Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Amran Pecat 2 Pegawai Kementan Buntut Minta Pungli Rp29 Miliar

    Amran Pecat 2 Pegawai Kementan Buntut Minta Pungli Rp29 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pihaknya telah memecat 2 pejabat internal yang melakukan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang. Oknum tersebut mengantongi dana dengan total mencapai Rp29 miliar untuk memenangkan proyek tender di Kementan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan oknum tersebut menjanjikan kepada pihak luar bahwa mereka dapat memenangkan tender atau pengadaan besar di Kementan asalkan dengan memberikan sejumlah uang di awal.

    Amran mengungkap salah satu oknum tersebut meminta uang senilai Rp27 miliar dan sekitar Rp10 miliar telah sempat dibayarkan oleh mitra. Bahkan, oknum tersebut melakukan pemalsuan tanda tangan sebagai bagian dari modus penipuannya

    “… dan juga bukan saja dengan mitra, tetapi juga di Kementerian Pertanian, baru saja yang bermain-main meminta fee, katanya bisa menangkan proyek seseorang meminta Rp27 miliar dan sudah terealisasi Rp10 miliar, kami sudah pecat,” kata Amran saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Selain itu, Amran juga telah memecat pejabat internal Kementan lainnya yang telah menyalahgunakan kewenangan senilai Rp2 miliar.

    “Direkturnya sudah tersangka, ada juga direktur yang menyalahgunakan [kewenangan] nilainya Rp2 miliar, kami copot dan proses hukum,” ungkapnya.

    Dia menegaskan bahwa Kementan tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik menyimpang, baik oleh pegawai internal maupun pihak luar yang mencoba menjadi perantara atau calo proyek Kementan.

    Lebih lanjut, Amran juga telah menerima laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri yang terungkap bahwa terdapat 20 tersangka dari pupuk palsu hingga minyak goreng.

    “Kalau mau menanyakan nanti lebih jauh, tanya di penegak hukum. Tapi sektor pertanian tidak boleh, insya Allah kami beresin selama kami masih Menteri,” pungkasnya.

  • Donald Trump Sebut Xi Jinping Susah Diajak Berunding

    Donald Trump Sebut Xi Jinping Susah Diajak Berunding

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Presiden China Xi Jinping sangat sulit diajak berunding, menimbulkan pertanyaan tentang apakah gencatan senjata ekonomi antara dua ekonomi terbesar di dunia itu akan bertahan. 

    “Saya suka Presiden Xi dari China, selalu, dan akan selalu, tetapi dia sangat keras, dan sangat sulit diajak berunding,” kata Trump dalam unggahan di Truth Social dikutip dari Bloomberg, Rabu (4/6/2025) dinihari waktu AS. 

    Merespons unggahan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan prinsip dan posisi China dalam mengembangkan hubungannya dengan AS konsisten. Adapun, Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan pada dini hari setelah unggahan Trump. 

    China dan AS berselisih pendapat dalam sejumlah isu dan belum mengonfirmasi rencana untuk panggilan telepon antar pemimpin yang menurut Gedung Putih akan terjadi akhir minggu ini.  

    Ketegangan antara kedua negara meningkat lagi setelah gencatan senjata tarif pada bulan Mei. Pemerintahan Trump dalam beberapa minggu terakhir telah melarang pengiriman suku cadang mesin jet penting ke China, membatasi akses Beijing ke perangkat lunak desain chip, dan berupaya menerapkan pembatasan baru pada chip Huawei Technologies Co.

    Pejabat AS juga mengumumkan rencana minggu lalu untuk mulai mencabut visa bagi pelajar China. Selain ketegangan dalam hubungan ekonomi, ketegangan geopolitik juga meningkat.

    Kementerian Luar Negeri China selama akhir pekan memprotes pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada pertemuan para panglima militer bahwa China menimbulkan ancaman langsung bagi Taiwan, pulau yang diperintah sendiri yang diklaim oleh Beijing.

    Reaksi pasar tidak terlalu terasa setelah posting Trump tentang Xi, mengingat ketegangan antara AS dan China telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Indeks saham China yang diperdagangkan di Hong Kong memangkas kenaikan menjadi 0,5%, Indeks Dolar Bloomberg turun 0,1%, sementara obligasi pemerintah AS stabil dengan imbal hasil 10 tahun di 4,45%.

    Trump menyatakan harapannya bahwa dia akan segera berbicara dengan Xi, dengan mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval bahwa China melanggar sebagian perjanjian yang dibuat kedua negara di Jenewa untuk memangkas tarif dan mengurangi ketegangan. 

    Meski China belum mengonfirmasi rencana untuk perundingan langsung tingkat pemimpin, Gedung Putih telah berulang kali menegaskan bahwa Trump dan Xi kemungkinan akan berbicara minggu ini.

    Titik kritis utama tampaknya adalah mineral penting. Pejabat pemerintahan Trump menuduh Beijing terus memutus akses ke magnet tanah jarang, meskipun keputusan Washington untuk mengurangi tarif bulan lalu bergantung pada pencabutan kendali tersebut oleh China.

    Cory Combs, kepala penelitian rantai pasokan mineral penting di Trivium China menyebut, salah satu kesulitan adalah bahwa kedua pihak tampaknya memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang disepakati terkait tanah jarang pada perundingan dagang bulan lalu di Jenewa. 

    “Di pihak AS, tampaknya jelas sekarang, ada perasaan bahwa Beijing akan sepenuhnya menghapus persyaratan persetujuan. Itu bukanlah yang tampaknya disetujui Beijing,” kata Combs.

    Sementara itu, Beijing menuduh AS secara sepihak memberlakukan pembatasan diskriminatif baru, dan berjanji akan membalas jika AS bersikeras dengan caranya sendiri. 

    Trump telah lama mengatakan bahwa pembicaraan langsung dengan Xi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perbedaan antara kedua negara, tetapi pemimpin China itu enggan berbicara di telepon dengan mitranya dari Amerika, lebih memilih agar para penasihat merundingkan isu-isu utama. 

    Alasan lainnya adalah China telah menunjukkan ketahanan terhadap rezim tarif tercuram Amerika dalam satu abad. Namun, meski pengeluaran pemerintah yang memecahkan rekor dan stimulus mendorong pertumbuhan pada kuartal pertama, sektor manufaktur menyusut dalam beberapa bulan terakhir. 

    Harga rumah terus merosot selama bertahun-tahun, membebani daya beli konsumen yang kekayaannya terikat pada properti.

    Trump telah memberi sinyal keinginannya untuk menelepon mitranya dari China pada awal Februari dan kemudian mengatakan ia bersedia melakukan perjalanan ke negara Asia itu untuk bertemu dengan Xi, meskipun sejauh ini belum ada rencana seperti itu.

  • Mendag Bongkar Biang Kerok Banyak Ritel Berguguran di RI

    Mendag Bongkar Biang Kerok Banyak Ritel Berguguran di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap penyebab banyaknya ritel yang berguguran di Indonesia. Terbaru, Lulu Hypermarket hingga GS Supermarket memutuskan untuk menutup gerainya di Tanah Air.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku banyak pihak yang mempertanyakan alasan sebenarnya di balik banyaknya ritel yang tumbang.

    “Ada yang bertanya kenapa banyak ritel modern banyak tutup, bahkan ada beberapa yang tutup,” kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Berdasarkan diskusi yang dilakukan Kemendag bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), terungkap bahwa ritel modern tidak menyediakan pengalaman baru untuk pelanggan, seperti tempat makan di dalam pusat perbelanjaan ritel. Hal ini membuat gerai ritel semakin sepi pengunjung.

    “Kalau kami diskusi dengan APPBI, itu ternyata kalau ritel modern itu hanya jualan ya, tidak ada experience di sana, tidak ada journey di sana. Ya dia pasti akan kalah dengan UMKM,” ujarnya.

    Selain itu, Budi mengungkap bergugurannya ritel di Indonesia juga lantaran adanya pergeseran pola belanja masyarakat yang sudah berubah.

    Misalnya saja, ujar dia, masyarakat mulanya membelanjakan uang dengan volume besar untuk memenuhi kebutuhan hingga satu bulan. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi pola belanja ini mulai berubah.

    “Sekarang itu belanjanya kadang untuk kebutuhan sehari dua hari. Akhirnya apa? Akhirnya belanja yang terdekat saja, ritel-ritel yang terdekat saja,” tuturnya.

    Budi juga menuturkan bahwa pusat perbelanjaan atau mal hanya didesain sekadar tempat belanja tanpa menciptakan pengalaman lain untuk pelanggan

    “Tidak ada tempat misalnya untuk makan untuk nongkrong, untuk ngumpul, ya akan sepi pengunjung,” ujarnya.

    Kendati demikian, menurut Budi, dengan adanya perubahan pola belanja ini membuat peritel harus mengikuti tren zaman, termasuk berjualan untuk UMKM.

    Bahkan, dia menyebut perubahan pola belanja ini menjadi kesempatan untuk mendominasi pasar di dalam negeri. Dalam hal ini, produk-produk UMKM di dalam negeri ini bisa menguasai pasar di dalam negeri.

    Di sisi lain, Budi juga mengungkap bahwa kini sebanyak 37,7% UMKM sudah mulai memindahkan penjualannya ke platform e-commerce, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Adapun, sebanyak 33,3% atau sekitar 65 juta dari jumlah penduduk Indonesia yang produktif sudah mulai berbelanja di platform e-commerce.

    Untuk itu, Kemendag akan terus berkolaborasi dengan instrumen pemasaran untuk membangun ekosistem penjualan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk untuk UMKM.

    Namun, Budi menjelaskan produk UMKM juga harus memenuhi syarat dengan menjual produk yang berkualitas dan memiliki daya saing. Dengan begitu, produk dalam negeri tidak akan kalah saing dengan produk asing.

  • Prabowo Segera Terbitkan Perpres untuk Target Zero Odol 2026

    Prabowo Segera Terbitkan Perpres untuk Target Zero Odol 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyampaikan pemerintah bakal segera menerbitkan Perpres terkait truk over dimension over load (ODOL).

    Dia menyampaikan, peraturan itu harus segera diterbitkan agar bisa menekan persoalan yang berkaitan dengan kendaraan berlebihan muatan di jalanan.

    “Nanti kita akan bicarakan terkait dengan Perpres dan anjuran hukum. Nanti akan kita keluarkan untuk menjadi dasar di kemudian hari,” ujar Suntana di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Dia menambahkan, untuk saat ini pihaknya bakal melakukan sosialisasi soal permasalahan ODOL secara serentak. Sosialisasi itu dilakukan dengan menggandeng Korlantas Polri.

    Sosialisasi ini juga diharapkan pemerintah agar bisa menyadarkan pemilik muatan, perusahaan atau industri tentang dampak dari kendaraan dengan muatan berlebih. 

    “Ada tahap sosialisasi berapa bulan, tahap ini berapa bulan, sesuatu kita laksanakan sesuai tahap-tahap tidak terlalu cepat. Karena kita inginkan sosialisasi ini timbul kesadaran dari pemilik barang, kendaraan, kawasan industri dan lain ini harus bersama-sama,” imbuhnya.

    Di samping itu, Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa penegakan hukum terkait kendaraan ODOL ini sudah diatur dalam Pasal 277 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

    Beleid itu tentang sanksi pidana dan denda bagi setiap orang yang mengendarai kendaraan yang tidak sesuai standar. Adapun, pelanggar lalu lintas terkait ODOL ini bisa dipidana satu tahun dan denda Rp24 juta. 

    Namun demikian, penerapan pasal itu merupakan upaya terakhir menekan populasi ODOL. Sebab, aparat penegak hukum bakal mengedepankan sosialisasi untuk mencapai Indonesia Zero ODOL.

    “Memang di pasal 277 itu hanya denda 24 juta dan kurungan satu tahun itu di UU lalu lintas. Itu langkah terkahir kalau penegak hukum,” tutur Agus.

  • Diskon Tarif Tol 20% di Trans Jawa-Sumatra Berlaku 5 Juni, Ini Daftarnya

    Diskon Tarif Tol 20% di Trans Jawa-Sumatra Berlaku 5 Juni, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) resmi mengumumkan bakal memberikan diskon tarif tol sebesar 20% di 10 ruas Tol Trans Jawa dan Sumatra. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

    Direktur Utama JSMR, Rivan Achmad Purwantono menjelaskan bahwa diskon tarif tol itu akan diterapkan selama 10 hari yang dibagi ke dalam 3 periode. Periode pertama akan berlaku mulai lusa tepatnya pada periode Libur Iduladha 6-9 Juni).

    Periode kedua yakni bakal diterapkan selama 3 hari periode awal libur sekolah (27-29 Juni 2025), dan periode ketiga bakal berlaku pada masa akhir libur sekolah (11-13 Juli 2025).

    “Potongan tarif ini akan berlaku bagi semua golongan kendaraan dan para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus. Stimulus potongan tarif ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan bagi para pengguna jalan tol sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Rivan dalam keterangan resmi Rabu (4/6/2025).

    Sedikit berbeda, skema pemberian diskon tarif kali ini tak akan diberikan secara langsung seperti pada periode diskon tarif Idulfitri 2025 lalu.

    Dalam penjelasannya, pengguna jalan tol yang ingin ke Jawa Tengah asal gerbang tol Cikampek Utama di ruas Jakarta – Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung di ruas Batang – Semarang, maka baru akan mendapatkan potongan tarif di ruas Palimanan – Kanci (Palikanci), Batang – Semarang, dan Semarang ABC. 

    Sementara itu, bagi pengguna jalan tol asal gerbang tol Kalikangkung di ruas Batang – Semarang menuju gerbang tol Cikampek Utama di ruas Jakarta – Cikampek maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Palikanci, Batang – Semarang dan Integrasi Jakarta – Cikampek & Jakarta Cikampek II Elevated. 

    Berikutnya, bagi pengguna jalan tol di wilayah Jawa Timur, asal gerbang tol Kejapanan Utama di ruas Surabaya – Gempol menuju gerbang tol Singosari di ruas Pandaan – Malang dan sebaliknya, maka akan mendapatkan potongan tarif di ruas Surabaya – Gempol, Gempol – Pandaan, dan Pandaan – Malang.

    Adapun, bagi pengguna jalan tol Trans Sumatra asal gerbang tol Pangkalan Brandan di ruas Binjai – Langsa menuju gerbang tol Sinaksak di ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat dan gerbang tol Kisaran di ruas Indrapura – Kisaran serta sebaliknya, maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Belawan – Medan – Tanjung Morawa (Belmera) dan Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (MKTT).

    “Potongan tarif tidak berlaku apabila transaksi dengan saldo Uang Elektronik tidak mencukupi atau tidak terbaca asal dan golongan kendaraan,” pungkasnya.

  • Guru Besar UI Wanti-Wanti Efisiensi Anggaran 2026 Bikin Ekonomi Melambat

    Guru Besar UI Wanti-Wanti Efisiensi Anggaran 2026 Bikin Ekonomi Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mewanti-wanti agar pemerintah melakukan kajian secara mendalam sebelum memutuskan untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun depan.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan penghematan sejak awal 2025. Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi anggaran itu akan berlanjut pada 2026.

    Telisa pun menggarisbawahi pentingnya melihat dampak efisiensi anggaran yang sudah berjalan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kebijakan penghematan tahun depan bisa lebih tepat sasaran dan tidak sporadis.

    “Tanpa perencanaan yang jelas maka efisiensi ini malah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Telisa kepada Bisnis, Selasa (3/5/2025).

    Dia mencontohkan belakangan pelaku usaha industri perhotelan banyak mengeluh permintaan dari pemerintah berkurang drastis. Akibatnya, okupansi anjlok dan meningkatkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri perhotelan.

    Oleh sebab itu, jika pemerintah terpaksa ingin mengurangi rapat di hotel maka Telisa menyarankan agar pemerintah menggenjot promosi pariwisata ke wisatawan mancanegara 

    Menurut mantan asisten Staf Khusus Sekretariat Kabinet Bidang Ekonomi itu, pemerintah bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta dengan mengadakan berbagai acara yang bisa menarik wisatawan mancanegara agar industri perhotelan bisa bangkit kembali.

    “Diharapkan wisatawan luar negeri bisa menggantikan turunnya dari permintaan dari pemerintah,” jelas Telisa.

    Rapat di Hotel Berkurang karena Efisiensi Anggaran

    Sebelumnya, Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait memastikan bahwa kementerian/lembaga akan mengurangi rapat di hotel pada tahun depan, setelah adanya penghapusan uang saku harian untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor mulai 2026.

    Penghapusan uang saku harian untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

    Lisbon menjelaskan bahwa selama ini ada biaya pemberian uang saku atau uang harian untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.

    Biaya tersebut dibagi tiga berdasarkan lama rapat/pertemuannya, yaitu paket paling singkat 5 jam tanpa menginap (halfday), paket paling singkat 8 jam tanpa menginap (fullday), dan sehari penuh dan menginap (fullboard).

    Pada 2025, Lisbon mengungkapkan Kemenkeu sudah menghapus uang saku biaya rapat di luar kantor untuk paket halfday. Kini untuk 2026, Kemenkeu kembali menghapus uang saku biaya rapat di luar kantor untuk paket fullday sehingga pemberian uang saku hanya untuk paket fullboard.

    “Rapat-rapat di hotel akan berkurang karena anggarannya berkurang,” ujar Lisbon dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Senin (2/6/2025).

    Sebagai perbandingan, pada tahun ini Kemenkeu menetapkan standar biaya uang saku rapat di luar kantor untuk paket fullday sebesar Rp95.000 per orang per hari dan paket fullboard sebesar Rp130.000 per orang per hari.

    Sementara untuk tahun depan, Kemenkeu menerapkan standar biaya uang saku rapat di luar kantor hanya untuk paket fullboard sebesar Rp130.000 per orang per hari—sedangkan uang saku untuk paket fullday sudah dihapus.

    Lisbon pun menegaskan bahwa kementerian/lembaga (K/L) tidak mesti melaksanakan tugas-tugasnya di luar kantor. K/L, sambungnya, bisa mengoptimalkan perkembangan teknologi seperti aplikasi Zoom Meeting untuk mengadakan rapat daring (online).

    Lisbon meyakini optimalisasi teknologi bisa mengurangi beban biaya belanja barang K/L tanpa mengorbankan hasil (output) dari kegiatan.

    “Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang selama ini biasanya di hotel kita laksanakan di kantor tetapi output-nya tetap tercapai,” jelasnya.

    Dia tidak menampik bahwa belakangan terjadi penurunan aktivitas di hotel karena kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Kendati demikian, Lisbon mengklaim industri perhotelan akan kembali bangkit melalui insentif ekonomi yang akan diterapkan pemerintah.

    “Pemerintah saat ini melakukan efisiensi terhadap aktivitas itu memang punya dampak terhadap perhotelan atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait, tapi pemerintah punya kebijakan lain untuk mendorong atau mengurangi dampak itu,” katanya.

    Adapun, industri perhotelan di Indonesia saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat berbagai faktor. Kondisi ini pun mengancam keberlangsungan bisnis hingga menyebabkan risiko tutup usaha sampai dengan PHK massal karyawan.

    Kondisi industri hotel yang tengah ‘lesu darah’ ini terungkap dari hasil survei terbaru yang dilakukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

    Mengacu survei yang dilakukan PHRI Jakarta pada April 2025, Ketua Umum BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian atau okupansi.

    PHRI menyebut sebanyak 70% responden menyatakan akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan jika kondisi penurunan okupansi hotel terus berlangsung.

    “Itu akan berkisar sekitar 10%—30% jumlah karyawan [dari masing-masing hotel] akan dikurangi apabila tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki,” kata Sutrisno dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Selain itu, lanjutnya, 90% responden melakukan pengurangan pekerja harian dan 36,7% akan melakukan pengurangan staf.

  • OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    OECD Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 jadi 4,7%

    Bisnis.com, JAKARTA — Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD lagi-lagi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2%, dari 4,9% menjadi 4,7% pada 2025. 

    Pemangkasan ini merupakan kedua kalinya yang dilakukan OECD sepanjang tahun ini usai revisi ke bawah 0,3%, dari 5,2% menjadi 4,9%, melalui publikasi OECD Economic Outlook Interim Report Maret 2025. 

    Sementara dalam laporan terbarunya, OECD Economic Outlook June 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat. 

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    OECD menuliskan bahwa melemahnya sentimen bisnis dan konsumen baru-baru ini di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal dan biaya pinjaman yang tinggi akan membebani konsumsi dan investasi swasta pada paruh pertama 2025. 

    Seiring dengan kondisi keuangan yang berangsur-angsur mereda, inflasi tetap berada dalam kisaran target bank sentral, dan pengeluaran investasi publik dari sovereign wealth fund yang baru alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapatkan momentumnya. 

    Sementara itu, permintaan domestik diperkirakan akan meningkat secara bertahap pada paruh kedua tahun 2025 dan 2026. 

    OECD turut menyoroti bahwa meningkatnya ketegangan perdagangan global baru-baru ini dan penurunan harga komoditas diperkirakan akan membebani permintaan eksternal dan pendapatan ekspor.

    Terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode April 2025 yang menunjukkan bahwa kinerja ekspor kontraksi 10,77% secara bulanan (month to month/MtM). 

    OECD memperkirakan inflasi akan naik secara bertahap ke titik tengah kisaran target bank sentral, seiring dengan memudarnya dampak diskon harga listrik sementara pada awal 2025, dan depresiasi mata uang yang terjadi baru-baru ini secara bertahap mempengaruhi harga domestik.

    Ekonomi Indonesia berisiko tumbuh lebih rendah dari harapan pemerintah karena arus keluar modal yang terus-menerus didorong oleh ketidakpastian kebijakan global dan domestik dapat memberikan tekanan baru pada mata uang, yang berpotensi menyebabkan pelebaran defisit transaksi berjalan untuk sementara waktu dan memicu inflasi melalui biaya impor yang lebih tinggi.

    Selain itu, perlambatan yang lebih besar dari perkiraan di China—pasar ekspor terbesar Indonesia—akan semakin membebani kinerja ekspor, terutama di sektor komoditas.

    Di sisi positifnya, penggunaan yang cepat dan efektif dari BPI Danantara dapat mengkatalisasi investasi swasta dengan mengumpulkan modal dan mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur dan industri yang berdampak tinggi.

    Proyeksi Ekonomi RI Kompak Turun

    Proyeksi dari OECD hampir serupa dengan ramalan dari Bank Indonesia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari rentang 4,7%—5,5% menjadi 4,6%—5,4% pada akhir 2025 mendatang. 

    Pemangkasan proyeksi ini nyatanya telah terjadi sejak bulan lalu, yang sebelumnya diprediksi akan lebih rendah dari titik tengah 4,7%—5,5%. 

    Revisi ke bawah ekonomi Indonesia tersebut juga dilakukan saat Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo merevisi ke atas ekonomi global dari 2,9% menjadi 3%.  

    “BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada dalam kisaran 4,6%—5,4% lebih rendah dari sebelumnya 4,7%—5,5%,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/5/2025).

    Sementara pemerintah masih enggan mengutak-atik asumsi untuk pertumbuhan ekonomi 5,2% untuk 2025 dan baru akan mengumumkan revisi atau tidak pada penyampaian Laporan Semester pada Juli mendatang. 

  • Respons Pengembang soal Wacana Rumah Subsidi Diperkecil, Setuju?

    Respons Pengembang soal Wacana Rumah Subsidi Diperkecil, Setuju?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyebut rencana pemerintah merevisi luas rumah subsidi menjadi 25 meter persegi (M2) hanya cocok diterapkan bagi kalangan tertentu.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Daniel Djumali menyebut rencana revisi itu hanya akan relevan diterapkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Ibu Kota.

    Alasannya, ke depan pemilik rumah subsidi di lahan minim itu bakal memerlukan biaya yang besar untuk merenovasi atau memperluas huniannya secara vertikal.

    “Rumah subsidi [hanya cocok] bagi MBR kota besar atau metropolitan. Ini pun hanya untuk rumah sementara, karena untuk menjadi rumah tumbuh bagi keluarganya akan membutuhkan biaya konstruksi yang lebih besar, karena hanya bisa naik ke atas, tidak cocok bagi MBR,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Di samping itu, rumah subsidi dengan luas lahan hanya sebesar 25 meter persegi itu hanya cocok bagi keluarga yang belum memiliki anak. 

    Meski demikian, Daniel menyebut rencana rumah memperkecil luas rumah subsidi itu baik dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan rumah masyarakat di kota besar.

    “Menurut kami hal ini bisa jalan untuk alternatif zonasi kota besar atau metropolitan, guna menyesuaikan harga tanah yang mahal,” tegasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP Himpera, Endang Kawidjaja. Dia menyebut rencana untuk merevisi batas minimal rumah subsidi menjadi 25 meter persegi dilakukan guna memperluas penyaluran rumah.

    Lewat revisi itu, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli rumah sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

    “Pak menteri mengusulkan luas kecil itu untuk menambah pilihan sehingga perlu tetap dilahirkan,” tegasnya.

    Di samping itu, rencana revisi aturan batas minimal rumah subsidi itu juga menjadi solusi bagi kaveling atau tanah huk yang luasnya lebih dari standar atau lebih dari 60 meter persegi. Sehingga, dapat dimaksimalkan untuk dibangun rumah subsidi dengan luas lahan 25 m2.

    “Secara Prinsip melebarkan rentang luas bangunan dari 21-36 meter persegi menjadi 18-36 meter persegi akan berdampak positif terhadap produk Hunian MBR-FLPP,” tandasnya.

    Asal tahu saja, pemerintah hendak melakukan revisi pada batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai).

    Rencana perubahan tersebut telah diatur dalam draf perubahan Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025.

    Dalam beleid itu, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2. Sementara itu, luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

  • PIS Paparkan Peta Jalan Nol Emisi 2050, Pelopor Dekarbonisasi RI

    PIS Paparkan Peta Jalan Nol Emisi 2050, Pelopor Dekarbonisasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina International Shipping (PIS) terus menyiapkan sejumlah langkah dalam memenuhi komitmen net zero emission pada 2050. PIS membagi strategi tersebut ke dalam dua kategori, yakni dari aspek bahan bakar dan aspek kargo.

    Selaku Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) dari PT Pertamina (Persero), PIS berambisi memenuhi target nol emisi pada tahun 2050. Komitmen tersebut sejalan dengan target International Maritime Organization (IMO) dan Paris Agreement terkait perubahan iklim.

    Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra yang hadir sebagai salah satu pembicara di International Maritime Week (IMW) 2025 mengatakan, “Secara jangka panjang, PIS melakukan dua pendekatan. Pertama, beralih menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti LNG (liquiefied natural gas), dan mungkin ke depannya amonia dan LPG. Mayoritas dari armada kami sudah berteknologi dual-fuel. Kami menantikan kolaborasi untuk menciptakan seluruh ekosistem yang siap dengan bahan bakar alternatif.”

    Sebagai informasi, separuh lebih dari total kapal yang dioperasikan oleh PIS menggunakan biofuel. Sebanyak 6 kapal di armada PIS juga telah memanfaatkan LPG dan LNG sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu, 40 kapal di armada PIS telah dilengkapi dengan perangkat hemat energi (energy-saving devices) yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar kapal antara 3-20%. PIS juga telah menerapkan pembatasan daya mesin secara menyeluruh dan manajemen pelayaran untuk mengurangi emisi.

    Di samping modernisasi armada tadi, Eka juga menyebut PIS semakin serius menggarap pasar kargo yang ramah lingkungan. Tidak hanya berhenti mengincar potensi LNG yang pasarnya masih luas, PIS turut menatap pengangkutan karbon sebagai bisnis baru dalam bentuk carbon capture storage (CCS)/carbon capture utilize storage (CCUS). Bisnis hijau baru ini memiliki potensi yang cukup luas mulai dari pengantaran, penyimpanan, injeksi, hingga infrastruktur terminal karbon.

    “Indonesia adalah salah satu negara dengan kapasitas penyimpanan karbon terbesar di dunia. Pemerintah pun sedang mendorong inisiatif dan memaksimalkan potensi penyimpanan karbon. Itulah yang PIS akan lakukan di masa depan,” imbuh Eka.

    Kendati demikian, rencana dekarbonisasi PIS ini bukannya tanpa tantangan. Dalam panel IMW 2025 bertajuk Decarbonizing Asia’s Maritime Industry, terkuak sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan dekarbonisasi dalam operasional industri maritim. Beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam diskusi untuk mendorong percepatan dekarbonisasi antara lain biaya investasi, regulasi perkapalan, penyediaan fasilitas dan teknologi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    Wakil Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Faty Khusumo dalam sesi panel yang sama menyampaikan, “Kita terbuka terhadap banyaknya pilihan bahan bakar alternatif, namun kita juga perlu pertimbangkan kapasitas regional dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan dekarbonisasi.”

    Panelis lainnya yakni Lin Fuquan, Chairman China Classification Society (CCS) yang juga hadir sebagai perwakilan Asian Classification Society (ACS), menambahkan bahwa pihaknya siap membantu para pemilik kapal dalam memenuhi upaya dekarbonisasi melalui sejumlah panduan standardisasi. Mulai dari Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), Carbon Intensity Indicator (CCI), hingga Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP). “Panduan tersebut dibuat dengan tujuan memperjelas interpretasi serta memastikan pemahaman dan penerapan regulasi kepada seluruh anggota perkumpulan industri perkapalan,” imbuh Lin.

    Eka pun mengamini tantangan yang dihadapi industri di tengah upaya dekarbonisasi serta opsi solusi yang tersedia saat ini. Ia menilai kolaborasi yang lebih apik dari seluruh pemangku kepentingan di industri maritim dapat menjadi jalan tengah dalam mempercepat langkah mereka menekan emisi karbon.

  • Neraca Dagang Indonesia-AS Masih Surplus per April 2025 usai Kena Tarif Trump 32%

    Neraca Dagang Indonesia-AS Masih Surplus per April 2025 usai Kena Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat tercatat masih menjadi negara dengan penyumbang surplus neraca perdagangan nonmigas terbesar sepanjang Januari—April 2025, yang mencapai US$6,42 miliar dari surplus RI secara keseluruhan senilai US$11,07 miliar.

    Neraca perdagangan bahkan tetap mencatatkan surplus pada April—walaupun lebih rendah dari surplus Maret 2025—di saat Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor ke Indonesia hingga 32%. 

    “Total nilai ekspor ke Amerika Serikat bulan April 2025 US$2,08 miliar dan total nilai impor dari AS bulan April 2025 US$0,96 miliar,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Senin (2/6/2025). 

    Alhasil surplus khusus April 2025 mencapai US$1,12 miliar, lebih rendah dari Maret yang senilai US$1,98 miliar. 

    Tercatat terdapat tiga komoditas penyumbang surplus terbesar, yakni mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) senilai US$1,25 miliar. 

    Kemudian komoditas unggulan alas kaki (HS 64) serta pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) yang masing-masing menyumbang US$838,4 juta dan US$801,4 juta. 

    Secara umum, kinerja ekspor Indonesia April 2025 mencapai US$20.743,8 juta (pembulatan US$20,74 miliar), lebih rendah dari Maret 2025 yang mencapai US$23,25 miliar atau turun 10,77% secara (MtM).

    Sementara khusus ekspor Indonesia ke AS pada April 2025 tercatat anjlok sebesar 20,87% (MtM), namun secara tahunan (year on year/YoY) masih meningkat 18,43%. 

    Mengacu data BPS, ketiga komoditas tersebut memang menyumbangkan surplus, tetapi secara bulanan nilai ekspornya lebih rendah dari Maret 2025. 

    Komoditas mesin dengan kode HS 85 nilainya mengalami kontraksi sebesar 24,91% pada April (month to month/MtM), sementara pakaian dengan kode HS 61 dan alas kaki masing-masing kontraksi sebesar 11,97% dan 19,5%. 

    Melihat dari sisi volume ekspor, hanya komoditas mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) yang naik tipis 0,01% dari 42.200 ton (Maret 2025) menjadi 42.300 pada April 2025. 

    Dua komoditas lainnya mengalami penurunan volume pengiriman dari Tanah Air ke AS pada April 2025 sebesar 4,27% (MtM) dan 23,61%. 

    Penurunan besaran surplus bukan hanya tertekan ekspor yang melandai, juga sejalan dengan meningkatnya impor dari AS sebesar 2,47% (MtM).

    Dari 10 komoditas utama impor dari AS ke Indonesia, mesin dan perlengkatan elektrik dan bagiannya (HS 85) mengalami peningkatan hingga 285,89% (MtM) dan 487,34% (YoY). 

    Kemudian komoditas biji dan buah mengandung minyak (HS 12) tercatat melonjak hingga 118,03% (MtM). Selain itu, komoditas pulp dan kayu (HS 47) nilainya melesat 74,25% (MtM).

    Sebelumnya, pemerintah memang berencana untuk meningkatkan impor barang asal AS untuk mengurangi surplus neraca dagang dan dalam rangka ‘merayu’ Trump agar menurunkan tarif resiprokal 32%. 

    Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah peningkatan impor yang terjadi sejalan dengan rencana pemerintah atau bukan.

    Berikut 10 Komoditas Ekspor Nonmigas RI ke AS Terbesar pada April 2025:

    Komoditas 
    Maret 2025 (US$, juta)
    April 2025 (US$, juta) 

    Mesin dan perlengkapan elektrik (85)
    505,4
    379,5

    Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)
    195,8
    172,4

    Alas kaki (64)
    243
    195,6

    Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (62)
    174,8
    138,4

    Lemak dan minyak hewan/nabati (15)
    238,7
    128,7

    Karet dan barang dari karet (40)
    135,3
    126,6

    Perabotan dan alat penerangan  (94)
    131,9
    92,7

    Ikan dan udang (03)
    95,7
    84,9

    Mesin dan peralatan  mekanis (84)
    87,2
    71,3

    Olahan dari daging dan ikan (16)
    71,5
    52,8

    Berikut 10 Komoditas Impor Nonmigas dari AS ke RI Terbesar pada April 2025:

    Komoditas
    Maret 2025 (US$, juta)
    April 2025 (US$, juta)

    Mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (84)
    114,2
    99,7

    Biji dan buah mengandung minyak (12)
    41
    89,4

    Mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya (85)
    43,4
    167,3

    Bahan bakar mineral (27)
    69,7
    46,6

    Ampas dan sisa industri makanan (23)
    36,5
    43,7

    Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (90)
    31,7
    27,8

    Pulp dari kayu (47)
    20,6
    35,9

    Plastik dan barang dari plastik (39)
    25
    27,7

    Bahan kimia anorganik (28)
    26,9
    13,9

    Serealia (10)
    28,8
    1,1

    Sumber: BPS, diolah