Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP, Vivo Kompak Turun per 1 Juni 2025

    Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP, Vivo Kompak Turun per 1 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh harga BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, dan Vivo kompak mengalami penurunan harga per 1 Juni 2025.

    Dikutip dari laman resmi MyPertamina, Minggu (1/6/2025), untuk Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp12.100 per liter atau turun dari sebelumnya Rp12.400 per liter.

    Tak hanya itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) kini dipatok Rp13.050 per liter atau turun dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

    Lalu, harga Pertamax Green (RON 95) kini ditetapkan senilai Rp12.800 dari sebelumnya Rp13.150 per liter pada Mei lalu.

    Harga Dexlite (CN 51) juga turun dari Rp13.600 menjadi Rp12.740 per liter. Sedangkan, harga Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp13.900 menjadi Rp13.200 per liter.

    Untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Di sisi lain, harga BBM di SPBU Shell juga kompak turun. Tercatat, Shell Super setara Pertamax turun dari Rp12.730 per liter pada bulan lalu menjadi Rp12.370 per liter. 

    Harga Shell V-Power turun dari Rp13.170 per liter menjadi Rp12.480 per liter. Shell V-Power Diesel turun dari Rp13.810 per liter menjadi Rp13.250 per liter dan Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp13.360 per liter menjadi Rp13.070 per liter. 

    Menyusul Pertamina dan Shell, harga BBM di SPBU BP juga turun. Perinciannya, harga BP Ultimate kini dipatok Rp12.840 per liter. Ini turun dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp13.170 per liter.

    Lalu, harga BP 92 turun dari Rp12.600 menjadi Rp12.370 per liter dan BP Ultimate Diesel turun dari Rp13.810 menjadi Rp13.250 per liter.

    Tak hanya itu, SPBU Vivo juga menurunkan harga BBM besutannya bulan ini. Vivo menurunkan harga Revvo 90 menjadi Rp12.260 per liter dari sebelumnya Rp12.650 per liter bulan lalu. 

    Sedangkan, untuk jenis BBM besutan Vivo lainnya, masih menyesuaikan harga per 1 Juni 2025. Rinciannya, harga Revvo 92 dipatok Rp12.340per liter. Harga ini turun dibanding harga bulan lalu yang dipatok Rp12.730 per liter.

    Adapun Revvo 95 dipatok Rp13.810 per liter pada 1 April 2025. Harga ini turun dibanding Mei yang sebesar Rp13.170 per liter.

    Berikut daftar harga BBM terbaru per 1 Juni 2025:

    1. Pertamina

    – Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

    – Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

    – Pertamax (RON 92): Rp12.100 per liter

    – Pertamax Green (RON 95): Rp12.800 per liter

    – Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.050 per liter

    – Dexlite (CN 51): Rp12.740 per liter

    – Pertamina Dex (CN 53): Rp13.200 per liter

    2. Shell

    – Shell Super: Rp12.370 per liter

    – Shell V-Power: Rp12.840 per liter

    – Shell V-Power Diesel: Rp13.250 per liter

    – Shell V-Power Nitro+: Rp13.070 per liter

    3. BP

    – BP Ultimate: 12.840 per liter

    – BP 92: Rp12.370 per liter

    – BP Ultimate Diesel: Rp13.250 per liter

    4. SPBU Vivo

    – Revvo 90: Rp12.260 per liter

    – Revvo 92: Rp12.340 per liter

    – Revvo 95: Rp12.810 per liter

    – Diesel Primus Plus: Rp13.210 per liter

     

  • Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025, Pertamax hingga Dexlite Turun

    Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025, Pertamax hingga Dexlite Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina mengumumkan daftar harga BBM terbaru per 1 Juni 2025. Seluruh jenis BBM non subsidi mengalami penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya.

    Dikutip dari laman resmi MyPertamina, Minggu (1/6/2025), harga BBM di wilayah DKI Jakarta untuk jenis Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp12.100 per liter atau turun dari sebelumnya Rp12.400 per liter.

    Tak hanya itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) kini dipatok Rp13.050 per liter atau turun dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

    Lalu, harga Pertamax Green (RON 95) kini ditetapkan senilai Rp12.800 dari sebelumnya Rp13.150 per liter pada Mei 2025.

    Tak hanya itu, harga Dexlite (CN 51) juga turun dari Rp13.600 menjadi Rp12.740 per liter. Sedangkan, harga Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp13.900 menjadi Rp13.200 per liter.

    Untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia per 1 Juni 2025

    Aceh
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo:Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter 

    Free Trade Zone (FTZ) Sabang
    Pertamax: Rp11.400 per liter
    Dexlite: Rp11.920 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu
    Pertamax: Rp12.700 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter
    Dexlite: Rp13.290 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter
    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter 

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter
    Dexlite: Rp13.700 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Free Trade Zone (FTZ) Batam
    Pertamax: Rp11.600 per liter
    Pertamax Turbo: Rp12.350 per liter
    Dexlite: Rp12.080 per liter
    Pertamina Dex: Rp12.550 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB
    Pertamax: Rp12.100 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter
    Pertamax Green 95: Rp12.800 per liter
    Dexlite: Rp12.740 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.200 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Nusa Tenggara Timur
    Pertamax: Rp12.100 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter
    Dexlite: Rp12.740 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.200 per liter
    Biosolar Nonsubsidi: Rp12.640 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan
    Pertamax: Rp12.700 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter
    Dexlite: Rp13.290 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Maluku, Maluku Utara
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Papua Barat, Papua Barat Daya
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

  • Ekspor Ikan Kerapu dari Natuna ke Hongkong-China Terhenti: Nelayan Teriak, KKP Beri Penjelasan

    Ekspor Ikan Kerapu dari Natuna ke Hongkong-China Terhenti: Nelayan Teriak, KKP Beri Penjelasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas ekspor ikan kerapu dan napoleon dari Natuna dan Anambas, Kepulauan Riau menuju Hongkong, China terhenti sejak Maret 2025. Penghentian ekspor ikan konsumsi bernilai tinggi disebut sebagai akibat pengawasan ketat yang diterapkan Pemerintah China terhadap barang masuk lewat jalur laut setelah meningkatkan eskalasi perang dagang dengan Amerika Serikat.

    Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam Semuel Sandi Rundupadang menjelaskan pengetatan pengawasan tersebut dipicu oleh ketegangan akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

    “Informasi yang kami dapatkan, salah satu penyebabnya karena Pemerintah Beijing memperketat pengawasan masuknya barang ke Hongkong lewat laut sejak terjadinya perang dagang antara Amerika dan China,” kata Semuel kepada Antara, Sabtu (31/5/2025) di Batam.

    Akibatnya, kapal-kapal asal Hongkong tidak lagi datang ke pelabuhan muat di Natuna dan Anambas untuk mengambil ikan-ikan ekspor. Situasi serupa juga telah lebih dulu dialami wilayah Bitung, Makassar, Tarakan, dan Manado.

    Sebagian pelaku usaha beralih menggunakan jalur udara untuk tetap mengekspor ikan, khususnya jenis kerapu berkualitas tinggi seperti Kerapu Sunu. Namun, biaya pengiriman udara jauh lebih mahal yakni sekitar Rp35.000 per kilogram dari Makassar ke Hongkong. Untuk satu kargo seberat 25 koli, hanya sekitar 8 kilogram berisi ikan, sementara sisanya adalah air.

    “Kalau pesawat itu biaya kargo pengiriman mahal. Dikhawatirkan kalau tetap memaksakan kirim, ongkosnya tidak tertutup, pelaku usaha akan rugi,” jelasnya.

    Berbeda dengan Kerapu Sunu, jenis kerapu macan dan kerapu kertang yang dibudidayakan nelayan Natuna dan Anambas memiliki nilai jual yang lebih rendah, sehingga tidak ekonomis jika dikirim lewat udara.

    Semuel menyebut, kondisi ini tidak hanya merugikan nelayan dan pelaku usaha, tetapi juga pemerintah yang kehilangan potensi pendapatan dari aktivitas ekspor lewat jalur laut.

    Pihaknya telah melaporkan persoalan tersebut ke pemerintah pusat, karena penyelesaiannya memerlukan kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pemerintah China.

    “Kami telah melaporkan situasi ini ke pusat. Penyelesaian persoalan ini menjadi domain pemerintah pusat karena melibatkan dua negara,” tegas Semuel.

    Sementara itu, sejumlah nelayan pembudidaya di Natuna dan Anambas mengaku resah akibat tidak beroperasinya kapal pengangkut dari Hongkong yang biasa menjemput hasil budidaya mereka.

    Nelayan Mengeluh

    Dalam kesempatan terpisah, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kepulauan Riau (DPD HNSI Kepri) menyurati Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkong (RRT) menyampaikan permohonan terkait terhentinya aktivitas ekspor ikan hidup dari Natuna, Anambas dan Bintan.

    Ketua HNSI Kepri Eko Prihananto dihubungi Antara, mengatakan surat permohonan tersebut dikirimkan secara langsung ke kantor Kedubes China yang ada di Jakarta pada awal pekan ini.

    “Betul, kami mengirimkan surat permohonan itu tanggal 26 Mei 2025,” kata Eko.

    Dia menjelaskan pengiriman surat permohonan itu sebagai respon HNSI Kepri terhadap keresahan yang dialami nelayan pembudidaya ikan ekspor hidup yang ada di Natuna, Anambas dan Bintan. Dia menjelaskan sejak Maret 2025 hingga kini, kapal-kapal pengangkut ikan ekspor hidup dari Hongkong tak lagi datang ke sentra budidaya di wilayah tersebut. 

  • Visa Furoda Tak Terbit, Jemaah Haji Bisa Dapat Full Refund

    Visa Furoda Tak Terbit, Jemaah Haji Bisa Dapat Full Refund

    Bisnis.com, JAKARTA — Sarikat Penyelenggaraan Haji Umroh Indonesia (Sapuhi) menyatakan jemaah haji furoda akan mendapatkan pengembalian dana secara penuh (refund full) atau dikonversi ke haji khusus imbas visa yang tidak terbit tahun ini.

    Ketua Umum Sapuhi Syam Resfiadi mengatakan bahwa para jemaah haji furoda yang batal berangkat di tahun ini harus menerima situasi ini karena penerbitan visa merupakan hak Kerajaan Arab Saudi, sehingga para jemaah termasuk travel harus menanggung segala semacam risiko.

    “Ada tiga cara untuk bisa memberikan konsekuensi kepada jemaah yang tidak berangkat haji mujamalah atau furoda tahun ini, yaitu adalah di-refund full atau dikonversi ke haji khusus, atau dikombinasikan [dengan] sebagian disetorkan [atau] sebagian dipulangkan,” kata Syam kepada Bisnis, Sabtu (31/5/2025).

    Syam berujar pelaksanaan haji tahun ini yang menggunakan visa furoda baru mendapatkan informasi dari Kerajaan Arab Saudi di akhir Dzulhijjah 1446 Hijirah. Ditambah, lanjut dia, tidak ada informasi mengenai pembagian kuota visa furoda dari Kerajaan Arab Saudi.

    “Memang tahun ini furoda mengalami musibah karena ketidakjelasan berapa yang ingin diberikan jumlahnya per negara, baru didapat informasi saat-saat terakhir di bulan Dzulhijjah ini,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Syam menyampaikan bahwa asosiasi memberikan surat keterangan dan informasi terkait kondisi visa mujamalah dan visa furoda kepada anggota untuk bisa disampaikan dan dilanjutkan ke para jemaah.

    Adapun imbas visa furoda yang tak terbit tahun ini, jelasnya,  kerugian dari penyelenggara travel haji tidak bisa disamaratakan. Artinya, kerugian ini tergantung dari sudah sejauh mana proses kesiapan dari paket yang sudah ditawarkan kepada para jemaah, salah satunya dengan memesan penginapan alias akomodasi.

    “Ada yang sudah punya hotel, ada yang sudah punya tiket, bahkan semua all-in sudah disiapkan, namun karena tidak dapat ya pasti jumlahnya lebih besar [kerugiannya]. Namun ada juga yang belum memberikan apa-apa karena menunggu keluarnya visa dulu, baru mereka action cari hotel dan tiket,” terangnya.

    Untuk itu, dia menjelaskan bahwa ada berbagai macam konsekuensi jumlah kerugian yang diderita oleh para travel imbas tak terbitnya visa furoda tahun ini.

    “Yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita sebagai travel memberi informasi atau keterangan agar kerugian ini bisa ditanggung bersama atau bagaimana,” terangnya.

    Meski demikian, Syam mengaku berat hati menyampaikan informasi bahwa visa furoda tidak terbit tahun ini. “Ini memang kesalahan bukan di pihak jemaah yang ingin membatalkan diri, tetapi memang akibat dari visa tidak keluar,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko menuturkan bahwa ada opsi penyelesaian antara pihak jemaah dengan penyelenggara travel haji jika terjadi kegagalan keberangkatan jemaah haji furoda akibat visa yang tidak terbit.

    Opsi tersebut di antaranya dapat berupa pengembalian dana atau pengalihan keberangkatan ke musim haji tahun berikutnya. Namun dia menekankan, kepastian dan keadilan bagi jemaah tetap harus dikedepankan.

     “Apakah itu uang dikembalikan, atau digunakan untuk haji tahun depan. Yang penting tidak ada yang dirugikan,” kata Singgih dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (31/5/2025).

    Di samping itu, Singgih juga menjelaskan bahwa secara hukum, visa furoda belum memiliki dasar yang kuat dalam regulasi haji nasional.

    Menurutnya, pemerintah sering dianggap tidak hadir dalam menangani persoalan visa non-kuota, seperti furoda karena belum adanya pijakan hukum yang memadai.

    “Oleh sebab itu, saat ini dalam revisi Undang-Undang Haji, kami mengusulkan adanya pengaturan tiga jenis visa, visa kuota yang meliputi haji reguler dan haji plus, visa dari kuota negara lain dan visa non-kuota, termasuk visa mujamalah dan furoda,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Singgih menyampaikan bahwa DPR akan mendorong agar ke depan ada pengakuan hukum dan perlindungan yang jelas terhadap jemaah pemegang visa non-kuota agar kejadian serupa tidak terus berulang.

    “Kalau sekarang pemerintah seolah-olah tidak hadir karena belum ada dasar hukum untuk perlindungan. Padahal relasinya ini antara pemerintah Arab Saudi dengan pihak syarikah, dan jemaah dengan travel di Indonesia,” katanya.

  • QRIS, Inovasi Pembayaran yang Bikin Happy UMKM

    QRIS, Inovasi Pembayaran yang Bikin Happy UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA – QRIS saat ini telah menjadi metode pembayaran unggulan bagi masyarakat Indonesia. Sejak diluncurkan Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019 hingga akhir Maret 2025, pengguna QRIS sudah mencapai 56,3 juta. Sementara volume transaksi tumbuh 169,15% (YoY) pada Maret 2025.

    Tingginya jumlah pengguna dan pertumbuhan volume transaksi QRIS tidak lepas dari kemudahan, keandalan, kecepatan dan keamanan dalam proses pembayaran. Sebelum adanya standardisasi universal untuk pembayaran berbasis QR, meja kasir di merchant-merchant dipenuhi papan QR code statis yang diterbitkan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP).

    Namun, dompet digital (e-wallet) hingga aplikasi mobile banking konsumen tidak bisa memindai QR code di luar penerbitnya. Misalnya, pengguna aplikasi Go-Pay, hanya dapat memindai QR code yang dikeluarkan oleh Go-Pay. Sebaliknya, pengguna Go-Pay tidak bisa memindai QR code yang dikeluarkan oleh dompet digital lainnya.

    Setelah adanya standardisasi QR code yang bernama Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), terjadi proses interoperabilitas pada sistem, perangkat dan aplikasi dalam berkomunikasi, bertukar data, dan bekerja sama secara efektif untuk layanan pembayaran berbasis QR code milik PJP bank maupun non-bank.

    Merujuk laporan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, QRIS yang dikembangkan oleh BI bersama industri mengadopsi standar European MasterVisa Co (EMV Co) yang memungkinkan interoperabilitas transaksi pembayaran berbasis QR di dalam hingga luar negeri.

    Implikasi dari QRIS, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan skema on us maupun off us. Skema on us di sini, aplikasi pembayaran milik pembeli dan QR code milik pedagang, berasal dari penyelenggara yang sama. Misalnya, pengguna aplikasi MyBCA dapat memindai QR code dari pedagang yang diterbitkan oleh BCA.

    Sedangkan skema off us, aplikasi pembayaran digital yang digunakan pembeli dan QR code yang dimiliki pedagang, berasal dari penyelenggara (PJP) yang berbeda. Contohnya, aplikasi MyBCA dapat memindai QR code yang dikeluarkan GoPay.

    Implikasi sederhana di lapangan, kasir di warung hingga pedagang kaki lima hanya cukup menampilkan 1 QR code (QRIS statis) untuk dapat dipindai oleh berbagai aplikasi pembayaran milik bank dan non-bank.

    KEMUDAHAN

    Dengan cukup memindai QR code dari aplikasi e-wallet maupun mobile banking, berbelanja dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, konsumen maupun pedagang tidak perlu cemas perihal uang kembalian. Dari sisi pedagang, pengelolaan transaksi dan uang tunai (cash handling) juga lebih mudah.

    Kemudahan tersebut, mendorong tingginya angka pelaku usaha dalam mengadopsi QRIS sebagai kanal pembayaran. Per Maret 2025, sebanyak 38,1 juta pedagang telah menggunakan QRIS. Dari angka tersebut, sebanyak 93,01% merupakan UMKM dan 57,2% di antaranya berasal dari usaha mikro.

    Bagi pelaku UMKM, sistem pembayaran non-tunai ini relatif sederhana, karena konsumen cukup memindai QR code dari aplikasi e-wallet ataupun mobile banking miliknya. Percepatan akuisisi QRIS oleh pedagang juga didorong oleh insentif biaya transaksi yang dibebankan ke mereka.

    Untuk transaksi hingga Rp 500.000, pelaku usaha mikro (UMI) seperti pedagang kaki lima, toko kelontong hingga warung makan digratiskan biaya transaksinya atau merchant discount rate (MDR) 0%.

    INOVASI QRIS

    Dengan adopsi standar EMV Co, QRIS dapat dikoneksikan dengan teknologi sistem pembayaran berbasis QR secara global. Mengutip data BI, transaksi QRIS dapat dilakukan di Thailand, Malaysia dan Singapura.

    Cakupan penerimaan dan kerja sama penggunaan QRIS sebagai pembayaran non-tunai juga akan diperluas ke Jepang, Saudi Arabia, China, India, dan Korea Selatan. Di dalam negeri, Bank Indonesia bersama industri pada 15 Maret 2025 lalu telah melakukan uji coba QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) berbasis Near Field Communication (NFC). Implementasi QRIS TAP akan diterapkan secara bertahap.

    Pada tahap awal, layanan QRIS TAP bisa digunakan di lokasi layanan transportasi, parkir, rumah sakit, serta toko ritel dan UMKM. Sejak diluncurkan hingga 16 April 2025, total merchant yang telah melayani QRIS TAP sebanyak 1,44 juta dengan volume transaksi 42,9 juta.

    Harapannya, inovasi hingga perluasan cakupan penggunaan QRIS di luar negeri terus berlanjut dan dapat menjadi insentif bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakannya sebagai metode pembayaran digital utama di mana pun berada.

  • Mentan Amran Klaim Petani Untung Besar: Stok Beras Tembus 4 Juta Ton

    Mentan Amran Klaim Petani Untung Besar: Stok Beras Tembus 4 Juta Ton

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim Pemerintahan Prabowo Subianto mencetak sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional.

     Dikutip melalui akun instagram pribadinya @a.amran_sulaiman, dia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya sejak berdirinya Perum Bulog pada 1969, cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus angka 4 juta ton.

    “Alhamdulillah, hari ini sejarah baru ditorehkan. Untuk pertama kalinya sejak Bulog berdiri pada tahun 1969, cadangan beras pemerintah resmi menembus angka 4 juta ton,” katanya dalam pernyataan resminya di Instagram @a.amran_sulaiman, Sabtu (31/5/2025).

    Menurutnya, capaian ini dirayakan sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan Indonesia.

    Menurut Amran, stok beras yang melimpah ini bukan hanya pencapaian statistik, melainkan hasil konkret dari kebijakan pertanian yang berpihak pada petani.

    Menuurtnya, strategi penguatan produksi nasional dan optimalisasi serapan lokal terbukti efektif menjaga stabilitas pangan dan mendongkrak kesejahteraan petani.

    “Kini, petani tidak hanya panen lebih banyak, tetapi juga menikmati harga jual gabah yang menguntungkan,” ujar Amran.

    Sekadar informasi, Pemerintah melalui Bulog mencatat bahwa pada Kamis (29/5/2025) malam, total stok beras nasional telah mencapai 4.001.059 ton, dengan serapan beras lokal sebesar 2.407.257 ton.

  • AHY Nilai Penting Penguatan UMKM Lewat Infrastruktur dan Digitalisasi

    AHY Nilai Penting Penguatan UMKM Lewat Infrastruktur dan Digitalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPW) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya untuk mendorong kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama ekonomi nasional.

    Dia menekankan pentingnya peran UMKM yang selama ini terbukti menjadi kontributor utama dalam perekonomian Indonesia, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja. 

    Hal ini disampaikan AHY saat menghadiri Blue Lab Community Festival yang digelar di sebuah Trans Studio Mall Cibubur, Sabtu (31/5/2025).

    “Infrastruktur juga penting, termasuk infrastruktur yang mendukung UMKM. Kita tahu di berbagai daerah perlu lokasi-lokasi yang ditata baik agar pelaku UMKM memiliki tempat yang layak untuk berjualan,” katanya.

    Lebih dari itu, AHY juga menyoroti pentingnya memperluas pasar produk UMKM, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga menembus pasar internasional. 

    Oleh sebab itu, dia menilai strategi pemasaran yang baik dan pemanfaatan platform digital menjadi kunci keberhasilan.

    “Saya rasa yang perlu dilakukan adalah memastikan produk-produk UMKM dikenal luas. Proses marketing harus dikawal dengan baik. Selain retail, sekarang kita juga harus bersandar pada e-commerce dan digital platform agar produk UMKM bisa lebih mudah dijangkau dan dicari,” jelasnya.

    Menanggapi anggapan bahwa sektor UMKM masih rapuh pada 2025, AHY menyatakan bahwa pemerintah akan terus hadir melalui kebijakan-kebijakan afirmatif dan kolaboratif yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah.

    “UMKM harus kita bantu naik kelas. Pemerintah akan mengawal kebijakannya, komunitas berperan dalam penguatan kapasitas, dan pelaku usaha harus adaptif terhadap era digital,” pungkas AHY.

  • BPKH Limited Bidik Jadi Syarikah Penyedia Layanan Haji

    BPKH Limited Bidik Jadi Syarikah Penyedia Layanan Haji

    Bisnis.com, JEDDAH — BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi membidik untuk menjadi syarikah penyedia layanan haji bagi jemaah Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, diketahui berubah menjadi berbasis syarikah dari awalnya berbasis kelompok terbang (kloter).

    Ada 8 syarikah yang tahun ini ditunjuk untuk memberikan pelayanan kepada jemaah Indonesia. Mereka di antaranya Rifadah, Rawaf Mina, Mashariq Dzahabiyah atau Sana Mashariq, Rifad, Mashariq Mutamayyizah atau Rakeen Mashariq, Dluyuful Bait, Rehlat wa Manafea, dan MCDC.

    Direktur BPKH Limited Iman Nikmatullah mengatakan tahun ini Pemerintah Arab Saudi masih mewajibkan perusahaan lokal yang menjadi penyedia layanan haji. Namun demikian, dengan iklim investasi di Saudi yang semakin terbuka, tidak menutup kemungkinan BPKH Limited untuk menjadi salah satu syarikah yang melayani jemaah Indonesia ke depan.

    “Tahun depan [kami] akan menjadi perusahaan terbuka, akan membeli sahamnya syarikah. Kami sudah banyak berinteraksi dengan syarikah,” kata Iman, berbincang dengan Bisnus.com di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (28/5/2025).

    Bahkan Iman menyebut, sebelum Pemerintah Indonesia menetapkan 8 syarikah yang akan melayani 203.320 jemaah Indonesia tahun ini, pihaknya telah melakukan pendekatan kepada sejumlah syarikah.

    “Kami juga membantu menjualkan produk makanan siap saji Wong Solo ke syarikah-syarikah. Alhamdulillah hampir semua syarikah pakai produk Indonesia di Masyair [Arafah, Muzdalifah, Mina/Armuzna],” jelas Iman.

    BPKH Limited, sebelumnya, mengantongi registrasi komersial dari Kementerian Perdagangan Arab Saudi pada 16 Maret 2023, dan kini menjadi perpanjangan tangan BPKH dalam investasi di Saudi.

    Pada musim haji tahun ini, BPKH Limited menjembatani pengadaan 475 ton pasta bumbu khas Indonesia yang digunakan di seluruh dapur katering untuk jemaah di Makkah dan Madinah. Jumlah itu melonjak dari hanya 76 ton pada 2024.

    Selain itu, BPKH Limited juga mengelola sekitar 121 area komersial di 205 hotel jemaah Indonesia di Makkah pada musim haji 2025. Seluruh keuntungan dari kegiatan ekonomi itu akan kembali mengalir ke jemaah dalam bentuk manfaat dana haji.

  • Soto Boyolali di Tanah Suci dan Pemberdayaan UMKM Indonesia

    Soto Boyolali di Tanah Suci dan Pemberdayaan UMKM Indonesia

    Bisnis.com, MAKKAH — Berminggu-minggu meninggalkan rumah di Tanah Air membuat banyak jemaah haji Indonesia rindu dengan kudapan khas Nusantara yang nyaman di lidah. Meski Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyediakan katering yang dibuat semakin bercita rasa Nusantara, keberadaan warung-warung kudapan di hotel-hotel jemaah Indonesia, menjadi variasi pilihan untuk memanjakan lidah dan mengobati rindu rumah.

    Salah satu yang menjadi buruan para jemaah yakni Spesial Soto Boyolali (SSB). Di Indonesia, SSB telah berdiri sejak 2002 dan mulai hadir di Makkah sejak tahun lalu. Hesti Widodo, pemilik SSB, membuka gerai di 7 titik hotel jemaah Indonesia di Makkah, yang hanya buka selama musim haji saja.

    “Kebetulan dulu bapak ibu saya jualan di embarkasi, melayani jemaah haji, terulang seperti itu,” kata Hesti, ditemui di salah satu gerainya di Hotel Safwat Al Shoroq, sektor 5 Wilayah Raudhah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025).

    Hesti mengaku senang melihat jemaah menyantap soto racikannya dengan gembira. Menjadi kepuasan tersendiri baginya melihat jemaah menikmati semangkuk soto sapi, soto ayam kampung, atau bakso yang menjadikan rumah terasa tak begitu jauh meski terpisah ribuan kilometer.

    Racikannya tetap khas Boyolali meski bahan-bahan dan bumbu didapat dari Arab Saudi. Selain menyediakan aneka kudapan berkuah, SSB juga menyajikan penganan pendamping seperti aneka gorengan dan perkedel.

    Dwi Jayanti, seorang jemaah asal Slawi, Tegal, rela jauh-jauh menyewa taksi dari hotelnya di sektor 1 demi menyeruput segarnya soto boyolali SSB. Dia datang dengan ibunya, yang juga kangen dengan masakan khas daerahnya. Sebelum berada di Tanah Suci, Dwi mengaku telah menjadi pelanggan SSB di kampung halamannya di Tegal.

    Hesti Widodo, pemilik Spesial Soto Boyolali (SSB) di salah satu gerainya di Hotel Safwat Al Shoroq, Makkah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025). Hesti membuka gerai di 7 titik hotel jemaah Indonesia di Makkah yang hanya buka selama musim haji saja. /Dok. Media Center Haji

    “Masya Allah, kayak di Indonesia, berasa di Tegal. Udah ketemu yang pas, [saya pesan soto] yang daging, terus makan perkedel. Perkedelnya juga sama dengan yang di Indonesia,” ucapnya berbinar-binar.

    Keuntungan mengalir untuk jemaah

    Spesial Soto Boyolali hanyalah satu dari sekian banyak mitra BPKH Limited yang membuka lapak di 205 hotel jemaah Indonesia di Makkah pada musim haji tahun ini. Seluruh area komersial yang totalnya mencapai 121 titik dikelola oleh BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi.

    Selain soto boyolali, jemaah juga bisa menikmati aneka menu khas Nusantara lainnya seperti bebek goreng Madura, hingga bakso. Ada pula Toko Indonesia di beberapa titik area komersial itu. Toko-toko itu menjual makanan ringan atau barang-barang yang biasa ditemukan di Tanah Air, tetapi tak dijual di toko kelontong di Makkah.

    Direktur BPKH Limited, Iman Nikmatullah, mengatakan pengelolaan ratusan area komersial tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan UMKM Indonesia dan WNI yang bermukim di Arab Saudi. Keuntungan dari pengelolaan area komersial tersebut, akan mengalir kembali kepada jemaah dalam bentuk manfaat dana haji.

    “Mereka adalah mitra kami, mereka bayar [sewa gerai], mereka jualan. Nah, uangnya kembali ke dana haji,” kata Iman.

    Ratusan gerai tersebut disewakan kepada siapapun yang berminat. Ada pengusaha dari Indonesia yang sudah memiliki banyak gerai, seperti SSB, atau tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang berminat mengail rupiah saat musim haji.

    “Kalau ke Makkah, kangen makanan Indonesia, datang ke soto seger boyolali, bisa makan bebek Madura di beberapa hotel, bisa beli bakso Mang Udin. Jadi jajan tuh enggak perlu keluar [hotel], kan keluar bahaya,” jelasnya.

    Warung-warung UMKM musiman di Makkah itu, selain memanjakan lidah jemaah yang rindu rasa rumah, juga menjadi cermin dan harapan bahwa rupiah yang mengalir ke Tanah Suci, bisa dikembalikan ke Tanah Air.

  • AHY Bakal Cari Investor Giant Sea Wall dan KCJS di Forum Infrastruktur Internasional

    AHY Bakal Cari Investor Giant Sea Wall dan KCJS di Forum Infrastruktur Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPW) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Pemerintah akan memanfaatkan momentum International Conference on Infrastructure (ICI) untuk mempromosikan sejumlah proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Giant Sea Wall dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya (KCJS).

    Menurutnya, melalui ajang yang akan membahas lima isu strategis pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional itu akan ditampilkan sejumlah proyek infrastruktur yang butuh suntikan modal besar.

    “Nanti pasti akan kita tampilkan beberapa proyek infrastruktur yang memang membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Kita menawarkan ini kepada siapapun, baik dari dunia usaha swasta dalam maupun luar negeri,” ujarnya saat ditemui di Trans Studio Mall Cibubur, Sabtu (31/5/2025).

    Menurutnya, kerja sama yang solid antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional dalam lima tahun ke depan.

    Dia mengharapkan ajang ICI menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dan menarik investasi besar dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

    Di sisi lain, tak hanya melalui agenda itu, AHY juga mengamini bahwa dirinya yang baru saja kembali dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) turut mempromosikan potensi investasi infrastruktur di Indonesia kepada mitra internasional.

    “Tentu, dalam setiap kesempatan, di mana pun, kita menyampaikan apa yang Indonesia akan kerjakan, sehingga bisa diketahui lebih luas dan sekaligus kita bisa menarik investasi yang diperlukan,” pungkas AHY.

    Proyek Giant Sea Wall sendiri merupakan bagian dari upaya perlindungan wilayah pesisir, khususnya Jakarta, dari ancaman banjir dan kenaikan muka air laut.

    Sementara proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya menjadi langkah besar dalam pengembangan konektivitas transportasi nasional berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

    Sekadar informasi, konvensi internasional tentang infrastruktur atau International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta pada 11 hingga 12 Juni mendatang.

    Nantinya, lima topik utama yang akan dibahas di antaranya adalah pembangunan kota masa depan yang terintegrasi, infrastruktur konektivitas nasional, peningkatan kualitas hidup melalui hunian layak, ketahanan terhadap lingkungan dan bencana, serta dorongan investasi infrastruktur berkelanjutan.

    Pemerintah juga akan menampilkan berbagai proyek strategis untuk mendukung pembangunan jangka panjang, termasuk di wilayah timur Indonesia.

    Untuk menarik investasi, pemerintah menyiapkan skema kerja sama yang kredibel dan berkelanjutan melalui kemitraan publik swasta, dengan prinsip saling menguntungkan.