Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Produk Lokal Bakal Gantikan Impor Balpres, Pedagang: Baju Bekas Lebih Murah

    Produk Lokal Bakal Gantikan Impor Balpres, Pedagang: Baju Bekas Lebih Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang pakaian impor bekas menanggapi rencana pemerintah untuk mensubstitusi suplai balpres dari luar negeri dengan produk pakaian lokal.

    Dewa Iman Sulaeman selaku Ketua Pedagang Pakaian Bekas Pasar Gedebage Bandung menyampaikan bahwa rencana tersebut harus dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Dia menyampaikan bahwa Pasar Gedebage yang menjadi pusat kegiatan thrifting baju impor di Bandung memiliki situasi yang berbeda dengan Pasar Senen, Jakarta.

    “Kalau Senen di [lantai] atas menjual barang bekas, di [lantai] bawah barang baru. Kalau Gedebage semua 100% bekas,” kata Dewa usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (2/11/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa produk baju impor bekas dengan produk lokal memiliki pangsa pasar yang berbeda. Produk baju bekas disebutnya terjangkau oleh masyarakat bawah, sedangkan baju lokal baru belum tentu terjangkau.

    Dewa pun membuka pintu lebar bagi Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang hendak meninjau kegiatan thrifting di Pasar Gedebage, sebagaimana kunjungan serupa ke Pasar Senen beberapa waktu lalu. Menurutnya, kunjungan tersebut akan menjadi kesempatan pedagang untuk bisa menyampaikan aspirasi secara langsung.

    Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) mengusulkan skema pajak baru agar impor baju bekas dapat dilegalkan.

    WR Rahasdikin selaku Ketua Umum APPBI mengusulkan penerapan pajak impor pakaian bekas sebagai solusi atas dihentikannya suplai balpres dari luar negeri, sekaligus untuk menambah pendapatan pajak negara.

    “Statement Pak Purbaya [Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan] terakhir itu katanya butuh pemasukan pajak, pajak mana yang mau dinaikkan? Kan ini merupakan suatu kesempatan pajak baru, kategori pajak impor pakaian bekas,” ujar Rahasdikin dalam RDPU.

    Sebelumnya, Kementerian UMKM akan menggodok aturan substitusi baju impor bekas ke produk lokal, sebagai upaya menyelamatkan pelaku usaha dari pelarangan impor pakaian bekas.

    Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.

    “Ini kan mereka tetap harus tetap hidup, harus tetap berusaha. Makanya kami carikan formulasi, kami coba hubungan dengan produk-produk lokal, brand lokal agar mereka bisa tetap ada substitusi,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

  • Bos Danantara Pastikan Bangun Dapur MBG Bisa Ajukan Kredit ke Himbara

    Bos Danantara Pastikan Bangun Dapur MBG Bisa Ajukan Kredit ke Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa melalui pembiayaan kredit dari himpunan bank milik negara (himbara).

    Rosan mengatakan, pengusaha yang ingin membangun Dapur MBG untuk menyediakan menu setiap harinya bagi siswa sekolah maupun ibu hamil bisa mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

    Rosan mengatakan bahwa hal ini sudah diterapkan pada dua pekan yang lalu. Dengan demikian, pengusaha yang membangun Dapur MBG bisa mengajukan pembiayaan dari sebelumnya menerapkan sistem reimbursement.

    “Sekarang dari awal, pendanaan kami bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini. Dari awal. Pegangan kami apa? Perjanjian antara BGN [Badan Gizi Nasional] dengan teman-teman di daerah. Itu sudah cukup buat kami, dan itu akan kami berikan bisa pendanaan di seluruh Indonesia, baik itu Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Indonesia,” ujarnya kepada peserta Rapimnas Kadin 2025, Jakarta, Selasa (2/12/2025). 

    Rosan menyebut peluang pembiayaan itu utamanya untuk pembuatan Dapur MBG di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Dia menyebut kesempatan ini bakal mempermudah pengusaha berkontribusi positif dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. 

    Mantan Ketua Umum Kadin itu juga mengaku telah mendengar bahwa asosiasi pengusaha nasional tersebut sudah membangun 500 SPPG. 

    “Saya bilangnya ini adalah suatu investasi, tetapi secara bersamaan ini pahalanya banyak juga dan berpenghasilan tetap, karena bisa dihitung secara tetap, investasinya berapa, dibayarnya tiap bulan berapa, dan itu bisa bertumbuh. Semakin banyak anggota Kadin berpartisipasi, itu semakin baik,” terangnya. 

    Kadin Bangun SPPG

    Melalui keterangan pers tertulis sebelumnya, Kadin Indonesia mengumumkan telah membangun 500 SPPG di berbagai wilayah 3T sebagai bagian dari salah satu program Quick Wins Kadin Indonesia, yakni MBG Gotong Royong.  

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho saat hadir di acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (19/11/2025). 

    Taufan yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa pembangunan SPPG tersebut merupakan bentuk dukungan anggota Kadin terhadap program strategis pemerintah. 

    “Kami sudah jalankan 500 SPPG di daerah 3T. Ini adalah bukti nyata komitmen Kadin dalam mendukung agenda strategis nasional dan memastikan akses gizi untuk masyarakat tertinggal,” ujar Taufan.

  • Syarat, Cara, dan Link Daftar Mudik Motor Gratis Nataru 2025

    Syarat, Cara, dan Link Daftar Mudik Motor Gratis Nataru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi membuka program Mudik Motor Gratis (Motis) khusus momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Pendaftaran dibuka mulai dari 1 Desember hingga 29 Desember 2025, sementara tanggal pengangkutan kendaraan roda dua berlangsung mulai 23 Desember hingga 30 Desember 2025. 

    DJKA menyediakan dua lintas pelayanan. Lintas Utara mencakup Jakarta Gudang—Pasar Senen (penumpang)—Bekasi (penumpang)—Cirebon Prujakan—Tegal—Pekalongan—Semarang Tawang. 

    Lintas Tengah melalui rute Jakarta Gudang—Pasar Senen (Penumpang)—Cirebon Prujakan—Purwokerto—Kebumen—Kutoarjo—Lempuyangan—Purwosari.

    DJKA menyampaikan, peserta yang mengikuti ini wajib tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

    “⁠Pemudik yang telah mendaftarkan diri di program Motis wajib untuk mengikuti dan apabila mengundurkan/membatalkan diri maka pemudik tidak dapat mengikuti program ini di tahun berikutnya,” tulis DJKA dalam laman resminya, dikutip pada Selasa (2/12/2025). 

    Nantinya, bagi peserta yang sudah berhasil mendaftar secara online wajib melakukan verifikasi ke posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar.

    Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor, diwajibkan memiliki/menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya. Sepeda motor diserahkan pada H-1 atau 2 hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor dan wajib menunjukkan KTP asli pendaftar dan bukti pendaftaran.

    Bagi peserta yang ikut serta mudik bersama motor, kode booking tiket kereta api akan diberikan pada saat penyerahan sepeda motor.

    Perlu diingat bagi masyarakat yang mengikuti program ini bahwa sepeda motor yang masuk di stasiun penyerahan maupun yang keluar di stasiun tujuan, akan dikenakan biaya Parkir oleh pengelola parkir resmi stasiun.

    Tidak diperkenankan pula menitipkan helm dan kaca spion dan BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan. 

    Calon peserta dalam mendaftar melalui https://motis.djka.kemenhub.go.id.

    Sebelumnya, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan, KAI menyediakan layanan pengiriman motor secara gratis bagi masyarakat yang akan kembali ke kampung halaman maupun sebaliknya dengan kapasitas 5.568 unit motor dan 12.720 penumpang. 

    Program ini berjalan pada 23–30 Desember 2025 dan 2–5 Januari 2026, dengan pendaftaran mudik gratis dibuka 1 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di 14 stasiun yang telah ditetapkan. 

    Selain itu, KAI menyediakan diskon 30% untuk perjalanan kelas ekonomi komersial, dengan kuota mencapai 1.509.080 pelanggan untuk 156 KA reguler dan 26 KA tambahan.

    Syarat Pendaftaran Motis 2025: 

    1.Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C

    2.Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc

    3. Satu motor dapat difasilitasi pembelian 2 tiket penumpang dan satu tiket infant (anak umur di bawah 3 tahun), dengan persyaratan:

    -Pembelian Tiket KA untuk peserta Motis adalah sesuai dengan nama peserta Motis yang terdaftar

    -Penumpang kedua tercantum dalam Kartu Keluarga Peserta yang terdaftar

    -Tiket yang telah dibeli tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal, dan perubahan nama penumpang

  • Pemerintah Siapkan Rp46,87 Triliun, Subsidi 9,84 Juta Ton Pupuk di 2026

    Pemerintah Siapkan Rp46,87 Triliun, Subsidi 9,84 Juta Ton Pupuk di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi tahun anggaran 2026 mencapai 9,84 juta ton dengan total anggaran Rp46,87 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan alokasi pupuk tahun depan disiapkan untuk memastikan kebutuhan petani dan pembudidaya ikan tetap terpenuhi.

    “Pupuk untuk tahun depan, baru dalam sejarah pertama kali pupuk turun 20% tahun ini. Tahun depan kita cadangkan, ada tetap 9,5 juta [ton pupuk] untuk pertanian dan tadi juga dari perikanan 295.000 ton, dengan total kira-kira plafon anggaran Rp46 triliun,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas SPHP jagung dan pupuk bersubsidi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Dia menjelaskan bahwa fluktuasi harga pupuk global menjadi salah satu faktor pemerintah menjaga fleksibilitas plafon anggaran.

    “Nilainya Rp46,87 triliun, plafon bisa turun bisa naik. Tetapi yang paling penting pupuk itu kan volumenya, harga itu bisa turun bisa naik, kayak sekarang harganya turun,” ujarnya.

    Jika diperinci, untuk sektor pertanian, pemerintah menyiapkan 9,55 juta ton pupuk dengan plafon Rp45,93 triliun, ditujukan kepada 14,1 juta NIK petani. Rinciannya meliputi 4,42 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK, 81.179 ton NPK formula, 558.273 ton pupuk organik, serta 16.499 ton ZA.

    Adapun untuk sektor perikanan, anggaran sebesar Rp941,47 miliar dialokasikan untuk 295.686 ton pupuk bagi 101.678 NIK pembudidaya ikan. Pupuk tersebut terdiri atas 125.397 ton urea, 86.455 ton SP-36, dan 83.834 ton pupuk organik.

  • Migrasi ke Truk Listrik, Biaya Operasional Perusahaan Logistik Turun hingga 80%

    Migrasi ke Truk Listrik, Biaya Operasional Perusahaan Logistik Turun hingga 80%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kargo Technologies mendorong perusahaan logistik untuk migrasi ke mobil maupun truk listrik karena mampu memangkas biaya operasional secara signifikan, yang pada akhirnya menekan biaya logistik. 

    Founder Kargo Technologies Tiger Fang menyampaikan, berdasarkan uji coba yang dilakukan bersama mitranya, terbukti penggunaan kendaraan listrik dapat memangkas biaya operasional secara umum hingga 80%. 

    Meski demikian, penghematan tersebut bergantung pada penggunaan harian armada listrik tersebut. 

    “Hal ini benar-benar tergantung pada kebutuhan penggunaan harian dan jarak tempuh harian yang Anda butuhkan. Kami memperkirakan rata-rata dapat menghemat hingga 30% dibandingkan dengan truk konvensional,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (2/12/2025). 

    Kargo Technologies, perusahaan teknologi logistik terkemuka di Asia Tenggara, hari ini resmi memperkenalkan identitas visual terbarunya serta meluncurkan program kemitraan logistik berbasis kendaraan listrik bagi para shipper dan klien korporasi.  

    Dalam hal ini, Kargo Technologies membeli armada dari produsen kendaraan, dan menyewakannya kepada mitra-mitra, seperti Shopee Express (SPX), Astro, Modena, hingga Teleport. 

    Perusahaan yang mengadopsi EV akan memperoleh berbagai keunggulan dibandingkan armada konvensional. Dengan mengintegrasikan data EV ke dalam platform Kargo Nexus, shipper memperoleh visibilitas operasional yang transparan dan real-time dan menjawab tantangan efisiensi yang dihadapi organisasi logistik dari berbagai skala.

    Pada kesempatan yang sama, Director Kargo Technologies Marselinus Erick menjelaskan bahwa efek yang paling tampak dari penggunaan kendaraan listrik untuk sektor logistik, yakni penurunan biaya bahan bakar secara signifikan.

    Membandingkan dengan kendaraan konvensional yang menggunakan solar dan sejenisnya, menghabiskan biaya sekitar Rp4 juta per bulan. Sementara migrasi ke kendaraan listrik, hanya memakan biaya Rp800.000 per bulan. 

    “Sebesar 70%-80% [penghematan] sesuai dengan penggunaannya soalnya kalau listrik semakin jauh hematnya semakin banyak,” tambahnya. 

    Harapannya, langkah ini juga dapat menekan biaya logistik secara bertahap. Nantinya pun, Kargo Technologies berencana migrasi kendaraan listrik bukan hanya truk kecil saja, tetapi juga ukuran medium dan besar dapat beralih sepenuhnya ke listrik. 

    “Secara untuk biaya logistik harapan kami juga perlahan-lahan akan bisa turun karena kita bantu dari sisi elektrifikasinya,” tuturnya. 

    Saat ini, Kargo Technologies telah menjalankan 20 unit armada listrik khusus mobil/truk.

    Perusahaan menargetkan pengoperasian lebih dari 500 EV pada 2025, meningkat menjadi 2.500 EV pada 2026, target ini menjadi bagian dari visi jangka panjang perusahaan untuk melakukan elektrifikasi penuh terhadap seluruh operasi logistik pada 2035.

  • Investor Minta Percepatan Izin Bangun Industri Semikonduktor, Ini Kata Rosan

    Investor Minta Percepatan Izin Bangun Industri Semikonduktor, Ini Kata Rosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani menanggapi desakan percepatan izin pembangunan industri semikonduktor di Batam. Pasalnya, investor asing yang menanamkan modal tersebut telah siap untuk mulai konstruksi pada awal 2026. 

    Rosan yang juga merupakan CEO Danantara itu mengungkap bahwa pihaknya telah memastikan agar perizinan yang berada di kementerian/lembaga pusat tidak akan sulit untuk didapatkan karena selaras dengan PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

    “Saya yakin sih semua perizinan di kita enggak ada yang lama maupun enggak ada yang susah, apalagi tadi saya sudah sampaikan dengan adanya PP 28 itu terintegrasi secara automatic,” jelasnya. 

    Lewat aturan tersebut, perizinan investor diklaim makin mudah. Bahkan, BKPM telah menerbitkan 153 izin usaha setelah 2 bulan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Untuk diketahui, PP tersebut mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha ke dalam sistem di bawah BKPM yakni Online Single Submission (OSS) secara otomatis.

    Aturan baru itu juga memungkinkan sistem perizinan berusaha secara fiktif positif, di mana BKPM bisa langsung menerbitkan izin usaha secara langsung kendati molor di kementerian/lembaga (k/l) lain sehingga melampaui service level agreement.

    Di sisi lain, Rosan juga menegaskan untuk investasi di Batam wewenangnya berada di otorita daerah tersebut karena merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK). 

    “Di Batam itu kan izinnya berdiri sendiri di Batam karena Batam Kawasan Ekonomi Khusus jadi di Batam itu perizinannya, jadi mereka harus mengurusnya di Batam karena Batam diberikan otoritas sendiri untuk menyangkut seluruh perizinan di Batam,” jelasnya. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, konsorsium perusahaan telah terbentuk dan akan menggelontorkan investasi US$26,73 miliar atau setara Rp443 triliun untuk membangun industri semikonduktor di Batam.

    Perusahaan berbasis di AS dan Jerman itu telah tergabung dalam konsorsium di bawah PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, dan Tynergy Group. 

    Adapun, Tynergy Group terdiri atas PT Energy Tech Indonesia dan PT Essence Global Indonesia. Konsorsium tersebut segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika, dan produksi kaca di Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park, Pulau Galang, Kepulauan Riau.

    Presiden Direktur PT Quantum Luminous Indonesia Walter William Grieves mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat realisasi investasi besar di sektor industri berbasis semikonduktor dan industri manufaktur kaca berteknologi tinggi di Indonesia. 

    “Kita sudah menyampaikan surat untuk percepatan investasi kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi untuk kedua kalinya, dan kami juga sudah melakukan penandatanganan komitmen investasi di acara Anugerah Investasi yang diselenggarakan oleh BP Batam dan disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam, Ibu Li Claudia Chandra dan kami mengajak BP Batam beserta jajarannya untuk ikut melihat langsung fasilitas yang kami bangun di Amerika Serikat dan Jerman, untuk melakukan ekspansi di Pulau Galang,” ujar Presiden Direktur PT QLI Walter Grieve. 

    Pembangunan ekosistem tersebut akan dibangun bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wirajaja Group di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam.

    Sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi investasi proyek, perusahaan-perusahaan tersebut kini secara resmi mendesak percepatan finalisasi seluruh proses perizinan yang diperlukan agar konstruksi tahap pertama dapat segera dimulai.

    Tynergy Group dan PT Quantum Luminous Indonesia menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dan siap memulai Pembangunan setelah seluruh perizinan teknis dan administratif dirampungkan serta berpartisipasi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2029 sebesar 8%.

  • Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Pengusaha Sebut Aturan Baru Kawasan Berikat Bisa Jadi Mainan Mafia Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) tengah mengkhawatirkan munculnya permainan mafia kuota impor dengan pemberlakuan aturan baru kawasan berikat yang tidak transparan. 

    Sekjen APSyFI Farhan Aqil mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah untuk mengembalikan tujuan awal fasilitas kawasan berikat untuk produksi industri berorientasi ekspor. 

    Dalam rencana Kementerian Keuangan, kuota penjualan domestik dari kawasan berikat akan dipangkas menjadi 25% dari sebelumnya 50%. Sebelumnya, pemberian kuota penjualan domestik dilakukan lantaran permintaan global yang lesu. 

    “Iya, memang terlihat ada dorongan ekspor dengan mengurangi porsi dari 50% ke 25%, tapi di balik itu dikasih opsi sampai 100% asal dapat rekomendasi dari Kemenperin,” kata Farhan kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/11/2025). 

    Pelaku usaha mengaku khawatir dengan aturan memberikan 100% kuota penjualan domestik atas rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut APSyFI, aturan tersebut justru akan menjadi polemik baru. 

    Sebab, perizinan penjualan kawasan berikat ke pasar domestik sebesar 100% dengan menggunakan rekomendasi dari Kemenperin dapat memunculkan mafia kuota impor. 

    “Yang kami soroti justru rekomendasi Kemenperin ini yang menjadi sumber masalah utama karena ketidakbersediaan Kemenperin untuk transparansi maka kuota impornya terus berlebih,” jelas Farhan. 

    Dengan adanya tambahan wewenang Kemenperin untuk memberikan rekomendasi kuota domestik untuk pengusaha kawasan berikat, maka barang yang masuk ke pasar domestik menjadi tidak terkontrol dan akan mengakibatkan produsen lokal terus tertekan.

    “Nah, dengan sistem yang tidak transparan ini jadi mainan mafia kuota,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan pemangkasan kuota penjualan domestik kawasan berikat menjadi 25%. 

    “Kan tetap bisa dengan dasar untuk substitusi impor,” ungkapnya, dihubungi terpisah. 

    Terlebih, AGTI menilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah pulih dengan ekspor mencapai US$8,07 miliar hingga Agustus 2025, dengan pertumbuhan industri TPT mencapai 5,92% pada triwulan III/2025. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kuota penjualan ke pasar domestik bagi industri di kawasan berikat dari 50% menjadi 25% mutlak dilakukan demi menjaga persaingan usaha yang sehat, meski pengusaha minta kelonggaran. 

    Purbaya menjelaskan bahwa desain awal kawasan berikat sejatinya adalah berorientasi ekspor. Kelonggaran kuota pasar domestik hingga 50% yang sempat berlaku sebelumnya merupakan kebijakan pengecualian atau diskresi akibat ambruknya permintaan global saat pandemi Covid-19.

    Bendahara negara itu menyoroti adanya ketimpangan apabila fasilitas ini tidak diketatkan. Industri di kawasan berikat memiliki keunggulan economies of scale (skala ekonomi) karena kemudahan impor bahan baku dalam volume besar.

    Menurutnya, jika produk dari kawasan berikat membanjiri pasar dalam negeri tanpa pembatasan ketat maka industri domestik non-fasilitas akan tergerus karena kalah bersaing dari sisi struktur biaya. 

    “Biar bagaimanapun, kawasan berikat bisa impor banyak di sana, yang domestik pasti ada kerugian di situ. Jadi kami kembalikan ke desain semula saja,” tegasnya, beberapa waktu lalu. 

  • Ekspor Batu Bara Lesu, Pemerintah Perlu Diversifikasi Pasar

    Ekspor Batu Bara Lesu, Pemerintah Perlu Diversifikasi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengingatkan pemerintah melakukan diversifikasi pasar batu bara di tengah lesunya kinerja ekspor sang emas hitam.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batu bara mencapai US$20,09 miliar pada Januari-Oktober 2025. Realisasi itu turun 20,25% year-on-year/yoy dibandingkan periode sama tahun lalu, yakni US$25,19 miliar.

    Sementara itu, volumenya juga menurun 4,10% dari sebelumnya 334,19 juta ton menjadi 320,47 juta ton. Adapun, pangsa untuk komoditas ini adalah 9% dari total ekspor nonmigas.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, di tengah lesunya kinerja ekspor, pemerintah perlu melakukan diversifikasi atau mencari alternatif negara-negara pasar ekspor yang potensial. Di samping itu, pemerintah juga perlu mendorong hilirisasi batu bara.

    “Yang perlu dilakukan, diversifikasi atau mencari alternatif negara-negara pasar ekspor yang potensial serta percepatan hilirisasi batu bara dengan mendorong pengembangan batu bara menjadi bentuk energi lain atau produk lain,” tutur Bisman kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Dia juga mengingatkan pemerintah perlu mengatur dan mengendalikan produksi yang berimbang dan proporsional. Hal ini agar pasar batu bara tidak semakin oversupply.

    Bisman menilai permintaan batu bara global sedang menurun karena banyak negara yang meningkatkan produksi domestiknya antara lain China dan India. Apalagi, kedua negara itu merupakan pangsa pasar utama Indonesia.

    “Selain itu penggunaan energi terbarukan pelan-pelan mulai naik sehingga penggunaan batu bara jadi menurun. Juga secara umum industri dan kondisi ekonomi di berbagai negara sedang melambat,” ujar Bisman.

    Setali tiga uang, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan sejumlah biang kerok kinerja ekspor batu bara lesu sepanjang Januari-Oktober 2025.

    Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menilai lesunya kinerja ekspor emas hitam dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

    “Di pasar global, kenaikan produksi domestik di negara tujuan utama seperti China dan India menekan kebutuhan impor mereka,” jelas Gita.

    Selain itu, terjadi pergeseran preferensi kualitas batu bara menuju medium to high rank coal di beberapa pasar, sementara sebagian negara juga mulai mengurangi permintaan seiring perkembangan bauran energi dan meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT).

    Menurut Gita, dalam situasi seperti ini, yang dapat dilakukan perusahaan adalah memperkuat efisiensi operasional.

    “Ini untuk menjaga daya saing serta menyesuaikan strategi pasar agar tetap kompetitif di tengah perubahan struktur permintaan,” kata Gita.

  • Menteri Rosan Targetkan Pabrik Hilirisasi Kelapa Rp1,66 triliun Rampung 2026

    Menteri Rosan Targetkan Pabrik Hilirisasi Kelapa Rp1,66 triliun Rampung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menargetkan pembangunan pabrik untuk menunjang hilirisasi kelapa rampung pada 2026.

    Adapun pabrik itu bakal dibangun di Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi mencapai US$100 juta atau setara Rp1,66 triliun (asumsi kurs Rp16.627 per US$).

    “Insya Allah pada tahun 2026 ini pabriknya akan selesai Di daerah Morowali dan itu akan menyerap 500 juta butir kelapa setiap tahunnya,” ucap Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (2/12/2025).

    Menurut Rosan, pembangunan pabrik itu dapat menciptakan 10.000 lapangan kerja baru.

    Dia menjelaskan, hilirisasi kelapa penting dan memiliki peluang tersendiri. Rosan menyebut, selama ini kelapa mentah hanya diekspor ke China untuk diolah oleh negara tersebut.

    Oleh karena itu, pihaknya pun membujuk China untuk membangun pabrik pengolahan kelapa di Tanah Air. Dia menilai, langkah ini dapat menguntungkan kedua negara.

    “Kami terbang ke sana [China], menyakinkan mereka untuk membuka pabriknya di sini, sehingga harga kelapanya juga makin meningkat di sini. Karena mereka tidak lagi perlu memperlakukan biaya logistik pengiriman kelapa dari Indonesia ke China,” jelas Rosan.

    Dia menambahkan bahwa saat ini pemerintah juga berencana memulai hilirisasi kelapa di daerah lain. Adapun daerah yang dibidik seperti Riau.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan harga kelapa bulat di tingkat petani dapat mencapai level Rp6.000 per butir. 

    Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menuturkan hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dari sektor kelapa dan produk turunannya. 

    Amran menyatakan harga kelapa di sejumlah daerah telah menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak program hilirisasi berjalan dari Rp600 per butir menjadi Rp3.500 per butir.

    “Yang jelas, harga, kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa, sebelum kita hilirisasi, harganya Rp600 per biji. Sekarang Rp3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500%. Dan kita harap, harusnya harganya minimal Rp5.000. Dan bisa naik 1.000%, harusnya. Rp6.000 berarti [naik] 1.000%,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).  

    Secara teori, lanjut dia, hilirisasi kelapa akan meningkatkan nilai ekonomi hingga Rp2.400 triliun dari sebelumnya hanya Rp24 triliun. 

    “Komoditas yang selama ini kita ekspor, contoh kelapa nilainya Rp24 triliun sekarang ekspor kita. Kita terbesar nomor satu dunia,” imbuhnya.

    Ke depan, Amran optimistis hilirisasi komoditas pertanian, termasuk kelapa dan gula, akan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja langsung di sektor perkebunan dan peternakan, serta total 3 juta tenaga kerja dalam jangka menengah. 

    Selain kelapa, Amran menargetkan Indonesia swasembada gula putih pada 2026, sekaligus mengembalikan kejayaan industri gula nasional seperti era kolonial.

  • Ekonom Sebut Target Surplus Ekspor RI 2025 Sulit Tercapai, Mengapa?

    Ekonom Sebut Target Surplus Ekspor RI 2025 Sulit Tercapai, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan ekspor Indonesia pada Oktober 2025 masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, tetapi target surplus tahunan di atas US$35 miliar dinilai sulit tercapai.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren net ekspor hingga Oktober tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, meski realisasinya belum sesuai target.

    “Hingga Oktober, tren net ekspor menunjukkan sinyal positif, walau masih di bawah target. Hal ini tetap akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

    Namun, Wijayanto menuturkan surplus ekspor hingga Oktober baru mencapai US$24 miliar, sekitar 69% dari target. Kondisi ini dipengaruhi tren penurunan harga komoditas serta perlambatan ekonomi China.

    “Untuk mengejar target, apalagi di tengah tren pelemahan harga komoditas dan perlambatan ekonomi China, bukanlah hal yang realistis bagi kita,” ujarnya.

    Menurut Wijayanto, langkah pemerintah dalam dua bulan terakhir tahun ini terbatas. Salah satunya dengan menjaga nilai tukar rupiah.

    “Paling tidak nilai tukar rupiah harus stabil dan kompetitif, manajemen ekspor-impor diperbaiki, dan impor ilegal ditekan,” jelasnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia mencapai US$24,24 miliar pada Oktober 2025, atau turun 2,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$24,81 miliar.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan penurunan ekspor secara tahunan utamanya didorong oleh penurunan nilai ekspor migas.

    Perinciannya, nilai ekspor migas mencapai US$0,89 miliar pada Oktober 2025, atau turun 33,60% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari US$1,35 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas juga turun 0,51% yoy dari US$23,46 miliar pada Oktober 2024 menjadi US$23,34 miliar.

    “Penurunan nilai ekspor Oktober 2025 secara tahunan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor migas, yaitu pada komoditas minyak mentah yang turun 54,68% dengan andil -0,34%,” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

    Komoditas hasil minyak juga turun 40,11% dengan andil -0,65%, serta gas yang turun 26,20% dengan andil -0,84%.

    Namun sepanjang Januari—Oktober 2025, BPS mencatat total ekspor meningkat 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai US$218,82 miliar. Sepanjang sepuluh bulan pertama 2025, total ekspor mencapai US$234,04 miliar.

    Dari sana, total ekspor migas mencapai US$10,93 miliar atau turun 16,11% dibandingkan Januari—Oktober 2024 yang mencapai US$13,02 miliar. Di sisi lain, total ekspor nonmigas mencapai US$223,12 miliar atau naik 8,42% dibandingkan Januari—Oktober 2024 senilai US$205,79 miliar.

    BPS menyebut peningkatan nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2025 ini disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan andil sebesar 11,68%.