Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tarif Baru PNBP Penjualan Batu Bara: Perusahaan Besar Turun, Kecil-Menengah Naik

    Tarif Baru PNBP Penjualan Batu Bara: Perusahaan Besar Turun, Kecil-Menengah Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menerapkan tarif baru penerimaan negara bukan pajak atau PNBP berupa hasil penjualan batu bara. Kini, tarif PNBP untuk perusahaan batu bara besar cenderung turun sementara perusahaan batu bara kecil-menengah naik.

    Perubahan tarif PNBP penjualan batu bara itu diterapkan dalam Pemerintah (PP) No 18/2025 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. Beleid ini merupakan perubahan atas PP 15/2022.

    Jika dibandingkan antara beleid lama dan baru maka tampak bahwa ada kenaikan tarif PNBP batu bara yang produksi kecil dan harga rendah. Sebaliknya, ada penurunan tarif PNBP batu bara yang produksi besar dan mahal.

    Perbandingan Tarif PNBP Batu Bara yang Lama dan Baru:

    1. Sebelumnya di PP 15/2022 penjualan batu bara dengan harga batu bara acuan (HBA)

    2. Sebelumnya di PP 15/2022 penjualan batu bara dengan:

    -HBA ≥ US$70 per ton sampai dengan

    -HBA ≥ US$80 per ton sampai dengan

    -HBA ≥ US$90 per ton sampai dengan

    Kini di PP 18/2025, penjualan batu bara dengan:

    -HBA ≥ US$70 per ton sampai dengan

    3. Sebelumnya di PP 15/2022 penjualan batu bara dengan:

    -HBA ≥ US$100 per ton hanya satu tarif sebesar 28%.

    Kini di PP 18/2025, penjualan batu bara dengan:

    -HBA ≥ US$120 per ton sampai dengan

    -HBA ≥ US$140 per ton sampai dengan

    – HBA ≥ US$160 per ton sampai dengan

    – HBA ≥ US$180 per ton sampai tarifnya 28%.

  • Polisi Kerahkan 1.600 Personel untuk Amankan Demo Buruh Hari Ini

    Polisi Kerahkan 1.600 Personel untuk Amankan Demo Buruh Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Aparat kepolisian mengerahkan 1.613 personel gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek untuk mengamankan aksi demo buruh yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di depan Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Minggu (1/6/2025).

    “Kami telah menyiapkan 1.613 personel gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek di titik-titik yang telah diplotting. Petugas tidak dibekali senjata api, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, pengaturan arus lalu lintas akan bersifat situasional, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

    “Arus lalu lintas akan kami atur secara situasional, melihat eskalasi di lapangan. Jika memang terjadi kepadatan, kami akan melakukan rekayasa lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar,” ujar Susatyo.

    Dia pun mengimbau warga yang hendak melintas di kawasan Monas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari potensi kemacetan lalu lintas.

    “Untuk warga yang melintas di sekitar Monas, kami imbau untuk menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan,” katanya.

    Susatyo pun meminta seluruh personel untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif serta profesional saat bertugas mengamankan aksi unjuk rasa itu.

    Dia juga meminta para koordinator lapangan agar menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

    “Kami minta koordinator lapangan untuk mengarahkan massa dengan santun, tidak memprovokasi, dan tidak merusak fasilitas umum. Ini demi kepentingan bersama,” kata Susatyo.

    Adapun aksi yang digelar KSPN hari ini mengusung tema “Berantas illegal import, selamatkan industri produsen dalam negeri untuk selamatkan pekerja dari PHK”.

  • Pupuk Indonesia Respons Audit BPK soal Pemborosan Subsidi Rp2,92 Triliun

    Pupuk Indonesia Respons Audit BPK soal Pemborosan Subsidi Rp2,92 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia menanggapi hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menyebut terdapat indikasi pemborosan belanja subsidi pupuk selama periode 2020 hingga 2022 senilai Rp2,92 triliun.

    VP Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero), Cindy Sistyarani mengatakan pihaknya menghargai temuan BPK tersebut dan berkomitmen akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. 

    “Temuan BPK terkait inefisiensi juga membuka sudut pandang bahwa inefisiensi tersebut disebabkan oleh usia pabrik-pabrik yang sudah tua,” kata Cindy, Mingg (1/6/2025). 

    Dalam hal ini, menurut Cindy, temuan BPK tersebut juga menunjukkan pentingnya revitalisasi pabrik lama dan pembangunan pabrik baru yang untuk mendukung efisiensi produksi. 

    Kendati demikian, Pupuk Indonesia menilai ruang untuk berinvestasi di sektor ini sangat terbatas, terlebih dalam hal revitalisasi pabrik lama.  

    “Sehingga dibutuhkan kebijakan, skema-skema baru, yang dapat mendorong efisiensi dan mendukung keberlanjutan industri pupuk nasional,” terangnya. 

    Dalam catatan Bisnis,temuan itu termaktub dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2024. Temuan pemborosan tersebut terdapat dalam pemeriksaan terhadap pendapatan, biaya, dan investasi badan usaha milik negara (BUMN), dan badan lainnya.

    BPK menyoroti pengalokasian pupuk urea bersubsidi yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia. Dari pemborosan belanja subsidi pupuk pemerintah sebesar Rp2,92 triliun, sebanyak Rp2,83 triliun karena pengalokasian urea oleh PT Pupuk Indonesia.

    “Sebesar Rp2,83 triliun karena pengalokasian pupuk urea bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi operasional masing-masing anak perusahaan produsen pupuk,” demikian tulis BPK.

    Menurut BPK, kebijakan alokasi produksi pupuk bersubsidi masih menitikberatkan pada produsen dengan biaya produksi paling tinggi, sedangkan produsen dengan biaya produksi paling rendah lebih diprioritaskan untuk produksi pupuk nonsubsidi.

    Selain itu, hasil perbandingan antara alokasi pada kontrak dengan rata-rata tertimbang kapasitas operasional menunjukkan bahwa pembagian alokasi produksi pupuk subsidi belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas produksi masing masing produsen pupuk.

    BPK pun merekomendasikan kepada dewan komisaris PT Pupuk Indonesia agar memberikan peringatan dan arahan kepada direktur utama dan direktur pemasaran perusahaan.

  • Daftar Pelanggan yang Dapat Diskon Tarif Listrik 50% Juni-Juli 2025

    Daftar Pelanggan yang Dapat Diskon Tarif Listrik 50% Juni-Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% yang akan berlaku pada Juni-Juli 2025.

    Pemberian diskon tersebut dilakukan untuk sebagai stimulus bantalan atas kenaikan 1% PPN yang akan mulai berlaku di awal tahun 2025.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,1 triliun untuk mendukung pelaksanaan program diskon tarif listrik ini.

    Diskon tersebut akan diberikan untuk pengguna listrik dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA). Program ini diperkirakan akan menyasar hingga 79,3 juta pelanggan.

    Adapun skema pemberlakuan diskon tarif listrik ini akan dimulai pada tanggal 5 Juni sampai 31 Juli 2025.

    Cara Klaim Diskon Tarif Listrik 50%

    Pelanggan PLN bisa mendapatkan diskon tarif listrik 50% apabila memenuhi kriteria memiliki listrik daya di bawah 1.300 VA.

    Diskon akan diberikan secara otomatis kepada pelanggan saat melakukan pembayaran, maupun pembelian listrik.

    Bagi pelanggan pascabayar, diskon tarif akan langsung dipotong 50% saat melakukan pembayaran pada bulan Juni-Juli.

    Kemudian untuk pelanggan pascabayar, diskon akan diberikan saat membeli token listrik.

    Rincian Tarif Listrik per Juni 2025

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa tarif listrik tidak mengalami kenaikan, atau perubahan disbanding bulan sebelumnya.

    Berikut tarif listrik untuk pelanggan subsidi pada Juni-Juli 2025:

    1. Pelanggan rumah tangga daya 450 VA bersubsidi sebesar Rp415 per kWh

    2. Pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp605 per kWh

    3. Pelanggan rumah tangga daya 900 VA RTM sebesar Rp1.352 per kWh

    4. Pelanggan rumah tangga daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp1.444,70 per kWh

    5. Pelanggan rumah tangga daya 3.500 ke atas sebesar Rp1.699,53 per kWh

    Kemudian untuk tarif listrik pelanggan non subsidi pada Juni-Juli 2025 adalah sebagai berikut:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh

    2. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    3. Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    4. Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

    5. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

    6. Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

    7. Golongan B-3/Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    8. Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    9. Golongan I-4/Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

    10. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

    11. Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

    12. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

    13. Golongan L/TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

  • Cara Klaim Diskon Listrik 50% yang Berlaku Mulai 5 Juni 2025

    Cara Klaim Diskon Listrik 50% yang Berlaku Mulai 5 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% yang akan berlaku pada Juni-Juli 2025.

    Diskon tersebut akan diberikan untuk pengguna listrik dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA). Program ini diperkirakan akan menyasar hingga 79,3 juta pelanggan.

    Adapun skema pemberlakuan diskon tarif listrik ini akan dimulai pada tanggal 5 Juni sampai 31 Juli 2025.

    Kebijakan diskon tarif listrik ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan yang bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun mendatang. 

    Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), insentif ini merupakan stimulus bantalan atas kenaikan 1% PPN yang akan mulai berlaku di awal tahun 2025.   

    Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,1 triliun untuk mendukung pelaksanaan program diskon tarif listrik ini. 

    Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Insentif ini tidak hanya membantu meringankan beban rumah tangga, tetapi juga diharapkan dapat mendorong konsumsi energi yang lebih produktif di sektor usaha kecil dan mikro. 

    Cara Klaim Diskon Tarif Listrik 50%

    Pelanggan PLN bisa mendapatkan diskon tarif listrik 50% apabila memenuhi kriteria memiliki listrik daya di bawah 1.300 VA.

    Diskon akan diberikan secara otomatis kepada pelanggan saat melakukan pembayaran, maupun pembelian listrik.

    Bagi pelanggan pascabayar, diskon tarif akan langsung dipotong 50% saat melakukan pembayaran pada bulan Juni-Juli.

    Kemudian untuk pelanggan pascabayar, diskon akan diberikan saat membeli token listrik.

  • Prabowo Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Begini Progresnya

    Prabowo Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengaku terus mempercepat pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Di mana, progres konstruksi tahap 1 dilaporkan mencapai 11,48%.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pada tahap 1 ini sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat telah dilakukan pengerjaan renovasi ringan hingga sedang (non-struktural).

    Dalam penjelasannya, proses renovasi bangunan eksisting untuk Sekolah Rakyat Tahap I dijadwalkan rampung dan dapat mulai beroperasi pada Juli 2025.

    “Tahap I maupun Tahap I-B ini di beberapa tempat bersifat sementara, karena belum menampung semua untuk SD, SMP, atau SMA, tergantung kebutuhan Pemerintah Daerah setempat. Nanti di Bulan Juli 2026, para siswa ini dipindahkan ke Sekolah Rakyat yang dibangun pada Tahap II,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (1/6/2025).

    Adapun, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I ini terdiri dari Tahap I dan Tahap I-B dengan total 100 sekolah di seluruh Tanah Air. 

    Dody menambahkan, penanganan infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap I maupun Tahap II bersumber dari APBN dengan anggaran sekitar Rp10 triliun di Tahun 2025. Di mana, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I meliputi pekerjaan renovasi atau rehabilitasi bangunan eksisting seperti perbaikan dinding, lantai, plafon, penyediaan air bersih dan sanitasi hingga penyediaan meubelair.

    Sementara itu, penanganan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II ditargetkan bakal selesai pada 2026.

    “Kita sudah memverifikasi 224  lokasi usulan Tahap II, di mana 37 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 116 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.

    Untuk yang tidak disetujui, Dody melanjutkan, pihaknya bakal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang dinilai lebih sesuai.

    Secara terperinci, berikut sebaran wilayah 63 Sekolah Rakyat tahap I yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi.

    Provinsi Aceh: 2 Sekolah Rakyat
    Sumatra Utara: 3 Sekolah Rakyat 
    Riau: 1 Sekolah Rakyat
    Sumatra Barat: 3 Sekolah Rakyat
    Jambi: 1 Sekolah Rakyat
    Bengkulu: 1 Sekolah Rakyat, 
    Sumatra Selatan: 2 Sekolah Rakyat, 
    DKI Jakarta: 3 Sekolah Rakyat
    Jawa Barat: 10 Sekolah Rakyat
    Jawa Tengah: 7 Sekolah Rakyat
    DIY: 2 Sekolah Rakyat
    Jawa Timur: 12 Sekolah Rakyat
    Bali: 1 Sekolah Rakyat
    NTB: 1 Sekolah Rakyat
    NTT: 1 Sekolah Rakyat
    Kalimantan Selatan: 2 Sekolah Rakyat
    Sulawesi Utara: 2 Sekolah Rakyat, 
    Sulawesi Tengah: 1 Sekolah Rakyat
    Sulawesi Selatan: 4 Sekolah Rakyat, 
    Sulawesi Tenggara: 1 Sekolah Rakyat
    Maluku Utara: 2 Sekolah Rakyat
    Papua:  1 Sekolah Rakyat

  • ESDM Buka Suara soal Longsor Maut Gunung Kuda Cirebon

    ESDM Buka Suara soal Longsor Maut Gunung Kuda Cirebon

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait dengan longsor yang terjadi di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Cirebon.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan pihaknya telah mengirimkan Tim Inspektur Tambang untuk melakukan investigasi teknis lapangan terkait musibah longsor di area pertambangan batu alam tersebut.  

    “Kementerian ESDM menyampaikan duka cita mendalam atas musibah longsor yang terjadi di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Cirebon. Tim inspektur sedang terjun ke lapangan untuk mendalami ini,” ujar Tri, Sabtu (1/6/2025). 

    Dia menuturkan, sebagai upaya penegakan kaidah pertambangan yang baik, pihaknya menekankan setiap kegiatan pertambangan wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

    Tim Inspektur Tambang disebut akan bergabung dengan tim tanggap darurat lainnya untuk melakukan serangkaian proses investigasi. Adapun, langkah awal mencakup pemetaan lokasi menggunakan drone untuk memetakan skala kerusakan dan status medan. 

    Setelah itu, tim akan melakukan asesmen potensi longsor susulan, sekaligus menganalisis faktor penyebab dari berbagai aspek, mulai dari teknis, prosedur, lingkungan, hingga kondisi kerja. 

    “Hasil analisis ini nantinya akan dijadikan dasar rekomendasi tindakan korektif dan preventif agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

    Di sisi lain, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid menerangkan berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Cirebon merupakan wilayah dengan Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi yang artinya daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah.

    “Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali,” ujar Wafid.

    Wafid memperkirakan penyebab terjadinya longsoran selain area terdampak memiliki kemiringan lereng tebing yang sangat terjal (>45°) juga lokasi gerakan tanah berada area tambang terbuka dengan metode penambangan teknik under cutting.

    Dalam hal ini, dia mengimbau masyarakat yang berada dekat dengan lokasi bencana agar segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman dari bencana gerakan tanah, karena daerah tersebut masih berpotensi terjadi gerakan tanah atau longsor susulan.

    “Penanganan longsoran, evakuasi/pencarian korban tertimbun agar memperhatikan cuaca dan lereng terjal, agar tidak dilakukan pada saat dan

    setelah hujan deras, karena daerah ini masih berpotensi terjadi gerakan tanah susulan yang bisa menimpa atau menimbun petugas,” terangnya.

    Untuk diketahui, gerakan tanah longsor terjadi di lereng tambang batu alam yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia dan luka-luka pada karyawan. Selain itu, alat berat berupa excavator dan dump truck rusak parah, dan masih terdapat sejumlah warga yang bekerja sebagai kuli angkut yang diduga tertimbun longsor.

    Untuk menghindari terjadinya musibah dalam kegiatan pertambangan, ESDM menegaskan setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatannya harus mendapatkan izin resmi dan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam kegiatannya.

    Adapun, pengelolaan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas batuan sesuai Perpres 55 Tahun 2022 menjadi kewenangan Gubernur. Sementara itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM bertugas memberikan pengawasan teknis melalui Inspektur Tambang.

  • Harga Pangan Hari Ini 1 Juni: Harga Cabai Turun, Daging Sapi Naik

    Harga Pangan Hari Ini 1 Juni: Harga Cabai Turun, Daging Sapi Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah harga pangan bervariasi pada hari ini, Minggu (1/6/2025). Di mana, harga cabai hingga bawang kompak turun, sedangkan harga daging sapi justru naik.

    Mengutip laman Badan Pangan Nasional pada pukul 08.40 WIB, harga bawang parkir di angka Rp36.785 per kilogram (Kg). Posisinya turun 3,97% dibandingkan dengan harga pangan pada hari sebelumnya (31/5/2025).

    Diikuti harga bawang putih bonggol sebesar Rp40.351 per kg, atau turun 1,29% dibandingkan dengan harga sebelumnya.

    Kemudian, harga cabai merah keriting juga turun 2,23% menjadi Rp43.303 per kg, cabai merah besar turun 1,52% menjadi Rp41.350 per kg, serta cabai rawit merah turun 1,64% menjadi Rp45.672 per kg.

    Komoditas pangan pokok seperti beras premium turun tipis 0,17% menjadi Rp15.644 per kg dan harga beras medium turun 1,04% menjadi Rp13.774 per kg. Sedangkan, harga beras SPHP justru naik 3% menjadi Rp12.621 per kg.

    Daging sapi murni juga menjadi salah satu komoditas yang berada dalam tren naik harga. Posisinya meningkat 0,48% menjadi Rp136.281 per kg.

    Sementara itu, daging kerbau beku (impor) justru turun 1,65% menjadi Rp105.090 per kg dan harga daging kerbau segar (lokal) turun 2,91% menjadi Rp136.667 per kg.

    Selanjutnya, daging ayam ras turun 0,69% menjadi Rp34.682 per kg diikuti telur ayam ras yang juga turun 1,33% menjadi Rp28.757 per kg.

    Adapun, harga ikan tongkol turun 2,59% menjadi Rp32.769 per kg, ikan bandeng turun 4,32% menjadi Rp32.824 per kg, dan ikan kembung naik 0,86% menjadi Rp41.194 per kg.

    Kemudian, minyak goreng kemasan turun 3,12% menjadi Rp20.263 per liter, minyak goreng curah turun 2,31% menjadi Rp17.318 per liter dan Minyakita turun 1,33% menjadi Rp17.381 per liter. 

    Gula konsumsi turun turun 0,48% menjadi Rp18.466 per kg, berbanding terbalik dengan harga garam konsumsi yang naik 2,01% menjadi Rp11.813 per kg. 

    Tepung terigu (curah) turun 1,93% menjadi Rp9.670 per kg dan tepung terigu kemasan turun 1,71% menjadi Rp12.843 per kg.

    Terakhir, komoditas jagung peternak turun cukup signifikan 5,17% menjadi Rp5.995 per kg. Serta harga kedelai biji kering (impor) turun 0,65% menjadi Rp10.790 per kg.

  • Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP, Vivo Kompak Turun per 1 Juni 2025

    Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP, Vivo Kompak Turun per 1 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh harga BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, BP, dan Vivo kompak mengalami penurunan harga per 1 Juni 2025.

    Dikutip dari laman resmi MyPertamina, Minggu (1/6/2025), untuk Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp12.100 per liter atau turun dari sebelumnya Rp12.400 per liter.

    Tak hanya itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) kini dipatok Rp13.050 per liter atau turun dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

    Lalu, harga Pertamax Green (RON 95) kini ditetapkan senilai Rp12.800 dari sebelumnya Rp13.150 per liter pada Mei lalu.

    Harga Dexlite (CN 51) juga turun dari Rp13.600 menjadi Rp12.740 per liter. Sedangkan, harga Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp13.900 menjadi Rp13.200 per liter.

    Untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Di sisi lain, harga BBM di SPBU Shell juga kompak turun. Tercatat, Shell Super setara Pertamax turun dari Rp12.730 per liter pada bulan lalu menjadi Rp12.370 per liter. 

    Harga Shell V-Power turun dari Rp13.170 per liter menjadi Rp12.480 per liter. Shell V-Power Diesel turun dari Rp13.810 per liter menjadi Rp13.250 per liter dan Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp13.360 per liter menjadi Rp13.070 per liter. 

    Menyusul Pertamina dan Shell, harga BBM di SPBU BP juga turun. Perinciannya, harga BP Ultimate kini dipatok Rp12.840 per liter. Ini turun dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp13.170 per liter.

    Lalu, harga BP 92 turun dari Rp12.600 menjadi Rp12.370 per liter dan BP Ultimate Diesel turun dari Rp13.810 menjadi Rp13.250 per liter.

    Tak hanya itu, SPBU Vivo juga menurunkan harga BBM besutannya bulan ini. Vivo menurunkan harga Revvo 90 menjadi Rp12.260 per liter dari sebelumnya Rp12.650 per liter bulan lalu. 

    Sedangkan, untuk jenis BBM besutan Vivo lainnya, masih menyesuaikan harga per 1 Juni 2025. Rinciannya, harga Revvo 92 dipatok Rp12.340per liter. Harga ini turun dibanding harga bulan lalu yang dipatok Rp12.730 per liter.

    Adapun Revvo 95 dipatok Rp13.810 per liter pada 1 April 2025. Harga ini turun dibanding Mei yang sebesar Rp13.170 per liter.

    Berikut daftar harga BBM terbaru per 1 Juni 2025:

    1. Pertamina

    – Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

    – Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

    – Pertamax (RON 92): Rp12.100 per liter

    – Pertamax Green (RON 95): Rp12.800 per liter

    – Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.050 per liter

    – Dexlite (CN 51): Rp12.740 per liter

    – Pertamina Dex (CN 53): Rp13.200 per liter

    2. Shell

    – Shell Super: Rp12.370 per liter

    – Shell V-Power: Rp12.840 per liter

    – Shell V-Power Diesel: Rp13.250 per liter

    – Shell V-Power Nitro+: Rp13.070 per liter

    3. BP

    – BP Ultimate: 12.840 per liter

    – BP 92: Rp12.370 per liter

    – BP Ultimate Diesel: Rp13.250 per liter

    4. SPBU Vivo

    – Revvo 90: Rp12.260 per liter

    – Revvo 92: Rp12.340 per liter

    – Revvo 95: Rp12.810 per liter

    – Diesel Primus Plus: Rp13.210 per liter

     

  • Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025, Pertamax hingga Dexlite Turun

    Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025, Pertamax hingga Dexlite Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina mengumumkan daftar harga BBM terbaru per 1 Juni 2025. Seluruh jenis BBM non subsidi mengalami penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya.

    Dikutip dari laman resmi MyPertamina, Minggu (1/6/2025), harga BBM di wilayah DKI Jakarta untuk jenis Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp12.100 per liter atau turun dari sebelumnya Rp12.400 per liter.

    Tak hanya itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) kini dipatok Rp13.050 per liter atau turun dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

    Lalu, harga Pertamax Green (RON 95) kini ditetapkan senilai Rp12.800 dari sebelumnya Rp13.150 per liter pada Mei 2025.

    Tak hanya itu, harga Dexlite (CN 51) juga turun dari Rp13.600 menjadi Rp12.740 per liter. Sedangkan, harga Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp13.900 menjadi Rp13.200 per liter.

    Untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia per 1 Juni 2025

    Aceh
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo:Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter 

    Free Trade Zone (FTZ) Sabang
    Pertamax: Rp11.400 per liter
    Dexlite: Rp11.920 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu
    Pertamax: Rp12.700 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter
    Dexlite: Rp13.290 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter
    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter 

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter
    Dexlite: Rp13.700 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Free Trade Zone (FTZ) Batam
    Pertamax: Rp11.600 per liter
    Pertamax Turbo: Rp12.350 per liter
    Dexlite: Rp12.080 per liter
    Pertamina Dex: Rp12.550 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB
    Pertamax: Rp12.100 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter
    Pertamax Green 95: Rp12.800 per liter
    Dexlite: Rp12.740 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.200 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Nusa Tenggara Timur
    Pertamax: Rp12.100 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter
    Dexlite: Rp12.740 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.200 per liter
    Biosolar Nonsubsidi: Rp12.640 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan
    Pertamax: Rp12.700 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter
    Dexlite: Rp13.290 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Maluku, Maluku Utara
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Papua Barat, Papua Barat Daya
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter