Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kementan Prediksi Kebutuhan Hewan Kurban Tahun Ini Naik 1,98%

    Kementan Prediksi Kebutuhan Hewan Kurban Tahun Ini Naik 1,98%

    Bisnis.com, PONTIANAK – Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan kebutuhan hewan kurban nasional tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Kendati begitu, ketersediaan hewan kurban nasional tercatat mengalami surplus tahun ini.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, kebutuhan hewan kurban diperkirakan mencapai 2,07 juta ekor. 

    “Kebutuhan hewan kurban nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor, meningkat 1,98% dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Agung dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (2/6/2025).

    Selain kebutuhan nasional yang mengalami peningkatan, Agung menyebut bahwa ketersediaan hewan kurban nasional tercatat mencapai 3,21 juta ekor. Dengan demikian, kata dia, terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor hewan kurban.

    Kendati pasokan hewan kurban mencukupi, Agung meminta semua pihak untuk tetap waspada terhadap penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), dan antraks. Sejalan dengan hal itu, Kementan juga telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap zoonosis menjelang Iduladha.

    Di samping itu, Agung juga mengimbau agar hewan kurban yang tidak terjual, tidak dikembalikan ke daerah asal. Alih-alih mengembalikan ke daerah asal, pemerintah meminta agar hewan kurban tersebut dipotong di rumah potong hewan (RPH) atau dijual di wilayah sekitar untuk mencegah potensi penyebaran penyakit.

    “…mengimbau agar hewan kurban yang tidak terjual tidak dikembalikan ke daerah asal, melainkan dipotong di RPH atau dijual di wilayah sekitar untuk mencegah potensi penyebaran penyakit,” imbaunya. 

    Di sisi lain, Ditjen PKH melaporkan bahwa kebutuhan sapi kurban Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden tahun ini mencapai 756 ekor. Nantinya, sapi kurban tersebut akan didistribusikan ke 38 masjid provinsi, 514 masjid kabupaten/kota, masjid Istana Presiden di daerah, masjid sekitar kediaman Presiden, serta organisasi masyarakat Islam.

    Pekan lalu, Kementan telah melepas sebanyak 9.743 petugas pemantau hewan kurban untuk memastikan pelaksanaan kurban di seluruh Indonesia berjalan sesuai prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

    Agung menuturkan, pelaksanaan pengawasan hewan kurban tahun ini akan fokus pada pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, legalitas tempat pemotongan, serta jaminan penerapan prinsip Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan).

    “Kami ingin memastikan hewan kurban sehat, bebas dari penyakit, dan proses penyembelihan memenuhi prinsip kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan,” ujarnya.

  • Prabowo Mau Beri Diskon Tarif Listrik 50%, Bos PLN Bilang Begini

    Prabowo Mau Beri Diskon Tarif Listrik 50%, Bos PLN Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menanggapi rencana pemerintah untuk menerapkan diskon tarif listrik 50% pada periode Juni-Juli 2025. Perseroan juga berkomitmen mengikuti arahan pemerintah. 

    Direktur PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk menjalankan amanah dari pemerintah, termasuk berkenaan diskon tarif listrik. 

    “Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah,” kata Darmawan saat ditemui di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

    Adapun, rencana pemberian diskon tarif listrik 50% untuk Juni-Juli 2025 pertama kali dilontarkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Potongan harga itu akan menyasar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere (VA).

    Diskon tarif listrik 50% ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, pemerintah pernah menerapkan kebijakan yang sama untuk periode Januari-Februari 2025.

    Namun, pada periode Januari-Februari diskon listrik diberikan kepada 81,4 juta pelanggan PLN dengan daya di bawah 2.200 VA.

    Sama dengan alasan periode sebelumnya, pemberian diskon listrik pada kuartal II/2025 ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah. Kebijakan ini demi menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni–Juli 2025.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari siaran pers, Minggu (25/5/2025).

    Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui rencana pemberian diskon tarif listrik 50% selama Juni-Juli 2025.

    Dia menuturkan, kebijakan pemerintah terkait diskon seharusnya ada pembahasan dengan Kementerian ESDM. Namun, Bahlil mengaku belum mendapat laporan resmi terkait kebijakan tersebut.

    “Saya nggak tahu apakah di [tim] teknis sudah ada [bahasan] atau belum, saya belum tahu. Yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu, ya. Itu saja,” kata bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin(27/5/2025).

    Bahlil mengatakan, pihaknya bakal mempelajari terlebih dahulu kebijakan diskon tarif listrik itu. Menurutnya, jangan sampai kebijakan tersebut juga malah merugikan negara.

  • Trump Klaim AS Dekati Kesepakatan Nuklir dengan Iran

    Trump Klaim AS Dekati Kesepakatan Nuklir dengan Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim kesepakatan nuklir dengan Iran berpeluang segera terwujud. 

    Pada konferensi pers di Gedung Putih, Sabtu (31/5/2025), Trump menyebut Iran lebih memilih untuk bernegosiasi dengan AS terkait dengan senjata nuklir yang dimiliki. 

    “Saya pikir kita berpeluang membuat kesepakatan dengan Iran. Mereka tidak mau dihancurkan, mereka lebih memilih untuk membuat kesepakatan,” ujar Trump di Gedung Putih AS, Washington DC, dikutip dari YouTube Gedung Putih, Minggu (1/6/2025). 

    Menurutnya, kesepakatan antara kedua negara bisa segera terwujud. Dia menilai kesepakatan bisa terwujud tanpa harus adanya ledakan-ledakan bom terus-terusan terjadi di kawasan Timur Tengah. 

    Presiden ke-45 dan ke-47 AS itu mengatakan, dia menginginkan agar Iran menjadi negara yang berhasil dan aman, tanpa kepemilikan senjata nuklir.

    “Biarkan Iran menjadi negara yang hebat, tetapi mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir. Itu adalah hal yang sangat sederhana, dan saya pikir kita sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Iran,” ujarnya. 

    Sejauh ini, AS khawatir bahwa Iran berpotensi mengembangkan senjata nuklir dan memicu perang kawasan di Timur Tengah, serta mengancam Israel. 

    Sementara itu, Republik Islam Iran berharap agar dibebaskan dari sanksi dari Negeri Paman Sam itu. 

    Dilansir Reuters, delegasi dari kedua negara telah bertemu di Roma pekan lalu untuk membicarakan soal kesepakatan nuklir. 

    Diskusi berlangsung dalam beberapa tahapan, di mana Iran dan AS sama-sama memiliki ketegasan sikap. 

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araqchi menyebut terdapat kemajuan dalam pembahasan kesepakatan setelah Oman mengajukan sejumlah proposal. 

    “Proposal dan solusi akan dikaji kembali di masing-masing ibu kota negara [Washington dan Tehran] dan pembicaraan-pembicaraan selanjutnya akan dijadwalkan demikian,” kata Abbas di stasiun televisi milik negara, seperti diberitakan Reuters. 

    Adapun berdasarkan data The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), terdapat 12.331 hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh 9 negara di dunia. AS, sebagai salah satu negara dengan kepemilikan hulu ledak terbanyak, diketahui memiliki 5.277 hulu ledak. 

    Kendati demikian, jumlah hulu ledak yang dimiliki AS masih kalah dari Rusia yaitu 5.449 buah hulu ledak. 

    Setelah Rusia dan AS, negara-negara yang memiliki hulu ledak nuklir yaitu China (600), Prancis (290), Inggris (225), Pakistan (180), India (170), Israel (90) dan Korea Utara (50). 

  • Batas Luas Rumah Subsidi jadi 25 Meter, Begini Respons Satgas Perumahan

    Batas Luas Rumah Subsidi jadi 25 Meter, Begini Respons Satgas Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah hendak melakukan revisi pada batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai).

    Bahkan rencana perubahan tersebut telah diatur dalam draf perubahan Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025.

    Dalam beleid itu, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2. Sementara itu, luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

    Menanggapi hal tersebut, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menyebut rumusan draf tersebut bukan lahir dari usulan Satgas.

    Bahkan, Bonny mengaku rencana memperkecil luas lahan rumah subsidi itu belum dikoordinasikan langsung bersama Satgas.

    “Kami [Satgas]nggak pernah diinformasikan [terkait rencana perubahan luas rumah subsidi]. Dan saya yakin pak Hashim, Ketua Satgas tidak juga diinformasikan dan saya rasa saya sepaham dengan dia karena saya tahu Asta Cita Presiden itu yang kita amanahkan dengan Pak Hasim, tidak pernah [ada usulan luas rumah subsidi diperkecil],” tegasnya saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, Bonny berpandangan, fokus pemerintah seharusnya yakni menyediakan likuiditas agar pembangunan perumahan untuk rakyat berjalan lancar. Bukan untuk mengatur luas rumah subsidi.

    Pada saat yang sama, Bonny menyebut apabila luas rumah subsidi diperkecil hingga 25 m2 hal itu dinilai tidaklah sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden tidak pernah mengamanahkan seperti itu untuk mengecilkan luasnya. Kenapa? Karena tidak sehat dengan ukuran 25 m2. Nah pemerintah hanya memberikan relaksasi terhadap bunga, supaya masyarakat punya daya beli, dan likuiditas,” tandasnya.

    Seiring dengan hal itu, Bonny mengaku bakal melakukan koordinasi lanjutan dengan Ketua Satgas Perumahan yakni Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana pemangkasan luas rumah subsidi itu.

    “Langkah yang akan diambil, saya harus koordinasi dengan Ketua Satgas ya, Pak Hashim sekarang lagi di London, kalau Pak Hasim menanyakan pendapat kepada anggota Satgas, saya tidak setuju. Karena itu bukan Asta Cita Presiden. Kita nggak mau bangun bangsa ini mundur. Kita yang mau bangun bangsa ini maju ke depan,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Klaim Program 3 Juta Rumah Raih Investasi Rp75 Triliun

    Pemerintah Klaim Program 3 Juta Rumah Raih Investasi Rp75 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut terdapat komitmen investasi jumbo pada program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Fahri mengungkap nilai komitmen investasi itu bahkan mencapai US$5 miliar atau sekurang-kurangnya Rp75 triliun.

    “Kalau komitmen itu kalau kita rupiahkan itu US$5 bilion. Berarti, kira-kira 5 kali Rp15.000 [sekurang-kurangnya] sudah Rp75 triliun itu ready sebenarnya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Minggu (1/6/2025). 

    Namun demikian, komitmen investasi itu saat ini masih belum terealisasi karena sejumlah faktor. Mulai dari lahan hingga demand dari investasi tersebut.

    Pada saat yang sama, Fahri juga mengaku telah menyampaikan komitmen investasi itu kepada kementerian terkait lainnya. Akan tetapi, hingga saat ini belum dilakukan follow up mengenai realisasinya.

    “Saya sudah menyampaikan laporan kepada kementerian dan juga kepada yang lain bahwa ini komitmen investasinya besar. Cuma tidak bisa kalau nggak ada follow up. Kan harus ada technical follow up-nya,” tegasnya. 

    Meski tak merinci secara pasti, Fahri menyebut komitmen investasi program 3 juta rumah itu didapatkannya usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara, seperti Qatar hingga Turki. 

    Tak hanya menyoroti masalah ketersediaan lahan untuk investasi, Fahri juga turut menyinggung perizinan investasi yang perlu disentralisasi. 

    “Perizinan terlalu menyebar, harusnya ada sentralisasi perizinan, itu mandat dari Satgas tuh. Sentralisasi perizinan perumahan, itu mandat Satgas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan minimnya anggaran perumahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  

    Maruarar yang akrab disapa Ara ini menjelaskan anggaran yang telah dikucurkan negara sebesar Rp3,4 triliun sebagai pagu Anggaran Kementerian PKP hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah. 

    “Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025). 

    Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut masih memiliki pekerjaan rumah besar mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah. 

    Dalam laporannya, dia menegaskan bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN). Sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).

  • Proyek 1 Juta Rumah Investor Qatar di RI Tertunda, Ada Apa?

    Proyek 1 Juta Rumah Investor Qatar di RI Tertunda, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal realisasi investasi asing asal Qatar yang hendak membangun proyek 1 juta rumah di Indonesia masih terkendala masalah administrasi.

    Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menyebut Qatar yang semula ditargetkan bakal melaksanakan groundbreaking proyek perumahan pada Mei 2025, bakal molor hingga Juni 2025. 

    “Rencananya, katanya rencananya mau groundbreaking di Juni, rencananya,” kata Bonny saat ditemui di Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025). 

    Saat dikonfirmasi apa kendala utama yang menghambat realisasi investasi Qatar tersebut, Bonny enggan merinci.

    Hanya saja, dia menyinggung terdapat salah satu masalah administrasi yang mengharuskan investor untuk menaruh modalnya sebesar 10% di bank pelat merah. Hal itulah yang hingga saat ini belum dipenuhi Qatar.

    “Kendalanya saya kurang begitu faham ya, kita memberikan kondisi sebenarnya untuk mereka buka perwakilan dan membuka juga untuk menaruh 10% dari [modal] rencana investasi itu ke bank lokal,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan manajemen investor Qatar.

    Dalam laporannya, saat ini Qatar telah mengirimkan tim untuk melakukan legalitas lahan yang akan dibangun.

    “Mereka kemarin bilang ke saya, mereka sudah ngirim tim untuk memeriksa tanah. Ya secara teknis kerja di lapangan sama staf kita di bawah,” jelasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, Qatar telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) pembangunan 1 juta rumah pada Rabu (8/1/2025). Langkah ini dilakukan untuk mendukung program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan catatan Bisnis, investasi proyek itu bakal dibangun di atas lahan seluas 24 hektare (Ha). Di mana 20 Ha berada di dalam kompleks perumahan dan 4 Ha lainnya berada di luar blok lantaran terbatas rel kereta api.

  • Ekonom Proyeksi Deflasi pada Mei 2025, Akibat Harga Cabai Turun?

    Ekonom Proyeksi Deflasi pada Mei 2025, Akibat Harga Cabai Turun?

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom meramalkan akan terjadi deflasi secara bulanan pada Mei 2025. Penurunan harga cabai disinyalir menjadi penyebab deflasi tersebut.

    Berdasarkan proyeksi 14 ekonom yang dihimpun Bloomberg, median atau nilai tengah IHK pada Mei 2025 berada di zona deflasi sebesar 0,14% month to month (MtM). Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,17% MoM pada bulan sebelumnya atau April 2025.

    Dilihat secara tahunan atau year on year (YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada Mei 2025 berada di zona inflasi sebesar 1,87%. Nilai tersebut melandai dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,95% YoY pada April 2025.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memperkirakan terjadi deflasi 0,27% MtM pada Mei 2025 akibat lonjakan musiman selama periode Lebaran.

    “Penurunan harga ini terutama didorong oleh normalisasi harga pangan pasca-Idulfitri, termasuk penurunan harga komoditas volatile [harga bergejolak] seperti cabai merah dan cabai rawit,” ujar Josua dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sementara itu, komoditas pangan utama seperti beras dan produk unggas diperkirakan masih mencatatkan inflasi dalam skala moderat.

    Di luar kelompok pangan bergejolak, harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi meski tidak sedalam kelompok pangan.

    Penyebabnya, sambung Josua, disebabkan oleh turunnya harga BBM non-subsidi akibat pelemahan harga minyak global di April serta penurunan tarif angkutan udara menyusul berakhirnya lonjakan permintaan saat Lebaran.

    Adapun secara tahunan, dia memproyeksikan inflasi melandai menjadi sekitar 1,7% YoY pada Mei 2025. Inflasi inti juga diproyeksikan turun tipis ke 2,43% YoY dari 2,48% YoY, seiring dengan turunnya harga emas domestik dan penguatan nilai tukar rupiah.

    “Jika proyeksi ini terealisasi, maka tren penurunan inflasi tetap konsisten dengan tekanan harga yang rendah di semester I-2025. Secara kumulatif, inflasi sejak awal tahun hingga Mei diperkirakan baru mencapai 1,29% YtD, relatif rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Josua.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro sendiri memperkirakan secara bulanan terjadi deflasi 0,18% MtM dan inflasi 1,8% YoY pada Mei 2025.

    “Tekanan deflasi menunjukkan stabilitas berkelanjutan dalam pasokan pangan dan normalisasi permintaan pasca-Lebaran,” ujar Andry dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memperkirakan inflasi inti akan tetap stabil di sekitar 2,5% YoY. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan inflasi dasar yang terkendali di tengah permintaan domestik yang moderat.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Mei 2025 pada Senin (2/6/2025) esok.

  • Buruh Ancam Mogok Massal Jika Pemerintah Diam soal Impor Ilegal

    Buruh Ancam Mogok Massal Jika Pemerintah Diam soal Impor Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengancam akan melakukan mogok produksi secara nasional atau mogok massal apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait impor ilegal.

    Hal ini disampaikan KSPN dalam aksi demo buruh yang dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (1/5/2025) sejak pukul 10.00 WIB. 

    Presiden KSPN Ristadi mengatakan pihaknya tidak segan untuk secara serempak menghentikan pekerjaan secara nasional apabila pemerintah masih berdiam tanpa penindakan lebih lanjut atas maraknya praktik impor ilegal di Tanah Air.

    “Tapi kalau dalam waktu maksimal satu bulan ke depan, ini 1 Juni, bulan depan 1 Juli kalau aspirasi kita, setelah kita lakukan diskusi teknik, belum juga ada yang di-follow up, maka siap untuk menghentikan produksi secara nasional?” kata Ristadi dalam orasinya, Minggu (1/6/2025). 

    Pertanyaan dalam orasi tersebut segera dijawab serentak oleh ribuan buruh yang berteriak lantang. “Siap!!” jawab buruh. 

    Adapun, demonstrasi yang dilakukan hari ini semula akan berlanjut long march ke area depan Istana Negara. Namun, Ristadi mengungkap pihak istana telah merespons tuntutan yang disebutkan dalam demo hari ini. 

    Menurut dia, pemerintah melalui Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan Hasan Hasbi telah menerima aspirasi tertulis dari KSPN. Pemerintah juga disebut akan berdiskusi lebih lanjut untuk mengatasi polemik tersebut. 

    “Ada beberapa hal yang sebetulnya sudah siap, tapi memang perlu dorongan untuk segera dikeluarkan yaitu soal Permendag 8/2024. Ternyata draftnya itu sudah siap revisinya untuk membatasi impor barang dari luar negeri,” tuturnya. 

    Aturan tata niaga impor tersebut merupakan kebijakan relaksasi impor untuk sejumlah barang impor yang merupakan revisi dari aturan sebelumnya Permendag 36/2023. 

    KSPN berharap dengan dorongan demonstrasi hari ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan segera meneken revisi Permendag 8/2024 pada pekan depan. 

    “Dan hari Selasa Insya Allah perwakilan KSPN diskusi lebih lanjut dengan pihak istana untuk melakukan langkah strategis selanjutnya sebagai kelanjutan aspirasi hari ini yang kita sampaikan pada aksi 1 Juni 2025,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Ristadi mengungkap terkait dengan pengawasan yang juga disebut akan menjadi prinsip dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya pengawasan hukum bidang ketenagakerjaan. 

    Sebelumnya, Ristadi menerangkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini, tekanan impor murah dan melemahnya daya beli masyarakat telah membuat industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil dalam negeri makin terpuruk.

    Dia pun meminta pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri padat karya bahkan meningkatkannya merupakan langkah strategis pemerintah untuk menahan lonjakan pengangguran, mempertahankan daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang akan mampu berkontribusi menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

  • Jelang Peluncuran Insentif Ekonomi Juni, Indonesia Diproyeksi Deflasi pada Mei 2025

    Jelang Peluncuran Insentif Ekonomi Juni, Indonesia Diproyeksi Deflasi pada Mei 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan akan terjadi deflasi secara bulanan pada Mei 2025. Sementara secara tahunan, inflasi diproyeksikan akan melandai.

    Proyeksi ini di tengah rencana pemerintah meluncurkan stimulus untuk menjaga roda ekonomi melalui enam paket kebijakan.  “Semua program stimulus ekonomi tersebut segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso  dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu mencakup diskon tiket kereta api, angkutan laut hingga pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan tambahan kartu sembako, bantuan subsidi upah (BSU), serta perpanjangan diskon iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Mei 2025 pada Senin (2/6/2025) esok.

    14 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Mei 2025 berada di zona deflasi sebesar 0,14% month to month (MtM). Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,17% MoM pada bulan sebelumnya atau April 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra sebesar 0,16%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh ekonom Maybank Securities Brian Lee Shun Rong sebesar -0,3%

    Dilihat secara tahunan atau year on year (YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada Mei 2025 berada di zona inflasi sebesar 1,87%. Nilai tersebut melandai dibandingkan realisasi inflasi sebesar 1,95% YoY pada April 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,14% yang dikeluarkan oleh ekonom Standard Chartered Bank Aldian Taloputra. Sementara estimasi terendah di angka 1,7% oleh ekonom Maybank Securities Brian Lee Shun Rong dan ekonom Bank Pertama Josua Pardede.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro sendiri memperkirakan secara bulanan terjadi deflasi 0,18% MtM dan inflasi 1,8% YoY pada Mei 2025.

    “Tekanan deflasi menunjukkan stabilitas berkelanjutan dalam pasokan pangan dan normalisasi permintaan pasca-Lebaran,” ujar Andry dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memperkirakan inflasi inti akan tetap stabil di sekitar 2,5% YoY. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan inflasi dasar yang terkendali di tengah permintaan domestik yang moderat.

    Sementara Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan terjadi deflasi 0,27% MtM pada Mei 2025 akibat lonjakan musiman selama periode Lebaran.

    “Penurunan harga ini terutama didorong oleh normalisasi harga pangan pasca-Idulfitri, termasuk penurunan harga komoditas volatile seperti cabai merah dan cabai rawit,” ujar Josua dalam keterangannya.

    Dia menyebut komoditas pangan utama seperti beras dan produk unggas diperkirakan masih mencatatkan inflasi dalam skala moderat. Di luar kelompok pangan bergejolak, harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga mengalami deflasi meski tidak sedalam kelompok pangan.

    Penyebabnya, sambung Josua, disebabkan oleh turunnya harga BBM non-subsidi akibat pelemahan harga minyak global di April serta penurunan tarif angkutan udara menyusul berakhirnya lonjakan permintaan saat Lebaran.

    Sedangkan secara tahunan, dia memproyeksikan inflasi melandai menjadi sekitar 1,7% YoY pada Mei 2025. Inflasi inti juga diproyeksikan turun tipis ke 2,43% YoY dari 2,48% YoY, seiring dengan turunnya harga emas domestik dan penguatan nilai tukar rupiah.

    “Jika proyeksi ini terealisasi, maka tren penurunan inflasi tetap konsisten dengan tekanan harga yang rendah di semester I-2025. Secara kumulatif, inflasi sejak awal tahun hingga Mei diperkirakan baru mencapai 1,29% YtD, relatif rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.

  • Resmi! KRL Impor dari China Beroperasi Layani Jalur Bogor dan Cikarang

    Resmi! KRL Impor dari China Beroperasi Layani Jalur Bogor dan Cikarang

    Bisnis.com, JAKARTA — PT KAI Commuter resmi mengoperasikan tiga rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru yang diimpor dari China untuk layanan Commuter Line Jabodetabek pada Minggu, 1 Juni 2025.

    Ketiga rangkaian tersebut diperuntukkan bagi lintas Commuter Line Bogor sebanyak dua rangkaian, dan satu rangkaian untuk Commuter Line Cikarang.

    Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto mengatakan pengoperasian ini dilakukan setelah seluruh rangkaian KRL baru tersebut lulus uji sertifikasi keselamatan dan kelayakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

    “Mulai 1 Juni 2025 ini, KAI Commuter mulai mengoperasikan layanan pengganti dengan menggunakan tiga train set yang baru untuk lintas Bogor dan Cikarang. Pengoperasian sarana KRL baru ini menjawab harapan masyarakat untuk optimalisasi layanan Commuter Line Jabodetabek,” kata Asdo dalam keterangan resmi pada Minggu (1/6/2025). 

    Asdo mengatakan KRL baru ini merupakan generasi pertama yang dimiliki langsung oleh KAI Commuter dan diberi seri CLI-125. Nama ini merupakan singkatan dari Commuter Line Indonesia (CLI), dengan angka 1 menandakan generasi pertama, dan angka 25 menunjukkan tahun mulai operasional, yakni 2025. 

    Dilengkapi dengan teknologi terbaru, KRL seri CLI-125 mengusung sistem Train Control Monitoring System (TCMS) yang memusatkan kendali operasional untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Selain itu, sistem pintu otomatisnya dilengkapi teknologi Anti Trap guna mencegah risiko penumpang terjepit pintu saat naik atau turun kereta.

    Setiap rangkaian KRL memiliki panjang 20 meter dan lebar 3 meter per kereta, dengan formasi 12 kereta atau Stamformasi 12 (SF12). Desain eksterior bertemakan “Growing”, menampilkan garis lengkung merah putih yang mengarah ke atas, sebagai simbol komitmen KAI Commuter untuk terus tumbuh dan meningkatkan layanan.

    Pada bagian interior, KRL ini memiliki kapasitas angkut antara 250 hingga 300 orang per kereta. Kereta kabin menyediakan 42 tempat duduk, sementara kereta non-kabin menyediakan 54 tempat duduk. Setiap kereta dilengkapi dengan delapan pintu, empat di setiap sisi, guna mempercepat alur naik-turun penumpang.

    Untuk mendukung kenyamanan pengguna prioritas, tempat duduk dengan warna abu-abu ditempatkan dekat pintu. Terdapat pula area khusus untuk pengguna kursi roda yang terletak di kereta nomor 1 dan 12. Menyesuaikan dengan karakteristik daerah operasi, desain kursi juga menampilkan unsur budaya khas Jakarta, seperti gambar ondel-ondel dan tanjidor.

    “Karena dioperasikan di Jabodetabek, desain tempat duduk menampilkan gambar ondel-ondel dan tanjidor yang merupakan bagian dari sejarah kebudayaan Jakarta,” tambah Asdo.

    Selama tahap awal pengoperasian, Asdo mengatakan tim dari pihak manufacturer akan mendampingi sebagai troubleshooter, termasuk mendampingi masinis dan petugas perawatan sarana di Depo KRL untuk memastikan kelancaran operasional.

    Pengoperasian KRL baru ini juga menjadi bagian dari upaya KAI Commuter untuk menggantikan sarana lama yang akan masuk masa konservasi. Selain itu, sejumlah rangkaian lama dengan formasi 8 kereta (SF8) akan dikomposisikan ulang menjadi SF10 atau SF12 untuk meningkatkan kapasitas layanan.

    Di sisi lain, Manajer Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menyampaikan harapan agar kehadiran KRL baru ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna.

    “KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk menjaga fasilitas layanan yang tersedia di dalam kereta dengan tidak melakukan aksi vandalisme,” ujarnya.

    KAI Commuter juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pengadaan sarana baru ini, mulai dari PT KAI, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    “KAI Commuter juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi utama yang efisien, ramah lingkungan, bebas macet, dan terjangkau dalam mobilitasnya,” tutup Leza.