksi Pemilihan (Pansel) Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan memberikan lima nama calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025—2030 kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam pengumuman tersebut, Group Head Office of Chief Economist Group PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andy Asmoro hingga Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia Farid Azhar Nasution masuk ke dalam daftar yang berhasil melalui seleksi tahap II.

    Selain itu Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia Andy Samuel, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia Farid Azhar Nasution dan Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan Farid Azhar Nasution turut masuk ke dalam daftar yang lolos seleksi.

  • Kinerja Cuan Sektor Industri China Tetap Tumbuh Meski Dibayangi Tarif Trump

    Kinerja Cuan Sektor Industri China Tetap Tumbuh Meski Dibayangi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan industri China mengalami peningkatan laba lebih cepat pada April 2025 karena program tukar tambah pemerintah mendorong permintaan produk manufaktur di tengah tekanan tarif AS yang lebih tinggi.

    Data Biro Statistik Nasional (NBS) yang dilansir dari Bloomberg pada Selasa (27/5/2025) mencatat, laba industri naik 3% secara year on year (yoy) pada April 2025. Catatan lebih kuat dari kenaikan 2,6% pada Maret 2025.

    Sementara itu, untuk periode Januari-April, laba industri naik 1,4% secara tahunan. Pengiriman ke luar negeri juga tertahan pada bulan April karena eksportir China meningkatkan penjualan ke pasar lain setelah kenaikan tarif AS, yang mencapai setinggi 145% sebelum jeda 90 hari.

    Manufaktur terus memimpin perolehan laba di antara perusahaan-perusahaan industri. Data NBS mencatat, laba produsen manufaktur naik 8,6% dalam empat bulan pertama tahun ini, dibandingkan dengan penurunan 26,8% pada perusahaan pertambangan dan kenaikan 4,4% pada perusahaan utilitas.

    Namun, margin laba perusahaan industri tetap tertekan di tengah persaingan harga yang ketat dan risiko deflasi. Pertumbuhan laba bulanan mereka terus menurun jauh lebih rendah daripada peningkatan produksi industri, menurut angka-angka NBS. Kenaikan laba operasional mereka dalam empat bulan pertama juga tertinggal dari kenaikan biaya operasional.

    Peningkatan laba sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan bisnis sehingga perusahaan menjadi lebih bersedia untuk berinvestasi dan merekrut. Bloomberg Economics telah memperkirakan laba industri akan turun 1,5% tahun-ke-tahun pada bulan April.

    Neraca perusahaan yang lebih kuat dapat mengurangi urgensi stimulus tambahan oleh Beijing untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan tahunannya sekitar 5%. Pendekatan yang lebih terukur semakin mungkin dilakukan setelah pejabat China menyetujui gencatan senjata dalam perang dagang dengan AS awal bulan ini dan bukti ketahanan di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Perusahaan industri China telah diuntungkan oleh program pemerintah untuk mensubsidi peningkatan peralatan dan barang konsumsi oleh bisnis dan rumah tangga. 

    Berkat program tersebut, pertumbuhan investasi dalam pembelian peralatan dan instrumen melonjak dalam empat bulan pertama tahun 2025 ke level tertinggi dalam lebih dari empat tahun, yang kemungkinan meningkatkan permintaan untuk produk industri.

  • Bos Pupuk Indonesia: Target Swasembada Pangan Perlu Dibarengi Pengawasan

    Bos Pupuk Indonesia: Target Swasembada Pangan Perlu Dibarengi Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebut pelaksanaan program Jelajah Daulat Pangan yang digelar oleh Bisnis Indonesia bakal melengkapi ekosistem pangan nasional.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan pelaksanaan target swasembada pangan perlu dibarengi dengan praktik pengawasan guna memastikan seluruh program yang dijalankan pemerintah berjalan dengan efisien dan tepat sasaran.

    Di samping itu, pengawasan lewat pencarian fakta melalui Jelajah Daulat Pangan juga diperlukan guna memastikan bahwa seluruh program yang diinisiasi pemerintah benat-benat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Ini acara bagus karena jelajah pangan ini akan keliling di seluruh daerah yang ada. Menurut saya ini fact finding [pencarian fakta], jadi apa yang sudah dilakukan, apa yang kita ketahui secara umum nanti Bisnis Indonesia turun melakukan fact finding,” jelasnya saat ditemui usai melakukan pelepasan Jelajah Daulat Pangan di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Rahmad optimistis pelaksanaan program Jelajah Daulat Pangan yang digelar ini bakal membawa efek positif bagi ekosistem pangan nasional.

    “Dasar dari jelajah ini harapan saya bisa digunakan untuk semakin memperbaiki ekosistem pangan,” tegasnya.

    Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia 2025 dilaksanakan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Selasa (25/5/2025).

    Dalam sambutannya, Zulhas menyebut bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tak lagi mengambil impor beras di tahun ini.

    Dia menyebut kondisi saat ini berbeda dengan tahun lalu. Di mana, Indonesia harus mengimpor 3,8 juta ton beras pada 2024.

    “Kita sebentar lagi kita sudah tidak ada impor beras, tahun lalu impor 3,8 [juta ton beras], tahun ini, bulan ini sudah 3,9 [juta ton beras). Karena makan itu paling mendasar,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, industri pangan di Indonesia memang masih menghadapi tantangan dalam sektor pangan, mulai dari fluktuasi harga beras dan minyak goreng, ketergantungan pada impor bahan pangan, hingga ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

    Sementara itu, Pimpinan Redaksi Bisnis Indonesia Maria Yulia Benyamin menuturkan program Jelajah merupakan program reguler yang dijalankan Bisnis Indonesia untuk lebih dekat melihat isu yang sedang hangat diperbincangkan.

    Maria menyebut masalah pangan merupakan masalah hidup dan mati bangsa Indonesia, sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival sebagai bangsa.

    Dengan demikian, dia berharap program Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia 2025 dapat memberikan wawasan bagi regulator dan pelaku industri, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya untuk mendorong ketahanan, serta daya saing pangan nasional.

    “Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan sektor pangan di Indonesia sekaligus memberikan sumber saran bagi para pemangku kepentingan,” tandasnya.

  • Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia Dapat Opini WDP dari BPK

    Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia Dapat Opini WDP dari BPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan 2024 Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024—2025, yang berlangsung di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada Selasa (27/5/2025).

    Isma menjelaskan bahwa terdapat dua kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian alias WDP.

    “Meskipun 2 LKKL, yakni Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian. Hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2024 secara keseluruhan,” ujar Isma.

    Dia menegaskan bahwa status WDP dari dua K/L itu tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024.

    Isma menjabarkan bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan mendalam atas laporan keuangan pemerintah 2024. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan tahun lalu tersebut.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas LKPP Tahun 2024. Opini WTP ini didasarkan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Bendahara atau LK BUN beserta 84 laporan keuangan kementerian/lembaga,” ujar Isma.

    Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2024 secara material telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan, juga didasarkan pada sistem pengendalian intern.

    Menurut Isma, temuan pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR dalam perumusan kebijakan dan pengawasan anggaran.

    BPK juga menyampaikan beberapa temuan pemeriksaan untuk perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkelanjutan. Salah satu area yang menjadi perhatian utama adalah pelaporan kinerja yang terintegrasi ke dalam catatan atas LKPP yang masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya, metodologi, dan penyusunan.

    Pada kesempatan itu juga BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2024 dan Ikhstisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan itu berisi rincian hasil pemeriksaan BPK atas keuangan negara, termasuk oleh setiap K/L.

  • Zulhas Blak-blakan Sektor Pangan RI Masih Tertinggal dari Thailand-China

    Zulhas Blak-blakan Sektor Pangan RI Masih Tertinggal dari Thailand-China

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut sektor pangan Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, hingga China.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    “Kita [Indonesia] sekarang ketinggalan jauh, dibanding Thailand, dibanding Vietnam, apalagi dengan Tiongkok,” kata Zulhas.

    Padahal, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia sebanding dengan China, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, hingga Taiwan pada 1984 silam.

    “Kita waktu itu [pada 1984] kalau nggak lebih, ya samalah [dengan China hingga Taiwan]. Kalau nggak lebih dia hebat, kita sama,” ungkapnya.

    Kala itu, Zulhas menuturkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai di level 7–7,5%. Di masa itu, sambung dia, Indonesia sudah menorehkan swasembada beras.

    Dia menjelaskan, swasembada beras itu tercermin dari adanya irigasi hingga pabrik yang bagus pada kala itu. Bahkan, lanjut Zulhas, pabrik pupuk eksisting yang berdiri hingga saat ini dibangun pada zaman itu.

    “Jadi [saat itu] kita tidak ketinggalan, varietas-varietas tanaman padi, kita sudah bisa tanam kedelai pada waktu itu,” tuturnya.

    Sayangnya, Zulhas mengatakan bahwa Indonesia mengganggap enteng persoalan di sektor pangan saat era reformasi. Imbasnya, kini tertinggal jauh dari negara-negara yang sebelumnya setara dengan Indonesia.

    “Kita perhatikan, sekarang ini kita ketinggalan jauh. Nah saya diminta Pak Presiden untuk menjadi Menko, saya milih jalan yang sulit, tapi bisa berhasil,” ucapnya.

    Menurutnya, tidak ada bangsa dan rakyat yang bergerak maju jika tidak bekerja keras. Untuk itu, dia menilai perlu ada kerja keras dan kerja sama untuk membangun ketahanan pangan Tanah Air.

    “Menurut saya tidak ada bangsa yang maju, rakyat yang maju, kalau nggak kerja keras itu nggak ada. Kita harus kerja keras, sungguh-sungguh. Rakyatnya kreatif, kerja keras, baru kita bisa maju. Itu yang kita kerjakan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, industri pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam sektor pangan, mulai dari fluktuasi harga beras dan minyak goreng, ketergantungan pada impor bahan pangan, hingga ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

    Adapun, faktor distribusi, rantai pasok yang terganggu, hingga kondisi global juga turut berkontribusi terhadap instabilitas harga pangan.

  • Target Ambisius Penambahan Pembangkit Era Prabowo, Realistis?

    Target Ambisius Penambahan Pembangkit Era Prabowo, Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menambah pasokan listrik secara masif guna menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Hal ini terlihat dari perencanaan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Dalam RUPTL perdana yang diterbitkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut, rencana penambahan pembangkit listrik ditargetkan mencapai 69,6 gigawatt (GW). Angka ini lebih tinggi dibandingkan RUPTL 2021–2030 yang hanya 40,6 GW.

    Adapun, 61% atau 42,6 GW dari total kapasitas pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Sementara itu, porsi pembangkit fosil dipatok sebesar 24% atau 16 GW yang terdiri atas gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW. Sisanya, 10,3 GW berupa penyimpanan atau storage yang terdiri atas baterai 4,3 GW dan PLTA pumped storage 6 GW. 

    Namun, target yang terbilang ambisius itu dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko kelebihan pasok (oversupply) sebagaimana pernah terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Kala itu, pemerintah mencanangkan megaproyek 35.000 megawatt (MW) dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di rentah 7-8%. Oversupply terjadi lantaran pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi listrik tak setinggi proyeksi awal. 

    Untuk itu, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengingatkan pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengeksekusi perencanaan penambahan pembangkit. Sebab, tantangan oversupply listrik masih membayangi.

    “Harus sangat hati-hati dalam perencanaan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi berlebihan di masa lalu akibatnya fatal pada oversupply saat ini dan kerugian APBN belasan triliun setiap tahunnya,” jelas Putra kepada Bisnis, Senin (26/5/2025) malam.

    Kendati demikian, dia mengatakan, peningkatan bauran EBT dalam RUPTL 2025-2034 patut diapresiasi. Menurutnya, hal ini menjadi indikator komitmen maju dan semakin menantangnya pendanaan PLTU baru.

    Putra pun menyebut, yang lebih penting adalah memastikan proses pengadaan dari PLN berjalan cepat dan benar. Apalagi, investasi ketenagalistrikan dan energi bersih dalam 6 tahun terakhir cenderung datar dan menurun meski telah ada RUPTL 2021–2030.

    “Target ambisius yang perlu keseriusan dan pengadaan yang jelas,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang menyambut baik terbitnya RUPTL 2025-2034. Menurutnya, pengusaha bisa ikut berpartisipasi secara maksimal jika proyek yang dikerjakan bisa lebih bankable.

    Adapun, kebutuhan investasi untuk sektor ketenagalistrikan dalam RUPTL 2025-2034 diproyeksikan mencapai Rp2.967,4 triliun. Kebutuhan investasi itu untuk pembangunan pembangkit mencapai Rp2.133,7 triliun, transmisi Rp565,3 triliun, dan lainnya Rp268,4 triliun.

    Khusus investasi di sektor pembangkit yang mencapai Rp2.133,7 triliun, sekitar 73% dialokasikan untuk partisipasi produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP).

    Menyambut peluang tersebut, Arthur mengaku masih menunggu detail resmi setiap proyek pembangkit listrik per lokasi yang akan dilelang PLN. 

    “Sebaiknya project detail per lokasi kami lihat dulu. Tentunya kelayakan finansial jadi pertimbangan besar, apakah bankable atau tidak,” ucap Arthur.

    Dia juga mengingatkan agar pemerintah benar-benar mengimplementasikan perencanaan yang sudah disetujui di RUPTL itu. Arthur menyebut, pemerintah harus memastikan proyek kelistrikan bisa berjalan tanpa hambatan. 

    “[Jangan ada hambatan] perizinan, pembebasan lahan, hingga financial close pendanaan sehingga semua tepat waktu tanpa delay lagi,” katanya.

    Industri Didorong Serap Listrik PLN

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa penambahan pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 dipatok lebih tinggi. Hal ini demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga, kita hitung secara seksama,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Terlebih, saat ini pemerintah juga tengah menggenjot hilirisasi dan industrialisasi yang memerlukan pasokan listrik yang besar dan andal. 

    Untuk meningkatkan penyerapan listrik, pemerintah juga akan mewajibkan pelaku industri, yang tadinya menggunakan pembangkit listrik sendiri atau captive power, untuk menyerap listrik PLN. 

    “Nah, kami ingin mereka harus punya [listrik dari] PLN. PLN harus memberikan market captive daripada industri tersebut,” kata Bahlil.

    Porsi Fosil Jadi Ganjalan

    Di sisi lain, masih adanya porsi pembangkit fosil dalam RUPTL 2025-2034 dinilai menjadi ganjalan bagi iklim investasi energi terbarukan di Indonesia.

    Menurut Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, investor di sektor energi terbarukan dan pembangunan transmisi akan bingung dengan 2025-2034. Sebab, pemerintah tidak memiliki rencana yang ambisius dalam transisi energi. 

    “Misalnya mereka mau membangun industri komponen lokal panel surya dan baterai, ternyata arah pemerintah masih berkutat di instalasi pembangkit batu bara dan teknologi yang mahal. Ada ketidakpastian dari sisi investasi yang membuat daya saing Indonesia tertinggal,” kata Bhima dalam keterangan tertulis.

    Dia juga berpendapat RUPTL anyar ini justru berisiko menjadi batu sandungan bagi penciptaan lapangan kerja dan motor pertumbuhan ekonomi. 

    “Apa RUPTL ini menjawab target pertumbuhan 8%? Saya rasa tidak sama sekali. Tidak ada cara lain, pemerintah harus segera melakukan revisi RUPTL dengan menghapus rencana pembangunan pembangkit fosil,” katanya.