Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Ragam Bocoran Hasil Pertemuan AS-China untuk Turunkan Tensi Perang Dagang

    Ragam Bocoran Hasil Pertemuan AS-China untuk Turunkan Tensi Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan China berlanjut ke hari kedua pada Selasa (10/6/2025), saat kedua kekuatan ekonomi dunia mencoba meredakan ketegangan terkait ekspor teknologi dan pengiriman mineral tanah jarang.

    Hari pertama pertemuan berlangsung lebih dari enam jam di Lancaster House, salah satu bangunan bersejarah di dekat Istana Buckingham, London, dan ditutup sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Seorang pejabat AS mengatakan pertemuan lanjutan akan digelar pukul 10 pagi keesokan harinya.

    Presiden AS Donald Trump memberikan perkembangan positif hari pertama perundingan tersebut, namun mengakui bahwa prosesnya jauh dari mudah.

    “Kami berjalan baik dengan China. Tapi China itu tidak mudah. Saya hanya menerima laporan yang baik,” jelas Trump seperti dikutip Bloomberg, Selasa (10/6/2025).

    Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, didampingi Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Hadirnya Lutnick, mantan CEO Cantor Fitzgerald, menegaskan betapa pentingnya isu pengendalian ekspor dalam agenda pembicaraan.

    Bessent menyebut pertemuan itu “positif”, sementara Lutnick menyebutnya “berbuah hasil.”

    Delegasi China dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng, yang memilih bungkam usai pertemuan. Ia didampingi oleh Menteri Perdagangan Wang Wentao dan Wakilnya, Li Chenggang, yang juga menjabat sebagai perwakilan dagang.

    Namun, ketika ditanya apakah ekspor akan benar-benar dilonggarkan, Trump menjawab diplomatis: “Kita lihat saja nanti.”

    Ia kembali menuding China telah menjarah Amerika Serikat selama bertahun-tahun,” meski menambahkan, “Kami ingin membuka akses ke China.”

    Penasihat Ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett menyatakan kepada CNBC International bahwa setelah pertemuan di London, pihak AS berharap pembatasan ekspor akan dilonggarkan dan China mulai menggelontorkan pasokan tanah jarang secara besar-besaran.

    Meski demikian, Hassett menegaskan bahwa pelonggaran itu tidak mencakup chip semikonduktor tercanggih Nvidia yang digunakan untuk kecerdasan buatan.

    “Produk Nvidia kelas atas seperti H2O tidak masuk dalam wacana ini,” tegasnya.

    Putaran pembicaraan ini merupakan yang pertama sejak pertemuan delegasi di Jenewa sebulan lalu. Kala itu, kedua pihak sepakat menangguhkan tarif selama 90 hari untuk memberi ruang negosiasi atas ketimpangan dagang yang disebut pemerintahan Trump sebagai akibat praktik tidak adil dari China.

    Namun, kesepakatan gencatan itu belum mampu menghidupkan kembali perdagangan. Ekspor China ke AS turun tajam pada Mei—penurunan terbesar sejak awal pandemi—sementara impor dari AS merosot hampir 20%.

    Percakapan telepon pekan lalu antara Trump dan Presiden Xi tampaknya menjadi pemicu utama dimulainya kembali negosiasi.

    Ketegangan dagang terus memanas sepanjang tahun ini setelah Trump menaikkan bea masuk atas produk China dan dibalas oleh Beijing, memperbesar tekanan terhadap dunia usaha di kedua negara.

    Ekspektasi Inflasi AS Membaik

    Sementara itu, Ekspektasi konsumen Amerika Serikat terhadap tekanan inflasi menunjukkan perbaikan di semua cakrawala waktu pada Mei 2025, seiring meredanya pesimisme rumah tangga terhadap kondisi pasar tenaga kerja.

    Survei bulanan Federal Reserve Bank of New York yang dikutip Bloomberg pada Selasa (10/6/2025) mencatat bahwa ekspektasi median inflasi dalam satu, tiga, dan lima tahun ke depan semuanya mengalami penurunan.

    Proyeksi untuk tahun mendatang turun tajam menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,6% di April. Untuk jangka tiga tahun, ekspektasi turun ke 3% dari 3,2%, sementara untuk lima tahun ke depan sedikit melemah ke 2,6%.

    Penurunan ekspektasi harga ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menyepakati penurunan tarif impor China, langkah yang meski bersifat sementara, memberikan sinyal positif ke pasar. Peningkatan sentimen konsumen juga tercermin dalam survei lain yang mencerminkan optimisme setelah pengumuman kebijakan tersebut.

    Sejak awal tahun, konsumen mengantisipasi lonjakan harga dan perusahaan mulai melakukan penyesuaian, sebagian untuk menutupi biaya impor yang meningkat. Namun kini, ekspektasi tersebut mulai melandai.

    Laporan menyebut para pejabat The Fed secara aktif memantau persepsi inflasi konsumen untuk menilai dampak jangka panjang kebijakan tarif terhadap tekanan harga.

    Perbaikan ekspektasi terjadi merata di semua kelompok umur, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Sementara itu, indikator pasar masih sejalan dengan target inflasi 2% yang ditetapkan The Fed.

    Bank sentral AS secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam pertemuan tanggal 17–18 Juni mendatang di Washington.

  • Harga Pangan Hari Ini Selasa (10/6): Beras Premium hingga Medium Kompak Naik

    Harga Pangan Hari Ini Selasa (10/6): Beras Premium hingga Medium Kompak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata beras premium dan beras medium secara nasional masih naik pada Selasa (10/6/2025). Di sisi lain, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) terpantau berangsur turun.

    Melansir data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 07.05 WIB, harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen dibanderol Rp13.676 per kilogram. Secara nasional, harganya masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang semestinya di level Rp12.500 per kilogram.

    Kondisi serupa juga terjadi pada beras premium yang harga rata-ratanya adalah Rp15.566 per kilogram di tingkat konsumen. Padahal, HET nasional beras premium adalah Rp14.900 per kilogram.

    Di sisi lain, harga rata-rata beras SPHP Bulog mulai berangsur turun menjadi Rp12.200 per kilogram di tingkat konsumen. Untuk diketahui, HET nasional beras SPHP adalah Rp12.500 per kilogram.

    Beralih ke aneka cabai, harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat konsumen juga turun menjadi Rp52.439 per kilogram. Harganya masih berada di dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) nasional di level Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Senada, harga rata-rata cabai merah keriting turun menjadi Rp39.689 per kilogram. Adapun, HAP cabai merah keriting adalah Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata cabai merah besar adalah Rp38.625 per kilogram di tingkat konsumen.

    Komoditas pangan lainnya, seperti bawang merah dibanderol dengan harga rata-rata Rp36.058 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya berada di bawah HAP Rp36.500–Rp41.500 per kilogram.

    Untuk harga rata-rata bawang putih bonggol berangsur turun menjadi Rp38.115 per kilogram secara nasional. Adapun, HAP nasional bawang putih bonggol berada di rentang Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

    Panel Harga Bapanas juga menunjukkan pangan yang bersumber protein hewani, seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng yang masing-masing harganya dibanderol Rp37.756 per kilogram, Rp33.444 per kilogram, dan Rp33.704 per kilogram secara rata-rata nasional di tingkat konsumen.

    Panel Harga Bapanas juga menunjukkan harga rata-rata daging ayam ras yang dibanderol Rp34.843 per kilogram atau berada di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata telur ayam ras adalah Rp28.659 per kilogram di tingkat konsumen, atau berada HAP nasional di level Rp30.000 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata daging sapi murni mencapai Rp131.889 per kilogram atau berada di bawah HAP nasional Rp140.000 per kilogram. Untuk daging kerbau segar lokal dan daging kerbau beku impor masing-masing adalah Rp140.000 per kilogram dan Rp101.000 per kilogram di tingkat konsumen.

    Masih di tingkat konsumen, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.079 per liter dan Rp17.275 per liter secara nasional. Sementara itu, harga rata-rata Minyakita masih melampaui HET Rp15.700 per liter, atau pada pagi ini dibanderol Rp17.088 per liter secara nasional.

    Lalu, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah adalah Rp12.678 per kilogram dan Rp9.815 per kilogram secara nasional. Untuk harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.433 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi dibanderol Rp11.428 per kilogram di tingkat konsumen.

    Terakhir, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak dibanderol Rp5.847 per kilogram dan harga rata-rata kedelai biji kering impor di tingkat konsumen adalah Rp10.938 per kilogram.

  • Survei The Fed Sebut Penundaan Tarif AS-China Bikin Ekspektasi Inflasi Membaik

    Survei The Fed Sebut Penundaan Tarif AS-China Bikin Ekspektasi Inflasi Membaik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekspektasi konsumen Amerika Serikat terhadap tekanan inflasi menunjukkan perbaikan di semua cakrawala waktu pada Mei 2025, seiring meredanya pesimisme rumah tangga terhadap kondisi pasar tenaga kerja.

    Survei bulanan Federal Reserve Bank of New York yang dikutip Bloomberg pada Selasa (10/6/2025) mencatat bahwa ekspektasi median inflasi dalam satu, tiga, dan lima tahun ke depan semuanya mengalami penurunan.

    Proyeksi untuk tahun mendatang turun tajam menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,6% di April. Untuk jangka tiga tahun, ekspektasi turun ke 3% dari 3,2%, sementara untuk lima tahun ke depan sedikit melemah ke 2,6%.

    Penurunan ekspektasi harga ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menyepakati penurunan tarif impor China, langkah yang meski bersifat sementara, memberikan sinyal positif ke pasar. Peningkatan sentimen konsumen juga tercermin dalam survei lain yang mencerminkan optimisme setelah pengumuman kebijakan tersebut.

    Sejak awal tahun, konsumen mengantisipasi lonjakan harga dan perusahaan mulai melakukan penyesuaian, sebagian untuk menutupi biaya impor yang meningkat. Namun kini, ekspektasi tersebut mulai melandai.

    Laporan menyebut para pejabat The Fed secara aktif memantau persepsi inflasi konsumen untuk menilai dampak jangka panjang kebijakan tarif terhadap tekanan harga.

    Perbaikan ekspektasi terjadi merata di semua kelompok umur, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Sementara itu, indikator pasar masih sejalan dengan target inflasi 2% yang ditetapkan The Fed.

    Bank sentral AS secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam pertemuan tanggal 17–18 Juni mendatang di Washington.

    Perbaikan di Pasar Tenaga Kerja

    Kebijakan perdagangan dan imigrasi terbaru dari pemerintahan Trump juga diperkirakan akan memengaruhi dinamika pasar kerja. Beberapa pejabat The Fed memperkirakan tingkat pengangguran berpotensi naik tahun ini.

    Namun, di sisi lain, pandangan publik terhadap prospek pekerjaan menunjukkan perbaikan pada Mei. Kemungkinan kehilangan pekerjaan dalam setahun ke depan turun 0,5 poin persentase. Sementara itu, jumlah responden yang mengaku siap berhenti bekerja secara sukarela meningkat.

    Harapan akan kenaikan tingkat pengangguran dalam 12 bulan ke depan juga menurun, meski masih berada di atas rata-rata tahunan. Persepsi rumah tangga terhadap kondisi keuangan mereka membaik; jumlah yang memperkirakan kondisi keuangan mereka memburuk dalam setahun mengalami penurunan.

    Di sisi kredit, sebagian kecil responden melaporkan kesulitan akses pembiayaan. Namun, probabilitas gagal bayar pembayaran minimum dalam tiga bulan ke depan tercatat turun ke titik terendah sejak Januari.

    Optimisme terhadap pasar saham juga tumbuh, dengan rata-rata responden memperkirakan indeks saham AS akan lebih tinggi dalam setahun ke depan.

  • Deretan Penikmat Nikel Raja Ampat: dari Antam hingga Keluarga Aguan

    Deretan Penikmat Nikel Raja Ampat: dari Antam hingga Keluarga Aguan

    Bisnis.com, JAKARTA – Operasi tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya tengah mendapat sorotan seiring adanya kekhawatiran terkait daya rusak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan.

    Berdasarkan rilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat.

    Kementerian ESDM memerinci dua perusahaan di antaranya memperoleh izin dari pemerintah pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin operasi produksi sejak 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin operasi produksi sejak 2013.

    Sementara itu, tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah (bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan pada 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada 2025.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, sejumlah petinggi konglomerasi tercatat sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner tambang nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat.

    Daftar Pemilik Tambang Nikel di Raja Ampat:

    1. PT Gag Nikel (BUMN)

    PT Gag Nikel merupakan anak usaha BUMN, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) atau Antam.

    Semula kepemilikan saham mayoritas PT Gag Nikel sebesar 75% sempat dipegang oleh perusahaan asing asal Australia, yaitu Asia Pacific Nickel (APN) Pty. Ltd, sementara sisanya sebesar 25% dikuasai oleh Antam.

    Struktur kepemilikan Gag berubah pada 2008 ketika Antam mengakuisisi seluruh saham APN Pty Ltd. Akibatnya, kendali penuh PT Gag Nikel sampai saat ini dipegang oleh perusahaan berkode saham ANTM itu.

    Dari kelima perusahaan tersebut,yang memiliki izin tambang di Raja Ampat, PT Gag Nikel merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus kontrak karya (KK).

    PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akte Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136,00 hektare (ha).

    2. PT Kawei Sejahtera Mining (Keluarga Aguan)

    PT KSM diduga terafiliasi dengan sejumlah nama besar dari kalangan grup konglomerasi. Berdasarkan hasil penelusuran Bisnis dari Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (AHU Kemenkum), pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) PT KSM adalah Susanto Kusumo, Richard Halim Kusuma, dan Alexander Halim Kusuma.

    Susanto Kusumo tercatat sebagai Komisaris Utama PT Pantai Indah Kapuk Tbk. (PANI). Laporan Tahunan PANI 2024 mengungkap bahwa Susanto memiliki hubungan keluarga dengan komisaris, presiden direktur, dan wakil presiden direktur perseroan. Presiden Direktur PANI adalah Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Sementara itu, Alexander dan Richard adalah putra dari Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik grup Agung Sedayu. Alexander tercatat duduk di bangku direksi bersama dengan ayahnya di PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI). Aguan menjabat Direktur Utama dan Alexander menjadi Wakil Direktur Utama. Perusahaan itu terkenal menggarap kawasan PIK 2 di Jakarta.

    Sedangkan, Richard Halim Kusuma, tercatat sebagai Komisaris di PANI, Komisaris di PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) serta Komisaris Utama di anak usaha PANI, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK).

    Selain ketiga nama tersebut, Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, mencatat bahwa PT KSM adalah perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan alias IUP seluas 5.922 hektare. Wilayahnya di Kabupaten Raja Ampat. Izin pertambangan PT KSM terbit pada tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2033. Izin terbit PT KSM terjadi pada era pemerintahan Presiden ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

    Adapun jika mengacu data MODI ESDM, PT KSM dikuasi oleh 5 pemegang saham. Pemilik saham terbesar adalah PT Dua Delapan Kawei sebesar 40%, kemudian Ali Hanafia Lijaya 10%, Rowan Sukses Investama 10%, PT Tambang Energi Sejahtera 10%, dan PT Jaya Bangun Makmur sebesar 30%.

    Bisnis sudah mencoba meminta konfirmasi melalui pesan teks kepada pihak Agung Sedayu terkait afiliasi Alexander Halim Kusuma dan Richard Halim Kusuma dengan PT KSM. Upaya konfirmasi dilakukan melalui pesan singkat ke dua Public Relations Office Agung Sedayu Group, Yasmine dan Emeralda. Namun, belum ada jawaban yang diberikan sampai dengan artikel ini dimuat.

    Selain itu, Bisnis juga telah mencoba menghubungi Sekretaris Perusahaan PT Pantai Indah Kapuk Tbk atau PANI, Christy Grassela. Pesan konfirmasi terkait Susanto Kusumo, Richard Halim Kusuma, dan Alexander Halim Kusuma di PT KSM disampaikan melalui pesan aplikasi WhatsApp dan telepon. Hanya saja, hingga berita ini dimuat, Christy belum merespons pertanyaan dari Bisnis.

    3. PT Anugerah Surya Pratama (Vansun Group)

    PT Anugerah Surya Pratama (ASP) adalah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Indonesia bagian timur, khususnya di Pulau Manuran, kabupaten Raja Ampat.

    Perusahaan ini memiliki status penanaman modal asing (PMA) dan merupakan anak usaha dari PT Wanxiang Nickel Indonesia, yang terafiliasi dengan grup tambang asal China, Vansun Group.

    Secara terperinci, saham Wanxiang dimiliki oleh Feng Xiang Bao 1%, Vansun Group Private Ltd 89%, dan Wang Sing International Resources Ltd 10%

    ASP mengantongi IUP operasi produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034. Wilayahnya memiliki luas 1.173 ha.

    Untuk aspek lingkungan, PT ASP telah memiliki dokumen amdal pada tahun 2006 dan UKL-UPL pada tahun yang sama dari bupati Raja Ampat.

    4. PT Mulia Raymond Perkasa

    PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) memiliki IUP dari SK Bupati Raja Ampat No. 153.A Tahun 2013 yang berlaku selama 20 tahun hingga 26 Februari 2033 dan mencakup wilayah 2.193 ha di Pulau Batang Pele.

    Berdasarkan data MODI Kementerian ESDM, saham MRP dimiliki oleh Asep Ramdani sebesar 50% dan Julius Anggito Tri Priharto sebesar 50%. Keduanya juga tercatat sebagai direktur dan komisaris dalam perusahaan tersebut.

    Kementerian ESDM menyebut kegiatan MRPmasih tahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan.

    5. PT Nurham

    PT Nurham mengantongi IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025. Perusahaan memiliki izin tambang hingga 2033 dengan wilayah seluas 3.000 ha di Pulau Waegeo.

    Perusahaan telah memiliki persetujuan lingkungan dari Pemkab Raja Ampat sejak 2013. Namun, hingga kini perusahaan belum berproduksi.

    Berdasarkan data MODI Kementerian ESDM, PT Nurham dimiliki oleh Yulan Aulia Fathana dengan kepemilikan saham 50% dan Yusuf Abdullah sebesar 50%. Keduanya juga tercatat sebagai direktur dan komisaris di perusahaan tersebut.

  • Alarm Ekspor RI Bakal ‘Berbunyi’ Makin Kencang
                                    
                                
                    
                    2 jam yang lalu

    Alarm Ekspor RI Bakal ‘Berbunyi’ Makin Kencang 2 jam yang lalu

    Alarm Ekspor RI Bakal ‘Berbunyi’ Makin Kencang

    2 jam yang lalu

  • Trump Sebut Negosiasi Dagang AS-China di London Berjalan Baik, Perang Tarif Mendingin?

    Trump Sebut Negosiasi Dagang AS-China di London Berjalan Baik, Perang Tarif Mendingin?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan perkembangan positif perundingan dagang AS–China yang berlangsung di London, Inggris, seraya mengakui bahwa prosesnya jauh dari mudah.

    Melansir Reuters, Selasa (10/6/2025), dalam keterangannya di Gedung Putih, Senin (9/6) waktu setempat, Trump menyebut telah menerima “laporan yang bagus” terkait pembicaraan tersebut.

    Seorang pejabat senior Gedung Putih menambahkan, putaran diskusi akan dilanjutkan Selasa demi meredakan ketegangan soal pengiriman teknologi dan logam tanah jarang.

    Hari pertama negosiasi digelar selama lebih dari enam jam di Lancaster House, bangunan abad ke-19 dekat Istana Buckingham, dan berakhir sekitar pukul 20.00 waktu London. Pertemuan lanjutan dijadwalkan Selasa pukul 10.00.

    Delegasi AS dipimpin Menteri Keuangan Scott Bessent yang didampingi Menteri Perdagangan Howard Lutnick—mantan CEO Cantor Fitzgerald—serta Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Kehadiran Lutnick menegaskan krusialnya isu kontrol ekspor dalam agenda pembicaraan. Delegasi China diketuai Wakil Perdana Menteri He Lifeng.

    Washington memberi sinyal siap mencabut sejumlah pembatasan ekspor—mulai perangkat lunak desain chip, komponen mesin jet, hingga material nuklir—sebagai imbalan agar Beijing melonggarkan kuota ekspor logam tanah jarang, bahan vital bagi industri energi, pertahanan, dan teknologi. China diketahui memasok hampir 70 persen produksi global komoditas tersebut.

    Meski demikian, Trump belum berkomitmen mencabut larangan ekspor apa pun. “China telah menipu Amerika Serikat selama bertahun-tahun,” ujarnya.

    Pernyataan itu dikukuhkan Kepala Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett, yang menilai chip AI tercanggih Nvidia H2O masih akan tetap dibatasi.

    Optimisme pasar langsung tercermin di bursa. Saham perusahaan China di Hong Kong beranjak ke zona bullish, sementara indeks S&P 500 di Wall Street kini hanya berjarak 2 persen dari rekor Februari.

    Putaran negosiasi London—yang pertama sejak pertemuan sebulan lalu—diharapkan memulihkan kepercayaan kedua pihak atas komitmen yang dicapai di Jenewa, termasuk rencana penurunan tarif selama 90 hari guna menata ulang keseimbangan perdagangan yang selama ini menuai friksi.

  • Gasifikasi Batu Bara Menjadi DME, Pekerjaan Rumah PTBA yang Tertunda

    Gasifikasi Batu Bara Menjadi DME, Pekerjaan Rumah PTBA yang Tertunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Proyek penghiliran batu bara menjadi dimethyl ether (DME) kembali mengemuka, sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah emas hitam itu menjadi pengganti liquefied petroleum gas (LPG).

    Pemerintah melalui Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bahkan memasukkan proyek DME sebagai salah satu prioritas penghiliran Presiden Prabowo Subianto.

    Sayangnya, proyek DME yang sejatinya akan digarap oleh PT Bukit Asam Tbk., PT Pertamina (Persero), Air Products & Chemical Co., dan Chemical Inc hingga kini masih belum ada kejelasan.

    Air Products memutuskan untuk hengkang dari proyek DME di Indonesia. Di sisi lain, komitmen dari investor asal China yang sebelumnya disebut-sebut mau masuk dan meneruskan proyek yang sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini juga masih buram.

    Dalam perkembangan terakhir, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) berupaya meningkatkan nilai tambah batu bara yang diproduksinya melalui pengembangan synthetic natural gas (SNG) atau gas alam sintetis bersama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

    Dalam proyek tersebut, PTBA dan PGAS rencananya bakal memanfaatkan 8 juta ton batu bara kalori rendah untuk diolah menjadi 240 BBtud SNG. Kedua perusahaan bahkan telah menentukan lokasi proyek tersebut di Tanjung Enim, Sumatra Selatan yang dekat dengan infrastruktur PGAS.

    “PTBA memiliki cadangan [batu bara] yang sangat besar, sekitar 2,9 miliar ton. Ada beberapa cadangan batu bara yang berkalori rendah dan sangat sesuai untuk dikonversi menjadi gas sintetis,” kata Direktur Utama PTBA Arsal Ismail dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Senin (5/5/2025).

    Nantinya, SNG yang merupakan gas hasil olahan batu bara yang menyerupai gas bumi tersebut disiapkan untuk menjangkau pelanggan existing PGN, khususnya industri di wilayah Jawa bagian barat yang tengah menghadapi tantangan pasokan.

    Adapun, PTBA nantinya tinggal membangun pipa tambahan sekitar 57 kilometer menuju stasiun gas Pagardewa agar bisa mengalirkan SNG ke konsumen akhir.

    “Di sana [Tanjung Enim] PGAS sudah punya infrastrukturnya, sudah ada jaringan transmisinya untuk memenuhi kebutuhan di Sumatra bagian Selatan dan Jawa bagian barat yang sudah terkoneksi,” ujar Arsal.

    Kendati demikian, pengamat BUMN dari Next Indonesia Herry Gunawan menilai, proyek gasifikasi batu bara menjadi DME tetap harus dilanjutkan.

    “Presiden memiliki concern yang sangat kuat untuk merealisasikannya, mengingat ketergantungan kita terhadap impor LPG sangat tinggi. Karena itu, proyek gasifikasi batu bara ini harus menjadi concern pemegang saham, karena sangat penting bagi ketahanan energi nasional,” kata Herry, Senin (9/6/2025).

    Adapun, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bukit Asam Tbk. atau PTBA yang akan digelar pada 12 Juni 2025 mengagendakan pergantian pengurus perseroan. Momentum ini, kata Herry, harus digunakan oleh pemegang saham untuk mendorong realisasi proyek DME PTBA.

    Sebagai gambaran, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, produksi batu bara Indonesia pada 2023 sekitar 775 juta ton. Sementara itu, pemanfaatan dalam negeri hanya sekitar 27% dan sisanya diekspor.

    Hanya saja, merealisasikan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME juga bukanlah perkara mudah. Proyek tersebut membutuhkan pendanaan besar, teknologi terkini, serta pengalaman dan dukungan yang mumpuni untuk memastikannya berjalan dengan baik.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu sempat membeberkan bahwa potensi investasi proyek penghiliran batu bara mencapai US$31,82 miliar. Adapun, potensi investasi itu untuk jangka waktu 2023 hingga 2040.

    Namun, menurut Herry, proyek gasifikasi batu bara itu bisa menjadi salah proyek prioritas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sebab, proyek tersebut sangat strategis dan banyak manfaatnya, baik dari sisi ekonomi, fiskal, maupun penyerapan tenaga kerja.

    Dari sisi ekonomi, dia menjabarkan, proyek gasifikasi akan menyerap banyak batu bara jenis low rank sehingga memberikan nilai tambah bagi PTBA. Dari situ, kata Herry, produk awalnya yang berupa SNG sudah bisa dijual misalnya ke PGN.

    Produk turunan berikutnya dari syngas adalah methanol yang juga bisa jadi komoditas ekspor. Dari methanol tersebut akan dihasilkan produk DME. “Nilai tambahnya sangat besar sekali, jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi PTBA untuk mengabaikan proyek penting tersebut,” kata Herry.

    Sementara dari fiskal, manfaatnya juga sangat jelas. Tidak hanya menurunkan beban anggaran dari subsidi untuk LPG, tetapi juga ada potensi penerimaan yang lebih besar dari proyek penghiliran batu bara menjadi DME.

  • Fakta di Balik Data Bank Dunia, Penduduk Miskin Indonesia Lebih Tinggi dari Vietnam

    Fakta di Balik Data Bank Dunia, Penduduk Miskin Indonesia Lebih Tinggi dari Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan yang besar membuat persentase penduduk miskin di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam, seperti yang diungkapkan Bank Dunia.

    Menurut Anggota DEN Arief Anshory Yusuf, ada yang beranggapan metode penentuan garis kemiskinan Bank Dunia bermasalah.

    Pasalnya, pendapatan per kapita Indonesia jauh lebih tinggi dari Vietnam, tetapi persentase penduduk miskin Indonesia malah jauh lebih besar dari Vietnam.

    Kendati demikian, Arief menyebut keganjilan tersebut bisa dijelaskan dengan mudah lewat analisis ketimpangan pendapatan.

    “Karena ini kalau misalkan income per kapita-nya tinggi, tapi kemiskinannya banyak, berarti pendapatan per kapita-nya itu terkerek oleh orang-orang yang income-nya sangat tinggi,” kata Arief kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Adapun, Bank Dunia mencatat pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$4.810 pada 2023, sementara Vietnam baru mencapai US$4.110 pada 2023. Di sisi lain, dengan standar negara berpendapatan menengah, Bank Dunia mencatat penduduk miskin Indonesia mencapai 68,2% dari total populasi pada 2024, sementara Vietnam hanya 21,5% dari total populasi pada 2022.

    Menurut Arief, data Bank Dunia itu malah bisa menunjukkan ketimpangan pendapatan di Indonesia jauh lebih tinggi daripada di Vietnam. Dia pun tidak heran apabila masyarakat Vietnam lebih setara daripada Indonesia.

    Guru Besar FEB Universitas Padjajaran itu mengingatkan bahwa sejak awal Vietnam merupakan negara dengan pemerintahan komunisme.

    “Mereka [Vietnam] dari dulunya itu melakukan land reform, segala macam. Jadi wajar ketimpangan mereka rendah, dan data yang saya punya, yang dari Standardized Income Inequality Database, itu menunjukkan Indonesia sebenarnya GINI-nya itu lebih tinggi daripada yang diumumkan BPS, itu 0,46. Sementara Vietnam itu hanya 0,3,” ungkap Arief.

    Oleh sebab itu, Arief mendorong agar pemerintah atau para pemegang kepentingan tidak boleh menafikan data yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia.

    Dia mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu pembangunan itu tidak hanya terlihat dari masa ke masa, tetapi juga melalui perbandingan antarnegara. Data perbandingan itu, sambungnya, didapatkan dari lembaga-lembaga internasional.

    “Jadi garis-garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan lembaga-lembaga lainnya, itu harus dijadikan introspeksi dalam merumuskan arah kebijakan nasional supaya lebih komplit,” tuturnya.

    Adapun, persentase penduduk miskin di Indonesia versi Bank Dunia yang mencapai 68,2% atau setara 194,4 juta orang pada 2024 itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Pada September 2024, BPS mencatat penduduk miskin hanya sekitar 8,57% atau setara 24,06 juta orang.

  • Dewan Ekonomi Nasional Usul Standar Kemiskinan Nasional Minimal Rp765.000 per Bulan

    Dewan Ekonomi Nasional Usul Standar Kemiskinan Nasional Minimal Rp765.000 per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan standar garis kemiskinan nasional minimal Rp765.000 per orang per bulan, lebih tinggi dibandingkan dengan ambang batas garis kemiskinan nasional saat ini senilai Rp595.243 per orang per bulan.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa usulan ambang batas garis kemiskinan itu tidak terlalu jauh dari standar yang dipakai oleh Bank Dunia yang telah menaikkan standar garis kemiskinannya per Juni 2025.

    Arief memaparkan bahwa Bank Dunia menentukan garis kemiskinan berdasarkan median atau nilai tengah garis kemiskinan nasional negara di kelompok miskin, berpendapat menengah rendah, dan berpendapat menengah atas.

    Perinciannya, garis kemiskinan internasional (kemiskinan ekstrem) menjadi $3 per orang per hari (dari sebelumnya $2,15); garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah menjadi $4,20 per orang per hari (dari $3,65); dan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah atas menjadi $8,30 per orang per hari (dari $6,85).

    Adapun, kenaikan itu didasarkan pada pengadopsian nilai purchasing power parity (PPP) 2021 di tiga kelompok negara. Sebelumnya, Bank Dunia masih menggunakan basis PPP 2017 di tiga kelompok negara.

    “Jika dikonversikan ke rupiah maka $1 PPP 2021 setara dengan sekitar Rp6.000-an. Jumlah tersebut meningkat dari konversi $1 PPP 2017 senilai Rp5.506,5,” kata Arief kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).

    Guru Besar FEB Universitas Padjajaran itu juga mengungkapkan bahwa standar kemiskinan ekstrem versi Bank Dunia sebesar $3 per orang per hari itu setara Rp545.000 per orang per bulan. Jumlah tersebut sudah mendekati standar garis kemiskinan nasional Indonesia sebesar Rp595.242 per kapita per bulan.

    “Padahal, negara-negara [miskin] itu pendapatan per kapitanya itu paling tinggi juga cuma US$1.100. Kita [Indonesia] sudah US$4.810. Jadi, ini menurut saya peringatan kepada kita. Kita mau terus dikategorikan sebagai negara miskin nih? Garis kemiskinannya mirip dengan mereka,” ujarnya.

    Arief menggarisbawahi pentingnya revisi standar garis kemiskinan nasional. Hanya saja, dia menilai Indonesia belum layak memakai standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas versi Bank Dunia sebesar $8,3 per orang per hari atau sekitar Rp1,5 juta per orang per bulan.

    Arief tidak menampik bahwa Bank Dunia sudah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak 2023 usai mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.580 per kapita.

    Sebagai gambaran, Bank Dunia mengklasifikasikan sebuah negara sebagai negara berpendapatan menengah atas apabila memiliki GNI di kisaran US$4.466—US$13.845 per kapita.

    Artinya, jelas Arief, GNI Indonesia (US$4.580) masih berada di kisaran batas bawah GNI negara pendapatan menengah atas (US$4.466—US$13.845). “Jadi kalau kita pakai median mereka, agaknya kejauhan, agaknya terlalu ketinggian,” jelasnya.

    Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, jika Indonesia memakai standar kemiskinan negara berpendapatan menengah, maka persentase penduduk miskin mencapai 68,2% dari total populasi atau setara 194,4 juta orang pada 2024.

    Oleh sebab itu, Arief menilai Indonesia minimal mengikuti standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah sebesar $4,2 per orang per bulan atau sekitar Rp765.000 per orang per bulan.

    “Jadi, nanti kemiskinannya itu akan sekitar 20% [dari total populasi], dibanding 8% [persentase penduduk miskin versi BPS]. Nah, ini yang menurut saya lebih masuk akal. Mudah-mudahan nanti juga angkanya akan mendekati ke arah sana,” katanya.

    Menurut Arief, standar garis kemiskinan nasional saat ini memang sudah tidak relevan karena sudah berusia 26 tahun. Selama itu, imbuhnya, pendapatan per kapita masyarakat sudah meningkat tajam dan pola konsumsi sudah banyak berubah.

    Itu sebabnya, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Forum Masyarakat Statistik, dan Dewan Ekonomi Nasional saat ini menggodok standar garis kemiskinan yang baru.

    Adapun, BPS selama ini menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dalam menghitung standar kemiskinan nasional. Kebutuhan dasar tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni komoditas makanan dan komoditas bukan makanan.

    Untuk makanan, BPS memakai standar kebutuhan gizi versi Kementerian Kesehatan yaitu minimum 2.100 kilokalori (kkal) per kapita per hari. BPS pun menggunakan 52 jenis komoditas makanan untuk menentukan kebutuhan 2.100 kkal tersebut seperti beras, kue basah, hingga rokok kretek filter.

    Untuk bukan makanan, BPS menggunakan 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan yang dirasa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti perumahan, listrik, hingga pajak kendaraan motor.

    BPS pun mengalkulasi garis kemiskinan sesuai nilai pengeluaran masyarakat untuk membeli komoditas makanan dan bukan makanan tersebut. Kalkulasi garis kemiskinan tersebut dilakukan lewat Susenas yang diadakan dua kali dalam setahun yaitu pada Maret dan September.

    Hasilnya, berdasarkan Susenas September 2024, didapati ambang batas garis kemiskinan nasional senilai Rp595.243 per orang per bulan. Pada saat yang sama, BPS mencatat rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 anggota rumah tangga sehingga garis kemiskinan nasional sebesar Rp2.803.590 per rumah tangga.

    Hanya saja, BPS menggarisbawahi bahwa garis kemiskinan nasional tersebut merupakan hasil perhitungan total semua wilayah Indonesia sehingga kurang cocok digunakan secara spesifik.

    BPS menyatakan garis kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi—yang kemudian di bagi lagi berdasarkan wilayah perkotaan, dan perdesaan. Misalnya, ambang batas garis kemiskinan di Jawa Tengah Rp521.093 per orang per bulan atau Rp2.318.864 per rumah tangga per bulan.

    Sementara itu, ambang batas garis kemiskinan di Jakarta senilai Rp846.085 per kapita per bulan, sedangkan di Papua Pegunungan sebesar Rp1.079.160 per kapita per bulan atau Rp3.841.810 per rumah tangga per bulan.

    Dengan demikian, seorang penduduk Papua Pegunungan yang pengeluarannya sebesar Rp900.000 per bulan tetap tergolong miskin meski pengeluarannya berada di atas garis kemiskinan nasional karena tetap berada di bawah garis kemiskinan provinsi per bulan.

  • Pengamat Kritisi Peluang Danantara Masuk ke Merger GoTo-Grab

    Pengamat Kritisi Peluang Danantara Masuk ke Merger GoTo-Grab

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyoroti kabar keterlibatan BPI Danantara Indonesia dalam rencana merger antara dua raksasa teknologi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab Holdings Ltd. (Grab). 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi kerusakan struktur persaingan usaha di industri transportasi daring jika Danantara Indonesia masuk sebagai pemegang saham dalam entitas merger GoTo-Grab.

    “Saya khawatir masuknya Danantara dalam perundingan GoTo-Grab akan lebih merusak persaingan di industri transportasi online,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Senin (9/6/2025). 

    Huda mengatakan rencana merger GoTo-Grab saja sudah mengkhawatirkan persaingan usaha, apalagi jika Danantara masuk sebagai operator. Menurutnya, keberadaan Danantara sebagai bagian dari entitas hasil merger bisa memicu konflik kepentingan karena posisinya sebagai perpanjangan tangan negara. 

    Huda menilai bahwa hal tersebut berpotensi menciptakan distorsi regulasi dan mengikis prinsip persaingan usaha yang sehat.

    “Sebagai regulator dan sebagian minoritas ‘operator’ tentu akan mengikis persaingan usaha,” katanya.

    Huda juga menyoroti dampak psikologis terhadap pelaku usaha lain, terutama pemain baru atau lokal, yang akan merasa enggan untuk masuk atau bersaing di pasar. Dia bahkan mempertanyakan motif di balik manuver tersebut. 

    Huda menilai langkah itu bisa jadi upaya untuk menghindari jeratan hukum dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    “Apakah ini langkah untuk keluar dari potensi jeratan KPPU? Saya rasa masalahnya bukan asing atau lokal, mereka sama-sama swasta. Jika merger mengundang sempritan dari KPPU, ya keduanya harus mematuhi aturan. Bukan menggandeng Danantara untuk mereduksi isu asing dan lokal,” kata Huda.

    Lebih lanjut, dia juga meragukan dampak positif dari kehadiran Danantara dalam merger tersebut. Huda mengingatkan bahwa keterlibatan negara dalam industri digital yang belum terbukti menimbulkan kerugian sosial atau fiskal justru bisa menjadi bumerang. Ia menyebut keterlibatan ini akan merugikan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha lokal, UMKM, hingga konsumen.

    Dalam jangka panjang, lanjut Huda, posisi dominan hasil merger akan menyulitkan konsumen dan driver untuk mencari alternatif layanan. Menurut dia, kontrol harga akan sepenuhnya di tangan platform. 

    Hal tersebut pun menurutnya merugikan konsumen dan driver dalam jangka menengah dan panjang. 

    “Ada potensi untuk terjadinya predatory pricing dan menimbulkan potensi terjadi monopoli,” tutupnya.

    Di sisi lain, Managing Director Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwidjaja mengatakan belum ada pembicaraan resmi terkait hal tersebut.

    “Saat ini belum ada pembicaraan terkait hal tersebut,” kata Stefanus Ade saat dikonfirmasi pada Senin (9/6/2025). 

    Pada prinsipnya, lanjut dia, Danantara Indonesia selalu terbuka terhadap peluang investasi yang sejalan dengan mandat untuk memperkuat sektor strategis dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. 

    Stefanus Ade menambahkan setiap keputusan investasi dilakukan secara selektif, melalui kajian yang menyeluruh, dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang baik. 

    “Serta mempertimbangkan potensi imbal hasil yang berkelanjutan bagi negara,” kata Stefanus.

    Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa Danantara sedang dalam pembicaraan awal dengan GoTo untuk membeli saham minoritas di perusahaan hasil merger dengan Grab.

    Di sisi lain, mengutip Bloomberg, pembicaraan Grab dan GoTo sudah memiliki kemajuan dalam kesepakatan struktur penggabungan. Namun, kecepatan pembicaraan melambat karena kekhawatiran akan tuntutan regulasi yang mungkin muncul. 

    Bulan lalu, Grab dikabarkan menargetkan kesepakatan bisa tercapai pada kuartal kedua dan dapat menilai GoTo sekitar US$7 miliar.

    Sebelumnya, Grab tengah berupaya mencapai kesepakatan untuk mengambil alih GOTO pada kuartal II/2025. Hal ini dikatakan oleh dua sumber yang mengetahui hal tersebut. 

    Sementara itu, beberapa laporan lain bahkan menyatakan Grab tengah berupaya mengumpulkan dana tunai sebesar US$2 miliar untuk mendanai akuisisi GoTo.  

    Kendati begitu, pihak GOTO untuk kesekian kalinya telah membantah isu penggabungan dua entitas tersebut. Manajemen GOTO menyampaikan belum ada kesepakatan atau keputusan apa pun yang diterima perseroan.  

    Corporate Secretary GOTO RA Koesoemohadiani mengatakan pihaknya mengetahui adanya spekulasi di beberapa media dan rumor yang bergulir kembali mengenai adanya rencana transaksi antara GOTO dengan Grab.  “Perseroan hendak memberikan klarifikasi bahwa dari waktu ke waktu Grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak,” kata dia, Kamis (8/5/2025).