Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Jepang Sambut Baik Rencana Relaksasi TKDN, Berpotensi Dongkrak Investasi

    Jepang Sambut Baik Rencana Relaksasi TKDN, Berpotensi Dongkrak Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merelaksasi aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Dubes Masaki menuturkan Jepang menyambut positif rencana pemerintah untuk merelaksasi peraturan TKDN. Dia menyebut, saat ini baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan Jepang masih menanti rencana regulasi TKDN terbaru itu untuk masing-masing industri dan produk.

    Menurutnya, relaksasi aturan TKDN juga berpotensi meningkatkan minat pelaku usaha Jepang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Perusahaan Jepang mungkin akan lebih menyambut baik gerakan ini [relaksasi TKDN]. Mudah-mudahan, hal itu dapat mendorong investasi baru dari Jepang jika kebijakan ini dilanjutkan,” jelas Masaki dalam media briefing di Kantor Kedubes Jepang di Indonesia, Jakarta pada Kamis (5/6/2025).

    Masaki mengatakan, rencana Indonesia untuk melonggarkan TKDN kemungkinan dilakukan untuk menghadapi dampak kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Dia melanjutkan, pihaknya memahami bahwa regulasi TKDN di Indonesia dibutuhkan untuk melindungi industri domestik. Meski demikian, Masaki menyebut perusahaan-perusahaan Jepang terkadang kesulitan untuk memenuhi seluruh ketentuan tersebut. “Saya rasa perlu ada keseimbangan yang baik terkait peraturan pelonggaran TKDN ini nantinya,” ujar Masaki.

    Sebelumnya, Managing Director Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber Of Commerce in Indonesia/AmCham Indonesia), Donna Priadi mengatakan kebijakan TKDN masih diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri. 

    Namun, Donna menilai, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan ulang hal-hal yang dapat dianggap sebagai komponen dalam negeri atau local content. 

    AmCham Indonesia menilai, TKDN tidak hanya dapat dihitung melalui kontribusi fisik seperti pembangunan pabrik. Menurutnya, TKDN juga dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang menimbulkan nilai tambah seperti inovasi, riset dan pengembangan, sumber daya manusia (SDM), dan lainnya.

    “Oleh karena itu, kami ingin terlibat dalam dialog atau negosiasi terkait apa yang dapat disebut sebagai local content ini dengan Pemerintah Indonesia,” katanya.

  • China Berburu Pajak dari Pendapatan Warganya di Luar Negeri

    China Berburu Pajak dari Pendapatan Warganya di Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – China tengah mengintensifkan upaya untuk memungut pajak atas pendapatan warga negaranya di luar negeri.

    Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut, dikutip dari Bloomberg, Kamis (5/6/2025), pemerintah China akan memperluas pengawasannya kepada individu menengah atas setelah tahun lalu menargetkan kalangan crazy rich.

    Para pejabat kini tengah meneliti berbagai jenis pendapatan luar negeri, termasuk hasil investasi, dividen, dan opsi saham karyawan, menurut sumber-sumber tersebut yang meminta tidak disebutkan namanya karena membahas informasi pribadi. Keuntungan investasi dapat dikenakan pajak hingga 20%.

    Penyedia layanan pajak melaporkan lonjakan permintaan dalam beberapa bulan terakhir dari klien dengan aset di bawah US$1 juta — perubahan signifikan dari tindakan keras tahun lalu yang lebih banyak menyasar individu dengan aset minimal US$10 juta. Penduduk China yang memiliki investasi luar negeri, terutama di saham AS dan Hong Kong, kini menjadi fokus utama otoritas pajak, menurut salah satu sumber.

    Sementara itu, Administrasi Perpajakan Negara belum menanggapi permintaan komentar.

    Otoritas China berupaya meningkatkan pendapatan fiskal dan mempersempit defisit anggaran yang mencetak rekor, menyusul stimulus fiskal untuk menghadapi tekanan tarif AS.

    Pemerintah daerah juga ditekan untuk meningkatkan pendapatan, karena krisis properti yang berkepanjangan dan deleveraging membuat mereka tak lagi bisa bergantung pada penjualan tanah atau utang berlebih untuk mendanai pengeluaran.

    Pada saat yang sama, investor China telah memindahkan lebih banyak kekayaan ke luar negeri, di tengah perlambatan ekonomi dan tindakan keras terhadap perusahaan swasta. Dorongan Presiden Xi Jinping untuk mewujudkan “kemakmuran bersama” turut meredam kepercayaan, meskipun belakangan ini ia telah berupaya memulihkan kepercayaan kalangan pengusaha.

    Investor China daratan telah menggelontorkan sekitar HK$658 miliar (US$83,9 miliar) ke saham-saham yang terdaftar di Hong Kong melalui jalur perdagangan lintas batas sepanjang tahun ini, menurut perhitungan Bloomberg — lebih dari dua kali lipat arus masuk untuk periode yang sama tahun lalu.

    Kementerian Keuangan China melihat peluang untuk menambah penerimaan dengan memperketat pemungutan pajak atas pendapatan yang secara hukum dikenai pajak penghasilan perorangan, namun belum dilaporkan oleh wajib pajak atau belum diidentifikasi otoritas pajak, menurut seseorang yang mengetahui persoalan tersebut.

    Pendapatan total dalam dua buku fiskal utama pemerintah China turun 1,3% secara year on year (yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini, sementara belanja melonjak 7,2%. Ini menyebabkan defisit anggaran membengkak lebih dari 50% menjadi di atas US$360 miliar — terbesar sepanjang sejarah untuk periode tersebut, menurut data Kementerian Keuangan yang dihimpun Bloomberg.

    Biro pajak di Beijing, Shanghai, dan provinsi seperti Zhejiang telah mendesak warga untuk memeriksa keuntungan luar negeri mereka dan menyampaikan deklarasi pajak paling lambat 30 Juni, bertepatan dengan berakhirnya musim pelaporan pendapatan tahun 2024, menurut pemberitahuan resmi dan pernyataan publik yang dilihat oleh Bloomberg.

    Pemerintah daerah telah bertindak sejak akhir Maret, setelah analisis data besar menunjukkan sejumlah warga gagal melaporkan keuntungan luar negeri mereka untuk keperluan pajak, menurut catatan pemerintah.

    Dalam sejumlah kasus yang dipublikasikan oleh kantor pajak, jumlah pajak dan denda tertunggak yang harus dibayar kembali oleh wajib pajak tercatat hanya sebesar 127.200 yuan (US$17.720).

    Dorongan pajak ini juga mengikuti penerapan Common Reporting Standard (CRS) pada 2018 — sistem pertukaran informasi global yang bertujuan mencegah penghindaran pajak.

    Meski regulasi domestik telah lama menetapkan bahwa penduduk China dikenakan pajak atas pendapatan global (termasuk keuntungan investasi), aturan ini baru diberlakukan secara aktif sejak tahun lalu.

    Di bawah CRS, China telah secara otomatis bertukar informasi dengan hampir 150 yurisdiksi mengenai akun yang dimiliki oleh subjek pajak di masing-masing negara anggota selama beberapa tahun terakhir.

    Aset investasi pribadi di China daratan diperkirakan bisa melonjak hingga US$80 triliun pada 2030, dengan porsi investasi luar negeri naik menjadi 11% dari total aset investasi rumah tangga — meningkat dari 8% pada 2023, menurut Bloomberg Intelligence.

  • Indonesia Pacu Proyek Transisi Energi, Jepang Siap Bantu Melalui AZEC

    Indonesia Pacu Proyek Transisi Energi, Jepang Siap Bantu Melalui AZEC

    Bisnis.com, JAKARTA – Jepang menyatakan kesiapannya untuk membantu upaya transisi energi Indonesia, salah satunya melalui program Asia Zero Emission Community (AZEC).

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi menuturkan transisi energi menjadi salah satu fokus utama, baik bagi Pemerintah Indonesia maupun Jepang. Dia mengatakan, sumber energi di kedua negara masih didominasi oleh bahan bakar fosil.

    Seiring dengan hal tersebut, Dubes Masaki menyebut Jepang siap bekerja sama dengan semua negara, termasuk Indonesia, untuk mengakselerasi transisi energi. Dia menuturkan, salah satu upaya kerja sama transisi energi dengan Indonesia dilakukan melalui program AZEC.

    “Saya pikir penting untuk mempercepat kerja sama kita di bidang energi berkelanjutan ini, seperti melalui AZEC,” jelas Masaki dalam media briefing di Kantor Kedubes Jepang di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Dia menjelaskan, AZEC merupakan program yang digagas pada masa pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida pada 2022. Masaki menuturkan, program ini diluncurkan dengan menggandeng negara-negara ASEAN.

    Masaki mengatakan, Indonesia menjadi salah satu mitra utama Jepang dalam upaya transisi energi melalui AZEC, mengingat jumlah konsumsi energi Indonesia yang signifikan.

    Dia juga menyebut, saat ini hampir setengah dari total proyek kerja sama transisi energi di bawah AZEC merupakan kemitraan antara Indonesia dan Jepang. Masaki mencontohkan, kerja sama terbaru Indonesia dan Jepang melalui AZEC adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Muara Laboh di Solok, Sumatra Barat, pada Mei 2025.

    Masaki melanjutkan, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan (EBT). Salah satu sumber potensial, menurutnya, adalah tenaga panas bumi (geothermal), mengingat profil geografis Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi.

    Selain itu, Indonesia juga dapat mengembangkan pembangkit listrik bertenaga sampah. Menurutnya, jenis energi tersebut sangat tepat dikembangkan, mengingat Indonesia memiliki masalah dalam pengelolaan sampah (waste management).

    “Jadi ini bisa menyelesaikan bukan hanya masalah energi, tetapi juga soal waste management. Sekarang perusahaan dan pemerintah kami sedang bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan proyek pemanfaatan sampah menjadi listrik,” jelasnya.

  • Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah akan menerbitkan regulasi terkait singkong dalam negeri untuk melindungi para petani.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga produksi singkong dalam negeri.

    Amran mengungkap Kementan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telag sepakat untuk melindungi para petani.

    Namun, dia mengaku belum mengetahui regulasi yang akan berlaku untuk melindungi para petani singkong apakah berupa pungutan tarif atau larangan dan pembatasan (lartas). 

    “Oleh karena itu, kami langsung telepon ke Pak Menko, Pak Airlangga, Pak Mendag, Menko Pangan, Pak, kita harus lindungi petani kita. Beliau setuju. Nanti apakah tarif atau lartas, terserah,” kata Amran saat ditemui di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Meski demikian, Amran menyampaikan bahwa hal yang terpenting dan menjadi perhatian pemerintah adalah memperbaiki regulasi singkong. “Pak Menko Ekonomi [Airlangga Hartaro] sudah setuju. Semua, Bapak Presiden sudah setuju, perintahkan ke kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa perlindungan bagi petani singkong dalam negeri merupakan kewajiban pemerintah.

    “Yang kemarin kan kita atur tuh dengan industri dan petaninya. Sudah sepakat. Tapi katanya ada lagi tidak sepakat terakhir. Kemudian sepakat lagi. Oke, kita ikat dengan regulasi,” katanya.

    Adapun, regulasi ini hanya perlu menunggu aturan diberlakukan. “Sudah diputuskan. Tinggal tunggu berproses regulasi,” imbuhnya.

    Berdasarkan laporan yang diterima Kementan, Amran mengatakan bahwa ada pabrik di Indonesia yang memiliki perkebunan di luar negeri dan mengimpor hasil pertanian dari kebun milik sendiri di luar negeri.

    “Tentu lebih murah karena dia budidayakan sendiri. Tapi ini tidak boleh. Harus dahulukan petani dalam negeri,” ujarnya.

    Untuk itu, Amran mengimbau agar seluruh pelaku industri di sektor pertanian untuk memprioritaskan kepentingan dan hasil produksi petani singkong dalam negeri.

    “Sekali lagi, saya sampaikan, seluruh industri yang di sektor pertanian, kami memohon, kami meminta, agar mendahulukan kesejahteraan petani Indonesia. Jangan memprioritaskan petani negara lain,” pungkasnya.

  • Bansos Diklaim Jadi Cara Jitu Redam Kenaikan Harga Beras

    Bansos Diklaim Jadi Cara Jitu Redam Kenaikan Harga Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai upaya pemerintah untuk mengintervensi harga beras melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan 360.000 ton selama dua bulan merupakan langkah yang tepat untuk menekan harga beras yang masih melambung di pasar.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa bansos yang digelontorkan pemerintah sebanyak 360.000 ton selama dua bulan merupakan angka yang besar. Dalam hal ini, penerima bansos beras bisa mengurangi jumlah beras yang biasa mereka beli sebelumnya.

    “Ini jumlah yang lumayan besar, sekitar 13,8% dari kebutuhan konsumsi sebulan. Ini berarti warga penerima bantuan tidak akan pergi ke pasar untuk membeli beras sebanyak semula,” kata Khudori, Selasa (3/6/2025).

    Selain itu, lanjut dia, penerima bansos hanya perlu membeli sedikit beras untuk tambahan konsumsi. Dengan begitu, permintaan beras di pasar tidak melonjak sehingga harga beras cenderung lebih stabil.

    Namun, menurutnya, penyaluran bansos beras ini tidak serta-merta langsung menurunkan harga beras yang melonjak di pasar.

    “Tapi apakah akan segera membuat harga turun? Sepertinya akan ada proses yang membutuhkan waktu. Setidaknya, dengan penyaluran sebesar itu harapannya harga beras tidak naik alias tertahan. Harga berpeluang lebih stabil,” tuturnya.

    Untuk itu, Khudori menilai pemerintah perlu menyalurkan bansos beras secara berkelanjutan ke masyarakat agar harga beras di pasar stabil hingga turun harga.

    “Nggak bisa sekali pukul harga stabil, bahkan berharap turun. Karena kalau nggak berlanjut, warga penerima bansos akan kembali ke pasar beli beras. Ini memberi tekanan ke permintaan beras yang potensial membuat harga tetap tinggi, bahkan naik,” ujarnya.

    Perihal kriteria penerima bansos, lanjut Khudori, pemilihan ini dimaksudkan untuk menjaga agar harga gabah di petani tidak turun. Namun, dia memandang kekhawatiran itu semestinya tidak perlu terjadi.

    “Karena beras ini tidak dilepaskan ke pasar kemudian penerima bansos harus membeli di tempat yang ditentukan. Tapi beras ini dibagikan langsung ke penerima oleh Bulog, menggunakan beras Bulog. Jadi, sepertinya tidak akan mendistorsi pasar,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengintervensi harga beras yang melambung melalui bansos beras yang utamanya untuk daerah dengan inflasi tinggi.

    “Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti.” Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Amran menuturkan bahwa Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.

    “Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” ungkapnya.

    Adapun, mekanisme dan teknis bansos 10 kg beras per bulan ini akan diserahkan kepada Perum Bulog. Sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk dua bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” ujarnya.

    Nantinya, penerima bansos beras ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah yang harga sudah tinggi.

    Serta, ketiga adalah daerah kota. Dia berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” tutupnya.

  • Bawa Barang dari Luar Negeri Bebas Cukai Hingga US0, Kemenkeu Tepis Terkait Negosiasi Tarif dengan AS

    Bawa Barang dari Luar Negeri Bebas Cukai Hingga US$500, Kemenkeu Tepis Terkait Negosiasi Tarif dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengungkapkan langkah penyederhanaan tarif bea masuk barang bawaan penumpang tidak terkait dengan negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat yang tengah berlangsung. Dalam regulasi terbaru, barang bawaan penumpang bebas bea masuk hingga US$500.

    Plh Kasubdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Chairul menekankan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/2025 yang merevisi PMK No.203/2017 telah dilakukan jauh-jauh hari. 

    “PMK ini tidak ada kaitannya dengan tarif resiprokal karena proses perumusan atau penyusunan PMK 34/2025 itu sudah dilakukan jauh hari sebelum ada proses diskusi Indonesia dengan AS,” ujarnya dalam Media Briefing, Rabu (4/6/2025).  

    Chairul menyampaikan bahwa revisi tersebut dilakukan atas dasar evaluasi dan inisiatif DJBC untuk meningkatkan pelayanan dan simplifikasi ketentuan barang bawaan. 

    Dalam rangka negosiasi tarif resiprokal, pemerintah memang berencana merevisi beberapa aturan terkait kepabeanan dan cukai. 

    Satu dari tujuh tawaran Indonesia kepada AS dalam rangka negosiasi tarif resiprokal, yakni mengurangi tarif maupun pungutan impor seluruh komoditas hingga 0%, termasuk minuman/makanan beralkohol, baja, seluler, alat elektronik, alat kesehatan, dan lainnya. 

    Adapun PMK No.34/2025 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut terbit dengan latar belakang evaluasi terhadap kebijakan fiskal yang pemerintah terapkan terhadap barang bawaan penumpang. 

    Misalnya, kebutuhan kecepatan pelayanan dalam proses penetapan pejabat bea cukai, kebijakan bea masuk tambahan yang sulit diimplementasikan, serta pembebanan PPh kurang sesuai dengan filosofi perpajakan, termasuk dalam ketentuan pajak yang baru. 

    Melalui beleid yang berlaku mulai 6 Juni 2025 ini juga menjadi inisiasi DJBC untuk memberikan fasilitas fiskal yang berbeda untuk barang pribadi penumpang milik jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. 

    Selain itu, ketentuan ini juga menjawab kebutuhan untuk memberikan fasilitas fiskal atas barang hadiah perlombaan dan penghargaan yang dibawa oleh penumpang. 

    Pemerintah juga memberikan fasilitas khusus untuk lima kategori penumpang, yakni lansia (60 tahun), Jemaah haji reguler, tamu negara VVIP, penyandang disabilitas, dan penumpang atau awak sarana pengangkut pada tempat tertentu yang ditetapkan dirjen bea cukai dapat melakukan pemberitahuan pabean secara lisan dan tanpa mengisi formulir Customs Declaration (CD). 

  • Pemerintah Optimistis Kemiskinan Ekstrem Terhapus pada 2026

    Pemerintah Optimistis Kemiskinan Ekstrem Terhapus pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis kemiskinan ekstrem bakal teratasi dan mencapai 0% pada 2026 atau tahun depan. 

    Staf Khusus Menko Pemberdayaan Masyarakat Achmad Maulani menyampaikan bahwa semangat Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang saat ini berjumlah 3,17 juta orang tersebut tidak main-main. 

    Tercermin dalam paruh pertama tahun ini, Prabowo telah menerbitkan dua Instruksi Presiden (Inpres) terkait kemiskinan ekstrem. Teranyar, Inpres No.8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

    “Kemiskinan ekstrem 2026 selesai, karena kami sudah hitung 3,17 juta itu bisa selesai,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sociopreneurship: Pendekatan Inovatif dan Berkelanjutan, Rabu (4/6/2025). 

    Di samping perdebatan soal angka kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS), Achmad menekankan pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan.  

    Data tersebut nantinya akan menggantikan berbagai data yang Kementerian/Lembaga (K/L) gunakan untuk menyalurkan bantuan sosial. Dengan demikian, K/L tak lagi menggunakan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data milik BPS karena semuanya melebur dalam DTSEN. 

    Achmad menyampaikan bahwa setidaknya terdapat tiga strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. 

    Dalam pelaksanaan tiga strategi kebijakan tersebut, Prabowo menginstruksikan 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) beserta para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan data yang mengacu pada DTSEN. 

    Pada dasarnya DTSEN dibutuhkan agar akurasi jumlah masyarakat khususnya dalam posisi miskin dan miskin ekstrem yang sebagai penerima bansos dapat semakin akurat.  

    Pentingnya keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor penghilangan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai angka nol pada selambat-lambatnya pada 2026 alias tahun depan. 

    Meski demikian, Achmad tidak menampik bahwa untuk mengentaskan kemiskinan secara umum yang berjumlah 24,06 juta orang (2024) tidak akan dapat mencapai 0%. 

    “Kemiskinan ektsrem 0% bisa, yang enggak bisa 0% itu disabilitas dan lansia. Itu akan disubsidi terus sama negara sepanjang hayat,” jelasnya. 

    Dalam hal meningkatkan kesejahteraan lansia, Du Anyam, kewirausahaan sosial yang memberdayakan lansia dan perempuan melalui kerajinan anyaman, menjadi salah satu jalan menuju graduasi masyarakat miskin. 

    Pada kesempatan yang sama, Co-Founder Du Anyam Hanna Keraf menyampaikan pada dasarnya pemberdayaan ini menjadi solusi agar para perempuan tersebut dapat mengakses uang tunai. 

    “Dalam waktu 3 sampai 5 hari, produk-produk anyaman ini sudah dapat menghasilkan uang tunai, alhasil mereka sudah bisa mendapatkan pendapatan tersebut,” ujarnya. 

    Mengutip laman resmi Du Anyam, kewirausahaan sosial tersebut telah memberdayakan lebih dari 1.600 perempuan pengrajin di lebih dari 54 desa yang terletak di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua.

  • PU Bahas Rancangan Inpres Infrastruktur Daerah, Berlaku Tahun Ini?

    PU Bahas Rancangan Inpres Infrastruktur Daerah, Berlaku Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut pemerintah mulai melakukan pembahasan penyusunan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur Daerah atau IID.

    Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Reiza Setiawan, menjelaskan bahwa sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK).

    “Tadi bahas tentang Inpres Infrastruktur Daerah, mau menyiapkan rancangan inpres,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Rabu (4/6/2025).

    Saat dikonfirmasi kapan inpres tersebut bakal dilaksanakan, Reiza mengaku belum mendapat informasi lanjutan. 

    Dia menjelaskan, Inpres tersebut secepat-cepatnya bakal berlaku pada akhir tahun ini. Apabila tak terlaksana, maka Inpres tersebut baru akan dijalankan pada 2026.

    “[Implementasi kapan] Tergantung persiapannya, bisa persiapannya tahun ini alokasinya tahun depan, bisa juga nanti diimplementasikan di akhir tahun,” tegasnya.

    Sebelumnya, Reiza menjelaskan bahwa Inpres Infrastruktur Daerah diproyeksi bakal membutuhkan anggaran hingga Rp15 triliun. 

    Berdasarkan laporannya, anggaran Rp15 triliun itu sebesar Rp7,4 triliun dibutuhkan untuk melaksanakan proyek berkaitan dengan pangan. Sementara sisanya yakni sebesar Rp7,6 triliun bakal digunakan untuk mendukung proyek non-pangan berupa konektivitas, kawasan industri, hingga pariwisata. 

    “Nantinya apabila inpres ini telah keluar, akan diusulkan kembali [kebutuhan anggaran Rp15 triliun] dan akan dioperasikan kembali sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo sempat menyebut bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan melanjutkan Inpres pembangunan Jalan Daerah (IJD) yang telah dicanangkan pada pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).  

    Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa nantinya Inpres tersebut juga bakal mencakup pembangunan dan preservasi jalan daerah. Tidak hanya itu, aturan itu juga bakal menjadi payung hukum pembangunan sanitasi, tempat pembuangan air, hingga pembangunan jaringan air minum di daerah.

    “Inpres Jalan Daerah tidak ada, jadi Inpresnya nanti sapu jagat namanya Inpres Infrastruktur Daerah,” kata Dody dalam RDP bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/5/2025). Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa nantinya Inpres tersebut juga bakal mencakup pembangunan dan preservasi jalan daerah. 

  • Amran Pecat 2 Pegawai Kementan Buntut Minta Pungli Rp29 Miliar

    Amran Pecat 2 Pegawai Kementan Buntut Minta Pungli Rp29 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pihaknya telah memecat 2 pejabat internal yang melakukan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang. Oknum tersebut mengantongi dana dengan total mencapai Rp29 miliar untuk memenangkan proyek tender di Kementan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan oknum tersebut menjanjikan kepada pihak luar bahwa mereka dapat memenangkan tender atau pengadaan besar di Kementan asalkan dengan memberikan sejumlah uang di awal.

    Amran mengungkap salah satu oknum tersebut meminta uang senilai Rp27 miliar dan sekitar Rp10 miliar telah sempat dibayarkan oleh mitra. Bahkan, oknum tersebut melakukan pemalsuan tanda tangan sebagai bagian dari modus penipuannya

    “… dan juga bukan saja dengan mitra, tetapi juga di Kementerian Pertanian, baru saja yang bermain-main meminta fee, katanya bisa menangkan proyek seseorang meminta Rp27 miliar dan sudah terealisasi Rp10 miliar, kami sudah pecat,” kata Amran saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Selain itu, Amran juga telah memecat pejabat internal Kementan lainnya yang telah menyalahgunakan kewenangan senilai Rp2 miliar.

    “Direkturnya sudah tersangka, ada juga direktur yang menyalahgunakan [kewenangan] nilainya Rp2 miliar, kami copot dan proses hukum,” ungkapnya.

    Dia menegaskan bahwa Kementan tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik menyimpang, baik oleh pegawai internal maupun pihak luar yang mencoba menjadi perantara atau calo proyek Kementan.

    Lebih lanjut, Amran juga telah menerima laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri yang terungkap bahwa terdapat 20 tersangka dari pupuk palsu hingga minyak goreng.

    “Kalau mau menanyakan nanti lebih jauh, tanya di penegak hukum. Tapi sektor pertanian tidak boleh, insya Allah kami beresin selama kami masih Menteri,” pungkasnya.

  • Donald Trump Sebut Xi Jinping Susah Diajak Berunding

    Donald Trump Sebut Xi Jinping Susah Diajak Berunding

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Presiden China Xi Jinping sangat sulit diajak berunding, menimbulkan pertanyaan tentang apakah gencatan senjata ekonomi antara dua ekonomi terbesar di dunia itu akan bertahan. 

    “Saya suka Presiden Xi dari China, selalu, dan akan selalu, tetapi dia sangat keras, dan sangat sulit diajak berunding,” kata Trump dalam unggahan di Truth Social dikutip dari Bloomberg, Rabu (4/6/2025) dinihari waktu AS. 

    Merespons unggahan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan prinsip dan posisi China dalam mengembangkan hubungannya dengan AS konsisten. Adapun, Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan pada dini hari setelah unggahan Trump. 

    China dan AS berselisih pendapat dalam sejumlah isu dan belum mengonfirmasi rencana untuk panggilan telepon antar pemimpin yang menurut Gedung Putih akan terjadi akhir minggu ini.  

    Ketegangan antara kedua negara meningkat lagi setelah gencatan senjata tarif pada bulan Mei. Pemerintahan Trump dalam beberapa minggu terakhir telah melarang pengiriman suku cadang mesin jet penting ke China, membatasi akses Beijing ke perangkat lunak desain chip, dan berupaya menerapkan pembatasan baru pada chip Huawei Technologies Co.

    Pejabat AS juga mengumumkan rencana minggu lalu untuk mulai mencabut visa bagi pelajar China. Selain ketegangan dalam hubungan ekonomi, ketegangan geopolitik juga meningkat.

    Kementerian Luar Negeri China selama akhir pekan memprotes pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada pertemuan para panglima militer bahwa China menimbulkan ancaman langsung bagi Taiwan, pulau yang diperintah sendiri yang diklaim oleh Beijing.

    Reaksi pasar tidak terlalu terasa setelah posting Trump tentang Xi, mengingat ketegangan antara AS dan China telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Indeks saham China yang diperdagangkan di Hong Kong memangkas kenaikan menjadi 0,5%, Indeks Dolar Bloomberg turun 0,1%, sementara obligasi pemerintah AS stabil dengan imbal hasil 10 tahun di 4,45%.

    Trump menyatakan harapannya bahwa dia akan segera berbicara dengan Xi, dengan mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval bahwa China melanggar sebagian perjanjian yang dibuat kedua negara di Jenewa untuk memangkas tarif dan mengurangi ketegangan. 

    Meski China belum mengonfirmasi rencana untuk perundingan langsung tingkat pemimpin, Gedung Putih telah berulang kali menegaskan bahwa Trump dan Xi kemungkinan akan berbicara minggu ini.

    Titik kritis utama tampaknya adalah mineral penting. Pejabat pemerintahan Trump menuduh Beijing terus memutus akses ke magnet tanah jarang, meskipun keputusan Washington untuk mengurangi tarif bulan lalu bergantung pada pencabutan kendali tersebut oleh China.

    Cory Combs, kepala penelitian rantai pasokan mineral penting di Trivium China menyebut, salah satu kesulitan adalah bahwa kedua pihak tampaknya memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang disepakati terkait tanah jarang pada perundingan dagang bulan lalu di Jenewa. 

    “Di pihak AS, tampaknya jelas sekarang, ada perasaan bahwa Beijing akan sepenuhnya menghapus persyaratan persetujuan. Itu bukanlah yang tampaknya disetujui Beijing,” kata Combs.

    Sementara itu, Beijing menuduh AS secara sepihak memberlakukan pembatasan diskriminatif baru, dan berjanji akan membalas jika AS bersikeras dengan caranya sendiri. 

    Trump telah lama mengatakan bahwa pembicaraan langsung dengan Xi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perbedaan antara kedua negara, tetapi pemimpin China itu enggan berbicara di telepon dengan mitranya dari Amerika, lebih memilih agar para penasihat merundingkan isu-isu utama. 

    Alasan lainnya adalah China telah menunjukkan ketahanan terhadap rezim tarif tercuram Amerika dalam satu abad. Namun, meski pengeluaran pemerintah yang memecahkan rekor dan stimulus mendorong pertumbuhan pada kuartal pertama, sektor manufaktur menyusut dalam beberapa bulan terakhir. 

    Harga rumah terus merosot selama bertahun-tahun, membebani daya beli konsumen yang kekayaannya terikat pada properti.

    Trump telah memberi sinyal keinginannya untuk menelepon mitranya dari China pada awal Februari dan kemudian mengatakan ia bersedia melakukan perjalanan ke negara Asia itu untuk bertemu dengan Xi, meskipun sejauh ini belum ada rencana seperti itu.