Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Investor China Nikmati Tax Holiday, Pemerintah: Strategi Tarik Investasi Asing

    Investor China Nikmati Tax Holiday, Pemerintah: Strategi Tarik Investasi Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan daur ulang asal China, GEM Co.Ltd. melalui anak perusahannya PT QMB New Energy Material, menjadi salah satu investor di Morowali yang menikmati fasilitas tax holiday dari pemerintah.

    Departemen Keuangan QMB menyampaikan melalui penanaman modal di Morowali tersebut, perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) Badan.

    ⁠”Ada pembebasan pajak penghasilan selama 10 tahun dan tambahan pengurangan [PPh] sebesar 50% selama 2 tahun,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (30/5/2025).

    Melansir dari halaman resmi QMB, perusahaan di Sulawesi Tengah ini merupakan perusahaan patungan antara GEM Co.,Ltd., Tsingshan Holding Group, Brunp (anggota Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.), Ecopro BM dari Korea Selatan, dan Hanwa Co. Ltd. dari Jepang.

    Bukan hanya membangun pabrik, GEM bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) turut bekerja sama membangun China-Indonesia Joint Laboratory untuk R&D nikel senilai US$30 juta.

    Meski demikian, GEM menyampaikan bahwa pihaknya tidak memanfaatkan fasilitas super deduction tax karena telah menerima tax holiday.

    Bahkan, perusahaan asal China tersebut menambah investasinya dengan membangun International Green Industrial Park/IGIP di Morowali, yang diestimasi senilai US$8 miliar atau Rp129,74 triliun (kurs Rp16.217 per dolar AS).

    Pendiri GEM Xu Kaihua menyampaikan bahwa saat sejumlah pemain nikel membangun industri baterai untuk kendaraan listrik atau electronic vehicle (EV), perusahaannya fokus membangun IGIP yang mengarah pada daur ulang baterai yang nol emisi.

    “Pembangunan IGIP tahap awal US$2 miliar. Total estimasi US$8 miliar,” ujarnya kepada wartawan usai kunjungannya di ITB, Sabtu (24/5/2025).

    Pemerintah Terus Tawarkan Insentif

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah memang terus menawarkan sejumlah insentif dan fasilitas seperti tax holiday maupun tax allowance untuk menarik investasi asing.

    Todotua menuturkan di depan para investor asal China, bahwa indonesia akan memberikan insentif dan fasilitas investasi yang kompetitif bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Ini merupakan strategi kami untuk meningkatkan daya saing di negara kami, seperti tax holiday, serta untuk mendorong investasi dalam pelatihan dan R&D,” ujarnya dalam giat Tri Hita Kirana: Inaugural Global Business Summit on Belt and Road Infrastructure di kantor BKPM, Minggu (25/5/2025).

    Libur pajak atau tax holiday berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau Corporate Income Tax (CIT), yakni pengurangan sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500 miliar (setara US$33,5 juta) atau lebih untuk jangka waktu 5—20 tahun.

    Investor juga memungkinkan untuk mendapatkan tambahan pengurangan PPh Badan sebesar 50%.

    Bagi investor yang melakukan investasi kurang dari ketentuan tersebut, pemerintah juga memberikan mini tax holiday berupa pengurangan PPh Badan sebesar 50% untuk investasi senilai Rp100 miliar (US$6,7 juta) atau paling banyak Rp500 miliar untuk periode 5 tahun. Pengurangan PPB tambahan sebesar 25% selama 2 tahun.

    Bukan hanya itu, terdapat pula tax allowance berupa pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan PPh sebesar 30% dari nilai aset tetap awal (5% per tahun selama 6 tahun) untuk bidang usaha tertentu dan/atau di wilayah tertentu.

    Selain itu, pengurangan depresiasi dan amortisasi yang dipercepat atas aset berwujud atau aset tidak berwujud. Lalu, PPh atas dividen sebesar 10% atau tarif pajak yang lebih rendah sesuai perjanjian pajak yang berlaku serta perpanjangan periode pengalihan kerugian selama 5—10 tahun.

    Dalam rangka kemudahan investasi juga, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk untuk impor mesin, barang, dan bahan baku untuk industri dan sektor jasa selama 2 tahun atau lebih bagi perusahaan yang menggunakan mesin buatan lokal (minimal 30%).

    Sementara bagi investor yang memberikan edukasi, pemerintah memberikan super deduction tax berupa pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan PPh hingga 200% dari biaya kegiatan pendidikan.

    Kebijakan tersebut juga termasuk pengurangan penghasilan bersih yang dikenakan pajak penghasilan sebesar 60% dari total investasi (usaha baru atau perluasan) dalam aset tetap untuk industri padat karya serta pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan pajak penghasilan hingga 300% dari biaya kegiatan R&D.

    Terakhir, Todotua mempromosikan keberadaan 25 kawasan ekonomi khusus dengan insentif tambahan dan fasilitas bagi investor berupa kawasan perdagangan bebas dengan pembebasan bea dan pajak untuk impor, pengolahan, dan ekspor barang.

    “Negara ini merupakan gerbang menuju pasar tunggal regional dengan 680 juta penduduk. Indonesia juga terhubung dengan pasar global utama, termasuk China, India, dan Eropa melalui European Free Trade Association,” ungkapnya.

    Adapun, menurut Laporan Perpajakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 2023, pemerintah telah memberikan tax allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu terkait hilirisasi senilai Rp21 miliar.

    Sementara pemanfaatan tax holiday untuk industri pionir terkait hilirisasi senilai Rp3,84 triliun.

  • JAPFA Luncurkan OLAGUD Fillet Dada Ayam Siap Makan untuk Ekspor

    JAPFA Luncurkan OLAGUD Fillet Dada Ayam Siap Makan untuk Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) melalui entitas bisnis hilirnya, JAPFA Food, resmi mengekspor produk terbaru, OLAGUD Ready-To-Eat (“RTE”) Tender Chicken Breast, fillet dada ayam siap makan ke Singapura sebanyak satu kontainer berukuran 40 feet. Ekspor perdana ini merupakan langkah strategis JAPFA dalam memperluas pasar internasional dan sekaligus membuktikan kemampuan produk-produk hilir JAPFA dalam bersaing di pasar global.

    Produk OLAGUD RTE Tender Chicken Breast ini dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan healthy snack (cemilan sehat) tinggi protein untuk masyarakat di Singapura. Produk ini telah melalui proses produksi yang ketat dan sesuai dengan standar keamanan pangan yang disyaratkan oleh pemerintah Singapura.

    Produk OLAGUD RTE Tender Chicken Breast ini hadir dalam enam varian rasa, yang dirancang untuk memenuhi selera konsumen internasional, yakni Himalayan Pink Salt, Herbs, Miso Shoyu, Peri-Peri, Smokey, dan Hainanese. Ragam rasa ini dikembangkan melalui riset mendalam terhadap preferensi konsumen di Singapura, yang menjadi negara tujuan ekspor perdana.

    “Ekspor ini menjadi bukti bahwa produk-produk JAPFA Food mampu bersaing di pasar global dan memenuhi standar mutu serta keamanan pangan yang ketat. Kami bangga bisa mempersembahkan produk-produk berkualitas dari Indonesia,” ujar Rachmat Indrajaya, Direktur JAPFA.

    Langkah ekspor ini juga sejalan dengan komitmen JAPFA dalam mendukung ketahanan pangan regional. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan sistem produksi terintegrasi, JAPFA mampu menyediakan pasokan pangan berkualitas tinggi secara berkelanjutan, tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga pasar internasional.

    Keberhasilan ekspor ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Seluruh produk ekspor ini disertai dengan Veterinary Health Certificate yang diterbitkan secara resmi oleh otoritas veteriner, sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Drh. Nuryani Zainuddin, M.Si menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin kualitas dan keamanan produk hewani yang dieskpor. “Produk yang diekspor telah melalui proses verifikasi dan pengawasan ketat sesuai dengan standar kesehatan hewan nasional dan internasional. Selain itu, kami juga mengawasi prinsip-prinsip kesejahteraaan hewan agar seluruh rantai produksi tidak hanya efisien, melainkan juga beretika.”

    Ekspor perdana produk fillet ayam siap makan ini diharapkan menjadi awal dari pengiriman-pengiriman berikutnya ke berbagai negara lain, memperkuat posisi JAPFA sebagai pelaku utama dalam industri pangan yang berdaya saing tinggi. Di samping itu, menjadi contoh sukses sinergi antara inovasi industri dengan kebijakan pemerintah.

  • Pengusaha Masih Waswas Menunggu Keputusan Pengadilan soal Tarif Trump

    Pengusaha Masih Waswas Menunggu Keputusan Pengadilan soal Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha belum merasa tenang atas pemblokiran kebijakan tarif oleh Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat (AS). 

    Untuk diketahui, pemerintahan AS mempertimbangkan upaya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 15% selama 150 hari setelah pembatalan pemblokiran kebijakan serupa oleh Pengadilan Banding Federal. Sebelumnya, tarif Trump diblokir pengadilan AS.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan dunia usaha menyambut baik jika AS membatalkan kebijakan tarif. Namun, lanjut dia, pada kenyataannya saat ini belum ada kepastian terhadap keputusan pengadilan AS.

    “Pada kenyataannya saat ini belum ada certainty terhadap keputusan pengadilan perdagangan AS tersebut karena pemerintahan Trump mengajukan banding. Jadi kita belum tahu apakah pada akhirnya kebijakan tarif yang ada saat ini akan betul-betul dicabut atau tidak,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (30/5/2025).

    Di sisi lain, Apindo menilai Trump kemungkinan besar bakal mencari cara lain untuk menciptakan hambatan perdagangan (trade barrier) jika nantinya pengadilan banding memutuskan untuk mencabut kebijakan tarif dari Kepala Negara AS.

    “Kami rasa pemerintahan Trump sendiri akan berupaya menggunakan cara lain untuk menciptakan trade barrier bagi Indonesia dan negara-negara lain di dunia di pasar AS karena intensi dari pemerintahan Trump sendiri adalah proteksionisme pasar AS,” ujarnya.

    Untuk itu, sambung Shinta, Apindo melihat bahwa perubahan kebijakan yang berubah-ubah saat ini hanya membuat situasi menjadi semakin tidak pasti.

    Pasalnya, Shinta menjelaskan bahwa kondisi ini belum bisa membantu pelaku usaha untuk membuat keputusan usaha yang terukur baik dari sisi risiko maupun peluang. Serta, belum bisa membantu dunia usaha mengambil keputusan yang efektif terhadap penciptaan daya saing di pasar AS, lantaran kebijakan tarif AS bisa berubah kapan pun.

    “Jadi meskipun sedikit menggembirakan, kami tetap tidak bisa mengandalkan keputusan pengadilan tersebut,” ungkapnya.

    Melansir Reuters pada Jumat (30/5/2025), pemerintah AS belum membuat keputusan akhir dan dapat menunggu untuk memberlakukan rencana apapun setelah Pengadilan Banding Federal pada Kamis (29/5/2025) memberlakukan kembali tarif Trump yang paling luas secara sementara.

    Adapun, keputusan tersebut membalikkan putusan pengadilan perdagangan AS blokir tarif Trump, yakni sebelumnya memerintahkan pemblokiran kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump. 

    Pengadilan Perdagangan Internasional sebelumnya dalam putusannya menyatakan Trump telah bertindak melampaui batas kewenangannya, dan kekuasaan untuk mengatur perdagangan luar negeri sepenuhnya berada di tangan Kongres.

    “Pengadilan tidak menilai apakah penggunaan tarif oleh Presiden itu bijak atau efektif. Yang jelas, undang-undang tidak mengizinkannya,” tulis panel tiga hakim dalam putusan.

    Pengadilan menilai alasan darurat nasional tidak cukup untuk membenarkan tindakan sepihak tersebut di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

    Di sisi lain, putusan dari Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Federal di Washington yang mengabulkan banding Pemerintah AS tidak memberikan pendapat atau alasan pemberlakuan tarif itu. Namun, pengadilan banding AS memerintahkan penggugat dalam kasus tersebut untuk menanggapi paling lambat pada 5 Juni dan administrasi paling lambat 9 Juni.

  • Pengusaha Tak Khawatir Cadangan Batu Bara Kalori Tinggi Kian Tipis

    Pengusaha Tak Khawatir Cadangan Batu Bara Kalori Tinggi Kian Tipis

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Mining Association (IMA) mengamini total cadangan batu bara kalori tinggi di Indonesia kian menipis.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mencatat, total cadangan batu bara saat ini berada di kisaran 31 miliar ton dengan sumber daya yang ditaksir sekitar 97 miliar ton. 

    Namun, dari total cadangan itu, hanya sekitar 5% batu bara dengan kalori tinggi atau 6.000 kcal/GAR. Sementara itu, untuk kalori 5.000 kcal/GAR sekitar 8% dan batu bara dengan kalori 4.200 kcal/GAR mencapai 73%.

    Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai cadangan terbesar batu bara Indonesia memang jenis kalori menengah (intermediate) dan rendah (low).

    “Memang cadangan kita terbesar ya di kalori menengah dan rendah,” kata Hendra kepada Bisnis, Jumat (30/5/2025).

    Asal tahu saja, batu bara dengan kalori menengah umumnya memiliki nilai kalori antara 4.700 hingga 5.600 kkal/kg GAR, sedangkan batu bara dengan kalori rendah memiliki nilai kalori di bawah 4.700 kkal/kg GAR.

    Hendra pun menyebut, untuk meningkatkan cadangan batu bara kalori tinggi, para pemangku kepentingan tentu perlu menggalakan eksplorasi.

    “Untuk bisa mendapatkan cadangan kalori tinggi dan untuk menambah cadangan nasional, eksplorasi perlu digalakkan,” ucap Hendra.

    Lebih lanjut, Hendra berpendapat menipisnya cadangan batu bara kalori tinggi bukan ancaman serius bagi pelaku usaha. Sebab, kata dia, tren permintaan terbesar dalam 2 dekade terakhir justru untuk batu bara kalori menengah dan rendah.

    Menurutnya, tingginya permintaan batu bara kalori menengah dan rendah itu justru menjadikan Indonesia sebagai  produsen terbesar.

    Adapun, imbuh Hendra, tingginya permintaan batu bara kalori menengah dan rendah itu ditopang penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    “Untuk dapat keekonomian PLTU, mereka membutuhkan [batu bara] kalori menengah/rendah dan sulfur yang rendah, yang mana Indonesia produsen terbesar di dunia,” tutur Hendra.

    Menipisnya cadangan batu bara kalori tinggi di Indonesia, pertama kali diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Surya Herjuna. Dia mengatakan, pemerintah dan para pemangku kepentingan bakal terus mencari solusi.

    “Cadangan mungkin zaman dulu kalori 6.000 kcal/GAR masih banyak. Sekarang ini Indonesia hampir 70% kalorinya di bawah 4.200 kcal/GAR,” tutur Surya dalam acara FGD ‘Batu Bara dan Kedaulatan Energi Nasional’ di Jakarta, Rabu (28/5/2025). 

    Oleh karena itu, pemerintah bakal terus mendorong kegiatan eksplorasi supaya Indonesia bisa terlepas dari krisis batu bara berkalori tinggi. Tanpa ada eksplorasi, kata Surya, cadangan batu bara, khususnya kalori tinggi tidak akan bertambah.

    Di sisi lain, pemerintah bersama pelaku usaha tengah menggodok rencana ke depan di tengah menipisnya batu bara kalori tinggi. 

    “Bahkan, teman-teman di PT PLN sudah saya sampaikan harus berubah paradigma terkait dengan penggunaan batu bara di pembangkit mereka,” kata Surya. 

    Menurutnya, jika pelaku usaha masih berharap menggunakan batu bara dengan kalori di kisaran 5.000 kcal/GAR hingga 6.000 kcal/GAR, mereka bakal kesulitan untuk mengembangkan bisnis. Ini terutama bagi PLN yang membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

    Di sisi lain, Surya mengatakan bahwa pemerintah tetap berharap nilai ekonomi batu bara dengan kalori 4.200 kcal/GAR masih bisa dipertahankan. Apalagi, masih banyak industri yang mengandalkan komoditas tersebut. 

    Dengan mempertahankan nilai ekonomi itu, batu bara akan tetap memiliki sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Kami berharap nilai ekonomi batu bara masih bisa kita pertahankan supaya penggunaan di PLTU, maupun di semen, pupuk, dan lainnya masih bisa kita sumbangsih untuk peningkatan ekonomi kita,” ucap Surya.

  • WHO Dukung RI Terapkan Aturan Kemasan Rokok Polos

    WHO Dukung RI Terapkan Aturan Kemasan Rokok Polos

    Bisnis.com, JAKARTA — World Health Organization (WHO) mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam menekan penggunaan tembakau, khususnya pada kalangan muda.

    Adapun, langkah pemerintah membatasi penggunaan tembakau itu ditandai dengan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    Aturan-aturan utama dalam PP ini meliputi peningkatan batas usia minimum untuk membeli tembakau, rokok elektronik, dan produk nikotin lainnya menjadi 21 tahun. Lalu, larangan penjualan rokok ecer per batang, syarat peringatan kesehatan bergambar mencakup 50% kemasan, larangan penggunaan perisa dan zat aditif, serta larangan iklan tembakau pada media sosial. 

    Perwakilan WHO untuk Indonesia Paranietharan menilai langkah-langkah ini menjadi tonggak penting dalam melindungi penduduk Indonesia, khususnya generasi muda, dari bahaya mematikan produk tembakau dan nikotin.

    “Langkah-langkah ini menunjukkan kemauan politik yang kuat dan kesadaran yang jelas bahwa melindungi kesehatan kalangan muda saat ini penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” katanya melalui keterangan resmi dikutip Jumat (30/5/2025).

    Menurut Paranietharan, kebutuhan akan tindakan tegas yang berbasis bukti sangatlah nyata. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa 30,8% orang berusia 15 tahun atau lebih menggunakan tembakau, dengan angka penggunaan pada laki-laki sebanyak 57,9% dan pada perempuan 3,3%. 

    Selain rokok konvensional, meningkatnya rokok elektronik dan produk nikotin lain menjadi ancaman baru yang terus berkembang. Menurut Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021, prevalensi penggunaan rokok meningkat sebanyak sepuluh kali lipat dari 0,3% pada tahun 2011 menjadi 3,0% pada 2021.

    Paranietharan mengatakan, kekhawatiran khususnya muncul dari tingginya angka penggunaan rokok elektronik di kalangan muda. Data GATS 2021 menunjukkan bahwa 7,5% orang usia 15–24 tahun menggunakan rokok elektrik, lebih tinggi dibandingkan 3,1% pada kelompok usia 25–44 tahun.

    Lebih mengejutkan lagi, Global School-Based Health Survey 2023 mencatat 12,4% siswa usia 13–17 tahun saat ini menggunakan rokok elektronik.

    Merespons tren-tren ini, WHO menyerukan kepada Indonesia untuk melanjutkan momentum dan menerapkan kemasan standar untuk semua produk tembakau dan nikotin. Kemasan standar atau disebut juga kemasan polos tidak mencantumkan logo merek, warna, maupun unsur promosi pada kemasan produk, melainkan hanya menyebutkan merek dalam bentuk huruf standar disertai peringatan kesehatan berukuran besar. 

    Paranietharan berpendapat, bukti menunjukkan bahwa intervensi ini dapat mengurangi daya tarik produk tembakau dan nikotin, terutama bagi anak muda. Lalu, menghilangkan fungsi kemasan sebagai alat pemasaran, mencegah desain yang memberi kesan keliru tentang keamanan produk, serta meningkatkan visibilitas dan dampak dari peringatan kesehatan.

    Paranietharan lagi-lagi mengatakan bahwa kemasan standar adalah upaya yang telah terbukti mampu menangkal kemampuan industri tembakau memasarkan produk berbahaya menjadi seolah-olah aman atau menarik. 

    “Kebijakan ini akan meredam pengaruh industri, melindungi generasi berikutnya dari jeratan pembentukan citra yang menyesatkan, dan menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia telah menyiapkan landasan hukumnya, sekarang dibutuhkan aksi nyata,” katanya.

    Secara global, 25 negara telah mengadopsi dan menerapkan kebijakan kemasan standar dan empat negara lainnya sedang dalam tahap implementasi. Di antara negara-negara G20, Arab Saudi, Australia, Inggris, Kanada, Prancis, dan Türkiye telah memberlakukan kebijakan ini.

    Di kawasan Asean, Laos, Myanmar, Singapura, dan Thailand juga telah mengadopsi kemasan standar dan tengah berada di berbagai tahap pelaksanaan, menunjukkan bahwa langkah ini layak dan efektif dalam konteks regional.

    Di sisi lain, Paranietharan menuturkan, industri tembakau terus menentang kemasan standar dengan klaim yang tidak berdasar, seperti memicu perdagangan ilegal, merugikan pelaku usaha kecil, dan melanggar hukum perdagangan. Namun, argumen-argumen ini tidak dapat dibuktikan. 

    Menurutnya, data langsung dari negara-negara yang telah menerapkannya, terutama Australia, menunjukkan penurunan angka merokok, peningkatan upaya berhenti merokok, dan hasil kesehatan masyarakat yang membaik.

    Secara hukum, Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk melangkah lebih jauh. Pasal 435 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang solid untuk mengadopsi kemasan standar. 

  • Macron Amankan Kesepakatan Kerja Sama Prancis-Singapura, untuk Pertahanan Hingga Tenaga Nuklir

    Macron Amankan Kesepakatan Kerja Sama Prancis-Singapura, untuk Pertahanan Hingga Tenaga Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA — Prancis dan Singapura menandatangani kesepakatan luas untuk meningkatkan kerja sama tenaga nuklir dan energi bersih. 

    Kesepakatan itu ditandatangani ditengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Negeri Singa. 

    Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Jumat (30/5/2025), Macron mengatakan, kesepakatan tersebut juga mencakup kolaborasi dunia maya dan pertahanan. Dia menuturkan, Prancis dan Singapura bukan hanya mitra, tetapi juga teman tepercaya.

    Macron sedang dalam perjalanan keliling Asia Tenggara yang telah membawanya ke Vietnam dan Indonesia. Dia berupaya menempatkan Prancis sebagai penyeimbang AS dan China, dua mitra ekonomi terbesar di kawasan tersebut.

    “Sebagai negara Indo-Pasifik, Prancis berdiri berdampingan dengan Singapura dalam menggarisbawahi pentingnya hukum internasional di kawasan tersebut, khususnya terkait kebebasan navigasi,” kata Macron dikutip dari Bloomberg. 

    Macron berusaha menonjolkan daya tarik yang ditawarkan Prancis. Dia menyatakan, Prancis bukanlah China atau AS seraya menambahkan negaranya tidak bergantung pada keduanya tetapi berupaya bekerja sama dengan keduanya.

    “Ini persis pandangan yang sama dengan banyak negara dan banyak orang di kawasan ini,” kata pemimpin Prancis.

    Wong menyambut baik komitmen Prancis terhadap kawasan tersebut, saat ia meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, yang pertama antara Singapura dengan negara Eropa.

    “Prancis memimpin jalan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk melibatkan Asia Tenggara dan ASEAN dengan cara yang lebih signifikan, menurut saya, merupakan keharusan strategis yang penting bagi kami,” kata Wong. 

    Dia menambahkan, negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut membuatnya lebih stabil.

    Adapun, Wong mengajak Macron ke pusat jajanan kaki lima pada malam sebelum pertemuan, mengunggah video di media sosial saat keduanya mencicipi makanan lokal. 

    Pada awal pekan ini, Macron bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, keduanya berjanji untuk memperkuat kemitraan pertahanan yang telah membuat Indonesia membeli persenjataan Prancis senilai miliaran dolar.

    Kunjungan Macron merupakan salah satu kunjungan pertama oleh seorang pemimpin negara Barat sejak Prabowo menjabat pada bulan Oktober. Di Vietnam pada awal pekan ini, Presiden Prancis mengumumkan kesepakatan senilai 9 miliar euro (US$10,3 miliar) dan juga menjanjikan kerja sama pertahanan yang lebih erat. 

    Kunjungan Macron dilakukan saat Uni Eropa tengah bergegas untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan mengakses pasar baru sebagai elemen utama tanggapannya terhadap pungutan Presiden AS Donald Trump. 

    Uni Eropa telah melanjutkan pembicaraan perdagangan dengan Malaysia, Indonesia, dan Thailand dalam beberapa bulan terakhir. 

    Uni Eropa bertujuan untuk menghidupkan kembali negosiasi tentang keamanan komersial dan ekonomi dengan Australia sambil juga mengupayakan kesepakatan menyeluruh pada akhir tahun dengan India.

  • Transaksi Tak Sesuai Aturan, BPK Ungkap Inalum Berpotensi Rugi Rp146,11 Miliar

    Transaksi Tak Sesuai Aturan, BPK Ungkap Inalum Berpotensi Rugi Rp146,11 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi potensi kerugian PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mencapai US$8,95 juta atau setara Rp146,11 miliar (asumsi kurs Rp16.325 per US$). 

    Potensi itu muncul imbas transaksi penjualan produk aluminium alloy kepada PT PASU. 

    Adapun, temuan itu termaktub dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2024. Temuan pemborosan tersebut terdapat dalam pemeriksaan terhadap pendapatan, biaya, dan investasi badan usaha milik negara (BUMN), dan badan lainnya.

    BPK mencatat Inalum menjual aluminium alloy kepada PT PASU dengan metode pembayaran document againts acceptance (D/A) tanpa agunan. Menurut BPK, metode yang hanya diberikan kepada PT PASU tersebut tidak sesuai dengan SK Direksi Nomor SK-020/DIR/2019.

    Adapun, aturan itu mengatur bahwa tata cara pembayaran penjualan wajib menggunakan metode pembayaran di muka.

    BPK menyebut, penjualan dengan metode D/A atau janji bayar tanpa jaminan/garansi tersebut berisiko tidak terbayar jika pembeli tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

    “Hal ini mengakibatkan potensi kerugian perusahaan atas piutang usaha tak tertagih serta bunga dan denda PT PASU sebesar US$8,95 juta,” tulis BPK dalam laporan IHPS II-2024, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Oleh karena itu, BPK merekomendasikan direktur utama Inalum agar membuat kebijakan baru atau merevisi kebijakan lama dalam penjualan produk yang mempertimbangkan prinsip Business Judgement Rules.

    Selain itu, BPK juga meminta direktur utama Inalum bersama direktur keuangan melakukan upaya penguatan manajemen risiko perusahaan dan lebih aktif dalam melakukan upaya penagihan piutang PT PASU.

  • Nasib Pesangon Eks Karyawan Sritex Menggantung Usai Bos jadi Tersangka?

    Nasib Pesangon Eks Karyawan Sritex Menggantung Usai Bos jadi Tersangka?

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mempertanyakan nasib pesangon eks pekerja Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex di tengah penangkapan Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan kredit pada perusahaan tekstil.

    Ketua Umum KSPN Ristadi menyebut nasib pesangon eks pekerja Sritex sampai saat ini masih terkatung-katung.

    “Hari ini puluhan ribu korban PHK, terutama kita tahu semua PT Sritex dalam pailit, sampai hari ini kan belum jelas pesangonnya,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Terlebih, Ristadi menuturkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka. Untuk diketahui, Iwan tercatat sebagai Komisaris Utama Sritex.

    Dia mengkhawatirkan saat proses ini berlangsung, maka Kejagung akan menyita aset untuk membayar utang lain yang kemudian membuat nasib karyawa Sritex semakin tidak jelas.

    “Ketika kemudian ini proses dilanjut, biasanya kan kemudian aset-aset yang dibeli akan disita. Ini kemudian akan semakin tidak jelas bagaimana soal nasib karyawan PT Sritex untuk mendapatkan pesangonnya,” ujarnya.

    Padahal, Ristadi menuturkan bahwa eks pekerja Sritex berharap hasil lelang penjualan aset bisa digunakan untuk membayar pesangon. Pasalnya, ungkap dia, jika aset SRIL diperebutkan antara negara dan kurator maka tidak ada kejelasan aset mana yang akan digunakan untuk membayar pesangon pekerja Sritex.

    “Ketika kemudian nanti ada tarik-tarikan aset itu disita oleh negara atau kemudian masih dalam penguasaan kurator, ini yang kemudian akan lebih membuat tidak jelas sumber pendanaan dari mana nanti hak pesangon teman-teman eks pekerja PT Sritex dalam pailit ini akan mendapatkan pesangonnya sesuai dengan aturan yang berlaku, ini semakin sulit,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ristadi mendapatkan informasi bahwa Sritex akan melakukan skema penyewaan yang semakin memperlambat proses lelang. “Sehingga kemudian nasib teman-teman di Sritex juga soal hak pesangonnya semakin tidak jelas,” imbuhnya.

    Sebelumnya dalam catatan Bisnis, Iwan Setiawan Lukminto (ISL) diduga menggunakan uang kredit perusahaan tidak sesuai peruntukan. Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar.

    Abdul mengatakan peminjaman kredit dari sejumlah bank pelat merah, baik daerah maupun nasional digunakan untuk modal kerja.

    “Terdapat fakta hukum bahwa data tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan,” ungkap Abdul di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

    Dia menambahkan, uang pemberian kredit itu digunakan Iwan Setiawan untuk membayar utang Sritex ke pihak lain dan dibelanjakan untuk aset yang tidak produktif. 

    Adapun, salah satu pembelian aset yang tidak produktif tersebut adalah tanah yang tersebar di Yogyakarta dan Solo. Sayangnya, dia tidak merinci jumlah kredit yang telah digunakan Iwan.

  • Serikat Pekerja Tagih Revisi Permendag 8/2024, Prabowo Telah Beri Perintah

    Serikat Pekerja Tagih Revisi Permendag 8/2024, Prabowo Telah Beri Perintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menagih revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang sampai saat ini tak kunjung terbit.

    Ketua Umum KSPN Ristadi mengatakan pihaknya masih menunggu revisi Permendag 8/2024. Padahal, berdasarkan informasi yang dia  terima, draft revisi Permendag sudah melindungi industri dalam negeri, sayangnya hingga saat ini Menteri Perdagangan belum menandatangani beleid itu.

    “Sampai hari ini belum juga [revisi Permendag 8/2024 terbit], padahal dalam proses pekerjaan beberapa waktu lalu saya mendapatkan informasi draft revisinya sudah jadi dan menurut informasi itu bagus untuk melindungi dunia industri dalam negeri kita. Tapi kemudian sampai hari ini belum juga diteken revisi Permendag 8,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Lebih lanjut, Ristadi juga menyebut bahwa para buruh mendapatkan harapan dengan adanya perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera merevisi Permendag 8/2024 dalam forum Sarasehan Ekonomi pada Selasa (8/4/2025).

    “Padahal dari waktu ada kegiatan Sarasehan Ekonomi Nasional, hampir satu bulan lebih kelihatannya, dan di situ Pak Presiden sudah langsung memerintahkan jika itu merugikan bangsa dan negara untuk direvisi, tapi hari ini juga belum muncul-muncul juga itu revisi,” ujarnya.

    Menurut Ristadi, revisi Permendag 8/2024 yang digadang-gadang bakal menerapkan persetujuan teknis (pertek) efektif meredam gempuran barang impor ilegal yang membanjiri pasar Indonesia.

    Namun, lanjut dia, beleid itu tidak akan terlalu banyak berdampak jika tak dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Untuk itu, dia menuntut agar pemerintah serius dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang impor ilegal.

    “Walaupun misalkan nanti revisi Permendag No. 8/2024 ini bagus, tetapi kalau kemudian tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat, tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang bagus, saya kira sebagus apapun revisi Permendag No.8/2024 ini tidak akan terlalu banyak berpengaruh,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi publik (public hearing) dengan meminta masukan kepada industri, pelaku usaha, pedagang, hingga masyarakat terkait rencana deregulasi. Namun, Kemendag tetap melakukan kajian.

    “Jadi kemarin setelah public hearing memang kita kaji lagi. Tentu ada sedikit perubahan. Minggu ini akan kami selesaikan [revisi Permendag 8/2024]. Ya, Permendag impor, ekspor, dan perizinan akan kita selesaikan,” kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

    Dia menjelaskan bahwa ini merupakan paket deregulasi tahap pertama yang diracik oleh Kemendag. Setelah itu, lanjut dia, paket deregulasi tahap pertama itu akan dievaluasi.

    “Nanti kalau misalnya memang harus berubah dari hasil evaluasi, kita akan lakukan untuk yang paket kedua,” pungkasnya.

  • Dalam 4 Bulan Bea Cukai Sulbagsel Raup Rp4,05 Miliar dari Denda Administratif

    Dalam 4 Bulan Bea Cukai Sulbagsel Raup Rp4,05 Miliar dari Denda Administratif

    Bisnis.com, MAKASSAR — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) mencatatkan penerimaan sebesar Rp4,05 miliar dari denda administratif hingga April 2025. Penerimaan ini merupakan hasil implementasi prinsip ultimum remedium yang diterapkan dalam penindakan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

    Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Ultimum remedium adalah penggunaan hukum denda sebesar tiga kali nilai cukai yang harus dibayar dan barang yang diduga sebagai pelanggaran akan menjadi milik negara.

    Kepala Bidang Kepabeanan Kanwil DJBC Sulbagsel Alimuddin Lisaw mengatakan angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp1,39 miliar.

    “Peningkatannya cukup signifikan hingga 191,7%. Kalau di periode yang sama tahun sebelumnya itu, ultimum remedium yang dikumpulkan hanya Rp1,39 miliar,” ujar Alimuddin dikutip dari Antara, Jumat (29/5/2025).

    Alimuddin menjelaskan bahwa prinsip ultimum remedium diterapkan sebagai pendekatan hukum yang menjadikan pidana sebagai opsi terakhir. Mayoritas pelanggaran yang dikenakan denda administratif masih berada pada tahap penelitian.

    “Jadi ultimum remedium itu adalah tahap penelitian dan ini juga adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah hukum,” terang dia.

    Selama Januari–April 2025, DJBC Sulbagsel telah melakukan 40 penindakan termasuk penyitaan 7,51 juta batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp11,46 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp7,48 miliar.

    Selain itu, pihaknya juga mengamankan barang kena cukai lainnya berupa minuman mengandung etil alkohol sebanyak 2.790,1 liter dengan nilai sekitar Rp1,46 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp440 juta