Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • AHY Beberkan Perkembangan Target Zero ODOL 2026, Sudah Ada Roadmap?

    AHY Beberkan Perkembangan Target Zero ODOL 2026, Sudah Ada Roadmap?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPW) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pemerintah akan terus mengawal ketat dalam mewujudkan target Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2026.

    Dia menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta kerusakan jalan akibat kendaraan dengan muatan berlebih.

    “Ya, yang jelas kita akan terus mengawal kebijakan menuju Zero ODOL karena kita ingin benar-benar mengurangi kecelakaan akibat ODOL dan juga kerusakan jalan yang setiap tahun negara harus mengeluarkan puluhan triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak,” ujarnya saat ditemui di Trans Studio Mall Cibubur, Sabtu (31/5/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa implementasi kebijakan Zero ODOL tidak bisa dilakukan secara sektoral. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi merupakan syarat mutlak agar program ini berjalan efektif.

    “Penertiban dan enforcement terhadap kebijakan Zero ODOL ini tidak bisa oleh satu pihak saja, tidak bisa hanya dijalankan oleh Kementerian Perhubungan saja, tapi semua pihak harus terlibat, mulai dari kementerian terkait, lembaga, hingga kepolisian,” tegasnya.

    Terkait perkembangan peta jalan (roadmap) Zero ODOL, AHY menjelaskan bahwa prosesnya masih terus berlangsung.

    Dia  menyadari bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada aturan yang tegas, tetapi juga pada kesiapan seluruh ekosistem transportasi dan logistik.

    “Kita akan kawal terus. Ini masih berproses ya, karena di seluruh dunia ini perlu ada penyesuaian, regulasi dan juga sosialisasi,” tambahnya.

    Zero ODOL merupakan kebijakan pemerintah untuk melarang kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan beban. Kebijakan ini bertujuan menekan kerusakan infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya.

  • Sri Mulyani Kerek Pungutan Ekspor, Harga Referensi CPO Juni 2025 Turun 7,36%

    Sri Mulyani Kerek Pungutan Ekspor, Harga Referensi CPO Juni 2025 Turun 7,36%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) sebesar US$856,38 per metrik ton (MT) untuk periode Juni 2025.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan nilai HR CPO ini turun US$68,08 atau 7,36% dari periode Mei 2025 yang tercatat sebesar US$924,46/MT.

    “Penurunan HR CPO dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan produksi di Malaysia, proyeksi penurunan permintaan dari India sebagai negara konsumen utama, dan peningkatan nilai dolar Amerika Serikat,” kata Isy dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5/2025).

    Lebih lanjut, Isy menjelaskan penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 1484/2025 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Adapun, Kepmendag ini berlaku untuk 1–30 Juni 2025.

    “Saat ini, HR CPO turun mendekati ambang batas US$680/MT. Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan [PMK] yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar US$52/MT dan PE CPO sebesar 10% dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$856,384/MT untuk periode Juni 2025,” tuturnya.

    Isy menambahkan bahwa BK CPO periode Juni 2025 merujuk pada Kolom Angka 5 Lampiran Huruf C PMK No. 38/2024 sebesar US$52/MT.

    Sementara itu, PE CPO periode Juni 2025 merujuk pada Lampiran I PMK No. 30/2025 sebesar 10% dari HR CPO periode Juni 2025, yaitu sebesar US$85,6384/MT.

    Dia menjelaskan penetapan HR CPO bersumber dari rata-rata harga selama periode 25 April–24 Mei 2025 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar US$804,50/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar US$908,27/MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar US$1.132,90/MT.

    Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari US$40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, HR bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Sesuai perhitungan tersebut, ditetapkan HR CPO sebesar US$856,38/MT.

    Pungutan Ekspor CPO

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 30/2025 resmi menaikkan PE CPO dari semula 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini mulai berlaku pada 17 Mei 2025. 

    Berdasarkan PMK 30/2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan, Menkeu Sri Mulyani mengungkap kenaikan PE CPO ini untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani.

    “… diperlukan penyesuaian nilai pungutan dana perkebunan atas ekspor hasil komoditas perkebunan dan/atau turunan hasil komoditas perkebunan, melalui pengaturan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan,” demikian bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip pada Kamis (15/5/2025).

    Pada Pasal 1 PMK 30/2025 disebutkan, tarif layanan BLU BPDP pada Kemenkeu merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU BPDP pada Kemenkeu.

    Adapun, tarif layanan dimaksud merupakan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan/atau produk turunannya yang disebut tarif pungutan. Adapun, tarif pungutan ini ditetapkan berdasarkan nilai harga referensi (HR) CPO.

    Sementara itu, HR CPO mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

    Bendahara Negara RI itu juga menyampaikan bahwa tarif pungutan ini dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, dan eksportir atas komoditas perkebunan dan/atau produk turunannya.

    Nantinya, tarif pungutan yang dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir dibayar dalam mata uang rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

    Kemudian, nilai kurs akan ditetapkan oleh Menkeu berdasarkan Keputusan Menkeu mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

    “Tata cara pengenaan Tarif Pungutan diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (4).

  • Pertamina Gandeng Sinopec Garap Proyek CEOR di Kalimantan Selatan

    Pertamina Gandeng Sinopec Garap Proyek CEOR di Kalimantan Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui Regional 3 Kalimantan menggandeng Sinopec Energy Investment Holdings Limited untuk studi pengembangan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di Lapangan Tanjung, Kalimantan Selatan.

    Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Study Agreement (JSA) untuk studi pengembangan teknologi CEOR di Lapangan Tanjung, yang berlangsung di Lantai 15, PHE Tower, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PHE Rachmat Hidajat menyebut, kolaborasi antara PHE dan Sinopec tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lapangan migas melalui penerapan teknologi CEOR yang dinilai efektif meningkatkan produksi lapangan Tanjung, yang merupakan salah satu aset strategis di Regional 3 area Kalimantan.

    “Kami sangat antusias dapat memulai kolaborasi dengan Sinopec. Ini merupakan tonggak penting dalam upaya kami meningkatkan produksi migas nasional melalui penerapan teknologi EOR. Kami percaya perjanjian ini akan menjadi awal dari kemitraan yang saling menguntungkan,” kata Rachmat dalam keterangan pers, Sabtu (31/5/2025).

    Adapun, CEOR merupakan metode lanjutan dalam peningkatan perolehan minyak (enhanced oil recovery) melalui injeksi bahan kimia khusus ke dalam reservoir. Teknologi ini bekerja, salah satunya dengan menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dan air serta meningkatkan mobilitas minyak.

    Dengan demikian, CEOR memungkinkan lebih banyak minyak mengalir ke sumur produksi. Metode ini terbukti efektif, khususnya di lapangan yang masih tersisa minyak tetapi sulit untuk diproduksikan.

    Reza Rinaldi Zein, VP Development and Drilling Regional 3, menjelaskan bahwa kerja sama PHE dan Sinopec tersebut juga mencerminkan semangat bersama dalam mengembangkan Lapangan Tanjung secara berkelanjutan.

    Sementara itu, Sr Executive Vice President Sinopec Zhao Xuan menyampaikan optimismenya terhadap masa depan kemitraan ini. “Penandatanganan JSA ini merupakan milestone penting. Kami sangat menghargai keterbukaan Pertamina dalam mengeksplorasi pendekatan dan model bisnis baru demi keberhasilan proyek ini,” ujarnya.

    Sebagai gambaran, kemitraan strategis antara PHE dan Sinopec ini merupakan hasil dari rangkaian panjang kerja sama yang telah terjalin sejak pertengahan 2023. Dimulai dari penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU), kedua perusahaan kemudian menyepakati perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement), dilanjutkan dengan berbagai kunjungan lapangan, termasuk ke Lapangan Tanjung pada awal 2025.

    Evaluasi teknis dan pertukaran data subsurface pun menjadi bagian dari proses yang matang hingga akhirnya mengarah pada penandatanganan JSA pada Mei 2025. Seluruh rangkaian ini mencerminkan komitmen kedua pihak dalam membangun kolaborasi jangka panjang yang terencana dan terukur.

    Selanjutnya, studi teknis CEOR akan dilaksanakan sepanjang 2025, meliputi kajian laboratorium, pemodelan reservoir, serta penyusunan rencana implementasi teknologi. Bila hasil studi menunjukkan kelayakan, uji coba lapangan (field application) ditargetkan akan dilaksanakan pada 2026, sebagai tahap awal menuju pengembangan penuh.

    Inisiatif ini sejalan dengan strategi PHE dalam mendukung target nasional untuk mencapai produksi 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030.

    Melalui penerapan teknologi CEOR di lapangan-lapangan mature seperti Tanjung, diharapkan terjadi peningkatan recovery factor yang signifikan serta optimalisasi cadangan yang selama ini belum dapat diproduksikan dengan metode konvensional.

    Dengan adanya kolaborasi strategis ini, PHE menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan membangun kemitraan global yang mendorong ketahanan energi nasional serta keberlanjutan industri hulu migas Indonesia.

  • Miris, Impor Ilegal Bikin 3 Juta Pekerja Tekstil Terancam PHK

    Miris, Impor Ilegal Bikin 3 Juta Pekerja Tekstil Terancam PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memperkirakan sebanyak 3 juta buruh/pekerja di industri padat karya, termasuk tekstil, terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Ketua Umum KSPN Ristadi mengatakan jutaan pekerja yang terancam PHK itu imbas barang impor maupun barang impor ilegal yang terus membanjiri pasar Indonesia. Sejumlah barang impor ilegal yang dimaksud di antaranya bahan baku seperti benang, kain, hingga bahan jadi.

    “Data yang kami ketahui pekerja yang bekerja di sektor padat karya, karena yang banyak kami concern itu adalah padat karya, khususnya di tekstil, sandang, kulit itu kurang lebih sekitar 3 jutaan [pekerja ter-PHK], maka tentu akan terancam PHK yang paling banyak itu di sektor padat kaya kurang lebih sekitar 3 jutaan [pekerja],” ujar Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Terlebih, Ristadi mengungkap pengusaha garmen lebih memilih membeli bahan baku barang impor untuk mempertahankan bisnis, ini lantaran harganya yang jauh lebih murah untuk bisa bersaing dengan barang-barang yang berasal dari jalur impor ilegal.

    “Saya hitung-hitung agak masuk akal juga karena sudah pasrah ini barang-barang yang murah, yang menjamurnya dari illegal import dan segala macamnya seperti tidak tertahan dan seolah-olah seperti dibiarkan. Sehingga untuk bisa bertahan, pengusaha-pengusaha garmen akhirnya juga melakukan importasi bahan baku seperti kain,” ungkapnya.

    Imbasnya, ungkap Ristadi, sebanyak 3 juta pekerja di industri tekstil terancam PHK jika pemerintah tak sigap mengatasi importasi barang ilegal di Tanah Air. Dia juga menyebut potensi ancaman PHK ini juga bisa merambat ke sektor lain, tak hanya di industri tekstil.

    “Jika ini dibiarkan, di sektor padat karya 3 juta [pekerja] akan terancam [ter-PHK], dan belum sektor-sektor lain,“ imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ristadi mengungkap hasil produksi dari pabrik padat karya, tekstil, sandang, hingga kulit banyak yang tidak laku terjual di dalam negeri lantaran menjamurnya barang impor tekstil.

    “Karena ternyata di pasar-pasar domestik kita, pasar-pasar besar seperti Tanah Abang dan lain sebagainya, itu mayoritas sudah diisi [dan] dikuasai oleh barang-barang tekstil dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah,” ungkapnya.

    Alhasil, lanjut dia, suplai barang-barang produksi dari pabrik alias produsen dalam negeri tidak terserap oleh pasar lantaran kalah harga. Kondisi ini memicu pabrik padat karya dalam negeri menurunkan produktivitas, bahkan menghentikan aktivitas produksi dan menutup pabrik yang kemudian memicu gelombang PHK.

    “Karena order tidak ada, kemudian barang ataupun barang yang dia produksi sendiri tidak laku terserap di pasar,” pungkasnya.

  • Timeline Kebijakan Tarif Trump, dari Perang Lawan China Sampai Pemblokiran

    Timeline Kebijakan Tarif Trump, dari Perang Lawan China Sampai Pemblokiran

    Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan tarif Presiden AS Donald Trump sejak dia menjabat pada 20 Januari telah mengejutkan pasar keuangan dan menimbulkan gelombang ketidakpastian dalam ekonomi global. 

    Teranyar, Pengadilan banding federal memberlakukan kembali kebijakan tarif impor yang ditetapkan Trump. Pemberlakuan itu terjadi sehari setelah pengadilan perdagangan internasional memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan bea masuk dan telah memerintahkan pemblokiran segera terhadap bea masuk tersebut. 

    Melansir Reuters pada Sabtu (31/5/2025), Perintah dari Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Federal di Washington tidak memberikan pendapat atau alasan pemberlakuan tarif itu. 

    Berikut ini adalah kronologi perkembangan kebijakan tarif Trump sejak dia kembali menjabat sebagai Presiden AS:

    1 Februari – Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada barang impor Meksiko dan sebagian besar Kanada dan 10% pada barang-barang dari China, menuntut mereka untuk mengekang aliran fentanil dan imigran ilegal ke Amerika Serikat.

    3 Februari – Trump menangguhkan ancaman tarifnya terhadap Meksiko dan Kanada, menyetujui jeda selama 30 hari sebagai imbalan atas konsesi pada penegakan hukum perbatasan dan kejahatan. AS tidak mencapai kesepakatan seperti itu dengan China.

    7 Februari – Trump menunda tarif pada paket de minimis yang menyasar paket bernilai murah dari China hingga Departemen Perdagangan dapat mengonfirmasi bahwa prosedur dan sistem telah tersedia untuk memprosesnya dan mengumpulkan pendapatan tarif.

    10 Februari – Trump menaikkan tarif pada baja dan aluminium menjadi 25% tetap tanpa pengecualian atau pembebasan.

    3 Maret – Trump mengatakan tarif 25% pada barang-barang dari Meksiko dan Kanada akan berlaku mulai 4 Maret dan menggandakan tarif terkait fentanil pada semua impor China menjadi 20%.

    5 Maret – Presiden setuju untuk menunda tarif selama satu bulan untuk beberapa kendaraan yang dibuat di Kanada dan Meksiko setelah menelepon CEO General Motors dan Ford dan ketua Stellantis.

    6 Maret – Trump membebaskan barang dari Kanada dan Meksiko berdasarkan pakta perdagangan Amerika Utara selama sebulan dari tarif 25%.

    26 Maret – Trump mengumumkan tarif 25% untuk mobil dan truk ringan impor.

    2 April – Trump mengumumkan tarif global dengan dasar 10% untuk semua impor dan bea masuk yang jauh lebih tinggi untuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

    9 April – Trump menunda selama 90 hari sebagian besar tarif khusus negara yang berlaku kurang dari 24 jam sebelumnya menyusul pergolakan di pasar keuangan yang menghapus triliunan dolar dari bursa di seluruh dunia. Bea masuk menyeluruh sebesar 10% pada hampir semua impor AS tetap berlaku.

    Trump mengatakan akan menaikkan tarif impor dari China menjadi 125% dari level 104% yang berlaku sehari sebelumnya. Hal ini mendorong bea masuk tambahan untuk barang-barang China menjadi 145%, termasuk tarif terkait fentanil yang diberlakukan sebelumnya.

    13 April – Pemerintah AS memberikan pengecualian dari tarif tinggi untuk telepon pintar, komputer, dan beberapa barang elektronik lainnya yang sebagian besar diimpor dari China.

    22 April – Pemerintah Trump meluncurkan penyelidikan keamanan nasional berdasarkan Bagian 232 Undang-Undang Perdagangan tahun 1962 terhadap impor farmasi dan semikonduktor sebagai bagian dari upaya untuk mengenakan tarif pada kedua sektor tersebut.

    4 Mei – Trump mengenakan tarif 100% untuk semua film yang diproduksi di luar AS.

    9 Mei – Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan perjanjian perdagangan bilateral terbatas yang tetap memberlakukan tarif 10% untuk ekspor Inggris, memperluas akses pertanian untuk kedua negara, dan menurunkan bea masuk AS yang mahal untuk ekspor mobil Inggris.

    12 Mei – AS dan China sepakat untuk memangkas sementara tarif timbal balik. Berdasarkan gencatan senjata 90 hari, AS akan memangkas tarif tambahan yang dikenakannya pada impor China menjadi 30% dari 145%, sementara bea masuk China atas impor AS akan dipangkas menjadi 10% dari 125%.

    13 Mei – AS memangkas tarif “de minimis” bernilai rendah pada pengiriman China, mengurangi bea masuk untuk barang senilai hingga $800 menjadi 54% dari 120%.

    23 Mei – Trump mengatakan ia merekomendasikan tarif langsung 50% atas barang-barang dari Uni Eropa mulai 1 Juni. Dia juga memperingatkan Apple bahwa mereka akan menghadapi tarif 25% jika ponsel yang dijualnya di AS diproduksi di luar negeri.

    25 Mei – Trump menarik kembali ancamannya untuk mengenakan tarif 50% pada impor dari UE, dan setuju untuk memperpanjang batas waktu perundingan antara AS dan blok tersebut hingga 9 Juli.

    28 Mei – Pengadilan perdagangan AS memblokir tarif Trump agar tidak berlaku dalam putusan yang menyatakan bahwa presiden telah melampaui kewenangannya dengan mengenakan bea masuk menyeluruh pada impor dari mitra dagang AS. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

    29 Mei – Pengadilan banding federal untuk sementara memberlakukan kembali tarif Trump yang paling luas, dengan mengatakan bahwa pengadilan menghentikan sementara putusan pengadilan yang lebih rendah untuk mempertimbangkan banding pemerintah.

    Pengadilan banding juga memerintahkan penggugat dalam kasus tersebut untuk menanggapi paling lambat 5 Juni dan pemerintah paling lambat 9 Juni.

  • Serikat Pekerja: Banyak Pengusaha Diam-diam Lakukan PHK Tertutup

    Serikat Pekerja: Banyak Pengusaha Diam-diam Lakukan PHK Tertutup

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha cenderung enggan membuat laporan kepada pemerintah setempat saat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Hal itu ditegaskan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN). Ketua Umum KSPN Ristadi menyebut pengusaha tidak ingin informasi PHK diekspos ke pemerintah setempat sehingga melakukan PHK tertutup secara diam-diam.

    “Fakta di lapangan, kami mengalami melihat banyak pengusaha-pengusaha, banyak manajemen di mana ketika perusahaan terjadi PHK, entah PHK efisiensi bahkan ada yang pabriknya tutup juga, mereka tidak mau, mereka keberatan untuk diekspos, tidak mau melaporkan ke pemerintah setempat,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Dia mengungkap salah satu alasan pengusaha tak mau melaporkan ke pemerintah setempat adalah untuk menjaga kepercayaan perbankan. Selain itu, pengusaha ingin menjaga kepercayaan konsumen dan citra bisnis.

    Untuk itu, KSPN meyakini bahwa jumlah buruh/pekerja yang ter-PHK lebih besar dari data yang dimiliki pemerintah. 

    Di sisi lain, serikat pekerja juga menyayangkan adanya perbedaan data PHK antara yang dimiliki pihaknya, pengusaha dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)  .

    Ristadi menyebut data PHK awal 2025 menunjukkan jumlah yang bervariasi. Untuk data KSPN, misalnya, tercatat ada 61.351 pekerja yang ter-PHK dari Januari–April 2025. 

    Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat 73.992 pekerja terdampak pada Januari–Maret, sedangkan data dari Kemnaker menunjukkan hanya ada 26.455 kasus PHK hingga Mei 2025.

    “Seharusnya pemerintah yang mempunyai infrastruktur lebih luas, lebih lengkap di seluruh kabupaten-kota di Indonesia, seharusnya datanya lebih real dan lebih besar daripada data yang dari kami, dari serikat, atau kemudian dari asosiasi pengusaha,” ujarnya.

    Padahal, sambung dia, pemerintah memiliki infrastruktur di setiap dinas tenaga kerja (disnaker) untuk melakukan pendataan buruh/pekerja yang ter-PHK.

    Selain itu, Ristadi mengungkap sejak akhir 2000 hingga awal 2024, sekitar 60 perusahaan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menengah ke atas melakukan efisiensi PHK hingga menutup pabrik, dengan akumulasi korban PHK mencapai ratusan ribu.

    Menurutnya, efek domino dari PHK bisa meluas, mulai dari meningkatkan angka kemiskinan, kesenjangan ekonomi, tingkat kriminalitas, hingga gejolak sosial ekonomi.

    “Kami sebetulnya sungguh prihatin dengan beberapa tahun terakhir ini reaksi respons pemerintah itu seperti datar-datar saja, seolah-olah terjadinya pemutusan hubungan kerja menjadi hal dinamika bisnis yang biasa, ada yang di-PHK, kemudian ada yang masuk kerja kembali,” pungkasnya.

  • Terbongkar, Ada Black Market dan Barang Ilegal Murah Masuk di Indonesia

    Terbongkar, Ada Black Market dan Barang Ilegal Murah Masuk di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkap menjamurnya barang yang dijual dengan harga murah berasal dari pasar gelap (black market) alias ilegal.

    Ketua Umum KSPN Ristadi mengatakan fakta adanya barang ilegal murah melalui black market itu ia temukan setelah berdialog dengan beberapa pemilik kios di pasar.

    “Kami sempat ngobrol dengan beberapa yang punya los toko, jadi dalam mereka mendapatkan barang itu mereka istilahnya ada namanya black market. Artinya barang-barang memang yang barang tidak asli, barang ilegal sehingga kemudian harganya jauh lebih murah,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).

    Namun, Ristadi meyakini bahwa sejatinya pemerintah telah mengetahui praktik barang impor ilegal sejak lama dengan membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal.

    “Tapi itu waktu pertama-pertama saja, tapi sampai sekarang ini kita tidak pernah mendengar lagi ada aktivitas daripada Satgas tersebut,” ujarnya.

    Berdasarkan penelusuran KSPN, sambung dia, pasar tekstil dalam negeri terus dibanjiri produk-produk impor dengan harga yang murah, sehingga produk tekstil sandang alas kaki dan aneka barang kebutuhan lainnya yang diproduksi oleh pabrik dalam negeri tidak terserap alias tak laku terjual.

    Imbasnya, stok barang menumpuk dan perusahaan mengambil tindakan menurunkan produktivitas hingga menghentikan total produksinya dan menutup pabriknya

    “[Penyebab] hasil produksi pabrik-pabrik tempat kami bekerja tidak laku, karena ternyata di pasar-pasar domestik kita, pasar-pasar besar seperti Tanah Abang dan lain sebagainya, itu mayoritas sudah diisi [dan] dikuasai oleh barang-barang tekstil dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah,” tuturnya.

    Sehingga, sambung dia, suplai barang-barang produksi dari pabrik produsen dalam negeri tidak terserap oleh pasar lantaran kalah harga. Menurutnya, kondisi ini yang memicu gelombang PHK, imbas tak adanya pesanan di industri padat karya, termasuk tekstil.

    Padahal, Ristadi menyebut industri padat karya memegang peranan kunci dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja yang besar serta dapat menimbulkan efek berganda ekonom, mulai dari bisnis logistik, perdagangan, hingga jasa pendukung.

    “Untuk itu pemerintah tidak boleh santai-santai saja seperti tidak terjadi apa-apa, kebijakan dan tindakan teknis harus segera dilakukan cepat dan tepat,” pungkasnya.

  • Pejabat The Fed Beri Sinyal Soal Rencana Pemangkasan Suku Bunga

    Pejabat The Fed Beri Sinyal Soal Rencana Pemangkasan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly mengungkap prospek pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan The Fed sepanjang 2025. 

    Melansir Bloomberg pada Sabtu (31/5/2025), Daly mengatakan dia masih merasa nyaman dengan proyeksi yang dirilis Fed pada Maret yang memprediksi penurunan suku bunga dua kali sebelum akhir tahun.

    Daly menuturkan, The Fed ingin mempertahankan suku bunga kebijakan yang cukup ketat untuk saat ini sampai pihaknya yakin bahwa inflasi akan mencapai target 2%.

    “Jadi saya masih merasa nyaman dengan ringkasan proyeksi ekonomi, yang kami buat pada Desember dan Maret, yang mengatakan bahwa dua kali pemotongan suku bunga tampak seperti perkiraan yang bagus,” jelas Daly

    Kepala Fed San Francisco juga mengatakan informasi yang masuk tentang ekonomi sangat positif, dan data inflasi yang dirilis pada Jumat menunjukkan kelegaan yang baik bagi konsumen.

    “Namun, ini adalah gambaran yang tidak lengkap tentang apa yang harus kita lihat sebagai pembuat kebijakan. Kita harus melihat ke depan dan di sana, ada risiko,” imbuhnya.

    The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 2025, dengan alasan ekonomi yang kuat dan ketidakpastian atas perubahan kebijakan seperti tarif. 

    Para ekonom memperingatkan pungutan impor Presiden Donald Trump dapat memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan, dengan peluncuran yang tidak teratur sehingga menyulitkan bisnis dan konsumen untuk beradaptasi. 

    Pejabat Fed akan bertemu lagi pada 17-18 Juni, ketika mereka secara luas diharapkan untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil lagi.

    Komentar Daly menggemakan pernyataan yang dibuatnya pada 18 April. Sejak saat itu, pengadilan banding federal untuk sementara menghidupkan kembali agenda tarif Trump pada Kamis sehari setelah Pengadilan Perdagangan Internasional AS memblokir bagian-bagian penting dari agenda tersebut, memutuskan bahwa penggunaan kekuasaan daruratnya sudah terlalu berlebihan. 

    Daly juga menegaskan kembali bahwa kebijakan moneter berada di level yang baik untuk menjaga inflasi pada jalur yang menurun, dan mengatakan para pejabat dapat bergerak ke satu arah atau yang lain saat mereka mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arah ekonomi.

  • Harga Pangan Sabtu 31 Mei, Beras Premium-Medium Kompak Naik

    Harga Pangan Sabtu 31 Mei, Beras Premium-Medium Kompak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata aneka beras seperti beras premium, beras medium, hingga beras SPHP terpantau masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) pada pagi hari ini, Sabtu (31/5/2025).

    Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pukul 07.58 WIB, harga rata-rata beras medium secara nasional dibanderol Rp13.861 per kilogram di tingkat konsumen. Rata-rata harganya melampaui HET nasional beras medium yang berada di level Rp12.500 per kilogram.

    Untuk harga rata-rata beras premium dibanderol Rp15.825 per kilogram secara nasional. HET untuk tipe beras ini adalah Rp14.900 per kilogram secara nasional.

    Harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga sedikit merangkak menjadi Rp12.506 per kilogram, atau sedikit melampaui dari HET nasional di level Rp12.500 per kilogram.

    Panel Harga Bapanas juga menunjukkan harga rata-rata bawang putih bonggol adalah Rp41.220 per kilogram secara nasional. Harga acuan penjualan (HAP) nasional komoditas ini adalah Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata bawang merah dibanderol Rp37.903 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya masih berada di rentang HAP nasional Rp36.500–Rp41.500 per kilogram.

    Beralih ke aneka cabai, harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional adalah Rp47.602 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya masih berada di rentang HAP nasional Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Kemudian, untuk cabai merah keriting dibanderol dengan harga rata-rata Rp46.939 per kilogram, atau harganya masih berada di rentang HAP nasional Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata cabai merah besar mencapai Rp42.811 per kilogram. 

    Untuk harga minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah rata-ratanya adalah Rp20.828 per liter dan Rp17.371 per liter. Senada, harga rata-rata Minyakita secara nasional juga masih melampaui HET Rp15.700 per liter, atau dibanderol Rp17.672 per liter.

    Berikutnya, harga rata-rata gula konsumsi dan garam konsumsi masing-masing adalah Rp18.580 per kilogram dan Rp11.360 per kilogram di tingkat konsumen. Lalu, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah adalah Rp12.695 per kilogram dan Rp9.835 per kilogram.

    Komoditas pangan yang bersumber protein hewani, seperti daging sapi murni rata-rata harganya adalah Rp133.049 per kilogram, atau berada di bawah HAP nasional Rp140.000 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata daging kerbau segar lokal dan daging kerbau beku impor masing-masing adalah Rp137.222 per kilogram dan Rp99.417 per kilogram di tingkat konsumen.

    Harga rata-rata daging ayam ras dibanderol Rp35.642 per kilogram secara nasional, atau di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras, harga rata-ratanya adalah Rp29.238 per kilogram di tingkat konsumen, atau berada di bawah HAP nasional Rp30.000 per kilogram.

    Lebih lanjut, harga rata-rata untuk ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng masing-masing dibanderol Rp41.475 per kilogram, Rp33.991 per kilogram, dan Rp33.556 per kilogram di tingkat konsumen.

    Terakhir, harga rata-rata kedelai biji kering impor dibanderol Rp10.826 per kilogram dan harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp5.781 per kilogram.

  • Kabar PHK Massal TikTok Shop, Ratusan Karyawan di Indonesia Disebut Terdampak Juli 2025

    Kabar PHK Massal TikTok Shop, Ratusan Karyawan di Indonesia Disebut Terdampak Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA –  Layanan e-commerce milik ByteDance Ltd., TikTok Shop, berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada ratusan pekerjanya di Indonesia.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), rencana PHK tersebut dilakukan guna memangkas biaya setelah mengambil alih operasi Tokopedia tahun lalu.

    Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, raksasa media sosial China itu memangkas staf di seluruh tim e-commerce termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan. Disebutkan PHK direncanakan pada Juli mendatang, kata salah seorang sumber, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena diskusi tersebut belum dipublikasikan. Pengurangan tersebut membuat Tokopedia dan TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia.

    Seorang juru bicara TikTok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan tersebut secara teratur menilai kebutuhan bisnisnya dan membuat penyesuaian untuk memperkuat organisasinya dan melayani pelanggan dengan lebih baik, tanpa menjelaskan lebih lanjut. 

    “Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” kata juru bicara tersebut.

    TikTok Shop tengah mempercepat perombakan operasinya di Indonesia, dengan mengurangi sebagian besar staf yang diperolehnya setelah bergabung dengan Tokopedia milik GoTo Group dalam kesepakatan senilai US$1,5 miliar. 

    Indonesia merupakan salah satu pasar awal bagi ambisi e-commerce ByteDance — dan sejauh ini merupakan yang terbesar — tetapi persaingannya ketat dengan para pesaing seperti Shopee milik Sea Ltd. dan Lazada milik Alibaba Group Holding Ltd.

    Setelah penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia selesai awal tahun lalu, bisnis e-commerce ByteDance di Indonesia memiliki sekitar 5.000 karyawan.

    Fakta yang tidak biasa ini, yang mengakibatkan GoTo menjadi pendukung pasif dari operasi e-commerce yang digabungkan, memungkinkan ByteDance untuk memulai kembali bisnisnya di Indonesia dan mematuhi peraturan yang diperkenalkan untuk menghentikan layanan ritel daringnya. 

    Indonesia memberlakukan aturan untuk melindungi layanan e-commerce lokal dan bisnis kecilnya agar tidak dirugikan oleh perusahaan asing yang lebih besar. Minggu ini, badan antimonopoli Indonesia mengatakan penyelidikannya menemukan bahwa ada peningkatan signifikan dalam konsentrasi pasar setelah penggabungan tersebut, yang meningkatkan risiko praktik monopoli. TikTok Shop dan Tokopedia harus memastikan bahwa pengguna dapat memilih metode pembayaran dan logistik dan tidak ada preferensi diri atau penetapan harga predator oleh platform.