Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Trump Puji Upaya Percepatan Negosiasi Tarif Uni Eropa

    Trump Puji Upaya Percepatan Negosiasi Tarif Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kegembiraannya atas keputusan Uni Eropa untuk mempercepat perundingan perdagangan, hanya beberapa hari setelah ia mengancam akan mengenakan tarif 50% jika kesepakatan tidak tercapai.

    Dalam unggahan di media sosial yang dikutip Rabu (28/5/2025), Trump mengklaim telah menerima informasi bahwa Uni Eropa tengah berupaya menetapkan tanggal pertemuan secepatnya.

    Ia menyambut sinyal ini sebagai perkembangan positif dan menyatakan harapan bahwa Eropa, sebagaimana ia desak terhadap China, akan membuka pasarnya untuk produk-produk AS.

    Trump sebelumnya mengatakan akan mengenakan tarif 50% atas barang-barang Uni Eropa tetapi memperpanjang batas waktu agar pajak impor tersebut berlaku hingga 9 Juli setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, di mana ia setuju untuk mempercepat pembicaraan.

    “Saya sangat puas dengan alokasi Tarif 50% untuk Uni Eropa, terutama karena mereka ‘lambat (untuk mengatakannya dengan halus!) dalam negosiasi kami dengan mereka,” kata Trump dalam postingannya dikutip dari Bloomberg.

    Trump memang dikenal jarang memberi pujian kepada Uni Eropa, yang selama ini ia kecam sebagai entitas yang didesain untuk “menipu” Amerika Serikat. Blok tersebut didirikan pasca-Perang Dunia II untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Eropa.

    Adapun dalam langkah strategis terbarunya, Uni Eropa akan memfokuskan upaya negosiasi pada sektor-sektor yang paling terdampak oleh ancaman tarif Trump, seperti logam, otomotif, farmasi, semikonduktor, dan industri penerbangan sipil. Upaya ini menjadi bagian dari strategi perdagangan yang mencakup pengurangan hambatan tarif dan non-tarif.

    Tawaran dagang terbaru UE sebelumnya telah mencakup wacana penurunan tarif timbal balik serta kerja sama menghadapi tantangan global. Namun, usulan itu ditolak Washington, yang kemudian mendorong Trump untuk meningkatkan ancaman tarif.

    Negara-negara anggota Uni Eropa telah mendapat pengarahan soal perkembangan terakhir ini pada awal pekan, setelah Komisioner Perdagangan UE Maros Sefcovic berdialog dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer.

  • Ray Dalio Dikabarkan Batal jadi Penasihat Danantara

    Ray Dalio Dikabarkan Batal jadi Penasihat Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Ray Dalio dikabarkan batal menjadi penasihat untuk lembaga sovereign wealth fund Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Kabar tersebut muncul hanya dua bulan setelah Pemerintah Indonesia mengumumkan keterlibatan miliarder AS tersebut sebagai dewan penasihat Danantara.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (28/5/2025), menurut sumber-sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sedang membahas masalah pribadi, pendiri Bridgewater Associates itu memilih untuk tidak menjadi anggota dewan penasihat Danantara. 

    Padahal, Danantara secara terbuka telah mengumumkan pengangkatannya bersama dengan empat pemimpin bisnis dan politik terkemuka lainnya pada Maret tahun ini.

    Adapun, alasannya penolakan Dalio untuk masuk ke Danantara hingga saat ini belum terungkap dengan jelas.

    Ketidakhadiran Dalio dinilai menjadi kemunduran bagi salah satu inisiatif utama Presiden Indonesia Prabowo Subianto di tengah upayanya meningkatkan perekonomian. 

    Lembaga baru yang bertugas mengelola perusahaan-perusahaan milik negara Indonesia yang kuat dan dividen mereka yang bernilai miliaran dolar, telah dirundung oleh kekhawatiran atas transparansi dan arah strategis. Hal itu berkontribusi terhadap volatilitas di pasar keuangan negara pada saat kebijakan presiden masih terbentuk.

    Presentasi slide oleh Danantara pada Mei 2025 kepada para investor di Jakarta menunjukkan dewan penasihat beranggotakan empat orang yang tidak menyertakan Dalio. 

    Jajaran tersebut meliputi ekonom Jeffrey Sachs, pensiunan manajer dana Chapman Taylor, mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra, dan mantan kepala Credit Suisse Group AG untuk Asia Helman Sitohang.

    Dalio menolak berkomentar melalui juru bicaranya. Sementara, Taylor mengonfirmasi perannya di profil LinkedIn-nya.

    Sachs mengatakan dia setuju atas dasar pro bono, tanpa kompensasi apa pun dan akan memberikan pandangan ekonomi sebagai penasihat. Adapun, Sitonghang dan Thaksin tidak segera bersedia berkomentar.

    Juru bicara Danantara Kania Sutisnawinata mengatakan dalam sebuah email bahwa dana tersebut saat ini sedang dalam proses menyelesaikan program-programnya dan menyempurnakan rencana bisnisnya. Dia tidak mengomentari status peran Dalio atau mengapa dia dihilangkan dari presentasi slide.

    Sementara itu, indeks saham acuan Indonesia atau IHSG telah anjlok hampir 12% sejak awal tahun 2025 hingga 21 Maret 2025, hari perdagangan terakhir sebelum Danantara mengumumkan jajaran manajemen dan penasihatnya pada hari Senin berikutnya.

    Untuk meredakan kritik dan meningkatkan kepercayaan pasar, Danantara bergegas mengungkap nama-nama tersebut setelah diskusi awal meskipun penunjukannya belum diformalkan, kata salah satu sumber. 

    Danantara belum mengirim surat apa pun kepada Dalio dan yang lainnya untuk mengonfirmasi posisi penasihat mereka setelah penawaran lisan, menurut sumber tersebut.

    Pada 24 Maret 2025, IHSG turun sebanyak 5%, penurunan intraday terbesar sejak 2020. Indeks kemudian memangkas kerugian saat para penasihat dan anggota tim manajemen diresmikan, dan ditutup pada hari itu dengan penurunan 1,6%.

    Danantara juga mengumumkan pada hari itu bahwa Yup Kim, kepala investasi Texas Municipal Retirement System yang bernilai US$44 miliar, akan menjadi anggota komite investasi dan manajemen portofolio. Kim mengatakan kepada Bloomberg News melalui email bahwa dia belum menerima posisi di dana tersebut.

    Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir sempat mengatakan pada Maret lalu bahwa lembaga tersebut memiliki aset senilai US$900 miliar, menurut akunnya, dan diharapkan akan mendapatkan dividen senilai US$20 miliar selama 12 bulan yang perlu diinvestasikan kembali. 

    Dalam jangka panjang, para eksekutif lembaga tersebut mengatakan bahwa mereka berharap dapat menarik investasi asing ke Indonesia dalam bentuk investasi bersama.

    Bulan lalu, Danantara dan Qatar sepakat untuk mengumpulkan US$4 miliar untuk investasi di Indonesia, yang menandai usaha patungan pertama yang direncanakan oleh dana tersebut dengan investor asing.

    Pada Minggu kemarin, Perdana Menteri China Li Qiang bertemu dengan Prabowo di Jakarta untuk membahas kerja sama di berbagai sektor. China Investment Corp., dana kekayaan negara senilai US$1,3 triliun, dan Danantara menandatangani perjanjian investasi, menurut sekretariat presiden Indonesia, meskipun tidak ada rincian yang diberikan.

  • OPINI : Anomali Pasar Beras

    OPINI : Anomali Pasar Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Tanpa banyak di­­­sadari, secara na­­­sional harga gabah cenderung menurun. Me­­­­­ru­­­juk data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga gabah kering panen (GKP) cenderung turun baik di petani maupun peng­­­gi­­­lingan.

    Pada Maret 2025, har­­­ga GKP di petani dan penggilingan masing-masing Rp6.586/kg dan Rp6.818/kg, turun menjadi Rp6.548/kg dan Rp6.780/kg di April. Sebaliknya, harga beras me­­­dium dan premium di konsumen justru naik.

    Pada Maret 2025 harga beras me­­­dium dan premium di konsumen masing-masing Rp13.699/kg dan Rp15.549/kg, naik menjadi Rp13.717/kg dan Rp15.567/kg di April.

    Selain itu, harga beras telah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Merujuk data Bapanas, secara nasional harga beras medium di konsumen pada Januari 2025 Rp13.523/kg, naik jadi Rp13.717/kg pada April. Harga ini di atas HET: Rp13.500/kg, sedangkan harga beras premium di konsumen di periode yang sama bergerak Rp15.451/kg—Rp15.567/kg, masih di bawah HET khusus zona I (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat) yang HET-nya Rp14.900/kg. Untuk zona II dan III harganya 4,4%—12,9% di atas HET. Situasi ini sudah terjadi berbulan-bulan.

    Bukankah Maret—April terjadi panen raya dan produksi melimpah? Merujuk data BPS, produksi beras di Maret 2025 mencapai 5,14 juta ton, dan di April diperkirakan 5,3 juta ton. Dikurangi konsumsi (2,59 juta ton) di Maret terjadi surplus 2,55 juta ton, dan di April 2,71 juta ton beras. Ini surplus yang besar.

    Produksi diperkirakan mulai melandai di Mei dan Juni, yang masing-masing sebesar 2,63 juta ton dan 2,22 juta ton beras. Sesuai hukum pasokan-permintaan, ketika permintaan tetap harga beras seharusnya menurun. Mengapa pergerakan harga gabah dan beras asimetris? Mengapa anomali ini terjadi?

    Hemat saya, ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan perberasan, yang celakanya, anomali. Penyimpangan dari kenormalan dimulai, pertama, mengubah drastis kualitas pengadaan gabah Bulog dan mewajibkan penggilingan padi swasta mematuhinya. 

    Untuk memuluskan pengadaan gabah, dikerahkan aparat Polri dan TNI. Harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan Rp6.500/kg GKP tanpa syarat kualitas. Harga pembelian beras di Bulog Rp12.000/kg dengan standar kualitas beras diturunkan: derajat sosoh 95%, butir patah 25%, dan menir 2%. Ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas No. 14 Tahun 2025 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras pada 24 Januari 2025.

    Di mana-mana berlaku kaidah “ada barang ada harga” alias barang dihargai atas kualitasnya. Gabah di bawah standar kualitas dihargai lebih rendah dari harga patokan. Berlakulah rafaksi harga.

    Sialnya, rafaksi harga gabah juga tak ada. Kalau GKP di petani tidak lagi ada syarat kualitas berarti gabah basah karena padi dipanen saat banjir atau saat hujan atau gabah sengaja direndam air agar bobotnya naik harus dibeli Rp6.500/kg. Padahal, kadar air gabah bisa lebih 35%, jauh di atas standar normal (25%). Kalau padi dipanen dini, butir hijau atau butir kapur bisa lebih 20% dari seharusnya maksimal 10%.

    Di sisi lain, regulasi itu juga secara implisit mengatur gabah petani berkualitas bagus dihargai sama: Rp6.500/kg. Apa adil? Bukankah ini tidak mendidik petani. Celah regulasi membuka perilaku aji mumpung: panen dini sebelum waktunya, membasahi gabah dengan air agar bobotnya naik atau laku lancung lain.

    Bagi Bulog, penanganan gabah aneka kualitas ini selain rumit juga menambah beban. Kalau volume gabah besar, betapa krusialnya menangani gabah basah di saat keberadaan mesin pengering (dryer), baik milik Bulog maupun swasta, amat terbatas? Bagaimana agar gabah tidak rusak?

    Ujung dari semua ini, gabah yang diterima Bulog potensial kualitasnya rendah: butir hijau/kapur dan kadar air lebih tinggi dari standar. Ini memunculkan ketidakpastian rendemen alias rendemen rendah. Akhir dari semua ini, biaya produksi beras tinggi, bisa di atas Rp14.000/kg.

    Pada saat yang sama kualitas beras hasil giling turun, yang membuat kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) juga turun. Ini membuat ongkos penyimpanan besar di satu sisi. Di sisi lain, penetrasi beras di pasar menjadi rendah kala disalurkan.

    Kedua, penyetopan penyaluran beras, baik bantuan pangan maupun operasi pasar. Penyetopan ini membuat beras mandeg sebagai stok mati (dead stock), yang membebani Bulog sebagai pengelola stok. Saat ini di gudang Bulog ada stok 3,5 juta ton beras, diklaim tertinggi sejak BUMN ini berdiri.

    Diyakini tak lama lagi menyentuh 4 juta ton. Dari stok beras itu ada puluhan ribu ton berusia lebih setahun dan ratusan ribu ton berusia 8—13 bulan. Idealnya beras disimpan hanya 4 bulan. Lebih dari itu beras potensial turun mutu bahkan rusak. Beras berkutu saja heboh, Bulog pasti dihujat jika beras rusak.

    Stok besar itu terjadi karena selain sisa stok tahun lalu dari impor (1,8 juta ton) juga karena tidak ada penyaluran. Penyetopan penyaluran seiring penyerapan beras besar-besaran potensial membuat pasar “kering” pasokan, terutama dari swasta.

    Karena gabah dan beras mayoritas diserap Bulog dan swasta menahan pengadaan lantaran insentif ekonomi kurang menarik. Ini diduga penyebab harga beras naik. Kalau tiba-tiba terjadi kenaikan harga yang tinggi Bulog pasti kewalahan. Pemerintah akan sulit mengatasi.

    Agar situasi ini tidak berkelanjutan perlu koreksi kebijakan. Pertama, HPP harus kembali dilengkapi syarat kualitas, juga ada rafaksi harga gabah. Kedua, harga pembelian beras di Bulog harus disesuaikan agar menarik bagi swasta, setidaknya Rp13.000/kg. Ketiga, HET beras harus disesuaikan.

    Gabah adalah input untuk diolah jadi beras. Ketika harga gabah naik tidak masuk akal harga beras tidak disesuaikan. HET beras saat ini ditetapkan tahun lalu kala HPP GKP Rp6.000/kg. Keempat, membuka penyaluran beras.

  • Importir Mengaku Boncos Akibat Kemacetan Tanjung Priok dan Ketidakpastian Aturan

    Importir Mengaku Boncos Akibat Kemacetan Tanjung Priok dan Ketidakpastian Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menuding pemangku kepentingan terkait pelayanan jasa kepelabuhan belum serius memberikan solusi untuk mengatasi fenomena-fenomena yang merugikan pelaku usaha.

    Ketua Umum Badan Pengurus GINSI Subandi mencontohkan masih ada beberapa ketidakpastian aturan, hingga kerugian akibat kemacetan di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok. 

    “Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kemacetan di pelabuhan? Siapa yang mau mengganti kerugian baik materiel maupun imateriel akibat kemacetan? Kalau belum bisa menjawab, berarti belum serius, dan berbagai kesepakatan yang terjadi di internal jasa kepelabuhan masih hanya sekadar seremonial,” tegasnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (28/5/2025).

    Subandi menekankan bahwa importir merupakan salah satu pihak paling dirugikan akibat fenomena kemacetan dan ketidakpastian aturan, misalnya ketika libur lebaran beberapa waktu lalu. 

    Salah satunya, tidak di jalankanya Permenhub No.116/2016 oleh para terminal agar peti kemas yang sudah timbun lebih dari 3 hari harus dipindahkan agar tidak mengakibatkan kepadatan di Terminal Peti Kemas.

    “Hal ini dapat dilihat dari dwelling time di terminal cukup tinggi rata-rata sekitar 10 hari. Jika kontainer dipindah akan membuat pintu keluar peti kemas dari terminal menjadi lebih banyak. Bea cukai pun tetap berpatokan pada Perdirjen Bea dan Cukai Tahun 2013 baru akan memberikan izin dipindah lokasi apabila YOR 65% di Terminal Peti Kemas,” tambahnya.

    Terminal peti kemas NPCT.1 juga tidak memiliki buffer area, sehingga mobil-mobil truk yang akan masuk dan keluar dari terminal NPCT.1 langsung berhubungan dengan akses jalan di luar terminal NPCT, sehingga terjadi antrean panjang di jalan luar area NPCT atau jalanan umum. 

    Terlebih, mobil-mobil truck yang akan memindahkan peti kemas-peti kemas jalur merah dari NPCT.1 ke common area menggunakan pintu masuk dan keluar yang sama dengan peti kemas yang keluar dan masuk NPCT.1

    “Bagi Terminal Peti Kemas, kemacetan sebagai berkah karena mendapatkan tambahan pendapatan dari Penumpukan minimal satu hari, tetapi tidak demikian dengan para pelaku usaha khususnya importir, pengusaha terkait dan juga masyarakat,” ungkapnya.

    Selain itu, tidak dijalankannya perintah Direktur Pengelola Pelindo oleh para pimpinan terminal terkait pemberian diskon atau potongan biaya penumpukan sebesar 50% bagi importir yang mengeluarkan kontainernya selama masa libur lebaran.

    “Ini seharusnya sebagai daya tarik dan pemanis agar tidak terjadi konsentrasi di setelah lebaran. Tapi ternyata importir atau pemilik kargo harus terlebih dahulu membayar biaya penuh, lalu mengajukan permohonan pengembalian sebagian dana [restitusi] kepada pihak terminal pelabuhan. Hal ini memakan waktu yang cukup lama,” jelas Subandi.

    Ditambah lagi, penetapan libur lebaran sangat panjang, mengakibatkan proses pengeluaran barang menjadi terhambat dan terfokus pada proses pengeluaran setelah libur lebaran, karena biaya transportasi menjadi 150% dari biasanya.

    “Ada juga biaya tambahan yang besaranya sekitar Rp500.000 per mobil, karena pengiriman barang ke gudang-gudang importir terkendala oleh larangan mobil angkutan barang melintas jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan banyak gudang pemilik barang yang berlokasi di wilayah yang terkena larangan tersebut,” tutupnya.

  • Nego Tarif AS, Negara-Negara Asean Sepakat Tak Saling Senggol Antar Anggota

    Nego Tarif AS, Negara-Negara Asean Sepakat Tak Saling Senggol Antar Anggota

    Bisnis.com, JAKARTA – Para pemimpin Asia Tenggara menyepakati bahwa setiap perjanjian bilateral yang mungkin mereka buat dengan Amerika Serikat terkait tarif perdagangan tidak akan merugikan ekonomi sesama anggota. 

    Melansir Reuters pada Rabu (28/5/2025), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan terjadi konsensus selama KTT Asean di Kuala Lumpur bahwa setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Washington akan memastikan kepentingan kawasan secara keseluruhan terlindungi.

    “Selama melanjutkan negosiasi bilateral …, konsensus meningkat untuk memiliki semacam kesepahaman dengan Asean bahwa keputusan tidak boleh merugikan negara lain,” kata Anwar.

    Sebelumnya, Anwar juga mengatakan bahwa dirinya telah menulis surat kepada Presiden AS, Donald Trump untuk meminta pertemuan Asean-AS mengenai tarif tersebut.

    “Jadi, kita harus melindungi wilayah kekuasaan 650 atau 660 juta orang,” katanya tentang Asean. 

    Adapun, Asean merupakan kawasan dengan gabungan produk domestik bruto lebih dari US$3,8 triliun. Kawasan tersebut berada dalam posisi yang genting dalam kaitannya dengan Amerika Serikat, yang merupakan pasar terbesar untuk ekspor kawasan tersebut, pendorong utama pertumbuhannya. 

    Blok yang beranggotakan 10 negara itu juga telah merilis rencana strategis lima tahun untuk mengintegrasikan ekonominya dengan lebih baik, dengan menyebutkan tantangan yang berarti melanjutkan bisnis seperti biasa tidak akan cukup.

    Pertemuan Asean diadakan di tengah volatilitas pasar global dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan di tengah ketidakpastian atas perang dagang yang terjadi sejak pengumuman tarif “Hari Pembebasan” oleh Presiden AS Donald Trump.

    Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling terpukul oleh tarif tersebut, dengan enam negaranya menghadapi pengenaan tarif antara 32% dan 49% pada bulan Juli jika negosiasi pengurangan tarif gagal.

    Pertemuan pada Selasa juga mencakup pertemuan ekonomi para pemimpin Asean, negara-negara Teluk, dan China, yang diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang.

    Salah satu yang tidak hadir adalah penguasa Brunei berusia 78 tahun, Sultan Hassanal Bolkiah, yang dirawat di rumah sakit Kuala Lumpur setelah merasa lelah, tetapi menurut kantornya kesehatannya baik.

    Dalam acara makan malam pada Selasa, Li mendesak negara-negara Teluk dan Asean untuk menghapus hambatan perdagangan dan memperluas liberalisasi dalam menghadapi meningkatnya proteksionisme dan unilateralisme.

    “Kita semua perlu mempertahankan sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai intinya, dan mendorong terciptanya lingkungan pasar internasional yang stabil dan teratur,” katanya.

    Memperluas Gencatan Senjata

    Para pemimpin Asean juga menyerukan agar gencatan senjata sementara di Myanmar yang diperintah militer diperluas ke seluruh negeri, untuk memungkinkan pihak yang bertikai membangun kepercayaan dan berupaya untuk mengadakan dialog.

    “Kami selanjutnya menyerukan perpanjangan berkelanjutan dan perluasan gencatan senjata di seluruh negara di Myanmar, sebagai langkah awal menuju penghentian kekerasan,” kata para pemimpin Asean dalam sebuah pernyataan.

    Selain itu, para pemimpin Asean mendorong semua pemangku kepentingan terkait di Myanmar untuk membangun kepercayaan guna menyelenggarakan dialog nasional yang inklusif.

    Sementara itu, Anwar memuji langkah-langkah keterlibatan yang signifikan di Myanmar setelah bulan lalu mengadakan pertemuan tertutup di Bangkok dengan kepala junta Min Aung Hlaing dan pembicaraan virtual dengan Pemerintah Persatuan Nasional bayangan yang berpihak pada pemberontak.

    Anwar mengatakan para pemimpin Asean telah sepakat bahwa jalan ke depan adalah melibatkan semua pihak di Myanmar.

    “Sekarang kita telah sampai pada tahap di mana kedua belah pihak kini sedang berkonsultasi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah,” katanya.

    Myanmar telah mengalami krisis sejak militernya menggulingkan pemerintahan sipil terpilih pada tahun 2021, yang memicu protes pro-demokrasi yang berubah menjadi pemberontakan yang meluas, dengan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

    Gempa bumi dahsyat pada bulan Maret yang menewaskan lebih dari 3.800 orang menyebabkan serangkaian gencatan senjata sementara di daerah-daerah yang terkena dampak di Myanmar, tetapi pemerintah militer terus melakukan serangan udara dan serangan artileri.

  • Daftar 6 Paket Stimulus Ekonomi dari Diskon Listrik hingga Subsidi Upah, Syarat dan Cara Menerimanya

    Daftar 6 Paket Stimulus Ekonomi dari Diskon Listrik hingga Subsidi Upah, Syarat dan Cara Menerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merilis enam paket kebijakan sebagai stimulus ekonomi demi menjaga pertumbuhan di atas 5%. Pasalnya, pada kuartal I/2025 pertumbuhan ekonomi hanya 4,87% secara tahunan, melambat dari periode sebelumnya. 

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan setidaknya terdapat enam program/kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik.

    Paket stimulus ditetapkan usai dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5/2025) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. 

    “Semua program stimulus ekonomi tersebut segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Sebagai gambaran, pelanggan pascabayar mendapatkan diskon tarif listrik 50% dari rekening biaya listrik untuk pemakaian Juni 2025 yang akan dibayar pada Juli 2025. Sementara untuk pemakaian Juli 2025 akan dibayar pada rekening Agustus 2025.  

    Sementara itu, pelanggan prabayar akan memperoleh diskon secara langsung ketika pembelian token listrik pada Juni dan Juli 2025. Dengan begitu, masyarakat cukup membayar harga token sebesar setengah dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan kWh yang sama.

    Beberapa stimulus bukan barang baru, sebut saja diskon tarif listrik yang sebelumnya telah pemerintah berikan pada Januari hingga Februari 2025.

    Di mana total anggaran yang diperlukan untuk menanggung diskon tarif listrik 50% selama dua bulan mencapai Rp13,6 triliun (angka sementara). 

    Diskon tersebut telah dinikmati 135,9 juta pelanggan yang menikmati diskon tarif listrik tersebut. Terdiri dari 71,1 juta pelanggan yang menikmati diskon tarif listrik pada Januari, dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.

    Di samping itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025).

    Sementara itu, terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama dua bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 sampai dengan pertengahan Juli 2025). 

    Berikut daftar insentif atau stimulus ekonomi kuartal II/2025:

    1. Diskon Transportasi

    Diskon Tiket Kereta sebesar 30%
    Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%
    Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%.

    2. Diskon Tarif Tol

    Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025) dengan skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.
     

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA) dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025).
     

    4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.
    Bantuan Pangan 10 kilogram Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    BSU sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025) dan akan disalurkan dalam satu kali penyaluran pada Juni 2025.

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Perpanjangan Diskon 50% iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).

  • Menag Sebut Persaingan di Industri Halal Kian Ketat, Ini Buktinya

    Menag Sebut Persaingan di Industri Halal Kian Ketat, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut bahwa persaingan di industri halal semakin ketat seiring dengan banyaknya negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang menggarap sektor tersebut. Pasalnya, halal kini tak hanya dipandang sebagai isu agama, tetapi juga bisnis.

    Nasaruddin menyampaikan, salah satu negara yang juga tengah menekuni bisnis ini adalah AS. Dia mengatakan, AS saat ini tengah berlomba-lomba untuk menciptakan produk halal.

    “Ternyata Amerika juga sekarang ini berlomba-lomba untuk menciptakan produk halal itu,” kata Nasaruddin di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Di AS, Nasaruddin menyebut bahwa negara itu memiliki sertifikasi halalnya sendiri, yakni Kosher. “Jadi di Amerika itu ya teman-teman kalau misalnya di LA ada kayak mereknya circle K itu ya K itu simbol halalnya mereka, jadi Kosher,” tuturnya.

    Selain AS, dia mengungkap bahwa negara-negara di Asia Timur seperti Jepang kini telah menyediakan lebih banyak makanan halal, utamanya di bandara.

    Negara tetangga Indonesia, Thailand juga tak mau ketinggalan. Nasaruddin mengatakan, Negeri Gajah Putih itu berambisi untuk menjadi kota halal terbaik di dunia.

    “Jadi ini satu bukti bahwa produk halal itu betul-betul menjadi fenomena ekonomi modern,” katanya. 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia sendiri telah mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia mengantongi sertifikat halal. Kendati begitu, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

    Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa produk yang mengandung bahan yang diharamkan wajib memberikan keterangan tidak halal.

    Adapun, sanksi administratif menanti pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap jaminan produk halal, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi itu meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikasi halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran.

  • Catat! Rumah Potong Hewan Wajib Sertifikasi Halal Mulai 2026

    Catat! Rumah Potong Hewan Wajib Sertifikasi Halal Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan rumah potong hewan/unggas (RPH/RPU) memiliki sertifikasi halal paling lambat Oktober 2026.

    Rencana penerapan sertifikasi halal tersebut mundur dari target sebelumnya yakni Oktober 2024. Untuk itu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Chuzaemi Abidin menargetkan agar UMK dan RPH/RPU telah bersertifikat halal tahun depan.

    “Untuk yang UMK itu kan kita relaksasikan ke Oktober 2026. Masih ada satu tahun lebih ya kita untuk mempersiapkan seluruh pelaku usaha mikro kecil ini untuk bersertifikat halal, termasuk RPH, RPU,” kata Chuzaemi saat ditemui di sela-sela agenda Kumparan Halal Forum di Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).

    Chuzaemi mengakui, rencana tersebut mundur dari target lantaran hingga saat ini masih banyak RPH dan RPU yang belum memiliki sertifikat halal. Untuk mempercepat capaian target tersebut, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) mengingat kementerian tersebut telah mewajibkan unit usaha untuk memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

    Sebagai informasi, NKV merupakan sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

    Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.11/2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan. 

    Kemudian BPJPH juga akan menggalakan program Jurus Sembelih Halal (Juleha) untuk RPH dan RPU di pasar tradisional. Program itu rencanannya akan dijalankan mulai 29 Mei 2025.

    Melalui program ini, BPJPH akan mengedukasi RPH dan RPU cara menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam.

    “Insya Allah itu halal walaupun dia belum memiliki NKV yang distandarkan oleh Kementerian Pertanian,” ujarnya.

    Selain itu, dia juga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menggalakan program Juleha di daerahnya masing-masing. Dengan begitu, proses penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam.

    “Kita juga meminta seluruh Pemda juga, ayo dong latih nih juleha-juleha supaya pemotongannya ini memang benar-benar sesuai syariat Islam. Ini kan untuk melindungi mayoritas umat Islam di Indonesia,” pungkasnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Zulkifli Hasan yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) mengimbau RPU dan RPH untuk segera mengurus sertifikasi halal paling lambat Oktober 2024. 

    Imbauan tersebut seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

    “Oktober nanti sudah nggak tawar-tawar lagi, semua sudah harus pakai sertifikat,” tegas Zulhas saat mengunjungi rumah potong hewan unggas (RPHU) Rawakepiting, Jakarta Timur, Sabtu (4/5/2024). 

    Zulhas menyebut, semua RPH yang ada di Indonesia secara bertahap harus memenuhi standar kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen.

  • RI Tak Lagi Impor Beras, Swasembada Pangan di Depan Mata?

    RI Tak Lagi Impor Beras, Swasembada Pangan di Depan Mata?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa Indonesia tidak akan impor beras, jagung dan gula pada 2025-2026. Langkah ini dilakukan seiring dengan melimpahnya pasokan keempat komoditas tersebut di dalam negeri.

    Kepastian bahwa Indonesia tidak impor beras hingga jagung ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan. 

    “[Komoditas] karbohidrat seperti beras, jagung, insya Allah enggak ada impor lagi pasti,” kata Menteri yang akrab disapa Zulhas ini saat ditemui usai acara pelepasan Jelajah Daulat Pangan di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Zulhas menjelaskan bahwa keputusan menghentikan sementara impor beras dan jagung ini, seiring dengan panen raya yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. 

    Panen Raya

    Terkait dengan komoditas jagung, Zulhas menyampaikan bahwa impor disetop seiring dengan sejumlah wilayah tengah memasuki musim panen raya jagung.

    Lebih lanjut, Zulhas mengemukakan bahwa harga acuan di sejumlah daerah masih di bawah Rp5.500 per kilogram (kg). Untuk itu, pemerintah terus berupaya agar harga jagung di tingkat petani dijaga pada level Rp5.500 per kg.

    Proyeksi ketersediaan jagung hingga akhir tahun mencapai 20,48 juta ton, dengan perkiraan kebutuhan 14,85 juta ton. Stok akhir 2025 diperkirakan sebesar 5,63 juta ton.

    Adapun, untuk komoditas beras, dia mengatakan pasokan di dalam negeri saat ini melimpah. Zulhas menuturkan bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tidak lagi impor beras pada tahun ini.

    Dia mengatakan bahwa kondisi saat ini berbanding terbalik dengan tahun lalu. Di mana, pada 2024, Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,8 juta ton beras.

    “Tahun ini [setop impor], jangankan tahun ini, sampai tahun depan saya kira kita nggak impor beras lagi. Ya, untuk beras,” ujarnya.

  • Swasembada Pangan Tiba, RI Tak Impor Beras hingga 2026

    Swasembada Pangan Tiba, RI Tak Impor Beras hingga 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengungkapkan sejauh ini bisa dikatakan Indonesia telah menggapai tahap swasembada pangan, seiring kebutuhan dipenuhi dari dalam negeri. 

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kategori swasembada pangan itu jika mengacu pada definisi Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO).

    “Kita sebetulnya masih swasembada kalau mengacu ke definisi FAO, karena 90% masih dipenuhi dari petani dalam negeri,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Namun, Eliza menjelaskan bahwa yang menjadi perhatian adalah apakah swasembada ini akan berkelanjutan atau tidak. “Itu yang perlu dijaga keberlanjutannya,” ujarnya.

    Adapun, Eliza menuturkan alasan Indonesia tak lagi mengimpor beras pada tahun ini, didorong aksi ‘jemput bola’ Perum Bulog, sehingga mampu menyerap langsung produksi petani.

    Dia menyebut kondisi ini berbeda dengan periode tahun lalu, pemerintah harus mengimpor beras sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Pemerintahan yang lalu impor [beras] itu karena Bulog nggak maksimal menyerap gabah petani karen nggak jemput bola, jadi quick win-nya, ya, impor,” tuturnya.

    Namun, Eliza menjelaskan agar pemerintah dapat memitigasi perubahan iklim, sehingga produksi yang mencukupi terus terjaga. Upaya itu ditambah dengan perbaikan infrastruktur irigasi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan, sekaligus jadi cadangan air sewaktu kemarau tiba.

    Di samping itu, Eliza menyatakan petani perlu menggunakan varietas dengan produktivitas tinggi, tetapi resilien terhadap perubahan iklim. “Kuncinya di pendampingan dan penyuluhan intensif. Gunakan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, kualitas sehingga kesejahteraan petani bisa meningkat,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan Indonesia tak akan lagi mengimpor beras hingga 2026 mendatang.

    Menko Zulhas menuturkan bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini dinilai cukup bagi Indonesia hingga tahun depan. Berbeda dengan tahun lalu, Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,8 juta ton beras.

    “Sampai tahun depan saya kira kita nggak impor beras lagi. Ya, untuk beras,” ujar Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Adapun saat ini, pemerintah akan mulai memfokuskan pada komoditas pangan yang kaya akan protein mulai dari budidaya ikan, udang, hingga kampung nelayan.

    Selain itu, Zulhas juga meyakini pemerintah telah mengamankan sejumlah komoditas pangan yang bersumber dari karbohidrat.

    “Kita sekarang mulai fokus untuk protein. Protein itu budidaya ikan, tambak, udang, ikan tangkap, garam, kampung nelayan. Itu kita fokus ke sana. Karena kalau karbohidrat, beras, jagung, insya Allah sampai tahun depan kita sudah aman,” ucapnya.

    Dia memastikan Indonesia tak akan lagi mengimpor komoditas seperti beras di tahun ini dan tahun depan.

    “Nggak ada [impor] lagi pasti. Jangankan tahun ini, tahun depan nggak impor lagi. Nggak, nggak, insya Allah [tidak impor],” pungkasnya.