Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Daya Beli Tak Kunjung Pulih, China Deflasi Empat Bulan Beruntun

    Daya Beli Tak Kunjung Pulih, China Deflasi Empat Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan deflasi di China berlanjut untuk bulan keempat berturut-turut, mencerminkan rapuhnya konsumsi domestik di tengah eskalasi perang harga yang kian agresif. Peningkatan belanja selama dua kali masa libur nasional Mei pun tak cukup untuk mengimbangi lemahnya permintaan.

    Data Biro Statistik Nasional China yang dikutip Bloomberg, Senin (9/6/2025), mencatat indeks harga konsumen (CPI) turun 0,1% secara tahunan (year on year/YoY) pada Mei, sejalan dengan penurunan di bulan sebelumnya dan sedikit lebih baik dari proyeksi penurunan 0,2% oleh konsensus ekonom Bloomberg.

    Deflasi harga produsen pun memperpanjang rekor negatifnya hingga bulan ke-32. Indeks harga produsen (PPI) terkontraksi 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya — penurunan terdalam sejak hampir dua tahun terakhir.

    Kepala ahli statistik NBS Dong Lijuan menjelaskan bahwa penurunan tajam PPI dipengaruhi oleh basis harga tinggi pada tahun lalu serta turunnya harga minyak dan bahan kimia global. Di dalam negeri, kelebihan stok batu bara dan bahan baku turut memperdalam tekanan harga.

    Situasi ini semakin pelik karena kombinasi depresiasi harga properti dan kompetisi harga antarpelaku usaha yang makin tajam telah menggerus kepercayaan konsumen dan dunia usaha.

    Salah satu contoh terbaru, produsen mobil BYD Co. memangkas harga hingga 34% untuk hampir selusin model kendaraan listrik dan hibrida plug-in — menghidupkan kekhawatiran akan gelombang diskon baru yang dapat merusak margin produsen otomotif.

    Meski momentum belanja sempat membaik selama liburan awal dan akhir Mei, utamanya pada sektor jasa dan pariwisata, hal itu hanya memberi jeda sementara terhadap tekanan struktural yang lebih dalam.

    Risiko eksternal pun ikut membayangi, terutama dari ketegangan dagang dengan Amerika Serikat. Walau komunikasi antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pekan lalu membuka ruang dialog, ketidakpastian tetap tinggi. Delegasi dagang kedua negara dijadwalkan bertemu di London pada Senin waktu setempat.

    Namun, dampak jangka pendek dari tarif AS terhadap lapangan kerja dan pendapatan berpotensi menghambat pemulihan daya beli masyarakat, memaksa pelaku usaha untuk terus menurunkan harga.

    Ekonom Morgan Stanley yang dipimpin Robin Xing memperingatkan bahwa tren deflasi justru akan memburuk dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi China bakal melambat tajam pada paruh kedua 2025, seiring melambatnya ekspor dan belanja konsumen.

    Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan inflasi konsumen China hanya akan rata-rata nol persen tahun ini — level terendah dari hampir 200 negara yang mereka pantau, sekaligus menjadi angka inflasi terlemah China sejak krisis keuangan global 2009.

    Survei manajer pembelian juga menunjukkan pelemahan harga output, baik di sektor manufaktur maupun jasa. Pada Mei, tingkat diskon di sektor jasa tercatat yang paling dalam dalam delapan bulan terakhir, menurut laporan Caixin dan S&P Global.

    Survei Bloomberg terbaru terhadap 67 ekonom mengindikasikan tekanan deflasi akan semakin dalam. Inflasi konsumen diproyeksikan hanya tumbuh 0,3% pada 2025 — prediksi terendah sejak survei dilakukan pada 2023. Sementara itu, PPI diperkirakan anjlok 2%, memburuk dari estimasi sebelumnya sebesar 1,8%.

  • Alarm Perdagangan RI Menyala Akibat Tarif Trump, Ekspor Berpotensi Makin Tertekan

    Alarm Perdagangan RI Menyala Akibat Tarif Trump, Ekspor Berpotensi Makin Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti surplus perdagangan Indonesia akan merosot imbas laju ekspor yang turut menurun. Adapun, penurunan ekspor ini dipengaruhi dari negosiasi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang hingga saat ini masih berlangsung.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Januari—April 2025 mencapai US$87,36 miliar atau naik 6,65% dibanding periode yang sama 2024.

    Namun, nilai ekspor Indonesia hanya mampu mencapai US$20,74 miliar pada April 2025, atau turun 10,77% dibandingkan bulan sebelumnya yang mengantongi US$23,24 miliar.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan surplus perdagangan Indonesia akan menyusut lantaran ekspor yang turun.

    “Jadi memang faktor hasil negosiasi akan sangat berpengaruh juga nanti ke depan, tapi arah besarnya adalah surplus perdagangannya akan menyusut karena penurunan ekspor,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Terlebih, Faisal mengungkap bahwa ekspor Indonesia sudah diprediksi tertekan sebelum tarif Trump berlaku pada 8 Juli 2025, lantaran ada faktor ketidakpastian tarif dari AS sebelum masa negosiasi 90 hari berakhir.

    “Nah itu [negosiasi 90 hari] sudah mempengaruhi ekspor kita, sebetulnya sudah menekan ekspor kita, apalagi kalau kemudian nanti kesepakatannya pada 8 Juli tarif kita tetap lebih tinggi,” ungkapnya.

    Bahkan menurutnya, hasil negosiasi pada 8 Juli mendatang tetap akan mempengaruhi penurunan ekspor Indonesia karena adanya kecenderungan tarif resiprokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif dasar.

    Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa laju ekspor Indonesia akan mengalami perlambatan ketika ada tekanan imbas adanya hambatan perdagangan yang dipicu oleh tarif Trump. Hal itu lantaran AS merupakan pasar untuk impor terbesar di seluruh dunia.

    Dia menerangkan, ketika pasar impor AS terhambat maka akan berpengaruh ke banyak negara, termasuk Indonesia, meski proporsi ekspor Indonesia ke AS hanya 10% atau lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

    “Tetapi tetap saja ada pengaruhnya [ke ekspor Indonesia], walaupun tidak sebesar negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Thailand,” terangnya.

    Selain tarif Trump, Faisal menyebut penurunan ekspor pada April 2025 juga dipengaruhi faktor musiman, yakni libur lebaran. Umumnya, libur lebaran akan mempengaruhi penurunan kegiatan ekspor-impor.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya menyebut negosiasi kebijakan tarif resiprokal Trump yang masih berlangsung turut membuat ekspor perdagangan Indonesia melambat secara bulanan meski surplus pada April 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi terkait kebijakan tarif Trump menjadi salah satu penyebab menurunnya ekspor Indonesia pada Maret—April 2025.

    Budi mengatakan beberapa negara turut mengakui banyak eksportir menunggu kebijakan final tarif Trump yang hingga saat ini masih dinegosiasikan.

    “[Faktor] yang kedua, ini banyak terkait kebijakan Trump. Apalagi, kemarin waktu kami ketemu teman-teman Mendag di Kuala Lumpur waktu KTT ASEAN. Kami juga ngobrol ternyata pengaruhnya bagi masing-masing sangat besar bahkan banyak eksportir yang cenderung masih menunggu [keputusan tarif Trump],” kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Budi menjelaskan bahwa keputusan tarif Trump ini juga berdampak pada ekspor ke negara lain. “Jadi tidak hanya sekadar ekspor ke Amerika, tetapi ekspor ke negara lain pun juga saling menunggu,” kata Budi..

  • Alarm Perdagangan RI Menyala Akibat Tarif Trump, Ekspor Berpotensi Makin Tertekan

    Alarm Perdagangan RI Menyala Akibat Tarif Trump, Ekspor Berpotensi Makin Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti surplus perdagangan Indonesia akan merosot imbas laju ekspor yang turut menurun. Adapun, penurunan ekspor ini dipengaruhi dari negosiasi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang hingga saat ini masih berlangsung.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Januari—April 2025 mencapai US$87,36 miliar atau naik 6,65% dibanding periode yang sama 2024.

    Namun, nilai ekspor Indonesia hanya mampu mencapai US$20,74 miliar pada April 2025, atau turun 10,77% dibandingkan bulan sebelumnya yang mengantongi US$23,24 miliar.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan surplus perdagangan Indonesia akan menyusut lantaran ekspor yang turun.

    “Jadi memang faktor hasil negosiasi akan sangat berpengaruh juga nanti ke depan, tapi arah besarnya adalah surplus perdagangannya akan menyusut karena penurunan ekspor,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Terlebih, Faisal mengungkap bahwa ekspor Indonesia sudah diprediksi tertekan sebelum tarif Trump berlaku pada 8 Juli 2025, lantaran ada faktor ketidakpastian tarif dari AS sebelum masa negosiasi 90 hari berakhir.

    “Nah itu [negosiasi 90 hari] sudah mempengaruhi ekspor kita, sebetulnya sudah menekan ekspor kita, apalagi kalau kemudian nanti kesepakatannya pada 8 Juli tarif kita tetap lebih tinggi,” ungkapnya.

    Bahkan menurutnya, hasil negosiasi pada 8 Juli mendatang tetap akan mempengaruhi penurunan ekspor Indonesia karena adanya kecenderungan tarif resiprokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif dasar.

    Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa laju ekspor Indonesia akan mengalami perlambatan ketika ada tekanan imbas adanya hambatan perdagangan yang dipicu oleh tarif Trump. Hal itu lantaran AS merupakan pasar untuk impor terbesar di seluruh dunia.

    Dia menerangkan, ketika pasar impor AS terhambat maka akan berpengaruh ke banyak negara, termasuk Indonesia, meski proporsi ekspor Indonesia ke AS hanya 10% atau lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

    “Tetapi tetap saja ada pengaruhnya [ke ekspor Indonesia], walaupun tidak sebesar negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Thailand,” terangnya.

    Selain tarif Trump, Faisal menyebut penurunan ekspor pada April 2025 juga dipengaruhi faktor musiman, yakni libur lebaran. Umumnya, libur lebaran akan mempengaruhi penurunan kegiatan ekspor-impor.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya menyebut negosiasi kebijakan tarif resiprokal Trump yang masih berlangsung turut membuat ekspor perdagangan Indonesia melambat secara bulanan meski surplus pada April 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi terkait kebijakan tarif Trump menjadi salah satu penyebab menurunnya ekspor Indonesia pada Maret—April 2025.

    Budi mengatakan beberapa negara turut mengakui banyak eksportir menunggu kebijakan final tarif Trump yang hingga saat ini masih dinegosiasikan.

    “[Faktor] yang kedua, ini banyak terkait kebijakan Trump. Apalagi, kemarin waktu kami ketemu teman-teman Mendag di Kuala Lumpur waktu KTT ASEAN. Kami juga ngobrol ternyata pengaruhnya bagi masing-masing sangat besar bahkan banyak eksportir yang cenderung masih menunggu [keputusan tarif Trump],” kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Budi menjelaskan bahwa keputusan tarif Trump ini juga berdampak pada ekspor ke negara lain. “Jadi tidak hanya sekadar ekspor ke Amerika, tetapi ekspor ke negara lain pun juga saling menunggu,” kata Budi..

  • Mengapa Ada Tambang Nikel di Kawasan Raja Ampat? Ini Asal Usulnya

    Mengapa Ada Tambang Nikel di Kawasan Raja Ampat? Ini Asal Usulnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Polemik operasi tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya menuai polemik lantaran bisa merusak lingkungan. Terdapat asal usul mengapa pemerintah mengizinkan operasi tambang di wilayah tersebut.

    Adapun, terdapat lima perusahaan yang menjalankan usaha tambang di Raja Ampat, yakni PT Gag Nikel (PT GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham. Namun, hanya PT Gag Nikel yang telah berproduksi, yakni di Pulau Gag.

    Pulau itu memiliki luas 6.030 hektare (ha) dan masuk dalam kategori pulau kecil. Sementara itu, PT GN memiliki kontrak karya (KK) seluas 13.136 ha yang berada di Pulau Gag dan perairannya, seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, secara prinsip, kegiatan tambang terbuka dilarang dilakukan di kawasan hutan lindung. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

    Namun, berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, terdapat 13 KK yang diperbolehkan untuk menambang dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung.

    Salah satu perusahaan itu yakni PT GN. Dengan dasar itu, maka kegiatan tambang terbuka PT GN di Pulau Gag, Raja Ampat dinyatakan legal atau boleh dilakukan. 

    “13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sehingga dengan demikian maka berjalannya kegiatan penambangan legal,” ujar Hanif dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (8/6/2025). 

    Kendati demikian, lokasi tambang PT GN merupakan pulau kecil di mana dilarang dalam UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. 

    Pasal 23 ayat (1) beleid tersebut, berbunyi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.

    Hanif menegaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan konservasi untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, serta pariwisata. Lalu, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, pertahanan, dan keamanan negara.

    Selanjutnya, pasal 35 huruf k beleid tersebut berbunyi, setiap orang dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis dan sosial budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya.

    Pada saat UU tersebut mulai berlaku, izin untuk memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun. 

    “Maka persetujuan lingkungan PT GN akan ditinjau kembali, mengingat bahwa kegiatan pertambangan PT GN berada pada pulau kecil sebagai dimaksudkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dan mengingat kerentanan ekosistem Raja Ampat. Atas dampak yang ditimbulkannya akan segera diperintahkan untuk dipulihkan,” tutur hanif.

    Dia menilai anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) itu menjadi perusahaan dengan dampak kerusakan paling minor di Raja Ampat. Hal itu dipastikan setelah tim pengawasan langsung turun ke lokasi pertambangan di Pulau Gag. 

    Menurut hanif, PT GN secara izin usaha pertambangan (IUP), dokumen perizinan, dan persetujuan lingkungan termasuk pinjam pakai lahan hutan sudah lengkap.  

    “Memang pelaksanaan tambang nikel di Gag ini relatif memenuhi kaidah tentang lingkungan. Tingkat pencemaran yang nampak oleh mata hampir tidak terlalu serius, artinya kalo ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Ini pandangan mata, perlu kajian mendalam,” katanya.

    Saat ini, izin operasi PT GN dan empat perusahaan lainnya di kawasan Raja Ampat dibekukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Kementerian ESDM telah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di ‘Surga Terakhir dari Timur’ itu.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, hasil evaluasi tim di lapangan akan menjadi dasar kebijakan dan keputusan lebih lanjut. 

    “Saya datang ke sini untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” kata Bahlil dalam keterangan resminya.

    Dia menerangkan, kelima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat telah memiliki izin resmi usaha tambang. Namun, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kegiatan ekonomi.

    Berikut profil lima tambang nikel di Raja Ampat:

    1. PT Gag Nikel

    Dari kelima perusahaan tersebut, PT Gag Nikel merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus kontrak karya (KK). 

    Perusahaan ini terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akte Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136,00 hektare.

    Perusahaan itu memiliki izin tambang yang teregister dalam 430.K/30/DJB/2017 yang mulai berlaku pada 2017 sampai dengan 2047. Artinya, penerbitan IUP PT Gag Nikel itu terjadi saat Ignasius Jonan menjadi menteri ESDM.

  • 7 Tips Keuangan dari Mark Zuckerberg Bagi Gen Z dan Milenial

    7 Tips Keuangan dari Mark Zuckerberg Bagi Gen Z dan Milenial

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia membagikan 7 tips keuangan bagi generasi Z dan milenial, agar semakin bijak dalam menata hidup.

    Dilansir dari aol, Senin (9/6/2025), tips keuangan ini untuk membantu Gen Z dan milenial di era modern dalam menghadapi tantangan dan menangkap peluang. Mark mengungkapkan bahwa perilaku produktif lebih penting daripada konsumtif.

    Simak tips keuangan dari Mark Zuckerberg:

    1. Mulai Menabung Sedini Mungkin

    Mark Zuckerberg menekankan menabung sejak dini sangatlah penting, tidak peduli berapapun jumlahnya. Dia percaya, semakin awal seseorang menabung, semakin besar pula peluang untuk mengumpulkan dana yang cukup di masa depan. Bahkan, uang yang kecil jika rutin disisihkan bisa menjadi besar seiring waktu.

    Selain itu, menabung sedini mungkin juga memberi ketenangan pikiran. Saat menabung, seseorang bisa memiliki dana darurat dan tidak perlu meminjam uang. Jadi, jangan menunggu sampai punya penghasilan besar, mulai dari sekarang dan lakukan secara konsisten.

    2. Gunakan Uang untuk Investasi, Bukan Hanya Konsumsi

    Mark menyarankan agar generasi milenial tidak hanya fokus pada pengeluaran untuk hal-hal konsumtif, tetapi juga mulai berinvestasi. Dia menjelaskan, investasi adalah cara terbaik untuk mengembangkan kekayaan secara perlahan-lahan.

    Saat seseorang memanfaatkan peluang investasi, uang tersebut bisa bertambah dan memberi manfaat jangka panjang.

    Dia juga menambahkan, investasi tidak harus selalu besar dan rumit. Mulailah dari hal-hal sederhana, seperti reksa dana atau saham kecil, dan tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan. Ini bisa membuat kestabilan keuangan di masa depan.

    3. Hindari Utang Konsumtif yang Tidak Perlu  

    Mark Zuckerberg mengingatkan bahwa utang yang bersifat konsumtif seperti utang kartu kredit untuk belanja barang mewah bisa menjadi jebakan yang sulit dihindari. Utang sering kali membuat keuangan menjadi tidak sehat dan menambah beban di kemudian hari.

    Sebaliknya, agar keuangan tetap sehat, penting untuk bijak dalam menggunakan utang. Utang untuk keperluan produktif, seperti pendidikan atau bisnis, bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Yang terpenting, bayar cicilan tepat waktu dan hindari utang berlebihan agar tidak terjebak dalam masalah finansial.

    4. Milikilah Dana Darurat

    Zuckerberg menyarankan setiap orang, terutama generasi muda, harus punya dana darurat minimal enam bulan pengeluaran. Dana ini sangat penting agar ketika menghadapi keadaan tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau sakit, orang tersebut tetap bisa bertahan tanpa harus panik atau pinjam uang.

    Selain itu, dana darurat juga memberi rasa aman. Saat hal buruk terjadi, maka orang tersebut tidak memiliki kekhawatiran besar soal keuangan. Jadi, buatlah target menabung secara rutin sampai dana darurat tercapai.

    5. Pahami Cara Kerja Uang dan Keuangan  

    Mark Zuckerberg menekankan pentingnya mengenal dan memahami pengelolaan keuangan sejak dini. Jangan hanya mengikuti tren belanja atau pengeluaran tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan. Dengan memahami cara kerja uang, kita bisa membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan efisien.

    Dia menyarankan untuk belajar tentang konsep keuangan dasar, seperti bunga, investasi, dan risiko. Semakin paham, semakin besar peluang kita untuk mengelola keuangan secara efektif dan menghindari kesalahan yang bisa merugikan di kemudian hari.

    6. Gunakan Teknologi untuk Mengelola Keuangan  

    Mark Zuckerberg percaya bahwa teknologi bisa sangat membantu dalam mengatur keuangan. Saat ini banyak aplikasi dan platform digital yang bisa digunakan untuk mencatat pengeluaran, menabung otomatis, atau berinvestasi secara mudah dan cepat.

    Teknologi juga membantu manusia mengatur keuangan secara real-time. Teknologi juga membantu seseorang lebih disiplin dalam mengontrol pengeluaran dan menghindari pemborosan.

    7. Fokus pada Tujuan Jangka Panjang  

    Zuckerberg menegaskan bahwa setiap orang harus punya tujuan keuangan yang jelas dan fokus mencapainya. Entah untuk membeli rumah, menikah, atau menyiapkan dana pensiun, perencanaan jangka panjang sangat penting agar kita tetap di jalur yang benar.

    Dia menambahkan, disiplin dan konsistensi adalah kunci utama. Jangan tergoda untuk menguras tabungan demi keinginan sesaat. Tetap fokus dan disiplin mengikuti rencana keuangan, maka cita-cita besar kamu bisa terwujud di masa depan.

  • UMKM Naik Kelas, Bukan Sekadar Banyak

    UMKM Naik Kelas, Bukan Sekadar Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Laporan terbaru Bank Dunia bertajuk “Accelerating Growth through Entrepreneurship, Technology Adoption, and Innovation” memberikan pesan tegas bahwa pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan tak cukup ditopang oleh konsumsi semata, tetapi harus digerakkan oleh inovasi, transformasi produktivitas, dan dinamika kewirausahaan.

    Kawasan Eropa dan Asia Tengah (ECA), yang menjadi fokus utama laporan ini, menghadapi tantangan besar: banyak perusahaan kecil tak tumbuh, dominasi BUMN menutup ruang inovasi, dan investasi litbang yang masih minim. Sekilas, ini terasa jauh dari konteks Indonesia. Namun justru dari situ, kita bisa menarik pelajaran penting.

    Indonesia memiliki lebih dari 66 juta UMKM pada tahun 2023 berdasarkan data pada kadin.id, yang menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau sekitar Rp9.580 triliun, serta menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97% dari total angkatan kerja. Namun, hanya sebagian kecil dari UMKM tersebut yang tumbuh signifikan.

    Terlalu banyak yang terjebak pada skala mikro subsisten berjalan di tempat tanpa peluang naik kelas. Kita terancam mengalami apa yang disebut Bank Dunia sebagai “missing middle”: terlalu banyak usaha kecil, terlalu sedikit usaha menengah dan besar yang mampu bersaing di pasar regional maupun global.

    Pertumbuhan Bukan Hanya Jumlah

    Selama ini, kebijakan publik kita terlalu fokus pada start-up, yaitu bagaimana membantu orang memulai usaha. Ini tentu penting. Namun, jika tidak diikuti dengan strategi scale-up yang sistematis, maka kita hanya akan memperbanyak pelaku usaha yang tidak tumbuh. Seharusnya, yang perlu diperbanyak adalah perusahaan yang naik kelas, bukan sekadar yang memulai usaha.

    Inilah titik baliknya. Pemerintah perlu mulai mengklasifikasikan UMKM berdasarkan potensi pertumbuhan, bukan hanya sektor atau lokasi. Pendekatan klasterisasi berbasis produktivitas, digitalisasi, dan jejaring rantai pasok jauh lebih relevan. Kita harus membantu pelaku usaha untuk masuk ke dalam ekosistem industri—bukan sekadar membuka lapak sendiri.

    R&D Tulang Punggung Inovasi

    Temuan penting lainnya dalam laporan tersebut menyangkut peran strategis R&D publik. Di kawasan ECA, investasi litbang publik terbukti berkorelasi erat dengan jumlah paten dan PDB per kapita. Negara-negara yang menempatkan riset sebagai fondasi kebijakan ekonomi berhasil menjaga produktivitas jangka panjang, mendorong adopsi teknologi, serta memfasilitasi kolaborasi riset-industri. Sayangnya, banyak negara dalam studi tersebut terlambat menyadari pentingnya investasi jangka panjang ini.

    Pelajarannya jelas, tanpa R&D yang kuat, mustahil membangun inovasi yang berkelanjutan. Di Indonesia, peran BRIN dan universitas riset harus diperkuat, bukan hanya sebagai produsen publikasi ilmiah, tetapi sebagai lokomotif teknologi nasional. Kolaborasi antara lembaga riset dan dunia usaha harus difasilitasi dengan insentif fiskal dan skema pendanaan yang adaptif—mulai dari matching fund hingga pemanfaatan hasil riset dalam sektor industri dan UMKM naik kelas.

    Laporan Bank Dunia juga menyoroti peran negara yang terlalu protektif terhadap BUMN. Akibatnya, perusahaan swasta kesulitan menembus pasar karena sudah didominasi oleh raksasa yang tidak efisien. Di Indonesia, reformasi BUMN tidak boleh berhenti pada efisiensi anggaran. Lebih dari itu, BUMN perlu direposisi: bukan sebagai pemain tunggal di sektor strategis, tapi sebagai enabler yang membuka jalan bagi mitra swasta yang inovatif.

    Terakhir, World Bank mengingatkan bahwa krisis adalah peluang reformasi. Pandemi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi seharusnya menjadi pemantik transformasi. Saat ini, kita telah menuntaskan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025-2029. Inilah momentum melanjutkan menyusun fondasi ekonomi Indonesia dalam rencana aksi nyata, dari ekonomi konsumsi menjadi ekonomi berbasis inovasi dan produktivitas.

    Mendorong lebih banyak “middle-size champions” bukan sekadar jargon. Ini soal keberanian untuk mengubah arah, dari subsidi merata ke insentif berbasis kinerja, dari UMKM massal ke perusahaan naik kelas, dari proteksi ke kompetisi sehat. Dari sekadar bertahan menjadi mampu bersaing.

    Karena ujung dari semua ini bukan hanya angka pertumbuhan. Tapi kualitas pertumbuhan itu sendiri, yaitu yang menciptakan pekerjaan, mengangkat produktivitas, dan membuat Indonesia naik kelas—bukan hanya rakyatnya yang disuruh membuka usaha, tapi negara yang serius membantu mereka menjadi besar.

  • Jadwal dan Kriteria Penerima Bansos Beras 20 Kilogram

    Jadwal dan Kriteria Penerima Bansos Beras 20 Kilogram

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan beras 20 kilogram (kg) per keluarga penerima yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos beras ini akan disalurkan selama Juni—Juli 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras pada periode Juni—Juli tahun ini. Dia menjelaskan bahwa bantuan pangan ini merupakan salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025.

    “Tujuan bantuan pangan beras ini untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat [KPM] dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).

    Arief menyampaikan bahwa penyaluran beras ini diestimasikan mulai akhir Juni hingga Juli 2025 dan dipastikan beras yang disalurkan merupakan kualitas yang baik. ”Estimasi penyaluran akhir Juni—Juli,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Arief menuturkan bahwa penerima bansos beras berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, diharapkan penyaluran bantuan pangan beras tahun ini tepat sasaran. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Adapun, saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya Perum Bulog akan menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat.

    Kriteria Penerima Bansos Beras

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa nantinya penerima bansos beras terdiri atas tiga kategori.

    Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah dengan harga beras yang sudah tinggi, serta ketiga adalah daerah kota.

    Amran berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Di samping itu, Amran juga memastikan harga beras yang bergejolak di pasar akan turun seiring dengan adanya bansos beras stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 360.000 ton beras selama 2 bulan. 

    “Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” ujarnya.

    Adapun, bantuan beras ini berasal dari stok beras di gudang Bulog. Tercatat, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. Kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk 2 bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama 2 bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” jelas Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Bantuan pangan ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementan. Dia menjelaskan Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Menkeu menambahkan bahwa nantinya bantuan pangan ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.

  • Bank Sentral Eropa Lihat Peluang Penguatan Peran Euro di Pasar Global

    Bank Sentral Eropa Lihat Peluang Penguatan Peran Euro di Pasar Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Eksekutif Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) Isabel Schnabel melihat momen strategis untuk memperkuat peran global euro saat investor beralih ke Eropa.

    Melansir Bloomberg pada Senin (9/6/2025), dalam Konferensi Ekonomi Dubrovnik ke-31, Schnabel menekankan bahwa meningkatnya minat investor terhadap aset Eropa mencerminkan “efek kepercayaan positif” yang bisa menjadi titik tolak penguatan euro sebagai mata uang global.

    Dalam paparannya, Schnabel mengungkapkan bahwa pelaku pasar kini lebih condong melakukan diversifikasi ke kawasan Eropa—sebuah sinyal positif yang tak boleh disia-siakan. Ekspektasi akan peningkatan belanja publik, terutama untuk sektor pertahanan dan infrastruktur, menjadi katalis utama pergeseran ini.

    “Dalam konteks Jerman yang memiliki ruang fiskal cukup besar, investor justru mengapresiasi keputusan untuk menghentikan kebijakan penghematan,” ujarnya.

    Schnabel menegaskan, masuknya arus modal ke Eropa berdampak langsung pada pelonggaran kondisi keuangan dan pengurangan fragmentasi kawasan—dua hal yang krusial untuk integrasi ekonomi yang lebih solid.

    Ia juga menggarisbawahi urgensi membentuk pasar obligasi Eropa yang dalam dan likuid untuk memperkuat posisi euro. Bahkan, opsi penerbitan utang bersama untuk mendanai kepentingan publik Eropa kembali dilontarkan sebagai solusi jangka panjang.

    Nada serupa disampaikan Gubernur Bank Sentral Spanyol Jose Luis Escriva yang menyebut dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan global kini memasuki titik jenuh. Dengan kekuatan ekonomi dan volume perdagangan yang bahkan melampaui AS, Eropa dinilai punya peluang riil untuk menjadikan euro sebagai mata uang acuan global.

    “Dengan menjaga stabilitas makro dan institusional, euro memiliki semua syarat untuk menyaingi dolar AS,” kata Escriva.

    Presiden Bundesbank Jerman, Joachim Nagel, turut mendorong penguatan euro, meski menekankan pentingnya menjaga kestabilan dolar. “Kami ingin menjadikan Eropa lebih menarik bagi investor asing, tetapi juga berkepentingan agar dolar tetap stabil,” ujarnya.

    Pernyataan para pejabat ECB ini menegaskan strategi kawasan untuk memanfaatkan ketidakpastian global, termasuk manuver proteksionis Presiden Donald Trump, sebagai peluang untuk memperluas pengaruh euro.

    Dolar AS memang mengalami tekanan sepanjang 2025, merosot terhadap seluruh mata uang utama dalam indeks Bloomberg. Presiden ECB Christine Lagarde menyebut dinamika ini sebagai peluang besar bagi euro untuk merebut sebagian hak istimewa yang selama ini hanya dinikmati dolar.

    “Politisi Eropa harus melihat ini sebagai momen euro global yang tidak boleh disia-siakan,” tegas Lagarde.

  • Harga Pangan Hari Ini Senin (9/6): Beras Medium hingga SPHP Masih Mahal

    Harga Pangan Hari Ini Senin (9/6): Beras Medium hingga SPHP Masih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata beras premium dan beras medium secara nasional masih merangkak naik pada Senin (9/6/2025). Selain itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) juga naik pada pagi ini.

    Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 07.00 WIB, harga rata-rata beras medium dan beras premium masing-masing dibanderol Rp13.737 per kilogram dan Rp15.668 per kilogram secara nasional di tingkat konsumen. Kedua jenis tipe beras ini melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    Untuk diketahui, HET nasional untuk beras medium dan beras premium masing-masing adalah Rp12.500 per kilogram dan Rp14.900 per kilogram.

    Kenaikan juga terjadi pada beras SPHP Bulog yang tembus Rp13.000 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya melampaui HET nasional beras SPHP yang semestinya di level Rp12.500 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat konsumen turun menjadi Rp50.371 per kilogram. Harganya berada di dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) nasional di level Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata cabai merah keriting dibanderol Rp45.433 per kilogram. Adapun, HAP cabai merah keriting adalah Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Untuk cabai merah besar, harga rata-ratanya adalah Rp45.576 per kilogram di tingkat konsumen.

    Panel Harga Bapanas juga menunjukkan harga rata-rata bawang merah di tingkat konsumen dibanderol Rp37.905 per kilogram, di mana rentang HAP komoditas ini adalah Rp36.500–Rp41.500 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata bawang putih bonggol adalah Rp38.977 per kilogram secara nasional. Adapun, HAP nasional komoditas ini berada di rentang Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

    Beralih ke harga pangan yang bersumber protein hewani, seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng masing-masing harga rata-ratanya dibanderol Rp41.163 per kilogram, Rp34.727 per kilogram, dan Rp36.069 per kilogram di tingkat konsumen.

    Berikutnya, harga rata-rata daging ayam ras dibanderol Rp35.139 per kilogram atau berada di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, rata-rata telur ayam ras dipatok Rp29.754 per kilogram di tingkat konsumen, harganya hampir mendekati HAP nasional di level Rp30.000 per kilogram.

    Lebih lanjut, harga rata-rata daging sapi murni dibanderol Rp135.156 per kilogram, atau berada di bawah HAP nasional Rp140.000 per kilogram. Untuk daging kerbau beku impor adalah Rp95.000 per kilogram secara nasional, harganya melampaui HAP nasional di level Rp80.000 per kilogram.

    Harga pangan lainnya, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp19.927 per liter dan Rp16.894 per liter secara nasional. Untuk Minyakita, harga rata-ratanya adalah Rp16.981 per liter di tingkat konsumen.

    Masih di tingkat konsumen, tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing harganya dibanderol Rp12.682 per kilogram dan Rp9.523 per kilogram secara nasional.

    Untuk harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.280 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi dibanderol Rp10.909 per kilogram di tingkat konsumen.

    Data juga menunjukkan rata-rata jagung pakan tingkat peternak dibanderol seharga Rp5.571 per kilogram, sedangkan harga rata-rata kedelai biji kering impor di tingkat konsumen adalah Rp10.478 per kilogram.

  • Negosiasi Dagang AS-China Berlanjut di London Pekan Ini

    Negosiasi Dagang AS-China Berlanjut di London Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Negosiator dagang utama dari Amerika Serikat dan China dijadwalkan memulai babak baru perundingan di London pada Senin (9/6/2025), memunculkan harapan akan meredanya ketegangan antara dua raksasa ekonomi dunia.

    Melansir Bloomberg, delegasi AS dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Mereka akan bertemu dengan delegasi China yang dikomandoi Wakil Perdana Menteri He Lifeng.

    Sebelumnya, kedua pihak saling tuding melanggar kesepakatan yang dicapai pada pertemuan Mei di Jenewa—upaya awal meredam eskalasi perang dagang. Sejak kembalinya Presiden Donald Trump ke Gedung Putih, hubungan bilateral kembali memburuk, memperburuk ketidakpastian yang dihadapi pelaku bisnis dan investor global.

    Sabtu lalu, China mengumumkan telah menyetujui sebagian aplikasi ekspor tanah jarang, meski tidak mengungkap tujuan ekspor atau sektor yang terlibat. Langkah ini menyusul klaim Trump bahwa Presiden Xi Jinping telah menyetujui dilanjutkannya aliran mineral penting tersebut.

    “Kami ingin tanah jarang, magnet yang penting untuk ponsel dan segala sesuatu lainnya mengalir seperti yang terjadi sebelum awal April dan kami tidak ingin ada detail teknis yang memperlambatnya dan itu jelas bagi mereka,” ujar kepala Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett dikutip dari Bloomberg.

    Ketegangan kedua negara memuncak tahun ini setelah perang tarif saling balas mendorong bea masuk menembus 100%. Meskipun kesepakatan di Jenewa dimaksudkan sebagai titik balik, perundingan pasca-pertemuan justru kembali buntu akibat saling tuding.

    Washington mengeluhkan penurunan pasokan magnet tanah jarang yang krusial untuk kendaraan listrik dan pertahanan nasional, sementara Beijing gusar atas pembatasan chip AI milik Huawei, larangan akses terhadap teknologi mutakhir, serta pengawasan ketat terhadap mahasiswa China di AS.

    Tarif AS terhadap barang China dijadwalkan berakhir Agustus, kecuali diperpanjang. Jika pembicaraan gagal, Trump berencana mengembalikan tarif ke tingkat semula yang diumumkan April lalu—lebih tinggi dari tarif dasar 10% saat ini.

    Meski Trump menyampaikan optimisme di media sosial, menyebut pembicaraan akan berlangsung “sangat baik”, sentimen pasar masih ditandai kehati-hatian. Sejak menjabat kembali, Trump baru menandatangani satu kesepakatan dagang besar, yakni dengan Inggris.

    Pertemuan di Jenewa menjadi cermin rumitnya penyusunan kesepakatan dagang antara dua kekuatan besar tersebut.

    Kepala Program Ekonomi Internasional di Atlantic Council Josh Lipsky mengatakan terlalu banyak celah interpretasi yang dibiarkan terbuka, dan keduanya kini menanggung akibatnya.

    “Terjadi kebingungan, bahkan kesalahan tafsir yang disengaja dari kedua pihak, tergantung dari mana Anda melihatnya,” ungkap Lipsky.

    Usai pembicaraan telepon antara kedua pemimpin, China menyatakan bahwa Trump telah menyambut mahasiswa China untuk belajar di AS. Trump pun menegaskan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk menerima mereka.

    Xi tampaknya kini bertaruh pada upaya rekonsiliasi yang diharapkan akan membuahkan hasil konkret dalam waktu dekat—seperti pemangkasan tarif, pelonggaran kontrol ekspor, dan suasana diplomatik yang lebih bersahabat.

    “AS dan China hanya ingin kembali ke tempat mereka berada di Swiss dengan beberapa perjanjian lagi di atas kertas untuk benar-benar memahami apa yang akan dilisensikan, apa yang diizinkan, apa yang tidak,” kata Lipsky.