Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Beda Suara Pemerintah Sikapi Polemik Tambang Nikel Raja Ampat

    Beda Suara Pemerintah Sikapi Polemik Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas penambangan nikel di Pulau Gag, kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya menuai polemik lantaran dinilai merusak lingkungan. Pun, pemerintah belum satu suara dalam menyoroti perkara tersebut.

    Permasalahan tambang nikel di ‘surga terakhir dari timur’ itu pun menyedot perhatian publik. Sampai-sampai, Presiden Prabowo Subianto pun memberikan atensi khusus.

    Walhasil, tiga kementerian sekaligus turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan. Tiga kementerian itu, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Hasil evaluasi di lapangan mengungkapkan bahwa terdapat lima perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, yaitu PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham.

    Dua perusahaan memperoleh izin dari pemerintah pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin operasi produksi sejak 2017 dan ASP dengan izin operasi produksi sejak 2013. Sementara itu, tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah (bupati Raja Ampat), yaitu MRP dengan IUP diterbitkan pada 2013, KSM dengan izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan pada 2013 dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada 2025.

    Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hanya satu perusahaan yang berproduksi di kawasan Raja Ampat, yakni PT Gag Nikel. Sementara itu, empat sisanya masih dalam tahap eksplorasi.

    Adapun, kelima izin perusahaan itu saat ini telah ditangguhkan hingga proses evaluasi rampung. Kelak, hasil evaluasi tim di lapangan akan menjadi dasar kebijakan dan keputusan lebih lanjut.

    “Untuk sementara kami hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kami akan cek. Nah, apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Beda Suara ESDM dan KLH

    Kendati demikian, para pembantu Prabowo beda suara dalam melihat permasalahan tambang nikel di Raja Ampat itu. Kementerian ESDM menilai operasional tambang nikel di Raja Ampat, khususnya PT Gag Nikel, berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan tata ruang daerah.

    Sementara itu, KLH menilai kegiatan pertambangan di Raja Ampat melanggar azas lingkungan.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut, berdasarkan pantauan udara menunjukkan tidak ada sedimentasi signifikan di sepanjang pesisir Raja Ampat. Oleh karena itu, dia menilai secara umum, tambang PT Gag Nikel dalam kondisi baik.

    “Bukaan lahan tambang ini tidak terlalu luas. Dari total 263 hektare, 131 hektare sudah direklamasi, dan 59 hektare di antaranya telah dinyatakan berhasil menurut penilaian reklamasi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah besar di sini,” ujar Tri.

    Meski demikian, Tri sudah menurunkan tim Inspektur Tambang, untuk melakukan inspeksi di beberapa wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Raja Ampat dan mengevaluasi secara menyeluruh untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada menteri ESDM untuk melakukan eksekusi keputusannya.

    Dia juga menegaskan, keberadaan PT Gag Nikel di Raja Ampat sepenuhnya berjalan sesuai kerangka hukum dan tata ruang daerah. Tri menyebut, awalnya beroperasi di bawah skema kontrak karya (KK), Gag Nikel termasuk salah satu dari 13 KK yang oleh Undang-Undang Kehutanan dikecualikan dari larangan aktivitas di hutan lindung.

    Berbeda dengan ESDM, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menilai pertambangan nikel di Raja Ampat melanggar aturan lingkungan dan tata kelola pulau kecil. Dia pun akan meninjau persetujuan lingkungan PT Gag Nikel, KSM, ASP, dan MRP.

    Menurutnya, keempat perusahaan itu berada di pulau kecil. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    “Dalam waktu tidak begitu lama, kami akan ke sana lapangan, kami ingin tahu tingkat kerawanan dan pencemaran lingkungan, persetujuan lingkungan itu ada 3 kementerian, Kementerian ESDM, KKP, dan Lingkungan Hidup,” ucapnya.

    Dia memerinci, PT Gag Nikel melakukan pembukaan lahan di luar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan telah memiliki persetujuan teknis Baku Mutu Air Limbah (BMAL) untuk pengelolaan air larian. Namun, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) itu belum melakukan pembuangan ke lingkungan karena belum memiliki sertifikat laik operasi (SLO).

    Seluruh air limpasan dikelola menggunakan sistem drainase di sepanjang jalan tambang, sump pit, dan kolam pengendapan dengan kapasitas yang besar sehingga cukup untuk menampung seluruh air larian dari area kegiatan. Pemeriksaan pada seluruh badan air di sekitar kegiatan PT Gag Nikel, baik rawa, dermaga, maupun sungai, dalam keadaan jernih.

    “Temuan lapangan hanya berskala minor, yakni tidak melakukan pemantauan terhadap keanekaragaman plankton pada air sungai,” kata Hanif.

    Sementara itu, MRP ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele sehingga seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan. Perusahaan memulai kegiatan eksplorasi pada tanggal 9 Mei 2025 di area Pulau Batang Pele Kabupaten Raja Ampat dengan membuat sejumlah 10 mesin bor coring untuk pengambilan sampel coring.

    Namun, pada saat verifikasi lapangan, hanya ditemukan area camp pekerja eksplorasi di area MRP. KLH telah mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan.

    Selanjutnya, untuk KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai.

    Selain itu, di wilayah KSM ditemukan dugaan terjadinya sedimentasi pada akar mangrove yang diduga berasal dari areal stockpile, jetty dan sedimentasi di area outfall sediment pond Salasih dan Yehbi.

    Sedangkan untuk ASP, perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal China itu diketahui melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengolahan air limbah larian.

    Hal ini terbukti pada saat dilakukan pengawasan ditemukan kolam settling pond jebol akibat curah hujan tinggi. Dari visual menggunakan drone terlihat pesisir air laut terlihat keruh akibat sedimentasi.

    KLH pun akan mengevaluasi persetujuan lingkungan atas adanya kegiatan pertambangan di Pulau Manuran yang memiliki luas 746,88 hektare yang tergolong Pulau Kecil.

    Perlu Evaluasi Menyeluruh

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Rizal Kasli mengatakan, tidak dibenarkan adanya kegaitan tambang di kawasan konservasi. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

    “Yang harus dilakukan pemerintah dalam polemik ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh untuk melihat apakah ada hal-hal yang dilanggar atau tidak sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik,” kata Rizal kepada Bisnis.

    Bagaimanapun, kata dia, kawasan konservasi, baik laut maupun darat, harus dijaga dan dilestarikan.

    Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah melakukan evaluasi total dan moratorium izin tambang di kawasan Raja Ampat.

    Menurutnya, selain masalah lingkungan dan hilangnya nilai karbon, pertambangan yang terlalu meluas dan ekspansif berisiko tinggi terhadap hilangnya pendapatan masyarakat lokal jangka panjang. Ini khususnya di sektor pertanian dan perikanan.

    “Kalau pemerintah pusat serius bisa segera bentuk tim moratorium izin tambang, baik nikel dan galian C, berkoordinasi dengan akademisi independen dan kepala daerah,” ucap Bhima.
     
    Dia berpendapat, selama ini banyak pemerintah daerah merasa ekspansi tambang tidak banyak membantu pendapatan daerah, sementara biaya kerusakan tetap timbul dan biaya kesehatan membengkak imbas kerusakan lingkungan.

    Bhima pun mengingatkan Kementerian ESDM untuk tidak membela perusahaan tambang. Menurutnya, Kementerian ESDM harus memikirkan konservasi sumber daya alam jangka panjang.

    Pasalnya, efek ke branding nikel Indonesia di pasar internasional bisa terdampak oleh pengelolaan tambang yang bermasalah.

    “Masalah Raja Ampat cuma puncak gunung es aktivitas pertambangan di pulau kecil. Pada saat memberi izin, yang namanya pulau kecil tidak boleh ditambang. Tapi ini kan dibiarkan terus menerus sampai menjadi perhatian publik,” tutur Bhima.

  • Gaji ke-13 Sudah Cair Rp30,5 Triliun, Banyak PNS Pemda Belum Terima

    Gaji ke-13 Sudah Cair Rp30,5 Triliun, Banyak PNS Pemda Belum Terima

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah mencairkan Rp30,52 triliun gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara atau ASN pusat maupun daerah, serta pensiunan. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menyampaikan bahwa perkembangan realisasi pembayaran gaji ke-13 per tanggal 5 Juni 2025 pukul 16.00 WIB atau pada hari kerja pembayaran keempat, sebanyak 99,7% satuan kerja telah membayar kewajibannya. 

    “Aparatur negara pada pemerintah pusat, jumlah realisasi gaji ketiga belas yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp12.762,7 miliar untuk 1.977.942 pegawai/personel,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025). 

    Secara perinci, pembayaran gaji ketiga belas PNS/Pejabat Negara senilai Rp7,14 triliun untuk 838.572 pegawai, senilai Rp416,7 miliar untuk 107.431 PPPK, serta sejumlah Rp177,4 miliar untuk 28.072 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). 

    Adapun, pembayaran gaji ketiga belas anggota Polri telah mencapai Rp1,92 triliun untuk 488.248 personel/pegawai. Sementara pembayaran gaji ketiga belas prajurit TNI sebesar Rp3,10 triliun untuk 515.619 personel/pegawai.

    Sementara itu, pembayaran gaji ketiga belas pensiunan telah disalurkan sejumlah Rp11,4 triliun untuk 3.506.346 pensiunan atau mencakup 95,8% dari total penerima. 

    Uang tersebut mengalir melalui ⁠PT Taspen senilai Rp10,2 triliun untuk 3.085.407 pensiunan (97,6%) dan ⁠melalui PT Asabri sejumlah Rp1,2 triliun untuk 420.939 pensiunan (84,4%).

    Di saat ASN Pusat dan pensiunan sudah menikmati tambahan gaji tersebut, realisasi di daerah justru masih minim. 

    Pada hari pertama penyaluran atau 2 Juni 2025, baru tiga pemerintah daerah yang menyalurkan gaji ke-13. 

    Sementara pada hari keempat penyaluran atau 5 Juni 2025, Kementerian Keuangan merespon pertanyaan Bisnis soal data dan alasan rendahnya penyaluran di daerah dengan memberikan data Juni 2024, bukan tahun ini. 

    Tercatat gaji ke-13 untuk ASN Daerah terealisasi senilai Rp6,36 triliun untuk 1.258.400 Pegawai yang telah dilakukan oleh 194 Pemda dari 546 Pemda (35,5%).

    Bisnis masih menanti respons otoritas fiskal terkait tersebut, apakah memang benar data tersebut per Juni 2024 atau terdapat kesalahan penulisan tahun. 

    Gaji ke-13 mulai dicairkan pada Juni 2025 diharapkan agar dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah segera mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp49,3 triliun.  

    Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global. 

  • Otorita IKN: Indikasi Investasi Tembus Rp63,6 Triliun untuk Sektor Hunian

    Otorita IKN: Indikasi Investasi Tembus Rp63,6 Triliun untuk Sektor Hunian

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat indikasi nilai investasi sektor hunian di IKN telah mencapai Rp63,6 triliun dari berbagai investor asing maupun domestik. 

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya juga sedang mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menunjukkan geliat positif. 

    Menurut Basuki, skema KPBU di IKN bukan hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik jangka panjang. 

    “Proses due diligence yang kami terapkan melibatkan banyak pihak dari swasta, Kementerian terkait, hingga auditor intern pemerintah untuk menjamin good governance. Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam semua tahapan investasi,” ujar Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (8/6/2025).

    Adapun, implementasi KPBU unsolicited sektor hunian juga telah dimulai dengan tuntasnya proses mendapat persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk dua proyek utama. 

    Proyek pertama yaitu pembangunan 8 Tower Hunian ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A, mencakup 288 unit hunian bertipe 190 meter persegi. Kedua, pembangunan 109 Unit Rumah Tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 meter persegi. 

    Kedua proyek tersebut ditargetkan mulai transaksi pada kuartal kedua tahun 2025 dan memulai konstruksi pada tahun yang sama. Hal ini menjadi awal dari pelaksanaan KPBU di IKN yang sebelumnya masih berada dalam tahap penyiapan.

    Di sisi lain, terdapat investor nasional yaitu Ciputra Nusantara dan Konsorsium Triniti Truba serta investor asing yaitu Konsorsium IJM – CHEC dan Maxim. 

    Ciputra Nusantara dan Konsorsium IJM – CHEC telah menyelesaikan Feasibility Study dan kini tengah menjalani evaluasi FS dan dokumen pendukung sebagai tahap lanjutannya. Sementara, Konsorsium Triniti – Truba dan Maxim dalam proses finalisasi Feasibility Study sebelum memasuki tahapan evaluasi. 

    Selain enam proyek yang telah berjalan tersebut, saat ini terdapat tiga proyek tambahan yang digawangi oleh Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T – Brantas Abipraya, dan Konsorsium PJ-IC Bee Invest – Promec – Ozturk Holdings saat ini juga telah mendapatkan Letter-to-Proceed (LtP) dan tengah dalam tahap penyusunan Feasibility Study.

    Investor-investor ini berasal dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam, dengan indikasi nilai investasi mencapai Rp63,3 triliun untuk sektor hunian.

    Deputi Bidang Pendanaan & Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan saat ini masih terdapat sembilan calon investor lain di sektor hunian yang belum dapat diberikan lampu hijau untuk menjadi pemrakarsa KPBU unsolicited dengan skema AP. 

    “Hal ini karena minat KPBU sektor hunian di IKN perlu memperhatikan sektor lain yang akan dibiayai melalui skema KPBU AP. Kami akan mengundang mereka nantinya mengikuti KPBU sebagai peserta tender, atau melalui skema KPBU solicited”, jelasnya.

    Tak hanya itu, KPBU Sektor Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) juga menunjukkan perkembangan menjanjikan. Tercatat ada lima calon investor dari China, Malaysia, dan Indonesia yang saat ini dalam proses penyusunan Feasibility Study dan evaluasi dokumen dengan indikasi total nilai investasi mencapai Rp71,8 triliun, di mana Rp55 triliun di antaranya berasal dari luar negeri.

    Agung menerangkan bahwa KPBU kini menjadi tulang punggung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan, inklusif, dan terbuka bagi dunia.

    Peningkatan minat dari investor dalam dan luar negeri terus terlihat, seiring dengan penguatan tata kelola serta penyederhanaan proses yang dilakukan dalam beberapa kuartal terakhir.

  • Lengkap! Jadwal dan Rute Transjabodetabek Bogor – Blok M

    Lengkap! Jadwal dan Rute Transjabodetabek Bogor – Blok M

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI meresmikan Transjabodetabek rute P11 Bogor-Blok M sebagai koridor ke-14 yang menghubungkan moda transportasi ke luar wilayah Jakarta.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal 5 Juni 2025 layanan Transjabodetabek rute Blok M-Bogor dan perpanjangan koridor 13 saya nyatakan diluncurkan,” kata Gubernur DKI Pramono Anung dalam peresmian di Terminal Blok M Jakarta, Kamis (5/6/2025). dilansir dari Antara.

    Pramono mengatakan rute ini merupakan perpanjangan koridor 13, yakni koridor yang ke-14 untuk Transjabodetabek. Kemudian, Bogor-Blok M ini juga merupakan rute Transjabodetabek yang kelima dan direncanakan akan menambah tiga rute baru lainnya.

    Adapun rute Bogor ke Blok M melewati 20 halte, yakni 11 halte di Bogor dan sembilan halte di Jakarta. Kemudian, rata-rata kecepatan normal rute ini diperkirakan selama 90 menit. Sedangkan saat macet sampai dengan 110 menit. 

    Sama seperti layanan Transjabodetabek lainnya, tarif yang dikenakan adalah Rp2.000 pada pukul 05.00–07.00 WIB dan Rp3.500 pada pukul 07.00–22.00 WIB.

    Berikut daftar halte rute P11 Bogor-Blok M Transjabodetabek:

    Bogor-Blok M

    Cidangiang (penaikan)
    Mall Bellanova Sentul
    Sentul
    Simpang Sentul
    Pintu Tol Citeureup 1
    Cibubur Junction
    Pancoran Tugu
    Pancoran
    Tegal Mampang
    Rawa Barat
    Pasar Santa
    Kejaksaan Agung

    Blok M-Bogor

    Kejaksaan Agung
    Pasar Santa
    Rawa Barat
    Tegal Mampang
    Pancoran
    Pancoran Tugu
    Buperta Cibubur
    Pintu Tol Citeureup 2
    Monumen Pancakarsa
    Mall Bellanova Sentul
    Terminal Baranangsiang (penurunan)

  • IDCA Surati Prabowo, Minta Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut Permanen!

    IDCA Surati Prabowo, Minta Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut Permanen!

    Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Pelaku Usaha Wisata Selam Indonesia atau Indonesia Divetourism Company Association (IDCA) meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera mencabut izin tambang nikel di seluruh kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, secara permanen.

    Surat terbuka itu dikirim dan ditandatangani oleh Ketua Umum IDCA Ebram Harimurti dan Sekretaris Jenderal IDCA Rani Hernanda untuk Presiden Prabowo Subianto melalui Nomor surat 001/EXT/IDCA/VI/2025 pada 8 Juni 2025.

    “Kami meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan pencabutan izin tambang di seluruh kawasan Raja Ampat secara permanen, bukan penangguhan sementara,” demikian bunyi surat terbuka, dikutip pada Minggu (8/6/2025).

    IDCA juga meminta agar Kepala Negara RI segera melakukan penataan ulang wilayah strategis berdasarkan karakteristik dan nilai ekologis sesuai keanekaragaman hayati secara jangka panjang, alih-alih menjadikannya sebagai kegiatan tambang yang bersifat destruktif dan bersifat jangka pendek.

    Ebram menjelaskan, meski lokasi tambang saat ini tidak secara langsung berada di area perlindungan, melainkan berada pada zona kawasan penyangga yang meliputi sekitar Pulau Kawe, Wayag, serta jalur migrasi satwa laut. Namun, lanjut dia, dampak aktivitas pertambangan ini akan menghasilkan tumpukan sedimen dan sangat berpotensi mengintervensi kawasan perlindungan.

    “Lumpur tambang terbawa arus laut hingga Wayag, mengancam sinar matahari bawah permukaan, merusak terumbu karang, serta habitat penting seperti zona migrasi manta ray di Eagle Rock,” terangnya.

    Padahal, dia mengungkap Raja Ampat dikenal dengan sebutan “The World Class Diving Site in The Coral Triangle” di kancah internasional. Menurutnya, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat secara langsung justru akan menghancurkan reputasi Indonesia di mata dunia.

    Terlebih, Ebram menyatakan sektor pariwisata Indonesia masih mengandalkan daya tariknya pada alam. Data dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menunjukkan lebih dari 60% daya tarik pariwisata Indonesia bersumber dari kekayaan alam.

    Sementara itu, mengacu studi yang dilakukan oleh UNDP dan BRIN (2021), pendekatan konservasi berbasis masyarakat dan pengembangan ekowisata telah terbukti memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.

    Pada 2024, sedikitnya 30.000 wisatawan mengunjungi Raja Ampat, di mana 70% wisatawan mancanegara menyumbang sekitar Rp150 miliar per tahun sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.

    “Angka ini tentunya tidak dapat diremehkan begitu saja karena nilai ekonomi Raja Ampat jauh lebih besar dibandingkan angka-angka yang tercatat di permukaan,” ujarnya.

    Selain itu, sambung dia, Papua telah ditetapkan sebagai provinsi konservasi berdasarkan komitmen para gubernur di Tanah Papua sejak 2018 dan diperkuat dalam sejumlah kebijakan daerah.

    Untuk itu, Ebram menekankan bahwa segala bentuk pembangunan di kawasan Raja Ampat sepatutnya tunduk pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

    Meski demikian, IDCA menyadari bahwa pembangunan nasional memerlukan strategi multisektor, termasuk pengembangan industri nikel sebagai bagian dari hilirisasi dan transisi energi.

    “Namun, kami percaya bahwa tidak semua wilayah cocok untuk ditambang. Justru di sinilah pentingnya hadir pendekatan win-win solution antara sektor pertambangan dan pariwisata,” tuturnya.

    Berikut adalah isi surat terbuka dari IDCA untuk Presiden Prabowo Subianto dengan empat tuntutan:

    1. Segera memerintahkan pencabutan izin tambang di seluruh kawasan Raja Ampat secara permanen, bukan penangguhan sementara. Untuk kemudian dilakukan penataan ulang wilayah strategis berdasarkan karakteristik dan nilai ekologisnya sesuai keanekaragaman hayati secara jangka panjang dibanding kegiatan tambang yang bersifat destruktif dan bersifat jangka pendek.

    2. Perluas perlindungan zona larangan (no take zone) dan zona penyangga atau buffer zone di antara Kawe & Wayag dan tegakkan zonasi konservasi nasional yang melarang adanya kegiatan ekstraktif.

    3. Dorong ekonomi hijau dan ekowisata berbasis masyarakat lokal, sebagai alternatif nyata dan bernilai jangka panjang.

    4. Libatkan masyarakat adat dan nelayan lokal dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan agar pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

  • Inflasi AS Diprediksi Naik gegara Tarif Trump Tambah Beban Konsumen

    Inflasi AS Diprediksi Naik gegara Tarif Trump Tambah Beban Konsumen

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat berpotensi mengalami kenaikan inflasi pada Mei 2025, terutama untuk barang-barang, seiring perusahaan yang secara bertahap mentransmisikan dampak tarif Trump.

    Melansir dari Bloomberg, Minggu (8/6/2025), inflasi harga barang dan jasa, tanpa memperhitungkan biaya makanan dan energi yang fluktuatif, diperkirakan naik 0,3% pada Mei 2025. 

    Kenaikan ini menjadi yang terbesar dalam empat bulan, menurut survei Bloomberg terhadap ekonom. Pada April 2025, indeks inflasi inti naik 0,2%.

    Berdasarkan konsensus tersebut, insikator inflasi inti yang dianggap sebagai indikator yang lebih baik untuk inflasi mendasar, diperkirakan akan meningkat untuk pertama kalinya tahun ini dengan nilai median sebesar 2,9% secara tahunan (year on year/YoY), 

    Laporan yang akan terbit pada Rabu (11/6/2026), bersama dengan data harga produsen pada hari berikutnya, akan memberikan pejabat Federal Reserve atau The Fed gambaran akhir tentang inflasi dan dampak tarif yang lebih tinggi sebelum mereka berkumpul untuk pertemuan kebijakan pada 17—18 Juni.

    Meski berpotensi inflasi, sejumlah ekonom Bloomberg, seperti Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger, Estelle Ou, dan Chris G. Collins, memperkirakan inflasi akan melemah karena terdorong deflasi dari layanan diskresioner lebih dari mengimbangi inflasi barang yang lebih kuat. 

    “Seperti yang ditunjukkan dalam laporan Beige Book terbaru, beberapa perusahaan meneruskan biaya tarif. Kami melihat penerusan sebagian di kategori seperti furnitur, pakaian, dan suku cadang mobil. Namun, tarif penerbangan turun tajam, dan hotel serta layanan rekreasi juga melambat,” tulis ekonom Bloomberg.

    Meskipun Presiden Donald Trump berusaha menekan bankir sentral untuk segera menurunkan suku bunga, Ketua The Fed Jerome Powell dan rekan-rekannya telah menunjukkan bahwa mereka memiliki waktu untuk menilai dampak kebijakan perdagangan terhadap ekonomi, inflasi, dan pasar tenaga kerja.

    Selain data inflasi, data klaim pengangguran awal mingguan akan diperiksa untuk tanda-tanda tekanan di pasar tenaga kerja; laporan Kamis menunjukkan aplikasi klaim naik pada minggu terakhir Mei 2025 ke level tertinggi sejak Oktober 2024. Namun, laporan tenaga kerja menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang melambat tetapi masih sehat.

    Di Kanada, data pariwisata Mei 2025 kemungkinan akan menunjukkan penurunan tajam yang berkelanjutan dalam kunjungan ke AS. 

    Penjualan manufaktur untuk April 2025 juga diperkirakan akan turun karena tarif menghantam ekspor, dan data neraca nasional untuk kuartal pertama akan mengungkapkan bagaimana pendapatan dan kekayaan rumah tangga terpengaruh saat Trump meningkatkan ancamannya dan mulai memberlakukan tarif.

    Kondisi Asia

    Sementara di Asia, pekan kedua Juni 2025 dimulai dengan serangkaian data dari China yang diperkirakan akan menyoroti tekanan deflasi yang menghambat aktivitas manufaktur seiring melambatnya momentum perdagangan. 

    Indikator inflasi China yang akan dirilis pada Senin (9/6/2025) diperkirakan menunjukkan bahwa harga konsumen turun 0,2% pada Mei 2025, bulan keempat berturut-turut, sementara penurunan harga pabrik mendalam menjadi minus 3%, penurunan tertajam sejak November 2023. 

    Dengan pasokan melebihi permintaan, angka-angka ini kemungkinan akan memperkuat kekhawatiran bahwa upaya kebijakan untuk meningkatkan konsumsi sejak kuartal keempat tidak banyak berdampak. 

    Pertumbuhan ekspor China diperkirakan melambat menjadi 6% pada Mei 2025, dengan fokus utama pada pengiriman ke AS setelah turun 21% (YoY) pada April 2025. Taiwan juga akan merilis data perdagangan pada minggu depan.

    Jepang merevisi data produk domestik bruto (PDB) kuartal pertama setelah data investasi modal terbaru. Sebagian besar ekonom memperkirakan PDB tetap dalam kontraksi moderat.

    Australia merilis indikator kepercayaan bisnis dan sentimen konsumen pada Selasa (10/6/2025), sementara India menerbitkan laporan inflasi pada Kamis (12/6/2025) yang diperkirakan menunjukkan kenaikan Indeks Harga Konsumen melambat untuk bulan ketujuh berturut-turut pada Mei 2025, membenarkan keputusan Bank Sentral India (RBI) untuk menurunkan suku bunga acuan repo sebesar 50 basis poin. 

    Pada akhir pekan, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba diperkirakan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Trump untuk mengumumkan kesepakatan perdagangan.

    Mereka kemungkinan akan bertemu di sela-sela KTT G7 yang dimulai pada 15 Juni di desa Kananaskis di Pegunungan Rocky Kanada, atau mungkin sehari sebelumnya di Washington.

  • Ini Cara Cek Penerima BSU Rp600.000 Juni dan Juli 2025

    Ini Cara Cek Penerima BSU Rp600.000 Juni dan Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp300.000 per bulan untuk dua periode Juni—Juli 2025. Adapun, BSU 2025 senilai Rp600.000 akan dibayarkan sekaligus pada Juni.

    Untuk diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp10,72 triliun untuk paket stimulus BSU yang ditujukan kepada pekerja/buruh dengan upah Rp3,5 juta per bulan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa bantuan BSU 2025 diharapkan dapat disalurkan kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer sebelum pekan kedua Juni 2025.

    Saat ini, Kemnaker tengah melakukan pemadanan data penerima BSU, sesuai dengan data yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, salah satu syarat penerima BSU adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025 dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Kemnaker menyampaikan bahwa syarat tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (Permenaker 5/2025).

    Syarat Penerima BSU Rp600.000

    Melansir dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, Minggu (8/6/2025), penerima BSU 2025 terlebih dahulu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan

    4. Bukan merupakan aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara

    5. BSU 2025 diprioritaskan kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan

    Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    Penerima BSU 2025 dapat melakukan pengecekan di situs resmi Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan Berikut adalah cara mengecek apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU 2025 atau tidak:

    Situs Kemnaker

    1. Buka situs https://bsu.kemnaker.go.id

    2. Daftar akun jika belum memiliki akun atau login jika sudah punya akun. Nantinya, akan ada notifikasi apakah Anda penerima atau bukan

    Situs BPJS Ketenagakerjaan

    1. Buka situs https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id 

    2. Pilih “Cek Status Calon Penerima BSU” pada layar.

    3. Gulir layar ke bawah hingga terlihat tulisan “Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?”

    4.  Masukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone terkini, dan email terkini

    5. Klik tombol “Lanjutkan”

    6. Ikuti petunjuk hingga tahapan selesai

    Jika Anda bukan penerima BSU 2025, maka layar di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan akan memuat tulisan, “Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).”

  • Produsen Ban Lokal Tolak Investasi Baru Pabrik China, Takut Kelebihan Suplai

    Produsen Ban Lokal Tolak Investasi Baru Pabrik China, Takut Kelebihan Suplai

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) menolak investasi baru pabrik ban dari China yang semula direncanakan mencapai US$2 miliar tahun ini. Musababnya, penambahan investasi ban khusus pertambangan dan truk itu dinilai akan memicu kelebihan pasokan. 

    Ketua Umum APBI Aziz Pane mengatakan saat ini Indonesia telah dipenuhi oleh pabrik ban multi nasional dari seluruh dunia termasuk 3 pabrik ban baru dari China yang akan memproduksi ban pertambangan dan ban truk atau bus. 

    “Kalau ditambah lagi maka industri ban akan mengalami oversupply yang cukup besar sehingga nasibnya akan sama dengan industri tekstil dan industri sepatu,” kata Aziz dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/6/2025). 

    Dalam catatan APBI, pada tahun 2024 industri ban roda 4 atau lebih kapasitas terpasang sebesar 97,6 juta unit sedangkan yang diproduksi hanya sebesar 68,1 juta unit. Estimasi tahun ini kapasitas meningkat banding tahun 2024 dengan produksi masih meningkat dibanding tahun 2024.

    Sementara itu, kapasitas terpasang ban vulkanisir ban 23 juta unit, dengan produksi 14,7 juta unit. Dia memprediksi tahun 2025 kapasitas dan produksinya lebih besar dari tahun 2024.

    “Jangan sampai seperti di Thailand yang dipenuhi lebih dari 46 pabrik China dengan tujuan ekspor pasar AS,” ujarnya. 

    Pihaknya mengaku belajar dari Thailand dan Vietnam tersebut dan menolak adanya investasi baru pabrik ban.

    “Dengan terjadinya kenaikan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden Trump, pabrik ban di Thailand dan Vietnam mengalami kapasitas berlebihan yang membahayakan pasar dalam negerinya,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Aziz menerangkan bahwa pengusaha mengusulkan agar investasi dari China lebih kepada industri hilirisasi lain dari karet selain ban seperti pabrik ban vulkanisir pesawat terbang, dock fender ataupun industri aspal karet untuk infrastruktur yang lebih menguntungkan.

    “Lagipula China hanya merupakan pasar ketiga karet alam Indonesia disamping AS dan Jepang,” jelasnya. 

    Menurut dia, China banyak menggunakan karet dari Thailand dan Vietnam bukan Indonesia karena secara geografis lebih dekat dan akan lebih murah ongkos transportnya. Adapun, impor karet alam China hanya sekitar 200.000 ton jauh dibawah impor Jepang dan AS. 

  • Kemendag Dorong Ekspor ke Jepang, Mitra Dagang Terbesar Keempat Indonesia

    Kemendag Dorong Ekspor ke Jepang, Mitra Dagang Terbesar Keempat Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menggelar rangkaian kegiatan misi dagang Indonesia ke Jepang pada 9—13 Juni 2025. Misi dagang ini diharapkan bisa mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan misi dagang ke Jepang bertujuan untuk memperkuat penetrasi pasar Jepang dan membangun jejaring bisnis pelaku Indonesia dan Jepang.

    “Melalui kegiatan ini, diharapkan kemitraan kedua negara makin kuat dan menguntungkan. Selain itu, kami berharap terjadi sejumlah transaksi yang mampu mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang,” kata Roro dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6/2025).

    Untuk diketahui, Jepang merupakan mitra utama perdagangan terbesar keempat bagi Indonesia. Tercatat, selama lima tahun terakhir, kinerja perdagangan bilateral mencatatkan tren positif sebesar 10,32%. Pada periode yang sama, ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang juga menunjukkan tren positif sebesar 8,80%.

    Sementara itu, Jepang juga merupakan mitra investasi terbesar keenam bagi Indonesia dengan total investasi sebesar US$3,46 miliar atau sekitar Rp52 triliun pada 2024.

    Adapun, Kemendag mengungkap investasi Jepang di Indonesia mencakup berbagai sektor, termasuk elektronik.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) teranyar menunjukkan, Jepang menjadi negara keempat terbesar dengan ekspor nonmigas senilai US$1,16 miliar per April 2025. Sepanjang Januari—April 2025, nilainya mencapai US$4,68 miliar, turun 22,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$6,03 miliar.

    Sementara itu, impor nonmigas dari Jepang mencapai US$1,4 miliar per April 2025, atau menempati posisi terbesar kedua setelah China dengan nilai US$7,07 miliar. Pada Januari—April 2025, impor nonmigas dari Jepang mencapai US$5,04 miliar atau naik 17,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di level US$4,3 miliar.

    Lebih lanjut, Roro menuturkan bahwa misi dagang ke Jepang akan diikuti perwakilan Kadin Indonesia dan asosiasi, serta pelaku usaha di berbagai kelompok produk, mulai dari energi terbarukan dan produk berkelanjutan yang meliputi sektor bahan bangunan, dekorasi rumah, fesyen dan aksesori, makanan dan minuman, hingga sektor lainnya yang memiliki potensi untuk masuk ke pasar Jepang.

    Nantinya, Kemendag bekerja sama dengan Konsul Jenderal RI Osaka, Atase Perdagangan RI Tokyo, dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Osaka akan memfasilitasi 27 pelaku usaha untuk bertemu dengan calon pembeli (buyer) melalui penyelenggaraan forum bisnis dan kegiatan penjajakan bisnis (one on one business matching).

    Selain itu, seiring dengan partisipasi Indonesia pada Expo 2025 Osaka, Roro juga akan memimpin pelaksanaan kegiatan Kemendag di Paviliun Indonesia, yaitu berupa penampilan produk unggulan Indonesia yang mengusung konsep berkelanjutan di area rolling exhibition dan presentasi produk di area forum bisnis.

    “Ini akan menjadi momentum tepat untuk memberikan ekspose yang lebih luas lagi bagi produk-produk Indonesia ke mata dunia,” pungkasnya.

  • Segini Anggaran Kementerian Bahlil yang Urus Polemik Tambang Nikel Raja Ampat

    Segini Anggaran Kementerian Bahlil yang Urus Polemik Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia menjadi pembicaraan karena adanya masalah tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Isu itu mencuat pada awal Juni 2025 setelah adanya laporan soal tambang nikel di kawasan konservasi tersebut. Masyarakat khawatir tambang nikel akan merusak ekosistem kawasan tersebut, apalagi keindahan alam dan keanekaragaman hayati di sana menjadi daya tarik wisata.

    Teranyar, ESDM telah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat, Papua Barat, dan hasilnya akan menjadi dasar kebijakan dan keputusan selanjutnya.

    “Saya datang ke sini [Raja Ampat] untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” kata Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu (8/6/2025).

    Untuk diketahui, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat. Adapun, 2 perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013. 

    Sementara itu, 3 perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.

    Pada dasarnya, tugas Bahlil di Kementerian ESDM meliputi perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.

    Untuk menjalakan tugas dan fungsinya tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pagu anggaran senilai Rp3,9 triliun untuk 2025 kepada Kementerian ESDM. 

    Angka tersebut belum termasuk pemangkasan atau efisiensi yang terjadi pada awal tahun untuk kementerian ini senilai Rp1,66 triliun. Alhasil hanya tersisa anggaran Rp2,24 triliun. 

    Anggaran untuk tahun ini juga tercatat lebih rendah dari 2024 yang mencapai Rp6,8 triliun dan tanpa efisiensi. 

    Pada tahun ini, jatah anggatan terbanyak kementerian ini berada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Rp617,9 miliar, diikuti Direktorat Jenderal Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rp566,99 miliar dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi senilai Rp566,68 miliar. 

    Sementara mengacu dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026, pagu indikatif untuk kementerian Bahlil ini melonjak ke angka Rp8,12 triliun untuk tahun depan.