Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) tengah mengkhawatirkan munculnya permainan mafia kuota impor dengan pemberlakuan aturan baru kawasan berikat yang tidak transparan. 

    Sekjen APSyFI Farhan Aqil mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah untuk mengembalikan tujuan awal fasilitas kawasan berikat untuk produksi industri berorientasi ekspor. 

    Dalam rencana Kementerian Keuangan, kuota penjualan domestik dari kawasan berikat akan dipangkas menjadi 25% dari sebelumnya 50%. Sebelumnya, pemberian kuota penjualan domestik dilakukan lantaran permintaan global yang lesu. 

    “Iya, memang terlihat ada dorongan ekspor dengan mengurangi porsi dari 50% ke 25%, tapi di balik itu dikasih opsi sampai 100% asal dapat rekomendasi dari Kemenperin,” kata Farhan kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/11/2025). 

    Pelaku usaha mengaku khawatir dengan aturan memberikan 100% kuota penjualan domestik atas rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut APSyFI, aturan tersebut justru akan menjadi polemik baru. 

    Sebab, perizinan penjualan kawasan berikat ke pasar domestik sebesar 100% dengan menggunakan rekomendasi dari Kemenperin dapat memunculkan mafia kuota impor. 

    “Yang kami soroti justru rekomendasi Kemenperin ini yang menjadi sumber masalah utama karena ketidakbersediaan Kemenperin untuk transparansi maka kuota impornya terus berlebih,” jelas Farhan. 

    Dengan adanya tambahan wewenang Kemenperin untuk memberikan rekomendasi kuota domestik untuk pengusaha kawasan berikat, maka barang yang masuk ke pasar domestik menjadi tidak terkontrol dan akan mengakibatkan produsen lokal terus tertekan.

    “Nah, dengan sistem yang tidak transparan ini jadi mainan mafia kuota,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan pemangkasan kuota penjualan domestik kawasan berikat menjadi 25%. 

    “Kan tetap bisa dengan dasar untuk substitusi impor,” ungkapnya, dihubungi terpisah. 

    Terlebih, AGTI menilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah pulih dengan ekspor mencapai US$8,07 miliar hingga Agustus 2025, dengan pertumbuhan industri TPT mencapai 5,92% pada triwulan III/2025. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kuota penjualan ke pasar domestik bagi industri di kawasan berikat dari 50% menjadi 25% mutlak dilakukan demi menjaga persaingan usaha yang sehat, meski pengusaha minta kelonggaran. 

    Purbaya menjelaskan bahwa desain awal kawasan berikat sejatinya adalah berorientasi ekspor. Kelonggaran kuota pasar domestik hingga 50% yang sempat berlaku sebelumnya merupakan kebijakan pengecualian atau diskresi akibat ambruknya permintaan global saat pandemi Covid-19.

    Bendahara negara itu menyoroti adanya ketimpangan apabila fasilitas ini tidak diketatkan. Industri di kawasan berikat memiliki keunggulan economies of scale (skala ekonomi) karena kemudahan impor bahan baku dalam volume besar.

    Menurutnya, jika produk dari kawasan berikat membanjiri pasar dalam negeri tanpa pembatasan ketat maka industri domestik non-fasilitas akan tergerus karena kalah bersaing dari sisi struktur biaya. 

    “Biar bagaimanapun, kawasan berikat bisa impor banyak di sana, yang domestik pasti ada kerugian di situ. Jadi kami kembalikan ke desain semula saja,” tegasnya, beberapa waktu lalu. 

  • Ekspor Batu Bara Lesu, Pemerintah Perlu Diversifikasi Pasar

    Ekspor Batu Bara Lesu, Pemerintah Perlu Diversifikasi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengingatkan pemerintah melakukan diversifikasi pasar batu bara di tengah lesunya kinerja ekspor sang emas hitam.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batu bara mencapai US$20,09 miliar pada Januari-Oktober 2025. Realisasi itu turun 20,25% year-on-year/yoy dibandingkan periode sama tahun lalu, yakni US$25,19 miliar.

    Sementara itu, volumenya juga menurun 4,10% dari sebelumnya 334,19 juta ton menjadi 320,47 juta ton. Adapun, pangsa untuk komoditas ini adalah 9% dari total ekspor nonmigas.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, di tengah lesunya kinerja ekspor, pemerintah perlu melakukan diversifikasi atau mencari alternatif negara-negara pasar ekspor yang potensial. Di samping itu, pemerintah juga perlu mendorong hilirisasi batu bara.

    “Yang perlu dilakukan, diversifikasi atau mencari alternatif negara-negara pasar ekspor yang potensial serta percepatan hilirisasi batu bara dengan mendorong pengembangan batu bara menjadi bentuk energi lain atau produk lain,” tutur Bisman kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Dia juga mengingatkan pemerintah perlu mengatur dan mengendalikan produksi yang berimbang dan proporsional. Hal ini agar pasar batu bara tidak semakin oversupply.

    Bisman menilai permintaan batu bara global sedang menurun karena banyak negara yang meningkatkan produksi domestiknya antara lain China dan India. Apalagi, kedua negara itu merupakan pangsa pasar utama Indonesia.

    “Selain itu penggunaan energi terbarukan pelan-pelan mulai naik sehingga penggunaan batu bara jadi menurun. Juga secara umum industri dan kondisi ekonomi di berbagai negara sedang melambat,” ujar Bisman.

    Setali tiga uang, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan sejumlah biang kerok kinerja ekspor batu bara lesu sepanjang Januari-Oktober 2025.

    Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menilai lesunya kinerja ekspor emas hitam dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

    “Di pasar global, kenaikan produksi domestik di negara tujuan utama seperti China dan India menekan kebutuhan impor mereka,” jelas Gita.

    Selain itu, terjadi pergeseran preferensi kualitas batu bara menuju medium to high rank coal di beberapa pasar, sementara sebagian negara juga mulai mengurangi permintaan seiring perkembangan bauran energi dan meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT).

    Menurut Gita, dalam situasi seperti ini, yang dapat dilakukan perusahaan adalah memperkuat efisiensi operasional.

    “Ini untuk menjaga daya saing serta menyesuaikan strategi pasar agar tetap kompetitif di tengah perubahan struktur permintaan,” kata Gita.

  • Menteri Rosan Targetkan Pabrik Hilirisasi Kelapa Rp1,66 triliun Rampung 2026

    Menteri Rosan Targetkan Pabrik Hilirisasi Kelapa Rp1,66 triliun Rampung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menargetkan pembangunan pabrik untuk menunjang hilirisasi kelapa rampung pada 2026.

    Adapun pabrik itu bakal dibangun di Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi mencapai US$100 juta atau setara Rp1,66 triliun (asumsi kurs Rp16.627 per US$).

    “Insya Allah pada tahun 2026 ini pabriknya akan selesai Di daerah Morowali dan itu akan menyerap 500 juta butir kelapa setiap tahunnya,” ucap Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (2/12/2025).

    Menurut Rosan, pembangunan pabrik itu dapat menciptakan 10.000 lapangan kerja baru.

    Dia menjelaskan, hilirisasi kelapa penting dan memiliki peluang tersendiri. Rosan menyebut, selama ini kelapa mentah hanya diekspor ke China untuk diolah oleh negara tersebut.

    Oleh karena itu, pihaknya pun membujuk China untuk membangun pabrik pengolahan kelapa di Tanah Air. Dia menilai, langkah ini dapat menguntungkan kedua negara.

    “Kami terbang ke sana [China], menyakinkan mereka untuk membuka pabriknya di sini, sehingga harga kelapanya juga makin meningkat di sini. Karena mereka tidak lagi perlu memperlakukan biaya logistik pengiriman kelapa dari Indonesia ke China,” jelas Rosan.

    Dia menambahkan bahwa saat ini pemerintah juga berencana memulai hilirisasi kelapa di daerah lain. Adapun daerah yang dibidik seperti Riau.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan harga kelapa bulat di tingkat petani dapat mencapai level Rp6.000 per butir. 

    Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menuturkan hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dari sektor kelapa dan produk turunannya. 

    Amran menyatakan harga kelapa di sejumlah daerah telah menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak program hilirisasi berjalan dari Rp600 per butir menjadi Rp3.500 per butir.

    “Yang jelas, harga, kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa, sebelum kita hilirisasi, harganya Rp600 per biji. Sekarang Rp3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500%. Dan kita harap, harusnya harganya minimal Rp5.000. Dan bisa naik 1.000%, harusnya. Rp6.000 berarti [naik] 1.000%,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).  

    Secara teori, lanjut dia, hilirisasi kelapa akan meningkatkan nilai ekonomi hingga Rp2.400 triliun dari sebelumnya hanya Rp24 triliun. 

    “Komoditas yang selama ini kita ekspor, contoh kelapa nilainya Rp24 triliun sekarang ekspor kita. Kita terbesar nomor satu dunia,” imbuhnya.

    Ke depan, Amran optimistis hilirisasi komoditas pertanian, termasuk kelapa dan gula, akan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja langsung di sektor perkebunan dan peternakan, serta total 3 juta tenaga kerja dalam jangka menengah. 

    Selain kelapa, Amran menargetkan Indonesia swasembada gula putih pada 2026, sekaligus mengembalikan kejayaan industri gula nasional seperti era kolonial.

  • Ekonom Sebut Target Surplus Ekspor RI 2025 Sulit Tercapai, Mengapa?

    Ekonom Sebut Target Surplus Ekspor RI 2025 Sulit Tercapai, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan ekspor Indonesia pada Oktober 2025 masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, tetapi target surplus tahunan di atas US$35 miliar dinilai sulit tercapai.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren net ekspor hingga Oktober tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, meski realisasinya belum sesuai target.

    “Hingga Oktober, tren net ekspor menunjukkan sinyal positif, walau masih di bawah target. Hal ini tetap akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

    Namun, Wijayanto menuturkan surplus ekspor hingga Oktober baru mencapai US$24 miliar, sekitar 69% dari target. Kondisi ini dipengaruhi tren penurunan harga komoditas serta perlambatan ekonomi China.

    “Untuk mengejar target, apalagi di tengah tren pelemahan harga komoditas dan perlambatan ekonomi China, bukanlah hal yang realistis bagi kita,” ujarnya.

    Menurut Wijayanto, langkah pemerintah dalam dua bulan terakhir tahun ini terbatas. Salah satunya dengan menjaga nilai tukar rupiah.

    “Paling tidak nilai tukar rupiah harus stabil dan kompetitif, manajemen ekspor-impor diperbaiki, dan impor ilegal ditekan,” jelasnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia mencapai US$24,24 miliar pada Oktober 2025, atau turun 2,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$24,81 miliar.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan penurunan ekspor secara tahunan utamanya didorong oleh penurunan nilai ekspor migas.

    Perinciannya, nilai ekspor migas mencapai US$0,89 miliar pada Oktober 2025, atau turun 33,60% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari US$1,35 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas juga turun 0,51% yoy dari US$23,46 miliar pada Oktober 2024 menjadi US$23,34 miliar.

    “Penurunan nilai ekspor Oktober 2025 secara tahunan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor migas, yaitu pada komoditas minyak mentah yang turun 54,68% dengan andil -0,34%,” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

    Komoditas hasil minyak juga turun 40,11% dengan andil -0,65%, serta gas yang turun 26,20% dengan andil -0,84%.

    Namun sepanjang Januari—Oktober 2025, BPS mencatat total ekspor meningkat 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai US$218,82 miliar. Sepanjang sepuluh bulan pertama 2025, total ekspor mencapai US$234,04 miliar.

    Dari sana, total ekspor migas mencapai US$10,93 miliar atau turun 16,11% dibandingkan Januari—Oktober 2024 yang mencapai US$13,02 miliar. Di sisi lain, total ekspor nonmigas mencapai US$223,12 miliar atau naik 8,42% dibandingkan Januari—Oktober 2024 senilai US$205,79 miliar.

    BPS menyebut peningkatan nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2025 ini disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan andil sebesar 11,68%.

  • Kejar Target Investasi Rp13.032 Triliun, BKPM Andalkan Fiktif Positif hingga Perluasan Hilirisasi

    Kejar Target Investasi Rp13.032 Triliun, BKPM Andalkan Fiktif Positif hingga Perluasan Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah jurus untuk mengejar target investasi jumbo senilai Rp13.032 triliun dalam kurun 2025–2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa target ambisius dengan rata-rata pertumbuhan 15,7% per tahun itu menjadi prasyarat mutlak untuk menopang cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, target investasi ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami, dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8% pada 2029,” jelas Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Selasa (2/12/2024).

    Rosan menegaskan bahwa peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sangat vital sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDB setelah konsumsi rumah tangga. Pada kuartal III/2025, investasi berkontribusi hingga 29,09% terhadap pembentukan PDB.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengakui bahwa target investasi Rp13.032 triliun itu melonjak signifikan. Sebagai pembanding, total akumulasi investasi selama 10 tahun terakhir (2014—2024) tercatat sebesar Rp9.100 triliun.

    Untuk merealisasikan target tersebut, Rosan mengandalkan pemangkasan birokrasi melalui mekanisme perizinan fiktif positif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025.

    Melalui regulasi ini, sistem Online Single Submission (OSS) akan mengintegrasikan perizinan dari 18 kementerian teknis. BKPM menetapkan Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu pemrosesan izin yang ketat.

    “Apabila dari kementerian tersebut yang sudah mempunyai SLA tidak kembali ke kami [memberikan respons], otomatis izinnya bisa kami keluarkan. Itu yang kita sebut fiktif positif,” tegas Rosan.

    Dia mengungkapkan, selama ini ketidakpastian waktu menjadi keluhan utama investor. Rosan mencontohkan, izin yang seharusnya selesai 15 hari bisa molor hingga hitungan tahun.

    Sejak beleid ini berjalan efektif dua bulan terakhir, BKPM mengklaim telah menerbitkan 153 perizinan melalui mekanisme fiktif positif. Meski demikian, Rosan mengakui integrasi sistem ini sempat membuat beban pada OSS meningkat sehingga penguatan kapasitas sistem digital kini menjadi prioritas.

    Tak hanya soal kecepatan izin, Rosan juga menyoroti pentingnya transparansi lokasi investasi. Pihaknya tengah menggeber integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota ke dalam sistem OSS.

    Langkah ini dinilai krusial agar investor mendapatkan kepastian mengenai zonasi lahan yang boleh dibangun (zona hijau atau kuning) secara real-time.

    “Kami ingin mendorong integrasi data ruang atau RDTR ke sistem OSS. Saat ini total ada 646 yang memiliki sistem data ruang, namun yang baru terintegrasi ke kami baru 504,” paparnya.

    Dengan integrasi RDTR yang mencakup 38 provinsi dan 282 kabupaten/kota ini, Rosan meyakini ekosistem investasi akan menjadi jauh lebih transparan dan meminimalisir sengketa lahan di kemudian hari.

    Di sisi eksternal, BKPM akan mengubah strategi promosi menjadi lebih agresif dengan mengoptimalkan peran sembilan kantor perwakilan investasi atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) yang tersebar di luar negeri.

    Rosan menegaskan kantor-kantor perwakilan yang ada di Singapura, Sydney, Taipei, Tokyo, Seoul, Beijing, Abu Dhabi, London, dan New York ini akan menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan kebijakan terbaru Indonesia dan menjemput bola investor dari negara-negara strategis.

    Selain reformasi birokrasi, strategi hilirisasi juga akan diperluas. Fokus investasi tidak lagi hanya bertumpu pada mineral dan logam dasar, melainkan melebar ke sektor perkebunan dan pertanian, serta kelautan.

    Rosan mencontohkan investasi pengolahan kelapa di Morowali, Sulawesi Tengah, senilai Rp100 miliar yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja, serta pengembangan industri rumput laut (tropical seaweed) di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen terbesar dunia.

    Dengan nilai investasi yang cenderung sedikit namun penyerapan tenaga kerjanya maksimal, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan semakin nyata. Rosan pun berharap ke depan Incremental Capital Output Ratio alias ICOR Indonesia semakin turun, karena masih tergolong tinggi dibandingkan negara sebanding lain.

    “Jika ICOR [bisa lebih turun dan efisien, output dari investasi kita bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan,” tambahnya.

    Adapun sepanjang Januari–September 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun. Capaian ini telah menyerap 1,95 juta tenaga kerja langsung, tumbuh 4,3% secara tahunan.

  • Konsorsium AS-Jerman Bangun Industri Semikonduktor Rp443 Triliun di Batam

    Konsorsium AS-Jerman Bangun Industri Semikonduktor Rp443 Triliun di Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan kedatangan pemain besar ekosistem semikonduktor asal Amerika Serikat (AS) dan Jerman. Konsorsium perusahaan telah terbentuk dan akan menggelontorkan investasi US$26,73 miliar atau setara Rp443 triliun untuk membangun industri semikonduktor di Batam. 

    Perusahaan berbasis di AS dan Jerman itu telah tergabung dalam konsorsium di bawah PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, dan Tynergy Group. 

    Adapun, Tynergy Group terdiri atas PT Energy Tech Indonesia dan PT Essence Global Indonesia. Konsorsium tersebut segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika, dan produksi kaca di Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park, Pulau Galang, Kepulauan Riau.

    Presiden Direktur PT Quantum Luminous Indonesia Walter William Grieves mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat realisasi investasi besar di sektor industri berbasis semikonduktor dan industri manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia. 

    “Pembangunan ini akan kami bangun bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wiraraja Group di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam,” ujar Grieve melalui keterangan resminya, Selasa (2/12/2025). 

    Tynergy Group dan PT Quantum Luminous Indonesia menegaskan pihaknya akan bergerak cepat untuk memulai pembangunan setelah seluruh perizinan teknis dan administratif dirampungkan. 

    Untuk itu, mereka juga telah menyampaikan surat untuk percepatan investasi kepada menteri investasi dan hilirisasi untuk kedua kalinya dan melakukan penandatanganan komitmen investasi di acara Anugerah Investasi yang diselenggarakan oleh BP Batam dan disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. 

    “Dan kami mengajak BP Batam beserta jajarannya untuk ikut melihat langsung fasilitas yang kami bangun di Amerika Serikat dan Jerman, untuk melakukan ekspansi di Pulau Galang,” tuturnya. 

    Dia meyakini industri semikonduktor yang dibangun perusahaan akan berkontribusi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional pada 2029 sebesar 8%.

    Dalam hal ini, pihaknya juga telah bertemu dengan BP Batam untuk memastikan kesiapan lahan, utilitas, dan dukungan infrastruktur bagi pembangunan pabrik semikonduktor, untuk mendukung kebutuhan cip dan elektronik di pasar global.

    Tak hanya itu, konsorsium tersebut juga akan membangun pabrik manufaktur solar cell dan wafer dan pabrik hilirisasi pasir silika. Untuk itu, dia berharap pemerintah Indonesia dapat mempercepat finalisasi seluruh proses perizinan yang diperlukan agar konstruksi tahap pertama dapat segera dimulai.

    “Mengingat rencana pembangunan ini berada dalam status PSN, perusahaan menilai percepatan izin sangat penting,” terangnya. 

    Hal tersebut untuk memastikan, kepastian investasi, kesiapan rantai pasok industri, penyerapan tenaga kerja lokal dan transfer acknowledge dan technology melalui program vokasional pada perusahaan induk yang berbasis di Jerman serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam global supply chain industri semikonduktor dan berteknologi tinggi.

    Rencana investasi Tynergy Group di Indonesia bermula dari pertemuan pada KTT G20 Bali 2022, melalui diskusi dengan Kementerian Perindustrian RI, serta pertemuan yang difasilitasi Kedutaan Besar RI di Washington DC oleh Rosan Roeslani Perkasa. 

    Pada tahap awal ini, para pemangku kepentingan menyampaikan minat kuat untuk mendukung penguatan rantai pasok global industri semikonduktor dan program hilirisasi.

    Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman pada ajang Hannover Messe 2023 di Jerman, pameran industri terbesar dunia, di mana Indonesia menjadi country partner. 

    Momentum kerja sama ini berlanjut dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada 12 November 2023 antara Tynergy Group dan PT Galang Bumi Industri, selaku pengelola PSN Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Rosan Roeslani Perkasa selaku Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada periode tersebut.

    Penandatanganan tersebut menjadi tonggak resmi komitmen investasi, menandai langkah konkret perusahaan-perusahaan itu untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis manufaktur global.

  • BOJ Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga Acuan Jepang pada Desember 2025

    BOJ Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga Acuan Jepang pada Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda baru-baru ini menyatakan keyakinannya terhadap prospek ekonomi Jepang dan mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan.

    Dilansir dari Reuters, Ueda mengindikasikan bahwa BOJ berada dalam jalur menuju suku bunga lebih tinggi dengan tetap berpegang teguh pada garis standarnya. Dia menegaskan kembali bahwa jika proyeksi BOJ mengenai aktivitas ekonomi dan inflasi terealisasi, bank sentral akan melanjutkan kenaikan suku bunga acuan dari posisi saat ini di level 0,50%.

    Pernyataan tersebut sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama mengenai apakah BOJ memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah terkait kondisi ekonomi.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama menegaskan bahwa pemerintah dan BOJ berada pada posisi yang sama. Ia memastikan bahwa kedua pihak memiliki pandangan serupa bahwa perekonomian Jepang tengah pulih secara moderat.

    “Kami yakin tidak ada perbedaan antara pandangan BOJ dan pemerintah bahwa perekonomian Jepang pulih secara moderat, jadi kami tidak melihat hal ini sebagai masalah,” ujarnya dalam konferensi pers rutin pada Selasa (2/12/2025).

    Perekonomian Jepang terkontraksi untuk pertama kalinya dalam enam kuartal, memperkuat alasan bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk meluncurkan paket stimulus fiskal besar guna menopang pertumbuhan.

    Laporan Kantor Kabinet Jepang yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (17/11/2025) mencatat, produk domestik bruto (PDB) riil turun 1,8% secara tahunan pada kuartal III/2025. Capaian tersebut lebih baik dari konsensus ekonom yang memperkirakan kontraksi 2,4%.

    Pelemahan ekonomi tersebut sebelumnya telah banyak diproyeksikan, setelah pertumbuhan ekonomi Jepang kuartal II/2025 mencapai 2,3%, setelah revisi data, atau empat kali lipat dari potensi pertumbuhan negara itu. Penurunan tajam kali ini juga diperparah oleh anjloknya investasi perumahan yang terkontraksi 9,4% secara kuartalan.

    Ueda sebelumnya juga menyampaikan bahwa BOJ akan mempertimbangkan berbagai pro dan kontra sebelum memutuskan apakah suku bunga akan dinaikkan. Keputusan tersebut rencananya akan diumumkan pada pertemuan kebijakan berikutnya pada 19 Desember 2025.

    Berdasarkan sinyal yang muncul sejauh ini, para ekonom menilai bahwa peluang kenaikan suku bunga cukup besar pada Desember ini, atau paling lambat pada Januari 2026.

    Katayama menambahkan bahwa dia berharap BOJ terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi 2% yang didukung oleh kenaikan upah. 

    “Pada titik ini, mengingat ekspektasi tersebut, saya tidak perlu menambahkan apa pun lagi. Ke depannya, kita perlu memantau apakah kenaikan harga akan berlanjut, serta perkembangan kebijakan perdagangan AS. Selain itu, mengingat berbagai fluktuasi di pasar keuangan dan modal global, kita harus mencermati tren korporasi,” sambungnya. (Putri Astrian Surahman)

  • Bencana Sumatra: DPR Cecar Menteri Rosan soal Izin dan Pengawasan Praktik Bisnis Investor

    Bencana Sumatra: DPR Cecar Menteri Rosan soal Izin dan Pengawasan Praktik Bisnis Investor

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR mencecar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terkait kualitas perizinan investasi di Tanah Air.

    Para legislator menyoroti dugaan praktik investasi yang tidak ramah lingkungan sehingga menjadi biang kerok rentetan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra baru-baru ini, tepatnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hasani Bin Zuber menegaskan bahwa bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak bisa dilihat semata-mata sebagai peristiwa alam biasa. Menurutnya, insiden tersebut merupakan kulminasi dari kerusakan ekologis akibat aktivitas korporasi yang tak terkontrol.

    “Perlu kita sadari bahwa banjir Sumatra bukan semata-mata peristiwa alam yang terjadi begitu saja. Tetapi seringkali merupakan akumulasi dari degradasi lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, lemahnya pengawasan serta praktik usaha yang mengabaikan prinsip berkelanjutan,” tegasnya dalam rapat kerja Komisi XII dengan Rosan, Selasa (2/12/2025).

    Hasani mendesak pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan investasi, khususnya di sektor padat karya. Dia mempertanyakan mekanisme konkret pemerintah dalam menjamin investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab, mulai dari proses perizinan hingga pengawasan dampak lingkungan jangka panjang.

    “Mekanisme apa saja yang sedang atau akan disiapkan untuk menjamin bahwa setiap investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan? Mulai dari proses perizinan hingga sistem pengawasan,” ujarnya.

    Senada, Anggota DPR Andi Muzakkir Aqil mengingatkan pemerintah agar nafsu menarik investasi tidak mengorbankan tata kelola lingkungan. Meskipun mengakui bahwa investasi adalah darah bagi perekonomian daerah berkembang, Andi menilai aspek governance seringkali terabaikan.

    Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini menduga kuat kerusakan di Sumatra diperparah oleh ulah investor yang melakukan pengerukan sumber daya alam tanpa tanggung jawab, mulai dari penebangan liar hingga pengelolaan limbah yang buruk.

    “Kejadian di Sumatra ini bukan hanya terjadi secara alami. Bisa saja penebangan lingkungan atau pengelolaan limbah atau pengelolaan investor yang mengeruk perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya,” jelas Andi pada kesempatan yang sama.

    Oleh karena itu, Andi meminta Rosan untuk merancang kerangka kebijakan yang menjadikan komitmen lingkungan sebagai prasyarat mutlak dalam setiap proses investasi, baik dari sisi perizinan maupun fasilitas yang diberikan.

    Merespons cecaran tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani berdalih bahwa kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah tidak serta-merta menggugurkan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan.

    Rosan menjelaskan, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan percepatan atau insentif perizinan seperti fiktif positif, pengawasan di lapangan tetap menjadi prioritas melalui mekanisme pemeriksaan pasca-izin diterbitkan.

    “Kebijakan fiktif positif yang kita berikan, itu tidak menghilangkan kewajiban para perusahaan itu [dalam menjaga lingkungan], karena kita akan selalu bersifat post audit,” jawab Rosan.

    Eks Ketua Kadin Indonesia itu mengklaim bahwa kementeriannya melakukan pengawasan ketat secara berkelanjutan terhadap izin-izin yang telah diterbitkan untuk memastikan kepatuhan investor.

    “Jadi kita selalu mengandalkan post [pasca] audit terhadap perizinan yang kita sudah berikan secara sangat-sangat ketat dan secara terus-menerus,” tutupnya.

  • Listrik Aceh Mulai Pulih: 153 Penyulang dan 6.844 Gardu Kembali Beroperasi

    Listrik Aceh Mulai Pulih: 153 Penyulang dan 6.844 Gardu Kembali Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, progres pemulihan ketenagalistrikan di Aceh menunjukkan perkembangan signifikan.

    Hal itu dia sampaikan saat meninjau langsung kondisi infrastruktur ketenagalistrikan yang terdampak banjir dan angin kencang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada Selasa (2/12/2025).

    Dia memerinci dari total 263 penyulang yang padam, sebanyak 153 penyulang atau 58,2% telah kembali normal. Sementara itu, 6.844 dari 9.669 gardu distribusi atau 70,8% telah menyala kembali.

    Sementara itu, beban listrik yang pulih mencapai 173,05 megawatt (MW) atau 69,8%, dengan jumlah pelanggan kembali menikmati listrik sebanyak 727.735 pelanggan atau 69,7%.

    Pada kesempatan ini, Bahlil meninjau salah satu titik tower transmisi pada jalur Bireuen – Arun, yang mengalami kerusakan akibat banjir. Di lokasi tersebut, dia memberikan arahan langsung kepada jajaran teknis PLN agar percepatan perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terukur.

    Apalagi, jalur transmisi tersebut merupakan salah satu suplai utama listrik ke sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

    “Sekarang waktunya kita kerja untuk Ibu Pertiwi. Saya tahu ini medannya tidak gampang, tetapi anggap saja ini adalah sebuah panggilan kepada kita untuk mengabdi kepada negara dan mengurus rakyat,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi.

    Selanjutnya, Bahlil meninjau lokasi material tower emergency (TE) di Bireuen. Di titik ini, dia menyaksikan proses optimasi operasi evakuasi material yang digunakan untuk mempercepat perbaikan tower yang rusak pada jalur transmisi Bireuen – Arun.

    Menurut Bahlil, optimalisasi logistik penanganan kerusakan menjadi salah satu perhatian utama untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai target.

    Untuk memulihkan pasokan listrik dari pembangkit di Arun dan Nagan Raya, PT PLN (Persero) akan mulai memasang tower listrik emergency yang dapat dibangun hanya dalam waktu 2 hari, kemudian dilanjutkan penyambungan kabel listrik yang rusak.

    Adapun, pemulihan listrik di Banda Aceh dan Aceh bagian barat ditargetkan selesai paling cepat pada Jumat (4/12/2025) atau Sabtu (5/12/2025) mendatang.

    Berdasarkan data PLN, sebanyak 12 tower transmisi pada beberapa jalur SUTT 150 kV mengalami kerusakan, mencakup jalur Bireuen-Arun, Brandan-Langsa, serta Peusangan-Bireuen.

    Kerusakan ini menyebabkan gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah, termasuk Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, hingga Aceh Selatan dan Aceh Singkil.

    “Kehadiran saya di sini bersama direktur utama Pertamina, dirut PLN, dirjen ketenagalistrikan itu dalam rangka ingin memastikan secara dekat dan ingin merasakan secara langsung terhadap masalah-masalah yang dihadapi, khususnya di bagian ESDM, supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan secara cepat. Memang harus saya akui bahwa listrik, BBM ini persoalan yang paling vital,” kata Bahlil.

    Relaksasi Ketentuan Pembelian BBM

    Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, pihaknya akan melakukan relaksasi pada regulasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk daerah terdampak bencana. Hal ini dilakukan demi mengatasi antrean pembelian BBM.

    Menurut Bahlil, dengan relaksasi ini, masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak perlu lagi menggunakan barcode untuk membeli BBM di SPBU.

    Sementara untuk distribusi BBM, karena jalur darat terputus, maka pengiriman BBM dilakukan via laut dan udara menggunakan drum. Kementerian ESDM berkoordinasi juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memulihkan jalur darat.

    “Dan urusan BBM, BBM-nya ada, tapi tidak bisa terdistribusi karena banyak jalan yang enggak bisa kita lewati. Kita sudah lewat laut, juga ombak. Nah, perlahan-lahan kita mulai sekarang pakai jerigen. Jadi kita lagi bawa jerigen dan drum dari Jakarta, kita naikkan pesawat kita kirim ke sini supaya kita pikul. Sambil kita bekerjasama dengan kementerian teknis di PU untuk menembus jalan,” tambah Bahlil.

    Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Bahlil menyebut, pemerintah berkomitmen mempercepat seluruh proses pemulihan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Aceh dapat kembali normal.

  • Ekspor Thailand Mandek Akibat Banjir, RI-Vietnam Berpeluang Rebut Pasar

    Ekspor Thailand Mandek Akibat Banjir, RI-Vietnam Berpeluang Rebut Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Banjir besar di Thailand selatan melumpuhkan ekspor komponen teknologi dan suku cadang otomotif dari pusat logistik Hat Yai, membuka peluang bagi Indonesia dan Vietnam merebut pasar regional.

    Dalam pernyataan resminya pada Selasa (2/12/2025), Kementerian Perdagangan Thailand menyebut Hat Yai kini menjadi titik kemacetan utama distribusi ekspor.

    “Hat Yai telah menjadi bottleneck kami. Meskipun pos lintas batas masih beroperasi, faktanya sebagian besar rute menuju pos tersebut tergenang banjir atau tidak dapat dilalui,” ungkap kementerian dikutip dari Bloomberg.

    Dengan terputusnya jalan utama dan dihentikannya layanan kereta api, arus pengiriman barang ke Malaysia nyaris terhenti. Kondisi itu membuat para eksportir tidak dapat mengirimkan produk mereka. “Para eksportir praktis tidak bisa memindahkan barang keluar,” tambah kementerian.

    Jutaan warga Thailand terdampak bencana ini. Sekitar 800.000 rumah tangga mengalami kerusakan serius, sementara lebih dari 100.000 unit kendaraan dilaporkan hilang atau rusak. 

    Pemerintah memperkirakan nilai kerugian mencapai sekitar 500 miliar baht atau setara US$15,6 miliar. Universitas Kamar Dagang Thailand menyebut banjir kali ini sebagai yang terburuk sepanjang sejarah di wilayah Thailand selatan.

    Kementerian Perdagangan menilai gangguan berulang terhadap rantai pasok dapat menggerus kepercayaan terhadap Thailand sebagai pusat distribusi regional.

    “Disrupsi berulang seperti ini merusak kepercayaan terhadap keandalan Thailand sebagai hub rantai pasok. Jika kami tidak bisa menjamin ketepatan pengiriman, pembeli akan mencari pemasok lain,” ujar kementerian melalui kantor Trade Policy and Strategy Office.

    Kementerian memperingatkan Vietnam dan Indonesia tidak akan menunggu hingga Thailand pulih. “Jika pembeli luar negeri beralih ke pemasok alternatif sekarang, akan sangat sulit untuk merebut kembali pasar di kemudian hari,” lanjut pernyataan tersebut.

    Thailand berpotensi menghadapi tambahan kerugian hingga US$400 juta per bulan apabila kondisi banjir terus berlanjut. Sejumlah komoditas yang terdampak meliputi komponen elektronik, suku cadang otomotif, hingga lateks pekat.

    Dalam beberapa kasus, banjir juga menghambat penerbitan sertifikat asal barang atau certificate of origin yang dibutuhkan untuk proses ekspor. 

    Selain itu, medan wilayah Hat Yai yang berbentuk cekungan, khususnya di Provinsi Songkhla yang menjadi daerah terdampak terparah, nyaris memutus akses eksportir ke pos lintas batas Sadao dan Padang Besar. Kedua titik tersebut selama ini menangani sekitar 96% perdagangan lintas batas Thailand–Malaysia.

    Bencana banjir terjadi di penghujung tahun yang penuh tantangan bagi Thailand. Pada Maret, negara tersebut terdampak gempa besar di Myanmar, sementara pada Juli terjadi bentrokan perbatasan dengan Kamboja yang menewaskan puluhan orang.

    Dari sisi ekonomi, produk domestik bruto (PDB) Thailand tercatat menyusut 0,6% pada kuartal III/2025 dibandingkan kuartal sebelumnya. Banjir kali ini diperkirakan akan semakin menekan sektor pariwisata nasional yang sejak beberapa waktu terakhir telah menunjukkan perlambatan.