Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Badai PHK Intai Industri Perhotelan & Ritel, Ini Kata Menaker

    Badai PHK Intai Industri Perhotelan & Ritel, Ini Kata Menaker

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara mengenai badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini tengah mengintai industri perhotelan dan ritel Tanah Air.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, Kemnaker telah memperkirakan bahwa PHK akan menjadi tantangan strategis pada 2025. 

    “Kami sudah memprediksi bahwa PHK itu akan menjadi sebuah tantangan strategis pada 2025. Jadi tidak hanya di perhotelan tapi di industri padat karya dan seterusnya,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

    Untuk itu, diperlukan kerja sama lintas kementerian/lembaga dalam mengatasi tantangan tersebut. Dia mencontohkan, Kemnaker bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi kasus PHK di lingkungan industri media.

    Adapun, kata dia, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menghadapi gelombang PHK, di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 tentang Perubahan atas PP No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Melalui beleid itu, pemerintah menetapkan besaran manfaat uang tunai JKP yakni 60% dari upah untuk 6 bulan.  

    Selain itu, lanjut Yassierli, Kemnaker telah menyiapkan sejumlah fasilitas yang dapat dimanfaatkan pekerja untuk meningkatkan kemampuannya.

    Pemerintah dalam waktu dekat juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang bertujuan untuk menangani persoalan PHK dari hulu ke hilir, utamanya dari sisi kebijakan. 

    Dilaporkan bahwa industri perhotelan dan ritel tengah dihantui PHK. Hal tersebut tercermin dari tutupnya sejumlah ritel di Tanah Air hingga adanya rencana pengusaha hotel untuk memangkas karyawan, seiring menurunnya tingkat okupansi dan pendapatan.

    Dalam survei yang dilakukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta pada April 2025, Ketua Umum BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian. 

    Sebanyak 70% responden menyatakan akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan jika kondisi ini terus berlangsung. Selain itu, lanjutnya, 90% responden melakukan pengurangan pekerja harian dan 36,7% akan melakukan pengurangan staf.

    “Itu akan berkisar sekitar 10%-30% jumlah karyawan [dari masing-masing hotel] akan dikurangi apabila tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki,” kata Sutrisno dalam konferensi pers secara daring, Senin (26/5/2025). 

  • BPK Ungkap Ada Pemborosan Belanja Subsidi Pupuk Rp2,92 Triliun

    BPK Ungkap Ada Pemborosan Belanja Subsidi Pupuk Rp2,92 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan indikasi pemborosan belanja subsidi pupuk pemerintah selama periode 2020 hingga 2022 senilai Rp2,92 triliun.

    Adapun, temuan itu termaktub dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2024. Temuan pemborosan tersebut terdapat dalam pemeriksaan terhadap pendapatan, biaya, dan investasi badan usaha milik negara (BUMN), dan badan lainnya.

    BPK menyoroti pengalokasian pupuk urea bersubsidi yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia. Dari pemborosan belanja subsidi pupuk pemerintah sebesar Rp2,92 triliun, sebanyak Rp2,83 triliun karena pengalokasian urea oleh PT Pupuk Indonesia.

    “Sebesar Rp2,83 triliun karena pengalokasian pupuk urea bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi operasional masing-masing anak perusahaan produsen pupuk,” demikian tulis BPK dikutip, Rabu (28/5/2025).

    Menurut BPK, kebijakan alokasi produksi pupuk bersubsidi masih menitikberatkan pada produsen dengan biaya produksi paling tinggi, sedangkan produsen dengan biaya produksi paling rendah lebih diprioritaskan untuk produksi pupuk nonsubsidi.

    Selain itu, hasil perbandingan antara alokasi pada kontrak dengan rata-rata tertimbang kapasitas operasional menunjukkan bahwa pembagian alokasi produksi pupuk bersubsidi belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi masing masing produsen pupuk.

    BPK pun merekomendasikan kepada dewan komisaris PT Pupuk Indonesia agar memberikan peringatan dan arahan kepada direktur utama dan direktur pemasaran perusahaan.

    Sebab, BPK menilai direksi PT Pupuk Indonesia tidak cermat dan melanggar tata kelola yang sehat. Selain itu, BPK juga menilai direksi perusahaan kurang mempertimbangkan efisiensi dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi kepada anak perusahaan.

    “Direktur utama dan direktur pemasaran PT Pupuk Indonesia yang tidak cermat melanggar tata kelola yang sehat dan kurang mempertimbangkan efisiensi dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi kepada anak perusahaan,” tulis BPK.

  • Prabowo-Macron Sepakati 27 Kerja Sama, Total Hampir Rp180 Triliun

    Prabowo-Macron Sepakati 27 Kerja Sama, Total Hampir Rp180 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron menyepakati 27 kerja sama dengan total mencapai US$11 miliar, setara Rp179,3 triliun (asumsi kurs JISDOR per 28 Maret 2025 Rp16.300 per dolar AS).

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam Indonesia-France Business Forum 2025 di Gedung AA Maramis, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Airlangga melaporkan bahwa kesepakatan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah ditandatangani sejak pagi tadi, total sebanyak 26 kerja sama. Sebanyak 16 MoU sudah ditandatangani dan disaksikan oleh Presiden Macron dan Presiden Prabowo, sementara sisanya dalam forum tersebut.

    “Dan saya hitung total dari MOU yang ditandatangani, paling tidak US$11 miliar. Jadi betul-betul esensi dari pidato kedua pemimpin kita yang akan membawa Indonesia dan Prancis ke tingkat berikutnya. Selain pemerintah dengan pemerintah [G2G], tapi juga dari pebisnis dengan pebisnis [B2B],” tuturnya.

    Dalam forum yang turut dihadiri Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Prancis Eric Lombard, Airlangga menyepakati 10 kerja sama.

    Pertama, kesepakatan antara Mouvement des entreprises de France (Medef) International dengan Kadin terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup perluasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Kedua, kesepakatan antara Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Hydrogene de France (HDF) Energy Indonesia. Ketiga, kesepakatan antara PT Pertamina New and Renewable Energi dan MGH Energy soal pengembangan bahan bakar rendah karbon dan terbarukan. Keempat, kesepakatan antara PT Bio Farma (Persero) dan Bionet France.

    Kelima, kesepakatan antara Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Keenam, kesepakatan antara Medef Internasional dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait memperkuat kerja sama bisnis keluarga antara Indonesia dan Prancis.

    Ketujuh, kesepakatan antara PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (PT SMART Tbk.) dengan Pacemar. Kedelapan, kesepakatan antara PT Istana Karang Laut dan SEAOWL SAS terkait Proyek Pengilangan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF).

    Kesembilan, kesepatakan PT SMART Tbk. dengan Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement (Cirad) terkait penelitian kelapa sawit. Terakhir, kesepakatan antara Alstom dan PT MRT Jakarta. 

  • Ekspor Batu Bara RI Turun jadi 160 Juta Ton, ESDM Bantah Gegara HBA

    Ekspor Batu Bara RI Turun jadi 160 Juta Ton, ESDM Bantah Gegara HBA

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor batu bara Indonesia turun menjadi 160 juta ton sepanjang periode Januari-April 2025. Angka ini susut 6,43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 171 juta ton. 

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai terkoreksinya ekspor batu bara tersebut tak lepas dari ketegangan geopolitik yang membuat permintaan dari pasar ekspor utama, China dan India, melemah. 

    “Karena masalah perang dagang saja sebenarnya sehingga mesin produksinya di China dan di India itu sedang berhenti lah sekarang ini,” ucap Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Surya Herjuna dalam acara FGD ‘Batu Bara dan Kedaulatan Energi Nasional’ di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Belakangan ekspor batu bara RI memang merosot. Terlebih ekspor ke China. Beberapa pihak menyebut penurunan volume ekspor itu terjadi lantaran pemerintah mewajibkan transaksi ekspor dengan merujuk harga batu bara acuan (HBA).

    Produsen China disebut urung membeli batu bara dari Indonesia lantaran HBA dinilai lebih tinggi dibanding harga pasar global.

    Kendati demikian, Surya membantah turunnya ekspor gara-gara kebijakan HBA. Dia bersikukuh turunnya ekspor karena pelemahan permintaan.

    Bahkan, dia menyebut permintaan batu bara untuk pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) juga turun. Surya memerinci, penjualan untuk DMO pada kuartal I/2025 mencapai 12 juta ton. Angka tersebut turun dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni 16 juta ton.

    “Menurut saya, kalau bicara HBA juga enggak pas sebenarnya karena toh nyatanya DMO-nya juga turun,” kata Surya. 

    Sebelumnya, Bea Cukai China mencatat impor batu bara Indonesia ke Negeri Tirai Bambu mencapai 14,28 juta ton pada April 2025. Jumlah impor itu anjlok 20% dibanding periode yang sama tahun lalu. 

    Melansir Reuters, penurunan impor emas hitam dari RI itu turun lantaran China menolak HBA yang terlalu tinggi. Di sisi lain, harga batu bara domestik China tengah jatuh ke level terendah dalam 4 tahun terakhir. 

    Kewajiban penggunaan HBA sebagai dasar penjualan batu bara di pasar global berlaku mulai 1 Maret 2025. Aturan itu tertuang Keputusan Menteri (Kepmen) Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara, yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadilia pada 24 Februari 2025. 

    Aturan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga penjualan komoditas mineral logam dan batu bara di pasar global maupun dalam negeri.

    Bahlil menginginkan agar eksportir batu bara menggunakan HBA sebagai acuan transaksi ekspor. Hal ini lantaran penjualan ekspor batu bara Indonesia masih menggunakan harga acuan yang disepakati dengan pembeli dari negara lain. 

    Menurut Bahlil, hal ini cukup merugikan. Sebab, terkadang batu bara Indonesia dihargai lebih murah dibandingkan negara lain. 

    “Nah, kita ini kan harus punya ide independensi, harus punya nasionalisme. Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain harganya rendah. Aku enggak mau itu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025) lalu.

    Oleh karena itu, dia pun menilai menjadikan HBA sebagai acuan ekspor merupakan keniscayaan. Dengan begitu, harga jual batu bara Indonesia di pasar internasional lebih menguntungkan. 

    “Jadi kita sekarang membuat HBA adalah agar harga kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global,” tuturnya.

  • Menaker Target Aturan Bantuan Subsidi Upah Terbit Bulan Depan

    Menaker Target Aturan Bantuan Subsidi Upah Terbit Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah menyusun aturan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja/buruh. Aturan itu rencananya akan diterbitkan dalam waktu dekat. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan rancangan beleid itu. Hal ini mengingat BSU merupakan program strategis pemerintah.

    Dia mengharapkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) ini dapat terbit dalam waktu dekat.

    “Harapannya bisa dikeluarkan segera mungkin. Insyaallah [bulan depan] ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

    Untuk itu, dia meminta masyarakat bersabar dan menunggu secara detail skema pemberian BSU yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mengguyur enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025. Ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2025 dan kuartal III/2025. 

    Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).  

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian/lembaga terkait pada Jumat (24/5/2025). 

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025) malam.

    Adapun, BSU sebesar Rp150.000 per bulan akan diberikan kepada sekitar 17 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau sebesar UMP/kota/kab yang berlaku, serta 3,4 juta guru honorer. 

    Bantuan akan diberikan selama 2 bulan yakni pada Juni-Juli 2025. BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada Juni 2025. 

  • Menaker Resmi Larang Pembatasan Usia dalam Rekrutmen Kerja

    Menaker Resmi Larang Pembatasan Usia dalam Rekrutmen Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan surat edaran (SE) mengenai larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Proses rekrutmen tenaga kerja harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia.

    Larangan tersebut diatur dalam SE Menteri Ketenagakerjaan No. M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja.

    “Poin utama dari surat edaran ini adalah larangan diskriminasi atas dasar apapun dalam proses rekrutmen tenaga kerja,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

    Yassierli menuturkan, Undang-undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

    Namun, dinamika praktik rekrutmen tenaga kerja saat ini masih menunjukkan adanya tantangan yang menjurus pada praktik diskriminatif dalam proses rekrutmen. Misalnya, kata dia, pembatasan usia, berpenampilan menarik, status pernikahan, tinggi badan, suku, hingga warna kulit.

    Untuk itu, Kemnaker menerbitkan surat edaran untuk mempertegas komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi. Hal ini sekaligus memberikan panduan yang jelas agar rekrutmen kerja dilakukan secara objektif dan adil. 

    Kendati begitu, Yassierli mengatakan bahwa pembatasan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja hanya dapat dilakukan dengan sejumlah ketentuan. 

    Pertama, memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Kedua, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum.

    “Ketentuan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas yang mana proses rekrutmen tenaga kerja juga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada kompetensi dan kesesuaian dengan pekerjaan,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Yassierli juga mendorong pemberi kerja agar menyampaikan informasi lowongan kerja secara benar, jujur, dan transparan, melalui kanal resmi. Tujuannya, untuk menghindari terjadinya praktik penipuan, pemalsuan, dan percaloan yang pada akhirnya akan merugikan para pencari kerja.

    Terakhir, dia mengimbau pemerintah daerah untuk mendorong dunia usaha agar menyusun kebijakan rekrutmen yang berpihak pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dan kepada dunia usaha dan dunia industri.

    “Saya mengajak untuk menjadikan ini sebagai momentum kita terus memperbaiki praktik rekrutmen agar lebih transparan, lebih adil, dan berbasis kompetensi,” pungkasnya.

  • Prospek Bisnis Batu Bara Kala Porsi Penambahan PLTU Makin Dipangkas

    Prospek Bisnis Batu Bara Kala Porsi Penambahan PLTU Makin Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA – Permintaan batu bara diproyeksi masih akan tetap prospektif meski porsi rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tanah Air semakin berkurang.

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, penambahan PLTU dalam 10 tahun ke depan dipatok sebesar 6,3 gigawatt (GW). Angka itu lebih rendah dibandingkan target penambahan listrik dari PLTU pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Sementara itu, porsi penambahan pembangkit hingga 2034 akan didominasi oleh pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dengan total kapasitas 42,6 GW atau 61% dari total penambahan pembangkit.

    Melihat rencana tersebut, pelaku usaha batu bara optimistis permintaan batu bara masih menjanjikan. Apalagi belum ada kejelasan pasti mengenai rencana pensiun dini PLTU dalam RUPTL terbaru PLN.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai permintaan batu bara untuk ekspor maupun domestik masih tinggi.

    “Kami masih optimistis permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor masih cukup bagus,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Dia bahkan, memproyeksikan serapan batu bara di pasar domestik yang saat ini porsinya mencapai 25% bisa naik menjadi 30%.

    Menurutnya, permintaan batu bara dalam negeri akan ditopang oleh industri smelter. Hendra menilai industri pengolahan itu masih berpotensi ekspansif.

    “Permintaan untuk industri smelter diproyeksi meningkat,” kata Hendra.

    Dia menambahkan bahwa pengusaha batu bara juga saat ini tak sepenuhnya bergantung pada bisnis energi fosil. Namun, ada beberapa yang mulai merambah ke bisnis energi bersih.

    Dengan begitu, setidaknya pengusaha batu bara memiliki bantalan jika prospek bisnis emas hitam menurun.

    “Beberapa perusahaan pertambangan batu bara telah berinvestasi di bidang usaha ekosistem energi bersih,” ucap Hendra.

    Optimisme tersebut juga datang dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO). Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira mengatakan, Perseroan meyakini prospek bisnis PLTU masih cukup baik. Apalagi, masih ada kebutuhan listrik untuk wilayah Asia.

    “Kami meyakini prospek PLTU di masa depan masih cukup baik terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Asia yang masih terus berkembang,” ucap Febriati kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Kendati demikian, ADRO juga bakal tetap mendorong usaha di sektor energi bersih. Febriati mengatakan, dalam mengoperasikan PLTU, ADRO melalui PT AlamTri Power menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

    Metode itu seperti teknologi circulating fluidized bed (CFB) yang bertemperatur rendah dan dapat menekan emisi sulfur dioksida.

    Di samping itu, perusahaan juga menerapkan teknologi ultra super critical (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan.

    “Selain itu kami juga telah mencoba untuk melakukan dekarbonisasi di antaranya melalui co-firing,” imbuh Febriati.

    Dia menjelaskan, AlamTri Power fokus mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan dan berpartisipasi aktif dalam tender berbagai pembangkit listrik terbarukan.

    Fokus ini seperti beberapa proyek EBT yang sedang dijalankan, di antaranya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan kapasitas 130 kilowatt peak (kWp) di Kelanis dan tambahan kapasitas 468 kWp PLTS dengan sistem terapung di Kalimantan Tengah.

    Adapun, PLTS itu untuk melayani kebutuhan listrik di area tambang PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Selain itu, ADRO juga mengembangkan PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 megawatt (MW) di kawasan industri di Kalimantan Utara.

    Sentimen Positif

    Sejumlah analis menilai, RUPTL PLN 2025—2034 berpotensi besar memberikan sentimen positif terhadap emiten batu bara yang memiliki kontrak pasokan domestik.

    Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, sentimen terhadap RUPTL PT PLN ini cukup positif dan memiliki potensi untuk mendorong kinerja penjualan batu bara domestik secara bottom line.

    ”Kalau terkait dengan meraih laba yang tinggi, semua tergantung daripada pendapat pemerintah terkait dengan harga batu bara acuan [HBA],” katanya saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Nafan memprediksi, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akan menjadi salah satu perusahaan yang diuntungkan karena penjualan batu bara perseroan cenderung mengarah pada pasar domestik.

    ”Karena PTBA kan lebih mengandalkan pada penjualan domestik jika dibandingkan dengan Alamtri atau Agro Group yang memang lebih menitikberatkan kepada ekspor,” pungkasnya.

    Senada, Head of Research PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai, RUPLT PLN memberikan sentimen positif terhadap kinerja emiten batu bara secara umum. Akan tetapi, emiten dengan kontrak pasokan domestik bakal mendapatkan lebih banyak keuntungan.

    Meskipun begitu, menurut Liza, volatilitas harga batu bara global masih menjadi sentimen negatif utama dari angin segar ini.

    Adapun Liza menilai, saham ADRO, PTBA, ITMG, hingga AADI memiliki potensi dengan katalis positif terhadap kebijakan ini. Saham ADRO, misalnya, dinilai memiliki diversifikasi bisnis yang kuat , termasuk pemangkit listrik dan logistik yang dapat memberikan stabilitas pendapatan perseroan.

    ”AADI selaku anak usaha ADRO memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama jika kebijakan royalti yang lebih rendah diterapkan,” kata Liza saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Batu Bara Masih Jadi Andalan 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembangunan PLTU batu bara tetap dilakukan oleh Indonesia lantaran tren transisi energi global bergeser. Dia pun menyinggung Amerika Serikat (AS) yang keluar dari Perjanjian Paris. 

    Oleh karena itu, dia berpendapat komitmen mengurangi penggunaan batu bara oleh negara lain kian tak pasti.

    “Oh, dia saja sudah keluar kok [dari Perjanjian Paris]. Pertanyaan itu harus saya jawab secara geopolitiknya seperti itu,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menambahkan bahwa masih ada negara maju yang kerap menggembar-gemborkan penghentian batu bara. Namun, pada kenyataannya negara tersebut masih punya kontrak jual beli emas hitam dengan Indonesia.

    Oleh karena itu, Bahlil menegaskan agar pihak-pihak yang dia maksud tak memaksa RI menyetop penggunaan batu bara. Kendati demikian, Bahlil tak memerinci negara mana yang dia maksud itu.

    “Kalau [negara itu] masih mau [pakai] batu bara, kenapa dia paksa kita tidak pakai batu bara,” kata Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil juga menegaskan bahwa Indonesia belum akan melakukan pensiun dini PLTU bila tidak ada dukungan pendanaan yang memadai. 

    Dia mengatakan, pemerintah sama sekali tak keberatan untuk memensiunkan PLTU batu bara dalam rangka transisi energi. Hanya saja, dia menekankan bahwa pensiun dini PLTU membutuhkan biaya besar, sementara dukungan pembiayaan dari perbankan masih minim dan belum ada perbankan yang mau memberi pembiayaan dengan bunga murah. 

    “Sudahlah negara ini lagi butuh uang. Mau pensiun [PLTU] boleh, besok pagi saya pensiunkan. Tapi, ada enggak dana donor yang mau biayai? Yuk, kasih dong,” kata Bahlil.

    Menurutnya, jika pensiun dini PLTU dipaksakan akan menjadi beban bagi negara. Di sisi lain, Bahlil tak mau melimpahkan beban tersebut kepada pelanggan listrik atau masyarakat.

    “Jangan minta pensiun, uangnya enggak dikasih, [malahan] kasih bunga mahal, teknologi mahal. Yang jadi beban siapa? Masa gue membebankan rakyat gue? Masa harus membebankan kepada negara untuk subsidi? Atau masa harus kurangi profitnya PLN? Yang benar saja,” jelas Bahlil.

    Wacana pensiun dini PLTU di Tanah Air belakangan seolah jalan di tempat sejak diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik atau Perpres EBT.

    Baru-baru ini, pemerintah juga telah mengeluarkan roadmap transisi energi yang memuat skema pensiun dini PLTU, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Peraturan tersebut berisi peta jalan untuk mengakhiri operasional PLTU batu bara guna mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. 

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bakal melakukan pensiun dini PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria. Pemerintah juga akan melarang pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022. 

    Permen tersebut juga memuat pertimbangan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri untuk mempercepat penghentian operasional PLTU batu bara secara total.

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Trump Puji Upaya Percepatan Negosiasi Tarif Uni Eropa

    Trump Puji Upaya Percepatan Negosiasi Tarif Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kegembiraannya atas keputusan Uni Eropa untuk mempercepat perundingan perdagangan, hanya beberapa hari setelah ia mengancam akan mengenakan tarif 50% jika kesepakatan tidak tercapai.

    Dalam unggahan di media sosial yang dikutip Rabu (28/5/2025), Trump mengklaim telah menerima informasi bahwa Uni Eropa tengah berupaya menetapkan tanggal pertemuan secepatnya.

    Ia menyambut sinyal ini sebagai perkembangan positif dan menyatakan harapan bahwa Eropa, sebagaimana ia desak terhadap China, akan membuka pasarnya untuk produk-produk AS.

    Trump sebelumnya mengatakan akan mengenakan tarif 50% atas barang-barang Uni Eropa tetapi memperpanjang batas waktu agar pajak impor tersebut berlaku hingga 9 Juli setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, di mana ia setuju untuk mempercepat pembicaraan.

    “Saya sangat puas dengan alokasi Tarif 50% untuk Uni Eropa, terutama karena mereka ‘lambat (untuk mengatakannya dengan halus!) dalam negosiasi kami dengan mereka,” kata Trump dalam postingannya dikutip dari Bloomberg.

    Trump memang dikenal jarang memberi pujian kepada Uni Eropa, yang selama ini ia kecam sebagai entitas yang didesain untuk “menipu” Amerika Serikat. Blok tersebut didirikan pasca-Perang Dunia II untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Eropa.

    Adapun dalam langkah strategis terbarunya, Uni Eropa akan memfokuskan upaya negosiasi pada sektor-sektor yang paling terdampak oleh ancaman tarif Trump, seperti logam, otomotif, farmasi, semikonduktor, dan industri penerbangan sipil. Upaya ini menjadi bagian dari strategi perdagangan yang mencakup pengurangan hambatan tarif dan non-tarif.

    Tawaran dagang terbaru UE sebelumnya telah mencakup wacana penurunan tarif timbal balik serta kerja sama menghadapi tantangan global. Namun, usulan itu ditolak Washington, yang kemudian mendorong Trump untuk meningkatkan ancaman tarif.

    Negara-negara anggota Uni Eropa telah mendapat pengarahan soal perkembangan terakhir ini pada awal pekan, setelah Komisioner Perdagangan UE Maros Sefcovic berdialog dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer.

  • Ray Dalio Dikabarkan Batal jadi Penasihat Danantara

    Ray Dalio Dikabarkan Batal jadi Penasihat Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Ray Dalio dikabarkan batal menjadi penasihat untuk lembaga sovereign wealth fund Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Kabar tersebut muncul hanya dua bulan setelah Pemerintah Indonesia mengumumkan keterlibatan miliarder AS tersebut sebagai dewan penasihat Danantara.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (28/5/2025), menurut sumber-sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sedang membahas masalah pribadi, pendiri Bridgewater Associates itu memilih untuk tidak menjadi anggota dewan penasihat Danantara. 

    Padahal, Danantara secara terbuka telah mengumumkan pengangkatannya bersama dengan empat pemimpin bisnis dan politik terkemuka lainnya pada Maret tahun ini.

    Adapun, alasannya penolakan Dalio untuk masuk ke Danantara hingga saat ini belum terungkap dengan jelas.

    Ketidakhadiran Dalio dinilai menjadi kemunduran bagi salah satu inisiatif utama Presiden Indonesia Prabowo Subianto di tengah upayanya meningkatkan perekonomian. 

    Lembaga baru yang bertugas mengelola perusahaan-perusahaan milik negara Indonesia yang kuat dan dividen mereka yang bernilai miliaran dolar, telah dirundung oleh kekhawatiran atas transparansi dan arah strategis. Hal itu berkontribusi terhadap volatilitas di pasar keuangan negara pada saat kebijakan presiden masih terbentuk.

    Presentasi slide oleh Danantara pada Mei 2025 kepada para investor di Jakarta menunjukkan dewan penasihat beranggotakan empat orang yang tidak menyertakan Dalio. 

    Jajaran tersebut meliputi ekonom Jeffrey Sachs, pensiunan manajer dana Chapman Taylor, mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra, dan mantan kepala Credit Suisse Group AG untuk Asia Helman Sitohang.

    Dalio menolak berkomentar melalui juru bicaranya. Sementara, Taylor mengonfirmasi perannya di profil LinkedIn-nya.

    Sachs mengatakan dia setuju atas dasar pro bono, tanpa kompensasi apa pun dan akan memberikan pandangan ekonomi sebagai penasihat. Adapun, Sitonghang dan Thaksin tidak segera bersedia berkomentar.

    Juru bicara Danantara Kania Sutisnawinata mengatakan dalam sebuah email bahwa dana tersebut saat ini sedang dalam proses menyelesaikan program-programnya dan menyempurnakan rencana bisnisnya. Dia tidak mengomentari status peran Dalio atau mengapa dia dihilangkan dari presentasi slide.

    Sementara itu, indeks saham acuan Indonesia atau IHSG telah anjlok hampir 12% sejak awal tahun 2025 hingga 21 Maret 2025, hari perdagangan terakhir sebelum Danantara mengumumkan jajaran manajemen dan penasihatnya pada hari Senin berikutnya.

    Untuk meredakan kritik dan meningkatkan kepercayaan pasar, Danantara bergegas mengungkap nama-nama tersebut setelah diskusi awal meskipun penunjukannya belum diformalkan, kata salah satu sumber. 

    Danantara belum mengirim surat apa pun kepada Dalio dan yang lainnya untuk mengonfirmasi posisi penasihat mereka setelah penawaran lisan, menurut sumber tersebut.

    Pada 24 Maret 2025, IHSG turun sebanyak 5%, penurunan intraday terbesar sejak 2020. Indeks kemudian memangkas kerugian saat para penasihat dan anggota tim manajemen diresmikan, dan ditutup pada hari itu dengan penurunan 1,6%.

    Danantara juga mengumumkan pada hari itu bahwa Yup Kim, kepala investasi Texas Municipal Retirement System yang bernilai US$44 miliar, akan menjadi anggota komite investasi dan manajemen portofolio. Kim mengatakan kepada Bloomberg News melalui email bahwa dia belum menerima posisi di dana tersebut.

    Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir sempat mengatakan pada Maret lalu bahwa lembaga tersebut memiliki aset senilai US$900 miliar, menurut akunnya, dan diharapkan akan mendapatkan dividen senilai US$20 miliar selama 12 bulan yang perlu diinvestasikan kembali. 

    Dalam jangka panjang, para eksekutif lembaga tersebut mengatakan bahwa mereka berharap dapat menarik investasi asing ke Indonesia dalam bentuk investasi bersama.

    Bulan lalu, Danantara dan Qatar sepakat untuk mengumpulkan US$4 miliar untuk investasi di Indonesia, yang menandai usaha patungan pertama yang direncanakan oleh dana tersebut dengan investor asing.

    Pada Minggu kemarin, Perdana Menteri China Li Qiang bertemu dengan Prabowo di Jakarta untuk membahas kerja sama di berbagai sektor. China Investment Corp., dana kekayaan negara senilai US$1,3 triliun, dan Danantara menandatangani perjanjian investasi, menurut sekretariat presiden Indonesia, meskipun tidak ada rincian yang diberikan.

  • OPINI : Anomali Pasar Beras

    OPINI : Anomali Pasar Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Tanpa banyak di­­­sadari, secara na­­­sional harga gabah cenderung menurun. Me­­­­­ru­­­juk data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga gabah kering panen (GKP) cenderung turun baik di petani maupun peng­­­gi­­­lingan.

    Pada Maret 2025, har­­­ga GKP di petani dan penggilingan masing-masing Rp6.586/kg dan Rp6.818/kg, turun menjadi Rp6.548/kg dan Rp6.780/kg di April. Sebaliknya, harga beras me­­­dium dan premium di konsumen justru naik.

    Pada Maret 2025 harga beras me­­­dium dan premium di konsumen masing-masing Rp13.699/kg dan Rp15.549/kg, naik menjadi Rp13.717/kg dan Rp15.567/kg di April.

    Selain itu, harga beras telah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Merujuk data Bapanas, secara nasional harga beras medium di konsumen pada Januari 2025 Rp13.523/kg, naik jadi Rp13.717/kg pada April. Harga ini di atas HET: Rp13.500/kg, sedangkan harga beras premium di konsumen di periode yang sama bergerak Rp15.451/kg—Rp15.567/kg, masih di bawah HET khusus zona I (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat) yang HET-nya Rp14.900/kg. Untuk zona II dan III harganya 4,4%—12,9% di atas HET. Situasi ini sudah terjadi berbulan-bulan.

    Bukankah Maret—April terjadi panen raya dan produksi melimpah? Merujuk data BPS, produksi beras di Maret 2025 mencapai 5,14 juta ton, dan di April diperkirakan 5,3 juta ton. Dikurangi konsumsi (2,59 juta ton) di Maret terjadi surplus 2,55 juta ton, dan di April 2,71 juta ton beras. Ini surplus yang besar.

    Produksi diperkirakan mulai melandai di Mei dan Juni, yang masing-masing sebesar 2,63 juta ton dan 2,22 juta ton beras. Sesuai hukum pasokan-permintaan, ketika permintaan tetap harga beras seharusnya menurun. Mengapa pergerakan harga gabah dan beras asimetris? Mengapa anomali ini terjadi?

    Hemat saya, ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan perberasan, yang celakanya, anomali. Penyimpangan dari kenormalan dimulai, pertama, mengubah drastis kualitas pengadaan gabah Bulog dan mewajibkan penggilingan padi swasta mematuhinya. 

    Untuk memuluskan pengadaan gabah, dikerahkan aparat Polri dan TNI. Harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan Rp6.500/kg GKP tanpa syarat kualitas. Harga pembelian beras di Bulog Rp12.000/kg dengan standar kualitas beras diturunkan: derajat sosoh 95%, butir patah 25%, dan menir 2%. Ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas No. 14 Tahun 2025 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras pada 24 Januari 2025.

    Di mana-mana berlaku kaidah “ada barang ada harga” alias barang dihargai atas kualitasnya. Gabah di bawah standar kualitas dihargai lebih rendah dari harga patokan. Berlakulah rafaksi harga.

    Sialnya, rafaksi harga gabah juga tak ada. Kalau GKP di petani tidak lagi ada syarat kualitas berarti gabah basah karena padi dipanen saat banjir atau saat hujan atau gabah sengaja direndam air agar bobotnya naik harus dibeli Rp6.500/kg. Padahal, kadar air gabah bisa lebih 35%, jauh di atas standar normal (25%). Kalau padi dipanen dini, butir hijau atau butir kapur bisa lebih 20% dari seharusnya maksimal 10%.

    Di sisi lain, regulasi itu juga secara implisit mengatur gabah petani berkualitas bagus dihargai sama: Rp6.500/kg. Apa adil? Bukankah ini tidak mendidik petani. Celah regulasi membuka perilaku aji mumpung: panen dini sebelum waktunya, membasahi gabah dengan air agar bobotnya naik atau laku lancung lain.

    Bagi Bulog, penanganan gabah aneka kualitas ini selain rumit juga menambah beban. Kalau volume gabah besar, betapa krusialnya menangani gabah basah di saat keberadaan mesin pengering (dryer), baik milik Bulog maupun swasta, amat terbatas? Bagaimana agar gabah tidak rusak?

    Ujung dari semua ini, gabah yang diterima Bulog potensial kualitasnya rendah: butir hijau/kapur dan kadar air lebih tinggi dari standar. Ini memunculkan ketidakpastian rendemen alias rendemen rendah. Akhir dari semua ini, biaya produksi beras tinggi, bisa di atas Rp14.000/kg.

    Pada saat yang sama kualitas beras hasil giling turun, yang membuat kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) juga turun. Ini membuat ongkos penyimpanan besar di satu sisi. Di sisi lain, penetrasi beras di pasar menjadi rendah kala disalurkan.

    Kedua, penyetopan penyaluran beras, baik bantuan pangan maupun operasi pasar. Penyetopan ini membuat beras mandeg sebagai stok mati (dead stock), yang membebani Bulog sebagai pengelola stok. Saat ini di gudang Bulog ada stok 3,5 juta ton beras, diklaim tertinggi sejak BUMN ini berdiri.

    Diyakini tak lama lagi menyentuh 4 juta ton. Dari stok beras itu ada puluhan ribu ton berusia lebih setahun dan ratusan ribu ton berusia 8—13 bulan. Idealnya beras disimpan hanya 4 bulan. Lebih dari itu beras potensial turun mutu bahkan rusak. Beras berkutu saja heboh, Bulog pasti dihujat jika beras rusak.

    Stok besar itu terjadi karena selain sisa stok tahun lalu dari impor (1,8 juta ton) juga karena tidak ada penyaluran. Penyetopan penyaluran seiring penyerapan beras besar-besaran potensial membuat pasar “kering” pasokan, terutama dari swasta.

    Karena gabah dan beras mayoritas diserap Bulog dan swasta menahan pengadaan lantaran insentif ekonomi kurang menarik. Ini diduga penyebab harga beras naik. Kalau tiba-tiba terjadi kenaikan harga yang tinggi Bulog pasti kewalahan. Pemerintah akan sulit mengatasi.

    Agar situasi ini tidak berkelanjutan perlu koreksi kebijakan. Pertama, HPP harus kembali dilengkapi syarat kualitas, juga ada rafaksi harga gabah. Kedua, harga pembelian beras di Bulog harus disesuaikan agar menarik bagi swasta, setidaknya Rp13.000/kg. Ketiga, HET beras harus disesuaikan.

    Gabah adalah input untuk diolah jadi beras. Ketika harga gabah naik tidak masuk akal harga beras tidak disesuaikan. HET beras saat ini ditetapkan tahun lalu kala HPP GKP Rp6.000/kg. Keempat, membuka penyaluran beras.