Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • RI Masif Bangun PLTS, Hilirisasi Pasir Kuarsa Diharapkan Bakal Terpacu

    RI Masif Bangun PLTS, Hilirisasi Pasir Kuarsa Diharapkan Bakal Terpacu

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Penambang Pasir Kuarsa (Hipki) menyambut potensi pengembangan industri panel surya seiring dengan rencana penambahan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang masif dalam 10 tahun ke depan. 

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, penambahan kapasitas PLTS ditargetkan mencapai 17,1 gigawatt (GW). Porsi ini menjadi yang terbesar di antara rencana penambahan pembangkit energi baru terbarukan yang ditarget mencapai 42,6 GW secara keseluruhan.

    Sebelumnya, pada RUPTL 2021-2030, kontribusi PLTS hanya sebesar 4.680 megawatt (MW) atau 12% dari total kapasitas listrik EBT baru sebesar 40,6 GW. 

    Ketua Umum Hipki Ady Indra Pawennari mengatakan, peluang tersebut mesti didorong bagi industri lokal untuk dapat mengolah pasir kuarsa sebagai bahan baku yang diolah dalam negeri.

    “Industri pengolahan material dari pasir kuarsa menjadi ingots dan silicon wafers sebelum diproses menjadi solar panel belum ada di Indonesia. Maka sampai saat ini, Hipki belum ada menerima permintaan dari industri dalam negeri,” kata Ady kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025). 

    Oleh karena itu, selama ini penambang pasir kuarsa masih seluruhnya menjual ke pemasok silika luar negeri. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber dan cadangan pasir kuarsa yang besar untuk industri panel surya atau solar panel. 

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya dan cadangan pasir kuarsa pada 2023 berada di 478 lokasi dengan total sumber daya sebanyak 13,47 miliar ton dengan total cadangan 3,40 miliar ton.

    Namun, berdasarkan data dan informasi dari Kementerian Perindustrian per September 2023, pemanfaatan pasir kuarsa di sisi industri hulu telah mencapai 65,32% yang menghasilkan tiga jenis produk utama yaitu pasir silika, tepung silika dan resin coated sand. 

    Adapun, kapasitas pengolahan tersendiri (tidak terintegrasi dengan tambang) sebesar 738.536 ton/tahun yang telah dipasang oleh 21 perusahaan di bawah binaan Kementerian Perindustrian. 

    Sebagian besar pemanfaatan pasir kuarsa di dalam negeri digunakan untuk industri kaca, industri semen, industri keramik, dan industri barang dari semen. Sementara itu, untuk industri solar panel belum terhubung dengan sumber pasir kuarsa tersebut. 

    “Jadi memang yang kita punya adalah industri perakitan silicon wafers menjadi solar panel. Tapi yang mengolah pasir kuarsa menjadi silicon wafers kita belum punya,” ujar Ady. 

    Oleh karena itu, pihaknya masih fokus untuk ekspor pasir kuarsa untuk memasok industri solar panel, sembari mencari investor yang minat berinvestasi di industri solar panel dan photovoltaic yang terintegrasi sehingga mendorong permintaan pasar dalam negeri. 

    Tak dipungkiri, target RUPTL PLN dengan tambahan kapasitas PLTS yang cukup besar menjadi dorongan bagi pengembangan industri panel surya. Dia pun berharap hal ini dapat menjadi sinyal penyerapan pasir kuarsa yang ada di Indonesia. 

    “Karena kami juga berharap pasar domestik bisa segera terbuka agar kita bisa mengolah sumber daya alam kita juga secara domestik untuk meningkatkan nilai tambah dan terlebih lagi untuk membangun ekosistem energi terbarukan yang kompetitif,” jelasnya. 

  • Penambahan PLTU Ditekan, Begini Proyeksi Permintaan Batu Bara Domestik

    Penambahan PLTU Ditekan, Begini Proyeksi Permintaan Batu Bara Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Mining Association (IMA) optimistis bisnis batu bara masih prospektif meski porsi penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ditekan untuk 10 tahun ke depan.

    Pengurangan kapasitas PLTU batu bara itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Dalam dokumen itu, penambahan listrik dari PLTU batu bara ditargetkan mencapai 6,3 gigawatt (GW).

    Angka itu lebih rendah dibanding penambahan listrik dari PLTU batu bara pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengatakan, permintaan batu bara untuk ekspor maupun domestik masih akan tinggi.

    “Kami masih optimistis permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor masih cukup bagus,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Dia bahkan, memproyeksikan serapan batu bara di pasar domestik yang saat ini porsinya mencapai 25% bisa naik menjadi 30%. Menurutnya, permintaan batu bara dalam negeri ditopang oleh industri smelter. Hendra menilai industri pengolahan itu masih berpotensi ekspansif.

    “Permintaan untuk industri smelter [captive] diproyeksi meningkat,” kata Hendra.

    Dia menambahkan bahwa pengusaha batu bara juga saat ini tak sepenuhnya bergantung pada bisnis energi fosil. Namun, ada beberapa yang mulai merambah ke bisnis energi bersih. Dengan begitu, setidaknya pengusaha batu bara memiliki bantalan jika prospek bisnis emas hitam menurun.

    “Beberapa perusahaan pertambangan batu bara telah berinvestasi di bidang usaha ekosistem energi bersih,” ucap Hendra.

    Adapun, dalam RUPTL teranyar ini, pemerintah akan menambah pembangkit listrik hingga 69,5 GW. Sebanyak 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW dan storage 10,3 GW.

    Perinciannya, pembangkit EBT itu terdiri atas energi surya sebesar 17,1 GW, air 11,7 GW; angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 GW; dan nuklir 0,5 GW. Semenatra itu, untuk storage terdiri atas PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

    Rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun. Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sementara 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

  • Jelang Rapat FOMC Juni 2025, Pejabat The Fed Beri Kode Soal Bunga Acuan

    Jelang Rapat FOMC Juni 2025, Pejabat The Fed Beri Kode Soal Bunga Acuan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari menyebut penurunan suku bunga Fed pada pertemuan 17-18 Juni 2025 dipengaruhi ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

    Melansir Reuters pada Selasa (27/5/2025), Kashkari menyerukan agar suku bunga acuan tetap stabil hingga ada kejelasan lebih lanjut tentang dampak tarif yang lebih tinggi terhadap inflasi. Dia juga memperingatkan agar tidak mengabaikan dampak guncangan harga pasokan akibat keputusan dari pemerintah.

    Kashkari menuturkan, guncangan terhadap ekonomi dari tarif besar-besaran Presiden Donald Trump dan ketidakpastian atas kebijakan perdagangan AS akan memaksa bank sentral negara Paman Sam itu untuk memutuskan apakah akan fokus pada upaya memerangi inflasi atau mendukung aktivitas ekonomi.

    Dia menjelaskan, dalam debat yang sedang berlangsung di dalam Fed, beberapa pembuat kebijakan telah menyerukan untuk melihat dampak tarif sebagai guncangan inflasi sementara, dengan demikian memprioritaskan dukungan untuk pertumbuhan ekonomi dengan memangkas suku bunga.

    Sementara itu, beberapa pejabat lain menentang melihat inflasi yang disebabkan tarif dengan pandangan bahwa negosiasi perdagangan AS tidak mungkin diselesaikan dengan cepat. Kashkari pun memasukkan dirinya sendiri dalam kategori itu.

    “Mungkin butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun agar negosiasi benar-benar selesai, dan mungkin ada kenaikan tarif yang saling berbalas saat mitra dagang saling menanggapi,” katanya.

    Menurutnya, dampak penuh tarif yang diterapkan pada barang setengah jadi akan memerlukan waktu untuk mencapai kesepakatan akhir.

    Dia menjelaskan, dengan inflasi AS yang telah melampaui target 2% Fed selama empat tahun, ada kekhawatiran mengenai seberapa lama ekspektasi inflasi jangka panjang dapat terhindar dari de-anchoring.

    “Argumen-argumen ini mendukung sikap mempertahankan suku bunga kebijakan, yang kemungkinan hanya sedikit membatasi sekarang, hingga ada kejelasan lebih lanjut tentang jalur tarif dan dampaknya terhadap harga dan aktivitas ekonomi,” kata Kashkari.

    Menurutnya secara pribadi, dia merasa argumen-argumen untuk meraih kejelasan lebih meyakinkan. “Ini mengingat pentingnya mempertahankan ekspektasi inflasi jangka panjang,” katanya.

    The Fed telah mempertahankan suku bunga kebijakannya pada level 4,25%-4,50% sejak Desember 2024. Pejabat bank sentral tengah berjuang untuk memperkirakan dampak tarif Trump, yang telah meningkatkan prospek inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat tahun ini.

  • Wamenkes Ungkap Tantangan Penyediaan Obat Halal di RI, Apa Saja?

    Wamenkes Ungkap Tantangan Penyediaan Obat Halal di RI, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam mengembangkan produk halal di sektor kesehatan.

    Dante mengatakan, ketersediaan bahan baku halal masih menjadi tantangan, mengingat Indonesia masih mengimpor bahan baku obat. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa proses produksi obat mulai dari bahan baku hingga menjadi obat harus dalam kondisi halal.

    “Kadang-kadang harus menemukan inovasi-inovasi khusus supaya menjadi produk halal, itu menjadi sangat penting,” kata Dante dalam sambutannya pada agenda Kumparan Halal Forum, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).

    Untuk itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan sejumlah regulasi guna memastikan produk-produk kesehatan yang diproduksi dalam kondisi halal.

    Regulasi itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.6/2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan No.3/2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal juga memberikan panduan lebih terperinci.

    Menurutnya, sertifikasi halal untuk obat, produk biologi, dan alat kesehatan menjadi penting dalam mengembangkan produk kesehatan halal di Indonesia. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

    “Halal dan toyib ini menjadi penting,” ujarnya.

    Di sisi lain, State of Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2023 menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman halal, serta farmasi dan kosmetik halal, merupakan pilar utama dalam produk global yang halal.

    Di sektor farmasi, Dante mengatakan bahwa Indonesia telah berperan global dengan mengekspor vaksin di 153 negara, termasuk 53 negara Organisasi Kerjasama Islam (Organisation of Islamic Cooperation).

    Melihat hal ini, Dante menyebut bahwa kepercayaan ini perlu dipertahankan. Mengingat, Indonesia mempunyai aspek ekonomis dan kompetitif di pasar global, khususnya untuk negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

    “Jadi kepercayaan ini harus kita pertahankan,” pungkasnya. 

  • ADRO Pede Bisnis Batu Bara Masih Prospektif Meski Penambahan PLTU Makin Ciut

    ADRO Pede Bisnis Batu Bara Masih Prospektif Meski Penambahan PLTU Makin Ciut

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) memproyeksi prospek bisnis batu bara masih menjanjikan di tengah pengurangan porsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam 10 tahun ke depan.

    Adapun, pengurangan target penambahan PLTU batu bara itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Dalam dokumen itu, penambahan listrik dari PLTU batu bara ditargetkan mencapai 6,3 gigawatt (GW). Angka itu lebih rendah dibandingkan penambahan listrik dari PLTU batu bara pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Terkait hal itu, Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira mengatakan, Perseroan meyakini prospek bisnis PLTU masih cukup baik. Apalagi, masih ada kebutuhan listrik untuk wilayah Asia.

    “Kami meyakini prospek PLTU di masa depan masih cukup baik terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Asia yang masih terus berkembang,” ucap Febriati kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Kendati demikian, ADRO juga bakal tetap mendorong usaha di sektor energi bersih. Febriati mengatakan, dalam mengoperasikan PLTU, ADRO melalui PT AlamTri Power menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

    Metode itu seperti teknologi circulating fluidized bed (CFB) yang bertemperatur rendah dan dapat menekan emisi sulfur dioksida. 

    Di samping itu, perusahaan juga menerapkan teknologi ultra super critical (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan.

    “Selain itu kami juga telah mencoba untuk melakukan dekarbonisasi di antaranya melalui co-firing,” imbuh Febriati.

    Dia menjelaskan, AlamTri Power fokus mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan dan berpartisipasi aktif dalam tender berbagai pembangkit listrik terbarukan. 

    Fokus ini seperti beberapa proyek EBT yang sedang dijalankan, di antaranya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan kapasitas 130 kilowatt peak (kWp) di Kelanis dan tambahan kapasitas 468 kWp PLTS dengan sistem terapung di Kalimantan Tengah.

    Adapun, PLTS itu untuk melayani kebutuhan listrik di area tambang PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Selain itu, ADRO juga mengembangkan PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 megawatt (MW) di kawasan industri di Kalimantan Utara.

    Sebelumnya, dalam RUPTL teranyar ini, pemerintah akan menambah pembangkit listrik hingga 69,5 GW. Sebanyak 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW dan storage 10,3 GW.

    Perinciannya, pembangkit EBT itu terdiri atas energi surya sebesar 17,1 GW, air 11,7 GW; angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 GW; dan nuklir 0,5 GW. Semenatra itu, untuk storage terdiri atas PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

    Rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun. Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sementara 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

  • Sri Mulyani Sambangi Kantor Bahlil, Ternyata Ini yang Dibahas

    Sri Mulyani Sambangi Kantor Bahlil, Ternyata Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hasil rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Sri Mulyani terpantau menyambangi Kantor Kementerian ESDM didampingi oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman.

    Bahlil mengatakan, Sri Mulyani datang untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas (Dewas) SKK Migas. Menurutnya, rapat yang dihadiri bendahara negara itu membahas mengenai peningkatan kinerja dan optimalisasi kegiatan usaha hulu migas, termasuk lifting migas.

    Dia mengatakan, realisasi lifting minyak pada kuartal I/2025 baru mencapai 580.000 barel per hari (bph). Sementara itu, target lifting mencapai 605.000 bph.

    “Secara realisasi, di kuartal pertama, itu sudah mencapai 96%,” kata Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil menuturkan, rezim bagi hasil kontrak migas kini tidak lagi mempersoalkan sistem pembagian hasil antara gross split dan cost recovery. Hal ini guna menggenjot kenaikan produksi migas.

    Menurutnya, pemilihan skema bagi hasil akan dikembalikan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    “Kalau dia memilih untuk cost recovery-nya bagus, kita kasih juga. Jadi perdebatan terhadap konsep cost recovery atau gross split, saya pikir sudah enggak ada dan sekarang sudah fleksibel, sudah lebih ekonomis. Sekarang tinggal percepatan aja, agar KKKS mau kembali ke Indonesia,” ujarnya.

  • Menteri UMKM Bantah Omzet Pedagang Turun Gegara Daya Beli Lesu

    Menteri UMKM Bantah Omzet Pedagang Turun Gegara Daya Beli Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membantah penurunan omzet pedagang maupun pelaku UMKM disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku banyak orang mengeluhkan penurunan omzet UMKM hingga menyentuh 50%. Dia pun menepis penurunan ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat.

    “Banyak yang datang ke saya, tadi Pak Ketua Umum Ikappi [Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri] juga sampaikan omzet penjualan menurun [50%]. Yang selalu dikambinghitamkan salah satunya daya beli masyarakat kita menurun, saya ingin sampaikan bukan,” kata Maman dalam acara Peluncuran program Digitalisasi Tradisional Belanja AI di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Maman menuturkan bahwa saat ini dunia tengah dihadapi situasi arus globalisasi dan digitalisasi, termasuk di Indonesia. Kondisi ini berdampak pada omzet yang turun drastis, lantaran pelaku UMKM terlambat mengadopsi teknologi alias digitalisasi.

    “Yang menyebabkan penjualan kita menurun karena kita terlambat untuk beradaptasi dengan situasi kekinian yang ada di Republik kita,” ujarnya.

    Untuk itu, Maman menilai pasar tradisional harus menambah pola penjualan melalui digital di tengah arus digitalisasi, di samping menggunakan penjualan berbasis konvesional. Terlebih, saat ini sebagian masyarakat sudah mulai beralih berbelanja di pasar digital.

    “Jadi sistem yang dibuat dengan mekanisme QRIS ataupun ini [MPStore] ini salah satu nanti akan kita dorong ke sana, supaya ibu-ibu jualan tradisional juga onboarding, masuk juga dengan mekanisme penjualan digital,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia menekankan bahwa KemenUMKM tidak meminta pelaku UMKM meninggal pola dagangan tradisional.

    “Jangan anggap pola ini sebagai musuh, jangan anggap pola ini akhirnya menjadi lawan atau segala macam, enggak,” tuturnya.

    Pasalnya, Maman menyampaikan bahwa dengan adanya penambahan pola belanja digital, pelaku UMKM bisa meraup omzet 100% kali lipat dari penjualan dengan pola tradisional.

    “Supaya kalau misalnya dengan pola tradisional, penjualan per hari ibu adalah Rp500.000. Mudah-mudahan dengan tambahan pola belanja digital, insya Allah jadi bertambah kurang lebih Rp1 juta, itu tujuannya,” pungkasnya.

  • Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah dalam memberikan paket stimulus yang cenderung menyasar masyarakat kelas bawah pada kuartal II/2025 dinilai tepat untuk menjaga daya beli kelompok tersebut di tengah risiko perlambatan ekonomi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menuturkan bahwa stimulus yang akan digelontorkan pemerintah pada kuartal II/2025 secara eksplisit menyasar masyarakat kelas bawah, seperti diskon tarif listrik untuk pelanggan

    Dia menuturkan, stimulus-stimulus tersebut bertujuan menjaga daya beli segmen yang paling rentan terhadap gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini mengingat tingkat inflasi tetap terjaga rendah di 1,95% (year on year/YoY) tetapi komponen administered price dan harga emas mendorong tekanan harga.

    “Langkah ini dinilai tepat secara sosial dan politis karena menjangkau mayoritas rumah tangga yang terdampak perlambatan ekonomi dan melemahnya konsumsi barang tahan lama di segmen bawah,” kata Josua saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, kelompok berpengeluaran rendah pada kisaran Rp1 juta—2 juta justru mengalami penurunan optimisme. Dengan demikian, dia menilai stimulus tersebut dapat menopang sisi permintaan agregat, khususnya pada sektor-sektor seperti makanan, transportasi, dan energi.

    Meski demikian, Josua menilai pemberian stimulus ini hanya akan memberikan efeknya yang terbatas terhadap percepatan pertumbuhan secara agregat. Dia mengatakan, langkah tersebut perlu didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah dan investasi swasta yang lebih agresif.

    Sementara itu, berkurangnya insentif yang akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah berpotensi melemahkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan. Konsumen kelas menengah, dengan pengeluaran Rp3 juta—5 juta memiliki peran penting dalam pengeluaran barang tahan lama, transportasi, dan rekreasi.

    Dia mengatakan, saat ini keyakinan konsumen kelas menengah secara keseluruhan tetap tinggi pada level 121,7. Josua mengatakan, kelompok berpengeluaran Rp4,1 juta—5 juta mencatatkan IKE dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama tertinggi, menandakan daya belinya cukup kuat dan sensitif terhadap stimulus.

    Namun, pelemahan stimulus untuk segmen menengah dapat memperlambat pemulihan konsumsi barang non-esensial seperti elektronik, perabot rumah tangga, dan rekreasi, yang telah menunjukkan tren penurunan berdasarkan survei penjualan eceran BI. Beberapa daerah bahkan mencatat kontraksi IPR (indeks penjualan ritel) tahunan di atas 10%.

    “Ketika konsumsi menengah melemah, multiplier effect terhadap sektor industri, jasa, dan investasi ikut teredam. Ini bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDB dari sisi permintaan, khususnya dalam komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan sektor-sektor konsumsi yang padat karya,” jelas Josua.

    Josua melanjutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2025 menjadi semakin menantang jika kebijakan fiskal tidak sepenuhnya bersifat ekspansif atau hanya terbatas pada segmen terbawah. Dia pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 pada kisaran 4,8%.

    Josua menuturkan, tanpa dorongan yang cukup dari kelas menengah—yang daya konsumsinya lebih besar dalam nominal dan berperan penting dalam sektor jasa dan manufaktur ringan—kontribusi terhadap pertumbuhan bisa tidak optimal. Apalagi, realisasi belanja negara hingga April 2025 masih relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan potensi pelemahan permintaan agregat dari sisi pemerintah.

    Lebih jauh, tekanan eksternal seperti kebijakan tarif Trump yang menurunkan permintaan ekspor Indonesia juga mempersempit ruang pertumbuhan dari sisi eksternal, sehingga beban mendorong pertumbuhan semakin bertumpu pada konsumsi domestik.

    “Tanpa peran aktif kelas menengah dan pelaku usaha yang biasa disasar lewat stimulus fiskal menengah, misalnya pemotongan PPh 21, insentif konsumsi kredit, maka proyeksi 5% menjadi terlalu optimistis kecuali didukung oleh akselerasi belanja modal publik dan pemulihan ekspor jasa,” ujarnya.

    Stimulus Pemerintah

    Sebagai informasi, Pemerintah telah mengummkan sejumlah paket stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat pada kuartal II/2025. Gelontoran stimulus ini seiring dengan upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 pada kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, stimulus Ekonomi kuartal II/2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5/2025) lalu yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait.

    “Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar pria yang akrab disapa Susi itu dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Susi mengatakan, pemerintah menyiapkan 6 paket kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal II/2025.

    Berikut rincian stimulus ekonomi terbaru:

    1. Diskon Transportasi

    Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025) antara lain:

    Diskon Tiket Kereta sebesar 30%
    Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%
    Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%

    Penerapan Program oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN.

    2. Diskon Tarif Tol

    Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025).
    Skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.
    Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA)
    Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari—Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025)
    Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

    4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    Tambahan Kartu Sembako Rp200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan
    Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM
    Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000 per bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)
    Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025
    Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer)

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026)
    Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Bos Pupuk Indonesia Bocorkan Skema KopDes Merah Putih Sebagai Agen Pupuk

    Bos Pupuk Indonesia Bocorkan Skema KopDes Merah Putih Sebagai Agen Pupuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pelat merah, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkap skema pendistribusian alur pupuk bersubsidi yang akan masuk ke dalam salah satu unit usaha di Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Untuk diketahui, sebanyak 80.000 KopDes Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 dan akan beroperasi pada 28 Oktober 2025 mendatang. Nantinya, salah satu unit usaha KopDes Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu adalah sebagai agen pupuk.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan skema pendistribusian pupuk bersubsidi akan dipetakan ke dalam setiap desa. Hal ini mengingat Pupuk Indonesia memiliki sekitar 27.000 kios yang tersebar di Tanah Air.

    “Kan kalau Pupuk [Indonesia] itu punya kios-kios, sekarang jumlahnya 27.000 kios. 27.000 kios kalau dibagi dengan jumlah desa, kira-kira 1 kios melayani 3 desa,” kata Rahmad seusai acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Rahmad menjelaskan Pupuk Indonesia akan mendukung keberadaan KopDes Merah Putih yang diharapkan dapat memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga dapat diterima baik oleh masyarakat. Adapun untuk skemanya, 1 pengecer pupuk bersubsidi akan ada di setiap KopDes Merah Putih.

    “Nah kita men-support ini kalau KopDesnya nanti berdiri, artinya kan 1 desa akan ada 1 pengecer. Artinya, pelayanan publik semakin dekat ke masyarakat,” terangnya.

    Rahmad juga berharap dengan adanya 80.000 KopDes Merah Putih akan meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi secara luas.

    Sampai dengan saat ini, Pupuk Indonesia mencatatkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah melampaui tiga tahun terakhir, dengan kontribusi pada produksi pangan mencapai 62%.

    “Harapannya dan saya meyakini dengan serapan Pupuk yang ada, memang produksi pangan pasti akan meningkat,” jelasnya.

    Keuntungan Kopdes …

  • Strategi Asean Hadapi Ketidakpastian Global Imbas Tarif Trump

    Strategi Asean Hadapi Ketidakpastian Global Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemimpin negara Asia Tenggara menekankan pentingnya kesatuan regional dan fleksibilitas dalam menjalin kemitraan dagang di tengah volatilitas global, yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan tarif impor AS. 

    Hal itu diungkapkan para pemimpin negara kawasan tersebut di tengah berlangsungnya KTT Asean di Malaysia pada 26—27 Mei 2025.

    Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menekankan bahwa Asean harus mampu beradaptasi secara fleksibel dan efektif terhadap setiap perubahan dalam lanskap global. 

    Melansir Channel News Asia pada Selasa (27/5/2025), Chinh menyebut, dunia tengah mengalami transformasi yang cepat dan kompleks yang ditandai oleh polarisasi politik, pemisahan ekonomi, fragmentasi kelembagaan, dan ketimpangan pembangunan.

    “Lebih dari sebelumnya, Asean harus memperkuat solidaritas internal, menegakkan peran utamanya, dan menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara besar dengan memanfaatkan sepenuhnya mekanisme kerja sama yang ada di blok tersebut,” katanya.

    Chinh menyerukan pemanfaatan jaringan kemitraan ekonomi Asean yang lebih efektif, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dan mendesak kemajuan dalam menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan mitra seperti Kanada. 

    Selain itu, Chinh juga mendorong peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang ada dengan China dan India untuk membantu diversifikasi pasar, produk, dan rantai pasokan.

    RCEP yang digerakkan Asean terdiri dari 10 anggota blok tersebut serta Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Kesepakatan adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, yang mencakup sekitar 30% dari total produk domestik bruto dan populasi dunia.

    Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dia mendukung upaya Timor-Leste untuk menjadi anggota penuh Asean secepatnya dan mengusulkan agar Papua Nugini juga berpartisipasi dalam blok tersebut.

    Pada Maret 2025, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan bahwa negaranya dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara sambil membuka koridor ekonomi untuk Pasifik.

    “Mereka juga telah menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Asean,” kata Prabowo, merujuk pada Papua Nugini.

    Prabowo mengatakan, dalam situasi ketidakpastian geopolitik saat ini, semakin kuat Asean, semakin banyak pula suara kita yang akan didengar dalam wacana negara-negara besar. 

    “Kita tahu sekarang bahwa hanya mereka yang kuat yang akan dihormati,” ujarnya.

    Sementara itu, menurut situs web berita Thailand, The Nation, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra juga menyerukan persatuan regional dan pendekatan baru untuk melawan pergeseran global dan memastikan ketahanan ekonomi.

    Paetongtarn memperingatkan tentang dampak signifikan tarif AS, dengan mengatakan bahwa tarif tersebut membentuk kembali dinamika perdagangan global dan menantang prospek ekonomi Asean.

    Dia pun mendesak para pemimpin blok tersebut untuk segera mengevaluasi kembali strategi mereka dan memperkuat persatuan regional, menyerukan jaringan rantai pasokan yang terintegrasi, integrasi regional yang lebih dalam, dan kemitraan baru untuk menavigasi lanskap ekonomi yang tidak stabil.

    Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan multilateralisme dan globalisasi sedang dalam keadaan mundur. Menurutnya, nilai platform Asean yang ada harus ditingkatkan karena membantu mendorong kolaborasi dan dialog. 

    “Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menerapkan Pandangan Asean tentang Indo-Pasifik, atau AOIP, secara konkret dan praktis. Ini dapat membantu membentuk kebiasaan konsultasi dan kerja sama, mengelola perbedaan, dan mencegah konflik langsung,” jelasnya.

    Wong mengatakan, Asean harus menjajaki kemitraan baru, karena, terlepas dari semua masalah yang tengah dihadapi di dunia, Asia tetap menjadi pusat pertumbuhan global.

    “Di kawasan ini, negara-negara seperti China, Jepang, Korea, dan India akan tertarik untuk berbuat lebih banyak dengan kami,” imbuhnya.

    AOIP menempatkan sentralitas Asean sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin Asean, seperti KTT Asia Timur, sebagai platform untuk dialog dan implementasi kerja sama.

    Asean juga dapat berupaya mengembangkan, jika sesuai, kerja sama dengan mekanisme regional dan sub-regional lain di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia pada area-area tertentu yang menjadi kepentingan bersama untuk melengkapi inisiatif-inisiatif yang relevan.