Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Airlangga Umumkan Perundingan Dagang IEU-CEPA Masuk Tahap Final

    Airlangga Umumkan Perundingan Dagang IEU-CEPA Masuk Tahap Final

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sudah memasuki tahap final.

    Hal tersebut diumumkan Airlangga usai melakukan pertemuan bilateral dengan European Union Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic, pada Jumat (6/6/2025) di Berlaymont Building, Brussels, Belgia.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, perjanjian IEU-CEPA kini telah mencapai tahap akhir setelah 9 tahun pelaksanaan perundingan sejak 2016 silam dengan 19 putaran.

    “Kami melakukan pertemuan bilateral dengan Pak Maros Sefcovic dengan agenda utama finalisasi IEU-CEPA. Statusnya adalah teks perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis yang kemarin mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat chief negotiation,” ujar Airlangga kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    Airlangga menyebut, pertemuan ini adalah komitmen kuat dari pemerintah Indonesia agar perundingan dengan negara-negara mitra strategis dan potensial bisa diselesaikan.

    Hal itu bertujuan untuk membuka pasar peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan, serta mengurangi trade barrier, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif barrier.

    “Indonesia dan Uni Eropa kini bersifat saling melengkapi, tidak bersaing secara langsung. Dan ini sama-sama memperkuat supply chain atau rantai pasok pasar dunia sehingga percepatan dari penyelesaian ini menjadi sangat penting,” katanya.

    Perlu diketahui, populasi penduduk Uni Eropa sekitar 450 juta jiwa dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$19,5 triliun, sedangkan Indonesia memiliki populasi 282 juta jiwa dan ekonomi US$1,4 triliun. Menurut Airlangga, jika digabungkan, hal ini menjadi sebuah potensi pasar yang sangat besar.

    Terlebih, hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai US$30,1 miliar pada 2024. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa. 

    Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$2,5 miliar pada 2023 menjadi US$4,5 miliar pada 2024.

    Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah mencapai kesepakatan penting mengenai trade and sustainable growth. Indonesia dan Uni Eropa juga sudah menyepakati sebuah isu penting yaitu sustainability framework.

    Lebih lanjut, Indonesia juga mengupayakan agar Uni Eropa memberikan preferensi kepada produk perikanan, sama seperti yang diberikan kepada negara mitra lainnya.

    “Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut yang luas. Kami memprioritaskan produk perikanan asal Indonesia untuk bisa masuk ke pasar Eropa,” katanya.

    Pada akhir pertemuan, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas pernyataan dari Komisioner Maros yang memberikan perlakuan khusus terkait kebijakan Uni Eropa yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan kerusakan hutan kepada negara-negara mitra yang sudah memiliki free trade agreement (FTA) atau comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dengan Uni Eropa.

    “Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk segera menyelesaikan isu-isu yang masih tersisa dan siap mengumumkan penyelesaian perundingan secara substansi pada akhir Juni 2025,” pungkas Airlangga.

  • Profil 5 Perusahaan yang Punya Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

    Profil 5 Perusahaan yang Punya Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (7/6/2025).

    Kunjungan singkat ini bertujuan melihat situasi operasi tambang dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    Maklum, aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat memicu polemik. Banyak pihak aktivis menganggap penambangan bakal memicu krisis lingkungan di kawasan konservasi yang kerap dijuluki sebagai surga terakhir dari timur tersebut.

    “Saya itu datang ke sini untuk mengecek langsung aja kepada seluruh masyarakat, dan teman-teman kan sudah lihat dan saya juga melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya [inspektur tambang],” ujarnya melalui keterangan resmi.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan, tidak ditemukan masalah di wilayah tambang. 

    “Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah,” tutur Tri.

    Meski demikian, Tri sudah menurunkan tim Inspektur Tambang, untuk melakukan inspeksi di beberapa wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Raja Ampat dan mengevaluasi secara menyeluruh untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada menteri ESDM untuk melakukan eksekusi keputusannya.

    Hasil evaluasi di lapangan mengungkapkan bahwa terdapat lima perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, yaitu PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

    Berikut profil lima tambang nikel di Raja Ampat:

    1. PT Gag Nikel

    Dari kelima perusahaan tersebut, PT Gag Nikel merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus kontrak karya (KK). 

    Perusahaan ini terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akte Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136,00 hektare.

    Perusahaan itu memiliki izin tambang yang teregister dalam 430.K/30/DJB/2017 yang mulai berlaku pada 2017 sampai dengan 2047. Artinya, penerbitan IUP PT Gag Nikel itu terjadi saat Ignasius Jonan menjadi menteri ESDM.

    Masih mengacu pada data dari Kementerian ESDM, saham PT Gag Nikel semula dimiliki oleh dua perusahaan. Mayoritas saham itu dimiliki oleh perusahaan asing atau Australia, yaitu Asia Pacific Nickel (APN) Pty. Ltd sebanyak 75%.

    Sementara itu, sisa saham atau sebanyak 25% milik PT Gag Nikel itu dimiliki oleh perusahaan lokal yakni PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam (ANTM).

    Namun sejak 2008, Antam berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty Ltd, sehingga kendali penuh PT GAG Nikel berada di tangan perusahaan pelat merah tersebut.

    Di samping itu, PT Gag Nikel termasuk ke dalam 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di kawasan hutan hingga berakhirnya izin/perjanjian berdasarkan Keputusan Presiden 41/2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

    2. PT Anugerah Surya Pratama

    PT Anugerah Surya Pratama (ASP) adalah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Indonesia bagian timur, khususnya di Pulau Manuran, Kabupaten Raja Ampat.

    Adapun, perusahaan ini memiliki status penanaman modal asing (PMA) dan merupakan anak usaha dari PT Wanxiang Nickel Indonesia, yang terafiliasi dengan grup tambang asal China, Vansun Group.

    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat ASP melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengolahan air limbah larian. 

    Hal ini terbukti pada saat dilakukan pengawasan ditemukan kolam settling pond jebol akibat curah hujan tinggi. Dari visual menggunakan drone terlihat pesisir air laut terlihat keruh akibat sedimentasi.

    KLH akan mengevaluasi persetujuan lingkungan atas adanya kegiatan pertambangan di Pulau Manuran yang memiliki luas 746,88 hektare yang tergolong Pulau Kecil. 

    Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    3. PT Kawei Sejahtera Mining

    PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) merupakan perusahaan pertambangan bijih nikel yang didirikan pada Agustus 2023. Perusahaan itu memiliki izin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 210 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Kawei Sejahtera Mining.

    IUP itu diberikan pada 30 Desember 2013 berlaku hingga 20 puluh tahun dengan luas yang diizinkan 5.922 hektare. 

    Berdasarkan catatan KLH, KSM memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada 2023 dan operasional penambangan bijih nikel pada 2024. Penambangan berada di blok C dengan luas lahan yang ditambang 89,29 hektare.

    Menurut KLH, KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai. 

    Selain itu, di wilayah KSM ditemukan dugaan terjadinya sedimentasi pada akar mangrove yang diduga berasal dari areal stockpile, jetty, dan sedimentasi di area outfall sediment pond Salasih dan Yehbi.

    4. PT Mulia Raymond Perkasa

    PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) memiliki IUP dengan luas konsesi sekitar 2.194 hektare yang mencakup Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele di Distrik Waigeo Barat Kepulauan. 

    KLH mencatat MRP tidak memiliki PPKH. Adapun, perusahaan memulai kegiatan eksplorasi pada tanggal 9 Mei 2025 di area Pulau Batang Pele Kabupaten Raja Ampat dengan membuat sejumlah 10 mesin bor coring untuk pengambilan sampel coring. 

    Pada saat verifikasi lapangan, hanya ditemukan area camp pekerja eksplorasi di area MRP. KLH telah mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan.

    5. PT Nurham

    PT Nurham adalah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. Namun, hingga saat ini, tidak terdapat informasi publik yang menyatakan bahwa PT Nurham aktif memproduksi nikel.

    PT Nurham terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik Pemerintah Provinsi Papua. Namun, detail mengenai jumlah paket yang dimenangkan atau nilai kontrak tidak tersedia secara publik 

  • Bahlil Cek Tambang Nikel di Raja Ampat, ESDM Klaim Tak Ada Masalah Besar

    Bahlil Cek Tambang Nikel di Raja Ampat, ESDM Klaim Tak Ada Masalah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau Pulau Gag, kawasan Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (7/6/2025), menyusul ramainya polemik tambang nikel. Pihaknya pun menegaskan bahwa operasional tambang nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan tata ruang daerah.

    “Saya itu datang ke sini untuk mengecek langsung aja kepada seluruh masyarakat, dan teman-teman kan sudah lihat dan saya juga melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya [inspektur tambang],” ujar Bahlil dikutip dari keterangan resmi.
     
    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menambahkan bahwa berdasarkan pantauan udara menunjukkan tidak ada sedimentasi signifikan di sepanjang pesisir Raja Ampat. Oleh karena itu, dia menilai secara umum, tambang ini dalam kondisi baik.

    “Bukaan lahan tambang ini tidak terlalu luas. Dari total 263 hektare, 131 hektare sudah direklamasi dan 59 hektare di antaranya telah dinyatakan berhasil menurut penilaian reklamasi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah besar di sini,” ujar Tri saat mendampingi Bahlil.

    Tri pun memastikan bahwa langkah tindak lanjut berupa penugasan tim inspektur tambang untuk menyusun laporan dan melakukan evaluasi menyeluruh, sebelum rekomendasi apa pun segera dieksekusi.

    Dia menegaskan, keberadaan PT Gag Nikel di Raja Ampat sepenuhnya berjalan sesuai kerangka hukum dan tata ruang daerah. Tri menyebut, awalnya beroperasi di bawah skema kontrak karya (KK), Gag Nikel termasuk salah satu dari 13 KK yang oleh Undang-Undang Kehutanan dikecualikan dari larangan aktivitas di hutan lindung.

    Selanjutnya, ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 yang kini telah mengalami empat kali revisi terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2025, menegaskan bahwa izin tambang yang sudah diterbitkan tidak akan mengubah peruntukan tata ruang yang berlaku.

    Aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat memicu polemik. Banyak pihak aktivis menganggap penambangan bakal memicu krisis lingkungan di kawasan konservasi yang kerap dijuluki sebagai surga terakhir dari timur tersebut. 

    Dalam catatan Bisnis, salah satu perusahaan yang memiliki izin penambangan di wilayah tersebut adalah PT GAG Nikel. Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia (Modi), PT GAG Nikel memiliki luas pertambangan sebesar 13.136 hektare. 

    Perusahaan itu memiliki izin tambang yang teregister dalam 430.K/30/DJB/2017 yang mulai berlaku pada 2017 sampai dengan 2047. Artinya, penerbitan IUP PT Gag Nikel itu terjadi saat Ignasius Jonan menjadi menteri ESDM.

    Masih mengacu pada data dari Kementerian ESDM itu, PT Gag Nikel memiliki dua pemilik saham. Mayoritas saham itu dimiliki oleh perusahaan asing atau Australia, yaitu Asia Pacific Nickel Pty. Ltd sebanyak 75%. 

    Sementara itu, sisa saham atau sebanyak 25% milik PT Gag Nikel itu dimiliki oleh perusahaan lokal yakni PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam (ANTM).

    Namun sejak 2008, ANTM berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty Ltd, sehingga kendali penuh PT GAG Nikel berada di tangan perusahaan pelat merah tersebut.

    Bahlil pun belakangan menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag itu. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    “Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT GAG. GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN”, jelas Bahlil dalam konferensi pers Kamis (5/6/2025) lalu.

    Dia menyebut, izin tambang PT GAG Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat terbit sebelum dirinya menjadi menteri.

    Kendati demikian, pihaknya tetap memastikan bahwa Kementerian ESDM memiliki kewenangan pengawasan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice).

  • Jalan Tengah Perang Dagang, Vietnam Borong Produk Pertanian AS US Miliar

    Jalan Tengah Perang Dagang, Vietnam Borong Produk Pertanian AS US$3 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku usaha Vietnam memborong produk pertanian asal Amerika Serikat (AS) melalui 20 kesepakatan perdagangan senilai US$3 miliar sebagai bagian dari negosiasi perang dagang.

    Dikutip dari Bloomberg, Sabtu (7/6/2025), kesepakatan ini mulai efektif pekan depan. Nota kesepahaman atas transaksi ini dilakukan saat diskusi berlangsung yang melibatkan Menteri Pertanian dan Lingkungan Vietnam Do Duc Duy. Acara berlangsung pada 2—6 Juni 2025 di Iowa, Ohio, Maryland and Washington, AS.

    “Kesepakatan ini menekankan komitmen kuat dan niat baik komunitas bisnis dan Pemerintah Vietnam untuk mempromosikan perdagangan yang seimbang dengan AS, dan mendorong pemerintahan Trump mempertimbangkan kembali tarif resiprokal yang tinggi terhadap barang asal Vietnam,” dikutip dari keterangan resmi kementerian.

    Vietnam telah melakukan pendekatan diplomatik secara intens dengan AS, pasar ekspor terbesarnya. Vietnam mengincar agar tarif 46% tak berlaku di tengah potensi diskusi selama 90 hari. Referensi niat baik digunakan dalam perbincangan saat negara-negara Asia Tenggara mengirimkan balasan terhadap permintaan perdagangan AS setelah Trump berjanji untuk terus menekan negara tersebut untuk mengurangi eksposurnya terhadap China.

    Vietnam menyebut bahwa progres setelah pembicaraan dagang ronde kedua bulan lalu menyisakan beberapa permasalahan. Namun, dia menyebut ada langkah-langkah yang ditempuh untuk mengurai kekhawatiran AS, seperti penipuan perdagangan dan pembelian produk pertanian Negeri Paman Sam.

    Hubungan Hanoi dengan tetangganya, China sebagai mitra dagang bilateral terbesar mengganggu AS. Sebelumnya, sikap AS enggan melunak karena Vietnam terus melakukan ekspor kembali produk asal China ke AS dalam volume yang signifikan.

    Tyler Manh Dung Nguyen, chief market strategist at Ho Chi Minh City Securities JSC mengatakan memangkas China dari rantai pasok Vietnam itu tak realistis. Namun, Vietnam telah berjanji akan memborong lebih banyak komoditas asal AS, termasuk setidaknya komoditas pertanian senilai US$2 miliar.

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan mitranya dari China Xi Jinping keras dan sangat sulit diajak berunding, hanya beberapa hari setelah menuduh Beijing melanggar kesepakatan untuk mencabut tarif. Selain itu, Washington menggandakan tarif impor baja dan aluminium dan mendesak mitra dagang untuk mengajukan penawaran terbaik mereka guna menghindari pungutan impor yang lebih besar.

  • Daftar 10 Stasiun Kereta Api Terpadat saat Libur Iduladha

    Daftar 10 Stasiun Kereta Api Terpadat saat Libur Iduladha

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merilis daftar stasiun kereta api dengan kedatangan penumpang tertinggi selama masa libur panjang Iduladha 1446 H dan cuti bersama yang berlangsung pada 5–9 Juni 2025.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, tingginya okupansi penumpang selama periode libur Iduladha mencerminkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan KAI.

    “KAI konsisten menyediakan solusi mobilitas yang tidak hanya andal, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan akses pariwisata nasional,” ujar Anne dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).

    Mengacu data KAI, hingga Sabtu (7/6) pukul 09.30 WIB, volume penjualan sementara telah mencapai 782.639 tiket. Jumlah itu setara 92% dari 850.848 kapasitas tempat duduk yang disediakan KAI dalam periode tersebut.

    Adapun, Stasiun Pasarsenen dan Gambir merupakan dua stasiun terpadat di Jakarta, yang masing-masing mencatatkan 128.866 pelanggan dan 70.778 pelanggan. 

    Selain itu, lanjutnya, Stasiun Ketapang menghubungkan pelanggan dengan Kawah Ijen dan Taman Nasional Baluran. Sementara itu, Stasiun Semarang, Solo dan Malang menghubungkan penumpang dengan berbagai destinasi wisata yang kaya arsitektur, kuliner, serta warisan budaya Jawa. 

    Tak ketinggalan, Bandung, Purwokerto, dan Surabaya menjadi destinasi favorit keluarga yang menawarkan kombinasi wisata alam, belanja, dan rekreasi urban.

    10 Stasiun dengan volume kedatangan pelanggan tertinggi per 7 Juni 2025:

    1. Stasiun Pasarsenen: 128.866 pelanggan

    2. Stasiun Gambir: 70.778 pelanggan

    3. Stasiun Surabaya Pasarturi: 45.103 pelanggan

    4. Stasiun Ketapang: 40.845 pelanggan

    5. Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng: 38.539 pelanggan

    6. Stasiun Solo Balapan: 37.124 pelanggan

    7. Stasiun Surabaya Gubeng: 36.711 pelanggan

    8. Stasiun Bandung: 31.798 pelanggan

    9. Stasiun Malang: 30.762 pelanggan

    10. Stasiun Purwokerto: 25.210 pelanggan

    Secara terperinci, Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) telah melayani sebanyak 677.484 pelanggan dari kapasitas 709.927 kursi (okupansi 95%), sedangkan KA Lokal mencatat 105.155 pelanggan dari kapasitas 140.921 kursi (okupansi 75%).

    Anne mengatakan, KAI juga menghadirkan program diskon 30% untuk perjalanan KA Ekonomi non subsidi (NON PSO) yang berlaku hingga 31 Juli 2025. Program ini mencakup lebih dari 100 perjalanan dan dapat diakses melalui seluruh kanal resmi KAI dan aplikasi Access by KAI.

    KAI pun mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan membeli tiket hanya melalui jalur resmi guna menjamin keamanan transaksi serta kenyamanan selama perjalanan.

    “KAI akan terus berkomitmen menyediakan layanan transportasi publik yang unggul dan mendorong konektivitas antarwilayah sebagai bagian dari kontribusi kami terhadap pembangunan nasional,” pungkas Anne.

    Data okupansi harian sementara per 7 Juni 2025 pukul 09.30 WIB:

    • 5 Juni: 218.666 pelanggan dari 168.043 kapasitas (130%)

    • 6 Juni: 153.006 pelanggan dari 169.633 kapasitas (90%)

    • 7 Juni: 124.205 pelanggan dari 170.623 kapasitas (73%)

    • 8 Juni: 146.616 pelanggan dari 171.284 kapasitas (86%)

    • 9 Juni: 140.146 pelanggan dari 171.265 kapasitas (82%)

  • Bahlil Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Izin Tambang PT GAG di Raja Ampat

    Bahlil Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Izin Tambang PT GAG di Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan izin tambang PT GAG Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat terbit sebelum dirinya menjadi menteri.

    Kendati, pihaknya tetap memastikan bahwa Kementerian ESDM memiliki kewenangan pengawasan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice).

    Adapun aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat itu tengah menjadi sorotan karena dinilai merusak lingkungan. Aktivitas tambang dituding mengancam kawasan pariwisata Papua Barat.

    Bahlil menjelaskan pentingnya verifikasi langsung ke lapangan untuk memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Dia menyebut, PT GAG Nikel resmi berdiri pada 19 Januari 1998.

    Perusahaan itu merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII Nomor B53/Pres/I/1998. Awalnya, struktur kepemilikan saham perusahaan ini terdiri dari Asia Pacific Nickel Pty Ltd (APN Pty. Ltd) sebesar 75% dan PT ANTAM Tbk atau ANTM sebesar 25%.

    Namun sejak 2008, ANTM berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty Ltd, sehingga kendali penuh PT GAG Nikel berada di tangan perusahaan pelat merah tersebut.

    “Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, Ketua Umum BPP HIPMI dan belum masuk di Kabinet. Karena itu untuk memahami kondisi sebenarnya kita harus cross check ke lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya secara obyektif,” ucap Bahlil dalam konferensi pers Kamis (5/6/2025) lalu.

    Adapun Kontrak Karya (KK) perusahaan anak usaha ANTM itu terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun kemudian setelah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    Dalam catatan Bisnis, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipimpin oleh Ignasius Jonan. Dia adalah menteri di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    PT GAG Nikel memiliki jenis perizinan berupa Kontrak Karya yang terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akte perizinan 430.K/30/DJB/2017, dengan luas wilayah izin pertambangan 13.136,00 hektare (ha).

    Bahlil pun kini menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat itu. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    Menurutnya, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang saat ini berproduksi di wilayah tersebut.

    “Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT GAG. GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN”, jelas Bahlil.

    PT GAG Nikel Buka Suara

    Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Arditya menjelaskan bahwa pihaknya menerima keputusan Bahlil untuk menghentikan sementara kegiatan operasional penambangan bijih nikel perseroan. 

    Meski demikian, Arya memastikan bahwa operasional penambangan yang dilakukan pihaknya telah sesuai standar. Selain itu, dia juga memastikan PT Gag Nikel memiliki seluruh dokumen dan izin operasional. 

    “Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM,” kata Arya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/6/2025).

    Di samping itu, Arya juga menyebut bahwa Gag Nikel beroperasi di luar daerah konservasi ataupun Geopark Unesco. Di mana, izin operasional yang didapat oleh Gag Nikel termasuk dalam Kawasan Penambangan Raja Ampat di dalam tata ruang daerah. 

    “Gag Nikel juga telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan monitoring jalannya operasional tambang,” katanya.

    Pada saat yang sama, manajemen PT Gag Nikel menyebut sejak mendapatkan izin operasi produksi pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, Gag Nikel telah melaksanakan berbagai program keberlanjutan. 

    Program itu di antaranya melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, melakukan reklamasi area tambang, melakukan konservasi terumbu karang, hingga melakukan pemantauan kualitas lingkungan sepanjang 2024. 

  • Cara Cek Penerima Bansos Bulan Juni 2025 Lewat HP, Mudah!

    Cara Cek Penerima Bansos Bulan Juni 2025 Lewat HP, Mudah!

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut adalah cara cek penerima bansos (bantuan sosial) Juni 2025 lewat HP.

    Bansos masih menjadi salah satu bantuan dari pemerintah yang diharapkan masyarakat. Salah satu bansos yang tengah ditunggu-tunggu pada Juni 2025 ini adalah BSU (Bantuan Subsidi Upah).

    Sesuai dengan namanya, BSU akan diberikan kepada karyawan dan guru honorer yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta.

    Nantinya, pemerintah akan langsung mentransfer Rp600.000 (untuk dua bulan) ke rekening penerimanya.

    Ada tiga link resmi yang bisa Anda gunakan untuk cek apakah Anda pemerina BSU atau tidak.

    1. Situs Kemnaker

    Klik https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki akun atau login jika sudah punya akun.
    Akan ada notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    2. Situs BPJS Ketenagakerjaan

    Klik link https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 
    Masukkan NIK dan data pribadi
    Anda akan mendapat notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    3. Aplikasi Pospay

    Download aplikasi Pospay di HP Anda.
    Daftar dan masuk ke sistem.
    Anda akan mendapat notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

    Selain itu, jika Anda ingin cek apakah Anda masuk ke dalam daftar penerima bansos lainnya, berikut adalah caranya.

    Cara cek bansos tahun 2023 lewat HP:

    1. Buka laman website https://cekbansos.kemensos.go.id/

    2. Jika telah berada di laman cekbansos.kemensos.go.id, maka masukan wilayah penerima manfaat berupa; Provinsi, Kab/Kota, Kecamatanm dan Desa.

    4. Isi data wilayah penerima manfaat

    4. Masukan nama penerima manfaat harus sesuai dengan data yang tertera di e-KTP atau Dukcapil.

    5. Ketik huruf kode chapta

    6. Setelah itu tinggal klik ‘Cari Data’

    7. Maka sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama Penerima Manfaat jika data tersebut terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

    Apa saja bansos yang cair bulan Juni 2025?…

  • Petronas bakal PHK 10% Karyawan untuk Pangkas Biaya

    Petronas bakal PHK 10% Karyawan untuk Pangkas Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan minyak milik negara Malaysia, Petroliam Nasional atau Petronas akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10% karyawan. Ini dilakukan dalam upaya restrukturisasi demi mengurangi biaya akibat jatuhnya harga minyak mentah.

    Petronas sendiri memiliki karyawan hampir 50.000 orang. Artinya, dengan PHK 10%, maka karyawan yang terdampak mencapai sekitar 5.000 orang.

    Dilansir dari Reuters, Sabtu (7/6/2025), CEO Petronas Tengku Muhammad Taufik mengatakan, langkah PHK diambil demi memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam beberapa dekade mendatang.

    Petronas pun sebelumnya dikabarkan sedang mempertimbangkan penjualan perusahaan Kanada-nya, yang sebelumnya dikenal sebagai Progress Energy Resources Corp.

    Namun, Taufik membantah. Dia mengatakan, pihaknya tidak memiliki rencana untuk hengkang dari bisnisnya di Kanada.

    “Kanada sangat penting bagi ambisi kami untuk mempertahankan posisi kami di sektor gas alam cair,” kata Taufik.

    Kabar rencana PHK di Petronas sejatinya sudah berhembus sejak awal 2025 lalu. Rencana itu dicetuskan dalam upaya memastikan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

    “Alasan untuk melakukan hal ini adalah untuk memastikan kelangsungan hidup Petronas dalam beberapa dekade mendatang. Jika kita tidak melakukannya sekarang, tidak akan ada Petronas dalam 10 tahun,” ujar taufik Februari 2025 lalu.

    Saat itu, taufik tak menyebutkan berapa banyak pegawai yang akan terdampak perampingan tersebut. Kantor berita pemerintah Malaysia, Bernama, memuat berita serupa.

    Dalam briefing editor, Taufik mengatakan bahwa langkah perampingan adalah untuk memastikan Petronas dapat terus berkontribusi pada pembangunan bangsa.

    Taufik mengatakan, perampingan karyawan tersebut bukan merupakan hasil dari kesepakatan antara Petronas dan pemerintah negara bagian Sarawak mengenai distribusi gas lokal.

    Tahun lalu, negosiasi antara Petronas dan Petros Sarawak menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap Petronas, yang merupakan kontributor utama bagi kas negara bagian dan operasinya di Sarawak, yang memiliki lebih dari 60% cadangan gas Malaysia.

    Menurut The Edge, Taufik menuturkan bahwa pengembangan proyek migas ke depan akan menghadapi margin yang lebih tipis dan terdapat tantangan teknis yang lebih tinggi.

    Pemerintah Malaysia memperkirakan produksi gas alam dan minyak mentah yang lebih rendah pada 2025 karena rencana penutupan beberapa fasilitas produksi untuk pemeliharaan dan berkurangnya permintaan di beberapa pasar ekspor.

    Taufik mengatakan bahwa komposisi kontrak bagi hasil juga diperkirakan akan berubah, yang akan membuat bagian pendapatan Petronas turun.

    Dia menambahkan bahwa margin menguntungkan yang dinikmati oleh perusahaan akan menyusut dari di atas 20% saat ini menjadi di kisaran dua digit rendah pada tahun-tahun mendatang.

  • Tekanan Tak Henti Trump ke The Fed: Suku Bunga Harus Turun 1%, Ancam Ganti Powell

    Tekanan Tak Henti Trump ke The Fed: Suku Bunga Harus Turun 1%, Ancam Ganti Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali meningkatkan tekanannya terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell agar memangkas suku bunga sebesar satu poin persentase penuh.

    Melansir Bloomberg, Sabtu (7/6/2025), lewat unggahan di media sosial, Trump mengkritik kebijakan suku bunga The Fed. Bahkan dirinya menyebut Powell dengan julukan sinis “Terlambat Bertindak.”

    “Terlambat di The Fed adalah bencana! Meski dia ada, negara kita tetap hebat. Pangkas satu poin penuh, berikan bahan bakar roket!” ungkap Trump di media sosial.

    Meski permintaan Trump terhadap pemangkasan suku bunga bukan hal baru, ukuran desakannya kali ini sangat ekstrem.

    Presiden yang menunjuk Powell pada 2017 itu berulang kali menilai sang ketua terlalu berhati-hati dalam menurunkan biaya pinjaman. Bulan lalu, Trump bahkan secara langsung menekan Powell dalam pertemuan di Gedung Putih.

    Berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengungkapkan tengah mempertimbangkan calon pengganti Powell, yang masa jabatannya berakhir Mei 2026.

    “Akan diumumkan segera,” katanya, tanpa menyebut nama. Saat ditanya soal Kevin Warsh, mantan gubernur The Fed, Trump menjawab, “Ia sangat dihormati.”

    The Fed dijadwalkan menggelar pertemuan pada 17–18 Juni dan diperkirakan tetap mempertahankan suku bunga acuan. Para pejabat menyatakan ingin melihat dampak kebijakan ekonomi Trump—terutama soal tarif, pajak, dan imigrasi—sebelum mengubah arah kebijakan moneter.

    Pemangkasan suku bunga satu persen dalam satu pertemuan sangat jarang terjadi kecuali dalam situasi gawat. Kali terakhir langkah serupa diambil adalah Maret 2020, saat pandemi Covid-19 memicu resesi dalam dan lonjakan pengangguran.

    The Fed sendiri menargetkan inflasi 2% dan menyeimbangkan antara stabilitas harga dan lapangan kerja—dua mandat yang ditetapkan Kongres. Menurunkan suku bunga terlalu cepat berisiko memicu inflasi, sementara mempertahankannya terlalu tinggi bisa menahan pertumbuhan ekonomi.

    Trump menyampaikan desakan ini setelah data terbaru menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja melambat di bulan Mei namun tetap solid, dengan tingkat pengangguran bertahan di 4,2%. Gedung Putih menyebut ekonomi tengah “melonjak”, ditopang pertumbuhan gaji dan inflasi yang mulai terkendali.

    Namun pejabat The Fed menilai kondisi pasar kerja masih cukup kuat untuk mempertahankan suku bunga. Mereka khawatir pelonggaran dini justru memperburuk tekanan inflasi yang belum sepenuhnya mereda.

    Dalam unggahan berikutnya, Trump menuduh Powell membuat negara “merugi besar” karena mempertahankan suku bunga tinggi, yang berdampak pada biaya bunga utang pemerintah.

    “Jika dia memotong, kita bisa turunkan bunga utang jangka pendek dan panjang. Inflasi tak ada. Kalau nanti muncul lagi, naikkan suku bunga. Sangat sederhana!!!” tulisnya.

    Sejak The Fed menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi tinggi dalam beberapa tahun terakhir, biaya pinjaman AS melonjak. Rata-rata suku bunga obligasi pemerintah kini berada di kisaran 3,36%, jauh lebih tinggi dibanding era sebelum kenaikan suku bunga.

    Tahun fiskal lalu, pembayaran bunga utang setara 3,06% dari Produk Domestik Bruto (PDB) — tertinggi sejak 1996.

    Ironisnya, meski Trump dan Partai Republik berjanji menekan defisit, RUU pemotongan pajak yang tengah mereka dorong justru diperkirakan memperlebar defisit.

    Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan RUU itu akan menambah beban bunga sebesar US$551 miliar selama satu dekade. Proyeksi ini belum mencakup dampak lain seperti potensi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.

    The Fed Makin Mantap Tahan Suku Bunga

    Di sisi lain, The Fed semakin mantap untuk mempertahankan suku bunga acuannya, setelah data ketenagakerjaan terbaru menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS masih cukup kuat di tengah ketidakpastian akibat perubahan besar dalam kebijakan perdagangan.

    Laporan bulanan Departemen Tenaga Kerja AS yang dirilis Jumat (6/6) mencatat tingkat pengangguran tetap di 4,2% pada Mei. Meski penciptaan lapangan kerja tercatat sebanyak 139.000—lebih rendah dibandingkan rata-rata tahun lalu—revisi ke bawah pada data sebelumnya tetap mengindikasikan pelemahan yang bertahap, bukan mendadak.

    Para pengambil kebijakan di The Fed tetap berhati-hati. Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker menyebut laporan ketenagakerjaan ini “solid” dan mengatakan saat ini adalah waktu untuk mempertahankan kebijakan.

    The Fed dijadwalkan menggelar pertemuan pada 17–18 Juni, dan diperkirakan tetap mempertahankan suku bunga. Pelaku pasar kini memprediksi pemangkasan pertama baru terjadi pada September, disusul satu kali lagi pada Desember.

    Setelah laporan ketenagakerjaan dirilis, ekspektasi terhadap kemungkinan pemangkasan ketiga tahun ini mulai berkurang.

    “Data ketenagakerjaan yang kuat memperkuat argumen The Fed untuk bersabar,” kata Scott Helfstein, Kepala Strategi Investasi Global X.

    Namun demikian, sejumlah analis memperkirakan pasar tenaga kerja akan terus melemah dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan dari tarif impor dan ketidakpastian kebijakan pemerintah.

    Laporan terbaru menunjukkan bahwa penambahan lapangan kerja hanya terjadi di sektor-sektor terbatas seperti layanan kesehatan, sementara manufaktur mencatat penurunan terbesar sejak Januari.

  • Citilink Beri Diskon Tiket Pesawat 50% selama Libur Sekolah

    Citilink Beri Diskon Tiket Pesawat 50% selama Libur Sekolah

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai penerbangan nasional Citilink mulai memberlakukan potongan harga sebesar 50% untuk tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik, mulai 6 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Langkah ini merupakan bagian dari program diskon tarif transportasi nasional yang digagas pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi selama musim liburan sekolah.

    Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Citilink Jaka Ari Triyoga menyatakan bahwa Citilink mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Implementasi ini juga menjadi wujud komitmen Citilink dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat akan layanan penerbangan yang aman, nyaman, dan terjangkau selama periode liburan sekolah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Antara, Sabtu (7/6/2025).

    Jaka menyampaikan bahwa kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah penumpang, tetapi juga memberi dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi nasional secara lebih luas.

    Selain itu, Citilink senantiasa berkomitmen memastikan seluruh penerbangan berjalan secara optimal dengan mengedepankan aspek keamanan, keselamatan serta kenyamanan bagi seluruh pelanggan.

    “Dan kami komitmen tetap mengedepankan aspek keselamatan serta kualitas layanan penerbangan,” ujarnya lagi.

    Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan implementasi program diskon ini dapat dilakukan secara komprehensif.

    “Dalam hal ini kami tetap berkoordinasi bersama pihak lain agar memastikan program ini terealisasi secara maksimal dan aman,” pungkasnya.