Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pengelola Tol Cipali Berikan Diskon Tarif Tol 20% Selama Libur Panjang Idul Adha

    Pengelola Tol Cipali Berikan Diskon Tarif Tol 20% Selama Libur Panjang Idul Adha

    Bisnis.com, CIREBON — Astra Infra Toll Road Cikopo–Palimanan (Astra Tol Cipali) memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bagi seluruh golongan kendaraan selama libur panjang Hari Raya Idul Adha.

    Corporate Communications & Sustainability Management Department Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo mengatakan program ini berlaku bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan penuh dari Gerbang Tol Cikampek Utama hingga Gerbang Tol Kalikangkung (Semarang), maupun arah sebaliknya.

    Diskon ini akan berlangsung selama tiga hari, dimulai pada Jumat, 6 Juni 2025 pukul 00.00 WIB dan berakhir pada Minggu, 9 Juni 2025 pukul 24.00 WIB. 

    “Diskon tarif tol ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada para pengguna jalan sekaligus upaya dalam mengatur lalu lintas agar lebih merata dan tidak menumpuk pada waktu-waktu tertentu,” ujarnya, Kamis (5/6/2025).

    Penerapan diskon tarif ini diharapkan dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan lebih fleksibel, sehingga dapat mengurangi potensi kepadatan di puncak arus libur panjang Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada Sabtu, 7 Juni 2025.

    Selain itu, Astra Tol Cipali juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara selama periode libur Idul Adha. Pengguna jalan diminta untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas, menjaga kecepatan berkendara, serta memastikan kondisi fisik pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima.

    “Keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas utama kami. Maka dari itu, kami juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk peningkatan layanan lalu lintas, kesiapsiagaan petugas di lapangan, dan kerja sama dengan pihak kepolisian serta dinas perhubungan,” kata Ardam.

    Sebagai bagian dari inisiatif layanan Lebaran 2025, Astra Tol Cipali juga menyediakan fasilitas tambahan seperti rest area yang siap menampung lonjakan pengunjung, posko siaga 24 jam, dan layanan kesehatan darurat.

    Pihak Astra Tol Cipali juga terus melakukan monitoring kondisi jalan dan rekayasa lalu lintas jika diperlukan. Koordinasi intensif dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta Kementerian PUPR dilakukan secara berkala untuk memastikan kelancaran operasional jalan tol selama masa liburan.

    Astra Tol Cipali juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga protokol keselamatan, terutama di rest area, serta tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi lelah atau mengantuk.

    “Selamat menyambut Idul Adha 1446 H. Mari jadikan perjalanan mudik kita aman, nyaman, dan penuh makna,” pungkas Ardam.

  • Prabowo Target Tiap Provinsi Swasembada Pangan: Saya Tak Tenang Sebelum Indonesia Mandiri

    Prabowo Target Tiap Provinsi Swasembada Pangan: Saya Tak Tenang Sebelum Indonesia Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar setiap provinsi di Indonesia mampu mandiri dalam hal pangan, tidak hanya mengandalkan swasembada di tingkat nasional.

    Hal ini disampaikannya dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II/2025 dan Pelepasan Ekspor Jagung di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

    “Indonesia tak cukup hanya swasembada pangan secara nasional. Tiap provinsi dan pulau harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” ujarnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa swasembada pangan merupakan pilar utama kemerdekaan terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

    Menurutnya, perjuangan panjangnya di dunia politik selalu diarahkan untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam produksi pangan.

    “Saya ulangi, tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka kalau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Saya tak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan,” tegasnya.

    Di kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan rasa syukur atas dukungan dari sejumlah tokoh patriotik, termasuk para menteri, Kapolri, dan Panglima TNI, yang turut memperkuat langkahnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Selain itu, Prabowo menyoroti capaian terbaru dalam sektor pertanian, khususnya produksi beras yang mengalami surplus signifikan. Ia meminta agar keberhasilan ini disikapi dengan rendah hati dan tidak jumawa.

    “Beberapa waktu lalu kita menyaksikan keberhasilan dalam produksi beras, saat banyak negara lain justru kesulitan. Tapi jangan sombong. Kita harus tetap bersikap sopan dan bersyukur,” katanya.

    Dia menyebut prinsip ilmu padi sebagai panduan sikap yakni semakin berisi, semakin menunduk.

    Menurut Prabowo, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk Kepolisian yang turut berperan dalam program ketahanan pangan.

    Dengan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai rekor 4 juta ton dan kenaikan produksi beras sebesar 11,95% dibanding tahun lalu (periode Januari–Mei 2025), Prabowo meyakini langkah menuju kedaulatan pangan semakin nyata. Namun, perjuangan belum selesai.

    “Swasembada pangan adalah syarat utama kedaulatan dan keamanan bangsa,” tuturnya. 

  • Prabowo Target Tiap Provinsi Swasembada Pangan: Saya Tak Tenang Sebelum Indonesia Mandiri

    Prabowo Target Tiap Provinsi Swasembada Pangan: Saya Tak Tenang Sebelum Indonesia Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar setiap provinsi di Indonesia mampu mandiri dalam hal pangan, tidak hanya mengandalkan swasembada di tingkat nasional.

    Hal ini disampaikannya dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II/2025 dan Pelepasan Ekspor Jagung di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

    “Indonesia tak cukup hanya swasembada pangan secara nasional. Tiap provinsi dan pulau harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” ujarnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa swasembada pangan merupakan pilar utama kemerdekaan terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

    Menurutnya, perjuangan panjangnya di dunia politik selalu diarahkan untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam produksi pangan.

    “Saya ulangi, tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka kalau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Saya tak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan,” tegasnya.

    Di kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan rasa syukur atas dukungan dari sejumlah tokoh patriotik, termasuk para menteri, Kapolri, dan Panglima TNI, yang turut memperkuat langkahnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Selain itu, Prabowo menyoroti capaian terbaru dalam sektor pertanian, khususnya produksi beras yang mengalami surplus signifikan. Ia meminta agar keberhasilan ini disikapi dengan rendah hati dan tidak jumawa.

    “Beberapa waktu lalu kita menyaksikan keberhasilan dalam produksi beras, saat banyak negara lain justru kesulitan. Tapi jangan sombong. Kita harus tetap bersikap sopan dan bersyukur,” katanya.

    Dia menyebut prinsip ilmu padi sebagai panduan sikap yakni semakin berisi, semakin menunduk.

    Menurut Prabowo, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk Kepolisian yang turut berperan dalam program ketahanan pangan.

    Dengan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai rekor 4 juta ton dan kenaikan produksi beras sebesar 11,95% dibanding tahun lalu (periode Januari–Mei 2025), Prabowo meyakini langkah menuju kedaulatan pangan semakin nyata. Namun, perjuangan belum selesai.

    “Swasembada pangan adalah syarat utama kedaulatan dan keamanan bangsa,” tuturnya. 

  • Bos BI: Digitalisasi Sistem Pembayaran Selamatkan Ekonomi Indonesia

    Bos BI: Digitalisasi Sistem Pembayaran Selamatkan Ekonomi Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meyakini digitalisasi sistem pembayaran telah menyelamatkan ekonomi Indonesia, terutama pada saat krisis pandemi Covid-19.

    Perry menjelaskan akselerasi transformasi digital nasional dalam lima tahun terakhir tak lepas dari dari upaya yang dilakukan Bank Indonesia (BI) melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019-2025.

    Secara khusus, sambungnya, digitalisasi penyaluran program-program bantuan sosial telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.

    “Kita ingat pada waktu itu, seluruh penyaluran bantuan sosial yang semula cash [tunai], telah kita lakukan secara elektronifikasi dan digital sehingga sampai kepada masyarakat dan kemudian menyelamatkan Indonesia dari krisis,” jelas Perry dalam sambutan acara Hackathon 2025 secara daring, Kamis (5/6/2025).

    Pascapandemi, dia mengungkapkan kini partisipasi dan penerimaan digital semakin meluas. Sektor usaha dan masyarakat terdorong pengembangan model bisnis maupun berbagai layanan-layanan baru berbasis digital.

    Perry mencontohkan sejak diluncurkan pada 2019, kini QR Indonesian Standard (QRIS) sudah digunakan lebih dari 56 juta orang dan 38 juta merchant. Menurutnya, QRIS sebagian besar dipakai oleh pelaku usaha UMKM.

    Bahkan, sambung Perry, QRIS juga sedang terinterkoneksi dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan demikian, warga Indonesia yang berlibur ke tiga negara tetangga itu bisa melakukan pembayaran secara lebih praktis—begitu juga sebaliknya.

    “Dan Insya Allah 17 Agustus nanti kita bisa gunakan QRIS itu di Jepang dan kita juga akan launching uji coba QRIS interkoneksinya dengan Tiongkok dan dengan negara-negara lain termasuk Saudi Arabia,” katanya.

    Dalam BPSI 2019—2025, Perry mengungkap BI turut mengembangkan BI-Fast untuk transfer antarbank yang murah, cepat, dan 24 jam, Standard Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk penyamaan layanan pembayaran antar pelaku, elektronifikasi program sosial dan kartu kredit Indonesia untuk memperlancar transaksi keuangan pemerintah di pusat maupun di daerah, dan reformasi regulasi yang memperkuat industri pembayaran nasional.

    “Tentu saja kita tidak boleh lengah, kita harus bersama terus mendorong digitalisasi nasional ke depan. Apalagi generasi Y, generasi Z, generasi Alpha semakin berperan sebagai pelaku ekonomi keuangan yang serba digital,” katanya.

    Oleh sebab itu, BI kembali meluncurkan BSPI 2025—2030 yang fokus ke lima inisiatif. Pertama, modernisasi infrastruktur pembayaran retail, postal, dan data.

    Kedua, konsolidasi industri pembayaran nasional. Ketiga, inovasi dengan market conduct dan perlindungan konsumen. Keempat, perluasan kerja sama internasional. Kelima, pengembangan rupiah digital.

  • Terungkap! Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Milik Anak Usaha Antam

    Terungkap! Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Milik Anak Usaha Antam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap identitas perusahaan yang melakukan praktik penambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Belakangan diketahui, operasi penambangan itu dilaksanakan oleh PT Gag Nikel.

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa PT Gag Nikel sendiri merupakan entitas usaha milik perusahaan pelat merah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) atau Antam.

    “PT Gag Nikel ini yang punya adalah Antam Badan Usaha Milik Negara,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil mengungkap, PT Gag Nikel telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2017 dan telah melakukan operasi penambangan sejak 2018.

    Meski izin usaha PT Gag Nikel itu terbit jauh sebelum masa kepemimpinannya di Kementerian ESDM, Bahlil mengaku perusahaan tersebut telah memenuhi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “PT Gag ini dulu sebenarnya itu adalah kontrak karya. Kemudian Kontrak karya ini yang megang siapa? Oleh asing. Kemudian pergi, diambil alih oleh negara lalu negara menyerahkan kepada PT Antam,” jelas Bahlil.

    Usai ramai menjadi sorotan lantaran dikhawatirkan bakal merusak ekosistem di Raja Ampat, Bahlil menegaskan telah membekukan sementara IUP PT Gag Nikel per hari ini, Kami (5/6/2025). 

    Bahlil menjelaskan, pembekuan sementara izin usaha itu dilakukan seiring dengan rencana pihaknya yang hendak melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari apakah ada praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan PT Gag Nikel.

    Pada saat yang sama, Bahlil juga menyoroti sebetulnya terdapat 5 perusahaan yang telah mengantongi IUP untuk melakukan penambangan nikel di sekitar wilayah yang sama. Akan tetapi, keempat perusahaan lainnya hingga saat ini masih belum melakukan operasi.

    Dengan demikian, izin usaha yang dibekukan barulah milik PT Gag Nikel yang memang tercatat telah melaksanakan operasi tambang sejak periode 2018.

    “IUP di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel,” pungkasnya. 

  • Prabowo Soroti Tambang Nikel Rusak Raja Ampat, Begini Responsnya

    Prabowo Soroti Tambang Nikel Rusak Raja Ampat, Begini Responsnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengaku telah melaporkan temuan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil menyebut Prabowo memberikan perhatian khusus mengenai kasus ini. Dia juga bilang bahwa telah melaporkan perkembangan terbaru usai Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel dibekukan.

    “Saya sebagai pembantu Presiden sudah barang tentu setiap saat harus melaporkan semua perkembangan yang kaitannya dengan urusan kementerian ya, itu cukup lah saya sama Bapak Presiden yang tahu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, kamis (5/6/2025).

    Bahlil tak merinci apa arahan yang disampaikan Prabowo usai dirinya melakukan laporan tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu bakal memprioritaskan segala hal yang terbaik untuk Indonesia.

    “Beliau [respons Presiden Prabowo] untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus ya,” tegasnya.

    Sebelumnya, kabar kerusakan lingkungan di kawasan pariwisata Raja Ampat tersiar dari laporan NGO Greenpeace. Dalam akun Instagram resmi Greenpeace @greenpeaceid ditunjukkan gambaran kondisi keindahan alam bahari menuju hutan mangrove Teluk Bintuni yang mulai tercemar.  

    Greenpeace juga telah mencoba mendengar langsung cerita masyarakat adat yang berupaya mempertahankan tanah adatnya.  

    Menanggapi hal itu, Bahlil menyebut pihaknya telah melayangkan surat yang menyatakan bahwa IUP PT GAG Nikel dihentikan sementara. Dengan demikian, proses penambangan di wilayah Raja Ampat itu resmi dihentikan sementara mulai hari ini.

    Bahlil menjelaskan, pembekuan sementara izin usaha itu dilakukan seiring dengan rencana pihaknya yang hendak melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari apakah ada praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan PT Gag Nikel.

    “Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek nah apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” tandasnya.

    Asal tahu saja, PT GAG Nikel merupakan anak usaha dari perusahaan pelat merah yakni PT Aneka Pertambangan Tbk. (ANTM). Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas praktik penambangan di wilayah Raja Ampat itu disebut telah mengantongi IUP produksi pada 2017.

  • Siap-Siap! Bansos Beras 10 Kg Juni-Juli 2025 Segera Cair

    Siap-Siap! Bansos Beras 10 Kg Juni-Juli 2025 Segera Cair

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) pada Juni dan Juli 2025. Bantuan tersebut akan diutamakan bagi wilayah dengan harga beras yang tinggi.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, bansos beras akan mulai digelontorkan pada minggu ketiga dan keempat Juni 2025.

    “Tentunya [penyaluran bansos beras] Juni minggu ketiga keempat, itu yang harusnya kita sudah mulai sampai Juli,” kata Arief kepada wartawan di Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (5/6/2025).

    Arief mengatakan, bantuan pangan berupa beras akan diutamakan bagi daerah dengan harga beras tinggi seperti di wilayah Indonesia Timur.

    “Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu, yang [harga] berasnya sudah mulai tinggi, Papua, Maluku, Indonesia Timur, yang tidak naik, nggak perlu,” jelas Arief.

    Dia menuturkan, saat ini pemerintah tengah melakukan verifikasi data penerima bantuan beras. Arief menyebut, penyaluran bantuan pangan akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Arief mengatakan, data yang telah terverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan beras sendiri bakal ditujukan bagi 18,3 juta KPM.

    Usai verifikasi selesai dilakukan, Arief menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan anggaran sekitar Rp4,6 triliun – Rp5 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan bantuan beras.

    “Kurang lebih anggarannya sekitar Rp4,6 triliun sampai Rp5 triliun, tergantung nanti penerimanya, penerima KPM-nya,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah stimulus ekonomi sebagai respons terhadap pelemahan proyeksi ekonomi global dan ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter global.

    Salah satu stimulus yang disiapkan yakni bantuan pangan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juni dan Juli 2025.

  • Beda Pernyataan Menteri soal Diskon Tarif Listrik, Istana Bilang Begini

    Beda Pernyataan Menteri soal Diskon Tarif Listrik, Istana Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menanggapi pertanyaan seputar dinamika kebijakan diskon tarif listrik yang sempat diumumkan tetapi kemudian dibatalkan.

    Juri menegaskan bahwa Istana pada prinsipnya berpegang pada keterangan resmi dari para menteri yang menangani kebijakan tersebut.

    “Pokoknya kita berpegang pada keterangan yang disampaikan oleh para Menteri dan Menteri tentu sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden, bagaimana masing-masing kebijakan itu dijalankan,” kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/6/2025).

    Saat ditanya mengenai adanya perbedaan sikap antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian ESDM terkait diskon tarif listrik, Juri menyatakan belum mendapatkan informasi detail mengenai hal tersebut.

    “Aku belum dapat infonya,” ujar Juri.

    Dia juga enggan mengomentari lebih jauh soal kemungkinan adanya miskomunikasi atau miskoordinasi antar kementerian dalam pengambilan kebijakan tersebut.

    “Nah, itu saja. Jadi kami nggak perlu lah, bagaimana dinamika yang terjadi, satu kebijakan dibuat,” pungkas Juri.

    Untuk diketahui, wcana diskon tarif listrik sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan diskon tarif listrik ini termasuk dalam enam paket kebijakan insentif ekonomi yang akan digulirkan pemerintah pada 5 Juni 2025. 

    Keenam paket stimulus ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    Namun, pemerintah membatalkan secara mendadak rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50%, untuk kemudian dialihkan menjadi pemberian upah. Adapun, awalnya subsidi listrik direncanakan berlangsung pada Juni hingga Juli 2025.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pembatalan tersebut karena proses penganggaran yang dinilai tidak memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

    “Kami sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan [diskon listrik ini] tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Senin (2/6/2025).

    Sebagai gantinya, kata Sri Mulyani, pemerintah akan mengalokasikan anggaran tersebut ke dalam skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menyasar para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

    Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam rencana pemberian diskon tarif listrik 50% periode Juni-Juli 2025.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya tidak mengetahui rencana tersebut sejak awal hingga akhirnya dibatalkan dan diganti dengan subsidi upah.

    “Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan dari awal kalian tanya, saya bilang, saya belum mendapat konfirmasi dan belum kita tahu,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Sebelumnya, pihaknya juga telah menegaskan bahwa tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik tersebut. 

  • Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Libur IdulAdha 2025 Ada Stimulus Ekonomi, PHRI Nilai Tak Selesaikan Masalah Pariwisata

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran baru sekolah. Stimulus itu mencakup diskon tiket pesawat hingga tarif tol.

    Hanya saja, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meyakini paket kebijakan tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan permasalahan utama dari sektor pariwisata Indonesia.

    “Sifatnya [paket stimulus ekonomi] kan sementara, pendek,” ujar Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Kamis 5 Juni 2025.

    Sementara itu, sambungnya, permasalahan utama seperti penurunan daya beli masyarakat akan berlanjut usai paket stimulus selesai. Dia mencontohkan penurunan daya beli akan menurunkan pendapatan industri sehingga mengurangi pengeluaran. Akibatnya, ekonomi lesu.

    “Problem utamanya itu kan di ekonominya itu sendiri gitu lho, kita ngungkitnya gimana. Terus hampir semua mengalami situasi tekanan yang besar,” jelas Hariyadi.

    Dia mencontohkan untuk sektor pariwisata terkhusus industri perhotelan yang belakangan terus tertekan. Selain karena penurunan daya beli masyarakat, permintaan dari pemerintah juga turun drastis akibat kebijakan efisien anggaran.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan penghematan anggaran sejak awal 2025. Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi anggaran itu akan berlanjut pada 2026.

    Terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Sri Mulyani menghapus uang saku harian untuk kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sehingga akan mengurangi permintaan pemerintah ke sektor perhotelan hingga restoran.

    Hariyadi menjelaskan bahwa selama ini pemerintah berkontribusi sekitar 40 persen pangsa pasar industri perhotelan. Bahkan, sambungnya, di sejumlah daerah seperti Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan bisa mencapai 70 persen.

    Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi akan muncul berbagai permasalahan apabila permintaan pemerintah ke industri perhotelan berkurang drastis.

    “Masalah mulai dari, pasti PHK terjadi. Lalu pembayaran kepada bank, kalau mereka ada utang kepada bank, pasti juga akan bermasalah, pasti mereka minta restructuring dan sebagainya” jelas Hariyadi.

    Tak hanya ke internal industri perhotelan, dia meyakini persoalan akan merembet menjadi permasalahan perekonomian yang lebih luas. Hariyadi menegaskan jika pemasukan industri perhotelan berkurang maka pajak daerah ikut anjlok.

    Selain itu, vendor-vendor yang selama ini bekerja sama dengan industri perhotelan akan turut terdampak seperti UMKM, pertanian, dan sebagainya.

    “Tentunya pemerintah yang punya uang, suka-suka dia lah gitu kan, dia mau motong, mau apa kan, tapi implikasi ini yang perlu dipahami gitu lho,” ujar Hariyadi.

    Berjuang Sendiri

    Kini, pelaku usaha perhotelan harus mencari pengganti pangsa pasar yang ditinggal pemerintah. Masalahnya, Hariyadi menekankan bahwa pencarian pasar baru untuk industri perhotelan tidak mudah terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi.

    Dia mencontohkan bahwa di domestik, daya beli masyarakat sedang menurun. Otomatis, industri lain juga mengurangi pengeluarannya.

    Dengan demikian, harapan tinggal di wisatawan mancanegara. Menurut Hariyadi, wisatawan mancanegara setidaknya bisa menutupi sebagian pangsa pasar pemerintah yang hilang.

    “Tetapi ada lagi masalahnya, datangin wisata mancanegara ini juga perlu effort [usaha]. Semua negara itu pemerintahnya turun ikut kampanyekan. Di Asean itu kan kita lihat pemerintah Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina serius gitu untuk mendatangkan wisman. Nah kita boro-boro gitu kan, anggaran enggak ada lah, koordinasi enggak ada,” ucapnya.

    Dia mencontohkan kebijakan pemerintah Thailand yang sudah membebaskan visa untuk lebih dari 80 negara sehingga bisa menstimulus wisatawan mancanegara. Hariyadi tidak melihat upaya serupa di Indonesia karena visa masih dianggap sebagai salah satu pemasukan negara.

    Oleh sebab itu, pelaku industri perhotelan hanya bisa berjuang sendiri. Hariyadi mengungkap industri perhotelan mencoba menggandeng kekuatan industri lain.

    Misalnya melalui Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, industri perhotelan melakukan kerja sama dengan industri penerbangan dengan promosi bundling tiket pesawat dan hotel hingga paket tur. Tak sampai situ, mereka akan mengadakan event lokal untuk menarik wisatawan.

    “Kita gotong-royong sendiri deh gitu,” ungkap Hariyadi.

  • Bahlil Bekukan Izin Tambang Nikel Perusak Kawasan Raja Ampat

    Bahlil Bekukan Izin Tambang Nikel Perusak Kawasan Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut telah mencabut sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel yang melakukan praktik penambangan di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Bahlil menjelaskan, pembekuan sementara izin usaha itu dilakukan seiring dengan rencana pihaknya yang hendak melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari apakah ada praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan PT Gag Nikel.

    “Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek. Nah, apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil menegaskan, penghentian operasi penambangan PT GAG Nikel mulai berlaku pada hari ini, Kamis (5/6/2025).

    Sedikit memberikan gambaran, Bahlil menyebut PT GAG Nikel merupakan anak usaha dari perusahaan pelat merah yakni PT Aneka Pertambangan Tbk. (ANTM). Bahlil menegaskan, PT GAG Nikel yang melakukan praktik penambangan di wilayah Raja Ampat itu telah mengantongi IUP produksi sejak 2017.

    Pada saat yang sama, Bahlil juga menjelaskan bahwa sebenarnya lokasi tambang nikel PT GAG tersebut berlokasi jauh dari destinasi pariwisata bahari yang ada di Raja Ampat. Bahkan, dia menyebut bahwa jarak tambang dan area pariwisata raja ampat mencapai 40 kilometer (Km). 

    “Ada gambar yang diperlihatkan itu seperti Pulau Panemo. Panemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat, Saya sering di Raja Ampat. Jadi, Pulau Panemo dengan [area tambang] PT GAG itu itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km,” tegasnya.

    Sebelumnya, kabar kerusakan lingkungan di kawasan pariwisata Raja Ampat tersiar dari laporan NGO Greenpeace. 

    Dalam akun Instagram resmi Greenpeace @greenpeaceid ditunjukkan gambaran kondisi keindahan alam bahari menuju hutan mangrove Teluk Bintuni yang mulai tercemar.  

    Greenpeace juga telah mencoba mendengar langsung cerita masyarakat adat yang berupaya mempertahankan tanah adatnya.  

    “Kami menyaksikan bagaimana tambang, pembalakan, dan perkebunan besar merusak dan menghapus jejak keaslian Papua,” tulis akun tersebut. 

    Usai kabar tersebut mencuat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga mengaku tengah menindaklanjuti mengenai keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH/BPLH yang disebutnya sedang mendalami kabar mengenai keberadaan tambang nikel yang berada dekat Raja Ampat, salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia.

    “Deputi Gakkum juga sudah menindaklanjuti itu. Kemudian sedang melakukan pengembangan-pengembangan untuk langkah penegakan hukum,” ujarnya.